Analisis Kebijakan Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Presiden Prabowo di DKI JAKARTA

Authors

  • Erlin Lawata Universitas Muhammadiyah Jakarta
  • Nabila Myke Fitriya Universitas Muhammadiyah Jakarta
  • Azkalia Dewi Anggraeni Universitas Muhammadiyah Jakarta
  • Daffa Fauzan Syuhada Universitas Muhammadiyah Jakarta
  • Athallah Bintang Ramadhan Universitas Muhammadiyah Jakarta
  • Evi Satispi Universitas Muhammadiyah Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3328

Keywords:

Efisiensi Anggaran, Kebijakan Publik, APBD, DKI Jakarta, Prabowo Subianto.

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan efisiensi anggaran pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta implementasinya di Provinsi DKI Jakarta. Melalui metode studi literatur dan pendekatan systematic literature review (SLR), penelitian mengkaji kebijakan efisiensi dari perspektif tahapan kebijakan publik menurut Thomas R. Dye. Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi anggaran didorong oleh tekanan fiskal nasional, meningkatnya beban subsidi, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan prioritas. Pemerintah pusat merespons melalui penerbitan Inpres tentang efisiensi belanja yang kemudian diterjemahkan oleh DKI Jakarta dalam bentuk pembatasan perjalanan dinas, pengurangan kegiatan seremonial, serta pergeseran alokasi menuju sektor prioritas. Meskipun terdapat indikasi peningkatan disiplin belanja dan pengendalian kegiatan non-produktif, efektivitas implementasi belum optimal karena beberapa kendala seperti tingginya SiLPA, tantangan koordinasi OPD, serta kebutuhan layanan publik di kota metropolitan. Dengan evaluasi yang lebih ketat dan peningkatan tata kelola, kebijakan efisiensi berpotensi memperkuat kinerja fiskal daerah secara berkelanjutan.

References

Budiman, H., Nurohmah, A., Pratiwi, C. N., & Islami, T. N. (2025). Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap efektivitas dan kinerja pemerintahan daerah. Justicia Journal, 14(2), 187-197. (SINTA 5)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. BPKD Jakarta. https://bpkd.jakarta.go.id/artikel/detail/720

Darmawan, I. M. D. H. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Pada Tahun Politik 2018). Monex: Journal of Accounting Research, 12(2), 309-323. (SINTA 4)

DKI akan efisiensi anggaran sebesar Rp15 triliun di berbagai sektor. Antaranews.com. https://m.antaranews.com/berita/4655361/dki-akan-efisiensi-anggaran-sebesar-rp15-triliun-di-berbagai-sektor?utm_source

Holidin, D., Hariyati, D., & Sunarti, E. S. (2017). Reformasi Birokrasi dalam Transisi. Kencana.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD (Dokumen 4516). https://jdih.bmkg.go.id/dokumen/detail/4516?utm

Kurniawan, T. L. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Yang Berkeadilan. Unizar Law Review, 8(1), 134-141. (SINTA 4).

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Ikuti Instruksi Presiden, Pos Anggaran Apa Saja yang Dipangkas? KPPOD. https://www.kppod.org/berita/view?id=1329&utm

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). (n.d.). Ikuti Instruksi Presiden, Pos Anggaran Apa Saja yang Dipangkas? KPPOD. https://www.kppod.org/berita/view?id=1329&utm

Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. Jurnal Review Politik, 6(2), 195-224.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Peraturan Gubernur Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 (Dokumen 14202). JDIH Provinsi DKI Jakarta. https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/14202?utm

Pramesti, R. F., Firdaus, A. A., Yulita, K., & Thoyyibah, M. (2025). Analisis Efisiensi Apbn Era Prabowo: Kajian Ekonomi Dan Analisis Sentimen Publik. Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah), 8(2), 1147-1161. (SINTA 4).

Suyati, S., & Budiyono, B. (2025). Dinamika Koalisi dan Efektivitas Kepemimpinan pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto. Jurnal Tana Mana, 6(2), 374-383. (SINTA 4).

Siti Hartinah, S. E. (2025). Keuangan Publik: APBN DAN APBD. Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik, 77.

Yunus, M., Prabowo, H., & Nuryanto, N. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Provinsi DKI JAKARTA Sebagai Ibukota Negara Indonesia. Medium, 10(1), 323-337. (SINTA 4).

Downloads

Published

2026-01-04

How to Cite

Erlin Lawata, Nabila Myke Fitriya, Azkalia Dewi Anggraeni, Daffa Fauzan Syuhada, Athallah Bintang Ramadhan, & Evi Satispi. (2026). Analisis Kebijakan Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Presiden Prabowo di DKI JAKARTA. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 1589–1598. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3328

Issue

Section

Articles