Persepsi Politik Masyarakat Terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Layanan Listrik
Studi Kasus Desa Sidorahayu Kecamatan Plakat Tinggi
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6054Keywords:
Tata kelola, pelayanan publik, layanan listrik, persepsi politik, pemerintah daerahAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi politik masyarakat terhadap tata kelola pemerintah daerah dalam layanan listrik di Desa Sidorahayu, Kecamatan Plakat Tinggi. Pelayanan listrik sebagai bagian dari pelayanan publik memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan seperti gangguan listrik, keterlambatan penanganan, serta kurangnya transparansi informasi yang memengaruhi kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam persepsi masyarakat dan praktik tata kelola yang terjadi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan masyarakat serta aparat desa. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola layanan listrik melibatkan kerja sama antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pihak PLN, yang mencerminkan pola network governance. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala dalam koordinasi, komunikasi, dan transparansi informasi. Persepsi politik masyarakat terbentuk berdasarkan pengalaman langsung dalam menerima pelayanan, yang menghasilkan penilaian beragam, baik positif maupun negatif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi politik masyarakat. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin positif pula persepsi masyarakat terhadap pemerintah, dan sebaliknya.
References
Anisah, H. U., Lodewyk, A., Siahaan, S., Hadiyanti, S., Islamiati, D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2016). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D.
Budianto, K. (2017). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA KANTOR WILAYAH AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA PEGAWAI Kun Budianto*. 223–233.
Easton, D. (1965). ANALISIS SISTEM KEHIDUPAN POLITIK.
Qhataya, C. L., & Lubis, Y. A. (2025). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di PT PLN ( Persero ) ULP Medan Kota Implementation of Good Governance Principles in Improving the Quality of Public Services at PT PLN ( Persero ) ULP Medan City. 7(1), 104–112. https://doi.org/10.31289/strukturasi.v7i1.5643
Siregar, A. M., & Kariono. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publikpada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan. Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 1–20.
Stoker, G. (2002). Tata Kelola sebagai Teori: Lima Proposisi.
Suprianto, B. (2023). Literature Review : Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. 8(2), 123–128.
Verba, G. A. A. & S. (1989). BUDAYA KEWARGANEGARAAN SIKAP POLITIK DAN DEMOKRASI DI LIMA NEGARA.
Wakhid, A. A. (2017). REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Raissa Caroline, Kun Budianto, Siti Anisyah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










This work is licensed under a