Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pekerja Harian Lepas

Abstract

Studi ini menyelidiki peran pemerintah daerah dalam mengawasi perusahaan untuk melindungi hak-hak pekerja harian lepas di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan dan penindakan oleh pemerintah daerah terhadap pelanggaran hak-hak pekerja harian lepas. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melakukan penelitian hukum normatif dengan menganalisis berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan melalui tiga tahapan utama, yaitu pengawasan preventif-edukatif, represif non-yustisial, dan represif yustisial sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 1 Tahun 2020. Dalam konteks pekerja harian lepas, pengawasan tersebut bertujuan memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja seperti upah layak, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala struktural dan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antarinstansi untuk mewujudkan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang efektif dan berkeadilan.