Ambivalensi Putusan Hakim: Tantangan dalam Upaya Hukum dan Penegakan Hukum Pilkades di Indonesia

Authors

  • Nur Valin Ismail Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
  • Fence M. Wantu Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
  • Abdul Hamid Tome Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

DOI:

https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1731

Keywords:

Pilkades, Ambivalensi Putusan Hakim, PTUN, Upaya Hukum Lanjutan

Abstract

Penegakan hukum dalam sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat ambivalensi putusan hakim pada tingkat pertama. Ketidakjelasan, ketidaktegasan, dan inkonsistensi dalam putusan berdampak pada ketidakpastian hukum, terhambatnya keadilan substantif, serta melemahnya legitimasi pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab ambivalensi putusan hakim, dampaknya terhadap efektivitas upaya hukum lanjutan, serta merumuskan solusi sistemik untuk memperkuat regulasi dan kelembagaan hukum di tingkat lokal. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, data dikaji secara kualitatif terhadap norma hukum positif, asas-asas pemerintahan yang baik, dan praktik peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambivalensi putusan dipicu oleh kekaburan norma, tumpang tindih kewenangan, lemahnya argumentasi hakim, serta tekanan sosial-politik. Implikasinya, diperlukan reformasi regulasi, pembentukan lembaga penyelesaian sengketa yang independen, penguatan kapasitas hakim dan aparat desa, serta pendidikan hukum masyarakat agar tercipta sistem demokrasi desa yang adil dan akuntabel

References

Ali, M., Sari, E., & Yusrizal, Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau Dari Konsep Pembagian Kekuasaan. Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 11(1), 93. https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.9146

Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.

Banjarnahor, N., Rumainur, & Gultom, P. (2023). Tinjauan Yuridis Implikasi Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa Dikaitkan dengan Tata Kelola Desa (Studi Kasus Putusan PTUN Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG). Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 4(3).

Dahoklory, M. V. (2023). Desain Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Yang Efektif. Jurnal Rechtsvinding, 12(1).

Dewi, M. N. K. (2024). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan dana Desa Di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mks). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan dana Desa Di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mks), 2.

Hastuti, N. U. (2023). Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls.” (2023): N. Pag. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum.

Hidayat, M. (2023). Putusan Peradilan TUN Tingkat Banding dan Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Sengketa Pilkades Sukarami Jaya Dalam Perspektif Beschikking Judicial Control. Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara, 2(1), 1–16. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.442

Kamil, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Ketidaklengkapan Persyaratan Pemilihan Kepala Desa Jaten, Kabupaten Blitar. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 1(3).

Lagalante, R., Mau, H. A., & Ismail, I. (2024). Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Oleh Kepala Daerah Menurut Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, 1(3), 116–123. https://doi.org/10.62335/z95vyt44

Larunga, H. L., Labatjo, R., & Mustikowati, E. (2022). Syarat Domisili Pada Pencalonan Kepala Desa Dan Pengangkatan Perangkat Desa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/Puu-Xiii/2015. Jurnal Yustisiabel, 6(1), 38–54. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1574

Matondang, I. A. (2024). Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Terhadap Perselisihan Suara Pada Pilkades di Desa Simangambat Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan PTUN No.43/G/2023/PTUN.MDN). UNES Law Review, 7(2).

Mili, S. L., Muhaimin, L. O., & Faharudin, F. (2025). Implementasi Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Buton Selatan. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5(1), 515–530. https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1264

Perdana, M. S., & Lubis, S. (2024). Analisis Sengketa Pengangkatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/G/2023 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Dan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(2).

Sari, T. P., Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2024). Penyelesaian Gugatan Pembatalan Keputusan Bupati Deli Serdang Terkait Pengangkatan Kepala Desa Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa. Journal of Science and Social Research, 7(3), 1299–1305.

Sihotang, A. P., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Fristianti, N. D. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa. JURNAL USM LAW REVIEW, 6(1), 332–344. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6579

Sudirman, R. D. (2023). Analisis Yuridis Penyelesaian Gugatan Pembatalan Sk Bupati Bangkalan Terkait Penetapan Kepala Desa Banyuajuh. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 1(3).

Supratman, J. W. (2023). Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 12(1).

Supriyadi, S., & Iskandar, A. (2025). Analisis Perluasan Makna Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Pilkada Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri: Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Pilkada 2024. Jurnal Hukum & Pembangunan, 54(4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.1659

Syahuri, T., & Dirkareshza, R. (2021). Eksaminasi Putusan Mk No. 97/Puu-X I/2013 (penyelesaian Sengketa Pilkada Langsung). DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2).

Ummah, S. M., Setiyawan, W. B. M., Suparwi, S., & Fatimah, S. (2023). Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi. JURNAL USM LAW REVIEW, 6(3), 1223–1233. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6818

Ybafih Tanjung, L., & Hidayat, R. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Perspektif Siyasah Qadhiyyah (Studi Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/Ptun.Mtr). Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 6(6), 2783–2792. https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6.1157

Downloads

Published

2025-07-24

How to Cite

Nur Valin Ismail, Fence M. Wantu, & Abdul Hamid Tome. (2025). Ambivalensi Putusan Hakim: Tantangan dalam Upaya Hukum dan Penegakan Hukum Pilkades di Indonesia. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3), 2920–2933. https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1731

Issue

Section

Articles