Analisis Efektivitas Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.9752Keywords:
Transformasi digital; Tata kelola pemerintahan; Transparansi; Akuntabilitas publik; E-government.Abstract
Transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam pembaruan tata kelola pemerintahan karena mampu mempercepat pelayanan, memperluas akses informasi, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur terstruktur. Data penelitian diperoleh dari 20 artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan pada periode 2021–2025 dan membahas e-government, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pelayanan publik digital, transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan. Data dianalisis melalui proses reduksi, pengelompokan tematik, perbandingan temuan, dan sintesis naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital mampu meningkatkan kecepatan pelayanan, mempermudah akses masyarakat terhadap informasi, menciptakan jejak administrasi yang lebih jelas, serta mendukung pemantauan kinerja pemerintah. Sistem digital juga dapat memperkuat transparansi melalui penyediaan informasi layanan, anggaran, program, dan pengaduan yang lebih terbuka. Akuntabilitas publik meningkat melalui pencatatan elektronik, pelacakan proses pelayanan, pengawasan kinerja, dan kemudahan audit. Efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, lemahnya integrasi sistem, kompetensi aparatur, keamanan data, dan kesenjangan akses masyarakat. Transformasi digital dinilai efektif ketika didukung oleh perubahan proses kerja, integrasi data, peningkatan kapasitas aparatur, perlindungan data, serta partisipasi publik. Pemerintah perlu mengembangkan layanan digital yang terintegrasi, aman, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat
References
Ahad, M. P. Y., & Barsei, A. N. (2023). Collaborative Governance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice Dari Pemerintah Daerah Di Indonesia: Collaborative Governance In The Implementation Of Electronic-Based Governance Systems: Best Practices From Local Governments In Eastern In. Jurnal Transformasi Administrasi, 13(01), 52–74. https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236
Alfirisi, S., Sujana, N., & Rantau, M. I. (2024). Implementasi E-Government Pada Layanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Tangerang Gemilang di Kabupaten Tangerang. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(4), 817–824. https://doi.org/10.5281/zenodo.10533303
Almadani, M., Cahyani, A. A. D., & Khadafi, M. (2024). The Influences of Electronic-Based Government System (SPBE) Implementation On Performance Accountability In The Regional Secretariat Of South Sulawesi Province. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 12(1), 96–132. https://doi.org/10.33701/jmsda.v12i1.4057
Aminah, S., & Saksono, H. (2021). Digital transformation of the government: A case study in Indonesia. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 37(2), 272–288. https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3702-17
Andika, S. D., & Agustiono, W. (2024). Analisis Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Dengan Metode End-User Computing Satisfaction. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 8(4), 7535–7540. https://doi.org/10.36040/jati.v8i4.10264
Bahtiar, R., Myrna, R., & Susanti, E. (2021). Digital government dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara) di Jawa Barat. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 230–253. https://doi.org/10.26618/kjap.v7i2.5675
Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, 3(1), 71–95. https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401
Djabbari, M. H., Irfan, B., Nugroho, T. C., Amiruddin, I., & Yanto, E. (2024). Implementasi e-government dalam pelayanan publik berbasis website di Desa Tondowolio, Kabupaten Kolaka. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 158–170. https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15588
Farida, I., & Lestari, A. (2021). Implementation of E-government as a Public Service Innovation in Indonesia. RUDN Journal of Public Administration, 8(1), 72–79. https://doi.org/10.22363/2312-8313-2021-8-1-72-79
Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 4(2), 134–147. https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4459
Kristian, I., Nuradhawati, R., & Ristala, H. (2024). Peran E-Government dalam Meningkatkan Transparansi Publik di Indonesia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung). Jurnal Academia Praja, 7(2), 252–263. https://doi.org/10.36859/jap.v7i2.2837
Manik, S. P., & Juwono, V. (2024). Strategi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan: Studi pada Kementerian Keuangan. Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual, 9(1), 1–16. https://doi.org/10.28926/briliant.v9i1.1623
Mauludi, M. R., & Nurrahman, A. (2024). Analisis Smart Governance di Kota Bengkulu. Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan, 6(2), 286–312. https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i2.4693
Nasrullah, N., Rijal, R., & Jusman, J. (2025). Digital governance and public service accountability: Insight from the population and civil registration office in Makassar, Indonesia. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15 (1), 189--204. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(1), 189–204. https://doi.org/10.26618/ojip.v15i1.17840
Nuriani, K. M., Rochim, A. I., & Kusnan, K. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pada kantor Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469), 1(03), 48–69. https://www.aksiologi.org/index.php/praja/article/view/210
Rahmadany, A. F. (2024). Transformasi digital pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan agile government pada Reformasi Birokrasi 4.0. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 16(2), 195–209. https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i2.4809
Rizky, J., Cempaka, R., & Aprilia, N. (2025). Pemanfaatan E-Government Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi Dan Komputer Sains, 1(1), 20–29. https://jurnalp4i.com/index.php/network/article/view/5242
Triarto, A. T. (2025). Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan di Jember. Indonesian Journal of Public Administration Review, 2(3), 1–10. https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4215
Wardana, R., Putri, K. A. M., & Fatati, K. (2025). Good governance di era digital: Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai model transformasi pelayanan publik. Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan, 7(1), 66–80. https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i1.5094
Wijaya, A., & Saleh, M. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP), 5(3), 2154–2164. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4201
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Pryo Handoko
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 