Analisis Aturan Tentang Politik Uang Dalam Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.6517Keywords:
Politik uang, keadilan, kedaulatan rakyat, Siyasah Dusturiyah, pemilihan umum.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pengaturan politik uang dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat serta mengkaji pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis data dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep, teori, dan regulasi yang berkaitan dengan praktik politik uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara tegas melarang praktik politik uang pada masa tenang sebagai upaya menjaga integritas pemilu dan kebebasan pemilih. Secara normatif, ketentuan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa budaya politik transaksional, tingginya biaya politik, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, politik uang dikategorikan sebagai risywah yang bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan nilai demokrasi yang berlandaskan syariat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
References
Adan, H. Y. (2024). Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Siyasah Dusturiyah. 11(1), 118–128.
Ayu, D., Sari, P., & Afiyah, S. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Analisis PP No 45 Tahun 2017 ). 1(2), 158–176.
Birahmat, B. (2018). KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ALQURAN. 3(1).
Daniel, R., Simatupang, P., Atthahara, H., & Adiarsa, S. R. (2024). POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM : STUDI FENOMENOLOGI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN. 6, 12335–12340.
Dendy Lukmajati. (2016). PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). 7(1).
Dewi Safitri, M. Heriyanto, M. A. S. (2025). ANALISIS POTENSI PELANGGARAN HAM PADA KASUS POLITIK UANG (MONEY POLITICS) PEMILU DALAM PERSPEKTIF KAJIAN POLITIK HUKUM. 4(1), 134–143.
Diamantina, A., & Alw, L. T. (2022). QUO VADIS PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG: POTRET PILKADA SERENTAK 2020 DI PROVINSI JAWA TENGAH. 51(4), 222–234.
Dimas Amanda Pebri Saputra, A. N. dan M. I. (2026). Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap sistem proporsional terbuka (studi analisis UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum). 7(2), 1–10.
Erviantono, T. (2017). Budaya politik, uang, dan pilkada. 60–68.
Firdaus, N., Istiqomah, P., & Noor, M. (2021). Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif. 2(April), 83–97.
Ismi, N. N. dan K. B. (2026). Voter Abstention (Golput) in Elections from the Perspective of the Legal. 3(2), 412–436. https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288.
Jaidi, M., Hasan, A., & Umar, M. (2024). KEDUDUKAN SIYASAH DUSTURIYYAH STUDI KASUS POLITISASI PEMILU 2024 ANALISIS PERADILAN HUKUM ISLAM. 662–683.
Kurniawan, R. R., Wahyuni, S., Rahmawati, N., Sosiologi, J., Maritim, U., & Ali, R. (2023). Politik Uang Dalam Pemilu 2019 : Sebuah Kajian Interaksionisme Simbolik Pada Masyarakat Kelurahan Dompak Tanjungpinang. 3, 9179–9192.
Mas, M., & Renggong, R. (2021). Law Enforcement of Money Politics in the 2019 General Election in Polewali Regency. 3(2), 108–118.
Meri carolina, tabah maryanah. (2022). Fenomena money politics dan pembuktian terstruktur sistematis masif (tsm) pada pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung 2020. 48(2), 141–158. https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461
Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, Rasyidin Muhammad, S. M. (2025). Analisis Yuridis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Sistem Pemilihan Umum dalam Perspektif Siyasah Qadaiyyah. 5, 1046–1056.
Mulyono, F. I., Anggraeni, M., Seda, R., & Wahyudi, A. (2024). EXAMINING THE PLUTOCRACY GAP THROUGH TRANSACTIONAL POLITICS IN THE PRACTICE OF INFLUENCE TRADING POST-ELECTION. 50(1), 29–44. https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8672
Nisaul Fatona, S. N. R. (2023). Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah. 10(5), 1481–1492. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35857
Nugraha, S., & Tresnayadi, B. (2024). Penegakan Asas Hukum Terhadap Pelanggaran Sanksi Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten Garut Tinjauan Siyasah Dusturiyah. 4(6), 2735–2745.
Rhani Anjasuma, D. A. P. (2023). PRAKTIK MAHAR POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA : TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 DAN FIQIH SIYASAH. 99–116. https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746
Rumesten, I. (2010). MODEL IDEAL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUIKAN PERATURAN DAERAH. 3(1), 135–148.
Sandrang, I., Jafar, U., & Mustafa, Z. (2025). Peran Bawaslu Dalam Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Di Kabupaten Bone ( Analisis Siyasah Syar ’ iyyah ). 1(2), 103–116.
Saputra, H., Rosadi, O., & Mulyawan, F. (2025). Implikasi Perilaku Politk Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Solok Tahun 2024. 4(3), 216–235.
Sari, P. Y., & Maulia, S. T. (2024). Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia. 4(2), 137–142. https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288
Sidik, E. (2025). Analisis Fiqih Siyasah atas Kebebasan Memilih Penerima Program Keluarga Harapan dalam Pemilu 2024. 726–733.
Sodikin. (2014). Pemilu serentak (pemilu legislatif dengan pemilu presiden dan wakil presiden) dan penguatan sistem presidensial. 3(April), 19–31.
Surbakti, B. C. P. dan N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN PRAKTIK POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DESA TALANG PANJANG KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA (PERBUP SELUMA NOMOR 21 TAHUN 2019). 6(2), 209–219.
Syifaullah, muhammad alif. (2025). Fenomena Politik Money dalam Perspektif Hadis. Wirda 2021.
Ula, T. (2024). ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP FENOMENA SERANGAN FAJAR : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS KEAMANAN PEMILU. 2, 1–16.
Usman, M. (2015). PENGARUH PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PARTAI POLITIK DI KECAMATAN KEI KECIL TIMUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014. 4(2), 111–124.
Wardhana, A. F. G. (2020). POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM : KAJIAN PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN ISLAM. 4(2), 49–62.
Yagus Triana, Etika Khairina, M. I. F. (2023). Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. 9(1), 66–83. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.01.4
Yamani, A. Z. (2025). Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral : Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim. 4(1), 20–38.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Devita Tulia Anggraini, Achmad Abubakar, Dea Larissa
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 