Kendala Penerapan Restorative Justice pada Kasus Pencemaran Nama Baik di Polres Gorontalo
DOI:
https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1913Keywords:
Restorative Justice, Pencemaran Nama Baik, Hambatan HukumAbstract
Pencemaran nama baik merupakan persoalan hukum yang kompleks karena tidak hanya berdampak pada reputasi individu, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam penerapan restorative justice pada kasus pencemaran nama baik di Polres Gorontalo serta menilai relevansinya sebagai solusi alternatif. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain kualitatif, melalui wawancara, telaah dokumen, dan analisis peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice menghadapi berbagai hambatan, meliputi kendala prosedural, resistensi korban maupun pelaku, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta intervensi pihak ketiga. Namun demikian, mekanisme ini tetap potensial karena menekankan pada pemulihan hubungan, rekonsiliasi sosial, dan penyelesaian yang lebih humanis dibandingkan pendekatan retributif. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, literasi hukum masyarakat, serta dukungan teknologi forensik digital agar restorative justice dapat diimplementasikan lebih efektif dalam sistem hukum Indonesia
Downloads
References
Ali, Z. (2014). Filsafat hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Braithwaite, J. (2016). Restorative justice and responsive regulation. Oxford: Oxford University Press.
Daly, K. (2021). Revisiting the restorative justice debate. Contemporary Justice Review, 24(3), 311–329.
Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). Dualisme penelitian hukum normatif & empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gemilang, M. F. (2019). Restorative justice sebagai hukum progresif oleh penyidik Polri. Jurnal Ilmu Kepolisian, 13(3), 112–128.
Gavrielides, T. (2021). Restorative justice theory and practice: Addressing the discrepancy. European Journal of Criminology, 18(2), 145–163.
Gunawan, L., Ismail, D. E., & Imran, S. Y. (2024). [Artikel dalam jurnal]. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 3(1), 1–15.
Johnson, R., & Miller, M. (2020). Digital crime and restorative responses. Journal of Cyber Criminology, 4(2), 112–128.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2020). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 4(2), 112–120.
Limitation of the Right to Freedom of Speech on the Indonesian Constitutional Court Consideration. (2021). Indonesian Law Journal, 14(1), 55–70.
Purnama, I. K. A. (2008). Transparansi penyidik Polri. Bandung: Reflika Aditama.
Polamolo, A. P., Puluhulawa, M. R. U., & Imran, S. Y. (2021). [Artikel dalam jurnal]. Student Scientific Creativity Journal, 1(4), 1–10.
Rahim, M. H. P., Ismail, D. E., & Apripari, A. (2024). [Artikel dalam jurnal]. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 33–45.
Shapland, J., Robinson, G., & Sorsby, A. (2016). Restorative justice in practice: Evaluating what works for victims and offenders. London: Routledge.
Strang, H., & Sherman, L. W. (2017). Restorative justice: The evidence. London: Routledge.
Umbreit, M., Coates, R., & Vos, B. (2015). The impact of victim-offender mediation. Criminal Justice Review, 40(1), 35–57.
Weitekamp, E. G., & Kerner, H. J. (2018). Restorative justice in context. London: Routledge.
Wawancara Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Gorontalo.
Zehr, H. (2015). The little book of restorative justice. New York: Good Books.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Dhevindhra Aditya Djohn Bilondatu, Lisnawaty W. Badu, Karlin Z. Mamu
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 