Penyelesaian Hukum Terhadap Bentuk Diskriminasi Daftar Pemilih Tambahan Dalam Pemilukada
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4755Keywords:
Daftar Pemilih Tambahan, Diskrimimasi Pemilih tambahan, perlindungan hak-hak pemilih tambahan.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi terhadap daftar pemilih tambahan dalam konteks pemilihan umum. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap dinamika diskriminasi yang mungkin dialami oleh pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, baik secara sistematis maupun sporadis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme penyelesaian hukum yang efektif dan dapat diterapkan guna mengatasi diskriminasi tersebut. Dengan menganalisis kerangka hukum yang ada serta studi kasus yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan solusi yang komprehensif dan praktis. Lebih jauh, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan kebijakan pemilihan umum yang lebih adil dan inklusif. Melalui rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada temuan empiris, diharapkan sistem pemilihan umum dapat diperbaiki sehingga mampu menjamin perlindungan hak-hak pemilih tambahan secara lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat kerangka perlindungan hukum bagi pemilih tambahan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam upaya meningkatkan kualitas dan integritas sistem pemilihan umum.
References
Fernando, H., Galuh Larasati, Y., Abdullah, I., Jubba, H., Mugni, A., & Persadha, P. D. (2023). The de-existence of Islamic political parties in general elections: A case study of Indonesia as a Muslim-majority country. Cogent Social Sciences, 9(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2225838
Goldstein, J. (2024). Elections in Relation to Member Participation. In The Government of British Trade Unions. https://doi.org/10.4324/9781003348887-7
Hasbi, Mhd., & Ali, T. M. (2024). Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic). Judge : Jurnal Hukum, 05(02).
Labolo, M. (2023). Community Involvement in the Democratic Process Analysis on General Elections in Indonesia. BALTIC JOURNAL OF LAW & POLITICS A Journal of Vytautas Magnus University, 16(3).
Marwiyah, S. (2024a). Penyelesaian hukum terhadap bentuk diskriminasi daftar pemilih tambahan dalam pemilukada. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 4(2).
Marwiyah, S. (2024b). Penyelesaian hukum terhadap bentuk diskriminasi daftar pemilih tambahan dalam pemilukada. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 4(2).
Marzuki, P. M. (2023). Penelitian Hukum. Kencana.
Mustaqim, D. A. M. (2025). Prinsip Non-Diskriminasi terhadap KPU dalam Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas pada Pilkada 2024. Siyasah, 5(1). https://doi.org/10.32332/9wf77495
Nafidza, S. H. (2024). Evaluasi Pemilu 2024: Urgensi Framing Regulation Terhadap Pembatasan Gerak-Gerik Buzzer. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, 4(1). https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.611
Niode, B., & Rachman, I. (2023). Sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 bagi Pemilih Pemula di SMA dan SMK Alkhairaat Manado. Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2). https://doi.org/10.36781/khidmatuna.v2i2.503
Obani, E. F. (2023). Afropolitan Journals Assessment of the Not Too Young to Run Act and Youth Political Participation in Nigeria between 2019-2023 General Elections. African Journal of Humanities & Contemporary Education Research, 13(1).
Putra, K. B., Farhaini, A., Aini, D., Nurjannah, S., & Ismi, R. (2023). Voter Education to Increase Community Participation in the 2024 General Elections (Case Study of KPU Malang Regency). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(18).
Rahmaningrum, N. A. (2023). Jaminan Hak Pilih Warga Binaan Terhadap Keikutsertaan Dalam Pemilu Ditinjau Melalui Putusan MK 20/PUU-XVII/2019. Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas ….
Rahmawati, D. (2024). KPU Ungkap Partisipasi Pemilih Pemilu di Atas 81 Persen. News.Detik.Com.
Rundengan, S. (2022). Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi. Buku Huku KPU.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
Sudaryanto, S., Ruslyhardy, R., & Arasit, I. (2022). Community Political Participation in Kuantan Singingi Regency Head General Election During the 2020 Covid-19 Pandemic Era. JOELS: Journal of Election and Leadership, 3(1). https://doi.org/10.31849/joels.v3i1.8918
Suryadi, M. A. (2023). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil. Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama, 3(1). https://doi.org/10.61974/justness.v3i1.40
Suyanto. (2022). Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. UNIGRESS Press.
Wijaya, J. H., Zulfikar, A., & Permatasari, I. A. (2019). Implementasi Sistem E-Voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia. Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK), 1(1). https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7841
Wijayanti, R. (2020). Analisis Efektivitas Daftar Pemilih Tambahan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik Dan Pemerintahan, 12(3), 256–270.
Zakiyah, N., & Wardhani, L. T. A. L. (2020). Reformulasi Kebijakan Form A5-Komisi Pemilihan Umum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Politik. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 10(2). https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v10i2.5466
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Arba’in, Siti Marwiyah, Vieta Imelda Cornelis
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 