Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Barambang Katute Kabupaten Sinjai Perspektif Siyasah Syar’iyyah
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5180Keywords:
Hukum Adat, Masyarakat Adat, Pengakuan, Siyasah Syar’iyyahAbstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh eksistensi hukum adat masyarakat Barambang Katute di tengah dinamika hukum modern serta pentingnya pengakuan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum adat Barambang Katute dan meninjaunya dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif dan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji kredibilitas triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Barambang Katute masih mempertahankan kelembagaan adat, wilayah adat, dan nilai kearifan lokal. Nilai filosofisnya meliputi kebersamaan, keadilan, musyawarah, serta penghormatan terhadap alam dan leluhur. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, pengakuan masyarakat adat merupakan tanggung jawab ulil amri untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Namun, masih terdapat hambatan administratif, perbedaan persepsi, dan verifikasi wilayah adat yang memengaruhi kepastian hukum. Implikasinya, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat adat agar proses pengakuan berjalan adil dan efektif.
References
Nurwahidah, Asni, ‘Perlindungan hak masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah dalam perspektif siyasah syar ’ iyyah’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah, 3.2 (2022),
Palopo, U I N, and Winda Triani, ‘Tinjauan siyasah syar ’ iyah terhadap denda adat passampo siri ’ di desa rompu kecamatan adat passampo siri ’ di desa rompu kecamatan’, Skripsi, 2025,
Permusyawaratan, Majelis, and Rakyat Sekretariat, ‘Undang?undang dasar negara republik indonesia tahun 1945’, 1945
Pratama, Aan, ‘Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan’, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 01,03.2 (2025), 1080–81
Qodriyatun, Sri Nurhayati, ‘Pengabaian Negara Atas Hak Hidup Masyarakat Adat’, Info Kesejahtraan Sosial, VII.06 (2015),
Retno Kus Setyowati, ‘Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat’, Binamulia Hukum Universitas Krisnadiwipayana, 12.1 (2023), 134 <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>
Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, Fardan Ardinata, and Wismanto Wismanto, ‘Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah’, MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2.1 (2024), 383 <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.185>
Salim, H Munir, ‘Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara’, Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 6.1 (2017),
Salim, Munir, M H Universitas, Islam Negeri, and Alauddin Makassar, ‘Adat Sebagai Wadah Perekat Untuk Mempertahankan Ikatan Persatuan Republik Indonesia’, Jurnal Jurisprudentie Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 3 (2016),
Satira, ‘(62), Masyarakat Adat Barambang Katute, 6 February 2026, Barambang’
Sholihin, ‘Menangih Itikad Baik Negara Terhadap Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Sebagai Jalan Keluar Konflik Tenurial Berkepanjangan.’, Dialektika Massa.Com, 2024, p. h. 1 <https://www.dialektikamassa.com/2024/10/menangih-itikad-baik-negara-terhadap.html>
Sipayung, Baren, Siti Kotijah, and La Syarifuddin, ‘Aspek Hukum Tentang Pengabaian Atas Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Kalimantan Timur Berpotensi Sengketa Hukum’, Jurnal Begawan Hukum (JBH) , 2.1 (2024),
Sirega, Fatahuddin Aziz, ‘Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya’, Jurnal Al-Maqasid, 4 (2018),
Syahrul Safutra, Lukman Arake, Ahmad Rapi, Tarmizi, ‘Jurnal Ilmu Hukum’, Konsep Ajjoareng Bugis Bone Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah Syahrul, 2.2 (2024),
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Sarmila, Kurniati, Andi Tenripadang
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 