Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Pengungsi Asing yang Berada dalam Wilayah NKRI

Abstract

Pada abad ke-21 ini dunia internasional dihadapkan dengan polemik yang pelik, khususnya adalah masalah terkait konflik peperangan, salah satu akibat dari konflik ini adalah timbulnya pengungsi yang meninggalkan negara asalnya untuk mencari suaka dan perlindungan di negara lain yang lebih aman dan stabil. Salah satu negara tujuan pengungsi asing adalah Indonesia, pada dasarnya negara Indonesia tidak meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967, namun melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, karena Peraturan Presiden ini timbul kewenangan Indonesia dalam menangani pengungsi asing. Melalui peraturan ini pemerintah Indonesia menetapkan kerangka dan kewenangan dalam pengelolaan pengungsi asing, penentuan status pengungsi, penempatan pengungsi secara sementara serta protokol pemenuhan kebutuhan dasar. Penanganan pengungsi asing ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Indonesia secara penuh, UNHCR dan IOM pun memiliki kewajiban dalam mengurus para pengungsi asing. Perlu diingat bahwa negara Indonesia tidaklah meratifikasi konvensi pengungsi dan protokol 1967, maka dari itu Indonesia tidaklah berkewajiban penuh dalam menampung pengungsi asing, Indonesia hanya memiliki kewenangan dalam menampung sementara para pengungsi asing dan ketika situasi telah kondusif dan memungkinkan untuk pemindahan pengungsi asing, para pengungsi akan dipindahkan ke negara ketiga yang telah meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967.