Analisis Hukum dan Ekonomi atas Skandal Korupsi Pertamina 2025

Authors

  • Annisa Rifka Desiana Faculty Of Law, Pakuan University
  • Farahdinny Siswajanthy Faculty Of Law, Pakuan University
  • Nandang Kusnadi Faculty Of Law, Pakuan University
  • Silvia Nur Oktaviani Faculty Of Law, Pakuan University
  • Turino Ferdian Atmojo Faculty Of Law, Pakuan University

DOI:

https://doi.org/10.61104/iqrar.v1i2.3656

Keywords:

Hukum Ekonomi, Korupsi BUMN, PertaminaGate 2025, Tata Kelola Energi, Transparansi, Kerugian Negara.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membedah praktik korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang, serta mengevaluasi dampak hukum dan ekonomi terhadap sektor energi nasional. Skandal ini melibatkan manipulasi impor bahan bakar kualitas rendah yang dijual dengan harga premium, penyalahgunaan subsidi energi, dan pengelolaan kilang yang tidak transparan, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Secara hukum, kasus ini menyoroti kelemahan sistem pengawasan internal BUMN dan urgensi penegakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari sisi ekonomi, skandal ini berdampak pada kenaikan harga energi, penurunan daya beli masyarakat, serta melemahnya kepercayaan investor global terhadap iklim investasi di Indonesia. Penulis merekomendasikan reformasi regulasi melalui penguatan audit independen, digitalisasi sistem distribusi energi secara real-time, dan peningkatan transparansi tata kelola untuk mencegah kegagalan sistemik serupa di masa depan.

References

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025). Kejagung periksa 6 saksi perkara minyak mentah PT Pertamina, salah satu dari cucu perusahaan. https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kejagung-periksa-6-saksi-perkara-minyak-mentah-pt-pertamina-salah-satu-dari-cucu-perusahaan-mvk.html

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025). Sidang perdana kasus korupsi minyak Rp 285 T digelar pekan depan. https://news.detik.com/berita/d-8142704/sidang-perdana-kasus-korupsi-minyak-rp-285-t-digelar-pekan-depan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Wikipedia. (2025). 2025 Pertamina corruption case. https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Pertamina_corruption_case

Downloads

Published

2025-12-23

How to Cite

Annisa Rifka Desiana, Farahdinny Siswajanthy, Nandang Kusnadi, Silvia Nur Oktaviani, & Turino Ferdian Atmojo. (2025). Analisis Hukum dan Ekonomi atas Skandal Korupsi Pertamina 2025. IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah, 1(2), 91–96. https://doi.org/10.61104/iqrar.v1i2.3656

Issue

Section

Articles