Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3481Keywords:
implementasi kebijakan, good governance, prinsip-prinsip good governance, KPPN.Abstract
Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip-prinsip good governance di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III dan prinsip-prinsip good governance menurut Sedarmayanti (2014). Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang didalamnya ada observasi dan wawancara dengan pegawai KPPN Sidoarjo untuk mempelajari lima dimensi utama: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum. Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman (2014). Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa KPPN Sidoarjo sudah menerapkan komunikasi dua arah yang efektif, memiliki sumber daya manusia berkualitas tinggi dengan 95% lulusan PKN STAN, menunjukkan disposisi organisasi yang kuat melalui sistem Peta Strategi dan budaya kerja CLEAR-K, serta memiliki struktur birokrasi yang terukur. Implementasi prinsip-prinsip good governance tercermin dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, publikasi informasi melalui berbagai media, sistem pelaporan LAKIN yang terstruktur, optimalisasi sumber daya, dan pengawasan berlapis yang ketat. Pencapaian sertifikasi ISO 9001:2015 dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2024 membuktikan komitmen KPPN Sidoarjo terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan bertanggung jawab.
References
Adryan. (2023). IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE RESPONSITAS DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KANTOR CAMAT LINGGA BAYU KABUPATEN MADINA. https://doi.org/https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i03.6710
Ali, K., & Rizky, R. N. (2021). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MEDAN I. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11 (2), 331–342. https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jdg.v11i2.2772
Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy.
Elvira, I. D., Afifuddin, & Puta, L. R. (2025). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE GUNA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Pada Desa Palangbesi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo) (Vol. 19, Issue 1).
Hasibuan, S. Y., & Hasibuan, N. F. A. (2022). PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA (Vol. 3, Issue 4). https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jmas.v3i4.5639
Indonesia. Kementerian Keuangan. (2025). Profil Sejarah KPPN Sidoarjo. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sidoarjo/id/profil/sejarah.html
Indonesia. Kementerian Keuangan. (2025). Struktur organisasi KPPN Sidoarjo. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sidoarjo/id/profil/struktur-organisasi.html
Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 (STUDI) DESA ONGKAW II KECAMATAN SINONSAYANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1, 1–11.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis.
Putro, D. M. (2012). Pengaruh Implementasi Good Governance dan Kinerja Pelayanan Pencairan Dana Non Belanja Pegawai dan Pelayanan Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Terhadap Kepuasan Pengguna pada KPPN Padang.
Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Maryam, N. S. (2016). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. In Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: Vol. VI (Issue 1).
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
Susliyanti, E. D. (2021). PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Yogyakarta Tahun 2019). Optimal, 18, 101–116.
Tomuka, S. (2013). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli).
Wanto, A. H. (2017). STRATEGI PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KONSEP SMART CITY. https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 M. Thoriq Abdillah Arrizal, Sarah Meirina Sari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 