Kepastian dan Keadilann Hak Atas Tanah di Indonesia Analisis Komprehensif Hak Atas Tanah di Indonesia

Dasar Hukum, Karakteristik, dan Tantangan Kontemporer

Authors

  • Kukuh Kurniawan Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman
  • Sri Wahyu Handayani Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman

DOI:

https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2328

Keywords:

Hak atas tanah, UUPA 1960, Hak Menguasai Negara, Hak Ulayat

Abstract

Tanah tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan politik yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif terhadap sistem hukum pertanahan nasional, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) sebagai fondasi utama yang mengakhiri dualisme hukum kolonial dan membentuk kerangka hukum agraria yang tunggal dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta isu-isu kontemporer dalam praktik pertanahan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Hak Menguasai dari Negara (HMN) menjadi dasar bagi hierarki hak atas tanah, mulai dari Hak Milik hingga Hak Pakai, dengan prinsip fungsi sosial sebagai pengendali utama. Namun, implementasi sistem ini menghadapi tantangan serius, seperti pengakuan hak ulayat masyarakat adat, tumpang tindih sertifikat, serta maraknya mafia tanah akibat lemahnya sistem digitalisasi pertanahan. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi sistem administrasi pertanahan dan penguatan perlindungan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan

References

ATR/BPN. (2023). Proses pelaksanaan pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Neliti. https://media.neliti.com/media/publications/145459-ID-proses-pelaksanaan-pendaftaran-tanah-men.pdf

ATR/BPN. (2024). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/280736/permen-atrkepala-bpn-no-14-tahun-2024

BPN. (2023). Cara dan syarat membuat sertifikat tanah dengan mudah. Tribrata News. https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/cara-dan-syarat-membuat-sertifikat-tanah-dengan-mudah

Budiarto, T. (2019). Hukum agraria dan pendaftaran tanah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

BPK. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. https://peraturan.bpk.go.id/Details/256424/pp-no-39-tahun-2023

Detik Properti. (2023). Catat! Ini 7 penyebab sengketa tanah yang harus diwaspadai. https://www.detik.com/properti/kepemilikan-rumah/d-7899368

Djkn. (2022). HPL bukan merupakan hak atas tanah sebagaimana HM, HGU, HGB, dan HP. Kementerian Keuangan RI. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/4972/HPL-BukanMerupakan-Hak-atas-Tanah-sebagaimana-HM-HGU-HGB-dan-HP.html

Djokosoetono, A. (2020). Pendaftaran tanah dalam perspektif hukum agraria nasional. Bandung: Alumni.

Harsono, B. (2019). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi, dan pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Hidayat, R. (2020). Implementasi peran PPAT dalam pendaftaran hak atas tanah. Yogyakarta: Deepublish.

Hukumku. (2023). Sengketa tanah di Indonesia: Sebab, solusi, dan studi kasus. https://www.hukumku.id/post/sengketa-tanah

HVBI Law Office. (2023). Sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui dua jalur. https://hvbi.co.id/sengketa-tanah

KabarPali. (2024). Pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. https://kabarpali.com/detailpost/pengakuan-dan-perlindungan-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat

KiniLegal. (2023). Jenis-jenis hak atas tanah di Indonesia. https://www.kinilegal.com/jenis-jenis-hak-atas-tanah

Malut BPK. (2020). Tata cara ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. https://malut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/02/Tulisan-Hukum2-Pengadaan-Tanah.pdf

Neliti. (2019). Pendaftaran hak atas tanah asal letter C, girik dan petuk D sebagai alat bukti permulaan di Kabupaten Sleman, DIY. https://media.neliti.com/media/publications/213130-none.pdf

Penilaian.id. (2023). Memahami hak guna bangunan dan hak pengelolaan. https://penilaian.id/2023/10/05/memahami-hak-guna-bangunan-dan-hak-pengelolaan/

Peraturan BPK. (2023). Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39012

Pinhome. (2023). Perbedaan antara letter C, petok D, dan surat girik. https://www.pinhome.id/blog/perbedaan-letter-c-petok-d-dan-surat-girik/

PTUN Denpasar. (2024). Sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum. https://www.ptun-denpasar.go.id/page/read/92

Rahardjo, S. (2022). Kepastian hukum dalam hak atas tanah di Indonesia. Yogyakarta: FH UGM Press.

Regulasip. (2024). Penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. https://www.regulasip.id/book/21905/read

Santoso, U. (2018). Hukum agraria dan hak-hak atas tanah. Jakarta: Prenada Media.

Simandjuntak, R. (2021). Hak menguasai negara dan keadilan sosial dalam hukum agraria. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Simanjuntak, D. (2020). Peran pejabat pembuat akta tanah dalam sertifikasi tanah masyarakat. Medan: USU Press.

Simond Payong, F. X. (2022). Sengketa tanah ulayat di Kabupaten Flores Timur antara Suku Langkamau dan masyarakat Kelurahan Pohon Bao. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. https://repository.stpn.ac.id/1361

Soefyan, F. (2018). Hukum pertanahan nasional dan penyelesaian sengketa tanah. Surabaya: Airlangga Press.

Soemardjono, M. S. W. (2017). Hukum tanah dan keadilan sosial. Jakarta: Kompas.

Sofwan, S. (2020). Prinsip hukum agraria dalam UUPA 1960 dan penerapannya di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

SSEK Law Firm. (2023). Categories of property rights in Indonesia. https://ssek.com/blog/categories-of-property-rights-in-indonesia/

TribataNews. (2022). Cara dan syarat membuat sertifikat tanah dengan mudah. Kepolisian Daerah Lampung. https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/cara-dan-syarat-membuat-sertifikat-tanah-dengan-mudah

UI Scholars Hub. (2023). Konsep dan bentuk perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam sistem agraria nasional. Universitas Indonesia. https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=notary

UUD 1945. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara RI.

Wijaya, Y. (2021). Hukum agraria kontemporer: Tantangan dan peluang reformasi tanah di Indonesia. Surabaya: Media Pressindo.

Downloads

Published

2025-11-02

How to Cite

Kukuh Kurniawan, & Sri Wahyu Handayani. (2025). Kepastian dan Keadilann Hak Atas Tanah di Indonesia Analisis Komprehensif Hak Atas Tanah di Indonesia: Dasar Hukum, Karakteristik, dan Tantangan Kontemporer. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 6950–6962. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2328

Issue

Section

Articles