Peran Hukum Konstitusi Dalam Mengawal Pemilu Yang Demokratis di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2366Keywords:
Hukum Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Pemilu DemokratisAbstract
Pemilihan umum merupakan pilar utama demokrasi yang menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran hukum konstitusi dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu yang demokratis di Indonesia, dengan fokus pada prinsip konstitusional, kewenangan Mahkamah Konstitusi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta dampaknya terhadap tata kelola demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur ilmiah, dan hasil penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum konstitusi memiliki peran strategis sebagai instrumen pengatur, pengawas, sekaligus pelindung hak politik warga negara, serta Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi (guardian of the constitution) yang memastikan proses elektoral berjalan sesuai asas LUBER JURDIL. Implikasi dari kajian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi, peningkatan kesadaran konstitusional masyarakat, serta pembenahan sistem hukum agar Pemilu di Indonesia benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat secara substantif dan berkeadilan
References
Adhani, H. (2021). Mahkamah Konstitusi Indonesia di era digital: Upaya menegakan konstitusi, keadilan substantif, dan budaya sadar berkonstitusi. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2(2), 130–146. https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763
Aritonang, D. M. (2013). Peranan dan problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Ilmu Administrasi, 10(3), 373–389.
Baharuddin Riqiey. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Japhtn-Han, 2(1). https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59
Bisariyadi, B., Triningsih, A., Rahmawaty, H. M., & Harumdani, W. A. (2016). Komparasi mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di beberapa negara penganut paham demokrasi konstitusional. Jurnal Konstitusi, 9(3), 531–550. https://doi.org/10.31078/jk936
Firmansyah, I. (2024). Analisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum 2024. UPNV Jakarta Journal, 2(June).
Haryani, R. (2017). Konsepsi dan sistem pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Binamulia Hukum, 6(2), 117–126.
Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi kewenangan judicial review di Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip supremasi konstitusi. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 22(2), 42–55. https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.2713
Hidayat, T., Hidayah, M., & History, A. (2023). Islam dan politik identitas menjelang Pemilu 2024. Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial, 7(2), 267–283.
Khotob Tobi Almalibari, A., Aziz, A., & Febriansyah, A. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemilihan umum. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3(1), 1–8. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21
Milenia, L. Y. S. (2020). Peran hukum tata negara (studi kasus pemilihan umum di Indonesia). Jurnal Media Komunikasi, 3(2), 66–72.
Natasha, F., & Priskap, R. (2021a). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Limbago: Journal of Constitutional Law, 1(3), 517–536. https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15911
Natasha, F., & Priskap, R. (2021b). Analisis terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Limbago: Journal of Constitutional Studies, 1(3), 500–520.
Nugroho, A. (2015). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan tentang perselisihan hasil Pemilu Presiden di Indonesia (Kajian pada pelaksanaan). Jurnal Dinamika Hukum, 6(1), 25–35.
Paradita, S. A., & Triadi, I. (2024). Analisis perubahan putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks Pemilu 2024 melalui tinjauan hukum tata negara. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 13–22. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2349
Puspitasari, S. H. (2008). Refleksi peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum 2004. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(3), 413–425. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art7
Rivaldo, J. R., Banafanu, A., Yohanes, S., Hernimus, & Udju, R. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(8), 3119–3135.
Sudiartha, I. B. P., Sihotang, E., & Suandika, I. N. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu sebagai bentuk judicialization of politic. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2(2), 166–181. https://doi.org/10.61292/eljbn.191
Silalahi, W. (2022). Kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2024. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 4(2), 171–185.
Zoelva, H. (2016). Problematika penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 10(3), 531–550. https://doi.org/10.31078/jk1031
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Sizca Amelia Suwarno, Hanna Syarifatunnajihah Al-Aliyah Al-Kamila, Fadiya Annisa Salsabila, Verrel Faleria Krisna, Ade Fartini
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 