Peran Civil Society dalam Mendorong Transparansi Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3779Keywords:
Masyarakat Sipil, Transparansi Peradilan, Penegakan Hukum Pidana, Akuntabilitas, Reformasi HukumAbstract
Transparansi dalam proses penegakan hukum pidana merupakan pilar fundamental bagi terwujudnya keadilan substantif dan akuntabilitas institusi peradilan. Penelitian ini mengkaji kontribusi organisasi masyarakat sipil (civil society) dalam mempromosikan keterbukaan sistem peradilan pidana Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumentasi, kajian ini mengidentifikasi berbagai strategi yang digunakan organisasi non-pemerintah, akademisi, media independen, dan kelompok advokasi dalam mengawasi proses peradilan. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat sipil berperan signifikan melalui mekanisme pemantauan persidangan, kampanye publik, litigasi strategis, serta advokasi kebijakan untuk reformasi struktural sistem peradilan. Namun, tantangan substantif tetap eksis dalam bentuk resistensi kelembagaan, keterbatasan akses informasi, dan kapasitas organisasi yang belum merata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi multi-stakeholder antara civil society, lembaga penegak hukum, dan pembuat kebijakan untuk membangun ekosistem peradilan yang lebih terbuka dan akuntabel
References
Irianto, Sulistyowati. 2021. Hukum yang Bergerak: Tinjauan Sosio-Legal terhadap Peradilan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Isra, Saldi. 2022. Peradilan Konstitusional dan Demokrasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Mochtar, Zainal Arifin. 2022. Lembaga Negara Independen dan Dinamika Kekuasaan Kehakiman. Yogyakarta: Genta Publishing.
Susanti, Bivitri. 2022. Negara Hukum yang Membebaskan: Peran Masyarakat Sipil dalam Pembaruan Hukum. Jakarta: Pustaka LP3ES.
Djafar, Wahyudi. 2022. “Partisipasi Publik dan Transparansi dalam Sistem Peradilan.” Jurnal Legislasi Indonesia 19 (3).
Harun, Refly. 2023. “Transparansi Peradilan sebagai Pilar Negara Hukum Demokratis.” Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 12 (2).
Hikmawati, Putri. 2024. “Partisipasi Publik dan Perlindungan Pembela HAM dalam Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Negara Hukum 15 (1).
Hikmawati, Putri. 2024. “Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia.” Jurnal Negara Hukum 15 (1).
Indrayana, Denny. 2023. “Checks and Balances dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Jurnal Konstitusi 20 (1).
Mulyadi, Lilik. 2023. “Reformasi Sistem Peradilan Pidana dan Tantangan Akuntabilitas Penegak Hukum.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 30 (3).
Nusantara, Abdul Hakim G. 2023. “Budaya Kekuasaan dan Transparansi Lembaga Penegak Hukum.” Jurnal Hukum & Pembangunan 53 (2).
Susanto, Nur Agus. 2023. “Disparitas Putusan Hakim dalam Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum.” Jurnal Masalah-Masalah Hukum 52 (1).
Shidarta. 2022. “Akuntabilitas dan Rasionalitas Putusan Hakim dalam Negara Hukum.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 52 (4).
Puspitasari, Sri Hastuti. 2024. “Peran Strategis Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Lembaga Peradilan.” Jurnal Yuridika 39 (2).
Wiratraman, Herlambang Perdana. 2023. “Transparansi Peradilan dan Tantangan Budaya Hukum.” Jurnal Yudisial 16 (1).
ELSAM (Institute for Policy Research and Advocacy). 2023. “Peran Litigasi Strategis dalam Penguatan Akuntabilitas Peradilan.” Jurnal HAM 14 (2).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Idariyanti, Eko Gunawan Putra, Khairun Nisa Nabila, Rinda Emelia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 