Persepsi Politik Masyarakat Terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Layanan Listrik

Studi Kasus Desa Sidorahayu Kecamatan Plakat Tinggi

Authors

  • Raissa Caroline Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
  • Kun Budianto Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
  • Siti Anisyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

DOI:

https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6054

Keywords:

Tata kelola, pelayanan publik, layanan listrik, persepsi politik, pemerintah daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi politik masyarakat terhadap tata kelola pemerintah daerah dalam layanan listrik di Desa Sidorahayu, Kecamatan Plakat Tinggi. Pelayanan listrik sebagai bagian dari pelayanan publik memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan seperti gangguan listrik, keterlambatan penanganan, serta kurangnya transparansi informasi yang memengaruhi kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam persepsi masyarakat dan praktik tata kelola yang terjadi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan masyarakat serta aparat desa. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola layanan listrik melibatkan kerja sama antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pihak PLN, yang mencerminkan pola network governance. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala dalam koordinasi, komunikasi, dan transparansi informasi. Persepsi politik masyarakat terbentuk berdasarkan pengalaman langsung dalam menerima pelayanan, yang menghasilkan penilaian beragam, baik positif maupun negatif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi politik masyarakat. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin positif pula persepsi masyarakat terhadap pemerintah, dan sebaliknya.

References

Anisah, H. U., Lodewyk, A., Siahaan, S., Hadiyanti, S., Islamiati, D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2016). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D.

Budianto, K. (2017). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA KANTOR WILAYAH AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA PEGAWAI Kun Budianto*. 223–233.

Easton, D. (1965). ANALISIS SISTEM KEHIDUPAN POLITIK.

Qhataya, C. L., & Lubis, Y. A. (2025). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di PT PLN ( Persero ) ULP Medan Kota Implementation of Good Governance Principles in Improving the Quality of Public Services at PT PLN ( Persero ) ULP Medan City. 7(1), 104–112. https://doi.org/10.31289/strukturasi.v7i1.5643

Siregar, A. M., & Kariono. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publikpada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan. Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 1–20.

Stoker, G. (2002). Tata Kelola sebagai Teori: Lima Proposisi.

Suprianto, B. (2023). Literature Review : Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. 8(2), 123–128.

Verba, G. A. A. & S. (1989). BUDAYA KEWARGANEGARAAN SIKAP POLITIK DAN DEMOKRASI DI LIMA NEGARA.

Wakhid, A. A. (2017). REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA.

Downloads

Published

2026-05-08

How to Cite

Raissa Caroline, Kun Budianto, & Siti Anisyah. (2026). Persepsi Politik Masyarakat Terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Layanan Listrik: Studi Kasus Desa Sidorahayu Kecamatan Plakat Tinggi. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 4642–4649. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6054

Issue

Section

Articles