Analisis Yuridis Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berkenaan dengan Konten Deepfake Pornografi
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6358Keywords:
Deepfake, Kecerdasan Buatan, KBGO, Hukum Pidana, Perlindungan HukumAbstract
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya teknologi deepfake, telah menimbulkan bentuk baru kejahatan siber berupa penyebaran konten pornografi manipulatif yang mencatut identitas seseorang tanpa persetujuan. Fenomena ini menjadi bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan reputasi bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyalahgunaan AI melalui konten pornografi berbasis deepfake serta merumuskan upaya perlindungan hukum bagi korban dan jaminan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku belum secara spesifik mengatur penyalahgunaan teknologi deepfake dalam konteks pornografi digital. Ketentuan yang ada masih bersifat umum dan belum mampu menjangkau karakteristik kejahatan berbasis AI, terutama terkait manipulasi identitas digital, unsur non-konsensual, serta tanggung jawab platform digital. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma hukum pidana yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap korban KBGO. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang adaptif, progresif, dan berorientasi pada perlindungan korban guna menghadapi perkembangan teknologi digital modern.
References
Amanda, S., Sijabat, U., & Lukitasari, D. (2024). Konten Gambar dan Video Pornografi Deepfake Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Recidive., 119-238 .
Apriana, M., Fransisco, & Nugroho, A. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DEEPFAKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Journal of Social and Economics Research, 57-75.
Arifin, Z., & Handayani, E. P. (2023). Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya. Yogyakarta: Deepublish Digital.
Cahyono, A. R., & Rosalina, F. (2026). PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PENGERTIAN MELANGGAR KESUSILAAN DALAM HUKUM PIDANA BERDASARKAN UU ITE. Journal of Golden Generation Legal Science, 296-315.
Daeng, M. Y., Hidayat, W. T., & Ilyas, S. (2022). Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia . Jurnal Pendidikan dan Konseling.
Darmawan, M. T., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artifical Intelegence di Indonesia. Jurnal Serambi Hukum.
Daulay, R. M., Rosmalinda, & Agusmidah. (2026). Fenomena Kejahatan Deepfake Pornografi dalam Perspektif Roscoe Pound. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 16295-16304.
Erdiyanti, N. L., Dinar, I. G., & Wirawan, K. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sexual Harassment Akibat Manipulasi Konten Digital Berbasis Artificial Intelligence. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.
Fadhila, G. T. (2025). Tanggung Jawab Platform Digital dan Perlindungan Hak Korban: Analisis Intermediary Liability di Indonesia. Media Hukum Indonesia (MHI), 458-465.
Faizah, A. F., & Hariri, M. R. (2022). PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN REVENGE PORN SEBAGAI BENTUK KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN . Jurnal Hukum Lex Generalis, 520-541.
Febriansyah, F. I. (2025). CYBERCRIME Kejahatan di Balik Layar Digital. Ponorogo, Jawa Timur: NAJAHA.
Hanum, B. (2024). ANALISIS KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Pekan Baru: UIN SUSKA RIAU.
Hestaria, H., Setianto, M. J., & Hartono, M. S. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA. Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum.
Ismaidar, Fitrianto, B., Mendrofa, K. M., Kospiyandi, Surbakti, R. S., & Sandi, T. (2025). Perkembangan Teori Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP) Baru. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.
Maskun. (2022). Kejahatan Siber ( Cyber Crime). Jakarta: KENCANA.
Muhaimin. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM. Mataram, NTB: Mataram University Press.
Mutiara, R., & Triadi, I. (2025). Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma. Media Hukum Indonesia (MHI), 108-120.
Nurmala, W. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER ONLINE PERSPEKTIF UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
Pitaloka, C. A. (2025). Penyalahgunaan Teknologi Deepfake untuk Konten Pornografi Non-Konsesual di Indonesia. Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 74-81.
Prayoga, H., & Tuasikal, H. (2025). Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia. Abdurrauf Law and Sharia, 22-38.
Putri, N. P., Hartono, M. S., & Yudiawan, I. D. (2024). ANALISIS REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA TEKNOLOGI DEEPFAKE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE. JURNAL PACTA SUNT SERVANDA.
Quratuainniza, H. S., & Nurkhaerani, E. (2026). Regulasi Kecerdasan Buatan untuk Mengatasi Penyalahgunaan. ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora.
Rachmawati, A. D., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. (2025). HUKUMAN MATI DAN HAK ASASI MANUSIA: DILEMA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA. JURNAL PACTA SUNT SERVANDA.
Randitha, K. A., Windari, R. A., & Ardhya, S. N. (2026). “Broken Marriage” Sebagai Doktrin Yang Melandasi Alasan Terjadinya Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr). RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 7592-7599.
Rani, C., Destiana, N., & Angeliie, D. (2025). KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) DALAM KONTEKS MISOGINI DAN SEKSISME PADA MEDIA SOSIAL X (TWITTER). LINIMASA : JURNAL ILMU KOMUNIKASI.
Rohmawati, I., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2024). Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Journal Of Social Science Research, 3239-3254.
Rokhman, M., & Liviani, H.-I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia.
Safela, A. W., Mahmud, H., & Dewi, N. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) DITINJAU DARI UU ITE. jurnal Unrika, 139-150.
Salsabila, D. H., & Susanti, R. (2023). Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UMPurwokerto Law Review Faculty of Law-Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Segara, K. G., & Nasution, M. I. (2025). Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Jurnal Sains Student Research, 21-33.
Syahrani, D. F., Primananda, M. A., Paramesti, N. Z., Zalifah, Y. K., & Nugroho, A. A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Non-Consensual AI-Generated Sexual Content Sebagai Digital Voyeurism dalam Hukum Pidana Indonesia. Media Hukum Indonesia (MHI), 1-11.
Tarigan, A. J., Akhyar, A., & Mustamam. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK . Jurnal Ilmiah Metadata, 196-210.
Widiarty, W. S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum . Yogyakarta: Publika Global Media.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Ganda Gotama Minegishi, Made Sugi Hartono, I Nengah Suastika
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 