Upaya Penyidikan Tindak Pidana Judi Online
(Studi Kasus Di Polresta Bengkulu Kasus Di Polresta Bengkulu)
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6006Keywords:
Bukti Digital, Judi Online, Penegakan Hukum, Penyidikan, Polresta Bengkulu.Abstract
Penelitian ini mengkaji efektivitas penyidikan tindak pidana judi online di Polresta Bengkulu beserta hambatan-hambatan yang ditemui selama prosesnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris berpendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyidik dan anggota masyarakat, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyidikan pada umumnya telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meliputi KUHAP dan UU ITE, mencakup tahap penyelidikan, penetapan tersangka, analisis forensik digital, hingga pemberkasan dan pelimpahan perkara. Namun demikian, efektivitas keseluruhan masih belum optimal akibat sejumlah kendala: keterbatasan personel berkeahlian teknologi informasi, peralatan forensik yang belum memadai, kesulitan dalam memperoleh dan mengautentikasi bukti elektronik, akses terbatas terhadap data yang tersimpan di server luar yurisdiksi nasional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kapasitas penyidik, investasi pada infrastruktur forensik, penguatan koordinasi antarlembaga, dan edukasi hukum publik yang berkelanjutan menjadi langkah strategis yang perlu segera diambil.
References
Amin, K. (2024). Perlindungan hukum terhadap penetapan status tersangka ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. JOSH: Journal of Sharia, 3(1), 1–18.
Aulia, K. N. (2024). Kepastian hukum dan keadilan hukum dalam pandangan ilmu komunikasi. Journal Sains Student Research, 2(1), 713–724.
Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 10(2), 227–240.
Karna, M. A. (2024). Implementasi peran Polri dalam penindakan penyidik yang melakukan kesalahan prosedur penyidikan (Studi di Polda Sumut). JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(1), 908–920.
Lalu Muh Amin, Harun, R. R., & Ufran. (2025). Analisa yuridis penegakan hukum tindak pidana perjudian online. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 6(2), 48–57.
Purwono, U. H. (2024). Rekonstruksi paradigma penyidikan dalam sistem negara hukum Pancasila. Binamulia Hukum, 13(2), 483–499.
Sulistyawati, S. (2018). Penegakan hukum lingkungan berbasis nilai-nilai karakter. Jurnal Amaliah, 2(1), 120–130.
Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(3), 57–65.
Hamzah, A. (2019). Hukum pidana Indonesia. Sinar Grafika.
Hamzah, A. (2022). Hukum acara pidana Indonesia (Cetakan ke-2). Sinar Grafika.
Harahap, Y. (2018). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP. Sinar Grafika.
Makarim, E. (2014). Pengantar hukum telematika. RajaGrafindo Persada.
Sambas, N., & Andrisari, D. (2021). Kriminologi: Perspektif hukum pidana. Sinar Grafika.
Soekanto, S. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.
Tongat. (2016). Hukum pidana materiil: Tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam KUHP. UMM Press.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Riski Putra dewa, Dwikari Nuristiningsih, Addy Candra
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 