Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kabupaten Bima Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

Diversi sebagai pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun, implementasi diversi di daerah, termasuk Kabupaten Bima, masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kabupaten Bima serta mengidentifikasi hambatan dan potensi lokal yang dapat mendukung keberhasilannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, petugas BAPAS, pelaku, korban, serta tokoh masyarakat. Data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada dinamika sosial dan hukum dalam pelaksanaan diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparat penegak hukum memahami ketentuan hukum terkait diversi, praktiknya belum maksimal karena rendahnya partisipasi korban, minimnya fasilitas pendukung, serta belum terinternalisasinya prinsip keadilan restoratif dalam budaya hukum lokal. Beberapa kasus berhasil diselesaikan melalui diversi dengan hasil positif, namun sebagian besar kasus masih dilimpahkan ke pengadilan karena kegagalan membangun kesepakatan damai. Selain itu, nilai-nilai lokal seperti muna ro’u (musyawarah damai) memiliki potensi besar untuk mendukung diversi, namun belum diintegrasikan secara sistemik dalam mekanisme peradilan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara norma hukum, budaya lokal, dan pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat sistem diversi yang lebih manusiawi dan kontekstual.