Menjaga Integritas Dunia Maya: Peran Bawaslu dalam Mengawasi Kampanye Digital Pemilu 2024 di Kabupaten Pohuwato
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2471Keywords:
Akun Anonim; Bawaslu; Kampanye Digital; Media Sosial; Pengawasan Pemilu.Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya transformasi kampanye politik ke ruang digital selama Pemilu 2024, yang membawa tantangan serius seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan penggunaan akun anonim. Tujuannya adalah menganalisis efektivitas peran Bawaslu Kabupaten Pohuwato dalam mengawasi kampanye di media sosial serta mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Metode penulisan menggabungkan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus empiris melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta kuesioner terhadap 22 responden dari berbagai kecamatan. Hasil menunjukkan bahwa Bawaslu Pohuwato telah aktif melakukan pengawasan melalui edukasi, koordinasi lintas lembaga, dan pemanfaatan aplikasi Gowaslu, namun masih terkendala keterbatasan SDM, regulasi yang belum rinci, serta sulitnya melacak akun anonim. Rekomendasi mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan regulasi teknis, peningkatan literasi digital masyarakat, dan kolaborasi lebih erat dengan platform media sosial.
References
Achir, N., & Rahim, E. I. (2023). Political Education Strategy for Millennial Voters in Higher Education. In R. Harold Elby Sendouw, T. Pangalila, S. Pasandaran, & V. P. Rantung (Eds.), Proceedings of the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022) (Vol. 698, pp. 731–739). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_90
Ahmad, A. (2025). Analysis of Abuse of Authority by Government Apparatus in the State Administrative Legal System. International Journal of Constitutional and Administrative Law, 1(1), Article 1.
Ainani, M., Akhmad, B. A., Astuty, S., & Sarwani. (2024). Facing Political Disinformation and Misinformation in the 2024 Regional Head Elections: The Strategic Role of Muslimat NU and Muhammadiyah: Menghadapi Disinformasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024: Peran Strategis Muslimat NU dan Muhammadiyah. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS), 3, 401–426.
Amsari, F. & at al. (2022). Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 | Electoral Research Riset Kepemiluan Indonesia [Laporan Penelitian Kerjasama KPU dan Unand]. Komisi Pemilihan Umum and Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/view/51
Arif Maulana, Ali Rahman, Muhammad Firmansyah, & Faradillah Paratama. (2024). Peran Bawaslu Dalam Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial: Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang. Jurnal Hukum Dan Tata Kelola Sosial-Politik Indonesia, 4(1), 176–189. https://doi.org/10.53363/bureau.v4i1.395
Budi Hartono. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Philosopia Law Review, 1(2), 15–29. https://doi.org/10.56591/pilar.v2i1.14129
Cornelia, G., Anastasya, T. R., Priliska, J. A., & Rasji. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), Article 1. https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6139
Data Reportal. com. (2024, February 21). Digital 2024: Indonesia. DataReportal – Global Digital Insights. https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia
Diko, M. (2025, June 25). Wawancara Staff Divisi P3S Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pohuwato [Personal communication].
Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris. Pustaka Pelajar.
Farhiyah, F., & Said, K. (2023). Penegakan Hukum Kampanye Politik Media Elektronik Pilkada Kota Pekalongan. Manabia: Journal of Constitutional Law, 3(01), 75–106. https://doi.org/10.28918/manabia.v3i01.964
Farida, F., Rasda, D., & Mutmainna, M. (2023a). Implikasi Media Sosial Dalam Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024. Vifada Assumption Journal of Law, 1(2), 30–37. https://doi.org/10.70184/gmt7gs45
Farida, F., Rasda, D., & Mutmainna, M. (2023b). Implikasi Media Sosial Dalam Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024. Vifada Assumption Journal of Law, 1(2), 30–37. https://doi.org/10.70184/gmt7gs45
Fatih, I. Z. A. (2024). Peran Media Sosial dalam Kampanye Politik di Indonesia Lima Tahun Terakhir: Antara Demokrasi dan Manipulasi Informasi. COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 4(7), 2227–2237. https://doi.org/10.59141/comserva.v4i7.2611
Haryanti, D., & Adhayanto, O. (2023). Hukum Pemilu dan Pilkada Langsung (Tinjauan Hukum dan Teori). Deepublish.
Hendri, B. M., & Ahmad, A. (2023). Studying the Steps of the General Election Commission in Responding to the Recommendations of the Election Supervisory Body. Estudiante Law Journal, 5(2), Article 2. https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i2.18726
Herawati, K. M. (2024). Pengaturan Pemblokiran Konten Penyebaran Kampanye Hitam Melalui Media Sosial. KERTHA WICAKSANA, 18(2), 62–70. https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.62-70
Huda, U. N. (2018). Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia. Fukusmedia.
Hulubangga, A. (2025, September 21). Wawancara Anggota Bawaslu Bidang Pengawasan [Personal communication].
Ishaq, H. (2017). Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi. Alfabeta.
Jamila, Erman I Rahim, & Waode Mustika. (2025). Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Gorontalo: Telaah Peran Bawaslu. Jurnal Hukum Ius Publicum, 6(1), 233–250. https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.429
Jukari, A. (2022). Dinamika Hukum Pemilu Problematika dan Implementasi Produk Hukum KPU. Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum Hukum dan Penyelesaian Sangketa.
Kasim, N. M., Rahim, E., & A Arief, S. (2023). Main Mata Penyelenggara Pemilu: Menjunjung Integritas dan Upaya Menegakkan Hukum. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, 1(1), 105–130. https://doi.org/10.55292/hb7fge58
Khalyubi, W., Bangun, C. D., Ardiyansyah, F., & Romadhona, M. R. (2021). Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Kampanye dan Partisipasi Digital dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2020. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 3(2), 87–102. https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.241
Kolopita, K. N. K., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2024). A Comparative Study Of The Implementation Of A Closed Proportional System In The Perspective Of A Country With A Presidential System. Estudiante Law Journal, 1(1), Article 1. https://doi.org/10.33756/eslaj.v1i1.24858
Laode, N. M., I. Rahim, E., & Ahmad, A. (2025). Analisis Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Dalam Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pindah Memilih. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, 3(2), 165–191. https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.109
Laode, N. M., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2025). Analisis Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Dalam Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pindah Memilih. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, 3(2), 165–191. https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.109
Lestari, V. D., Kumalasari, A., & Kasiami, S. (2024). Media Sosial Sebagai Alat Kampanye Pemilu 2024: Perspektif Pengguna Tiktok. Jurnal Komunikasi Nusantara, 6(1), 30–37. https://doi.org/10.33366/jkn.v6i1.442
Lihawa, H. H., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2025). Mekanisme Pengamanan Data Yang Diterapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Yustisi, 12(2), 201–215. https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19918
Marali, S. A. A., Ahmad, & Rahim, E. I. (2025). Penerapan batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Norma yang bersifat Opened Legal Policy. Legal Advice Journal Of Law, 2(2), Article 2.
Muhaimin, H., Santosa, & Syifa, A. I. (2023). Sosialisasi Pengawas Partisipatif Perempuan Berdaya Dalam Pemilu 2024 Di Kota Mojokerto. ADM : Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa, 1(2), 161–172. https://doi.org/10.61930/jurnaladm.v1i2.207
Mu’in, F., Kurniawan, A., Nasarudin, T. M., Perdana, A. P., & -, E. (2022). Peran dan Fungsi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Kabupaten Pasawaran (“Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”). Jurnal Hukum Malahayati, 2(2), 13–28. https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4595
Mulyadi, D., Aridhayandi, M. R., & Junior, R. (2023). Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial Dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Cahaya Keadilan, 11(01), 11–20. https://doi.org/10.33884/jck.v11i01.7213
Nasution, A. I., Azaria, D. P., Alfarissa, T., Abidin, F. R. M., & Fauzan, M. (2023). Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024. Jurnal Civic Hukum, 8(2). https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.27700
Nasution, A. I., Azaria, D. P., Alfarissa, T., & Rafi, F. (2023). Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia dalam Mengawasi Kampanye Hitam di Media Sosial pada Pemilu Serentak 2024. Jurnal Civic Hukum, 8(2), 174.
Nurhasim, M. (2019). Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia. Journal of Political Research, 16(2), Article 2. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.819
Pulubolo, R., Thalib, M. C., & Ahmad, A. (2024). Legal Process for Banking Negligence in Violations of Customers’ Privacy Rights and Personal Data. Estudiante Law Journal, 1(1), Article 1. https://doi.org/10.33756/eslaj.v1i1.24195
Radjak, S., & Ahmad, A. (2025). Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3), Article 3. https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1436
Rauf, D. A., Ahamd, & Moha, M. R. (2025). Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 601–621. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104
Rauf, H. (2024). Bawaslu Temukan 693 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. https://rri.co.id/pemilu/523420/bawaslu-temukan-693-pelanggaran-alat-peraga-kampanye
Sanga, A. S. (2024, September 26). Akun Medsos Paslon Kepala Daerah Turut Diawasi Bawaslu. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. https://rri.co.id/pilkada-2024/1011697/akun-medsos-paslon-kepala-daerah-turut-diawasi-bawaslu
Saniarjuna, M. H., & Fitriati, R. (2023). Analisis Governance Networks Dalam Implementasi Sanksi Diskualifikasi Peserta Pilkada Di Indonesia. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 9(1), 35–54. https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.10516
Sapardiyono, S., & Soesilo, G. B. (2024). Pengaturan Kampanye di Media Sosial: Telaah Kritis Peraturan KPU No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Jurnal Interpretasi Hukum, 5(2), 1131–1140. https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10468.1131-1140
Sholahuddin, A. H., & dkk. (2023). Hukum Pemilu di Indonesia. Sada Kurnia Pustaka.
Sirait, F. E. T. (2020). Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia). Jurnal Penelitian Politik, 16(2), 179. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.806
Sri Rahayu Umar, Erman I. Rahim, & Mohamad Rivaldi Moha. (2025). Efektivitas Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Gorontalo pada Pemilu 2024. Jurnal Hukum Legalita, 7(1), 141–159. https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1823
Suhardi, A. J. (2025). Demokrasi Ala Cukong Negara Bisa Apa? AMU Press, 1–484.
Suling, D. (2024). Penggunaan Media Sosial Oleh Peserta Pemilu Pada Masa Tenang: (Pelanggaran Pemilu Atau Kebebasan Berekspresi). Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama, 4(01). https://doi.org/10.61974/justness.v4i01.55
Waid, A. (2021). Meneguhkan Bawaslu Sebagai “Lembaga Peradilan” dalam Bingkai Pengawasan Pemilu. Jurnal Adhyasta Pemilu, 1(1), 55–68. https://doi.org/10.55108/jap.v1i1.5
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Nur Fadhilla Haluta, Erman I. Rahim, Ahmad
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 