Akuntabilitas Dana Transfer Pusat Ke Daerah
Studi UU No. 1 Tahun 2022
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6171Keywords:
Akuntabilitas, Dana Transfer, UU HKPDAbstract
Desentralisasi fiskal mendukung otonomi daerah melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan dana transfer pusat. Penelitian ini mengkaji akuntabilitas dalam implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dengan pendekatan kualitatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas belum optimal, ditandai adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya, terbatasnya peningkatan layanan publik, ketimpangan pembangunan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan. Sistem informasi keuangan yang lemah dan rendahnya partisipasi publik turut menghambat efektivitas. Oleh karena itu, penguatan pengawasan berbasis kinerja, perbaikan sistem keuangan, dan peningkatan partisipasi publik menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan
References
Faisal, H. (2025). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bappenas Working Papers, 8(3), 460 - 484. https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.411
Febriani, S. (2024). Analisis pengaruh desentralisasi fiskal, investasi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di 2 provinsi Indonesia tahun 2015–2019 (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
Isti’anah, & Utomo, E. S. (2023). Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana transfer ke daerah (dana desentralisasi). Jurnal Administrasi Publik, 13(2), 298–322. https://doi.org/10.52316/jap.v13i2.189
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi. (2019). Artikel terkait kebijakan publik. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.165-184 Science Education, 11(15), 8143–8153.
Fadli, F., Rosnawintang, R., & Apoda, A. (2024). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. Jurnal Ekonomi, Vol. 9. https://jurnal-ekonomi.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/43
Manggara, T. S., Putri, B. K., Frinaldi, A., Asnil, & Putri, N. E. (2024). ANALISIS KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA TRANSFER PUSAT DAN DAMPAKNYA PADA KEMANDIRIAN FISKAL. Jurnal Manajemen Dinamis, Vol. 6 No. 4. https://journalpedia.com/1/index.php/jmd/index
Nashrullah, J. (2023). Optimalisasi desentralisasi fiskal di Indonesia pasca lahirnya rezim Undang-Undang HKPD. Primagraha Law Review, 1(1), 39–56. https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.358
Pratama, R., Hudza, S., & Arwanto, B. (2024). Kebijakan UU No. 1 Tahun 2022 mengenai perimbangan keuangan antar pusat dan daerah pasca reformasi. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 10(2). https://doi.org/10.25139/lex.v10i2
Rustan, A. (2013). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, serta kaitannya dengan otonomi daerah. Jurnal Borneo Administrator, 9(3), 284–304
Silaban, D. G., Situmorang, W. A., Br. Ginting, R. K., Sitohang, F. M., Yani, N. W., & Hadiningrum, S. (2024, Februari 1). Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Relasi Publik, Vol. 2 No 1. https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2031
Suryawati, D., Rohman, H., Anwar, A., Maulana, M. I., Handika, Y. R., Hanim, A. N., Muluk, M. R. K., & Rochman, F. (2026). Adaptive governance in fiscal decentralization: Insight from institutional reform in Banyuwangi Regency, Indonesia. Social Sciences & Humanities Open, 13, 102606. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102606
Zega, R., Telaumbanua, A., Bate'e, M. M., & Gulo, H. (2025). Analisis Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Utara : Studi Kasus Pada BPKPD Kabupaten Nias Utara. Economic and Digital Bussines Review, Vol. 7.
Al Kahfi, Z. N. (2025). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22753
Antara News. (2023). BPK berikan 496 opini WTP terhadap LKPD. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/3856767/bpk-berikan-496-opini-wtp-terhadap-lkpd-sepanjang
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan. Diakses dari https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. (2019). Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). Peran UU No. 1 Tahun 2022 memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Diakses dari https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3740-peran-uu-no-1-tahun-2022-memperkuat-sistem-perencanaan-dan-penganggaran-daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). Data APBD Pemerintah Daerah. Diakses dari https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=4&tahun=2021&provinsi=--&pemda=--
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). Data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Diakses dari https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd
Dinas Sosial Kota Surabaya. (2026). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode Januari. Diakses dari https://dinassosial.surabaya.go.id/berita-detail/update%21-nilai-ikm-dinas-sosial-periode-bulan-januari
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Realisasi Transfer ke Daerah per Desember 2025. Diakses dari https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/pemerintah-dorong-pertumbuhan-ekonomi-daerah:-realisasi-transfer-ke-daerah-per-desember-2025-capai-rp849,0-t-atau-92,3-persen-dari-target-apbn
Laporan pengaduan masyarakat. (2022). Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran serta tindak lanjutnya.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Aliyah Rifdatul Nabilah, Nurhayati, Risma Dwiyana Arianty, Arshafa Rayya Maulidya, Afida Ayu Azalia, Cahyo Bagus Alvian, Revienda Anita Fitrie, Melda Fadiyah Hidayat
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 