Strategi Implementasi Kebijakan Kearsipan Digital Pada Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2423Keywords:
Public Policy, Policy Implementation, Digital ArchivingAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi kebijakan kearsipan digital di lingkungan Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Biro Umum Kemendikdasmen. Analisis data mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III dengan empat variabel utama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi adaptif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan digitalisasi arsip di Kemendikdasmen belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta resistensi budaya organisasi terhadap perubahan. Penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan literasi digital, optimalisasi komunikasi kebijakan, penguatan koordinasi lintas unit, serta integrasi sistem kearsipan digital dengan aplikasi nasional seperti SRIKANDI. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan kearsipan digital yang lebih efektif di instansi pemerintah
References
Anurogo, W. (2023). Manajemen Arsip Digital dan Tantangan Transformasi Informasi di Era SPBE. Jakarta: Prenadamedia Group.
Arsip Nasional Republik Indonesia. (2021). Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Kearsipan Dinamis Elektronik (SRIKANDI). Jakarta: ANRI.
Barthos, B. (2007). Manajemen Kearsipan untuk Lembaga Negara, Swasta, dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Bumi Aksara.
Basya, A. (2021). Transformasi Digital dalam Pengelolaan Arsip Pemerintahan. Jakarta: Pustaka Mandiri.
Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
Herabudin. (2016). Studi Kebijakan Pemerintahan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
Kartawidjadja, J. (2018). Sistem Informasi Kearsipan Digital di Instansi Pemerintah. Bandung: Alfabeta.
Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (dalam Tami & Putri, ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia. (2010). Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian dan Lembaga. Jakarta: ANRI.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190.
Sedarmayanti. (2008). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama.
Sulistyo-Basuki. (2013). Manajemen Arsip Dinamis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Surmansyah. (2021). Implementasi Kebijakan Digitalisasi Arsip pada Lembaga Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Deepublish.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152.
Zahara, N. R. (2021). Implementasi Kebijakan Kearsipan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Universitas Terbuka Press.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Fadhila Khairunisa Azizah, Ridwan Rajab
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 