Ketiadaan Norma Minimum Produktivitas Notaris sebagai Bentuk Lemahnya Profesionalisme Jabatan Menimbulkan Ketidakadilan Bagi Calon Notaris

Abstract

Profesi notaris adalah pejabat publik yang menjalankan fungsi negara dalam memberikan layanan hukum dan juga profesi hukum yang tunduk pada norma etika profesional. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki wewenang lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun, terlepas dari peraturan yang ketat dan rinci mengenai batasan dan kondisi jabatan notaris, dalam praktiknya, terdapat masalah serius terkait produktivitas dan profesionalisme, terutama karena tidak adanya norma hukum yang menetapkan batas produktivitas minimum. Meskipun ada batas maksimum 20 akta per hari untuk melindungi persaingan yang sehat, banyak notaris, terutama yang baru, seringkali menyerahkan laporan "nol" selama berbulan-bulan karena faktor-faktor seperti kurangnya pengakuan publik atau lokasi kantor yang strategis. Situasi ini tidak hanya menunjukkan produktivitas yang rendah tetapi juga kesenjangan dalam kesempatan kerja dan berdampak pada efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengelola pelatihan notaris. Tidak adanya norma produktivitas minimum ini menciptakan ketidakadilan bagi calon notaris (anggota luar biasa) dan berpotensi mengurangi integritas profesi. Oleh karena itu, pembentukan standar kuantitas minimum yang jelas dan terukur, disertai dengan sanksi yang efektif, diperlukan untuk menjamin profesionalisme, kieadilan, dan kepastian hukum, sejalan dengan teori hukum progresif yang memprioritaskan kesejahteraan manusia dan keadilan.