PMH di Era Digital: Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Data Pribadi
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3067Keywords:
Gugatan, Perlindungan Data Pribadi, Tanggung Jawab Perdata, GDPR, Hukum PDPAbstract
Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi dalam kerangka perbuatan melawan hukum (PMH) di era digital. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap menjadi dasar hukum utama gugatan, tetapi belum memadai untuk mengatasi kompleksitas kerugian immaterial yang timbul akibat penyalahgunaan data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2022 memperkuat perlindungan hukum, namun implementasinya terhambat oleh ketiadaan regulasi teknis, khususnya terkait standar pembuktian kerugian immaterial. Perbandingan dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) menunjukkan bahwa praktik internasional lebih progresif, mengakui kompensasi immaterial tanpa mensyaratkan ambang batas keseriusan. Penelitian ini memajukan kajian hukum Indonesia dengan menekankan perlunya harmonisasi antara doktrin PMH, UU PDP, dan prinsip-prinsip GDPR. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada putusan pengadilan dan perancangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif.
References
Badriah, L., Indiahono, D., & Sukarso. (2024). Akuntabilitas dalam Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 8(2), 89–102.
Frederik Zuiderveen Borgesius, Asghari, H., Bangma, N., & Hoepman, J.-H. (2023). The GDPR ’ s Rules on Data Breaches : Analysing Their Rationales and Effects. SCRIPTed, 20(2), 352–382. https://doi.org/10.2966/scrip.200223.70
Furqania, M. A., & Ruslie, A. S. (2023). TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN DATA. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(1), 482–494. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.195
Knetsch, J. (2022). The Compensation of Non-Pecuniary Loss in GDPR Infringement Cases. De Gruyter, 13(2), 132–153.
Kurniasandi, D. D., Aprilia, S. N., Indradjaja, N., & Chamdani. (2022). REGULASI TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN JASA E-COMMERCE. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 21(1), 103–114.
Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hak Privasi. JA: Jurnal Al-Wasath, 6160(1), 19–32. https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127
Li, S. (2023). Compensation for non-material damage under Article 82 GDPR : A review of Case C-300 / 21. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 30(April 2016), 335–345. https://doi.org/10.1177/1023263X231208835
Mahendra, G. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Data Pribadi Passportnya Tersebar Akibat Kelalaian Pemerintah. TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1(3), 104–111.
Mulders, S. (2023). The relationship between the principle of effectiveness under Art . 47 CFR and the concept of damages under Art . 82 GDPR. International Data Privacy Law, 13(3), 169–181.
Ramadana, S. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMINJAM DATA PRIBADI UNTUK PENDAFTARAN GOCAR PADA APLIKASI GOJEK. Lex Positvis, 2(10), 1214–1233.
Wibowo, Y., Dpw, I. A., & Ismiyanto. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi. Jurnal Serambi Hukum, 18(01), 1–6.
Wolff, J., & Atallah, N. (2021). Early GDPR Penalties Analysis. Journal of Information Policy, 11(May 2020), 1–41.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Daniel Johnson Goenawan, Muhammad Naufal Rionatadiraja, Reyzel Yandika Lim, Irene P.A.S. Sinaga
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 