Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis dalam Rangka Pemenuhan Gizi Kepada Ibu Hamil Guna Mencegah Stunting: Perspektif Ketahanan Pangan
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2609Keywords:
Politik Hukum; Makan Bergizi Gratis; Kehatanan Pangan; Stunting; Ibu Hamil.Abstract
Pemenuhan gizi adalah salah satu aspek penting dalam Pembangunan nasional, karena kualitas sumber daya manusia sangat di tentukan oleh tingkat kesehatan dan kecukupan nutrisi. Indonesia masih menghadapi masalah serius dalam hal gizi khususnya masalah stunting dan ketidak seimbangan gizi di beberapa wilayah. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pencegahan stunting adalah pemenuhan gizi ibu hamil. Ibu hamil dengan kondisi kekurangan gizi dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat, beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR),serta dapat meningkatkan risiko stunting. Penelitian ini menggunakanan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang 1945 pasal 28H ayat 1dan pasal 34 ayat 2 tentang hak atas Kesehatan dan kewajiban negara menjamin kesejahteraan rakyat, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang upaya perbaikan gizi Masyarakat, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan gizi dan Undang-Undang No.23 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara.
References
Ahmad Ropei, E. R. A. (2020). Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari’ah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 04(02), 165–179.
Akimov, A., & Simshauser, P. (2020). Performance measurement in Australian water utilities. Current state and future directions. Australian Journal of Public Administration, 79(1), 111–142. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12376
Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai. Privat Law, 9(1), 218–226.
Antariksa, B. (2017). Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia. Deliberatif, 1(1), 24–41.
Astuti, E. K. (2020). Peran BPJS Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia. JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, 1(1).
Bustani, S. (2019). Budaya Hukum Masyarakat Berdampak Terjadinya Kriminalisasi Petani yang Memanfaatkan Benih Varietas Baru (Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan). Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, 1(2).
Clayton, T., & Radcliffe, N. (2018). Sustainability: a systems approach. taylorfrancis.com. https://doi.org/10.4324/9781315070711
Darajati, M. R., & Syafei, M. (2020). Politik Hukum Pembentukan Dua Kovenan HAM Internasional Tentang Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Syiah Kuala Law Journal, 4(2), 106–122.
Daryono, B. S., Sarosa, W., Ubaidillah, R., Widyatmoko, D., Purnomo, D. W., Djohan, T. S., Hadisusanto, S., Aipassa, M. I., & Setyawati, T. (2023). Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Negara Nusantara Perspektif Biologi. Ugm Press.
Dewi, K. K. (2025). A Comparative Analysis of Accounting Models in Managing Free Nutritious Meal Programs at Nutrition Service Delivery Units: PERBANDINGAN MODEL AKUNTANSI DALAM MENGELOLA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SATUAN PELAYANAN PENYEDIAAN GIZI (SPPG). Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 3(2), 245–257.
Dirkareshza, R., Sadiawati, D., Mardiatmi, A. B. D., Hanifah, L., Savitri, P. M., Simanungkalit, S. F., Abi Zaifa, G., Gumilar, E. R., Azzahra, K. F., & Nurhalizah, A. (2024). Pengendalian dan Pencegahan Stunting pada Keluarga Penyandang Disabilitas Melalui Program Healthy Disability Family. JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat), 9(2), 149–158. https://doi.org/10.21067/jpm.v9i2.10411
Fadli, M., Maulana, I., & Liemanto, A. (2024). Politik Hukum Pembangunan Hukum Nasional dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 dan Tahun 1978. DIVERSI: Jurnal Hukum, 10(2), 258–292.
Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice). Jurnal Konstitusi, 6(1), 135–149.
Fauzani, M. A., & Wahyuningsih, A. (2021). Problematik Penjabat dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah. Titik Taut Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Fikri, S., & Hikam, R. M. (2025). Power Engineering under the Guise of Nutrition: A Critical Analysis of Badan Gizi Nasional Formation. Trunojoyo Law Review, 7(2), 253–286.
Hamdi, H., Fajri, M. N., Dewi, R. I., & Ilmam, M. A. Z. (2023). Analisis Kebijakan Stunting Menggunakan Pendekatan Sistemik Litterature Review (SLR). Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online), 4(3), 1239–1246. https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2067
Ifdal, A. A. (2022). Kerangka Praktik Kenegaraan dalam Narasi Apriori Pembangunan Berkelanjutan sebagai Hak Konstitusional: Sentralisasi Pendekatan Ekosentris dalam Melawan Kenisbian Utilitas Pendekatan Antroposentris. Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi, 2(2). https://doi.org/10.7454/jkd.v2i2.1206
Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(3), 305–325.
Jaringan Pangan dan Gizi Indonesia. (2024). Mampukah Program Makan Siang Menanggulangi Stunting? Jaringan Pangan Dan Gizi Indonesia. https://jpg-indonesia.net/2024/05/mampukah-program-makan-siang-menanggulangi-stunting/
Kharisma, D. B., & others. (2020). Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(1), 109.
Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial--Politik. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 5(1), 101–112.
Lois, A., Halomoan, F., & Syahuri, T. (2024). Konfigurasi Politik Hukum Adat Di Indonesia: Studi Sejarah, Regulasi Dan Implementasi. Jurnal BATAVIA, 1(6), 292–300. https://doi.org/10.64578/batavia.v1i6.97
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.
Moendoeng, N. G. K. (2019). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. Lex Et Societatis, 7(7).
Muhshi, A. (2015). Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama. LKIS Pelangi Aksara.
Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar di Indonesia. Trihayu, 4(3), 259091.
Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Cetakan kesatu. Bandung.
Ndiaye, C., Aemro, T., Tairou, F., Ndiaye Pape, & Cisse, C. (2017). Political and institutional commitment to nutrition in Senegal: an analysis of the legal and regulatory framework. Food and Nutrition Bulletin, 38(1), 100–112. https://doi.org/10.1177/0379572116682229
Octaviani, R., & Febrian, S. (2018). Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara. Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik), 4(1), 54–70.
Oemry, A. F. (2021). Analisis Yuridis Alih Teknologi Dalam Pengadaan Alutsista Sebagai Upaya Revitalisasi Industri Pertahanan Nasional. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2(2), 322–329.
Podung, B. J. (2023). Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air. Tumou Tou Law Review, 1–12.
Prabowo, E. E. (2013). KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA (Studi Kasus Konfl ik Di Laut Cina Selatan). Jurnal Ketahanan Nasional, 19(3), 118–129.
Purba, I. P. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentangkekarantinaan Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid 19. Jurnal Pahlawan, 4(1), 1–11.
Rachmad, Y. E. (2025). Danantara and the Future of Impact Investing: Strengthening ESG and SDG Commitments. The United Nations Global Compact.
Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2018). Study guide-stunting dan upaya pencegahannya. Buku Stunting Dan Upaya Pencegahannya, 88.
Rahim, A., Aulia, S., Susanti, S., Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(8), 5806–5811.
Ramdan, A. (2014). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. Jurnal Konstitusi, 11(2), 233–255.
Rapar, V. L., Rompas, S., & Ismanto, A. Y. (2014). Hubungan pola asuh ibu dengan status gizi balita di wilayah kerja puskesmas ranotana weru kecamatan wanea kota manado. Jurnal Keperawatan, 2(2).
Rhofita, E. I. R. (2022). Optimalisasi sumber daya pertanian Indonesia untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi nasional. Jurnal Ketahanan Nasional, 28(1), 82.
Ridlwan, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2).
Sawi, A. M. C. D., Hedewata, A., & Nubatonis, O. J. (2024). Tinjauan Yuridis Pemutusan Kontrak Secara Sepihak oleh Bupati Nagekeo Terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Nagekeo. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 3(3), 263–278.
Sawir, M. (2019). TINJAUAN MENGENAI FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA. Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan, 3(1), 208–221.
Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024). Paparkan Gambaran Besar RAPBN 2025, Presiden Jokowi Tegaskan Pentingnya Optimalisasi Pendapatan Negara. https://setneg.go.id/baca/index/paparkan_gambaran_besar_rapbn_2025_presiden_jokowi_tegaskan_pentingnya_optimalisasi_pendapatan_negara
Sekretariat SDGs DKI Jakarta. (2023). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sekretariat SDGs DKI Jakarta. https://sdgs.jakarta.go.id/detil-sdgs/pekerjaan-layak-dan-pertumbuhan-ekonomi
Setyawan, R. R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Tindakan Agen Yang Melanggar Asas Itikad Baik (Studi Kasus Agen PT Asuransi Jiwa Sinarmas Msig (Life)). Universitas Islam Indonesia.
Simatupang, T. H. (2021). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. Jurnal Ham, 12(1), 111–122.
Sinaga, F. A. (2018). LEGALITAS PENUNJUKAN PEJABAT POLRI MENJADI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Jurnal Legislasi Indonesia.
Sukanti, S., & Faidati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman. Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 91–113. https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.418
Syamsudin, M. (2012). Keadilan Substantif yang terabaikan dalam Sengketa Sita Jaminan. Jurnal Yudisial, 5(1), 36–50.
UNICEF / WHO / World Bank Group. (2024). Levels and trends in child malnutrition: UNICEF/WHO/World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates. https://data.unicef.org/resources/jme-report-2024/
Wahidah, A. Z., Widayani, A., Wardani, S. I., Rachmawati, I., & Latifah, N. (2022). Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Competence: Journal of Management Studies, 16(1), 51–63.
Wardoyo, S., Wasliman, I., & Gaffar, M. A. (2025). Analisis Kebijakan Peraturan Badan Gizi Nasional RI Nomor 2 Tahun 2024: Implikasi Penguatan Kepemimpinan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Melalui Pendidikan Dasar Militer di Pusat Pendidikan Infanteri. Didaktika: Jurnal Kependidikan, 14(3), 4761–4776.
Wibowo, R. T. A., & Luth, T. (2020). Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan dalam Kawin Hamil. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 5(2), 233–240.
Widjaja, G. (2023). Pelayanan kesehatan bagi pasien menurut UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 2490–2498.
Winata, Z. F. A. M. R. (2018). Rekontruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Negara Hukum, 9(1), 79–100.
Yunus, N. R. (2018). Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan. Mizan: Journal of Islamic Law, 3(2).
Zaini, A. (2018). Demokrasi: Pemerintah oleh Rakyat dan Mayoritas. Al-Ahkam. https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1485
Zon, F., Iskandar, M., & Zuhdi, S. (2017). Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 sebagai Ideologi Ekonomi (The Legal History Review of Article 33 UUD 1945 as Economic Ideology). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 7(1), 111–125.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Justicia Salsabila, Slamet Tri Wahyudi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 