Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Korban dalam Penyebaran Deepfake Pornografi melalui Media Sosial

Abstract

Fenomena deepfake sebagai produk teknologi digital di era industri 4.0 menghadirkan tantangan serius dalam ranah hukum, khususnya terkait penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Praktik manipulasi wajah dan suara yang dilakukan tanpa persetujuan tidak hanya merugikan korban secara psikologis dan sosial, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan deepfake pornografi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada seperti KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS belum secara spesifik mengatur fenomena deepfake, sehingga menimbulkan celah hukum dalam pembuktian dan keterbatasan perlindungan korban. Implikasi kajian ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, penguatan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat sebagai upaya pencegahan dan perlindungan menyeluruh terhadap korban