Ketidaktepatan Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidan Korupsi ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP

Analisis Hukum dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Abstract

Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru telah menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis ketidaktepatan peleburan pasal tersebut dan dampaknya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan instrumen internasional seperti United Nations Convention against Corruption (UNCAC), disertai pendekatan konseptual dan komparatif untuk mengkaji substansi pasal serta penerapan asas lex specialis derogat legi generali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan pidana minimum khusus membuka peluang terjadinya norm shopping, mengaburkan status korupsi sebagai extraordinary crime, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya langkah korektif berupa revisi regulasi, penguatan peraturan pelaksana, dan penyusunan pedoman internal aparat penegak hukum agar sistem pemberantasan korupsi tetap konsisten, tegas, dan selaras dengan standar internasional