Perbandingan Kedudukan Hukum Laporan Akuntan Publik Dalam Jasa Investigasi Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4427Keywords:
Akuntan Publik; Jasa Investigasi; Akuntansi Forensik; Alat Bukti; Keterangan Ahli; Korupsi; Kerugian Keuangan Negara; Perbandingan Hukum; Indonesia; MalaysiaAbstract
Artikel ini menganalisis dan membandingkan kedudukan hukum laporan akuntan publik dalam jasa investigasi sebagai bagian dari pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia. Fokus utama berada pada (i) jalur penerimaan (admissibility) laporan investigatif dalam sistem pembuktian, (ii) bobot pembuktian (weight) laporan melalui mekanisme pengujian di persidangan, serta (iii) desain kelembagaan yang memengaruhi penggunaan laporan tersebut, khususnya pada pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, melalui studi kepustakaan atas peraturan, doktrin, dan sumber hukum relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa di Indonesia laporan jasa investigasi akuntan publik tidak berdiri sebagai alat bukti mandiri, melainkan harus dikonstruksikan ke dalam kategori alat bukti KUHAP, terutama sebagai keterangan ahli dan/atau surat, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat derivatif dan sangat bergantung pada strategi pembuktian serta penilaian hakim. Di sisi lain, pada konteks pembuktian kerugian negara, terjadi tarik-menarik normatif-institusional antara ruang yang diberikan Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor dengan kecenderungan penguncian otoritas pemeriksaan melalui Penjelasan Pasal 603 KUHP (berlaku 2 Januari 2026), yang berdampak pada kepastian hukum penggunaan laporan investigatif pihak non-negara. Sebaliknya, Malaysia memberikan pengakuan lebih eksplisit terhadap expert evidence melalui Evidence Act 1950 serta menormalisasi keterujian bukti ahli melalui kombinasi laporan dan testimoni, diperkuat oleh etika profesi dan pedoman prosedural penyusunan expert report. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kerangka pembuktian di Indonesia agar pemanfaatan laporan investigasi akuntan publik lebih akuntabel dan konsisten, tanpa mengurangi prinsip fair trial dan tata kelola pembuktian kerugian negara
References
BY-LAWS (On Professional Ethics, Conduct And Practice) Of the Malaysian Institute of Accountants (2024). https://mia.org.my/wp-content/uploads/2024/11/By-Laws-updated-Nov-2024-Effective-15-December-2024.pdf.
Laws of Malaysia Evidence Act 1950.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018 (2018).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011.
Rules of Court 2012 (2012).
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4).
Alias, M. A. A. (2024). Sains Forensik dan Pengaplikasiannya dalam Keterangan Dokumentar di Mahkamah Syariah Malaysia. Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia, 36(1), 107-120. https://doi.org/10.37052/kanun.36(1)no6.
Andini, S. D., & Sumanto, L. (2025). Audit Investigasi Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Penyidikan Kasus Korupsi. Teraju, 7(02), 151-161. https://doi.org/10.35961/teraju.v7i02.1704.
Anita Sinaga, N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2). https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460.
Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 159-185. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185.
Azhar Sahbuddin, S. (2023). Penegakan Hukum Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Atas Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. De Juncto Delicti: Journal of Law, 2(2), 60-69. https://doi.org/10.35706/djd.v2i2.6720.
Boboy, A. (2021). Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara. Sibatik Journal of Social, Educational and Humaniora, 1(1).
Boboy, A., Yohanes, S., & Sinurat, A. (2021). Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(1), 53-75. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i1.17.
Christina Christina, Jennifer Meilisa, & Novriyanti Novriyanti. (2022). Menganalisis Kode Etik Profesi Akuntan Publik Pada Indonesia. Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen, 2(1), 386-395. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i1.536.
Darizta, F., Sufitri, S., Firdaus, H., Fathony, M., & Sari, D. I. (2023). Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia. Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 113-128. https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i2.29.
Fajar Pradnyana, I. M., & Parsa, I. W. (2021). Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 10(2), 344. https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p11.
Firmansyah, R. A. (2020). Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi. Jurist-Diction, 3(2), 669. https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18211.
Fitriyah, F. K. & Sidharta, E. A. (2013). Forensic accounting and fraud prevention in Indonesia public sector. Journal of Modern Science, 19(4), 419-433.
Fitriyah, F. K. (2018). "Forensic accounting and fraud prevention in Indonesia public sector." WSGE / Journal of Management Studies.
Hakim, U. (2014). Eksistensi Akuntansi Forensik Dalam Penyidikan Dan Pembuktian Pidana Korupsi. Unnes Law Journal, 3(1), 55-61. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj%5CnEKSISTENSI.
Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. Journal Evidence Of Law, 4(1), 207-230. https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097.
Hasibuan Lawali, & Hamzah Alvin. (2023). Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki . Jurnal Legisia, 15(2).
Hawasara, W., Sinaulan, R. L., & Candra, T. Y. (2022). Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 8(1), 587. https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022.
Hukunala, E. (2022). Kedudukan dan Kekuatan Hukum Keputusan Bersama. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum.
Ibrahim, M. S., & Abdullah, M. (2010). Forensic Accounting in Malaysia: Some Insights from Practitioners. Asian Journal of Accounting Perspectives, 3(1), 14-21. https://doi.org/10.22452/ajap.vol3no1.2.
Ineke, J. S., & Yusuf, H. (2025). Forensik Sebagai Alat Bukti Ilmiah dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Forensics as a Scientific Means of Evidence in the Criminal Justice System in Indonesia. JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 2(September), 4981-4988.
Lestari, P. A., & Suhartono, S. (2025). Kewenangan Akuntan Publik dalam Pemeriksaan Keuangan BUMN dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Negara. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(4), 594-602. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3431.
Lidyah, R. (2016). Korupsi Dan Akuntansi Forensik. I-Finance, 2(2), 512.
Madril, O., & Hasinanda, J. (2021). Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(4), 952-970.
Mapatunru, A. M. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Media Hukum, 11(1), 36-51. https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.449.
Maria Yulmina Sia, & Sujono, S. (2024). Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Implementasi Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, 3(6), 7992-8002. https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5762.
Maryani, N. (2020). Peranan Audit Investigatif dalam Menjadikan Bukti Audit sebagai Bukti Hukum untuk Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi, 17(2), 1-15.
MD, M. (2009). Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 16(3), 291-310. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art1.
Mery Herlina. (2024). Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Mahalisan, 1(1), 46-58. https://doi.org/10.70837/4n41x506.
Muhtar, Z. (2013). Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian (Omkering van het Bewijslast) dalam Tindak Pidana Korupsi. Supremasi Hukum, 2(2), 213-232.
Nasarudin, T. M. (2020). Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 78-92. https://doi.org/10.24967/jcs.v5i1.482.
Nasri, M. S., & Noor, R. M. (2024). Kedudukan Keterangan Pendapat Mufti Menurut Undang-Undang Keterangan Di Malaysia: Adakah Sebagai Pakar? Position of Mufti's Opinion Evidence Under Law of Evidence: Is It An Expert? JOURNAL OF SHARIAH LAW RESEARCH, 9(2), 185-206. https://doi.org/10.22452/jslr.vol9no2.4.
Noviyanti, E., & Sinaga, N. A. Sujono.(2024). Kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK). Jurnal Transparansi Hukum, 7(1), 63-85.
Nurbazla Ismail, Abdul Basir Mohamad, & Ummi Rose Azra Mohamad Tajuddin. (2021). Kriteria Pemilihan Saksi Pakar Forensik Di Mahkamah. UUM Journal of Legal Studies, 12(2). https://doi.org/10.32890/uumjls2021.12.2.14.
Palmrose, Z.-V. (1988). An Analysis of Auditor Litigation and Audit Service Quality. The Accounting Review, 63(1), 55-73.
Pradana, N. A. S., Subekti, A., & Prakoso, C. H. (2019). Kewenangan Lembaga Hukum Dalam Menentukan Besaran Kerugian Dan Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. Perspektif, 24(3), 137. https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i3.719.
Pratama, W. A., & Widyaningsih, H. E. (2025). Hakikat Penegakan Hukum yang Progresif terhadap Korupsi dan Upaya Pencegahannya di Masyarakat. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(1), 49-76. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v4i1.689.
Putra, A. A. R. B., & Okabrian, S. (2025). Implementasi Standar Jasa Investigasi (SJI) 5300 - 5400 Tahun 2021 dalam Audit Investigasi : Studi pada Kasus Fraud PT XYZ di Bidang Manufaktur. SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business, 8(3), 838-849. https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1158.
Rahmat, D. (2020). Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 8(1), 79. https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.686.
Rajamanickam, R. (2019). The Assessment of Expert Evidence on DNA in Malaysia. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 8(2), 51-57.
Ramadanti, I., Azzahra, F., & Ikehara, H. (2025). Peran Akuntansi Forensik dalam Pengungkapan Fraud. Brainy: Jurnal Riset Mahasiswa, 6(1), 63-70. https://doi.org/10.23969/brainy.v6i1.141.
Rhiti, H. (2016). Landasan Filosofis Hukum Progresif. Justitia et Pax, 32(1). https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.760.
Rohman, R., Muliadi, M., Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi, I. (2024). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 279-292. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.146.
Safitri, N. W., Sinapoy, M. S., & Jafar, K. (2019). Penetapan Kerugian Keuangan Negara merupakan kewenangan BPK atau BPKP. Halu Oleo Legal Research, 1(2), 219. https://doi.org/10.33772/holresch.v1i2.6179.
Sakinah, A. N., Murvitia, I., Muzalifah, & Wulandari, Y. L. (2025). Penerapan Kode Etik dan Etika Profesi Akuntan Publik Pada Audit Laporan Keuangan di Indonesia. JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin, 3(2). https://doi.org/10.59945/jpnm.v3i2.450.
Saks, M. J., & Koehler, J. J. (2005). The Coming Paradigm Shift in Forensic Identification Science. Science, 309(5736), 892-895.
Sanusi, S. (2017). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Hukum Responsif, 8(2). https://doi.org/10.33603/responsif.v8i2.4520.
Sasanti, D. N., & Hetty Tri Kusuma Indah. (2022). Problematika Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Reformasi Hukum, 26(1), 21-38. https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.256.
Sia, M. Y., & Sujono, S. (2024). Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Implementasi Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 3(6), 7992-8002.
Sibuea, H. P., Wijanarko, D. S., & Efrianto, G. (2020). Problematika Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Praktik Peradilan Tindak Pindana Korupsi. Jurnal Hukum Sasana, 6(1), 72-84. https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.263.
Sony Cipto Leksono, Vony Vertian Naholo, Fitri Rustianti, Benard Simamora, & Hadi Purnomo. (2025). Politik Hukum dan Korupsi: Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora, 3(2), 1071-1084. https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i2.213.
Sujono, & Dewanto, W. A. (2024). Konflik Internal Dalam Pencak Silat: Perspektif Hukum Progresif. Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, 22(1), 15-29. https://doi.org/10.53515/qodiri.2024.22.1.15-29.
Sujono, Sudarto, & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Rectum, 6(3), 551-564. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4753.
Sulistyani, W. (2019). The Admissibility of Scientific Expert Evidence Under Indonesian Criminal Justice System. Sriwijaya Law Review, 152-161. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss2.215.pp152-161.
Supena, C. C. (2022). Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum. Jurnal MODERAT, 8(2), 427-435.
Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. JURNAL CITA HUKUM, 6(1), 139-162. https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.826.
Syauket, A., & Eleanora, F. N. (2023). Asas Praduga Tidak Bersalah dan Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia. Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 6(1), 1-7. https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.724.
Tahir, H. H. M., Mohamed, N., & Harun, R. (2017). Forensic Accounting in Malaysian Public Sector: The Future and Beyond. Advanced Science Letters, 23(8), 7728-7732. https://doi.org/10.1166/asl.2017.9563.
Triani, N. N. A., Hidayat, W., & Ardianto, A. (2020). Akuntabilitas Akuntan Publik Dalam Memenuhi Kualitas Audit. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(1). https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.13.
Triantono, T., & Marizal, M. (2021). Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana. Justitia et Pax, 37(2), 267-286. https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744.
Uminah, H. (2014). Eksistensi Akuntansi Forensik dalam Penyidikan dan Pembuktian Pidana Korupsi. Unnes Law Journal, 3(1), 55-64.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445-488.
Wahyudianto, A. T. (2018). Kewenangan Kejaksaan Dalam Penetapan Kerugian Negara Dan Perhitungan Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Badamai Law Journal, 3(2), 245. https://doi.org/10.32801/damai.v3i2.6052.
Yasir, R., A.Rani, F., & Din, M. (2019). Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Syiah Kuala Law Journal, 3(2), 281-295. https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12167.
Abbott, A. (1988). The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor. Chicago: The University of Chicago Press.
Adji, I. S. (2006). Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan.
Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., & Albrecht, C. C. (2009). Fraud Examination (3rd ed.).
Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach (16th ed.). Harlow: Pearson.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2023). Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
Dandapala. (2025). Kewenangan Lembaga Audit dalam Penetapan Kerugian Negara Pasca SEMA No. 2/2024. Diakses dari https://www.dandapala.com.
Eddie, L. (2013). Forensic Accountants: Specialists in Demand. In The Malaysian Accountant (pp. 7-11).
Freidson, E. (2001). Professionalism: The Third Logic. Chicago: The University of Chicago Press.
Fuady, M. (2012). Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Gaol, S. L., Purbowati, L., Rahmat, D., Sgn, S., Sujono, Sudarto, Asri, A., Simarmata, L. N., Cendhayanie, R. A., Sari, I., Sulisrudatin, N., Widarto, B., & Sinaga, N. A. (2024). Pengantar Dasar Ilmu Hukum: Perspektif Teori dan Penerapan. CV Media Sains Indonesia.
Glenn, H. P. (2014). Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.
Gomes, M. (2018). Accountants Today - How can accountants use cyber forensics and big data to enhance cybersecurity? The Malaysian Institute of Accountants. https://www.at-mia.my/2018/03/01/cyber-forensics-big-data-improving-cybersecurity/?.
Hamzah, A. (2019). Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap, M. Y. (2008). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
Harjono. (2008). Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan.
Hopwood, W. S., Young, G. R., & Leiner, J. J. (2012). Forensic Accounting and Fraud Examination (2nd ed.). New York: McGraw-Hill. https://jakarta.bpk.go.id/dasar-hukum-bpk-ri/.
Husin, T. (2022). ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI DALAM KUHAP. https://www.pt nad.go.id/new/content/artikel/20220525091259894497854628d90abe4c2e.html.
IAPI. (2022). Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Jakarta: Ikatan Akuntan Publik Indonesia.
IAPI. (2022). Standar Jasa Lainnya dan Standar Jasa Investigasi. Jakarta: Ikatan Akuntan Publik Indonesia.
IFAC. (2018). Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements. New York: International Federation of Accountants.
Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar Jasa Investigasi (2021) Institut Akuntan Publik Indonesia (Vol. 1). http://www.iapi.or.id.
Isworo, T., & Malik, A. S. (2025). Pihak Dawam Sebut Perhitungan Kerugian Negara Via Akuntan Publik Tidak Valid. Lampost.Co. https://lampost.co/hukum/pihak-dawam-sebut-perhitungan-kerugian-negara-via-akuntan-publik-tidak-valid/.
Johnstone, K. M., Gramling, A. A., & Rittenberg, L. E. (2014). Auditing: A Risk-Based Approach to Conducting a Quality Audit (9th ed.). Mason, OH: South-Western Cengage Learning.
Kamil, A. (2022). Kedudukan Hukum Khusus dalam Pengujian Undang-Undang di.
Kristin. (2025). Pembela Dawam: Kerugian Negara Rp3,8 Miliar Tak Dihitung BPK, Dakwaan Tidak Sah. Saibumi.Com. https://www.saibumi.com/artikel-135485-pembela-dawam-kerugian-negara-rp38-miliar-tak-dihitung-bpk-dakwaan-tidak-sah.html.
Kumar, P., & Gunaseelan, T. (2009). The accountant as an expert witness. CCH Malaysia.
Lubis, S. S. (2024). Memahami Arti Dari Kerugian Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lhokseumawe/baca-artikel/17008/Memahami-Arti-Dari-Kerugian-Negara.html.
Madril, O., & Hasinanda, J. (2021). Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di.
Mahardika, H. B. (2023). Mengurai Legal Standing dalam Konteks Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Surabaya: UPN "Veteran" Jawa Timur.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 59/PUU-XVI/2018 (kutipan Pasal 186 KUHAP dan Penjelasannya mengenai keterangan ahli dapat dituangkan dalam laporan).
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 (pengujian frasa "dapat merugikan keuangan negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor).
Malaysian Institute of Accountants (MIA) Forensic Guidelines (2018).
Masputra, M. H. C. (2025). Apakah Dia Bersalah? Begini Cara Pembuktiannya Menurut Teori Pembuktian Pidana. Marinenews.Mahkamahagung.Go.Id. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/apakah-dia-bersalah-begini-cara-pembuktiannya-0fK.
Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. (2014). Auditing and Assurance Services: A Systematic Approach (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
MIA. (2018). Forensic Accounting and Investigation Guidelines. Kuala Lumpur: Malaysian Institute of Accountants.
Mulyadi, L. (2007). Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Mandar Maju.
Oktoberiandi, O., Sujono, S., & Sudarto, S. (2024). Problematics of Judicial Connection in Handling Corruption Cases (Decision Number: 74/Pid. Sus-TPK/2022/PN. Jkt. Pst).
Prasetyo, T., Ginting, Y. P., & Karo, R. K. (2023). Hukum Pidana.
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S. H. M. S., Dr. Tri Astuti Handayani, S. H. M. H., & Asst. Prof. Rizky P. P. Karo Karo, S. H. M. H. (n.d.). Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat. Penerbit K-Media. https://books.google.co.id/books?id=6FJDEAAAQBAJ.
Purwoleksono, D. E. (2015). Hukum Acara Pidana. Surabaya: Airlangga University Press.
Rahardjo, S. (2006). Membedah hukum progresif. Penerbit Buku Kompas. https://books.google.co.id/books?id=g4wxVhxY8_sC.
Rahmat, D. (2018). Pengantar Hukum Pidana (Deni (ed.)). Lembaga Edukati.
Rajamanickam, R., Rahim, A. A., & Ngah, A. C. (2012). Kedudukan Keterangan Pakar Forensik Di Bawah Seksyen 45 Akta Keterangan 1950. Proceedings of International Conference on Public Policy and Social Science. UiTM Melaka.
Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju.
Soekanto, S. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sujono (2020). Pemulihan aset korupsi melalui pembayaran uang pengganti dan gugatan perdata negara. Genta Publishing. https://books.google.com.sg/books?id=Hr1bzgEACAAJ.
United Nations Convention against Corruption (UNCAC) - Country Review Report (Malaysia).
Waluyadi. (2004). Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung: Mandar Maju.
Watson, A. (1993). Legal Transplants: An Approach to Comparative Law (2nd ed.). Athens, GA: University of Georgia Press.
Wigmore, J. H. (1937). Evidence in Trials at Common Law. Boston: Little, Brown and Company.
Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). Introduction to Comparative Law (3rd rev. ed., T. Weir, Trans.). Oxford: Clarendon Press.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Budi Harsono, Sujono, Sudarto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 