Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Dengan Anak Angkat Yang Dibuat Oleh Notaris
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1768Keywords:
Anak Angkat, Wasiat Wajibah, Notaris, Maqashid Syariah, WarisanAbstract
Pengangkatan anak dalam konteks hukum Indonesia menimbulkan kompleksitas tersendiri, khususnya dalam hal pembagian warisan antara anak angkat dan orang tua angkat. Sistem hukum yang pluralistik meliputi KUHPerdata, hukum Islam, dan hukum adat menghasilkan perbedaan mendasar dalam penentuan hak waris anak angkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam pembagian harta peninggalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori maqāṣid al-syarī‘ah, serta menelaah pelaksanaannya melalui wasiat yang disahkan notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal melalui kajian terhadap peraturan, doktrin, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPerdata, anak angkat hampir setara dengan anak kandung dalam hak waris, sedangkan dalam hukum Islam hanya berhak melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga harta. Notaris memiliki peran krusial dalam menjamin legalitas dan kehati-hatian dalam penyusunan akta wasiat agar sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara nilai syariat dan sistem hukum positif dalam menjamin kepastian dan keadilan bagi anak angkat
References
Ali, A. (2004). Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pp. 40–41). Rineka Cipta.
Amanat, A. (2001). Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW (pp. 5–10). Raja Grafindo Persada.
Anggara, D. P., & Azhari, A. F. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Surat Wasiat Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam. Jurnal UMS, 5–8.
A.Pitlo, & Marief, I. (1979). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (pp. 25–28). Intermasa.
Azizy, A. Q. (2004). Hukum Nasional: Antara Pluralisme dan Unifikasi Hukum (pp. 132–134). Gama Media.
Az-Zulaili, M. M. (n.d.). Maqashid Syariah Al-Islamiyah (pp. 19–21). Maktabah Samilah.
D. Setyowati, & M.Huda. (2024). Efektivitas Kode Etik Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. Unes Law Review, Vol.6 No.3.
Dellyana, S. (1988). Wanita dan Anak dimata Hukum (p. 21). Liberty.
Erliyani, R. (2021). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (p. 98). Magnum Pustaka Utama.
Ichsan, M., & Dewi, E. (2023). Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Persfekif Hukum Islam. Jurnal Maqasid, Vol.12 No.1, 72–73.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum (p. 98). Kencana Prenada Media Grup.
Muderis, Z. (2007). Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum (pp. 24–27). Sinar Grafika.
Muhammad, B. (1981). pokok-pokok hukum adat (p. 10). Paramitha.
Nasution, A. H. (2012). Hukum Kewarisan, Suatu Analisis komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam (p. 43). PT.Raja Grafindo Persada.
Sjaifurrachman. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta (p. 62). Mandar Maju.
Soekanto, S., & mamudji, S. (2009). Penelitian Normatif Suatu tinjauan singkat (pp. 34–35). CV. Rajawali.
Soerodjo, I. (2003). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia (pp. 145–147). Arkola.
Trinanda, D., Mispansyah, & Nurunnisa. (2022). Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua atau Anak yang Berbeda Agama dalam Persfektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Notary Law Journal, Vol.1 No.3, 300–303.
Zulfa, E. A., & Nhatalina N. (2004). Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Anak (p. 9). Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Muhammad Adnan Ramadhani, Mispansyah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 