Analisis Perencanan Kebijakan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Dari Aspek Desentralisasi Fiskal Di Kota Mojokerto
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6036Keywords:
Desentralisasi Fiskal; Hard Budget Constraint; Koperasi Kelurahan Merah Putih; Perencanaan KebijakanAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan kebijakan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dari aspek desentralisasi fiskal di Kota Mojokerto. Kajian ini didorong oleh penurunan transfer pemerintah pusat sebesar 25,55 persen dalam tiga tahun terakhir akibat pemotongan Dana Desa untuk pembiayaan KKMP, yang menciptakan ketegangan antara kebijakan nasional dan prinsip kemandirian fiskal daerah. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan kerangka Siklus Perencanaan Komprehensif Larz (1995) melalui tujuh tahapan analisis. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, studi literatur, dan dokumentasi terhadap informan dari Dinas Koperasi, kepala kelurahan, pengurus KKMP, dan pelaku UMKM di Kota Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh tahapan perencanaan telah terpenuhi secara prosedural, namun terdapat tiga kesenjangan substansial pada implementasi, yaitu keterbatasan kapasitas operasional, sistem kepengurusan sukarela yang tidak berkelanjutan, dan ketidakstabilan rantai distribusi barang dari Bulog. Dari perspektif Second Generation Fiscal Federalism, mekanisme pembiayaan KKMP yang memangkas transfer daerah secara sepihak bertentangan dengan prinsip hard budget constraint dan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa substansi perencanaan berbasis kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat agar program berjalan efektif dan selaras dengan prinsip desentralisasi fiskal
References
Abdullah., Putri, E. M., & Putra, R. A. (2022). Tahapan pembuatan kebijakan publik sebagai landasan pengambil kebijaksanaan. Jurnal Muara Pendidikan, 7(1), 148–155.
Andina, F. N. (2020). Kajian karakteristik dan contoh implementasi teori perencanaan generasi pertama: Perencanaan rasionalistik-komprehensif (hlm. 10–11).
Arifin, F. (2025). Analisis sektor unggulan Kabupaten Pangandaran. Bina Ekonomi, 29(1), 35–48.
Arzewiniga, F., & Zulkarnain. (2025). Tantangan dan peluang kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih. Jurnal Manajemen dan Inovasi, 6(2), 220–230. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jmi
Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. (28 Februari 2025). Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto 2024. Diakses pada 2 Mei 2026, dari https://mojokertokota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/28/99/pertumbuhan-ekonomi-kota-mojokerto-2024.html
Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. (5 Desember 2025). Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto Agustus 2025. Diakses pada 2 Mei 2026, dari https://mojokertokab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/12/05/59/twitter.com/BpsKabMojokerto
Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. (12 September 2025). Profil Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto Maret 2025. Diakses pada 2 Mei 2026, dari https://mojokertokab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/09/12/48/profil-kemiskinan-di-kabupaten-mojokerto-maret-2025.html
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto. (2025). Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Mojokerto Tahun 2025. Pemerintah Kota Mojokerto.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto. (2026). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Mojokerto Tahun 2026. Pemerintah Kota Mojokerto.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2025). Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.
Baihaqi, A. D., Choirin, A. N., & Pratama, A. W. (2026). Implementasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Gandul: Analisis komunikasi kebijakan antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Jurnal INOMATEC. (3), 967–976.
Dekhtyar, N., Valaskova, K., Deyneka, O., & Pihul, N. (2020). Assessment of the level of local budget financial decentralization: Case of Ukraine. Public and Municipal Finance, 9(1), 34–47. https://doi.org/10.21511/pmf.09(1).2020.04
Dwi, F., Noho, S., Pemerintahan, I., & Negara, I. A. (2025). Efektivitas implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dalam pembangunan ekonomi desa di Indonesia. Jurnal Pelayanan Publik, 13(2), 48–57.
Fifajanti, E. (Ed.). (2026, 9 April). Sinergi KKMP dan SPPG didorong untuk perkuat ekonomi warga kelurahan. Disway Mojokerto. https://mojokerto.disway.id/news/read/8603/sinergi-kkmp-dan-sppg-didorong-untuk-perkuat-ekonomi-warga-kelurahan.
Fitma Wati, C., & Idrus, I. A. (2026). Analisis pelaksanaan Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung, 6(1), 1–14.
Hardi, I. (2025). Reducing the poverty gap and severity in Indonesia: The role of renewable energy access and consumption. Human Settlements and Sustainability, 145–157.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2025). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Junaidi, S. H., Sjah, T., & Budastra, K. (2025). Mungkinkah Koperasi Merah Putih berhasil. Jurnal Economina, 4(11), 422–434. https://doi.org/10.55681/economina.v4711.1802
Kelmaskosu, K., & Rauta, U. (2025). Kekuasaan presiden dalam pembentukan kabinet menurut sistem presidensial. Jurnal USM Law Review, 8(1), 143–157. https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11739
Nugroho, R. (2025, 17 Juni). Keberhasilan dan kegagalan kebijakan publik. Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI). https://makpi.or.id/2025/06/17/keberhasilan-dan-kegagalan-kebijakan-publik/
Musgrave, R. A. (1959). The theory of public finance: A study in public economy. McGraw-Hill.
Nur, Y., Lestari, T., & Wibowo, A. (2019). Tinjauan teori perencanaan dalam pelaksanaan program pemanfaatan Dana Desa. Jurnal Litbang Sukowati, 3(1), 1–10.
Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism. Harcourt Brace Jovanovich.
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. (2025). Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2025). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Rezki, O. (2024). Analisis pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah: Studi kasus pada Kota Mojokerto [Skripsi, Universitas Brawijaya].
Ridwan, R., Riswandi, D., & Rachmanda, Y. S. (2025). Deteksi dini kecurangan pada program Koperasi Merah Putih: Analisis kelembagaan desa dan implementasi model SIPAK. Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER), 7(1), 41–53.
Saputri, A. R., Subandriyo, & Hardiyan, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. Journal of Society Bridge, 3(2), 95–106. https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83
Sari, F. O., & Machdum, V. (2020). Analisis perencanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dari aspek kepesertaan di Kementerian PPN/Bappenas. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 21(1). https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v21i1.1048
Sholikin, A. (2018). Otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam (minyak bumi) di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 15(1).
Sopian, U., Nugraha, R., & Hidayat, M. (2025). Koperasi Desa Merah Putih sebagai perwujudan dari ekonomi Pancasila. Lexoria: Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia, 1(1), 138–151.
Sukarno, K. S., Pratiwi, D., & Firmansyah, A. (2025). Sosialisasi dan pendampingan hukum pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Mojogedang dan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(2), 46–55.
Sutrisno., Jusran., Hasan, S. I., & Hadi, H. A. (2026). Sosialisasi percepatan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Desa Bonto Mate'ne, Kabupaten Bantaeng. Community Service Journal, 2(1), 1–6.
Syafi'i, I., & Septia, S. T. (2025). Dampak kebijakan pemerintah dalam mendirikan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukodadi, Lamongan. MADANI, 17(2), 275–287.
Tamsil, N. A., Hasanuddin, M., & Pratiwi, R. (2025). Efektivitas pengelolaan APBDes dalam pembangunan infrastruktur Desa Nambo Ilir tahun 2022–2024. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 8(10), 1–18.
Tirta, P., Setiawan, B., & Nugroho, A. (2025). Evaluasi indikator kinerja tahun 2023 pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)/Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Manual IKU. Bappenas Working Paper.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (1992). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep umum evaluasi kebijakan. Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan, 3, 25–32. https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912
Yusna Idrus, S., Mokodompit, R., & Lasimpara, D. (2025). Dampak ketergantungan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato. EconBank: Journal of Economics and Banking, 7(2), 321–333. https://journal.universitasbpd.ac.id/index.php/econbank
Zulkarnaini, Z., Islahuddin, I., Abdullah, S., & Fahira, A. (2024). Systematic literature review: Menilik multi aspek implementasi desentralisasi fiskal pemerintah daerah. Jurnal Owner, 8(4), 4353–4368. https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2412
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Daffa Mauludie Al Daufir, Intan Nia Putri, Emmanuel Jessica Priskila, Nabila Naswa Zahra Rhohima, Yunita Eka Dia Safitri, Cahaya Fatihah, Revienda Anita Fitrie, Melda Fadiyah Hidayat
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 