Analisis Yuridis Logika Hukum Dalam Rangka Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Di KPP Perusahaan Masuk Bursa
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3902Keywords:
Logika Hukum, Pemeriksa Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Sengketa PajakAbstract
Tingkat keberhasilan mutlak Direktorat Jenderal Pajak dalam memenangkan sengketa pajak atas SKP yang diterbitkan sangat rendah, hanya 27,73% dari total 65.092 kasus dalam periode 2019-2023. Hal ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam kualitas SKP yang merupakan hasil tindakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas SKP, namun sayangnya faktor penyebabnya belum dilakukan analisis. Sementara itu, beberapa ahli hukum mengatakan bahwa pemahaman dan implementasi logika hukum sangat berpengaruh pada kualitas putusan hakim. Selanjutnya, mengingat bahwa SKP juga merupakan putusan hukum, dilakukan penelitian empiris yuridis mengenai tingkat pemahaman dan implementasi logika hukum pemeriksa pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Hasilnya adalah secara umum, pemeriksa memiliki pemahaman yang cukup baik tentang logika hukum. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal penerapan logika hukum pada kasus-kasus yang kompleks. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan pelatihan, memberikan akses terhadap sumber daya hukum yang lebih baik, serta mendorong kolaborasi antara pemeriksa pajak dengan ahli hukum.
.
References
Buku
Asshiddigie, J. (2005) Konstitusi dan Konstituisionalisme Indonesia. Jakarta: Konpres.
Kusumaatmadja, M. (2001). Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Binacipta.
M. Hadjon, P. (1994). Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Suharsimi & Arikunto. (2012). Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta; Rineka Cipta.
Jurnal
Damara, Dionisio dan Tegar Arief. Sengketa dan Banding Perpajakan: Kualitas Pemeriksaan Pajak Lemah (2022). internet: https://www.ssas.co.id/sengketa-dan-banding-perpajakan-kualitas-pemeriksaan-pajak-lemah/ (diakses pada tanggal 16 Juni 2024).
Komang Chahya, I Gede, Bayu Anta Kusuma, Benny Setiawan, dan David Yanuar Sugiharto, Menakar Kualitas Pemeriksaan Pajak Dalam Sengketa Pajak. Jurnal Pajak Indonesia Vol.2, No.1, (2018), hlm.76-83.
Urbanus Ura Weruin. Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum, (2017). https://media.neliti.com/media/publications/196422-ID-logika-penalaran-dan-argumentasi-hukum.pdf (diakses tanggal 16 Juni 2024).
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan.
Lain-lain
Juwana, Hikmahanto, Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Maju, Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 November 2001.
Sekretariat Pengadilan Pajak. Statistik Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2019-2023. 2024. https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik (diakses tanggal 16 Juni 2024).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Retno Susilowati, Suharno, Ahmad Fajar Herlani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 