Penegakan Hukum Konflik Sosial Dalam Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Abstract

Fenomena konflik antar organisasi massa (ormas) di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi, menjadi tantangan serius yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan menghambat proses pembangunan. Konflik sosial yang muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, dan latar belakang budaya dalam ormas perlu ditangani melalui kebijakan yang komprehensif dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani konflik antar ormas serta mengevaluasi penerapan pendekatan Gender Equality and Social Inclusion (GESI) dalam pemulihan pascakonflik. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi dokumen, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan, dan literatur terkait untuk memahami dinamika konflik serta strategi pemerintah yang diimplementasikan melalui Bakesbangpol sebagai aktor utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah mengakomodasi dua pendekatan, yaitu preventif dan represif, yang meliputi dialogis, mediasi, dan rekonsiliasi. Namun, implementasi GESI dalam penanganan pascakonflik masih belum optimal dan membutuhkan penguatan, khususnya dalam hal rehabilitasi sosial dan rekonstruksi yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kapasitas aparat, pengarusutamaan nilai keadilan restoratif, serta pelibatan aktif masyarakat dan ormas sebagai upaya untuk menciptakan sistem penanganan konflik yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan konflik antar ormas dapat mendukung terciptanya harmoni sosial yang berkelanjutan dan pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.