Analisis Hukum Terhadap Status Lahan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan

(Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

Abstract

Penelitian ini menganalisis dasar hukum, legalitas lahan, serta implikasi dua putusan Mahkamah Agung yang bertentangan terkait penguasaan lahan oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan di Register 40, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Dengan metode yuridis normatif dan empiris, ditemukan bahwa secara normatif koperasi memiliki dasar hukum kuat, namun secara empiris legalitasnya menjadi tidak pasti akibat konflik kebijakan dan dualisme putusan: Putusan MA No. 2642 K/Pid/2006 menekankan aspek pidana hingga merampas aset, sedangkan Putusan MA No. 134 K/TUN/2007 justru membatalkan dasar pencabutan izin dan mendukung hak kelola koperasi. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan bagi anggota koperasi serta masyarakat, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi putusan peradilan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.