Kepastian dan Keadilann Hak Atas Tanah di Indonesia Analisis Komprehensif Hak Atas Tanah di Indonesia
Dasar Hukum, Karakteristik, dan Tantangan Kontemporer
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2328Keywords:
Hak atas tanah, UUPA 1960, Hak Menguasai Negara, Hak UlayatAbstract
Tanah tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan politik yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif terhadap sistem hukum pertanahan nasional, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) sebagai fondasi utama yang mengakhiri dualisme hukum kolonial dan membentuk kerangka hukum agraria yang tunggal dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta isu-isu kontemporer dalam praktik pertanahan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Hak Menguasai dari Negara (HMN) menjadi dasar bagi hierarki hak atas tanah, mulai dari Hak Milik hingga Hak Pakai, dengan prinsip fungsi sosial sebagai pengendali utama. Namun, implementasi sistem ini menghadapi tantangan serius, seperti pengakuan hak ulayat masyarakat adat, tumpang tindih sertifikat, serta maraknya mafia tanah akibat lemahnya sistem digitalisasi pertanahan. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi sistem administrasi pertanahan dan penguatan perlindungan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan
References
ATR/BPN. (2023). Proses pelaksanaan pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Neliti. https://media.neliti.com/media/publications/145459-ID-proses-pelaksanaan-pendaftaran-tanah-men.pdf
ATR/BPN. (2024). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/280736/permen-atrkepala-bpn-no-14-tahun-2024
BPN. (2023). Cara dan syarat membuat sertifikat tanah dengan mudah. Tribrata News. https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/cara-dan-syarat-membuat-sertifikat-tanah-dengan-mudah
Budiarto, T. (2019). Hukum agraria dan pendaftaran tanah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
BPK. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. https://peraturan.bpk.go.id/Details/256424/pp-no-39-tahun-2023
Detik Properti. (2023). Catat! Ini 7 penyebab sengketa tanah yang harus diwaspadai. https://www.detik.com/properti/kepemilikan-rumah/d-7899368
Djkn. (2022). HPL bukan merupakan hak atas tanah sebagaimana HM, HGU, HGB, dan HP. Kementerian Keuangan RI. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/4972/HPL-BukanMerupakan-Hak-atas-Tanah-sebagaimana-HM-HGU-HGB-dan-HP.html
Djokosoetono, A. (2020). Pendaftaran tanah dalam perspektif hukum agraria nasional. Bandung: Alumni.
Harsono, B. (2019). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi, dan pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
Hidayat, R. (2020). Implementasi peran PPAT dalam pendaftaran hak atas tanah. Yogyakarta: Deepublish.
Hukumku. (2023). Sengketa tanah di Indonesia: Sebab, solusi, dan studi kasus. https://www.hukumku.id/post/sengketa-tanah
HVBI Law Office. (2023). Sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui dua jalur. https://hvbi.co.id/sengketa-tanah
KabarPali. (2024). Pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. https://kabarpali.com/detailpost/pengakuan-dan-perlindungan-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat
KiniLegal. (2023). Jenis-jenis hak atas tanah di Indonesia. https://www.kinilegal.com/jenis-jenis-hak-atas-tanah
Malut BPK. (2020). Tata cara ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. https://malut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/02/Tulisan-Hukum2-Pengadaan-Tanah.pdf
Neliti. (2019). Pendaftaran hak atas tanah asal letter C, girik dan petuk D sebagai alat bukti permulaan di Kabupaten Sleman, DIY. https://media.neliti.com/media/publications/213130-none.pdf
Penilaian.id. (2023). Memahami hak guna bangunan dan hak pengelolaan. https://penilaian.id/2023/10/05/memahami-hak-guna-bangunan-dan-hak-pengelolaan/
Peraturan BPK. (2023). Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39012
Pinhome. (2023). Perbedaan antara letter C, petok D, dan surat girik. https://www.pinhome.id/blog/perbedaan-letter-c-petok-d-dan-surat-girik/
PTUN Denpasar. (2024). Sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum. https://www.ptun-denpasar.go.id/page/read/92
Rahardjo, S. (2022). Kepastian hukum dalam hak atas tanah di Indonesia. Yogyakarta: FH UGM Press.
Regulasip. (2024). Penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. https://www.regulasip.id/book/21905/read
Santoso, U. (2018). Hukum agraria dan hak-hak atas tanah. Jakarta: Prenada Media.
Simandjuntak, R. (2021). Hak menguasai negara dan keadilan sosial dalam hukum agraria. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Simanjuntak, D. (2020). Peran pejabat pembuat akta tanah dalam sertifikasi tanah masyarakat. Medan: USU Press.
Simond Payong, F. X. (2022). Sengketa tanah ulayat di Kabupaten Flores Timur antara Suku Langkamau dan masyarakat Kelurahan Pohon Bao. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. https://repository.stpn.ac.id/1361
Soefyan, F. (2018). Hukum pertanahan nasional dan penyelesaian sengketa tanah. Surabaya: Airlangga Press.
Soemardjono, M. S. W. (2017). Hukum tanah dan keadilan sosial. Jakarta: Kompas.
Sofwan, S. (2020). Prinsip hukum agraria dalam UUPA 1960 dan penerapannya di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
SSEK Law Firm. (2023). Categories of property rights in Indonesia. https://ssek.com/blog/categories-of-property-rights-in-indonesia/
TribataNews. (2022). Cara dan syarat membuat sertifikat tanah dengan mudah. Kepolisian Daerah Lampung. https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/cara-dan-syarat-membuat-sertifikat-tanah-dengan-mudah
UI Scholars Hub. (2023). Konsep dan bentuk perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam sistem agraria nasional. Universitas Indonesia. https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=notary
UUD 1945. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara RI.
Wijaya, Y. (2021). Hukum agraria kontemporer: Tantangan dan peluang reformasi tanah di Indonesia. Surabaya: Media Pressindo.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Kukuh Kurniawan, Sri Wahyu Handayani

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.









This work is licensed under a