Penyelesaian Masalah terhadap Debitur yang Cedera Janji dengan Jaminan Hak Tanggungan Elektronik pada PT Permodalan Nasional Madani
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2656Keywords:
Cedera Janji, Eksekusi Lelang; Hak Tanggungan Elektronik, Kepastian Hukum.Abstract
Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi layanan pertanahan ke sistem digital, salah satunya Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) yang dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Penelitian ini mengkaji kepastian hukum dalam penyelesaian masalah debitur yang cedera janji dengan jaminan HT-el dan bagaimana proses pelaksanaan eksekusi lelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan adanya kepastian hukum yang kokoh. Sertipikat HT-el memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan kreditur melakukan eksekusi langsung (Parate Executie) tanpa putusan pengadilan. Proses eksekusi lelang oleh PNM melalui KPKNL berjalan secara modern dan sistematis melalui platform lelang elektronik (e-auction), mulai dari permohonan daring, verifikasi, pengumuman, hingga penentuan pemenang lelang, yang menjamin transparansi dan efisiensi penyelesaian
References
Andriani, Farah, Bambang Sugianto, dan Rusmini. 2023. Kepastian Hukum terhadap Pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik. Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia: Tangguh Denara Jaya.
Hasbullah, Frieda Husni. 2005. Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid II. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Ind Hill - Co.
Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar. 2017. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alumni.
Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Kencana Prenadamedia Group.
ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
Poesoko, Herowati. 2007. Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT). Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia: LaksBang PRESSindo.
Satrio, Juswito. 1999. Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya). Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alumni.
Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan). Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alumni.
Subekti. 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Intermasa.
Sunarso. 2020. Pendidikan Hak Asasi Manusia. Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Indotama Solo.
Susanti, Dyah Ochtorina, dan A’an Efendi. 2015. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
Sutedi, Adrian. 2008. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
Tutik, Titik Triwulan. 2008. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Kencana.
Alimuddin, Nur Hidayani. 2021. “Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia.” SASI 27 (3): 335-345.
Musadad, Anwar, 1, MT Marbun 2, Eni Jaya 3, dan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa. 2024. “Kendala Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 2020 (Studi Kasus pada Kantor Notaris/PPAT Meri Efda, S.H. dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Jakarta Panglima Polim).” CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 2 (11).
Pangemanan, Frans Wempie Supit. 2019. "Implementasi Pasal 1238 KUH Perdata terhadap Penentuan Debitor yang Cidera Janji dalam Perjanjian Kredit." Lex Et Societatis 7 (4): 119–126.
Pangesti, Shinta, dan Prilly Priscilia Sahetapy. 2023. “Pendaftaran Hak Tanggungan Sebelum Dan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020.” Tunas Agraria 6 (2): 71–92.
Sudarto. 2022. “Analisis Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah Pasca Implementasi Pendaftaran Sertifikat Secara Elektronik.” Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 1 (2): 150-160.
Suprianik, Winda Sari, dan Siti Romlaini. 2025. “Mekanisme Permohonan Lelang Online (E-Auction) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.” Jurnal Penelitian Nusantara 3 (1): 247-253
Aryatie, Indira Retno. 2021. “Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan!” Hukum Online, 5 Juli, 2021. https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-3-mekanisme-eksekusi-jaminan-kebendaan-lt60e300b411a73/.
Pangemanan, Frans Wempie Supit. 2024. “Ceria, Simak Langkah-Langkah dan Biaya Pendaftaran Lelang KPNKL.” Info Lelang BRI, 9 Agustus, 2024. https://infolelang.bri.co.id/news/prosedur-tahapan-lelang-kpknl.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Rahmatul’ula, Syukrian. 2025. “Akibat Hukum Lelang Hak Tanggungan Tanpa Pengumuman.” ILS Law Firm, 26 Februari, 2025. https://www.ilslawfirm.co.id/akibat-hukum-lelang-hak-tanggungan-tanpa-pengumuman.
Rohman, Juani. 2023. "Inovasi Kemudahan Permohonan Lelang Mandiri melalui Penerbitan E-Billing untuk Bea Permohonan Lelang pada lelang.go.id." DJKN Kemenkeu, 11 Januari, 2023. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15828/Inovasi-Kemudahan-Permohonan-Lelang-Mandiri-melalui-Penerbitan-E-Billing-untuk-Bea-Permohonan-Lelang-pada-lelanggoid.html.
Sagita, Maharani. 2019. “Sambut Era Digital, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Layanan Elektronik.” Kumparan, 16 September, 2019. https://kumparan.com/kumparanbisnis/sambut-era-digital-kementerian-atr-bpn-luncurkan-layanan-elektronik-1rsPkEYmIYl.
Susilo, Margono Dwi. 2018. “Pembaharuan Tatacara Pengumuman Lelang untuk Pengembangan Lelang di Masa Depan.” DJKN Kemenkeu, 8 Juni, 2018. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12685/Pembaharuan-Tatacara-Pengumuman-Lelang-Untuk-Pengembangan-Lelang-Di-Masa-Depan.html.
Tobing, Letezia. 2013. “Tentang Sertifikat Hak Atas Tanah dan Sertifikat Hak Tanggungan.” Hukum Online, 13 Mei, 2013. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-sertifikat-hak-tanggungan-lt518b9e0d8a7a8/.
Wahyuni, Ririn. 2025. “Apasih Pentingnya Sertipikat Elektronik?” ATR/BPN Sumbar, 12 Maret, 2025. https://sumbar.atrbpn.go.id/informasi%20pertanahan/apasih-pentingnya-sertipikat-elektronik#:~:text=5.,dan%20Penanganan%20Kasus%20Mafia%20Tanah
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Muhammad Irfan Fariszi, Iwan Rachmad Soetijono, Warah Atikah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 