Dualitas Hukum dalam Pelaksanaan Gadai Tanah: Studi Perbandingan Hukum Adat Eluloda dan UUPA di Sumba Barat

Abstract

Dualisme sistem hukum pertanahan di Indonesia menghadirkan tantangan serius dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan hak gadai tanah di Desa Eluloda, Kabupaten Sumba Barat, yang dijalankan berdasarkan hukum adat namun tidak selalu selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan gadai tanah menurut hukum adat Eluloda serta membandingkannya dengan ketentuan hukum nasional, guna mengidentifikasi kesenjangan dan peluang harmonisasi antara keduanya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumen hukum, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanah adat masih berlandaskan pada musyawarah, simbol budaya (siri pinang), dan kepercayaan sosial, namun minim pencatatan formal sehingga menimbulkan potensi konflik agraria. Di sisi lain, UUPA memberikan kepastian prosedural, tetapi belum responsif terhadap konteks sosial masyarakat adat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya integrasi hukum melalui kebijakan pendaftaran tanah berbasis adat serta edukasi hukum kontekstual guna menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak adat dalam sistem hukum nasional