Efektivitas Pelaporan Gratifikasi sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Birokrasi
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2880Keywords:
Pelaporan Gratifikasi, Pencegahan Korupsi, Birokrasi, Hukum PidanaAbstract
Pelaporan gratifikasi merupakan mekanisme wajib sebagai pengendalian internal bagi penyelenggara negara, untuk melaporkan semua penerimaan atau penolakan dalam birokrasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019, sebagai penegakan integritas dan pencegahan korupsi bagi aparatur negara. Kajian ini menganalisis efektivitas pelaporan gratifikasi melalui peninjauan perkembangan regulasi, implementasi kebijakan, serta hambatan struktural dan kultural dalam birokrasi. Dengan menggunakan pendekatan teori hukum pidana meliputi konsep delik formil, pembuktian terbalik, serta tujuan pemidanaan diperoleh gambaran bahwa pelaporan gratifikasi memiliki peran signifikan dalam pencegahan korupsi, namun implementasinya masih mempengaruhi rendahnya kepatuhan, batasan pengawasan internal, dan belum optimalnya peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Artikel ini menegaskan perlunya penguatan sistem, peningkatan literasi hukum, serta konsistensi penegakan agar pelaporan gratifikasi dapat berfungsi efektif sebagai instrumen pencegahan.
References
minah, S. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Delik Gratifikasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 24(1), 45–62.
Bawono, A. (2019). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Djama’an Satori, Aan Komariayah. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
Hamzah, A. (2014). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Hariyanto, D. (2020). Efektivitas Unit Pengendalian Gratifikasi dalam Pencegahan Korupsi pada Instansi Pemerintah. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 552–570.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Jakarta: KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Laporan Tahunan KPK. Jakarta: KPK.
Laila, F. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. Jurnal Panah Keadilan, 1(2), 1-16.
Mauliddar, N., Din, M., & Rinaldi, Y. (2017). Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19(1), 155-173.
Muladi & Arief, B. N. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Prasetyo, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pelaporan Gratifikasi sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi. Jurnal Rechts Vinding, 8(2), 201–215.
Suhartono, E. (2018). Budaya Hukum dan Tantangan Pelaksanaan Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Pemerintah. Jurnal Yustisia, 7(3), 289–304.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140.
Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292.
Utomo, R. (2022). “Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Pencegahan Korupsi melalui Mekanisme Pelaporan Gratifikasi.” Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance, 7(1), 115–130.
Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. (Jakarta: Elsam, 2002)
Winarta, F. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Gramedia.
Wahyudi, R. (2018). “Pencegahan Korupsi melalui Pelaporan Gratifikasi.” Jurnal Integritas, 4(2), 123–140.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 mirna sintamu, Novekawati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 