Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak di Kota Palangka Raya

Muhammad Rian Maulana; Muhammad Rafli Maulana; Nurul Qur Ani Mar Atul Fithrati

doi:10.61104/jq.v3i2.1110

Authors

Muhammad Rian Maulana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
Muhammad Rafli Maulana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
Nurul Qur Ani Mar Atul Fithrati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya

DOI:

https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1110

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak multidimensional, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program perlindungan anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3APM) Kota Palangka Raya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap regulasi dan pelaksanaan program perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, Satgas Perlindungan Anak di tingkat kelurahan, serta menjalin kerja sama lintas sektor sebagai upaya preventif dan responsif. Namun, masih dijumpai berbagai kendala seperti minimnya pelaporan kasus, keterbatasan tenaga profesional, serta pengaruh budaya patriarki yang menghambat efektivitas implementasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas Satgas, pengembangan sistem pelaporan yang ramah anak, peningkatan literasi masyarakat, dan evaluasi kebijakan secara berkala. Pendekatan holistik dan berbasis komunitas dinilai penting untuk membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borská, J., Vacková, J., & Small, M. A. (2016). United Nations Convention on the Rights of the Child and its implementation in the 21st century. Kontakt, 18(2), e96–e102. https://doi.org/10.1016/j.kontakt.2016.05.005

Dampaka, Y., Prihatinah, T. L., & Faradz, H. (2023). Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Banyumas. Soedirman Law Review, 5(1). https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.1.3505

Fahmi, M. (2023). Peran DPPA Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pendampingan perempuan korban kekerasan. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(10), 3320–3324. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.618

Ilham, L. U. (2019). Efektivitas peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Journal of Government and Politics (JGOP), 1(1). https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.941

Johnston, L., Mulenga, M., Davison, C., Liu, J., Corbett, K., & Janes, C. (2024). Challenging the myth of women’s empowerment: Mining development and commercial sex in a Zambian town. Wellbeing, Space and Society, 6, 100186. https://doi.org/10.1016/j.wss.2024.100186

Nabayinda, J., Witte, S. S., Kizito, S., Nanteza, F., Nsubuga, E., Sensoy Bahar, O., Nabunya, P., & Ssewamala, F. M. (2024). The impact of an economic empowerment intervention on intimate partner violence among women engaged in sex work in Southern Uganda: A cluster randomized control trial. Social Science & Medicine, 348, 116846. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.116846

Nova, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Surabaya. Neorespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 231–243. https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118

Nuradhawati, R. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Cimahi. Jurnal Academia Praja, 1(1), 149–184. https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.46

Putri, A. A., & Ritonga, F. U. (2024). Proses penanganan kasus kekerasan seksual pada anak berkebutuhan khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan. Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(1), 15–30. https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3045

Riandy, M. D., & Hastuti, R. (2024). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Surakarta. Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 4(1), 64–73. https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i1.2717

Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran pemerintah daerah untuk mewujudkan kota layak anak di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(1), 198–215. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10

Saragih, O. K., Yanur, M., & Silalahi, J. N. (2023). Sosialisasi dan edukasi peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) terhadap resiliensi mahasiswa korban kekerasan seksual di Universitas Palangka Raya. Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, 2(4), 510–521. https://doi.org/10.59025/js.v2i4.177

Simon, J., Luetzow, A., & Conte, J. R. (2020). Thirty years of the Convention on the Rights of the Child: Developments in child sexual abuse and exploitation. Child Abuse & Neglect, 110, 104399. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104399