Restitution As A Form Of State Responsibility Toward Child Victims Of Sexual Abuse Crimes
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4239Keywords:
Restitution, State Responsibility, Child Victims of Sexual Abuse, Protection of Witnesses and Victims, Restoration of RightsAbstract
The criminal act of sexual abuse against children constitutes a serious offense that causes long-term traumatic impacts on victims. The state bears a constitutional obligation to protect and restore the rights of child victims of sexual crimes through restitution mechanisms. This study examines the implementation of restitution as a manifestation of state responsibility within the Indonesian criminal justice system. The objectives of this research are to identify the juridical foundations of restitution for child victims of sexual abuse, analyze its implementation mechanisms, and evaluate the obstacles in fulfilling restitution rights. This research employs a normative juridical approach through the analysis of statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that although restitution has been regulated under Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, its implementation continues to face substantive and procedural challenges. The primary obstacles include limited understanding among law enforcement officials, the complexity of application procedures, constraints on state budget allocation, and the low level of victim awareness regarding restitution rights. In conclusion, restitution is a vital instrument for victim recovery and reflects the state’s responsibility; however, it requires systemic reform through procedural simplification, capacity building for law enforcement personnel, adequate budget allocation, and extensive public dissemination.
References
Achmad Fauzi, dan Rahmi Dwi Sutanti. 2020. “Problematika Restitusi bagi Anak Korban Kejahatan Seksual di Indonesia.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 3.
Agus Raharjo. 2018. “Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Dinamika Hukum 18, no. 2.
Andi Muh. Arief Kurniawan. 2020. “Implementasi Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 15, no. 1.
Angkasa, dan Iswanto. 2019. “Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.” Jurnal Dinamika Hukum 19, no. 2.
Ariani, Nevey Varida. 2019. “Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.” Jurnal Hukum dan Peradilan 8, no. 1.
Budiartha, I Nyoman Putu. 2018. “Restitusi bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Magister Hukum Udayana 7, no. 4.
Hadi Supeno. 2018. “Kekerasan terhadap Anak: Konsep, Sebab, dan Dampaknya.” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 24, no. 2.
Hiariej, Eddy O.S. 2018. “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Dari Retributif ke Restoratif.” Jurnal Hukum Pembangunan 48, no. 4.
Kartika Sari, Dewi, dan Barda Nawawi Arief. 2019. “Urgensi Restitusi sebagai Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak.” Law Reform 15, no. 2.
Laksmi Diah, Ayu Putu. 2020. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pencabulan dalam Perspektif Viktimologi.” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 9, no. 3.
Mamesah, Merlysa Viona. 2019. “Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual.” Lex Crimen 8, no. 2.
Purnianti, dan Mamik Sri Supatmi. 2020. “Analisis Viktimologi terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 3.
Pratiwi, Diah Ayu, dan Sri Wulan Anggraeni. 2021. “Hambatan dalam Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.” Jurnal Hukum Progresif 9, no. 1.
Setyawan, David. 2019. “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.” Sosio Informa 5, no. 1.
Wahyuningsih, Sri Endah. 2014. “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Material Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jurnal Pembaharuan Hukum 1, no. 2.
Gultom, Maidin. 2014. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2020. Data Kasus Pengaduan Anak 2016–2020. Diakses melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Polri.
Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
United Nations. 1990. Convention on the Rights of the Child. Diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
Wahyudi, Setya. 2015. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Muhammad Eri Fatriansyah, Heni Siswanto, Muhtadi, Ahmad Irzal, Rini Fathonah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.









This work is licensed under a