Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menyikapi Peredaran Pangan Rekayasa Genetik Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keterbukaan informasi publik terkait peredaran produk Pangan Rekayasa Genetik (PRG) sebagai bagian dari pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kajian dalam tulisan ini merupakan kajian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan peredaran PRG ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK serta kewajiban keterbukaan informasi yang bersifat responsif berdasarkan Pasal 4 UU KIP. Namun, terdapat hambatan normatif berupa perbedaan definisi rekayasa genetika dalam berbagai regulasi, yang menimbulkan multitafsir dan berpengaruh pada tidak terpenuhinya hak konsumen atas informasi yang memadai. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi dan peningkatan transparansi pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen terhadap produk pangan PRG.