Transformasi Pendekatan Hukum Agraria melalui Manajemen Konflik terhadap Kebijakan Pertanahan di Indonesia

Abstract

Analisis transformasi pendekatan hukum agraria dari model represif menuju pendekatan partisipatif melalui integrasi teori manajemen konflik dalam kebijakan pertanahan di Indonesia. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini mengkaji dinamika konflik agraria, keterlibatan aktor negara dan non-negara, serta efektivitas lembaga resolusi konflik seperti GTRA. Studi ini juga menyoroti contoh kasus konflik masyarakat adat Dayak dan PT Sintang Raya sebagai ilustrasi problematik implementasi kebijakan. Data diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, peraturan, dan laporan CSO dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Analisis dilakukan secara tematik dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif memberikan peluang untuk membangun keadilan agraria yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, implementasi teori manajemen konflik dalam praktik kebijakan masih menghadapi tantangan berupa resistensi birokrasi, disharmonisasi regulasi, serta ketimpangan akses informasi. Keberhasilan transformasi tersebut sangat bergantung pada kapasitas lembaga, kemauan politik, dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi kebijakan lintas sektor, penguatan kapasitas SDM, serta sistem evaluasi berbasis keadilan sosial. Dengan demikian, pendekatan manajemen konflik dapat berfungsi sebagai kerangka kerja transformatif dalam menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.