Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pembayaran Digital Asing Di Indonesia : Tanggung Jawab Perdata Dan Kewajiban Perizinan

Abstract

Pesatnya pertumbuhan transaksi digital lintas batas telah menghadirkan tantangan baru bagi kedaulatan hukum Indonesia, terutama ketika sanksi pemblokiran akses terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) asing yang tidak terdaftar justru membekukan dana konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata PSE asing serta perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat ketidakpatuhan perizinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap putusan pengadilan terkait sengketa administratif PSE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan PSE asing memenuhi kewajiban pendaftaran merupakan pelanggaran hukum yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Terkait hambatan yurisdiksi dan klausula pilihan hukum dalam kontrak baku yang merugikan, hakim dapat menerapkan doktrin kehadiran ekonomi dan asas ketertiban umum untuk menarik entitas asing ke dalam yurisdiksi Indonesia. Selain itu, mekanisme perlindungan perdata saat ini dinilai masih bersifat post-factum, sehingga belum memadai untuk menyelamatkan dana konsumen secara cepat saat terjadi pemblokiran. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan regulasi yang mewajibkan PSE asing memiliki kantor perwakilan dan menempatkan dana jaminan atau skema escrow pada bank nasional untuk menjamin eksekusi ganti rugi.