Pengaturan Hukum Penyebaran Informasi Hoaks Melalui Media Sosial Berdasarkan UU ITE dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berekspresi

Abstract

Penyebaran informasi hoaks melalui media sosial telah berkembang menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan tatanan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum penyebaran hoaks berdasarkan UU ITE dan perubahannya; (2) mengevaluasi efektivitas penerapan UU ITE dalam praktik penegakan hukum; serta (3) mengidentifikasi model harmonisasi antara regulasi hoaks dengan prinsip hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka normatif UU ITE mengalami penguatan progresif dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dengan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A sebagai instrumen pidana utama. Namun, efektivitas penegakannya masih terhambat oleh kekaburan norma, kesulitan pembuktian mens rea, anonimitas pelaku, dan inkonsistensi putusan pengadilan. Harmonisasi regulasi dengan prinsip kebebasan berekspresi menuntut reformasi normatif yang substansial guna mencegah chilling effect terhadap hak sipil. Penelitian ini merekomendasikan penguatan definisi hoaks, integrasi pendekatan restorative justice, dan penguatan regulasi intermediary liability bagi platform digital.