Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan Dalam Melaksanaan Hubungan Industrial Yang Berkeadilan Sosial

Abstract

Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja bidang ketengakerjaan mengalami hambatan terhadap permasalahan  hubungan industrial di Indonesia. Perjuangan serikat pekerja pada 1 Mei 2025  menyatakan sikap terhadap salah satu bentuk keadilan sosial oleh pemerintah untuk memberikan  perlindungan hukum terhadap pekerja. Aspek perlindungan hukum yang utama adalah  untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus Law yang lebih berpihak kepada pengusaha dan merugikan pekerja untuk memperoleh  keadilan sosial berupa kesejahteraan hidup pekerja.  Rencana perubahan perundang-undangan ketangakerjaan Cipta Kerja yang  secara yuridis  menekankan tujuan keadilan sosial terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan  belum efektif diimplementasikan  terhadap masalah  ketenagakerjaan di Indonesia saat ini.  Ikut campur pemerintah  dalam bidang ketenagakerjaan merupakan upaya  yang dilakukan  oleh pemerintah  untuk  memberikan perlindungan  hukum terhadap pekerja dalam melaksanakan hubungan industrial secara dua pihak atau  bipartite  di dalam perusahaan.  Pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan sudah seharusnya  memberikan pengawasan dan perbuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Ketengakerjaan yang berlaku efektif  terhadap permasalahan perselisihan  pemutusan hubungan kerja, pekerja kontrak, upah dan jaminan sosial di  Indonesia