Mekanisme Penegakan Ham Di Indonesia Dibandingkan Dengan Kerea Selatan Jepang

Abstract

Mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh sistem hukum, sejarah politik, serta kekuatan institusi demokratis masing-masing negara. Di Indonesia, penegakan HAM bertumpu pada mekanisme quasi-judicial seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lembaga peradilan, serta kerangka hukum seperti UUD 1945 dan UU HAM. Namun, efektivitasnya kerap terbentur oleh hambatan politik, lemahnya implementasi putusan, serta penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang masih tertunda. Sebaliknya, Korea Selatan memiliki mekanisme penegakan HAM yang lebih konsolidatif melalui National Human Rights Commission of Korea (NHRCK) yang memiliki kewenangan investigatif kuat, serta peradilan yang relatif independen setelah proses demokratisasi pada akhir 1980-an. Negara ini juga menunjukkan kemajuan dalam perlindungan kelompok rentan, meski masih menghadapi tantangan seperti kebebasan berekspresi dan isu diskriminasi. Di Jepang, penegakan HAM bersifat lebih administratif dengan peran signifikan dari Kementerian Kehakiman melalui Human Rights Bureau, ditambah kerangka perlindungan konstitusional yang kuat. Meskipun demikian, minimnya lembaga HAM independen menjadi salah satu kritik utama dalam mekanisme penegakan HAM di negara ini. Secara komparatif, Korea Selatan dan Jepang memiliki stabilitas institusional dan independensi peradilan yang lebih kuat dibandingkan Indonesia, yang masih berupaya memperkuat supremasi hukum dan akuntabilitas negara. Namun, ketiga negara sama-sama berusaha menyesuaikan mekanisme penegakan HAM dengan dinamika sosial dan politik masing-masing, termasuk tuntutan transparansi, demokratisasi, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas.