Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

Tren Riset Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia Tahun 2019–2025: Tinjauan Literatur Sistematis

Astari Rahim, Didy Maharudin — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Artikel ini bertujuan memetakan tren riset, tema dominan, kecenderungan metodologis, serta kesenjangan penelitian mengenai transformasi digital pelayanan publik di Indonesia selama 2019–2025. Penelitian menggunakan desain systematic literature review (SLR) dengan panduan PRISMA 2020. Artikel ditelusuri melalui portal jurnal dan pangkalan data ilmiah yang menyediakan DOI dengan kata kunci “transformasi digital”, “pelayanan publik”, “e-government”, “SPBE”, dan “Indonesia”. Hasil penyaringan menghasilkan korpus utama sebanyak 30 artikel yang berfokus pada Indonesia dan terbit pada 2019–2025, sedangkan referensi metodologis dan konseptual tambahan tahun 2019–2026 dipakai untuk memperkuat analisis. Hasil tinjauan menunjukkan empat temuan pokok. Pertama, intensitas publikasi meningkat tajam setelah 2020, yang menandai menguatnya perhatian akademik pascapandemi dan percepatan agenda pemerintahan digital. Kedua, tema yang paling dominan meliputi adopsi e-government, peningkatan kualitas layanan, tata kelola SPBE, dan inovasi pelayanan publik di tingkat lokal. Ketiga, penelitian masih didominasi studi kualitatif berbasis kasus, sedangkan desain komparatif, longitudinal, dan mixed methods masih terbatas. Keempat, transformasi digital secara konsisten berkontribusi terhadap efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan responsivitas layanan, tetapi tetap menghadapi tantangan berupa ketimpangan infrastruktur, kesenjangan literasi digital, fragmentasi interoperabilitas, persoalan kepemimpinan, dan risiko perlindungan data. Artikel ini menyimpulkan bahwa riset mendatang perlu bergeser dari analisis yang berpusat pada platform menuju evaluasi yang berorientasi pada warga, dampak, dan perbandingan antardaerah.

Pernyataan Pelaksanaan Paten Berdasarkan Undang-Undang Paten 2024

Putu Ayu Octavia Amanda, Made Sugi Hartono — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), antara lain Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, serta Agreement Establishing the World Trade Organization yang di dalamnya memuat ketentuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). Ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat sistem perlindungan kekayaan intelektual serta menciptakan kepastian hukum bagi pemegang hak paten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta akibat hukum dari penerapan Pasal 20A dalam Undang-Undang Paten terhadap pemegang paten, khususnya terkait kewajiban penyampaian pernyataan pelaksanaan paten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya yang relevan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan norma dalam Pasal 20A Undang-Undang Paten merupakan bentuk transparansi dan pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan paten guna mendorong inovasi, transfer teknologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, ketentuan tersebut belum disertai dengan pengaturan sanksi yang tegas bagi pemegang paten yang tidak menyampaikan pernyataan pelaksanaan paten, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan sanksi yang jelas agar pelaksanaan ketentuan Pasal 20A dapat berjalan secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi para pemegang paten.

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Barambang Katute Kabupaten Sinjai Perspektif Siyasah Syar’iyyah

Sarmila, Kurniati, Andi Tenripadang — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh eksistensi hukum adat masyarakat Barambang Katute di tengah dinamika hukum modern serta pentingnya pengakuan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum adat Barambang Katute dan meninjaunya dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif dan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji kredibilitas triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Barambang Katute masih mempertahankan kelembagaan adat, wilayah adat, dan nilai kearifan lokal. Nilai filosofisnya meliputi kebersamaan, keadilan, musyawarah, serta penghormatan terhadap alam dan leluhur. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, pengakuan masyarakat adat merupakan tanggung jawab ulil amri untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Namun, masih terdapat hambatan administratif, perbedaan persepsi, dan verifikasi wilayah adat yang memengaruhi kepastian hukum. Implikasinya, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat adat agar proses pengakuan berjalan adil dan efektif.

Anti-Corruption Consensus as a Prerequisite for Indonesia’s Progress

Hasan Syahrizal, Nur Hana Azizah — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Corruption as a systemic phenomenon has become a major obstacle to Indonesia’s progress, as it involves government, religious leaders, and society in practices that undermine social integrity. This study aims to analyze the roles of government, religious leaders, and society in building an anti-corruption consensus as a prerequisite for Indonesia’s progress. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design through library research based on scholarly sources and credible institutional reports. The findings reveal that corruption in Indonesia is multidimensional and institutionalized within social structures, reinforced by weak governance integrity, moral compromises among religious leaders, and a permissive societal culture toward corrupt practices. Furthermore, anti-corruption efforts that lack cross-sectoral synergy tend to be ineffective and unsustainable. Therefore, an anti-corruption consensus based on collective commitment among government, religious leaders, and society emerges as a strategic solution to foster a culture of integrity. The implications of this study emphasize the importance of strengthening ethical values, institutional reform, and active public participation as fundamental pillars for achieving a just and progressive Indonesia

Tiktok Sebagai Media Informasi Belajar Tambahan Alternatif bagi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2023 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Regita Nariyah Nur Anggraeni, Yustika Irfani Lindawati — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah pola belajar mahasiswa, terutama dengan meningkatnya pemanfaatan media sosial sebagai sumber informasi akademik tambahan. Salah satu platform yang banyak digunakan mahasiswa adalah TikTok yang menyediakan konten edukatif singkat, visual, dan mudah diakses. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana mahasiswa Pendidikan Sosiologi angkatan 2023 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memanfaatkan TikTok sebagai media belajar alternatif. Penelitian ini juga menganalisis kebutuhan, kepuasan, dan manfaat yang dirasakan mahasiswa dari penggunaan TikTok sebagai sumber belajar tambahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan enam partisipan yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok mampu memenuhi kebutuhan kognitif, afektif, dan personal mahasiswa melalui konten akademik yang ringkas dan visual. Mahasiswa merasa puas karena informasi disampaikan secara cepat, jelas, dan tidak bertele-tele. Sistem algoritma TikTok juga membantu menampilkan konten yang sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar mahasiswa. Selain itu, penggunaan TikTok membantu meningkatkan pemahaman materi perkuliahan, efisiensi waktu belajar, serta motivasi belajar mahasiswa. Dengan demikian, TikTok dapat berperan sebagai media belajar alternatif yang efektif dan adaptif bagi mahasiswa di era digital

Lingkaran Pertemanan sebagai Sarana Penunjang Efektivitas Belajar Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2023

Muhamad Tio Dzikri, Rizki Setiawan — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lingkaran pertemanan dalam menunjang efektivitas belajar mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2023. Interaksi sosial informal antar mahasiswa sering kali menjadi ruang belajar alternatif yang melengkapi proses pembelajaran formal di kelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali pengalaman mahasiswa dalam lingkaran pertemanan mereka. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap empat partisipan yang aktif dalam circle pertemanan yang berbeda. Analisis penelitian menggunakan teori modal sosial Robert D. Putnam yang menekankan tiga elemen utama yaitu trust (kepercayaan), norms (norma timbal balik), dan social networks (jaringan sosial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa circle pertemanan berfungsi sebagai ruang belajar yang suportif di mana mahasiswa saling bertukar informasi akademik, berdiskusi mengenai materi perkuliahan, serta memberikan dukungan emosional. Kepercayaan antar anggota menciptakan suasana diskusi yang nyaman. Norma informal seperti saling menghargai dan bekerja sama menjaga interaksi kelompok tetap positif. Sementara itu, jaringan sosial yang terbentuk melalui pertemuan langsung maupun media digital memudahkan pertukaran informasi dan kolaborasi belajar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa circle pertemanan merupakan bentuk modal sosial yang berperan penting dalam meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa melalui hubungan sosial yang kolaboratif dan suportif.

Analisis Normatif Pembinaan Kepribadian Narapidana Narkotika sebagai Upaya Penurunan Residivisme di Lembaga Pemasyarakatan

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis normatif terhadap program pembinaan kepribadian narapidana narkotika sebagai bagian dari upaya menurunkan residivisme di lembaga pemasyarakatan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah kerangka hukum yang mengatur pembinaan kepribadian, termasuk Undang-Undang Pemasyarakatan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Analisis menunjukkan bahwa tujuan normatif pembinaan kepribadian diarahkan untuk membentuk narapidana menjadi individu yang taat hukum, memiliki kesadaran sosial, serta mampu berintegrasi kembali ke masyarakat guna mencegah pengulangan tindak pidana narkotika. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun dasar hukum pembinaan kepribadian telah cukup kuat dan komprehensif, efektivitasnya dalam menekan residivisme sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan, kualitas sumber daya manusia, integrasi dengan program rehabilitasi, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap program pembinaan agar tetap relevan dengan dinamika kejahatan narkotika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan kepribadian, apabila selaras secara normatif dengan prinsip pemasyarakatan, memiliki peran strategis dalam menurunkan residivisme narkotika

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Diwilayah Hukum Polres Kepahiang

Mhemes Tia Bella, Rochman, Addy Candra — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana berat yang diatur dalam Pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, yaitu tindakan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Salah satu kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepahiang adalah peristiwa duel maut di Terminal Pasar Kepahiang pada tanggal 27 Maret 2025, yang melibatkan pelaku bernama Reki Ternando dan korban bernama Riduan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus ini dipicu oleh konflik personal yang bersifat emosional dan relasional akibat persoalan asmara, yang menunjukkan bahwa faktor psikologis dan ketimpangan relasi sosial berperan penting dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Kepahiang serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pembunuhan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (socio-legal) dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Kapolres Kepahiang, dua anggota Satreskrim, dan dua orang saksi kejadian, serta didukung oleh data sekunder berupa berkas perkara resmi Polres Kepahiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kriminologis, tindak pidana pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh faktor konflik emosional akibat persoalan asmara, lemahnya pengendalian diri pelaku, serta kebiasaan membawa senjata tajam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun faktor-faktor yang menghambat penanganan kasus ini meliputi minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan, keterbatasan personil kepolisian di lapangan, tidak tersedianya kamera CCTV di lokasi kejadian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan koordinasi lintas wilayah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Kepahiang bersifat multifaktorial dan aparat Polres Kepahiang masih menghadapi sejumlah hambatan dalam penanganannya, sehingga diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pembunuhan

Tinjauan Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Akibat Perselisihan Rumah Tangga

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini membahas tenntang tingginya angka perceraian saat ini cukup menjadi banyak perhatian. Perkara cerai gugat akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat akibat perselisihan rumah tangga serta meninjau proses tersebut berdasarkan perspektif sadd adz-dzari’ah dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan menelaah buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi, cerai gugat, dan Sadd Adz-dzari’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara cerai gugat memiliki peran penting sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya perceraian. Dalam perspektif sadd adz-dzari’ah, mediasi dapat dipandang sebagai langkah menutup jalan menuju kemudaratan yang lebih besar, yaitu terjadinya perceraian yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pasangan suami istri maupun anak-anak. Dengan demikian, mediasi dalam perkara cerai gugat sejalan dengan prinsip sadd adz-dzari’ah karena bertujuan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.

Pengaruh Aglomerasi, IPM, Pengangguran, dan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera

Unda, I Wayan Suparta, Arivina Ratih — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Ketimpangan pendapatan antarwilayah merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang masih menjadi tantangan utama di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus meningkat, distribusi hasil pembangunan yang belum merata menyebabkan disparitas kesejahteraan antar daerah. Pulau Sumatera sebagai wilayah dengan potensi sumber daya yang besar juga menghadapi ketimpangan antarprovinsi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan analisis untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menganalisis ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Pulau Sumatera periode 2014–2024 menggunakan Indeks Williamson. Variabel independen meliputi aglomerasi industri, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, dan infrastruktur. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan Random Effect Model (REM) menggunakan data sekunder dari instansi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi dan IPM berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Infrastruktur berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Sementara itu, tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pengangguran menurunkan ketimpangan akibat dominasi sektor informal berpendapatan rendah. Kesimpulannya, hanya pengangguran yang berpengaruh signifikan, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/Puu-Xxii/2024 Terhadap Perubahan Status Mandi Uap/Spa Dalam Perspektif Siyasah Syariyyah

Dela Faiqah Muhdar, Abdul Syatar, Kusnadi Umar — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu putusan penting yang memberikan penafsiran hukum terkait klasifikasi layanan mandi uap/spa di Indonesia. Sebelumnya layanan mandi uap dikategorikan sebagai jasa hiburan yang dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu dengan tarif yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024 serta meninjaunya dalam perspektif siyasah syariyyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan normatif syar’i. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mempertimbangkan perlindungan hak konstitusional warga negara, asas kepastian hukum, keadilan, serta prinsip proporsionalitas dalam penetapan kebijakan perpajakan. Pengklasifikasian mandi uap sebagai jasa hiburan dinilai tidak tepat karena mengabaikan dimensi kesehatan tradisional serta berpotensi merugikan pelaku usaha dan masyarakat. Dalam perspektif siyasah syariyyah, putusan tersebut sejalan dengan prinsip al-‘adl (keadilan) dan maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum) karena kebijakan negara diarahkan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat serta mencegah kemudaratan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariat Islam dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara.

Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan di Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu

Titin Purwaningsih, Sesta Widia Sari, Anisa Sofia, Frency Fratama — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang memiliki kompleksitas tinggi, khususnya dalam aspek pembuktian karena keterbatasan alat bukti dan karakteristik peristiwa yang bersifat privat. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi Jaksa Penuntut Umum dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum serta mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut guna meningkatkan efektivitas pembuktian. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi keterbatasan alat bukti, ketiadaan saksi, kondisi psikologis korban yang menyebabkan inkonsistensi keterangan, stigma sosial, serta keterbatasan bukti forensik. Dalam mengatasi kendala tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan berbagai upaya, seperti penguatan keterangan korban melalui pendekatan psikologis, peningkatan koordinasi dengan penyidik, pemanfaatan keterangan ahli, serta penyusunan dakwaan yang adaptif. Meskipun demikian, efektivitas pembuktian masih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam pembuktian perkara pencabulan.

Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup dan Financial Technologi (Fintech) Terhadap Pengelolaan Keuangaan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Undana

Bayu Falentino Ndolu, Ari Data, Retno Hernawati — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pengelolaan keuangan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Nusa Cendana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan Financial Technology (Fintech) secara parsial dan simultan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi berjumlah 8.775 mahasiswa, dengan sampel sebanyak 151 responden yang ditentukan melalui teknik incidental sampling. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan bantuan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan dan gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan, sedangkan Fintech tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Implikasi penelitian menekankan pentingnya penguatan literasi keuangan melalui edukasi dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan mahasiswa secara lebih efektif dan terencana

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Sistem Elektronik Artificial Intelligence Atas Manipulasi Data Biometrik Orang Lain Dalam Penipuan Transaksi Elektronik

Desak Kadek Era Dewi Susanti, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban pidana Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Artificial Intelligence atas manipulasi data biometrik dalam penipuan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait manipulasi data biometrik masih tersebar dalam beberapa regulasi, seperti UU ITE, UU PDP, dan KUHP, serta belum adanya lex specialis yang secara khusus mengatur Artificial Intelligence. Pertanggungjawaban pidana PSE dapat didasarkan pada doktrin kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala akibat belum adanya pengaturan khusus yang mengikat, sehingga diperlukan pembentukan regulasi yang lebih tegas untuk menjamin kepastian hukum.

Problematika Pidana Uang Pengganti dalam Mewujudkan Pemulihan Kerugian Negara pada Perkara Korupsi

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Salah satu instrumen hukum untuk memulihkan kerugian negara adalah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pidana uang pengganti masih menghadapi berbagai kendala sehingga pemulihan kerugian negara belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana uang pengganti, mengkaji problematika penerapannya, serta merumuskan upaya penguatan agar mekanisme tersebut lebih efektif dalam mewujudkan pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pidana uang pengganti telah memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan seperti rendahnya realisasi pembayaran oleh terpidana, kesulitan pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi, serta kendala dalam pelaksanaan eksekusi oleh jaksa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pelacakan aset dan peningkatan efektivitas pelaksanaan eksekusi guna mendukung optimalisasi pemulihan kerugian negara.

Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Kasus

Muhammad Sahrir Aras — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan efektifitas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Polres Gowa dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Gowa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang berorientasi pada bahan hukum primer (hasil dari penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilokasi, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Lokasi penelitian di Polres Gowa (Kepolisian Resort Gowa), pemilihan lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada terdapat beberapa kasus yang signifikan dibeberapa tahun terakhir. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polres Gowa telah dilaksanakan melalui proses penyidikan, pendampingan, dan penanganan perkara, namun masih kurang efektif karena pemenuhan hak-hak korban belum terealisasi secara menyeluruh. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan, dengan faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya sebagai faktor yang paling dominan, dengan kendala yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, tingginya jumlah laporan perkara, dan keterbatasan fasilitas pendukung

Sanksi Hukum Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat

Ni Putu Ayu Yudiastini, Simon Nahak, Ni Made Sukaryati Karma — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini membahas sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat. Judul ini dipilih karena masih sering terjadi dan menimbulkan penderitaan fisik bagi korban. Rumusan masalah ini membahas bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Simpulan penelitian membahas pengaturan hukum penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur pada Pasal 351 ayat (2) Kuhp 1946, Pasal 466 ayat (2) Kuhp 2023 yang menyatakan pelaku dapat dipidana penjara paling lama lima tahun, dengan pengertian luka berat Pasal 90 KUHP. Pertanggungjawaban pidana pelaku dikaitkan dengan unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 Kuhp 1946, Pasal 36 Kuhp 2023. Perlindungan hukum bagi saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Perbedaan Tingkat Self-compassion Pada Fujoshi Yang Terbuka Dan Yang Menyembunyikan Identitas Di Indonesia

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan tingkat self-compassion pada fujoshi yang terbuka dan yang menyembunyikan identitas di Indonesia. Fenomena pengelolaan identitas dalam subkultur ini menjadi menarik karena keterbukaan identitas tidak selalu berkorelasi langsung dengan kesejahteraan psikologis. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan melibatkan 455 partisipan yang diperoleh melalui teknik snowball sampling. Instrumen yang digunakan adalah Skala Self-compassion yang telah melalui uji validitas isi dan reliabilitas. Analisis data dilakukan menggunakan independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat self-compassion antara fujoshi yang terbuka dan yang menyembunyikan identitas (p > 0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbukaan identitas bukan merupakan faktor determinan dalam pembentukan self-compassion, serta menunjukkan kemungkinan adanya peran faktor lain seperti regulasi emosi dan dukungan sosial. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa self-compassion dapat berfungsi sebagai sumber daya psikologis internal yang relatif stabil, terlepas dari strategi pengelolaan identitas yang digunakan individu dalam konteks sosial budaya tertentu.

Akibat Hukum Ketidakpatuhan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Bisnis Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing seringkali diabaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik bisnis internasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari ketidakpatuhan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2015 dalam sengketa antara PT Bangun Pratama Karya Lestari dan Nine AM Ltd. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak yang melibatkan pihak Indonesia bersifat imperatif. Mahkamah Agung dalam putusannya menetapkan bahwa kontrak yang hanya menggunakan bahasa asing telah melanggar syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu "sebab yang halal" karena bertentangan dengan undang-undang. Akibatnya, kontrak tersebut dinyatakan batal demi hukum (null and void) sejak awal, sehingga kesepakatan dianggap tidak pernah ada. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan formal terhadap aspek kebahasaan guna menjamin perlindungan hukum dan validitas kontrak internasional di Indonesia.

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Manajemen Pembelajaran untuk Menjaga Kualitas Tahfidz Al-Qur’an di SDIT AL-Qur’an El-Fawaz Jakarta

Abdur Rofi Hamas, Akhmad Shunhaji, Bedjo Sujanto — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas tahfidz Al-Qur’an. Kompetensi kepala sekolah serta ketepatan dalam menerapkan gaya kepemimpinan menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pembelajaran Al-Qur’an, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan peran kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran dalam menjaga kualitas tahfidz di SDIT Al-Qur’an El-Fawaz Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam implementasi kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur’an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran di SDIT Al-Qur’an El-Fawaz Jakarta periode 2023/2024 telah berjalan secara cukup optimal. Kualitas pembelajaran tahfidz juga tergolong baik, yang ditunjukkan melalui pelaksanaan program unggulan tahfidz, capaian hafalan peserta didik, serta penguatan identitas sekolah sebagai “Sekolah Para Hafidz”. Upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas tersebut meliputi penyusunan kurikulum yang sistematis, penerapan metode tahsin dan tahfidz yang tepat, ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten, penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, serta pemberian motivasi dan penghargaan kepada peserta didik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer yang diwujudkan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang sistematis memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlangsungan dan kualitas program tahfidz. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sekolah menjadi faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas tahfidz Al-Qur’an secara berkelanjutan.

Peran Motivasi dalam Memediasi Pengaruh Leader-Member Exchange, Teknologi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan

Kiky Marsheila, RR Erlina, Dina Safitri — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan kinerja karyawan dalam menghadapi persaingan sektor perbankan yang semakin kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran motivasi dalam memediasi pengaruh Leader-Member Exchange (LMX), teknologi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada sektor perbankan, dengan rumusan masalah apakah variabel tersebut berpengaruh langsung atau melalui motivasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan metode survei terhadap 230 karyawan bank BUMN di Indonesia (BRI, BNI, dan Bank Mandiri), data dikumpulkan melalui kuesioner daring dan dianalisis menggunakan SEM berbasis Covariance-Based SEM (CB-SEM) dengan AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan LMX dan teknologi tidak berpengaruh signifikan, serta motivasi hanya mampu memediasi hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja. Kesimpulannya, kinerja karyawan lebih dipengaruhi oleh faktor psikologis terutama kepuasan kerja dibandingkan faktor struktural, sehingga organisasi perlu meningkatkan kepuasan kerja untuk mendorong motivasi dan kinerja karyawan.

Peran Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja Karyawan dengan di Mediasi Kreativitas Karyawan dan Inovasi Kerja

Ahmad Nurul Huda — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Fluktuasi pencapaian kinerja karyawan di departemen pemasaran PT Equity World Futures Semarang mendorong penelitian ini, yang menyoroti perlunya menganalisis elemen-elemen yang mempengaruhi kinerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dampak motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan kreativitas karyawan dan inovasi kerja sebagai faktor mediasi. Dengan menggunakan metodologi penjelasan kuantitatif, penelitian ini mengumpulkan data dengan melakukan survei terhadap 112 partisipan. Pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) digunakan dengan perangkat lunak SmartPLS untuk menganalisis data. Menurut temuan, kinerja karyawan tidak secara signifikan dipengaruhi secara langsung oleh motivasi berprestasi. Namun, motivasi berprestasi memiliki dampak yang menguntungkan dan substansial terhadap kreativitas karyawan dan inovasi kerja. Inovasi kerja memiliki dampak positif dan cukup besar terhadap kinerja karyawan, tetapi kreativitas karyawan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja. Selain itu, tidak seperti kreativitas karyawan yang tidak berperan sebagai mediator yang signifikan, inovasi kerja terbukti memediasi hubungan antara motivasi berprestasi dan kinerja karyawan. Singkatnya, memperkuat inovasi kerja sebagai mekanisme strategis dalam perusahaan merupakan cara yang lebih berhasil untuk meningkatkan kinerja karyawan.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana Korupsi

Made Ayu Adi Pradnyaningrat, I Ketut Rai Setiabudhi, Ni Made Sukaryati Karma — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Korupsi diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian finansial bagi negara dan dilakukan oleh pejabat yang bertindak dalam lingkup kewenangan yang diberikan kepadanya. Pelaksanaan kewenangan resmi menimbulkan isu mengenai penentuan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pejabat publik. Berdasarkan hal tersebut, isu yang diteliti meliputi: (1) pengaturan tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi; dan (2) tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian ini berkaitan dengan pengaturan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang menetapkan kerangka hukum untuk tindak pidana korupsi. Apabila unsur penyalahgunaan kewenangan terpenuhi, pejabat publik dapat dikenakan tanggung jawab pidana sesuai dengan Pasal 3 UU PTPK, KUHP Indonesia, dan juga dapat dikenakan hukuman tambahan sesuai dengan Pasal 18.

Kata kunci : Korupsi, Pertanggungjawaban pidana, Penyalahgunaan wewenang.

Pengaruh Literasi Keuangan Dan Financial Technology Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana

Natalia Gesang, Markus U. K. Yewang, Retno Hernawati — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi dan modernisasi telah mempengaruhi pola pengelolaan keuangan mahasiswa. Hasil survei pengeluaran keuangan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana menunjukkan bahwa, sebagian besar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana masih memiliki pola pengeluaran yang cenderung konsumtif dan belum menunjukkan orientasi pada pengelolaan keuangan jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaruh literasi keuangan dan financial technology terhadap perilaku keuangan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana sebagai upaya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan financial technology terhadap perilaku keuangan mahasiswa Pendidikan ekonomi Universitas Nusa Cendana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa aktif Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana yang berjumlah 425 orang, dan jumlah sampel yang diambil adalah 206 orang. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial literasi keuangan dan financial technology berpengaruh terhadap perilaku keuangan mahasiswa Pendidikan ekonomi Universitas Nusa Cendana. Secara simultan, literasi keuangan dan financial technology berpengaruh terhadap perilaku keuangan mahasiswa Pendidikan ekonomi Universitas Nusa Cendana.

Problematika Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib)

Lina Indah Puspitasari, Fitri Atur Arum — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Reformasi konstitusi pasca-amandemen UUD NRI Tahun 1945 memperkuat peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya melalui fungsi pengawasan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances. Namun, penguatan tersebut menimbulkan problematika konstitusional setelah diberlakukannya Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, yang memberikan kewenangan evaluasi berkala terhadap pejabat negara dengan hasil yang bersifat mengikat. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika peningkatan fungsi pengawasan DPR RI berdasarkan Pasal 228A ditinjau dari teori checks and balances, hierarki peraturan perundang-undangan, dan perspektif siyāsah dustūriyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 228A tidak memiliki landasan normatif yang jelas dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sehingga bertentangan dengan prinsip hierarki norma hukum dan berpotensi melemahkan teori checks and balances dengan menempatkan DPR dalam posisi dominan terhadap lembaga negara lain, khususnya lembaga independen. Dalam perspektif siyāsah dustūriyyah, pengawasan kekuasaan harus dijalankan secara proporsional, berlandaskan keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum, serta dibatasi agar tidak melampaui kewenangan konstitusional. Oleh karena itu, pengaturan evaluasi yang bersifat mengikat dalam Pasal 228A berpotensi menggeser fungsi pengawasan dari mekanisme korektif menjadi instrumen intervensi politik yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Pelaksanaan Prinsip Ekonomi Syariah dan Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Pringsewu

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan murabahah dalam kegiatan operasionalnya. Murabahah merupakan salah satu produk keuangan syariah yang menerapkan prinsip ekonomi islam didalamnya. Dalam praktiknya, pelaksanaan akad ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ( Fatwa DSN-MUI) Nomor 04 Tahun 2000, di mana poin pertama fatwa tersebut secara spesifik mengatur tentang Ketentuan Umum transaksi murabahah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi penyimpangan seperti ketidakadilan, ketidakjujuran, tidak transparan, adanya unsur riba dan akad yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Pringsewu berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah dan Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000. Jenis penelitian ini adalah penlitian normatif-empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer terdiri dari narasumber pihak KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Pringsewu dan dua orang nasabah. Data Sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Pringsewu telah sesuai dengan Kerentuan Umum Fatwa DSN-MUI akan tetapi secara subtansial memiliki aspek yang dapat berpotensi menyimpang.

Dinamika Pendidikan Islam: Dari Sistem Halaqah hingga Institusi Modern

Samarotul Silmi, Siti Patimah, Herlini Puspika Sari — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pendidikan Islam memiliki perjalanan sejarah panjang yang mencerminkan perkembangan sistem pendidikan dari periode klasik hingga era modern. Salah satu bentuk pendidikan paling awal dalam Islam adalah sistem halaqah, yang berfungsi sebagai sarana utama dalam mentransmisikan ilmu pengetahuan sekaligus menanamkan nilai-nilai agama. Studi ini bertujuan untuk mengkaji dinamika perkembangan pendidikan Islam, mulai dari sistem halaqah hingga pembentukan institusi pendidikan Islam modern. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui analisis berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan sejarah dan perkembangan pendidikan Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem halaqah berfungsi sebagai landasan dasar pendidikan Islam, yang menekankan pada kedekatan hubungan antara guru dan murid serta pembinaan aspek spiritual maupun intelektual. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, muncul institusi pendidikan Islam yang lebih terstruktur seperti pesantren dan madrasah. Dalam perkembangannya, pendidikan Islam juga telah menjalani proses modernisasi melalui integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional, reformasi kurikulum, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Transformasi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan Islam harus terus menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi keilmuan Islam sembari tetap terbuka terhadap inovasi pendidikan modern.

Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Di Universitas Negeri Medan

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakanbantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampudi
Universitas Negeri Medan. Latar belakang penelitian ini didasarkanpada pentingnya pemerataan akses pendidikan tinggi serta masihditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaan programbantuanpendidikan, seperti kurangnya penyampaian informasi, prosedur yangbelum efektif, serta ketepatan sasaran penerima bantuan. Penelitianini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Datadiperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadapmahasiswa sebagai penerima bantuan pendidikan. Analisis datadilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi
data. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari
George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta didukung oleh konsep evaluasi
kebijakan dari William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwaimplementasi kebijakan bantuan biaya pendidikan di Universitas
Negeri Medan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari
masih belum meratanya penyampaian informasi kepada mahasiswa, kurangnya pemahaman terhadap program, serta prosedur pengajuanyang dianggap belum sepenuhnya efektif dan efisien. Selain itu, terdapat kendala administratif serta belum optimalnya peran dankomitmen pihak pengelola program. Dari sisi ketepatan sasaran, program bantuan masih memerlukan evaluasi agar benar-benar tepat
kepada mahasiswa yang membutuhkan. Dengan demikian, diperlukanupaya perbaikan dalam aspek komunikasi, penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, serta penguatan koordinasi dan komitmenpelaksana kebijakan agar program bantuan biaya pendidikan dapat
berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri

Komang Gde Aryadharma Suastika, Ida Ayu Putu Widiati, Nyoman Gde Antaguna — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Arbitrase atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) Adalah proses penyelesaian sengketa yang memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan. Di Indonesia, arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, meskipun terdapat inkonsistensi konsep pelaksaan dan ketidakjelasan dalam putusan arbitrase. Dalam penelitian ditemukan ketidakjelasan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Adapun rumusan masalah dalam penilitian ini, yakni: Bagaimana kekuatan hukum dari putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa; bagaimana implikasi pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri dari perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa kekuatan hukum dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lemah, maka diperlukan penegasan regulasi agar tidak terjadi kontradiksi antara sifat final putusan arbitrase dan kemungkinan pembatalan melalui pengadilan. Implikasi yuridis dalam sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase bahwa terhadap putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum biasa maupun luar biasa, seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan kemabali. Sehingga putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak atau sesuai dengan asas finalitas.

Implementasi dan Hambatan Penegakan Hukum terhadap Aksi Balapan Liar oleh Unit Turjawali Polres Pringsewu

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini menganalisis implementasi dan hambatan penegakan hukum terhadap aksi balapan liar dalam konteks keamanan dan ketertiban lalu lintas di wilayah hukum Polres Pringsewu. Balapan liar merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara nyata membahayakan keselamatan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) implementasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit Turjawali Polres Pringsewu, dan (2) hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penertiban balapan liar tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui integrasi pendekatan preemtif, preventif, dan represif yang berhasil menunjukkan tren penurunan kasus pada tahun 2026 melalui inovasi patroli rutin dan penyediaan wadah balap resmi. Namun, efektivitas penanggulangannya secara menyeluruh masih terbentur oleh tiga faktor utama: sanksi administratif yang belum memberikan efek jera maksimal bagi pelaku remaja (aspek substansi), keterbatasan jumlah personel serta sarana pengawasan yang belum optimal (aspek struktur), serta rendahnya kesadaran masyarakat dan adanya sikap permisif lingkungan terhadap fenomena balap liar (aspek kultur). Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi peran keluarga, institusi pendidikan, dan penguatan fasilitas publik guna menekan motivasi sosiopsikologis para pelaku serta mewujudkan ketertiban lalu lintas yang berkelanjutan.

Membangun Negara Hukum Yang Adaptif Terhadap Disrupsi Teknologi Melalui Konstruksi Hukum Modern Dan Digitalisasi Negara

Zul Amiruk Haq, Devika Tryza Ayodhya, Bagus Satryo Ramadha — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Abstrak

Era digital telah merekonstruksi tatanan pemerintahan modern, di mana teknologi informasi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi instrumen penting dalam membangun good and clean governance. Digitalisasi memungkinkan terciptanya pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan yuridis berupa penyalahgunaan data, ketimpangan akses digital, dan ancaman terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) peran teknologi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik; (2) masalah dan peluang dalam penggunaan teknologi untuk memperluas akses keadilan dalam demokrasi; (3) efisiensi sekaligus potensi ancaman AI dalam pelayanan publik; Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dipadukan dengan studi kasus kebocoran data digital sebagai bahan analisis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dalam sistem pemerintahan dapat mempercepat pelayanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat, sepanjang diatur melalui kerangka hukum yang menjamin perlindungan data pribadi dan akuntabilitas digital. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi pemerintahan harus berlandaskan prinsip negara hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia di era digital.

Kepastian Hukum dalam Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah yang timbul akibat adanya sertifikat ganda berdasarkan perbuatan melawan hukum. Permasalahan sertifikat ganda kerap menimbulkan konflik kepemilikan yang merugikan para pihak dan menciptakan ketidakpastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam sengketa tanah dengan sertifikat ganda sangat bergantung pada keabsahan alat bukti, proses penerbitan sertifikat, serta putusan pengadilan yang mempertimbangkan asas kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik. Selain itu, perbuatan melawan hukum menjadi dasar penting dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketelitian dalam administrasi pertanahan serta penguatan sistem pendaftaran tanah guna mencegah terjadinya sertifikat ganda di masa mendatang.

Pengaruh Pengalaman Magang Dan Minat Kerja Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Manajemen UBP Karawang Angkatan 2022

Wildan Firdaus, Suroso, Dwi Epty Hidayaty — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pengalaman magang dan minat kerja terhadap kesiapan kerja mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pendekatan kuantitatif dengan desain verifikatif diterapkan sebagai landasan metodologis dalam penelitian ini. Sebanyak 85 responden ditetapkan sebagai sampel penelitian melalui penerapan teknik purposive sampling. Instrumen kuesioner berukuran Likert digunakan sebagai alat pengumpulan data, sementara pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Perolehan pengujian konfirmasi bahwa pengalaman magang terbukti mempengaruhi positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Di samping itu, minat kerja juga teridentifikasi mempengaruhi positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja, dengan kontribusi besar yang melampaui pengaruh pengalaman magang. Secara simultan, dua variabel yang dipilih terbukti berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja, melalui skor koefisien determinasi bernilai 70%, yang mengindikasikan, sebagian besar variasi kesiapan kerja mampu dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Penelitian ini menegaskan urgensi sinergi antara pengalaman praktis melalui program magang dan dorongan psikologis berupa minat kerja pada pembentukan kesiapan peserta didik dalam rangka masuk ke ranah profesional.

Studi Keterpilihan Perempuan Pada Pemilihan Anggota Legislatif Kota Bukittinggi Tahun 2024 Ditinjau Dalam Perspektif Siyasah Tasyri’iyah

Viona Ryanti, Endri Yenti — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya secara signifikan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Pada periode sebelumnya, hanya dua dari 25 anggota DPRD yang merupakan perempuan (8%). Namun, hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2024 menunjukkan delapan perempuan berhasil memperoleh kursi (32%), sehingga telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi elektabilitas perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kota Bukittinggi serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah tasyri’iyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor elektabilitas perempuan meliputi motivasi pribadi yang kuat, dukungan keluarga, partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta strategi kampanye yang adaptif. Dalam perspektif siyasah tasyri’iyah, partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif tidak secara eksplisit dilarang, sehingga menegaskan legitimasi perempuan untuk berperan aktif dalam bidang politik dan pemerintahan.

Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Pada Bagian Perencanaan Dan Keuangan Di Sekretariat Daerah, Kabupaten Karimun

Halimah Tasya Umaira, Roli Sambuardi, Azmi Azmi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pengelolaan aset daerah menghadapi berbagai kendala yang mencakup keterbatasan akses informasi, kekurangan sumber daya manusia, sistem pengelolaan yang masih semi manual, tidak adanya sistem clearance, serta keterbatasan anggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengelolaan aset daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada periode Maret hingga April 2025. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas Effendy yang mencakup delapan indikator: kemampuan dan keterampilan, motivasi dan kepuasan kerja, kepemimpinan dan pengelolaan, koordinasi dan komunikasi, sumber daya dan fasilitas, faktor lingkungan dan kebijakan, kultur organisasi, serta pengelolaan waktu dan biaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Sejumlah kendala masih belum terpecahkan, di antaranya kekurangan personel, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kesenjangan komunikasi antara pengguna dan pengelola aset, serta kesulitan penelusuran aset tetap tertentu yang tercatat dalam sistem Barang Milik Daerah (BMD). Secara keseluruhan, evaluasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan terhadap aspek teknis, administratif, dan teknologi merupakan langkah krusial menuju pengelolaan aset daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Film Pendek Mama Beti Sebagai Media Transformative Learning dalam Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan pada Pendidikan Islam

marwan_ haryanto, Akrom, Fahresa, Surawan — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam internalisasi nilai-nilai keagamaan pada peserta didik. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang masih berfokus pada aspek kognitif sering kali belum mampu membentuk karakter religius secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai keagamaan dalam film pendek Mama Beti episode “Persiapan Imlek dan Ramadhan” serta mengkaji potensinya sebagai media transformative learning dalam pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui observasi terhadap film dan dokumentasi literatur pendukung, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes pada tataran denotasi, konotasi, dan mitos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film tersebut memuat nilai berbagi, toleransi (tasamuh), tidak pamrih, dan tanggung jawab yang disajikan secara kontekstual melalui dialog dan alur cerita yang dekat dengan realitas sosial masyarakat majemuk. Penggunaan film sebagai media transformative learning mampu mendorong refleksi kritis peserta didik sehingga terjadi perubahan cara pandang dan penguatan karakter religius. Dengan demikian, film pendek dapat menjadi alternatif media pembelajaran PAI yang efektif, kontekstual, dan relevan di era digital.

Ketidakjelasan Domisili Tergugat sebagai Cacat Formil Gugatan Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Ketidakkjelasan domisili tergugat dalam gugatan perceraian merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan syarat formil gugatan yang menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakjelasan domisili tergugat sebagai cacat formil dalam gugatan perceraian serta implikasinya terhadap putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dalam perspektif hukum acara perdata Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mwnunjukkan bahwa ketidakjelasan domisili tergugat dapat mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, sehingga hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak, seperti tertundanya penyelesaian sengketa, bertambahnya biaya perkara, serta terganggunya efektivitas peradilan. Oleh karena itu, diperlukan Upaya perbaikan melalui penyusunan gugatan yang cermat, pemenuhan kelengkapan identitas para pihak, serta peningkatan pemahaman hukum agar gugatan dapat diproses secara efektif dan memberikan kepastian hukum.

Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jual Beli Hasil Bumi Karet dan Sawit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Siti Murkaromah, Hyang Kinasih Gusti — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Praktik jual beli hasil bumi karet dan sawit di masyarakat pedesaan sering melibatkan perantara yang secara substansi dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujrah, namun belum tentu sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik akad wakalah bil ujrah, menganalisis kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kampung Tanjung Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dan fenomenologi, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad wakalah bil ujrah berlangsung secara implisit melalui penyerahan hasil panen kepada pengepul tanpa kejelasan akad dan ujrah. Transparansi harga masih rendah sehingga berpotensi menimbulkan gharar dan ketidakadilan. Meskipun terdapat unsur kerelaan dan kemanfaatan, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Faktor yang mempengaruhi antara lain rendahnya pemahaman masyarakat, kondisi ekonomi, kebiasaan (urf), keterbatasan akses informasi, dan hubungan patron-klien. Dengan demikian, diperlukan edukasi dan perbaikan sistem agar praktik transaksi lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Analysis of Decisions Declaring a Claim Inadmissible (Niet Ontvankelijk Verklaard) in Civil Cases

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

The decision of inadmissible claims (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO) is a common phenomenon in civil litigation practice and reflects the importance of fulfilling formal requirements in drafting a lawsuit. This study aims to analyze judges’ legal reasoning and identify the formal factors causing claims to be declared inadmissible at Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. This research employs a qualitative approach with a case study method through document analysis, interviews, and literature review. The results show that the main causes of Niet Ontvankelijk Verklaard decisions include obscure claims (obscuur libel), incomplete parties (plurium litis consortium), inconsistency between posita and petitum, formal defects in power of attorney, and unclear object of dispute. Among these factors, obscuur libel is the most dominant, indicating weak legal construction of claims. Judges’ considerations in issuing Niet Ontvankelijk Verklaard decisions reflect the application of prudential principles to maintain legal order and certainty. However, this condition also reveals a tension between procedural justice and access to justice. Therefore, improving the quality of claim drafting and public legal literacy is essential.

Media Sosial Sebagai Sarana Kontrol Sosial Mahasiswa Fkip Untirta Terhadap Pemerintah Di Indonesia

Mutiara Salsabilla, Septi Kuntari — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Meningkatnya penggunaan media sosial telah mengubah cara mahasiswa dalam mengekspresikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskursus publik. Media sosial kini dipandang sebagai alat potensial untuk menjalankan kontrol sosial terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna media sosial bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai sarana kontrol sosial terhadap pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif mahasiswa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi aktivitas mahasiswa di platform seperti Instagram, X (Twitter), TikTok, dan WhatsApp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memaknai media sosial sebagai ruang publik yang terbuka untuk menyampaikan pendapat dan menyebarkan informasi. Media sosial juga berfungsi sebagai sarana partisipasi dalam diskursus publik serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa secara aktif terlibat dalam diskusi, berbagi informasi, dan mengangkat isu sosial-politik. Mereka juga memiliki kesadaran terhadap norma etika dan aturan hukum dalam menyampaikan kritik. Selain itu, media sosial mencerminkan karakteristik ruang publik digital seperti pluralitas, publisitas, keprivatan, dan legalitas. Kesimpulannya, media sosial berperan sebagai ruang deliberatif yang memperkuat partisipasi demokratis dan menjadi alat kontrol sosial yang efektif.

PKPU sebagai Celah Hukum: Analisis Penyalahgunaan dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum dalam sistem kepailitan Indonesia yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada debitur melakukan restrukturisasi utang secara adil. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini sering disalahgunakan oleh debitur untuk menunda kewajiban pembayaran tanpa itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan PKPU dalam hukum kepailitan Indonesia, mengidentifikasi bentuk penyalahgunaan, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah normatif dalam pengaturan PKPU, khususnya terkait tidak adanya parameter yang jelas mengenai itikad baik debitur. Kondisi ini membuka peluang bagi debitur untuk memanfaatkan PKPU secara oportunistik. Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut masih berfokus pada aspek formal administratif tanpa menguji kondisi substantif debitur secara mendalam. Hal ini berpotensi merugikan kreditur serta melemahkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan optimalisasi peran hakim dalam menilai itikad baik debitur guna mencegah penyalahgunaan PKPU.

Tadabur Ayat-Ayat Pembelajaran Mandiri dengan Pendekatan Andragogi

Marissa Marissa, Mukarom Mukarom — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji ayat-ayat al-Qur’an tentang self-regulated learning (pembelajaran mandiri) melalui sudut pandang teori. Bertujuan menggali pesan-pesan yang terkandung di dalam al-Qur’an mengenai self-regulated learning (pembelajaran mandiri) sebagai motivasi bagi orang dewasa untuk terus menuntut ilmu agama di tengah kesibukan sehari-hari. Metode penelitian ini adalah studi literatur, yaitu mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber bacaan mengenai self-regulated learning (pembelajaran mandiri). Dari hasil penelitian, ditemukan 13 ayat al-Qur’an yang memuat nilai-nilai self-regulated learning (pembelajaran mandiri), kemudian dibagi ke dalam empat kelompok tema, lalu dibandingkan dengan enam prinsip andragogi Malcolm Knowles. Hasilnya menunjukkan bahwa al-Qur’an sudah lebih dahulu membahas pentingnya belajar secara mandiri. Berbeda dengan anak-anak dan remaja yang punya banyak waktu untuk belajar namun belum leluasa mengakses sumber ilmu yang sangat luas, orang dewasa waktu untuk belajarnya lebih sedikit di sela kesibukan keseharian namun memiliki akses yang jauh lebih mudah ke berbagai sumber keilmuan dan mampu memilah ilmu mana yang benar dan bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Maka penelitian ini hadir sebagai pengingat bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap umat, tak hanya yang masih muda, namun termasuk orang-orang yang sudah dewasa.

Upaya Upaya Hukum Kasasi atas Penghapusan Hak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dwima Jaya Utama (Studi Kasus Putusan Nomor 698/K/Pdt/2011)

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini menganalisis upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh PT Dwima Jaya Utama sebagai pemegang saham minoritas dalam permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT Dwima Turangga Gunung. Studi kasus ini berfokus pada Putusan Nomor 698/K/Pdt/2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan judicial case study. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak permohonan PT Dwima Jaya Utama karena terjadi kesalahan dalam penerapan hukum mengenai persyaratan kepemilikan saham minimal 1/10 (satu persepuluh). Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa perhitungan syarat kepemilikan harus berdasarkan jumlah saham dengan hak suara, bukan modal dasar perusahaan. Putusan ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif bagi pemegang saham minoritas dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan perseroan terbatas.

Kewenangan Administratif Bupati dan Peran PTUN dalam Sengketa Pengangkatan Kepala Desa: berdasarkan Putusan No.62/G/2020/PTUN.Sby

Sekar Gustihan, Naelatus Sa'ada — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Kewenangan Bupati sebagai pejabat TUN dalam menunjuk Kepala Desa yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa dibahas dalam studi ini, beserta dampaknya terhadap keabsahan keputusan penunjukan dan penerapan persyaratan hukum bagi calon Kepala Desa terhadap Supadi, seorang mantan narapidana. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif dan sosiologis-hukum, termasuk data sekunder dari publikasi ilmiah yang relevan, putusan pengadilan administratif, dan undang-undang. Temuan penelitian ini menunjukkan sifat administratif dan prosedural dari kekuasaan bupati. Sementara itu, PTUN memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan masalah hukum dan prosedur dalam menentukan apakah keputusan penunjukan Kepala Desa sah secara hukum. Selain itu, selama prosedur administratif telah diselesaikan dan tidak ada larangan hukum yang relevan, status mantan narapidana tidak secara otomatis menjadikan keputusan penunjukan tersebut tidak sah. Selain memberikan kepastian hukum bagi otoritas desa yang sah, studi ini menyoroti pentingnya mematuhi prosedur hukum, konsep keabsahan, dan prinsip tata kelola yang baik dalam pencalonan pemimpin desa.

Narasi Superioritas dalam Kontestasi Mahasiswa

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena persaingan di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi yang terjadi tidak hanya dalam aspek pendidikan, tetapi juga dalam organisasi dan lingkungan sosial di kampus. Kompetisi ini sering kali menghasilkan narasi superioritas tentang keunggulan yang memisahkan mahasiswa "unggul" dan "biasa" melalui simbol prestasi, jabatan dalam organisasi, serta kesempatan untuk terhubung dengan jaringan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara narasi tentang superioritas dibentuk, dipahami, dan dijaga sebagai sebuah konstruksi sosial dalam persaingan di kalangan mahasiswa, serta dampaknya terhadap hubungan sosial antara mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain kajian literatur sistematis yang dikombinasikan dengan observasi tidak langsung di area kampus. Data diperoleh dari artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2016 hingga 2025 serta melalui pengamatan langsung terhadap perkembangan organisasi dan interaksi mahasiswa dalam konteks akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi superioritas terbentuk melalui distribusi modal akademik dan organisasi, praktik perbandingan sosial, penguasaan wacana, serta relasi kekuasaan dalam konteks demokrasi di kampus. Keunggulan tidak hanya bersifat objektif, melainkan juga dibentuk melalui pengakuan bersama yang memperkuat struktur sosial. Penelitian ini menyatakan bahwa persaingan di kalangan mahasiswa berfungsi sebagai wadah simbolik yang menciptakan stratifikasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan budaya akademik yang lebih terbuka untuk mencegah terjadinya eksklusi sosial di lingkungan perguruan tinggi.

Analysis Of Government Policies On Welfare Guarantee Of Religious Court Employees In North Bolaang Mongondow Regency

Supriyatno Waluyo, Sumiyati Beddu, Marwan Djafar — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

This research is motivated by the existence of a gap in the welfare of the State Civil Apparatus (ASN), especially between employees of the Religious Court and the National Land Agency (BPN), even though it is normatively regulated in a uniform national payroll system. This condition shows that there is a difference between formal justice and substantive justice in the ASN remuneration policy. This study aims to analyze government policies in ensuring the welfare of ASN and identify factors that cause income gaps between agencies. This research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and comparative approaches. The data used are primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively normatively. The results of the study show that the income gap of ASN is mainly caused by differences in performance allowance policies that are sectoral. This has an impact on differences in income levels, decreased sense of fairness among employees, and reduced participation in the implementation of duties. In addition, other factors that affect the gap include institutional characteristics, particularly in law enforcement functions, as well as community and organizational culture. This gap shows that the ASN remuneration system does not fully reflect the principles of distributive justice and proportionality. Thus, a more integrated and equitable reform of ASN welfare policies is needed to improve the performance and quality of public services.

Implikasi Hukum Kekuasaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Fitria Dewi Navisa — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disusun pada tahun 1945, menjadi landasan bagi hakikat negara hukum di Indonesia, sehingga setiap warga negara akan diperlakukan secara adil oleh penyelenggara negara atau badan pemerintahan. Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dari perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik secara umum dan melanggar peraturan perundang-undangan. Terhadap ketentuan tersebut, litigasi di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa. Putusan PTUN yang sudah mengikat negara belum efektif dilaksanakan. implikasi TUN negara terkait hukum negara.Sumber data primer dan sekunder, dan model analisis interaksi digunakan untuk analisis teknis data dalam metode penelitian yuridis normatif, yang mana data yang digunakan merupakan data sekunder, data – data di analisis menggunakan metode kualitatif dan temuan dari data ini memperlihatkan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat akibat dikeluarkannya putusan para pejabat ataupun putusan tata usaha negara, khususnya represif dan preventif sebagai perlindungan dari hukum, sebagaimana adanya untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara. putusan pengadilan Negara yang telah memiliki kekuatan hukum adalah tetap mampu melindungi hak – hak manusia, meningkatkan supremasi hukum, dan memberikan jaminan penerapan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Hasil yang di sajikan melalui penelitian ini memaparkan terkait implikasi hukum yang timbul atas pengaturan terkait eksekusi putusan PTUN yang tercantum pada pasal 116 Undang – Undang Nmor. 51 Tahun 2009 terkait Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nmoro. 5 Tahun 1986 ialah Ketika presiden tidak mengambil kebijakan setelah ketua pengadilan mengajukannya, pengaturan terkait uang paksa menjadi tidak jelas dan belum menghasilkan penyelesaian akhir.

Motif Penggunaan Media Sosial Locket Widget Di Kalangan Generasi Z

Anafa Hasna Kamilah, Dadang Sugiana, Agus Setiaman — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pertumbuhan platform media sosial membuka ruang bagi kehadiran aplikasi baru yang menawarkan cara berbagi konten secara lebih personal, salah satunya Locket Widget. Aplikasi ini merupakan platform berbasis komunikasi visual photo sharing yang memungkinkan pengguna menampilkan foto kiriman teman langsung di layar utama ponsel, sehingga menarik perhatian Generasi Z yang aktif memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan sosial. Namun, belum banyak penelitian yang secara sistematis mengkaji motif penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana motif penggunaan Locket Widget di kalangan Generasi Z, khususnya mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan landasan teori Uses and Gratifications 2.0 berdasarkan konsep MAIN Model Sundar & Limperos, yang merumuskan empat affordance teknologi sebagai variabel motif: Modality, Agency, Interactivity, dan Navigability. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert kepada 160 responden dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel motif berada pada kategori tinggi, dengan motif Navigability memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,34. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna Generasi Z terdorong menggunakan Locket Widget terutama karena kemudahan mengakses aplikasi dan kesenangan dalam mengeksplorasi beragam konten visual dari orang-orang terdekat. Penelitian ini memberikan gambaran tentang motif penggunaan aplikasi photo sharing berbasis widget sebagai bentuk media sosial yang lebih intim dan personal dalam menjalin komunikasi di kalangan mahasiswa

Perbandingan Kedaulatan Negara Dulu Dengan Kedaulatan Negara Sekarang

Muhammad Maulana — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji evolusi kedaulatan Indonesia sejak masa awal keadilan hingga keadilan dalam tatanan global saat ini. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada sifat kedaulatan yang semakin dinamis akibat pengaruh globalisasi, interaksi lintas negara, serta perubahan geopolitik yang terus berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep kekayaan negara Indonesia serta penerapannya dalam hukum internasional melalui pendekatan perbandingan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis historis dan yuridis normatif, yang mencakup dimensi politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan akibat peristiwa sejarah, kebijakan pemerintah, serta tekanan eksternal seperti perjanjian internasional dan integrasi ekonomi global. Indikator seperti hubungan diplomatik, kekuatan militer, kewenangan hukum, dan otonomi ekonomi mencerminkan kemampuan adaptif Indonesia dalam mengendalikan wilayah, sumber daya, dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, globalisasi menghadirkan tantangan berupa berkurangnya kemandirian ekonomi, sekaligus peluang melalui peningkatan kerja sama internasional. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia bersifat dinamis dan terus berkembang, sehingga diperlukan kebijakan yang strategis, adaptif, dan integratif untuk memperkuat posisi dalam tata kelola kontemporer global.

Strategi Politik Kepala Desa Dalam Mengurangi Pernikahan Anak

fitria Margareta, Kun Budianto, Hatta Azzuhri — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya praktik pernikahan anak usia dibawah umur 19 tahun ditingkat desa yang sangat berdampak pada setiap aspek seperti sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan pada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi politik kepala desa menanti dan faktor hambatan kepala desa dalam mengurangi pernikahan anak di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun informan yang dipilih secara purposive terdiri dari kepala desa, masyarakat umum, tokoh adat, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA), Women crisis centre (WCC) Palembang. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil peneliti menunjukan bahwa strategi politik kepala desa telah membuat peraturan desa (PERDES) Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mendorong desa menanti menjadi Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA), yang dimana telah dilakukaan penerapan seperti, Membuat satgas perlindungan perempuan dan anak, Langkah nyata, dibentuknya Usaha UMKM Ibu-ibu rumah tangga/pelatihan umkm perempuan, Mengikutsertakan keterwakilan perempuan dan forum anak dalam musyawarah desa, Pengaktifan kegiatan posyandu dan paud, dalam mengurangi angka pernikahan anak masih belum sepenuhnya berhasil karena masih terjadinya pernikahan anak dibawah umur. Faktor hambatan yang dihadapi oleh kepala desa dalam menerapkan startegi politik ini seperti belum optimalnya dalam sosialisasi selain itu faktor lingkungan yang masih menganggap hal yang wajar serta kurangnya pengetahuan akan dampak kesehatan yang ditimbulkan dari pernikahan anak. Untuk itu pentingnya sosialisasi yang efektif dilakukan oleh kepala desa menanti, terutama untuk anak agar kedepannya tidak terjadi lagi pernikahan dini bahkan dapat mengurangi kasus ini.

Kata Kunci : Strategi Politik, Kepala Desa, Pernikahan Anak

Dinamika Keluarga Dalam Persepektif Keluarga Inti dan Keluarga Besar

Jihan Al Layyinah, Dina Alfianti, Ikhsan Maulana, Maslihatul Umami — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika keluarga dalam perspektif keluarga inti dan keluarga besar dengan menitikberatkan pada pola interaksi, pembagian peran, serta konflik dalam rumah tangga. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Desa Beji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga inti cenderung memiliki pola interaksi yang intens, komunikatif, dan adaptif, dengan pembagian peran yang mulai fleksibel meskipun masih dipengaruhi pola tradisional. Konflik dalam keluarga inti umumnya bersumber dari tekanan ekonomi dan perbedaan pola asuh, namun dapat dikelola secara konstruktif melalui komunikasi terbuka. Sementara itu, keluarga besar menunjukkan pola interaksi yang bersifat kolektif dengan tingkat solidaritas dan gotong royong yang tinggi. Konflik dalam keluarga besar lebih banyak dipicu oleh perbedaan nilai antar generasi, tetapi diselesaikan melalui mekanisme musyawarah berbasis nilai kekeluargaan. Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa dinamika keluarga tidak dapat dijelaskan secara tunggal melalui satu perspektif. Pendekatan fungsional struktural, teori konflik, dan interaksionisme simbolik saling melengkapi dalam menjelaskan relasi antara stabilitas, ketegangan, dan proses negosiasi makna dalam keluarga. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi analisis antara bentuk struktur keluarga (keluarga inti dan keluarga besar) dengan dinamika internalnya (interaksi, peran, dan konflik) dalam satu kerangka yang holistik dan kontekstual. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dinamika keluarga bersifat hibrid, yaitu merupakan hasil negosiasi antara nilai tradisional dan tuntutan modernitas, sehingga memperkaya kajian sosiologi keluarga yang selama ini cenderung parsial dan terfragmentasi

Hubungan Karakteristik Ibu Hamil Dengan Tingkat Pengetahuan Tentang Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Di Puskesmas Muara Dua Lhokseumawe

Maghfiroh Rahma Rafie, Iskandar Albin, Teuku Yudhi Iqbal — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Tanda bahaya kehamilan adalah tanda bahaya selama masa kehamilan yang harus di ketahui setiap ibu hamil. Kematian pada ibu dapat terjadi selama masa kehamilan, pada saat bersalin serta masa nifas yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan untuk mengenali adanya tanda bahaya kehamilan. Berdasarkan data yang di rilis oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, jumlah angka kematian ibu di Lhokseumawe persereratus ribu kelahiran dari tahun 2017-2021 adalah 20 orang dan terbanyak di tahun 2021 yang terjadi di puskesmas Muara Dua Lhokseumawe yaitu berjumlah 6 orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan variabel umur, Pendidikan, graviditas dan riwayat tanda bahaya dengan Tingkat pengetahuan. Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 55 ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di puskesmas Muara Dua. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Total Sampling sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 55 ibu hamil. Data penelitian diperoleh dengan cara wawancara responden menggunakan kuesioner. Hasil univariat menunjukkan bahwa responden berpengetahuan cukup sebesar 5,1% , sedangkan responden dengan pengetahuan yang baik sebesar 94,9%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden berpengetahuan baik dalam mengenali tanda bahaya kehamilan. Hasil bivariat menunjukkan bahwa hanya variabel umur dan graviditas yang memiliki hubungan dengan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan, selebihnya tidak memiliki hubungan apapun

Peran Kepala Sekolah Sebagai Edukator Dalam Menerapkan Pembelajaran Berbasis Digital Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Palembang

Fiona Hayatun Nupus, Arwan, Hidayat — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Peran kepala sekolah sebagai edukator dalam menerapkan pembelajaran berbasis digital adalah kemampuan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam membina, membimbing, serta meningkatkan kualitas guru dan proses pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital secara efektif dan terarah. Dalam hal ini, kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai pendidik (edukator) yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan pembelajaran berbasis digital di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala sekolah sebagai edukator dalam menerapkan pembelajaran berbasis digital serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan kepala sekolah sebagai informan kunci, serta guru dan operator sebagai informan pendukung. Analisis data menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah berperan baik sebagai edukator dalam menerapkan pembelajaran berbasis digital melalui beberapa upaya, yaitu membimbing, meningkatkan kesiapan guru dan peserta didik, mendorong peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dalam pembelajaran digital, serta mendukung penyediaan dan pemanfaatan sarana teknologi pembelajaran. Faktor pendukung penerapan pembelajaran digital di MIN 2 Palembang meliputi Kepemimpinan kepala sekolah yang inovatif, Kesiapan Guru dalam Memanfaatkan Teknologi, Sarana dan Prasarana dan Dukungan orang tua. Adapun faktor penghambatnya yaitu sarana dan akses teknologi yang kurang stabil. Dengan demikian, peran kepala sekolah sangat penting dalam mendorong keberhasilan penerapan pembelajaran berbasis digital di sekolah.

Analisis Program Makan Bergizi Gratis: DampakTerhadap Standar Pendidikan Yang Layak Ditinjau Dari Perspektif Ham Di Indonesia

Reta Nitanza, Lysa Angrayni, Ivania Alyarifdah S — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Hak atas pendidikan yang layak tidak hanya sekadar dimaknai sebagai akses formal melalui bangku sekolah, melainkan juga sebagai bagian esensial dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara ekslusif tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam alenia ke IV. Namun, dalam realita Di Indonesia, masih banyak peserta didik yang menghadapi hambatan struktural seperti kemiskinan, dan juga ketimpangan akses terhadap pendidikan itu sendiri, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Terdapat sejumlah kebijakan yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap terhambatnya perwujudan pendidikan yang layak Di Indonesia, terutama ketika perhatian dan alokasi sumber daya lebih banyak diarahkan pada program tertentu salah satunya Program Makan Bergizi Gratis dibandingkan pada pemenuhan kebutuhan fundamental pendidikan, seperti kualitas pengajar, pemerataan akses, serta kelayakan sarana dan prasarana pendidikan. Kehadiran Progam Makan Bergizi Gratis (MBG) sering dianggap sebagai solusi afirmatif dalam menjamin kebutuhan dasar siswa agar mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal, meskipun kemudian program ini nyatanya menggeser optimalisasi pemenuhan atas hak pendidikan yang jelas-jelas tercantum secara tegas dalam konstitusi Indonesia. Metode yuridis normative diterapkan dalam penelitian ini dengan menggunakan perspektif analisis deskriptif. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara rinci kondisi aktual, temuan, dan isu-isu yang muncul terkait mutu pendidikan Di Indonesia, alokasi MBG, serta dampaknya terhadap standar pendidikan yang layak Di Indonesia. Fokus utama penelitian ini ialah untuk menelaah secara kritis sejauh mana program MBG benar-benar memberikan sumbangsih terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia, terkhusus pada hak atas pendidikan yang layak.

Kata Kunci: HAM, Pendidikan Layak, MBG.

Kedudukan Sertifikat Tanah Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Indonesia

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Abstrak Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia melalui penerapan sertifikat tanah elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021. Perubahan dari dokumen fisik menuju dokumen digital menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik dalam hubungan hukum keperdataan, khususnya dalam perjanjian hutang piutang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik sebagai alat pembuktian dalam perjanjian hutang piutang menurut hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat tanah elektronik memiliki kedudukan sebagai akta autentik digital yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna secara lahiriah, formal, dan materiil. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sertifikat tanah elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan memiliki derajat legalitas yang setara dengan sertifikat tanah konvensional. Dalam perjanjian hutang piutang, sertifikat tanah elektronik juga memberikan perlindungan hukum preventif bagi kreditur melalui sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) yang terintegrasi sehingga dapat meminimalisir risiko pemalsuan dokumen. Dengan demikian, sertifikat tanah elektronik mampu memberikan kepastian hukum yang lebih dinamis dan transparan dalam praktik pembuktian di pengadilan maupun dalam transaksi jaminan perbankan di era digital.

Persepsi Mahasiswa PPKn Unimed Sebagai Calon Guru Terhadap Kebijakan Penggunaan ChatGPT Dalam Perkuliahan

Agnes Manalu, Julia Ivanna, Ulan Dari, Yakinda Benianfi Munthe — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Integrasi ChatGPT dalam perkuliahan telah menciptakan dilema antara efisiensi akademik dan pemeliharaan integritas mahasiswa sebagai calon guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa PPKn Universitas Negeri Medan (UNIMED) terhadap kebijakan penggunaan ChatGPT serta menganalisis pandangan etis mereka dalam kaitannya dengan tanggung jawab profesi sebagai calon guru. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap mahasiswa PPKn UNIMED sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa berada dalam kondisi ambiguitas akademik akibat ketiadaan regulasi formal tertulis di tingkat program studi, sehingga arahan yang diterima hanya bersifat lisan dan imbauan moral. Secara fungsional, mahasiswa menggunakan AI sebagai instrumen pendukung (supporting tools) untuk memantik ide dan parafrase, namun secara etis mereka sepakat bahwa ketergantungan berlebihan berisiko mendegradasi daya kritis dan orisinalitas. Mahasiswa memandang bahwa integritas akademik merupakan cerminan marwah profesi guru, dimana manusia harus tetap menjadi kendali utama (brain) atas teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan perumusan kebijakan formal yang bersifat regulatif dan edukatif untuk mengintegrasikan AI tanpa mengorbankan kualitas moral dan intelektual calon pendidik.

Ketiadaan Figur Ayah Dalam Pembentukan Kepercayaan Diri Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Untirta

Indah Sastia Putri, Stevany Afrizal — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

ABSTRAK

Fenomena ketiadaan figur ayah merupakan masalah sosial yang semakin banyak dialami oleh mahasiswa dan berpotensi mempengaruhi proses pembentukan diri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran ketiadaan figur ayah dalam proses pembentukan kepercayaan diri mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan dokumentasi mahasiswa yang mengalami ketiadaan figur ayah akibat kematian, perceraian, atau ketidakhadiran emosional. Analisis data dilakukan secara tematik menggunakan teori Interaksionisme Simbolik sebagai kerangka analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan figur ayah ditafsirkan secara beragam oleh mahasiswa, mulai dari pengalaman kehilangan emosional, kekosongan identitas, hingga keinginan untuk lebih mandiri. Ketiadaan figur ayah tidak secara langsung menyebabkan mahasiswa kehilangan kepercayaan diri, tetapi kondisi ini tetap berperan sebagai salah satu faktor pemicu munculnya keraguan diri, serta dimediasi oleh kehadiran figur-figur penting seperti ibu, kakek, saudara perempuan, dan teman sebaya yang memberikan dukungan sosial dan validasi. Selain itu, lingkungan kampus bertindak sebagai arena sosialisasi sekunder yang mendukung rekonstruksi identitas dan memperkuat kepercayaan diri mahasiswa.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mgg Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mgg terkait gugatan yang tidak dapat diterima dengan alasan gugatan prematur karena adanya proses pidana yang masih berjalan. Kasus tersebut berkaitan dengan sengketa pinjaman yang menjaminkan sebuah truk sebagai objek jaminan yang juga melibatkan penipuan serta kelalaian pihak pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan sekaligus pendekatan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan majelis hakim tidak sepenuhnya sejalan dengan asas prejudiciiel geschil yang memungkinkan penangguhan perkara pidana demi penyelesaian sengketa perdata. Kemudian, apabila ditinjau dari teori keadilan John Rawls, putusan hakim dalam kasus tersebut juga kurang mencerminkan keadilan subtantif, karena dapat memperbesar kerugian pihak yang paling lemah, yaitu penggugat. Sehingga, putusan pengadilan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja, tetapi juga harus melindungi keadilan bagi para pihak.

Media Sosial dan Perang Narasi Digital dalam Konflik Palestina-Israel

Muhammad Naufan Rizqullah — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Konflik Palestina Israel tidak hanya berlangsung di medan fisik, tetapi juga berkembang di ruang digital melalui media sosial yang berfungsi sebagai arena perang narasi global. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara komprehensif peran media sosial dalam membangun, menyebarkan, dan mengontestasikan narasi terkait konflik Palestina Israel serta dampaknya terhadap opini publik global. Metode yang digunakan adalah literature review terhadap publikasi ilmiah terindeks Scopus pada periode 2020 sampai 2025. Dari hasil penelusuran dan proses seleksi, diperoleh 19 studi yang relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan sintesis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial dimanfaatkan oleh beragam aktor mulai dari negara, organisasi non negara, media arus utama, influencer, hingga jurnalis warga dengan strategi komunikasi yang berbeda sesuai karakteristik platform. Perang narasi digital ditandai oleh polarisasi wacana, pembentukan echo chamber, dominasi visual emosional, serta peran algoritma dan kecerdasan buatan dalam memperkuat bias dan visibilitas konten. Temuan juga menegaskan peran visual storytelling, citizen journalism, dan pembentukan affective publics dalam membangun legitimasi politik dan solidaritas global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial bukan medium netral, melainkan ruang kuasa yang secara aktif membentuk persepsi publik dan tekanan politik internasional dalam konflik Palestina-Israel.

Efektivitas Intervensi Appreciative Inquiry dalam Meningkatkan Sense of Community Organisasi Kepemudaan

Rifcha Rochmawati Dwi Lestari, Sayidah Aulia’ul Haque — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Sense of community merupakan aspek penting untuk dimiliki oleh anggota organisasi, terutama pada organisasi yang berada dalam tahap pembentukan (forming). Salah satu intervensi yang dapat membentuk dan meningkatkan sense of community adalah appreciative inquiry. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas intervensi appreciative inquiry dalam meningkatkan sense of community pada organisasi kepemudaan yang berada pada tahap pembentukan (forming). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pra-eksperimental dan desain penelitian one-group pretest-posttest design dengan melibatkan 11 partisipan yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan pergeseran kategorisasi di mana partisipan dengan sense of community rendah berkurang dari 54,5% menjadi 0%, sementara partisipan dengan sense of community sedang meningkat dari 36,4% menjadi 90,9% setelah diberikan intervensi. Hasil uji Wilcoxon Signed-Rank Test menunjukan nilai Z = -2,940 dengan signifikansi p = 0,003 (p < 0,05), yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan terhadap skor sense of community partisipan sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi. Disimpulkan bahwa intervensi apprecitiave inquiry efektif dalam meningkatkan sense of community pada organisasi kepemudaan yang berada dalam tahap pembentukan (forming).

Pengaruh Work-Life Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bkpsdm Kabupaten Karawang

Hilman Fadlil Fauzan, Suroso, Dwi Epty Hidayaty — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini ditujukan guna menganalisis pengaruh keseimbangan kehidupan kerja dan stres kerja terhadap kinerja pegawai di BKPSDM Kabupaten Karawang, baik secara parsial maupun simultan. Mempergunakan pendekatan kuantitatif melalui desainnya berupa verifikatif, studi ini melibatkan 54 responden lewat teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert lima poin dan dianalisis melalui regresi linier berganda yang dibantu aplikasi SPSS versi 27. Temuan penelitian secara parsial mengindikasikan, keseimbangan kehidupan kerja memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Sebaliknya, stres kerja terbukti memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Secara simultan, kedua faktor tersebut memengaruhi kinerja secara signifikakin, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai F statistik sebesar 40,482 (p < 0,05). Di samping hal tersebut, skor Adjusted R Square senilai 0,598 mengindikasikan, variabel keseimbangan kehidupan kerja dan stres kerja bisa menjelaskan 59,8% variasi kinerja. Adapun sisa persentase lainnya mendapat pengaruh dari faktor-faktor tambahan yang bukan ruang lingkup model yang diteliti. Dengan demikian, optimalisasi keseimbangan kerja dan pengelolaan stres menjadi strategi krusial bagi organisasi dalam mempertahankan kinerja sumber daya manusianya.

Dimensi Hukum Penggunaan AI di Sektor Publik dalam Perspektif Risiko dan Akuntabilitas

Yusrina Handayani, Dewinta Asokawati — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di era digital saat ini memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, tepat, dan efisien. Namun, di balik manfaat tersebut, penggunaan AI juga menghadirkan berbagai tantangan hukum, seperti potensi bias dalam algoritma, kurangnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, serta ketidakjelasan tanggung jawab ketika terjadi kesalahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi yang mengatur penggunaan AI di sektor publik, mengidentifikasi berbagai tantangan hukum yang muncul, serta merumuskan kebijakan strategis untuk mengurangi risiko dan meningkatkan akuntabilitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih perlu diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, diperlukan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif, serta peningkatan kapasitas aparatur publik melalui pelatihan agar mampu mengelola teknologi AI secara tepat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang penggunaan AI yang tidak hanya inovatif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Pengaruh Keterikatan Karyawan dan Kepuasan Kerja Terhadap Niat Berpindah Kerja Pekerja Generasi Z Industri Manufaktur Karawang

Arie Firmansyah, Flora Patricia Anggela, Wanta — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini ditujukan guna menganalisis pengaruh keterikatan karyawan dan kepuasan kerja terhadap niat berpindah kerja pada pekerja Generasi Z di sektor manufaktur Kabupaten Karawang. Fenomena pergantian karyawan Gen Z yang mencapai 40% dalam dua tahun dengan biaya penggantian 90-200% gaji tahunan, ditambah inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, menjadi urgensi penelitian ini. Kerangka teoretis menggunakan konsep keterikatan karyawan Schaufeli et al. (vigor, dedication, absorption) dan kepuasan kerja Robbins dan Judge (gaji, promosi, rekan kerja, atasan). Metode kuantitatif kausalitas digunakan dengan 102 responden Gen Z yang ditetapkan lewat purposive sampling, data dikumpulkan via kuesioner Likert dan dianalisis mempergunakan regresi linier berganda SPSS 26. Temuan mengindikasikan, keterikatan karyawan memengaruhi negatif signifikan terhadap niat berpindah kerja, kepuasan kerja tidak signifikan secara parsial, namun keduanya signifikan simultan dengan kontribusi 12,2%. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya prioritas peningkatan keterikatan karyawan dan strategi retensi holistik yang mengakomodasi karakteristik Gen Z seperti work-life balance, fleksibilitas, dan pengembangan karier untuk menekan pergantian karyawan di sektor manufaktur.

Pengaruh Employee Engagement Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt Perusahaan Gas Negara Tbk Area Karawang

Aditya Nugraha, Suroso, Dwi Epty Hidayaty — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat keterikatan dan kepuasan karyawan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Wilayah Karawang di tempat kerja memengaruhi produktivitas mereka. Sebanyak 92 partisipan dalam penelitian kuantitatif ini dipilih secara acak dari seluruh karyawan sebanyak 120 karyawan. Regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 26 digunakan untuk analisis data setelah kuesioner dengan skala Likert diberikan untuk pengumpulan data. Hasil penelitian memperlihatkan keterikatan karyawan dan kepuasan kerja sedikit banyak memengaruhi kinerja secara positif dan signifikan, menurut hasil uji-t. Dengan nilai koefisien (R square) sebesar 71,9%, uji-F mengkonfirmasi dampak simultan yang positif dan signifikan secara statistik. Keterikatan dan kepuasan karyawan di tempat kerja terbukti memiliki korelasi langsung dengan peningkatan produktivitas. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga faktor psikologis seperti keterlibatan emosional dan kepuasan kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola kedua aspek tersebut secara terpadu dalam strategi manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja secara optimal.

Ruang Yakin Cerdas Satu Amal Indonesia sebagai Strategi Pengorganisasian Masyarakat melalui Pendidikan Non-Formal bagi Anak-anak Yatim dan Dhuafa di Kota Palembang

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pendidikan non-formal memainkan peran penting dalam mengatasi keterbatasan akses dan kualitas pendidikan di kalangan masyarakat perkotaan. Program Ruang Yakin Cerdas (RYC) muncul sebagai intervensi sosial berbasis komunitas yang menggabungkan pendidikan dengan pengorganisasian masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran RYC sebagai strategi pengorganisasian masyarakat melalui pendidikan non-formal di Kota Palembang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RYC mengalami perkembangan dari gerakan sosial yang spontan menjadi lembaga komunitas yang terstruktur. Pola interaksi dialogis dan partisipatif antara relawan dan anak didik berhasil membangun ikatan emosional serta meningkatkan semangat belajar. Selain itu, RYC memperkuat modal sosial melalui pembentukan kepercayaan, solidaritas, dan keterlibatan bersama masyarakat. Program ini juga memberdayakan anak-anak dengan mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan sosial. Oleh karena itu, RYC tidak hanya berfungsi sebagai wadah pendidikan, tetapi juga sebagai strategi efektif untuk memperkokoh struktur sosial dan mendorong perubahan sosial berbasis komunitas.

Peran Ojek Online Indralaya dalam Menompang Ketahan Ekonomi Rumah Tangga Perkotaan

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Permasalahan ekonomi rumah tangga di wilayah perkotaan, khususnya bagi keluarga pengemudi ojek online, semakin kompleks akibat pendapatan yang tidak menentu dan ketergantungan terhadap platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ojek online dalam ketahanan ekonomi rumah tangga di Indralaya serta strategi adaptif yang diterapkan oleh keluarga pengemudi dalam menghadapi ketidakpastian pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi perkotaan, melalui wawancara mendalam dengan pengemudi ojek online serta studi literatur yang berkaitan dengan pekerjaan informal, ekonomi rumah tangga, dan transportasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ojek online menjadi sumber pendapatan utama bagi rumah tangga, membantu pemenuhan kebutuhan dasar, serta memberikan fleksibilitas dalam pengaturan waktu kerja. Akan tetapi, pendapatan yang tidak tetap menjadikan rumah tangga rentan terhadap krisis ekonomi, seperti pandemi dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Untuk menghadapi ketidakpastian tersebut, keluarga pengemudi menerapkan strategi adaptif, di antaranya diversifikasi sumber pendapatan, keterlibatan anggota keluarga dalam aktivitas ekonomi, serta pemanfaatan program bantuan sosial. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ojek online memiliki peranan penting dalam ketahanan ekonomi keluarga, namun perlindungan sosial dan kebijakan pendukung diperlukan untuk mengurangi tingkat kerentanan yang ada. Penelitian ini memberikan implikasi bagi pengembangan kebijakan ekonomi digital serta kajian lanjutan mengenai ekonomi informal di wilayah perkotaan.

Makna Gaya Hidup Hedonis pada Perempuan yang Bekerja di Sekretriat DPRD Provinsi Lampung

Widia, Dewi Ayu Hidayati, Anita Damayantie — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya fenomena gaya hidup hedonis di kalangan perempuan bekerja, khususnya di lingkungan instansi pemerintahan. Gaya hidup hedonis tidak hanya dipahami sebagai perilaku konsumtif, tetapi juga memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan identitas sosial individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna gaya hidup hedonis, faktor yang melatarbelakanginya, serta bentuk-bentuk gaya hidup hedonis pada perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori Interaksionisme Simbolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup hedonis dimaknai sebagai bentuk kepuasan diri (self-reward), sarana menjaga penampilan, serta simbol identitas sosial. Faktor yang melatarbelakangi meliputi faktor internal seperti keinginan pribadi dan faktor eksternal seperti lingkungan kerja dan sosial. Bentuk gaya hidup hedonis ditunjukkan melalui konsumsi barang, perawatan diri, dan aktivitas rekreasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya hidup hedonis tidak selalu bermakna negatif, melainkan sebagai bentuk ekspresi diri dalam konteks sosial tertentu

Relasi Suami-Istri Sebagai Hubungan Kontraktual: Tinjauan Teori Kontrak Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Suaidah, Jayusman — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah secara mendasar konstruksi hukum perjanjian perkawinan di Indonesia. Perubahan ini membuka kemungkinan perjanjian perkawinan dibuat tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Artikel ini bertujuan menganalisis relasi suami-istri pasca putusan tersebut dari perspektif teori kontrak, dengan menitikberatkan pada kebebasan berkontrak, kedudukan para pihak, perlindungan pihak ketiga, serta implikaasi keadilan substantif dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis dokumen terhadap putusan MK, peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK secara signifikan memperkuat asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) dalam domain perkawinan, menjadikan relasi suami-istri bukan sekadar status institusional melainkan hubungan kontraktual yang dinamis. Putusan ini juga berimplikasi pada pergeseran paradigma dari model perkawinan berbasis status menuju contractualized marriage. Namun demikian, terdapat kekosongan regulasi teknis yang menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait mekanisme publikasi, batas retroaktivitas, dan perlindungan pihak ketiga yang cenderung bersifat represif. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas otonomi kontraktual suami-istri dan memperkuat kesetaraan ekonomi dalam rumah tangga, namun menuntut harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga.

Perlindungan Hak Konstitusional Korban Kejahatan Siber melalui Hukum Pidana dalam Perspektif UUD 1945 dan Regulasi ITE

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong eskalasi kejahatan siber yang secara langsung mengancam hak konstitusional warga negara, terutama hak atas kepastian hukum, perlindungan diri, rasa aman, dan privasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak konstitusional korban kejahatan siber melalui hukum pidana dalam perspektif UUD 1945 dan regulasi ITE, sekaligus menilai efektivitas dan kelemahan implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan secara selektif pendekatan kasus, berfokus pada pengkajian UUD 1945, UU ITE (terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024), KUHP baru, KUHAP, serta literatur dan praktik penegakan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun landasan konstitusional dan kerangka normatif telah tersedia, konstruksi regulasi masih dominan berorientasi pada pelaku (offender-oriented), sementara dimensi perlindungan dan pemulihan korban belum menjadi pusat desain hukum pidana siber. Analisis juga menemukan berbagai hambatan implementatif, seperti kesulitan pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat, tumpang tindih norma, dan minimnya mekanisme pemulihan hak korban. Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi hukum pidana siber yang secara eksplisit berorientasi pada korban (victim-oriented) berbasis konstitusi, dengan menempatkan pemenuhan dan pemulihan hak konstitusional korban sebagai tujuan utama penegakan hukum di era digital

Pengaruh Employer Branding melalui media TikTok terhadap Minat Melamar Kerja Mahasiswa FEB UBP pada USS Feed

Naufal, Wanta, Flora Patricia Anggela — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Minat mahasiswa Fakultas Ekonomi UBP Karawang untuk melamar pekerjaan dipengaruhi positif dan signifikan oleh employer branding di TikTok, sebagaimana dibuktikan melalui regresi linier sederhana (SPSS) pada sampel 262 responden via kuesioner purposive sampling. Fenomena ini berakar pada tren luas eskalasi TikTok sebagai alat promosi perusahaan untuk membangun persepsi tempat kerja atraktif. Penelitian kuantitatif asosiatif kausal ini menguji hubungan kausal tersebut, dengan data primer dari mahasiswa aktif yang familiar dengan @ussfeeds. Distribusi kuesioner memastikan representasi yang relevan, sementara analisis statistik mengonfirmasi signifikansi pengaruh. Implikasinya, optimalisasi konten employer branding di TikTok dapat meningkatkan efektivitas rekrutmen, khususnya di kalangan mahasiswa ekonomi, dan mendukung adaptasi digital dalam strategi human resource marketing.

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kreativitas Karyawan: Peran Mediasi Pemberdayaan Psikologis

Jessica Clyudiea, Ribhan, Dina Safitri — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kreativitas karyawan dengan pemberdayaan psikologis sebagai variabel mediasi pada karyawan tetap di tiga bank BUMN terbesar di Indonesia, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 220 responden serta analisis SEM berbasis covariance dengan AMOS dan uji Sobel, yang hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kreativitas karyawan serta dimediasi secara parsial oleh pemberdayaan psikologis. Temuan ini menyoroti bahwa kepemimpinan transformasional meningkatkan kreativitas baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemberdayaan psikologis, memberikan implikasi untuk meningkatkan daya saing di sektor perbankan.

STRUKTUR SOSIAL EKONOMI PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KAWASAN SEBERANG ULU KOTA PALEMBANG

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Sektor informal merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur sosial ekonomi pekerja sektor informal di kawasan Seberang Ulu Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap empat informan yang bekerja di sektor informal, yaitu pedagang warung, pedagang ikan di pasar, pengrajin tenun songket, serta pelaku usaha kecil rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja sektor informal menjadikan aktivitas tersebut sebagai sumber pendapatan utama bagi keluarga. Namun demikian, pendapatan yang diperoleh bersifat tidak tetap dan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, jumlah pembeli, serta faktor eksternal seperti cuaca. Selain itu, sebagian besar pekerja sektor informal menjalankan usaha secara mandiri dengan modal pribadi tanpa dukungan organisasi atau kelompok usaha tertentu. Dalam mengelola keuangan rumah tangga, para pekerja sektor informal menerapkan strategi penghematan serta memanfaatkan pendapatan harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan sosial antar pekerja di lingkungan sekitar relatif baik meskipun terdapat persaingan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, sektor informal tetap menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan seperti ketidakstabilan pendapatan dan minimnya dukungan modal usaha.

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pengemudi dan Perusahaan Aplikasi terhadap Penumpang Ojek Online yang Mengalami Kecelakaan

Didit Darmawan, Ahmad Fausi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

TPerkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya layanan ojek online sebagai bagian dari transformasi transportasi berbasis aplikasi yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi masyarakat. Di balik manfaat tersebut, muncul persoalan hukum yang kompleks ketika penumpang mengalami kecelakaan dalam penggunaan layanan, terutama berkaitan dengan pembagian tanggung jawab antara pengemudi sebagai pelaksana langsung dan perusahaan penyedia aplikasi sebagai penyelenggara platform. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tanggung jawab bisnis layanan ojek online terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan. Secara khusus, penelitian ini mengkaji landasan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi, hubungan perjanjian antara pengangkut dan penumpang, hak dan kewajiban pelaku usaha, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan, serta implementasi tanggung jawab dalam layanan ojek online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku teks hukum, artikel jurnal, dan doktrin terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penumpang jasa transportasi memiliki landasan perlindungan hukum yang cukup kuat, baik dalam sistem hukum perlindungan konsumen maupun hukum pengangkutan. Dalam setiap proses pengangkutan juga lahir hubungan perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara penumpang dan pelaku usaha. Hukum pengangkutan mengenal prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, tanggung jawab berdasarkan praduga, dan tanggung jawab mutlak, yang masing-masing menentukan pola pembuktian dan pembebanan tanggung jawab secara berbeda. Dalam praktik layanan ojek online, tanggung jawab terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan pada dasarnya melibatkan dua pihak, yaitu pengemudi dan perusahaan penyedia aplikasi. Namun, pembatasan tanggung jawab perusahaan melalui status pengemudi sebagai mitra kerja menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penumpang. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang lebih tegas dan perlindungan yang lebih efektif agar penumpang sebagai konsumen memperoleh kepastian, keadilan, dan pemulihan hukum yang layak ketika mengalami kerugian

Peran E-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran e-litigasi dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial di pengadilan serta menilai efektivitas penerapannya dalam mendukung proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e litigasi memberikan kemudahan dalam proses administrasi perkara, meningkatkan efisiensi waktu, serta meminimalisir biaya bagi para pihak. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman para pihak, serta kesiapan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana prasarana serta sosialisasi yang lebih intensif guna mengoptimalkan penerapan e-litigasi dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Peran Organisasi Mahasiswa Kesukuan Dalam Memperkuat Identitas Budaya Mahasiswa

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi mahasiswa kesukuan dalam memperkuat identitas budaya mahasiswa, dengan studi pada Ikatan Mahasiswa Karo (IMKA) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tantangan globalisasi yang berpotensi menggerus identitas budaya lokal, khususnya di kalangan generasi muda. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Karo yang tergabung dalam organisasi IMKA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IMKA memiliki peran strategis sebagai wadah pelestarian dan penguatan identitas budaya Karo. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, tetapi juga sebagai media edukasi budaya melalui berbagai kegiatan seperti diskusi budaya, pelatihan seni tradisional, dan perayaan adat. Keikutsertaan aktif mahasiswa dalam organisasi terbukti meningkatkan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai budaya seperti gotong royong, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap adat. Proses internalisasi ini terjadi secara efektif melalui pengalaman langsung dalam kegiatan organisasi. Selain itu, terdapat faktor pendukung seperti solidaritas anggota, dukungan senior dan kampus, serta rasa bangga terhadap budaya sendiri. Namun, terdapat pula hambatan seperti pengaruh budaya global, menurunnya minat mahasiswa, dan keterbatasan waktu akibat aktivitas akademik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi mahasiswa kesukuan berperan penting dalam mentransmisikan dan mempertahankan identitas budaya di lingkungan kampus multikultural. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang inovatif dan adaptif untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam menghadapi tantangan zaman.

Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah melalui Program Bimbingan Perkawinan

Fenti Laudia Sari, Rizkoh Dwi Alfian, Lukman Hakim, Futuwwah Akbar Al Jihadi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembinaan keluarga sakinah sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga serta menekan angka perceraian. Program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program bimbingan perkawinan, menganalisis peran KUA dalam membina keluarga sakinah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang dilakukan di KUA Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, serta peserta bimbingan perkawinan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan telah berjalan sesuai dengan pedoman, dengan materi yang mencakup aspek keagamaan, komunikasi, ekonomi, dan kesehatan. KUA berperan sebagai edukator, fasilitator, mediator, dan motivator dalam membina keluarga sakinah. Faktor pendukung keberhasilan program meliputi kompetensi fasilitator, dukungan institusi, dan partisipasi peserta, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu, latar belakang peserta, serta kurangnya evaluasi berkelanjutan. Program ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam jangka panjang. Dengan demikian, program bimbingan perkawinan perlu terus ditingkatkan kualitasnya agar lebih efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Efektivitas Konseling Kognitif Behavioral Teknik Restrukturisasi Kognitif dalam Setting Kelompok untuk Meningkatkan Penyesuaian Diri Siswa

Ni Kadek Dini Cahyani, Dewi Arum Widhiyanti Metra Putri, Luh Putu Sri Lestari — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Kemampuan penyesuaian diri siswa merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan akademik dan sosial, terutama pada masa transisi ke jenjang sekolah menengah pertama. Namun, tidak semua siswa mampu menyesuaikan diri dengan baik karena adanya pola pikir negatif yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas konseling kognitif behavioral dengan teknik restrukturisasi kognitif dalam setting kelompok untuk meningkatkan penyesuaian diri siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen. Sebagai sampel penelitian, dipilih secara selektif sebanyak 14 siswa kelas VII SMP Negeri 5 Singaraja dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang selanjutnya didistribusikan ke dalam dua kategori kelompok, yakni kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket penyesuaian diri, kemudian dianalisis melalui uji normalitas, homogenitas, uji t, dan effect size. Analisis hasil penelitian mengindikasikan bahwa distribusi data memenuhi asumsi kenormalan serta menunjukkan tingkat keseragaman (homogenitas). Analisis yang dilakukan terhadap hipotesis menunjukkan bahwa perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol bersifat signifikan secara statistik, yang tercermin dari nilai signifikansi (p) yang lebih kecil dari 0,001. Selain itu, nilai effect size sebesar 7,313 menunjukkan pengaruh yang kuat dari perlakuan yang diberikan. Peserta didik dalam kelompok eksperimen memperlihatkan perkembangan pada aspek interaksi sosial, keterlibatan aktif, serta rasa percaya diri. Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi yang diberikan efektif dalam meningkatkan penyesuaian diri siswa. Simpulan studi ini menegaskan bahwa penerapan konseling kognitif-behavioral yang dipadukan dengan teknik restrukturisasi kognitif dalam konteks kelompok layak dan efektif dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif layanan bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah.

Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Elektronik Lintas Negara dan Tantangan Digital

Dika Luviana, Habibah, Siti Hermiyanti Pratiwi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan bisnis online internasional telah memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa tanpa dibatasi oleh batas negara. Namun, situasi ini juga menimbulkan sejumlah masalah hukum, terutama terkait perlindungan konsumen yang dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, dan metode penegakan hukum antarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam bisnis online internasional dan mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul di era digital. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam bisnis online internasional di Indonesia masih menghadapi hambatan. Di antaranya adalah keterbatasan yurisdiksi, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha asing, dan harmonisasi hukum internasional yang belum optimal. Meskipun terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan tentang perdagangan melalui sistem elektronik, penerapannya belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat kerja sama internasional dan memperbarui regulasi untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konsumen di era digital.

Mengukur Keberhasilan Program Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan Dan Bantuan Modal Di Percut Sei Tuan

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai efektivitas program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan kewirausahaan dan dukungan modal di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Masalah mendasar yang menjadi latar belakang studi ini adalah lemahnya performa UMKM yang disebabkan oleh keterbatasan modal, manajemen keuangan yang tidak optimal, dan akses pasar yang terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap lima pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam program. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua narasumber memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan program dan menganggap program tersebut sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Dari perspektif keuangan, semua peserta melaporkan adanya peningkatan dalam omset dan keuntungan, dengan lonjakan paling signifikan mencapai dua kali lipat pada bisnis buket bunga dan 20–30 persen untuk usaha es krim. Dalam hal kapasitas sumber daya manusia, peserta menunjukkan perkembangan yang jelas dalam literasi keuangan, pengelolaan pembukuan sederhana, dan kemampuan merencanakan usaha yang terukur. Walaupun demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa jangkauan program perlu diperbesar, mengingat masih banyak pelaku UMKM yang belum menerima layanan. Studi ini menyarankan agar cakupan program ditingkatkan, pendampingan pascapelatihan diperkuat, serta dilakukan evaluasi rutin yang berbasis data untuk menjamin dampak yang lebih merata dan berkelanjutan.

Proses Pembentukan Karakter Religius Santri Melalui Pendidikan Akhlak Di Ma'had Darul Qur'an Muhammadiyah Sinabang

Sari Susilawati, Diana Marlin — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pembentukan karakter religius siswa melalui pendidikan akhlak di Ma'had Darul Qur'an Muhammadiyah Sinabang, Kabupaten Simeulue. Karakter religius menjadi fokus utama di tengah tantangan dekadensi moral remaja saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan pimpinan ma’had, ustadz, dan santri, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan karakter religius dilakukan melalui tiga pilar utama: (1) Pembentukan karakter Qur’ani melalui implentasi kurikulum berbasis Al-Qur’an; (2) Metode pembiasaan (Ta’widiyah) melalui aktivitas ibadah rutin di asrama selama 24 jam; dan (3) Metode keteladanan (uswah hasanah) dari para pendidik sebagai figur sentral. Faktor pendukung keberhasilan karakter religius di Ma'had ini adalah lingkungan sosial yang terkendali (peer pressure positif) dan penegakan disiplin yang edukatif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pemahaman teologis dan praktik harian yang konsisten di lingkungan asrama terbukti efektif dalam membentuk integritas moral dan spiritual siswa sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah

Pembelajaran Hadist Do’a Dalam Ibadah Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Keislaman Siswa Di STQ Al Iman Asy Syathiby

Indah Setiawati, Aang Mahyani — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Tahfidz Qur'an Al Imam Asy Syathiby, di mana siswa sering kali kurang memahami hadits-hadits tentang do'a dalam ibadah, yang penting untuk memperdalam kehidupan keislaman mereka. Latar belakang masalahnya adalah kurangnya pendekatan pembelajaran yang efektif dalam mengintegrasikan hadits do'a ke dalam praktik ibadah sehari-hari, sehingga pemahaman siswa tentang nilai-nilai keislaman menjadi terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana pembelajaran hadits do'a dalam ibadah dapat meningkatkan pemahaman keislaman siswa. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan guru dan siswa, observasi kelas, serta analisis dokumen terkait kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang menggabungkan diskusi interaktif dan praktik ibadah langsung membantu siswa lebih menghayati makna do'a, sehingga meningkatkan kesadaran spiritual dan pemahaman tentang ajaran Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan ini efektif sebagai strategi pendidikan, meskipun perlu penyesuaian lebih lanjut untuk menjangkau siswa dengan latar belakang berbeda

Limitasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Tindakan Pemblokiran Rekening: Tinjauan Yuridis atas Hak Penguasaan Dana Nasabah

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan sebuah fondasi utama dalam proses operasional perbankan di Indonesia. Namaun, dalam penerapannya dalam bentuk pembelokiran rekening nasabah sering menimbulkan ketegangan antara kewajiban keptuhan bank terhadap otoritas dan perlindungan hak konstitusional nasabah atas penguasaan dananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam melakukan pembelokiran rekening serta tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak penguasaan dana nasabah atas tindakan pembelokiran sepihak oleh bank. Metode yang digunakan adalah penelitian hokum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limitasi prinsip kehati-hatian ditentukan oleh sinergi antara perintah undang-undang khusus (seperti UU TTPU), prinsip perlidnungan konsumen, jaminan konstitusional hak milik pribadi, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya proposinalitas dan transparasi. Pembelokiran sepihak tanpa prosedur yang akuntabel berpotensi melanggar hak privat dan kepastian hokum nasabah, terutama dalam kasus kesalahan indentitas (overblocking). Dalam penelitian ini, merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi yang lebih spesifik mengenai tata cara pemblokiran serta penguatan mekanisme pengawasan internal bank berbasis good corporate governance.

Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Ibnu Khaldun

Hanifah Rafidzah, Rano Sukmantara — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadist serta pendapat para ilmuwan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang memperhatikan pendidikan keagamaan, akhlak, keilmuwan dan jasmani tanpa mengorbankan salah satunya. Dengan demikian pendidikan dalam perspektif Islam merupakan bagian dari tugas kekhalifahan manusia yang harus dilaksanakan secara bertanggungjawab. Salah satu tokoh dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam ini adalah Ibnu Khaldun yang lahir dari keluarga ilmuwan dan terhormat yang telah berhasil menghimpun antara jabatan ilmiyah dan pemerintahan. Perhatian Ibnu Khaldun terhadap dunia pendidikan sangatlah besar, sekalipin beliau berkecimpung dalam bidang sosial kemasyarakatan. Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh Islam yang banyak berkontribusi saham pemikiran dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan Islam yang amat berharga sekali dan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap pendidikan Islam. Sekalipun berkecimpung dalam bidang sosial kemasyarakatan, perhatian dalam bidang pendidikn menempati posisi yang sangat penting dalam masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Salah satu perhatian Ibnu Khaldun yang besar terhadap pendidikan Islam tersebut terlihat dalam pemikirannya tentang tujuan pendidikan, kurikulum dan metode pengajaran. Dalam kitabnya, Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa pemikiranlah yang melahirkan ilmu dan keterampilan. Manusia mempunyai keinginan kuat untuk mendapatkan persepsi yang tidak dimilikinya, sehingga muncul proses belajar mengajar yang bertujuan menghimpunkan pengetahuan/informasi kemudian menyampaikannya kepada generasi mendatang.

Peran Guru Dalam Menumbuhkan Kebiasaan Ibadah Pada Siswa Sd Indria Islamic School

Rano Sukmantara, Gita Anggini — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru dalam menumbuhkan kebiasaan ibadah pada siswa di SD Indria Islamic School. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting sebagai teladan (uswah hasanah), pembimbing spiritual, pengawas, dan motivator dalam pembiasaan ibadah harian, termasuk salat dhuha, salat berjamaah, membaca Al-Qur’an, doa harian, dan pembinaan akhlak mulia. Strategi guru meliputi pembiasaan rutin, pendekatan kontekstual, pemberian reward, dan kolaborasi dengan orang tua. Meskipun terdapat kendala seperti perbedaan latar belakang keluarga dan motivasi siswa yang beragam, pembiasaan ibadah yang konsisten terbukti menanamkan perilaku religius yang berkelanjutan (Hidayati, 2020; Setiawan & Putri, 2021).

Tindak Pidana Perdagangan Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Ari Setiawan, Irwan Kurniawan Soetijono, Nikmatul Keumala Nofa Y — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perdagangan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena mengancam hak hidup, tumbuh kembang, dan masa depan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak anak sebagai korban perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia serta mengkaji perlindungan hukum di masa yang akan datang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN.Srg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan anak korban telah diatur secara komprehensif, meliputi perlindungan fisik dan psikis, rehabilitasi, serta restitusi. Namun, dalam praktik peradilan, perlindungan tersebut belum optimal karena masih berfokus pada pemidanaan pelaku dan belum sepenuhnya menerapkan pendekatan berpusat pada korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui optimalisasi restitusi, rehabilitasi berkelanjutan, dan sinergi antar lembaga guna menjamin pemulihan dan masa depan anak korban.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Manggarai Timur Periode 2019-2024

Krisna Wati Mayang, Markus U.K. Yewang, Andri Paulus Loe — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara dengan masyarakat di Desa Tengku Leda, Desa Lencur, Desa Watu Lanur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Infrastruktur jalan yang buruk meningkatkan biaya logistik dan menurunkan nilai tukar petani, serta akses air bersih dan stabilitas listrik masih menghambat produktivitas masyarakat. Di sektor pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dipengaruhi oleh rata-rata jenjang pendidikan masyarakat di desa yang masih tamat Sekolah Dasar (SD). Dalam bidang kesehatan, walaupun sudah ada perkembangan dengan berkurangnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang layanan kesehatan, faktor ini menjadi aspek yang sangat penting sebagai investasi dalam produktivitas untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif belum mampu memberikan dampak kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Analisis Yuridis Atas Wanprestasi Kontrak Kerja Pada Proyek Pantai Enggano Di BWSS VII Bengkulu

Abdillah Aflah, Marlinah, Andri Zulpan — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan pengamanan wilayah pesisir merupakan kewajiban negara dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah Proyek Pengamanan Pantai Enggano yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu. Proyek ini bertujuan untuk mencegah abrasi pantai, melindungi permukiman masyarakat pesisir, serta menjaga fungsi ekosistem pantai. Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut didasarkan pada kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan dan tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kontrak kerja konstruksi serta penerapan klausul tanggung jawab dan sanksi atas wanprestasi dalam Proyek Pengamanan Pantai Enggano. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan kontrak kerja telah mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dalam praktiknya terjadi wanprestasi oleh penyedia jasa berupa tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual, khususnya terkait progres pekerjaan. Terhadap wanprestasi tersebut, pengguna jasa telah menerapkan klausul tanggung jawab dan sanksi secara bertahap dan proporsional, mulai dari pemberian peringatan hingga pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum kontrak konstruksi pemerintah serta menjadi rujukan bagi praktik penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang lebih efektif dan berkeadilan.

Analisis Efektivitas Kebijakan Waktu Tanggap 15 Menit Pemadam Kebakaran

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pelayanan pemadam kebakaran merupakan instrumen vital dalam perlindungan sipil, di mana keberhasilannya diukur melalui ketepatan waktu tanggap (response time). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan waktu tanggap 15 menit di Kecamatan Medan Tembung berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan di UPT Pemadam Kebakaran Medan Tembung serta wawancara dengan informan kunci. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara operasional, petugas mampu mencapai lokasi dalam durasi rata-rata 7 hingga 10 menit, yang berarti kebijakan ini telah berjalan efektif. Namun, efektivitas tersebut masih dibayangi oleh hambatan struktural seperti kemacetan lalu lintas, kepadatan pemukiman, dan keterbatasan armada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi lintas sektoral dan modernisasi alat pelindung diri menjadi urgensi dalam mempertahankan performa pelayanan

Penerapan Pendidikan Akhlak Di Pondok Pesantren Hujan Assalam Indonesia

Ardiansyah Alif Pratama, Ediat — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan dan pendidikan akhlak dalam meningkatkan pribadi yang luhur di Pondok Pesantren Hujan Assalam Tarakan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Hujan Assalam menerapkan berbagai strategi untuk menerapkan akhlak dan adab sopan santun, antara lain adab terhadap ustadz atau pengajar, adab terhadap teman, adab terhadap diri sendiri dan adab terhadap ilmu. Faktor pendukung meliputi lingkungan sekolah yang religius, dukungan orang tua, dan ketersediaan guru adab yang kompeten. Adapun faktor penghambat di antaranya perbedaan kemampuan siswa, motivasi yang fluktuatif, dan keterbatasan dalam menerapkan berbagai adab yang ada. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan efektif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas akhlak santri dan adab

Perkembangan Tahfidz Quran Anak Di Sekolah Hafidz Qur'an Alfath Hafidz Bekasi

Uswatun Hasanah, Koko Khoerudin — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan tahfidz quran anak di Sekolah Hafidz Quran Alfath Hafidz Bekasi yang dilihat dari jumlah hafalan dan kualitas hafalan Quran anak. Keunikan yang ada pada program tahfidz ini terletak pada siswanya yang terdiri dari anak usia dini sampai remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode penelitiannya mix methode. Metode ini memiliki empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data dan kesimpulan. Data-data pada penelitian ini bersumber dari dokumentasi salah satu halaqah pada kelas regular yang terdiri dari 6 anak, 1 guru pengampu halaqah tersebut, dan orang tua/wali anak. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perkembangan tahfidz quran anak berada pada kategori cukup. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk perbaikan cara mendidik anak yang jauh lebih baik dengan ilmu agama Islam. Supaya anak hidupnya akan jauh lebih terarah apabila mereka sudah dibekali dengan ilmu agama Islam sejak dini

Implementasi Kebijakan Publik Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Good Governance Di Kelurahan Terjun Medan Marelan

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengelolaan sampah serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam perspektif good governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur kelurahan, pengurus bank sampah, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat serta kurangnya sosialisasi kebijakan. Program berbasis masyarakat seperti bank sampah juga belum berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas belum diterapkan secara maksimal sehingga mempengaruhi efektivitas kebijakan. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kesimpulannya, implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan melalui penguatan partisipasi masyarakat dan penerapan prinsip good governance.

Analisis Pelanggaran Etika Komunikasi Pejabat Publik dalam Media Sosial

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Komunikasi adalah cara bertukar informasi yang penting dalam hubungan antara pejabat publik dan masyarakat. Etika dalam berkomunikasi sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menjaga kreadibilitas posisi seseorang. Penelitian ini membahas kasus video yang menimbulkan kontroversial yang dibuat oleh Wahyudin Moridu, seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dimana ia menyatakan memiliki niat untuk “mencuri uang negara” melalui aplikasi Tiktok. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA) yang dikembangkan oleh Fairclough (1995), untuk menganalisis pelanggaran etika dalam komunikasi serta dampak dari viralitas media sosial terhadap kepercayaaan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pernyataan tersebut melanggar secara serius aturan etika yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2014 dan PP No.12 Tahun 2018 yang berlaku bagi pejabat publik. Viralnya video di Tiktok berkat algoritma For You Page membuat video tersebut cepat menyebar, sehingga memicu reaksi publik yang besar, seperti kebencian, kemarahan, dan kekecewaan. Fenomena ini mencerminkan teori Spiral Of Silence Karya Noelle-Nenumann (1993) serta efek media yang bersifat merugikan menurut Nasrullah (2015), dimana persepsi negatif berubah menjadi penggeneralisasian terhadap seluruh institusi. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi pejabat publik di masa kini yang semakin digital. Dibutuhkan aturan, pelatihan, dan pengawasan dari dalam institusi legislatif terhadap cara menggunakannya secara digital agar tetap menjaga tata krama dalam berkomunikasi dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Implementasi Kebijakan Tata Tertib Kampus Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Mahasiswa Di Universitas Negeri Medan

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tata tertib kampus dalam meningkatkan kedisiplinan mahasiswa di Universitas Negeri Medan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara aturan yang telah ditetapkan dengan tingkat kepatuhan mahasiswa di lapangan, yang menunjukkan bahwa kedisiplinan belum sepenuhnya terbentuk secara optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap mahasiswa sebagai informan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata tertib kampus telah memberikan kontribusi dalam membentuk kedisiplinan mahasiswa, khususnya dalam aspek kehadiran, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab akademik. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih belum optimal karena kedisiplinan mahasiswa cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti sanksi dan ketegasan dosen, serta belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran internal. Hambatan utama dalam implementasi kebijakan meliputi kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan, lemahnya pengawasan, serta ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan dan sanksi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penguatan pengawasan, konsistensi penegakan aturan, serta pendekatan pembinaan yang lebih edukatif guna menciptakan kedisiplinan mahasiswa.

Reformasi Hukum Pidana Dalam Mengantisipasi Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi di Era Digital

Wanda Monica Putri Salsabilla Monica, Fristia Berdian Tamza, Erna Dewi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak secara signifikan terhadap pola dan bentuk kejahatan ekonomi pada masa kini yang semakin kompleks, lintas batas serta sulit dideteksi melalui pendekatan hukum pidana konvensional. Dalam kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi seperti penipuan secara daring, pencucian uang secara digital, dan kejatan siber finansial yang menuntut adanya reformasi hukum pidana secara adaptif serta responsif terhadap dinamika ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan arah dari pembaharuan hukum pidana dalam mengantisipasi kejahatan ekonomi berbasis teknologi dengan meninjau kelemahan regulasi yang ada serta kebutuhan akan instrumen hukum dengan menggunakan pendekatan kriminologi kontemporer. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa reformasi hukum pidana perlu meliputi penguatan substansi hukum, dan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan ekonomi secara digital. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kriminologi kontemporer diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif dan menjamin kepastian serta keadilan dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi di era digital.

Implementasi Manhaj Lughawi Dan Qur’ani Dalam Pembinaan Da’iyyat Wal Hafidzat Di Ma’had Putri Aly Adz-Dzikro Cianjur

Risma Haristatul Mukarromah, Ahmad Zaeni Dahlan — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi manhaj lughawi dan manhaj qur’ani dalam pembinaan da’iyyat wal hafidzat di Ma’had Putri Aly Adz-Dzikro Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manhaj lughawi diimplementasikan secara bertahap melalui program i‘dad, takmili, dan syariah dengan fokus pada penguatan mufradat, ta‘birat, muhawarah, serta pembiasaan bahasa Arab dalam kegiatan formal dan non-formal. Sementara itu, manhaj qur’ani diterapkan melalui sistem tahfiz yang mengadopsi manhaj Pakistani dengan metode sabaq/ziyadah, sabqi, manzil, murajaah jamii, dan tasmi’ juziyyah. Implementasi kedua manhaj tersebut saling terintegrasi dalam menunjang pembinaan santriwati agar memiliki hafalan Al-Qu’an yang terjaga serta kemampuan bahasa Arab yang memadai untuk memahami dan menyampaikan ilmu syar’i. Keberhasilan implementasi manhaj lughawi dan qur’ani dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurikulum yang terstruktur, lingkungan bahasa yang mendukung, konsistensi sistem tahfiz, peran ustadzah dan pembimbing, serta kedisiplinan dan kesiapan santriwati. Dengan demikian, implementasi kedua manhaj tersebut berperan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan Ma’had Putri Aly Adz-Dzikro Cianjur dalam mencetak da’iyyat wal hafidzat yang berilmu dan berpegang teguh pada Al-Qur’an.

Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Bangsa

Aulia Ashri, Ediat — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pendidikan karakter harus berlandaskan pada karakter dasar manusia yang berasal dari nilai-nilai moral universal (absolut) yang bersumber dari agama yang diwahyukan yang juga disebut sebagai aturan emas. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, ketika berlandaskan pada nilai-nilai karakter dasar. Menurut para psikolog, beberapa nilai dasar karakter adalah cinta kepada Tuhan dan ciptaan-Nya (alam dan isinya), tanggung jawab, kejujuran, rasa hormat dan kesopanan, belas kasih, peduli, kerja sama, percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik hati dan rendah hati, toleransi, cinta damai, persatuan, dan kasih sayang. Pendapat lain menyatakan bahwa karakter dasar manusia terdiri dari: dapat dipercaya, menghormati dan memberi perhatian, peduli, jujur, bertanggung jawab, menjadi warga negara yang baik, berani, rajin, disiplin, visioner, adil, dan berintegritas (dengan membandingkan sifat Nabi Muhammad).

Implementasi Pendidikan Akidah Di Ranting Muhammadiyah Pasteur Bandung

Santoso Raharjo, Diana Marlin — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pendidikan akidah di Ranting Muhammadiyah Pasteur Bandung. Fokus penelitian adalah pada dua kegiatan utama, yaitu Pengajian Bapak-Bapak Al-Huda dan Pengajian Ibu-Ibu Aisyiyah. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipan pasif, dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa implementasi pendidikan akidah—khususnya materi inti Muhammadiyah berupa pemurnian dari Takhayul, Bid’ah, dan Churafat (TBC)—belum berjalan secara sistematis dan institusional. Pada pengajian bapak-bapak, materi tersebut tidak pernah diajarkan sebagai topik khusus dan hanya disinggung secara tidak mendalam. Sementara itu, inisiatif implementasi terlihat pada pengajian ibu-ibu melalui penyisipan nilai-nilai akidah dalam kajian tafsir, namun hal ini sangat bergantung pada kapasitas individu pengajar. Akar masalah utama adalah terputusnya rantai transmisi keilmuan dan pembinaan dari otoritas Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat kepada para pengajar di tingkat ranting. Para pengajar lebih banyak mengandalkan latar belakang keilmuan pribadi yang beragam, sehingga materi dan metodologi yang disampaikan belum sepenuhnya selaras dengan manhaj dan penekanan spesifik Muhammadiyah. Ironisnya, kesadaran akan pentingnya pemahaman akidah dan TBC justru tinggi di kalangan anggota. Simpulan penelitian ini mengindikasikan bahwa untuk mengoptimalkan implementasi, diperlukan upaya sistematis dalam pembinaan pengajar dan penyusunan panduan materi akidah yang mengalir dari tingkat pusat hingga ke ranting.

Peran Pondok Pesantren Dalam Pembentukan Akhlak Santri Di Pondok Pesantren Al Manshurah Ambon

Imas Masripah, Khairul Mustafa — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pendidikan akhlak merupakan hal salah upaya dalam pembentukan kepribadian seorang muslim yang beriman dan bertakwa. Santri merupakan gelar terbaik bagi mereka yang hidup dan belajar agama di pondok pesantren, terkadang menjadi tercoreng karena sikap dan perilaku sebagian santri yang jauh dari apa yang didambakan. Padahal pondok pesantren merupakan salah satu tempat terbaik untuk mendalami ilmu agama dan tempat pembinaan kepribadian dan akhlak. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran pondok pesantren dalam pembentukan akhlak santri di Pondok Pesantren Al Manshurah Ambon. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam panelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pondok pesantren Al Manshurah Ambon memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan akhlak santri. Peran ini dilihat dari beberapa aspek, diantaranya : pendidikan yang berorientasi akhlak, pembinaan akhlak yang terstruktur serta pengasuhan yang berbasis keteladanan. Beberapa faktor yang mendukung pembentukan akhlak di pondok pesantren Al Manshurah Ambon yaitu komitmen kuat dari pengurus dan para ustadz, lingkungan pesantren kondusif, serta dukungan dari orang tua. Beberapa faktor yang dapat menghambat pembentukan akhlak para santri diantaranya pengaruh lingkungan luar pesantren dan keterbatasan fasilitas. Dengan adanya pembinaan langsung, maka santri lebih disiplin dan bertanggung jawab, lebih sopan dan menghormati orang lain. Pengasuh dan lingkungan juga memiliki peran penting dalam pembentukan akhlak santri dengan memberikan contoh atau teladan yang baik, ketat dalam mengawasi santri serta memberikan lingkungan yang nyaman dan kondusif.

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan melalui Sanksi Adat Melayu Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu

Ruben Malau, Rafflie Julio Marcelino, Alip Asya Hidayat, Derry Rahmat Saputra — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Tindak pidana pencurian ringan seringkali diselesaikan melalui pemidanaan formal yang berorientasi retributif, padahal masyarakat memiliki mekanisme hukum adat yang mengedepankan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi adat Melayu Bengkulu dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat Melayu Bengkulu masih diterapkan dan dipercaya oleh masyarakat. Bentuk sanksinya meliputi ganti rugi materiil, arak-arakan adat, serta penyediaan nasi kunyit untuk memulihkan keharmonisan sosial. Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan berupa sulitnya mencapai kesepakatan ganti rugi, penolakan sepihak dari korban yang dapat berujung pada sanksi pengucilan sosial, ketidakpatuhan pelaku terhadap putusan adat, serta menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Disimpulkan bahwa hukum adat Melayu Bengkulu masih sangat relevan sebagai alternatif penyelesaian perkara, namun memerlukan upaya pelestarian dan harmonisasi yang lebih terstruktur dengan sistem hukum nasional.

Pembelajaran Pai Berbasis Bahasa Arab Dari Perspektif Peserta Didik Di Ma’had Al Anshar Yogyakarta

Humairah Syifa’ Zain, Aang Mahyani — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pembelajaran bahasa Arab memiliki peran penting dalam pendidikan Islam, khususnya dalam memahami sumber ajaran Islam seperti Al-Qur’an dan Hadis. Di lingkungan pesantren, pembelajaran bahasa Arab tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi juga terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, dalam praktiknya, pembelajaran bahasa Arab masih menghadapi berbagai kendala dari perspektif peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran bahasa Arab ditinjau dari perspektif peserta didik di Ma'had Al Anshar Yogyakarta, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan analisis kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami kaidah bahasa Arab, keterbatasan kosakata, serta kurangnya praktik berbahasa secara aktif. Selain itu, faktor psikologis seperti rendahnya motivasi dan kepercayaan diri turut memengaruhi proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penggunaan media yang variatif, serta penciptaan lingkungan bahasa yang kondusif. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Arab diharapkan menjadi lebih efektif dan bermakna.

Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum

Maya Shafira, Salman Ade Chandra, Maroni, Firganefi, Aisyah Muda Cemerlang — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini menganalisis fungsionalisasi hukum pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum melalui metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sanksi dalam Perda tersebut belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip ultimum remedium, di mana sanksi pidana cenderung diprioritaskan dibandingkan pengoptimalan sanksi administratif yang bersifat preventif dan edukatif. Hal ini dinilai kurang sejalan dengan semangat pembaharuan hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang menekankan pada moderasi pemidanaan. Selain kendala regulasi, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kewenangan PPNS, koordinasi antar-aparat yang belum solid, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kota Bandar Lampung..

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ultimum Remedium

Manajemen Pengembangan Kemampuan Bahasa Arab Untuk Anak SD Islam Al-Anshar

Fika Nur Fitriani, Rano Sukmantara — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Upaya menyeimbangkan kemampuan bahasa Arab siswa/siswi SD Islam Al-Anshar mendirikan lembaga pengembangan bahasa Arab. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dibutuhkan proses manajemen yang baik dalam lembaga pengembangan bahasa Arab. karena manajemen sebagai salah satu faktor penentu ketercapaian tujuan lembaga. Penelitian ini mengambil permasalahan: 1) Bagaimana perencanaan pengembangan kemampuan bahasa Arab siswi di SD Islam Al-Anshar?, 2) Bagaimana pelaksanaan pengembangan kemampuan bahasa Arab siswi di SD Islam Al-Anshar? dan 3) Bagaimana Evaluasi pengembangan kemampuan bahasa Arab siswi di SD Islam Al-Anshar?.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data guru dan siswi. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) perencanaan pengembangan bahasa Arab meliputi penentuan SOP pembelajaran, penentuan kegiatan, anggaran, kebijakan dan strategi yang dirancang oleh kepala pengembangan bahasa dan pembantu direktur bidang pendidikan dan kurikulum . 2) pelaksanaan pengembangan bahasa Arab dilaksanakan 1 hari dalam satu minggu untuk kelas TECC yang didalamnya terdapat pembelajaran prcakapan bahasa arab dan kosa kata setiap harinya yang dilaksanakan setelah sholat dzuhur serta di sela-sela pembelajaran, dan program ditujukan kepada siswa/siswi dan pendidik. Kegiatan pengembangan bahasa Arab siswa/siswi dilaksanakan secara formal dan informal. Pengelompokan tugas perkelas yang dilaksanakan semester sekali hanya untuk kelas 6 saja. 3) evaluasi pengembangan bahasa Arab dilaksanakan secara formal dan informal. evaluasi formal hanya untuk daurah arabiyah melalui tes tertulis dan lisan sedangkan untuk informal hanya berupa laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan kegiatan. Rekomendasi: perlu ada kerja sama dengan murid menerapkan percakapan bahasa arab dasar yang terdapat siswa/siswi SD Islam Al-Anshar sehingga program bisa terlaksana dengan harapan tujuan tercapai secara maksimal

Efektivitas Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Menjaga Kelangsungan Usaha Koperasi Pasca Pandemi Covid-19

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam menjaga kelangsungan usaha koperasi pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kemampuan finansial masyarakat, termasuk koperasi, yang berdampak pada meningkatnya kredit macet, gangguan likuiditas, serta kesulitan koperasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. PKPU hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk menunda pembayaran dan menyusun rencana perdamaian guna menghindari kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan melalui analisis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta literatur dan yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPU cukup efektif sebagai upaya pencegahan kepailitan apabila koperasi masih memiliki prospek usaha dan mampu menyusun skema restrukturisasi yang rasional serta disetujui oleh kreditur. Efektivitasnya dipengaruhi oleh kondisi keuangan koperasi, kualitas tata kelola, serta itikad baik debitur dalam menjalankan kesepakatan. Penelitian ini juga menemukan adanya kelemahan normatif, seperti belum adanya batas maksimal jangka waktu pelunasan utang dalam rencana perdamaian yang telah dihomologasi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, PKPU dapat menjadi instrumen penyelamatan koperasi, tetapi bukan solusi yang bersifat mutlak, sehingga diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi untuk menjamin keberlanjutan usaha pasca pandemi.

Eksplorasi Motivasi Religius Dalam Memilih Produk Perbankan Syariah

Mariyatul Qibthiyah, M Daud Rhosyidy — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Fenomena bertambahnya ketertarikan masyarakat pada produk perbankan syariah mencerminkan perubahan pilihan keuangan yang tidak hanya dipengaruhi olehaspek ekonomi, tetapi juga aspek nilai-nilai religius. Namun demikan, tingkat adopsi perbankan syariah masih belum optimal, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam terkait faktor yang memengaruhi keputusan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi motivasi religius dalam mempengaruhi pilihanseseorang dalam memilih produk perbankan syariah serta mengidentifikasi kesenjangan antara sikap dan perilaku. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif terhadap 16 artikel ilmiah yang berkaitanpada periode 2016 - 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi religius berperan penting sebagai landasan nilai dalam membentuk preferensi seseorang, khususnya dalam menghindari riba serta memilih sistem keuangan yang sesuai prinsip syariah. Namun, religiusitas tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan faktor lain seperti persepsi, kepercayaan, kualitas layanan, pengalaman, dan kemudahan akses. Selain itu, ditemukan adanya gap antara sikap dan perilaku, di mana seseorang memiliki persepsi positif terhadap perbankan syariah tetapi belum sepenuhnya mengadopsinya. Dengan demikian, peningkatan adopsi perbankan syariah memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek religius dan faktor praktis.

Analisis Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an Di Ma’had Al-Badr Al-Islami Bogor

Fikri Abdullah, Rano Sukmantra — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis metode pembelajaran tahfidz Al-Qur'an yang diterapkan di Ma'had Al Badr Al Islami Bogor. Ma'had ini dikenal sebagai institusi pendidikan Islam yang fokus pada pengkaderan dai dan penghafal Al-Qur'an bersanad. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini mengkaji program unggulan Ma'had yang dikenal sebagai I'dad Al-Huffadz. Data dikumpulkan melalui penelusuran informasi publik dan rujukan literatur terkait manajemen pendidikan tahfidz. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ma'had Al Badr tidak secara spesifik mengikat pada satu metode tunggal yang dipatenkan, melainkan mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan beberapa teknik tahfidz tradisional yang efektif, seperti talaqqi (belajar langsung dari guru), simai (mendengar), tikrar (pengulangan), dan muraja'ah (pengulangan hafalan) dalam kurikulum yang terstruktur selama 3 hingga 4 tahun. Penekanan diberikan pada kualitas hafalan yang disertai pemahaman tajwid dan makhrajul huruf yang benar, serta pembentukan karakter Islami

Pengaruh Pemberian Reward Terhadap Motivasi Belajar Santr Tingkat SMA Ma’had Riyadhussholihiin Pandeglang

Tubagus Fauzul Adzim Hakim, Koko khoerudin — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya strategi pemberian reward dalam meningkatkan motivasi belajar santri di lingkungan pondok pesantren. Ma'had Riyadhussholihiin Pandeglang sebagai lembaga pendidikan Islam terakreditasi A telah menerapkan sistem penghargaan baik dalam bentuk akademik maupun non-akademik seperti kegiatan Musabaqoh Hifzhil Qur'an (MHQ). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian reward terhadap motivasi belajar santri serta sejauh mana kontribusinya dalam membentuk karakter dan kedisiplinan santri tingkat SMA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh santri tingkat SMA di Ma'had Riyadhussholihiin Pandeglang, dengan sampel sebanyak 35 orang yang diambil menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria santri yang telah mengikuti pembelajaran minimal satu semester dan pernah menerima reward. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner motivasi belajar, observasi, dan dokumentasi kegiatan MHQ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian reward memiliki peran penting dalam mendukung motivasi belajar santri. Distribusi responden yang merata di setiap tingkatan kelas (X.A, X.B, XI.A, XI.B, XI.C, XII.A, XII.B) masing-masing sebesar 14,3% menunjukkan bahwa sistem penghargaan dirasakan secara adil oleh seluruh santri. Sebanyak 85% santri menyatakan bahwa reward meningkatkan semangat belajar mereka, dengan indikator tertinggi pada semangat mengikuti pembelajaran (88%) dan keinginan menghafal Al-Qur'an (85%). Reward berfungsi sebagai penguatan positif yang efektif dalam membangkitkan semangat belajar, membentuk karakter disiplin, mengatasi kejenuhan belajar, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Reward non- material seperti pujian dan pengakuan publik terbukti memberikan dampak psikologis yang lebih bertahan lama dibandingkan reward material. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemberian reward yang konsisten, variatif, transparan, dan adil merupakan strategi yang tepat dalam meningkatkan motivasi belajar santri di Ma'had Riyadhussholihiin Pandeglang. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem penghargaan di lembaga pendidikan pesantren serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan desain eksperimental dan sampel yang lebih luas.

Strategi Guru Dalam Mengenalkan Batasan Aurat Dan Adab Berpakaian Islami Pada Anak Usia Dini Di Tkit Al-Hasan Kota Bangun

Ani Sri Mulyani, Tika Wulan Dari — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penanaman pemahaman mengenai adab berpakaian dan batasan aurat pada anak usia dini merupakan fondasi krusial bagi pembentukan identitas serta akhlak mereka. Fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi strategi yang diterapkan pendidik di TKIT Al-Hasan Kota Bangun dalam mengajarkan konsep tersebut. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah pustaka. Proses analisis data mencakup reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan yang divalidasi dengan triangulasi sumber. Temuan studi mengungkapkan bahwa strategi guru meliputi pemberian contoh nyata (keteladanan), pembiasaan rutin, serta penggunaan teknik belajar yang kreatif seperti bermain peran dan bercerita. Guru memberikan contoh berpakaian sesuai nilai Islam, membiasakan anak berpakaian rapi dan menutup aurat dalam kegiatan sehari-hari, serta menanamkan pemahaman bahwa berpakaian sopan merupakan bagian dari nilai spiritual dan identitas seorang muslim. Dalam pelaksanaannya, guru menghadapi kendala berupa perbedaan tingkat pemahaman anak dan latar belakang keluarga. Oleh karena itu, guru menerapkan pendekatan yang sabar dan konsisten melalui penjelasan sederhana, contoh konkret, serta komunikasi dengan orang tua agar pembiasaan berpakaian Islami dapat diterapkan secara berkelanjutan di sekolah maupun di rumah.

Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Lingkungan Multiaktivitas Di Pondok Pesantren As-Syafi’iyah

Rizky Ainun Soleh, Ahmad Zaeni Dahlan — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Riset ini mencoba membongkar persoalan pembelajaran bahasa Arab di Asrama Bahasa Arab Pondok Pesantren As-Syafi'iyah, tempat di mana santri menjalani aktivitas yang luar biasa padat. Bagaimana mereka dan para ustadz menghadapi tantangan belajar bahasa di tengah kesibukan akademik, sosial, dan keagamaan? Itulah yang ingin kami ungkap. Kami pakai pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus karena metode ini memungkinkan penggalian mendalam terhadap pengalaman nyata dan strategi adaptif yang muncul. Data dikumpulkan lewat wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Partisipannya: beberapa ustadz bahasa Arab, musyrif asrama dan santri yang dipilih secara purposive. Hasilnya? Ada tiga temuan besar. Pertama, lingkungan multiaktivitas ternyata benar-benar menekan. Waktu terbatas, beban kognitif santri tinggi. Kedua, muncul strategi kreatif seperti pembelajaran kontekstual yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari atau kolaborasi antar teman. Cara-cara ini cukup efektif menjaga praktik berbahasa tetap jalan. Ketiga, konsistensi penggunaan bahasa Arab masih jadi masalah serius. Banyak santri takut salah saat bicara, ditambah kurangnya dukungan sosial dari lingkungan. Temuan ini memperkuat relevansi Sociocultural Learning Theory dan Cognitive Load Theory dalam konteks pesantren, menegaskan bahwa pemerolehan bahasa sangat dipengaruhi interaksi sosial, budaya institusional, dan manajemen aktivitas. Secara praktis, kami merekomendasikan kebijakan manajemen waktu yang lebih humanistik dan pelatihan guru sebagai fasilitator. Riset selanjutnya bisa mengeksplorasi integrasi teknologi digital untuk memperkuat lingkungan berbahasa.

Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Religius Siswa Di Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nur

Hasbi Yusra, Aang Mahyani — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini didasari oleh pentingnya pembinaan karakter keagamaan pada peserta didik sejak tingkat pendidikan dasar sebagai fondasi utama untuk mengembangkan karakter dan moralitas anak. tenaga pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam mempunyai pendekatan strategis dalam proses ini melalui interaksi sehari-hari, pembentukan kebiasaan, dan keteladanan di lingkungan sekolah. Tujuan kajian yang dilaksanakan adalah untuk mengkaji peran pendidik aspek keislaman dalam mengembangkan karakter keagamaan yang dimiliki siswa di SD Islam Terpadu An-Nur Gemolong. Kajian ini menerapkan metode kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri atas satu tenaga pendidik mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam dan seorang wali kelas yang telah ditentukan secara purposive dan dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan melalui tahap penyederhanaan data, penyusunan data, serta perumusan kesimpulan.. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui adanya pengembangan karakter keagamaan peserta didik dilaksanakan secara menyeluruh melalui perpaduan pendidikan, kegiatan keagamaan, dan hubungan sosial di sekolah. Peran seorang guru adalah untuk menjadi pembimbing dalam hal-hal keagamaan, secara konsisten melaksanakan kegiatan keagamaan, dan mengajarkan adab dan akhlak mulia. Keberhasilan pengembangan karakter juga dipengaruhi oleh hubungan antara guru, wali kelas dan orang tua. Meskipun kendala yang timbul dari perbedaan karakteristik peserta didik dan dampak lingkungan eksternal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembelajaran kooperatif dan berkelanjutan untuk mengembangkan karakter keagamaan peserta didik.

Metode Menghafal Alqur’an Di Pondok Pesantren Nurussunnah Semarang

Belina Anggia Gustami, Abdullah Yusuf Hardono — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode menghafal Al-Qur’an yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurussunnah Semarang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Analisis data dengan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Nurussunnah Semarang dilaksanakan melalui metode tikrar (pengulangan), setoran hafalan kepada ustadz, dan muraja’ah harian maupun berkala. Metode tersebut dinilai efektif karena didukung oleh lingkungan pesantren yang kondusif, kedisiplinan jadwal, peran aktif ustadz, serta motivasi spiritual santri. Adapun faktor penghambat meliputi perbedaan kemampuan hafalan santri, kejenuhan dalam pengulangan, kelelahan fisik, dan kesulitan pada ayat-ayat tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode hafalan yang terstruktur dan konsisten mampu meningkatkan kualitas hafalan santri dan relevan untuk dikembangkan dalam pembelajaran tahfidz di pesantren

Konsep pendidikan islam menurut ulama salaf

Roy Hanafi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep pendidikan islam menururt ulama salaf. metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif dan menggunakan jenis pendekatan penelitian kepustakaan yang memuat teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. studi pustaka adalah tenik pengumpulan data dengan cara melakukan telaah buku, literatur, catatan dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penulisan literatur yang dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh dari teori dengan mengkaji buku-buku, artikel jurnal, yang berkaitan dengan konsep pendidikan islam menurut ulama salaf. sedangkan alat pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pengumpulan data dalam penelitian ke pustakaan pada umumnya. alat pengumpulan data ini berupa pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang terdiri dari sumber data sekunder dan sumber data primer dalam pendidikan secara umunya konsep pendidikan sangat penting dari tercapainya kualitas pendidikan yang baik terkhusus dalam pendidikan islam.

Konsep Tarbiyah Nabawiyah Dalam Pendidikan Anak Dan Remaja Berdasarkan Tahap Perkembangan Usia (0-15)

Istiana Juwita, Aang Mahyani — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pendidikan Islam menuntut pendekatan yang selaras dengan fitrah dan tahap perkembangan usia peserta didik. Fenomena ketimpangan moral dan kegagalan pembinaan karakter pada anak dan remaja menunjukkan adanya jarak antara praktik pendidikan kontemporer dan konsep tarbiyah Islam yang autentik. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep tarbiyah nabawiyah berbasis hadis dengan menekankan kesesuaian metode pendidikan terhadap tahap perkembangan anak dan remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Sumber data utama berupa hadis-hadis tarbawi yang relevan, didukung oleh syarah hadis serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis) untuk mengelompokkan hadis berdasarkan fase usia dan menarik makna pendidikan yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarbiyah Nabi Muhammad ﷺ disusun secara bertahap (tadarruj), memperhatikan kesiapan psikologis dan spiritual anak, serta menyeimbangkan aspek iman, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan pada fase usia dini menekankan kasih sayang dan pembentukan fitrah; fase kanak-kanak menekankan pembiasaan ibadah dan adab; fase remaja menekankan penguatan kontrol diri dan tauhid; sedangkan fase dewasa awal menekankan tanggung jawab syar‘i dan sosial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa tarbiyah nabawiyah memiliki landasan pedagogis yang sistematis dan relevan untuk dijadikan paradigma pengembangan pendidikan Islam kontemporer

Implementasi Pendidikan Akhlak Pada Siswa Kelas 2 Di Sekolah Dasar Swasta Islam Ulun Nuha Medan

Annisha Iftitha Simangunsong, Ediat Ediat — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pendidikan akhlak pada siswa kelas 2 SD Swasta Islam Ulun Nuha Medan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan hasil. Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif digunakan. Data diperoleh dari angket terhadap 28 siswa dan wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Hasil menunjukkan 57% siswa pada kategori baik, 39% cukup, dan 4% kurang. Perencanaan dilakukan melalui program pembiasaan, pelaksanaan melalui keteladanan guru dan kegiatan keagamaan, serta hasil terwujud dalam perubahan perilaku siswa yang positif. Implementasi Pendidikan akhlak berjalan cukup baik, namun perlu peningkatan pada beberapa aspek.

Fenomena Flexing di Media Sosial Sebagai Pemicu Kejahatan Ekonomi

Wanda Monica Putri Salsabilla Monica, M. Ellif Athallah PNR Ellif — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Fenomena flexing di media sosial semakin marak terjadi seiring dengan adanya perkembangan teknologi digital dan budaya masyarakat yang konsumtif. Flexing merupakan perilaku yang dapat memamerkan kekayaan, gaya hidup mewah, serta pencapaian material secara berlebihan tidak hanya berdampak pada aspek sosial-psikologis saja, melainkan dapat berpotensi dalam memicu kejahatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara fenomena flexing di media sosial dengan peningkatan kejahatan ekonomi dalam perspektif kriminologi kontemporer yang fokus pada wilayah Provinsi Lampung. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa paparan dalam konten flexing dapat memicu tekanan sosial, kecemburuan ekonomi, dan dorongan untuk mencapai standar hidup yang tidak realistis. Sehingga, dapat berpotensi untuk mendorong individu dalam melakukan tindakan secara ilegal, seperti penipuan, penggelapan, serta kejahatan yang berbasis digital. Dari perspektif kriminologi kontemporer, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori strain dan teori pembelajaran sosial, di mana individu terdorong melakukan kejahatan dikarenakan adanya kesenjangan antara aspirasi dan kemampuan secara aktual, dan pengaruh terhadap lingkungan digital yang dapat menormalisasikan perilaku yang konsumtif serta materialistik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya preventif melalui literasi digital, penguatan nilai sosial, dan pengawasan terhadap konten media sosial untuk meminimalisasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

Konstruksi Yuridis Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum dalam Hukum Dagang Indonesia

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

dominan dalam praktik perdagangan di Indonesia. Artikel ini mengkaji konstruksi yuridis PT sebagai badan usaha berbadan hukum dalam hukum dagang Indonesia. Pendekatan penelitian bersifat yuridis normatif dengan metode studi perundang-undangan dan konseptual. Kajian ini menekankan pengertian PT menurut UU No. 40 Tahun 2007, organ perseroan, prinsip pemisahan kekayaan (separate legal entity), dan status PT sebagai subjek hukum mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi yuridis PT memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha, menjamin keterpisahan hak dan kewajiban antara perseroan dan pemegang saham, serta membatasi tanggung jawab pemegang saham (limited liability). Namun, pengakuan sebagai subjek hukum mandiri tetap dapat ditembus melalui doktrin piercing the corporate veil apabila terjadi penyalahgunaan badan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan pemegang saham, dan perlindungan pihak ketiga.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Sengketa Pengalihan Fungsi Lahan Sawah Menjadi Kawasan Komersial DiKabupaten Buleleng

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan pengalihan fungsi lahan sawah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng, serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat pengalihan fungsi kahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, yaitu mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku (das sollen) dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan (das sein). Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan daerah, serta informasi dari instansi terkait dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan pembangunan kawasan komersial, faktor ekonomi masyarakat, serta rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lahan pertanian. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa pengalihan fungsi lahan sawah terdapat kendala berupa benturan kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan privat, persepsi masyarakat mengenai hak kepemilikan tanah yang dianggap mutlak, serta tekanan sosial dalam perubahan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Buleleng melakukan berbagai upaya, antara lain menampung aduan masyarakat, melakukan peninjauan lapangan, memediasi para pihak yang bersengketa, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna mengendalikan pengalihan fungsi lahan agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Interpretasi Masyarakat Lingkungan Ciwaru Masjid Terhadap Kehidupan Mahasiswa Kos FKIP Untirta

Rani Masni, Subhan Widiansyah, Stevany Afrizal, Rizki Setiawan — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Kehadiran mahasiswa kos di lingkungan sekitar kampus menimbulkan dinamika sosial yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kehidupan mahasiswa. Di Lingkungan Ciwaru Masjid RT 02 RW 08, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa hidup berdampingan dengan masyarakat yang masih kuat memegang norma sosial setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi masyarakat terhadap kehidupan mahasiswa kos FKIP Untirta di lingkungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan, yang terdiri dari empat informan utama (tokoh masyarakat, ketua RT, pemilik kos, dan warga setempat) serta dua informan pendukung (mahasiswa kos). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya memiliki pandangan positif terhadap mahasiswa. Mahasiswa dipandang sebagai individu terdidik yang berperilaku sopan serta memberikan kontribusi ekonomi bagi lingkungan sekitar. Namun, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosial kemasyarakatan masih dinilai terbatas. Interaksi antara mahasiswa dan masyarakat terjalin melalui penyesuaian perilaku dan penghormatan terhadap norma lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa interpretasi masyarakat terbentuk melalui konstruksi sosial dalam interaksi sehari-hari, sehingga menciptakan hubungan yang relatif harmonis meskipun masih terdapat jarak sosial.

Pengaruh Rotasi Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bidang Kesehatan Reproduksi Rsud Karawang

Muhammad Rafly, Suroso, Dwi Epty Hidayaty — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh rotasi kerja serta motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Bidang Kesehatan Reproduksi Rumah Sakit Umum Daerah Karawang (RSUD Karawang) sebagai dasar pengoptimalan sumber daya manusia di lingkungan rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, baik secara parsial maupun simultan. Secara simultan, nilai koefisien determinasi sebesar 93,6% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh rotasi kerja dan motivasi kerja, sedangkan sisanya sebesar 6,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua faktor tersebut memiliki peran yang sangat dominan dalam meningkatkan kinerja pegawai. Dengan demikian, rotasi kerja dan motivasi kerja menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas kerja, di mana motivasi kerja merupakan faktor yang paling dominan. Temuan ini memberikan implikasi bahwa manajemen perlu mengoptimalkan kebijakan rotasi kerja yang terencana serta meningkatkan motivasi kerja melalui lingkungan kerja yang kondusif dan sistem pengelolaan yang efektif

Upaya Guru Tahfidz Dalam Meningkatkan Kemampuan Hafalan Santri Di Pondok Pesantren Ibnu Majah

Abdulloh, Belina Anggia Gustami — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Program menghafal Al-Qur’an atau yang dikenal dengan istilah Tahfidzul Qur’an, saat ini sering menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh para santri di berbagai Lembaga Pendidikan khususnya di Pondok Pesantren Ibnu Majah. Di antara penyebab permasalahan yang sering muncul pada program tahfidzul Qur’an di Pondok Pesantren Ibnu Majah adalah kurangnya kualitas bacaan dan rendahnya kemampuan hafalan santri, serta diikuti dengan target hafalan yang tinggi. Maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari para santri dan juga guru tahfidz agar permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya apa saja yang dilakukan oleh guru tahfidz dalam meningkatkan kemampuan santri menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Ibnu Majah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian ini adalah guru tahfidz dan para santri di Pondok Pesantren Ibnu Majah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara secara mendalam kepada guru tahfidz dan santri Pondok Pesantren Ibnu Majah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan menghafal Al-Qur’an santri di Pondok Pesantren Ibnu Majah di antaranya sebagai berikut; 1) Membenarkan bacaan secara bertahap, 2) Memberikan contoh bacaan yang benar sesuai hukum-hukum tajwid, 3) Memperhatikan murojaah hafalan santri yang telah dihafal, 4) Memberikan motivasi kepada santri

Pengaruh Promosi Media Sosial dan Membership terhadap Pembelian Ulang dengan Persepsi Nilai sebagai Mediasi

Julian Johanna Kwok, Putu Purnama Dewi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Industri kebugaran menghadapi persaingan yang semakin ketat sehingga strategi pemasaran yang efektif diperlukan untuk mempertahankan anggota melalui pembelian ulang. Dalam konteks tersebut, persepsi nilai dipandang sebagai faktor kunci yang menjembatani stimulus pemasaran dengan keputusan perilaku konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh promosi media sosial dan penawaran membership terhadap keputusan pembelian ulang member Fitness Plus Sesetan dengan persepsi nilai sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap member aktif Fitness Plus Sesetan. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi media sosial tidak berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian ulang, namun berpengaruh signifikan terhadap persepsi nilai. Penawaran membership berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ulang serta terhadap persepsi nilai. Persepsi nilai terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ulang dan memediasi hubungan antara promosi media sosial serta penawaran membership terhadap keputusan pembelian ulang. Temuan ini menegaskan bahwa pembelian ulang lebih ditentukan oleh nilai yang dirasakan dibandingkan intensitas promosi semata.

Faktor Penentu Kesiapan Kerja Mahasiswa: Peran Kompetensi, Motivasi, dan Career Adaptability di Denpasar

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan dunia kerja di era digital menuntut mahasiswa memiliki kesiapan kerja yang tidak hanya didasarkan pada kemampuan akademik, tetapi juga kompetensi, motivasi, dan kemampuan adaptasi karier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengembangan kompetensi dan motivasi kerja terhadap kesiapan kerja dengan career adaptability sebagai variabel mediasi pada mahasiswa akhir di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 102 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja dan career adaptability. Motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja, namun berpengaruh signifikan terhadap career adaptability. Selanjutnya, career adaptability berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja dan mampu memediasi pengaruh pengembangan kompetensi terhadap kesiapan kerja, tetapi tidak mampu memediasi pengaruh motivasi kerja. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesiapan kerja mahasiswa lebih efektif dilakukan melalui penguatan kompetensi dan kemampuan adaptasi karier.

Pengaruh Quality of Work Life dan Occupational Stress terhadap Turnover Intention: Peran Mediasi Job Satisfaction

Wahyu Ramadhani, Ribhan — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Quality of Work Life (QWL) dan occupational stress terhadap turnover intention dengan Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Quality of Work Life (QWL) dan occupational stress terhadap turnover intention dengan job satisfaction sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap 157 karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Bandar Lampung dan dianalisis menggunakan SEM-AMOS. Hasil menunjukkan bahwa QWL berpengaruh negatif signifikan, sedangkan occupational stress berpengaruh positif signifikan terhadap turnover intention. Selain itu, job satisfaction memediasi secara parsial hubungan tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas kehidupan kerja dan pengelolaan stres kerja untuk menekan turnover intention.

Deepfake Pornografi dan Transformasi Kejahatan Siber di Era AI Generatif

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) generatif telah membawa perubahan besar dalam dunia digital. Dengan adanya kemajuan teknologi AI yang signifikan membawa berbagai dampak dalam pola kejahatan

siber. AI memungkinkan siapa saja untuk membuat konten seperti gambar atau video yang terlihat nyata, tanpa memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Akibatnya, kejahatan siber yang sebelumnya membutuhkan keterampilan khusus kini menjadi lebih mudah dilakukan hanya dengan akses terhadap teknologi. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul sebagai dampak dari kemajuan AI ini adalah deepfake pornografi, yaitu pembuatan konten pornografi dengan menggunakan wajah atau identitas seseorang tanpa izin.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kejahatan siber berubah di era AI generatif, bagaimana fenomena deepfake pornografi dalam perubahan tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap sistem hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI generatif telah mengubah struktur kejahatan siber dari yang berbasis keterampilan menjadi berbasis akses, sehingga jumlah pelaku berpotensi meningkat dan kejahatan menjadi lebih luas penyebarannya. Selain itu, hukum yang ada saat ini masih menghadapi kesulitan dalam mengatur dan menanggulangi kejahatan berbasis teknologi ini. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Pencegahan dan Penanganan Perundungan pada Mahasiswa dalam Perspektif PPKPT: Analisis Kasus Lintas Yuridiksi

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini membahas pencegahan dan penanganan perundungan (bullying) pada mahasiswa dalam perspektif Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), khususnya dalam kasus yang melibatkan lintas yuridiksi. Perundungan dipahami sebagai perilaku tidak menyenangkan yang disengaja, terjadi berulang, dan melibatkan ketimpangan kekuasaan yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum PPKPT sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, mengidentifikasi

bentuk-bentuk perundungan di lingkungan perguruan tinggi, serta mengkaji mekanisme penanganan dalam kasus lintas yurisdiksi yang melibatkan lebih dari satu kewenangan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung dengan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus lintas yurisdiksi memerlukan koordinasi antar perguruan tinggi dan aparat penegak hukum, dengan menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama. Selain itu, upaya pencegahan harus dilakukan melalui kebijakan kampus, edukasi, serta keterlibatan komunitas, termasuk lingkungan non-formal seperti gereja. Kesimpulannya, efektivitas PPKPT sangat bergantung pada akuntabilitas institusi, koordinasi lintas yurisdiksi, serta pendekatan yang berpusat pada korban guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.

Analisis Strategi Bisnis dengan Pendekatan Business Model Canvas

Ni Kadek Wenda Pramesti, RR. Erlina — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bisnis menggunakan pendekatan Business Model Canvas pada usaha roti Nadia Roti dan Mayang Sari Bakery di Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan Business Model Canvas, matriks IFE dan EFE, matriks IE, serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nadia Roti memperoleh nilai IFE sebesar 3,30 dan EFE sebesar 3,27, sedangkan Mayang Sari Bakery memperoleh nilai IFE sebesar 3,57 dan EFE sebesar 3,61, yang menempatkan kedua usaha pada Kuadran I matriks IE. Hal ini menunjukkan bahwa kedua usaha memiliki kondisi internal yang kuat dan peluang eksternal yang besar sehingga strategi yang tepat adalah strategi pertumbuhan dan pengembangan. Mayang Sari Bakery cenderung menerapkan strategi pertumbuhan yang terkendali melalui optimalisasi kualitas produk, penguatan hubungan pelanggan, inovasi produk, serta pemanfaatan media sosial. Sementara itu, Nadia Roti lebih mengarah pada strategi pertumbuhan agresif melalui ekspansi pasar, penguatan sumber daya manusia, dan pengembangan kemitraan. Perbedaan strategi ini mencerminkan karakteristik dan arah pengembangan masing-masing usaha dalam meningkatkan daya saing bisnis.

Analisis Pengaruh Kualitas Layanan dan Kemudahan Penggunaan BRImo terhadap Loyalitas Nasabah BRI

Hesti Wulandari, Mariyah Ulfah Ulfah, Muhammad Aril Aril — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini didorong oleh pertumbuhan yang cepat dalam layanan perbankan digital yang mewajibkan bank untuk terus memperbaiki kualitas pada layanan dan juga kemudahan penggunaan aplikasi BRImo agar dapat mempertahankan loyalitas nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kualitas layanan juga kemudahan dalam menggunakan aplikasi BRImo terhadap loyalitas nasabah di BRI. Metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi literatur (library research), yaitu dengan memanfaatkan data yang berasal dari jurnal ilmiah dan sumber referensi lainnya yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan pada loyalitas nasabah, terlihat dari bertambahnya kepuasan dan kepercayaan pengguna. Selain itu, kemudahan penggunaan aplikasi Brimo juga ikut memengaruhi loyalitas karena memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi. Secara keseluruhan, kualitas layanan serta kemudahan penggunaan memiliki peran yang penting dalam membentuk loyalitas dari nasabah, baik secara langsung atau melalui kepuasan sebagai perantara. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas layanan dan kemudahan dalam menggunakan aplikasi BRImo perlu terus dilakukan agar loyalitas nasabah dapat dipertahankan di tengah perkembangan layanan perbankan digital.

Urgensi Kesadaran Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Sindang Kabupaten Indramayu

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini menegaskan urgensi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko pernikahan dini di Desa Sindang, Kabupaten Indramayu, yang tidak dapat ditunda lagi. Walaupun undang-undang telah menetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun, praktik tersebut tetap marak karena faktor budaya, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya pemahaman masyarakat akan konsekuensi negatifnya. Analisis multidimensi menunjukkan bahwa pernikahan dini menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan fisik dan mental, seperti komplikasi kehamilan serta persalinan berisiko tinggi dan gangguan psikologis jangka panjang. Secara hukum, praktik ini melanggar peraturan yang ada serta merampas hak anak untuk berkembang secara optimal dan menentukan masa depannya. Selain itu, pernikahan dini menghambat kelanjutan pendidikan, sering menyebabkan putus sekolah dan penurunan literasi remaja. Meskipun akses teknologi di desa tersebut sudah memadai, pemanfaatannya untuk edukasi dan sosialisasi belum optimal. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini memerlukan strategi komprehensif dan terintegrasi, mencakup penegakan hukum yang tegas tapi persuasif, peningkatan mutu pendidikan, serta pengoptimalan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat, terutama generasi muda. Kolaborasi multipihak esensial untuk mengubah mindset masyarakat dan melindungi masa depan remaja dari dampak buruk pernikahan dini.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 64/Pdt/2022/PT SMG pada Sengketa Wanprestasi antara PT KNE Global Persada dan PT Supraniaga Nusantara

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan sengketa wanprestasi dalam praktik bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 64/Pdt/2022/PT SMG terkait sengketa wanprestasi antara PT KNE Global Persada dan PT Supraniaga Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan judicial case study, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim secara tepat menilai adanya hubungan hukum berupa perjanjian jual beli yang sah, pelaksanaan kewajiban oleh penggugat, serta kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Unsur-unsur wanprestasi terbukti terpenuhi berdasarkan alat bukti yang diajukan. Selain itu, hakim hanya mengabulkan tuntutan yang memiliki dasar hukum kuat, seperti pembayaran sisa utang dan bunga, serta menolak tuntutan yang tidak dapat dibuktikan secara konkret. Putusan pada tingkat banding dan kasasi menunjukkan konsistensi dalam penerapan hukum serta tidak adanya kekeliruan dalam penilaian fakta maupun norma hukum. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan prinsip hukum perdata dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN DI SD IT AL MUBAROK PALEMBANG

Nike Awaliyah Saputrie, M. Hasbi, Sri Eva Mislawaty — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini memiliki judul Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kependidikan di SD IT Al Mubarok Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan serta mengenali faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mengumpulkan data, digunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil studi menunjukkan bahwa strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan melalui penguatan keterampilan administrasi, pelaksanaan monitoring kinerja secara berkala, supervisi langsung, serta pembinaan disiplin kerja berbasis nilai-nilai Islami. Faktor-faktor yang mendukung meliputi tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, motivasi kerja tenaga kependidikan, dukungan yayasan dan lingkungan sekolah, serta kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat mencakup keterbatasan sarana tertentu, perbedaan motivasi individu, beban kerja, dan keterbatasan penguasaan teknologi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah telah memanfaatkan strategi yang tepat dan berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan sehingga berdampak positif terhadap mutu layanan pendidikan di sekolah.

Peran Modal Sosial sebagai Strategi Bertahan UMKM Kuliner di Cibiru Kota Bandung

Dinda Anisa, Willis Putri Salsabilla, Zahra Listianingsih, Sri Damayanti — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di tingkat lokal. Dalam praktiknya, keberlangsungan UMKM tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang melekat dalam aktivitas usaha. Salah satu bentuk strategi yang dapat digunakan dalam mempertahankan usaha adalah pemanfaatan modal sosial yang meliputi kepercayaan, jaringan sosial, dan norma sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial sebagai strategi bertahan UMKM kuliner di wilayah Cibiru Kota Bandung serta mengkaji dampaknya terhadap keberlangsungan usaha di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM kuliner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berperan penting dalam mendukung keberlangsungan UMKM kuliner. Kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen mampu meningkatkan loyalitas pelanggan, sementara jaringan sosial dimanfaatkan untuk memperoleh informasi, sumber daya, serta dukungan dalam menghadapi berbagai kendala usaha. Selain itu, norma sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat turut menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui hubungan yang harmonis antar pelaku usaha. Modal sosial juga berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan adaptasi pelaku UMKM terhadap perkembangan teknologi digital melalui pertukaran informasi dalam jaringan sosial. Dengan demikian, modal sosial dapat dipahami sebagai salah satu strategi yang efektif dalam mempertahankan keberlangsungan UMKM kuliner serta meningkatkan daya saing usaha di tengah perubahan ekonomi

Analisis Pergerakan Dan Pengaruh Harga Emas, Inflasi, Biaya Haji Serta Implikasinya Terhadap Keputusan Investasi Emas Bagi Calon Jamaah Haji Melalui Bank Syariah Indonesia Tahun 2022-2026

Izzah Afkarina, Fia Puji Lestari, Mohammad Mirza Pratama — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Studi ini meneliti pergerakan dan pengaruh harga emas, inflasi, dan biaya haji, serta implikasinya terhadap keputusan investasi emas bagi calon jamaah haji melalui Bank Syariah Indonesia Tahun 2022-2026. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel makroekonomi dan menilai sejauh mana investasi emas dapat efektif dalam perencanaan keuangan haji. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan elemen deskriptif dan asosiatif, berdasarkan data deret waktu sekunder yang dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dengan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga emas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya haji, artinya kenaikan harga emas diikuti oleh kenaikan biaya haji. Sementara itu, inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga emas, tetapi dengan hubungan negatif dan tingkat pengaruh yang lemah. Secara deskriptif, harga emas menunjukkan pola fluktuasi dengan tren meningkat, inflasi cenderung stabil, dan biaya haji mengalami peningkatan bertahap. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor makroekonomi berperan dalam membentuk keputusan investasi, meskipun tidak dominan. Implikasinya menegaskan bahwa investasi emas dapat menjadi instrumen yang relevan dalam persiapan dana haji karena stabilitasnya dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, strategi investasi yang optimal tidak dapat hanya mengandalkan emas strategi tersebut harus didukung oleh diversifikasi, perencanaan jangka panjang, dan pemantauan. Oleh karena itu, calon jamaah haji disarankan untuk menggabungkan investasi emas dengan tabungan haji dan instrumen syariah lainnya, serta membeli emas secara bertahap untuk meminimalkan risiko fluktuasi harga. Dengan cara ini, kesiapan keuangan haji dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Konsep Multikulturalisme: Definisi, Prinsip, Nilai-Nilai dan Tantangan Penerapan Dalam Masyarakat Multikultural

Amalia Syifakurnia, Widia Dwi Rahmawati, Hidayatul Kusna — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji tentang konsep multikulturalisme yang menekankan pada pengakuan, penghargaan, dan penerimaan terhadap keberagaman budaya dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman yang dimaksud meliputi perbedaan suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan nilai budaya yang menjadi kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. Sehingga, pemahaman yang mendalam mengenai konsep multikulturalisme sangat penting untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep multikulturalisme yang meliputi pengertian, prinsip-prinsip, nilai-nilai, serta tantangan dalam penerapannya di masyarakat multikultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Data diperoleh melalui berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang sesuai. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa multikulturalisme tidak hanya dipahami sebagai kondisi keberagaman budaya dalam masyarakat, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang menekankan kesetaraan, toleransi, penghormatan terhadap identitas budaya, serta dialog antarbudaya. Prinsip-prinsip tersebut berperan penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang inklusif dan harmonis. Namun demikian, penerapan multikulturalisme di kalangan masyarakat multikultural juga menghadapi berbagai tantangan seperti intoleransi, diskriminasi berbasis identitas, pengaruh globalisasi, serta perbedaan nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Maka, diperlukan upaya melalui pendidikan multikultural, kebijakan publik yang inklusif, serta penguatan dialog antarbudaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan saling menghargai dalam keberagaman

Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Nirwana — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas penerapan restorative justice terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan metode penelitian empiris dengan cakupan data primer yaitu wawancara dengan pihak yang terkait dan sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, internet, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah diterapkan dan berjalan secara efektif sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan adapun faktor faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan restorative justice yaitu faktor penegak hukum, faktor kultural hukum, faktor substansi hukum, serta faktor sarana dan prasarana. Rekomendasi atau saran yang diberikan oleh peneliti yaitu, perlu adanya pemahaman masyarakat tentang restorative justice harus di tingkatkan mulai dari konsep, tujuan, dan prosedur restorative justice terutama dalam perkara KDRT agar tidak disalahartikan sebagai pembebasan pelaku saja.

The Influence Of Buzz Marketing And Brand Image To Purchasing Decision On Consumer Of Azarine In Bandar Lampung

Cika Nandita Roesly, Satria Bangsawan, Nuzul Inas Nabila — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

This study aims to analyze the influence of buzz marketing and brand image on purchasing decisions of Azarine consumers in Bandar Lampung. The research employs a quantitative approach with data collected through questionnaires distributed to Azarine consumers. The data were analyzed using statistical methods to examine the relationships and effects among variables. The results show that buzz marketing has a significant influence on purchasing decisions. Consumers are highly exposed to product information through social media, influencer content, and online promotional activities, which increase awareness, stimulate discussions, and encourage purchasing decisions. Furthermore, brand image also has a significant effect on purchasing decisions. Azarine is perceived as a well-known skincare brand with a positive image, which enhances consumer confidence and reduces uncertainty regarding product quality and safety. Positive brand associations, such as recognition, uniqueness, and favorable public perception, play an important role in building consumer trust and shaping purchase preferences. Overall, both buzz marketing and brand image contribute to purchasing decisions. Buzz marketing functions to attract attention and stimulate interest, while brand image strengthens consumer confidence and reinforces the final decision to purchase. Therefore, the combination of effective buzz marketing strategies and a strong brand image is essential for Azarine to maintain and improve its competitive position in the cosmetic market in Bandar Lampung.

Peran Bimbingan Guru dalam Perkembangan Moral Anak di RA Maarif Al-Istiqamah Waitawar

Ani Sri Mulyani, Syukrani Najamuddin — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bimbingan guru dalam perkembangan moral anak di RA Ma’arif Al-Istiqamah Waitawar. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pendidikan usia dini sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter dan moral anak. Guru memiliki posisi strategis sebagai pendidik sekaligus pembimbing yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan sikap sopan santun sejak usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari guru, kepala sekolah, serta peserta didik di RA Ma’arif Al-Istiqamah Waitawar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan guru memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk perkembangan moral anak. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan, pembimbing, dan pengarah dalam kegiatan pembelajaran seharihari. Strategi yang digunakan meliputi pembiasaan perilaku positif, pemberian nasihat, keteladanan, serta penguatan melalui kegiatan keagamaan dan sosial. Faktor pendukung keberhasilan bimbingan moral meliputi lingkungan sekolah yang kondusif, keterlibatan orang tua, serta konsistensi guru dalam menerapkan nilai-nilai moral. Sementara itu, faktor penghambatnya antara lain perbedaan latar belakang keluarga dan tingkat pemahaman anak yang beragam. Kesimpulannya, bimbingan guru memiliki kontribusi penting dalam pembentukan karakter moral anak usia dini di RA Ma’arif AlIstiqamah Waitawar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara guru, sekolah, dan orang tua untuk mengoptimalkan perkembangan moral anak secara berkelanjutan

Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia: Studi 34 Provinsi Tahun 2019–2024

Nazwa Shihab, Arivina Ratih Yulihar Taher, Vitriyani Tri Purwaningsih — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Ketenagakerjaan memiliki kontribusi strategis meningkatkan perekonomian. Tetapi di Indonesia, daripada laki-laki, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuannya tergolong lebih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh rata-rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup perempuan, pengeluaran perkapita perempuan, perempuan yang mengakses internet, serta cuti melahirkan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP). Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel FEM selama 2019–2024 di 34 provinsi Indonesia. Hasilnya memperlihatkan bahwa angka harapan hidup perempuan, akses terhadap internet, serta kebijakan cuti melahirkan berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) secara positif signifikan. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah perempuan serta pengeluaran perkapita perempuan berpengaruh negatif signifikan.Secara keseluruhan, variabel terikat dalam model terbukti berpengaruh signifikan terhadap TPAKP dengan nilai koefisien determinasi 92,8%. Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia ketanagkerjaan tidak hanya dipengaruhi dari faktor modal manusia, tetapi juga dari keadaan ekonomi, akses teknologi, serta kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku. Oleh sebab itu, diperlukan perumusan kebijakan terintegrasi maupun berkelanjutan supaya mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja.

Menurunkan Prokrastinasi Akademik Siswa Melalui Konseling Kelompok Kognitif Behavioral dengan Teknik Restrukturisasi Kognitif

Yohanna Nadeak, Luh Putu Sri Lestari, Kade Sathya Gita Rismawan — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas konseling kelompok kognitif behavioral dengan teknik restrukturisasi kognitif dalam menurunkan prokrastinasi akademik siswa kelas X. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi experiment, yaitu pretest-posttest control group design. Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan konseling kelompok kognitif behavioral dengan teknik restrukturisasi kognitif dan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Instrumen yang digunakan adalah skala prokrastinasi akademik yang telah melalui uji validitas dan reliabilitas. Analisis data dilakukan menggunakan uji independent sample t-test dengan bantuan IBM Statistic SPSSi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan nilai signifikansi < 0,05. Selain itu, hasil perhitungan effect size menunjukkan nilai Cohen’s d sebesar 3,33 yang termasuk dalam kategori sangat besar. Temuan ini menunjukkan bahwa konseling kelompok kognitif behavioral dengan teknik restrukturisasi kognitif efektif dalam menurunkan prokrastinasi akademik siswa kelas X. Dengan demikian, layanan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif intervensi dalam membantu siswa mengurangi perilaku prokrastinasi akademik di sekolah.

Implementasi Pembentukan Karakter Islami Melalui Aktivitas Keagamaan Di PKBM Tunas Ilmu

Mishbahul Anam, Siti Novi Napisah — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan program unggulan pembentukan karakter Islami siswa melalui berbagai aktifitas keagamaan di PKBM Tunas Ilmu sebagai upaya mencegah krisis moral, membentengi siswa dari pengaruh negative globalisasi, serta mencetak generasi Muslim yang berakhlaq mulia. Fenomena ini penting dikaji karena mencerminkan peran lembaga pendidikan Islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter Islami kepada peserta didik. Penelitian ini untuk mengetahui proses dan bentuk pembentukan karakter Islami siswa melalui altivitas keagamaan yang diterapkan lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik untuk memperoleh gambaran factual mengenai kondisi dan gejala yang diteliti. Hasil penelitian menumjukam bahwa: (1) nilai karakter Islami yang terbentuk melalui aktivitas keagamaan meliputi ketaatan kepada Allah SWT, kecintaan terhadap ilmu, dan kedisiplinan; serta (2) program pembentukan karakter dilaksanakan melalui kegiatan tahfidz Al-Quran, shalat berjamaah, sholat dhuha, dan shadaqah. Temuan ini menegaskan bahwa aktivitas keagamaan berkontribusi signifikan dalam membentuk karakter Islami siswa secara konsisten dan berkelanjutan.

Efektifitas Pengaturan Sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam Kota Bengkulu Berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rtrw

Ana Ilmadan Sari, Heni Ananta Sari, Rego Bangkito, Desi Hafiza — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pengaturan sempadan sungai merupakan instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan lingkungan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf a Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan sempadan sungai telah memberikan kepastian hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dalam praktiknya belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan tersebut ditandai dengan masih ditemukannya pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengaturan tersebut meliputi aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, sarana pendukung, kesadaran hukum masyarakat, serta kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan

Analisis Fungsi Perlindungan Hukum dan Pentingnya Merek Dalam Hukum

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam kegiatan perdagangan sebagai tanda pembeda dan identitas produk di pasar. Selain memiliki nilai ekonomi, merek juga mengandung nilai hukum yang memberikan perlindungan bagi pemilik dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi perlindungan hukum terhadap merek serta menjelaskan pentingnya merek dalam sistem hukum sebagai sarana perlindungan hak dan kepentingan dalam kegiatan perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik melalui sistem first to file. Perlindungan ini memiliki fungsi preventif dalam mencegah pelanggaran serta fungsi represif melalui mekanisme penegakan hukum. Selain itu, merek berperan strategis dalam meningkatkan daya saing, menjaga reputasi usaha, dan melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang menyesatkan. Oleh karena itu, pendaftaran merek dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam menjamin kepastian hukum dan mendukung persaingan usaha yang sehat.

Aktivitas Wanita Dalam Masa Iddah Di Media Sosial Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Dan Perspektif Maqāṣid Syarīʿah

Fadil, Ahmad Zuhri Rangkuti — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji aktivitas wanita dalam masa iddah di media sosial ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 dan perspektif Maqāṣid Syarīah, dengan fokus pada lima maqāṣid pokok: ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl. Penelitian ini menggunakan metode library research (studi kepustakaan) dengan pendekatan yuridis-normatif, yang mengkaji dan menganalisis sumber-sumber primer berupa nash Al-Qur'an, hadis Nabi, kitab-kitab fikih klasik, peraturan perundang-undangan Indonesia, serta sumber-sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan fatwa ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI Pasal 170 menetapkan kewajiban masa berkabung bagi janda yang ditinggal mati suaminya dengan dua tujuan utama: penghormatan kepada almarhum dan kepastian nasab. Selain ketentuan pokok tersebut, wanita dalam masa iddah juga terikat pada pembatasan-pembatasan syariat yang bersifat komprehensif, meliputi larangan menikah, larangan menerima khitbah, larangan meninggalkan rumah kecuali karena dharurat, kewajiban ihdad (berkabung) yang mencakup larangan berhias, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian mencolok. Dari perspektif Maqāṣid Syarīah, aktivitas media sosial yang bersifat tabarruj (berhias berlebihan secara digital), mencari perhatian lawan jenis, menggunakan aplikasi perjodohan, atau menampilkan konten yang tidak mencerminkan kondisi berkabung. Penelitian ini menyimpulkan perlunya panduan komprehensif tentang iddah digital yang mengintegrasikan ketentuan normatif syariat dengan tantangan era media sosial.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Gadai Pada Pegadaian Cabang Thehok Jambi

Ria Puspita Sari, Rasito — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik akad gadai di Cabang Pegadaian Thehok Jambi dan meninjau kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Sebagai lembaga keuangan non-bank yang menyediakan jasa gadai, Pegadaian diwajibkan untuk mengoperasikan produknya sesuai dengan ketentuan syariah, khususnya mengenai struktur kontrak, penentuan biaya ujrah, dan mekanisme lelang agunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di Cabang Thehok Jambi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Akta gadai dilaksanakan melalui kombinasi rahn dan ijarah yang didokumentasikan dalam Surat Bukti Gadai (SBG), dengan ijab-qabul dilakukan secara tertulis dan transparan di hadapan nasabah; (2) Seluruh rukun rahn telah terpenuhi, termasuk rahin, murtahin, marhun, marhun bih, dan sighat; (3) Biaya ujrah dihitung berdasarkan nilai taksiran jaminan, bukan jumlah pinjaman, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002; (4) Mekanisme lelang dilakukan secara terbuka dan adil, dengan kelebihan hasil dikembalikan kepada pelanggan. Secara keseluruhan, praktik kontrak gadai di Pegadaian Thehok Jambi sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, meskipun beberapa aspek administratif masih berbingkai konvensional dan perlu penyesuaian lebih lanjut.

Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing dalam Praktik Perusahaan Pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Nadya Yesha Agustia, Fergie Natan N, Aldan Maulana Hamdani, Sylvia Setjoatmadja — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap perlindungan hukum pekerja alih daya (outsourcing) di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi, studi ini menelaah dampak dekonstruksi pembatasan jenis pekerjaan serta efektivitas doktrin joint liability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan dikotomi pekerjaan inti dan penunjang telah mengeskalasi fleksibilitas korporasi, namun secara substansial mendegradasi posisi tawar pekerja dan memicu risiko prekariat melalui normalisasi PKWT jangka panjang. Tantangan utama terletak pada ketidakharmonisan regulasi domestik dengan Konvensi ILO No. 158 dan No. 87, serta adanya ambiguitas prosedur eksekusi tanggung jawab renteng yang memicu disparitas putusan di Pengadilan Hubungan Industrial. Fenomena ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan terhadap sub-kontrak bertingkat dan ekosistem gig economy. Penelitian menyimpulkan perlunya rekonstruksi regulatif melalui revisi Permenaker No. 2 Tahun 2025, integrasi digitalisasi kontrak dengan e-BPJS, serta unifikasi yurisprudensi melalui Peraturan Mahkamah Agung. Reformasi ini krusial untuk menciptakan ekuilibrium antara efisiensi usaha dan keadilan substantif guna mewujudkan agenda kerja layak (decent work) pasca-implementasi rezim Omnibus Law.

Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan efektivitas penguatan regulasi sebagai instrumen akselerasi transformasi digital perbankan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi pada aspek tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko siber, dan perlindungan data pribadi merupakan investasi sosial-institusional yang krusial. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai batasan yuridis, tetapi sebagai enabler yang menyeimbangkan inovasi teknologi dengan prinsip kehati-hatian. Sinergi lintas otoritas antara BI, OJK, dan BSSN, serta penerapan kebijakan yang adaptif seperti regulatory sandbox, menjadi determinan utama dalam membangun kepercayaan publik dan daya saing ekonomi digital nasional. Dengan demikian, penguatan regulasi yang akomodatif dan terstruktur adalah prasyarat fundamental bagi transformasi digital perbankan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika perubahan teknologi yang cepat.

Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian hukum normatif ini mengevaluasi transformasi hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, dari akar kolonial hingga era digital. Fokus utama studi ini adalah menganalisis implikasi UU No. 40/2007 terhadap penguatan Good Corporate Governance (GCG) serta tantangan harmonisasi pasca-UU Cipta Kerja. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi, penelitian ini membedah mekanisme perlindungan pemegang saham minoritas dan pencegahan penyalahgunaan tanggung jawab terbatas (limited liability). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PT telah mengakselerasi maturasi GCG melalui institusionalisasi hak appraisal, tag-along, dan fiduciary duty direksi. Namun, simplifikasi regulasi dalam UU Cipta Kerja, seperti penghapusan modal dasar minimal, memicu risiko munculnya perusahaan cangkang (shell companies). Di sisi lain, Mahkamah Agung berperan restoratif dengan menerapkan doktrin piercing the corporate veil berdasarkan kriteria fraud, undercapitalization, dan commingling of assets guna menembus sekat badan hukum demi keadilan kreditor. Penelitian menyimpulkan perlunya reformasi berkelanjutan melalui unifikasi standar dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), serta penguatan perlindungan whistleblower. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum dan memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat bisnis ASEAN menuju visi Indonesia Emas 2045.

Strategi Guru Pai Dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Al-Qur’an Melalui Program Tahfidz Di Smpit Ibnu Abbas Klaten

Hamid al muksin, Rano Sukmantara — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi guru PAI dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Qur’an melalui program tahfidz di SMPIT Ibnu Abbas Klaten. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAI menerapkan berbagai strategi, antara lain talaqqi, tahsin, setoran hafalan berkala, dan muroja’ah terstruktur. Faktor pendukung meliputi lingkungan sekolah yang religius, dukungan orang tua, dan ketersediaan guru tahfidz yang kompeten. Adapun faktor penghambat di antaranya perbedaan kemampuan siswa, motivasi yang fluktuatif, dan keterbatasan waktu pembelajaran. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan efektif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hafalan siswa.

Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Islam

Salis Harisatu Sadiyah, Diana Marlin — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Akhlak atau moral merupakan aspek penting dalam islam. Bahkan Rosulullah shalallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait tujuan diutusnya beliau atas ummat ini,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق

Terjemahan: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” [H.R Bukhari]

Hadis di atas menunjukkan betapa agungnya kedudukan akhlak dalam islam, serta menunjukkan urgensinya dalam agama ini. Disisi lain, akhlak juga menjadi bagian penting dalam pendidikan, sebab ilmu tanpa akhlak diibaratkan seperti jasad tanpa ruh. Sehingga hanya pendidikan yang menanamkan akhlak sajalah yang dapat melahirkan manusia secara utuh (Al-Ghazali, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana konsep pendidikan akhlak dalam islam, dengan menjadikan Al Quran dan hadis sebagai rujukan utama, juga pandangan ulama ulama klasik sebagai penguat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka atau library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan akhlak merupakan bagian dari inti pendidikan islam, sebab ia bertujuan untuk membentuk insan yang kamil, melalui integrasi ilmu, iman dan amal (Al Ghazali, 2016 ; Ibn Taimiyyah, 2005). Metode pendidikan akhlak dalam islam meliputi keteladanan, pembiasaan, nasihat dan pengawasan yang hingga kini tetap relevan sebagai bekal dalam menghadapi tantangan moral di era perkembangan zaman

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam Menumbuhkan Kesadaran Eksistensial di TPQ Baitus Sa’adah

Dea Salsabila, Ediat Ediat — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pendidikan Agama Islam pada lembaga pembelajaran Al-Qur’an memiliki peran penting bukan hanya dalam membentuk pengetahuan keagamaan, tetapi juga dalam menumbuhkan kesadaran anak tentang makna ibadah, tanggung jawab diri, dan konsekuensi moral dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam menumbuhkan kesadaran eksistensial santri di TPQ Baitus Sa’adah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data penelitian difokuskan pada struktur pembelajaran, pembiasaan ibadah, evaluasi hafalan, kegiatan Islam tematik, dan praktik pembinaan adab yang dilaksanakan kepada santri usia 4-13 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di TPQ Baitus Sa’adah berlangsung secara sistematis melalui pembagian kelas Iqra’ dan Al-Qur’an sesuai kemampuan santri, pemberian materi Islam dasar secara bertahap, pembiasaan shalat dhuha dan shalat ashar berjamaah, ujian hafalan berkala, penyampaian kisah keteladanan, serta pemberian penghargaan sederhana. Praktik tersebut tidak hanya melatih keterampilan keagamaan yang bersifat teknis, tetapi juga membangun kesadaran santri bahwa belajar Al-Qur’an, beribadah, menjaga hafalan, dan beradab merupakan bagian dari komitmen pribadi di hadapan Allah. Dengan demikian, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di TPQ Baitus Sa’adah berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran eksistensial melalui pembelajaran terstruktur, pembiasaan, refleksi, dan internalisasi nilai.

Penerapan Model Pembelajaran Area dalam Meningkatkan Perkembangan Kognitif di Raudhatul Athfal Maarif Al Istiqamah Waitawar Polewali Mandar

Nur Devi Yusiawati Gumelar, Firta Tri Alfiani — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana model pembelajaran area diterapkan dalam upaya mengoptimalkan perkembangan kognitif anak usia dini, sekaligus mengungkap berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya di RA Maarif Al Istiqamah Waitawar Polewali Mandar. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan peserta didik sebagai subjek penelitian yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, sementara keabsahan data diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran area yang dilaksanakan secara sistematis melalui lima area, yaitu area balok, bermain peran, seni, matematika, dan sains, terbukti meningkatkan kemampuan kognitif anak secara signifikan, meliputi kemampuan mengenal konsep bilangan, mengelompokkan benda, memecahkan masalah, dan memahami hubungan sebab akibat. Faktor pendukung keberhasilan meliputi kompetensi guru, ketersediaan sarana prasarana, dukungan kepala sekolah, dan antusiasme peserta didik. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan jumlah guru pendamping, perbedaan kemampuan belajar peserta didik, dan keterbatasan waktu pembelajaran

Strategi Pembelajaran Dalam Mengembangkan Sikap Menghargai Multikultural Pada Peserta Didik

Rikha Maulidia, Lilis Mariyah Ulfah, Ahmad Manshur — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan sikap menghargai multikultural pada peserta didik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research), di mana data dikumpulkan melalui dokumentasi literatur akademik dari lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sikap multikultural memerlukan strategi pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual. Ditemukan keterkaitan erat antara strategi pembelajaran dengan empat pendekatan James A. Banks: strategi ceramah kontekstual untuk pendekatan kontribusi; cooperative learning untuk pendekatan aditif; role playing dan studi kasus untuk pendekatan transformasi; serta project-based learning (PjBL) untuk pendekatan aksi sosial. Implementasi strategi-strategi ini terbukti efektif dalam menanamkan nilai toleransi, empati, dan keadilan sosial, sehingga membentuk karakter peserta didik yang siap hidup harmonis dalam masyarakat majemuk.

Pertanggungjawaban Administratif dan Pidana dalam Penyalahgunaan Wewenang pada Kebijakan Ekonomi Daerah

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Artikel ini mengkaji pertanggungjawaban administratif dan pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah di Indonesia dengan fokus pada potensi tumpang tindih dan kriminalisasi kebijakan dalam rezim desentralisasi fiskal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis analisis terhadap UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Tipikor, KUHP Nasional baru, serta regulasi disiplin ASN dan mekanisme pengawasan internal-eksternal. Hasil menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah dimanifestasikan melalui misfeasance, malfeasance, dan nonfeasance dalam pengelolaan anggaran, pengadaan, perizinan, dan skema bantuan ekonomi yang berdampak pada kerugian keuangan daerah dan erosi kepercayaan publik. Pertanggungjawaban administratif menyediakan jalur korektif-preventif melalui sanksi disiplin dan pemulihan kerugian, sedangkan pertanggungjawaban pidana digunakan ketika terbukti adanya mens rea untuk memperkaya diri/pihak lain dan kerugian negara yang nyata. Analisis juga menemukan bahwa batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana kerap kabur sehingga memicu fenomena criminalization of policy dan efek jera negatif terhadap diskresi kebijakan yang sah. Kesimpulannya, sinkronisasi yang tegas antara hukum administrasi dan hukum pidana, penguatan desain pengawasan, serta pedoman penilaian diskresi yang jelas merupakan prasyarat untuk menegakkan akuntabilitas tanpa mematikan inovasi kebijakan ekonomi daerah

Kerangka Operasional Pendidikan Multikultural: Konsep dan Implementasinya dalam Mewujudkan Harmoni Keberagaman

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pendidikan multikultural merupakan pendekatan pendidikan yang bertujuan mengakui, menghargai, dan merespons keberagaman budaya, etnis, agama, dan latar belakang sosial peserta didik. Artikel ini membahas kerangka operasional pendidikan multikultural yang mencakup konsep dasar, dimensi, prinsip, serta implementasinya dalam mewujudkan harmoni di tengah keberagaman. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (library research), kajian ini menganalisis berbagai teori dan praktik pendidikan multikultural yang relevan dengan konteks Indonesia sebagai negara majemuk. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka operasional pendidikan multikultural meliputi lima dimensi utama menurut James Banks, yaitu: integrasi konten, konstruksi pengetahuan, pengurangan prasangka, pedagogi kesetaraan, dan pemberdayaan budaya sekolah. Implementasi kerangka ini di lembaga pendidikan Indonesia dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum inklusif, penerapan metode pembelajaran kooperatif, penciptaan lingkungan belajar yang ramah keberagaman, serta penguatan kompetensi multikultural pendidik. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, pendidikan multikultural yang terstruktur secara operasional mampu menjadi sarana efektif dalam membangun harmoni keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa.

Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 Mengenai Pedoman Pemberian Dispensasi Perkawinan

Dini Pepri Rahayu, Rosmidah, Pahlefi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Sebagai respons atas meningkatnya pengajuan dispensasi kawin, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai instrumen hukum untuk memperketat proses pemberian izin perkawinan di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural formal, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah diterapkan, namun secara substantif masih terdapat kesenjangan yang signifikan. Hakim tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan administratif yang diatur dalam Pasal 5 PERMA, khususnya mengenai kelengkapan identitas calon mempelai dan rekomendasi dari psikolog atau tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d PERMA. Pertimbangan hakim lebih didominasi aspek sosiologis dan moral keagamaan ketimbang analisis perlindungan anak yang komprehensif. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum, tidak terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta berpotensi melegitimasi praktik perkawinan di bawah umur. Diperlukan penerapan PERMA secara konsisten dan substantif untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Memelihara Satwa Yang Dilindungi

Komang Evi Triana, Made Sugi Hartono, I Nengah Suastika — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistem. Satwa dilindungi memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas lingkungan, sehingga keberadaannya harus dijaga dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk pemeliharaan ilegal oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada ketentuan hukum konservasi yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dengan demikian, pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan memelihara satwa dilindungi tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriminalisasi Nikah Siri dalam KUHP Baru: antara Panik Administrasi, Kepastian Hukum, dan Maqashid Syariah

Muhammad Abdullah, Sarwo Waskito — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa perubahan mendasar dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, khususnya melalui Pasal 412 yang mengkriminalisasi kohabitasi (hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan). Kebijakan ini menempatkan pasangan nikah siri yang secara Syar'i sah namun tidak tercatat dalam kerentanan hukum. Studi ini hadir untuk menelaah bagaimana kebijakan kriminalisasi dibentuk dan dirumuskan dalam KUHP yang baru, khususnya yang berkaitan dengan praktik nikah siri, sekaligus melihat dampak nyatanya terhadap upaya perlindungan institusi perkawinan, baik jika dikaji dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun dari kacamata hukum Islam. Secara metodologis, kajian ini berpijak pada pendekatan hukum normatif, dengan mengandalkan dua jalur utama: penelaahan terhadap peraturan-undangan yang relevan serta pendekatan konseptual untuk membangun kerangka pemahaman yang lebih mendalam, didukung data empiris awal tahun 2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan Pasal 412 menciptakan “kriminalisasi administratif” yang memicu terjadinya fenomena “panik administrasi” berupa penyiaran permohonan itsbat nikah, serta mendistorsi sebagai asas kepastian hukum dan memperlemah perlindungan perempuan dan anak. Dalam perspektif hukum Islam, pengujian dengan instrumen empat maqashid al-Syāṭibī membuktikan bahwa kebijakan ini tidak sejalan dengan tujuan syariat karena menghilangkan 'illat pokok pernikahan (perlindungan keturunan dan kehormatan) serta menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Kajian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional dengan menawarkan pendekatan administratif-fasilitatif sebagai alternatif dari pendekatan pidana-punitif.

Implementasi Pembelajaran Tata Cara Shalat Sesuai Sunnah Nabi dalam Meningkatkan Kualitas Shalat Siswa Kelas VII Mts Sabilunnajah

Belina Anggia Gustami, Abdurrozzaq Bin Bejo Basuki — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara kebiasaan pelaksanaan shalat dengan kualitas shalat siswa yang belum sepenuhnya memenuhi tuntunan sunnah Nabi ﷺ. Meskipun para siswa telah rutin melaksanakan shalat, masih ditemukan kekurangan pada aspek gerakan, bacaan, serta tuma’ninah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembelajaran tata cara shalat sesuai sunnah Nabi ﷺ serta pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas shalat siswa kelas VII di MTs Sabilunnajah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian terdiri atas guru fiqih, siswa, serta pihak-pihak terkait di lingkungan madrasah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran tata cara shalat dilakukan dengan mengombinasikan penyampaian materi secara teoritis dan praktik langsung melalui metode demonstrasi. Selain itu, pembiasaan shalat berjamaah di lingkungan pesantren menjadi faktor utama yang mendukung terbentuknya rutinitas ibadah siswa. Meskipun demikian, kualitas shalat siswa masih menunjukkan variasi, di mana sebagian siswa telah mampu melaksanakan shalat sesuai tuntunan sunnah, sementara sebagian lainnya masih memerlukan pembinaan lebih lanjut, terutama dalam aspek ketepatan gerakan, bacaan dan tuma’ninah

Kedudukan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh dan Hukum Positif: Studi Berbasis Kearifan Lokal Mandailing Natal

Budi Santoso — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan istri dalam rumah tangga berdasarkan perspektif fiqh Islam, hukum positif Indonesia, dan kearifan lokal masyarakat Mandailing Natal. Permasalahan kedudukan istri sering memunculkan perbedaan penafsiran antara norma keagamaan, ketentuan hukum negara, dan praktik sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kearifan lokal, dengan sumber data berupa Al-Qur’an, hadis, literatur fiqh, serta peraturan perundang-undangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fiqh, kedudukan istri bersifat mulia dengan hak dan kewajiban yang proporsional dalam kerangka qiwāmah sebagai tanggung jawab, bukan dominasi. Hukum positif Indonesia menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri, sedangkan kearifan lokal Mandailing Natal melalui sistem dalihan na tolu menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dan strategis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga perspektif tersebut memiliki titik temu pada nilai keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan, sehingga diperlukan pendekatan integratif untuk membangun relasi rumah tangga yang adil dan berkelanjutan.

Pengaruh Kegiatan Mozaik Terhadap Kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini Menggunakan Desain One-Group Pretest-Posttest di RA Imam Ibnu Katsir

Nur Devi Yusiawati Gumelar, Nurasikin Nurasikin — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kegiatan mozaik terhadap kemampuan motorik halus pada anak usia dini (4-6 Tahun) di RA Imam Ibnu Katsir, Sabanar Lama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain one group pretest-posttest. Subjek penelitian berjumlah 16 anak yang terdiri dari 9 anak laki-laki dan 7 anak perempuan berusia 5-6 tahun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terstruktur menggunakan lembar pengamatan yang telah divalidasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan rata-rata gain score sebesar 29,83% pada kemampuan motorik halus anak. Hasil uji Paired Sample t-test memperoleh nilai t-hitung = 6,80 dengan nilai signifikansi p = 0,001 (p < 0,05), sehingga H₀ ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan mozaik berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan motorik halus anak usia dini.

Transformasi Kurikulum Pesantren Tahfidzul Qur’an Imam Syaukani dalam Menjawab Tantangan Pendidikan Modern

Andi Febrianto, Mukarom Mukarom — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini di lakukan bertujuan untuk menganalisis bagaima proses transformasi kurikulum di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an IMAM SYAUKANI demangan, sambi, Boyolali ini sebagai sebuah Respon dalam suatu dinamika dan tuntutan Pendidikan modern. Sebagaimana yang kita ketahui transformasi kurikulum menjadi sebuah Langkah yang sangat strategis dalam menjaga Relevansi pesantren ditengah perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan globalisasi tanpa harus mengabaikan nilai-nilai dasar dalam Pendidikan islam. Adapun metode yang kami gunakan adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi komunikasi. Dan hasil penelitian yang kami lakukan menunjukkan bahwa pesantren ini telah melakukan inovasi kurikulum melalui integrasi antara system tahfidz tradisional dengan kurikulum umum yang berbasis kompetensi walaupun dalam penerapannya masih banyak kekurangan dan hal-hal yang belum terlaksana disebabkan masih minimnya pengetahuan, kurangnya pelatihan, fasilitas dan dukungan dari bebagai pihak. Adapun upaya transformasi yang dilakukan adalah penguatan visi Pendidikan integrative, penerapan media dan teknologi digital dalam sebuah proses pembelajaran, serta meningkatkan kapasitas dari setiap guru dalam pedagogi kontemporer. Implementasi transformasi ini berhasil menciptakan lingkungan Pendidikan yang adaptif, kreatif dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat modern, sekaligus mempertahankan karakter ciri khas dari pesantren. Penelitian yang kami laukakan ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara pesantren, Lembaga pendididkan formal dan pemangku kebijakan untuk mendukung keberlanjutan kurikulum integrative yang berorientasi untuk membentuk santri atau murid yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Pengaruh Metode Talaqqi terhadap Peningkatan Kualitas Hafalan Santri di Pondok Tahfidz Almadina Majalengka

Khodijah Ahmad, Imas Masripah — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perbedaan antara kuantitas dan kualitas hafalan Al-Qur’an masih sering dijumpai dalam pembelajaran tah-fidz, khususnya ketika santri mampu menambah jumlah hafalan tetapi masih mengalami kesalahan bacaan saat muroja’ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh metode talaqqi dalam meningkatkan kuali-tas hafalan santri yang mencakup ketepatan makhraj, penerapan tajwid, kelancaran bacaan, dan kestabilan hafalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain one group pretest–posttest ter-hadap 30 santri tingkat menengah yang dipilih secara purposive. Data diperoleh melalui tes hafalan dan lem-bar observasi, kemudian dianalisis menggunakan uji paired samples t-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata hafalan santri dari 72,9 pada pretest menjadi 86,2 pada posttest. Hasil uji statistik menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan (p < 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa metode talaqqi berperan penting dalam meningkatkan kualitas hafalan santri.

Upaya Hukum Penggugat Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Pada Perkara Merek Jack Daniel’s

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini menganalisis putusan perkara Jack Daniel's versus Jackstar yang diputus dengan amar niet ontvankelijke verklaard (gugatan tidak dapat diterima) karena alasan obscuur libel (gugatan kabur). Permasalahan yang dikaji yaitu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak penggugat terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh penggugat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh penggugat meliputi tiga opsi: pertama, mengajukan kasasi; kedua, mengajukan peninjauan kembali apabila memenuhi syarat khusus; dan ketiga, mengajukan gugatan baru yang telah diperbaiki dengan menyusun posita yang jelas, rinci, dan spesifik.

Kata Kunci: Obscuur Libel, Putusan Tidak Dapat Diterima, Sengketa Merek, Upaya Hukum

Kriminalisasi Guru Dalam Pendisplinan Siswa; Analisis Yuridis Penyelesaian Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice

Rahman, Marni Arlina, Muhammad Lufti, Fitri Rahayu, Muhammad Syahlan Samosir — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Kriminalisasi dalam praktik pendisplinan siswa menjadi isu yang semakin mendapat perhatian, terutama ketika tindakan yang dilakukan oleh tenaga pendidik berujung pada proses hukum. Kasus Tri Wulansari menjadi salah satu contoh konkret yang memunculkan perdebatan mengenai batas antara tindakan disipliner dan perbuatan pidana. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis fenomena kriminalisasi dalam pendisplinan siswa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif .metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap perundang-undangan, doktrin hukum serta putusan terkait kasus yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan hukum pidana terhadap tindakan pendisplinan yang seharusnya masih berada dalam koridor pembinaan. pendekatan keadilan restoratif menawarkan solusi dengan menekankan pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat, tanpa mengabaikan aspek perlindungan terhadap anak. kesimpulannya, penerapan keadilan restoratif dalam kasus pendisplinan siswa dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih proporsional dan berkeadilan. diperlukan kejelasan regulasi dan pedoman bagi tenaga pendidik agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap tindakan yang dilakukan dalam rangka mendidik, serta untuk menjamin perlindungan hak anak secara seimbang.

Pengaruh Model Pembelajaran Realistic Mathematics Education Berbantuan PhET Simulation Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa

Dina Meryarta Galingging, I Nyoman Budayana, Nengah Suparta — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya penerapan pembelajaran yang mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata dan media pembelajaran interaktif, sehingga berdampak pada rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang dibelajarkan dengan model RME berbantuan PhET Simulation, model RME, dan pembelajaran konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu (quasi experimental) dengan desain post-test only control group design. Populasi penelitian ini mencakup seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 6 Singaraja pada tahun ajaran 2025/2026 yang terdiri atas 11 kelas dengan total siswa 398 orang. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik cluster random sampling, sehingga terpilih tiga kelas sebagai sampel, kelas eksperimen berjumlah 35 siswa, sedangkan kelas pembanding dan kelas kontrol masing – masing berjumlah 36 siswa. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian sebanyak 5 butir soal untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji ANAVA Satu Jalur dengan taraf signifikansi 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Rata-rata nilai post-test yang diperoleh kelas eksperimen sebesar 68, rata-rata nilai post-test yang diperoleh kelas pembanding sebesar 67,50, sedangkan pada kelas kontrol memperoleh rata-rata nilai post-test sebesar 58,14. Hasil uji lanjut Scheffe menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol serta antara kelas pembanding dan kelas kontrol, sedangkan antara kelas eksperimen dan kelas pembanding tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Artinya, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada kelas eksperimen dan kelas pembanding tidak berbeda secara signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran RME berbantuan PhET Simulation dan model RME lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.

Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Identitas Remaja Muslim Di Pondok Pesantren Ar Royyan Al-Islamy Bekasi

Belina Anggia Gustami, Abdillah Baihaqi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan mengkaji kontribusi Pendidikan Agama Islam (Islamic Religious Education) terhadap konstruksi identitas santri remaja Muslim di Pondok Pesantren Ar Royyan Al-Islamy, Bekasi, dengan fokus pada dimensi spiritual, moral, dan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis case study tunggal, data dikumpulkan dari 20 santri berusia 13–18 tahun melalui in-depth interview, participant observation, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan thematic analysis berbantuan NVivo 12. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa internalisasi ajaran Islam melalui mekanisme pembiasaan, keteladanan, dan penguatan komunitas secara konsisten membentuk identitas santri yang kokoh dan adaptif di tengah tekanan globalisasi. Kendati demikian, keterbatasan literasi digital dalam kurikulum pesantren dan dominasi metode pembelajaran teacher-centered teridentifikasi sebagai hambatan utama yang mengurangi efektivitas proses tersebut. Temuan ini menegaskan urgensi pembaruan kurikulum pesantren yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kompetensi literasi digital secara seimbang dan berkelanjutan

Analisis Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Peningkatan Hafalan Al-Qur’an Siswa di Sekolah Maktab Ibnu Khaldun

Nur Afni Lbs, Rizal Saepulloh Herawan — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi peningkatan hafalan Al-Qur’an siswa di Sekolah Maktab Ibnu Khaldun. Aspek yang dikaji meliputi peran guru dalam penyusunan jadwal hafalan dan murojaah, kerja sama antara orang tua dan guru, metode hafalan, serta motivasi siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan jadwal yang terstruktur, kerja sama orang tua dan guru, penerapan metode hafalan yang sesuai, serta motivasi siswa berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan konsistensi hafalan Al-Qur’an siswa

The Effect of Brand Image on Consumer Satisfaction with Evelio Brand Bottled Water

Maria K.A Rinda, Yeheskial Nggandung, Fernando Saragih — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Distribusi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen terhadap air minum dalam kemasan (AMDK) merek Evelio di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana. Persaingan yang ketat dalam pasar AMDK serta tren penurunan penjualan Evelio dari tahun 2019 hingga 2023 yang mengindikasikan rendahnya kepuasan pelanggan menjadi dasar penelitian ini.

Penelitian ini berfokus pada empat faktor, yaitu kualitas produk, citra merek, harga, dan distribusi, karena mahasiswa sebagai konsumen kritis cenderung mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dalam pengambilan keputusan pembelian. Penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik survei dan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel. Sebanyak 219 responden dipilih secara acak sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan citra merek berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, di mana citra merek yang kuat dan kualitas produk yang tinggi mampu meningkatkan pengalaman berbelanja mahasiswa. Harga yang dianggap sesuai dengan manfaat serta saluran distribusi yang mudah diakses juga memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan. Secara simultan, keempat faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan Evelio. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas produk, penguatan citra merek, penetapan harga yang kompetitif, serta penyediaan distribusi yang efektif dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam kajian perilaku konsumen dan pemasaran, serta sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan Evelio.

Kedudukan Hukum Putusan Arbitrase dalam Perkara Kepailitan: Analisis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perjanjian yang Memuat Klausul Arbitrase.

Chetrine Br Meliala, Adhitya Miasa Sengaji, Yulia Kusuma Wardani, Rohaini — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pertumbuhan aktivitas bisnis di era globalisasi menuntut mekanisme penyelesaian penyelesaian yang cepat, efisien, dan rahasia, yang sering kali diakomodasi melalui klausul arbitrase. Namun dinamika hukum muncul ketika terjadi benturan kompetensi absolut antara lembaga arbitrase dan Pengadilan Niaga saat salah satu pihak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum klausul arbitrase terhadap permohonan PKPU serta kekuatan eksekutorial putusan arbitrase sebagai dasar tagihan kreditor dalam proses restrukturisasi utang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul arbitrase merupakan penghalang mutlak bagi Pengadilan Niaga untuk pemeriksaan utang yang sifatnya masih menjadi jaminan materiil karena belum memenuhi syarat pembuktian sederhana. Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial yang sempurna sebagai dasar tagihan PKPU selama memenuhi persyaratan pendaftaran formal dan tidak sedang dalam proses pembatalan. Kepastian hukum dapat dicapai apabila Pengadilan Niaga menerapkan prinsip judicial Restraint dengan memberikan ruang bagi lembaga arbitrase untuk menetapkan jumlah utang yang pasti sebelum proses kepailitan dijalankan.

Analisis Adaptasi Pedagang Kue Tradisional Terhadap Produk Makanan Modern Di Pasar Mingguan Manglayang

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan ekonomi dan globalisasi mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat, khususnya dalam preferensi terhadap produk makanan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya minat terhadap kue tradisional di tengah maraknya produk makanan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk adaptasi pedagang kue tradisional dalam menghadapi persaingan dengan produk makanan modern di pasar mingguan Manglayang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, melalui teknik observasi dan wawancara mendalam terhadap pedagang dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan daya saing antara kue tradisional dan makanan modern yang dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup dan preferensi konsumen. Kue tradisional dinilai kurang praktis dan kurang menarik secara visual dibandingkan produk modern, sehingga berdampak pada penurunan jumlah pembeli dan ketidakstabilan pendapatan pedagang. Meskipun demikian, kue tradisional masih memiliki daya tarik dari segi rasa autentik dan nilai budaya. Pedagang melakukan berbagai strategi adaptasi, seperti inovasi kemasan, variasi produk, serta mempertahankan kualitas dan nilai tradisional. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, fenomena ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi melekat pada hubungan sosial dan budaya (embeddedness). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha kue tradisional bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam mengintegrasikan nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi.

Perubahan Pola Konsumsi Mahasiswa Akibat Penggunaan Paylater Dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi

Yashinta Fadhilah, Tia Lestiya Suwandi, Siti Mujamilah, Sri Damayanti — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pola konsumsi mahasiswa akibat penggunaan layanan paylater dalam perspektif sosiologi ekonomi. Metode yang digunakan adalah kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Kerangka teoritis yang digunakan mencakup konsep embeddedness Karl Polanyi, teori masyarakat konsumsi Jean Baudrillard, serta konsep habitus dan kapital simbolik Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paylater tidak hanya mengubah cara mahasiswa bertransaksi, tetapi juga mengonstruksi ulang makna konsumsi sebagai arena pembentukan identitas sosial dan reproduksi hierarki dalam komunitas kampus. Normalisasi utang digital yang didorong oleh tekanan sebaya dan budaya media sosial mereproduksi habitus konsumtif yang berpotensi berdampak negatif pada kesehatan finansial jangka panjang mahasiswa. Penelitian ini merekomendasikan intervensi holistik melalui penguatan literasi keuangan, regulasi platform BNPL, dan pendidikan kesadaran kritis di lingkungan perguruan tinggi.

Pembentukan Karakter Religius Melalui Program Tahfidz Al-Qur’an Di Smpit Ash Shohwah Kabupaten Berau

Muhammad Idris, Taufiq Fauzan Ginanjar — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembentukan karakter religius melalui program Tahfidz Al-Qur’an di SMPIT Ash Shohwah Kabupaten Berau. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas VII reguler yang berasal dari SD Negeri dengan karakter religius yang belum terbentuk. Fokus penelitian diarahkan pada strategi pelaksanaan program tahfidz, nilai-nilai religius yang dikembangkan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan karakter religius peserta didik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara efektif dengan model Miles dan Huberman.

Pengaruh Nilai Tukar,Inflasi,Dan Suku Bunga Terhadap Kinerja Reksa Dana Di Indonesia

Reyfaldy Jumeston Sitorus, Nandang, Rengga Madya Pranata — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi determinasi indikator makroekonomi yang mencakup fluktuasi kurs mata uang, laju inflasi, serta tingkat suku bunga terhadap capaian kinerja portofolio reksa dana syariah di Indonesia sepanjang rentang pengamatan 2016–2024. Pemilihan objek studi didasarkan pada karakteristik unik instrumen syariah yang dikelola tanpa unsur riba, namun secara empiris tetap terekspos oleh risiko sistematis akibat instabilitas pasar. Melalui kerangka metode kuantitatif berdesain kausalitas-asosiatif, riset ini mengekstraksi 1.080 sampel observasi bulanan secara purposive dari basis data publikasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prosedur pengujian hipotesis dieksekusi memanfaatkan model regresi linear berganda via piranti lunak SPSS, pasca-terverifikasinya seluruh postulat asumsi klasik. Pembuktian statistik memaparkan adanya pengaruh simultan yang solid dari ketiga parameter moneter tersebut terhadap kinerja reksa dana. Namun pada telaah parsial, depresiasi nilai tukar dan eskalasi inflasi terkonfirmasi menggerus tingkat imbal hasil secara signifikan (berpengaruh negatif), berbanding terbalik dengan instrumen suku bunga yang terbukti nir-dampak. Fenomena ini secara fundamental mengukuhkan resiliensi aset syariah terhadap kebijakan bunga acuan, sekaligus menawarkan rujukan taktis bagi para manajer investasi maupun investor dalam merumuskan skema mitigasi risiko portofolio.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar

Muh. Ilham Syamsur, M Yusuf Alfian Rendra Anggoro Kr, Andi Risfan Rizaldi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam gaya kepemimpinan pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, khususnya kecenderungan gaya kepemimpinan yang bersifat otoriter serta kurangnya komunikasi efektif antara pimpinan dan pegawai. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakjelasan tugas, kurangnya dukungan, serta berdampak pada menurunnya kinerja pegawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada instansi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan teknik statistik seperti uji validitas, reliabilitas, serta regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Gaya kepemimpinan yang efektif, terutama yang komunikatif dan partisipatif, mampu meningkatkan kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, serta kerja sama pegawai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbaikan gaya kepemimpinan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai dan keberhasilan organisasi.

Bitcoin Sebagai Objek Perikatan Dalam Kontrak Internasional

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi digital telah mendorong penggunaan Bitcoin dalam berbagai transaksi bisnis internasional, termasuk sebagai metode pembayaran dalam kontrak lintas negara. Namun, penggunaan Bitcoin dalam hubungan kontraktual internasional menimbulkan persoalan hukum perdata, khususnya terkait kedudukannya sebagai objek perikatan dan pemenuhan syarat sah perjanjian. Hingga saat ini, hukum perdata konvensional belum secara eksplisit mengatur Bitcoin sebagai objek perikatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang menggunakannya dalam kontrak bisnis internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Bitcoin sebagai objek perikatan dalam kontrak internasional serta mengkaji pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan terkait aset kripto, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin dapat dikualifikasikan sebagai objek perikatan dalam bentuk prestasi pembayaran karena memiliki nilai ekonomis dan dapat dipertukarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, meskipun tidak dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah dalam hukum positif Indonesia. Lebih lanjut, penggunaan Bitcoin dalam kontrak internasional tetap dapat memenuhi syarat sah perjanjian, sepanjang terdapat kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek perjanjian yang jelas, serta sebab yang halal. Namun demikian, volatilitas nilai Bitcoin dan perbedaan pengaturan hukum antar negara berpotensi menimbulkan risiko hukum dalam pelaksanaan perikatan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausula kontraktual yang tegas serta penguatan konstruksi hukum perdata untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi internasional berbasis Bitcoin.

Inovasi Pelayanan Berbasis Digital Dalam Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tanjung Balai Karimun

Putri Rosita Agustin, Azmi Azmi, Roli Sambuardi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji implementasi inovasi pelayanan berbasis digital dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun melalui aplikasi M-Paspor. Aplikasi ini diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengganti sistem APAPO dengan tujuan menyederhanakan proses permohonan paspor secara daring. Dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menggunakan teori inovasi pelayanan publik Dwiyanto yang mencakup tiga dimensi: efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Temuan menunjukkan M-Paspor telah meningkatkan fleksibilitas penjadwalan, transparansi data, dan manajemen antrean, namun implementasi masih menghadapi kendala berupa gangguan server, sosialisasi yang belum merata, keterbatasan literasi digital, dan responsivitas petugas yang belum optimal.

Analisis Akar Permasalahan Kehilangan Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Pada Perusahaan TelekomunikasiAAN TELEKOMUNIKASI

Fariha Ari, Rosalendro Eddy Nugroho — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab kehilangan alat tulis kantor (ATK) yang berdampak pada efisiensi operasional perusahaan telekomunikasi. Kehilangan ATK yang terjadi secara berulang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan persediaan dan pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Root Cause Analysis (RCA), melalui alat analisis Fishbone Diagram, 5 Why Analysis, dan 5W+1H. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, serta Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama kehilangan ATK meliputi lemahnya pengawasan, ketidakakuratan pencatatan, prosedur operasional yang belum optimal, serta rendahnya disiplin karyawan. Selain itu, belum adanya sistem monitoring terintegrasi turut meningkatkan risiko kehilangan. Rekomendasi yang diusulkan meliputi digitalisasi sistem pencatatan, penguatan pengendalian internal, penerapan SOP yang lebih ketat, serta peningkatan budaya kerja yang akuntabel.

Efektivitas Penegakan Pasal 287 Ayat (5) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Fenomena Speeding Motor di Wilayah Buleleng

Ketut Suryawan Suryawan, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Fenomena kebut-kebutan (speeding) di kalangan pengendara sepeda motor muda telah menjadi persoalan keselamatan publik yang terus berulang di Kabupaten Buleleng, Bali. Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam menangani pelanggaran kecepatan di wilayah hukum Polres Buleleng selama periode 2023–2025. Dengan menggunakan pendekatan empiris-sosiologis, data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan empat pejabat Satlantas, observasi lapangan di tujuh titik rawan, serta data sekunder dari dokumen resmi Satlantas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan ketentuan tersebut belum efektif, sebagaimana tercermin dari fluktuasi data pelanggaran (125 kasus pada 2023, 36 kasus pada 2024, dan 57 kasus pada 2025) yang tidak disertai perubahan perilaku berkendara secara signifikan. Terdapat tujuh kendala yang bekerja secara akumulatif: defisit personel Satlantas sebesar 44%, ketiadaan infrastruktur ETLE, jaringan penghindaran berbasis platform digital, stagnasi nilai denda Rp 500.000 yang nilai riilnya telah menyusut separuh akibat inflasi selama 15 tahun, rendahnya motivasi kepatuhan hukum di kalangan pemuda, koordinasi lintas sektor yang masih parsial, serta ketiadaan fasilitas balap resmi sebagai alternatif penyaluran hasrat berkecepatan.

Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Suci Ramadani, Sumarno, Eka Fitri Lestari, Khairudin Siregar, Ahmad Irham Tajhi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam keamanan negara, kedaulatan, serta ketertiban masyarakat. Dalam upaya penanggulangannya, aparat penegak hukum memiliki peran strategis baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia serta bagaimana optimalisasi pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan memiliki peran penting dalam pencegahan melalui deteksi dini, deradikalisasi, serta pengawasan, dan dalam penindakan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta tantangan dalam menghadapi perkembangan modus operandi terorisme yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antar aparat penegak hukum serta pembaruan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan terorisme.

Literature Review: Pendidikan Karakter dalam Mewujudkan Penguatan Literasi dan Budaya Hukum Pada Mahasiswa di Era Society 5.0

Lavita Nopi Arianty — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan pesat teknologi digital pada era Society 5.0 telah mengubah pendidikan tinggi dengan menuntut perguruan tinggi untuk memperkuat tidak hanya kompetensi kognitif, tetapi juga kesadaran moral dan hukum mahasiswa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan karakter dalam memperkuat literasi hukum dan budaya hukum pada mahasiswa di era Society 5.0. Penelitian ini menggunakan desain literature review deskriptif-kualitatif dengan menelaah 24 artikel terpilih yang diterbitkan pada tahun 2021–2026 dari Google Scholar, jurnal terindeks Scopus, dan jurnal nasional terakreditasi. Data yang terkumpul dianalisis melalui klasifikasi deskriptif-tematik dan sintesis isi yang diadaptasi dari PRISMA 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter di perguruan tinggi harus ditempatkan sebagai ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dalam kurikulum, keteladanan dosen, budaya kampus, dan aktivitas mahasiswa. Pendidikan karakter memperkuat literasi hukum melalui penanaman kejujuran, tanggung jawab, pengendalian diri, empati, dan kesadaran kritis terhadap norma digital, privasi, plagiarisme, dan etika siber. Pendidikan karakter juga memperkuat budaya hukum melalui pembentukan disiplin moral internal, kewargaan digital yang bertanggung jawab, serta kebiasaan menghormati keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kesimpulannya, pendidikan karakter merupakan fondasi strategis untuk membentuk mahasiswa yang melek hukum dan sadar hukum dalam menghadapi tantangan era Society 5.0.

Peran Konsumen sebagai Co-Creator dalam Memediasi Pengaruh User Generated Content terhadap Customer Engagement pada Kopi Janji Jiwa di Instagram

Andira Aprilia, Raja Sharah Fatricia, Ovie Yanti — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh user generated content terhadap customer engagement, dengan peran konsumen sebagai co-creator sebagai variabel mediasi, pada akun Instagram Kopi Janji Jiwa. Pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif melalui metode survei. Sampel terdiri dari 300 responden, yaitu pengikut akun Instagram @kopijanjijiwa yang pernah berinteraksi dengan konten merek. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan Partial Least Square Structural Equation Modeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa user generated content berpengaruh positif dan signifikan terhadap co-creator (koefisien jalur 0,749). Pengaruh positif dan signifikan juga terdapat terhadap customer engagement (0,354). Selain itu, co-creator berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer engagement (0,458). Variabel co-creator memediasi secara parsial hubungan antara user generated content dan customer engagement, dengan nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,343. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pemasaran digital berbasis partisipasi konsumen dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan secara lebih kuat dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pelaku usaha makanan dan minuman dalam mengelola media sosial secara kolaboratif.

Respon Mahasiswa Muslim terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial melalui Implementasi Materi Toleransi dalam Pendidikan Agama Islam

Nur Isra' Ahmad, Selfa Afia, Ayu Janianti Yusuf, Ushwa Dwi Masrurah Arifin Bando — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Ujaran kebencian merupakan fenomena global yang semakin marak di era digital, terutama di ruang media sosial yang menjadi wadah interaksi lintas batas sekaligus sarana penyebaran konten negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan respon mahasiswa muslim terhadap ujaran kebencian di media sosial serta menganalisis peran implementasi materi toleransi dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap respon tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang melibatkan 158 responden melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa muslim memiliki sensitivitas tinggi terhadap ujaran kebencian, mayoritas di antara mereka merasa terganggu dan mendorong untuk mengambil sikap dengan cara melaporkan atau menegur secara sopan sebagai bentuk internalisasi nilai toleransi dari PAI. Adapun implementasi materi toleransi terbukti relevan dalam membentuk karakter moderat mahasiswa, dengan tasamuh sebagai nilai dominan, serta diperkuat oleh ukhuwah, amanah, dan tawasuth. Mahasiswa juga menilai bahwa sikap moderat dapat dibentuk melalui pembinaan karakter di kampus, kajian etika komunikasi, dan integrasi nilai Islam dalam kurikulum digital yang saling melengkapi. Implikasinya, perguruan tinggi perlu memperkuat kurikulum PAI, metode pembelajaran interaktif, kajian etika komunikasi, serta pembinaan karakter agar mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang menjaga etika komunikasi dan mencegah konflik sosial.

Criminal Sanctions for Severe Assault against Unmarried Women in the Perspective of Islamic Law

Sultan, Ika Yuliana Susilawati — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Violence against women in Indonesia, particularly in the form of severe assault, continues to increase and causes significant physical and psychological impacts. This study aims to analyze the perspective of Fiqh Jinayah on severe assault against unmarried women (ghairu muhsan) and to examine the relevance of sanctions in Indonesian positive law from the perspective of Maqashid Sharia. This research employs a normative legal method using statute, conceptual, and comparative approaches, based on library research of primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that Islamic criminal law provides a more comprehensive approach through the mechanisms of Qisas, Diyat, and Ta’zir, integrating retributive, restorative, and reconciliatory aspects. In contrast, Indonesian positive law tends to emphasize punitive justice through imprisonment. Furthermore, Islamic law places victims in a central position, including the right to grant forgiveness, thus offering a more victim-oriented approach. Despite these differences, both legal systems share the same objective of protecting human life (hifz an-nafs). This study concludes that integrating restorative justice values from Fiqh Jinayah into the national criminal law system could enhance justice and strengthen victim protection

Konsep Ideal Limitasi Merek Terkenal untuk Mewujudkan Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek

Nabil, Ismail, Hartana — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pelindungan merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 pada dasarnya telah mengakomodasi standar internasional, termasuk pengakuan keterkenalan merek dan pengecualian batas waktu dalam hal adanya iktikad tidak baik. Namun, dalam praktik peradilan, gugatan pembatalan yang diajukan oleh pemilik merek terkenal kerap ditolak meskipun disertai bukti keterkenalan dan dugaan iktikad tidak baik. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma (das sollen) dan praktik (das sein), khususnya dalam penerapan prinsip first to file, batas waktu gugatan, serta standar pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus. Data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mengidentifikasi kelemahan pengaturan serta pola pertimbangan hakim dalam menilai keterkenalan merek dan iktikad tidak baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan gugatan dipengaruhi oleh dominasi pertimbangan administratif formal dan penafsiran iktikad tidak baik yang cenderung restriktif. Selain itu, belum terdapat standar uji yang terstruktur dalam menilai keterkenalan merek, sehingga menimbulkan disparitas putusan. Penerapan prinsip first to file juga masih dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan karakter khusus merek terkenal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan konsep ideal limitasi merek terkenal melalui kerangka uji operasional yang memuat parameter objektif keterkenalan dan indikator iktikad tidak baik yang lebih komprehensif. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, menjamin keadilan substantif, serta mewujudkan konsistensi pelindungan hukum bagi pemilik merek terkenal

Pengaruh Toxic Masculinity terhadap Pola Komunikasi Ayah dan Anak

Nifa Azzahra, Cendana Jihan Noegroho, Ina Elina, Sri Damayanti — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh txic masculinity terhapad pola komunikasi antara ayah dan anak dalam keluarga. Fenomena toxic masculinity dipahami sebagai kontruksi sosial dalam budaya patriarki yang membentuk laki-laki untuk bersikap dominan, emosional, dan menghindari ekspresi perasaan. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada sebagian anak sebagai informan utama dan orang tua sebagai informan pendukung. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa toxic masculinity membentuk pola komunikasi yang kaku, hierarkis, dan cenderung satu arah antara anak dan ayah. Ayah lebih banyak berperan sebagai figur otoritatif dibandingkan sebagai sosok yang memberikan dukungan emosional. Kondisi ini menimbulkan jarak psikologis, rendahnya kedekatan emosional, serta keterbatasan komunikasi dalam keluarga. Dampak yang muncul meliputi ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, rendahnya rasa percaya diri anak, kesulitan dalam interaksi sosial, hingga potensi perilaku menyimpang. Penelitian ini menegaskan bahwa kontruksi maskulinitas yang tidak sehat dapat menghambat kualitas relasi keluarga, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih kritis terhadap peran ayah dalam membangun komunikasi yang terbuka dan suportif.

Analisis Tanggung Gugat Perdata dalam Malpraktik Obstetri

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pelayanan kesehatan merupakan hak fundamental setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, namun dalam praktiknya hubungan antara dokter, rumah sakit, dan pasien dapat menimbulkan sengketa hukum, khususnya terkait dugaan kelalaian medis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus meninggalnya pasien akibat pendarahan pasca operasi caesar dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam membedakan risiko medis dan kelalaian medis, penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, serta bentuk pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai kelalaian medis sebagai penyimpangan nyata dari standar pelayanan kedokteran, yang ditunjukkan melalui tindakan operasi tanpa optimalisasi kondisi pasien, tidak tersedianya darah siap pakai, serta tidak adanya tenaga medis pendukung yang memadai, sehingga berbeda dengan risiko medis yang merupakan komplikasi tidak terhindarkan meskipun prosedur telah dilakukan sesuai standar. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan independensi peradilan umum, mengakui nilai pembuktian substantif putusan etik profesi, serta menyatakan bahwa pembatasan kewenangan etik tidak menghapus tanggung jawab perdata. Putusan tersebut menetapkan pertanggungjawaban tanggung renteng kepada dokter dan rumah sakit untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000 berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Investasi Robot Trading pada Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PN Jakarta Barat

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah praktik investasi, termasuk munculnya robot trading yang menawarkan transaksi otomatis dan potensi keuntungan tinggi. Namun, ketidakjelasan dan legalitas pada beberapa platform menimbulkan kerugian besar bagi investor serta menimbulkan permasalahan pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum para pihak dalam investasi robot trading berdasarkan perbuatan melawan hukum serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang fokus pada norma, asas, dan putusan pengadilan dengan dukungan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat telah terpenuhi. Para tergugat terbukti menjalankan investasi tanpa izin resmi sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Hakim secara tepat menerapkan tanggung jawab secara tanggung renteng karena perbuatan dilakukan secara bersama. Pertimbangan hakim disusun secara sistematis dengan menitikberatkan pada aspek legalitas sebelum menguji unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Putusan ini mencerminkan penerapan keadilan korektif melalui pemulihan kerugian korban serta memperkuat perlindungan hukum bagi investor di era investasi digital.

Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendidikan Inklusif untuk Penguatan Layanan Pembelajaran Ramah Difabel

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pendidikan inklusif merupakan upaya strategis untuk menjamin hak belajar peserta didik difabel melalui kurikulum yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan rekonstruksi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis inklusivitas guna memperkuat layanan pembelajaran ramah difabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan melalui analisis terhadap ±20 sumber literatur relevan menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum PAI masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kompetensi guru dalam pendidikan inklusif, keterbatasan sarana prasarana, serta kurikulum yang belum adaptif terhadap kebutuhan peserta didik difabel. Rekonstruksi kurikulum dilakukan melalui pengembangan prinsip fleksibilitas, diferensiasi pembelajaran, integrasi teknologi, serta pendekatan multikultural dan humanistik. Selain itu, strategi pembelajaran akomodatif dan diferensiatif menjadi kunci dalam meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa difabel. Penguatan layanan PAI juga memerlukan kolaborasi antar stakeholder serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan demikian, rekonstruksi kurikulum PAI berbasis inklusif berimplikasi pada terciptanya pembelajaran yang adil, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik

Pemanfaatan PayLater dalam Memenuhi Kebutuhan Mendesak: Antara Solusi dan Ketergantungan

Wafa Nurawwalin, Nifa Azzahra, Salma Aditya, Sri Damayanti — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi finansial telah menghadirkan berbagai inovasi dalam layanan keuangan digital, salah satunya adalah fitur paylater yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari. Kemudahan akses, proses yang cepat, serta fleksibilitas pembayaran membuat layanan ini semakin populer di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan paylater dalam memenuhi kebutuhan mendesak, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong penggunaannya, serta mengkaji dampak sosial dan ekonomi terhadap perilaku konsumsi dan kondisi keuangan individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pengguna paylater serta studi dokumentasi dari berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paylater dimanfaatkan sebagai solusi finansial jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan mendesak ketika individu mengalami keterbatasan dana. Kemudahan akses dan fleksibilitas pembayaran menjadi faktor utama yang mendorong penggunaannya di masyarakat. Namun, penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi mendorong perilaku konsumtif, meningkatkan risiko penumpukan utang, serta memunculkan tekanan finansial pada pengguna. Selain itu, rendahnya literasi keuangan juga memperbesar kemungkinan terjadinya ketergantungan terhadap layanan kredit digital. Oleh karena itu, pemanfaatan paylater perlu diimbangi dengan kesadaran dan literasi keuangan yang baik agar dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan permasalahan finansial di masa mendatang.

Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Jual Beli Atas Sertipikat Hak Milik

Cristhofer Limbong, Herman Brahmana — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Peralihan hak atas tanah melalui pewarisan seringkali menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika tanah warisan tersebut diperjualbelikan tanpa terlebih dahulu didaftarkan peralihannya. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara fakta yuridis dan administrasi pertanahan yang berdampak pada kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum peralihan hak atas tanah karena warisan serta mengkaji implikasi yuridis terhadap keabsahan jual beli tanah warisan yang belum didaftarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, peralihan hak karena warisan terjadi secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia, namun tetap memerlukan pendaftaran untuk memperoleh kepastian hukum. Jual beli tanah warisan yang belum didaftarkan peralihannya tetap dapat sah secara perdata apabila memenuhi syarat perjanjian, tetapi lemah secara administratif. Kondisi ini menimbulkan risiko sengketa, ketidakpastian hak, serta kerugian bagi pembeli, khususnya terkait pembuktian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, pendaftaran peralihan hak menjadi faktor krusial dalam menjamin keabsahan dan perlindungan hukum atas transaksi tanah.

Analisis Spasial Kerawanan Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis (Sig) Di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng

Putu Ryan Wira Atmaja, I Wayan Krisna Eka Putra, I Gede Yudi Wisnawa — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, menggunakan pendekatan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Wilayah ini memiliki kondisi topografi perbukitan dengan curah hujan tinggi yang berpotensi meningkatkan risiko longsor. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik weighted overlay terhadap parameter kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, penggunaan lahan, dan elevasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerawanan longsor didominasi oleh kategori tinggi sebesar 54,17%, diikuti kategori sedang sebesar 43,83%, sedangkan kategori rendah dan sangat tinggi relatif kecil. Secara spasial, wilayah utara cenderung memiliki kerawanan lebih rendah, sementara wilayah tengah hingga selatan memiliki kerawanan lebih tinggi akibat kondisi lereng curam dan curah hujan tinggi. Temuan ini menegaskan pentingnya faktor topografi dan lingkungan dalam menentukan potensi longsor. Peta zonasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana.

Pluralisme dalam Ajaran Islam: Telaah Konsep dan Implementasinya dalam Masyarakat

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pluralisme dalam ajaran Islam serta mengkaji implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Pluralisme merupakan realitas yang tidak terpisahkan dari masyarakat multikultural seperti Indonesia yang ditandai oleh keberagaman agama, budaya, dan etnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) melalui pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan terhadap keberagaman, tetapi juga sebagai sikap aktif untuk membangun kehidupan yang harmonis dan damai. Secara teologis, pluralisme berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadis yang menekankan kebebasan beragama, toleransi, dan keadilan sosial. Implementasi pluralisme dalam masyarakat Indonesia tercermin dalam praktik kehidupan sosial seperti gotong royong, dialog lintas agama, dan kerja sama sosial. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa konflik sosial, sikap eksklusif, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pluralisme. Oleh karena itu, pendidikan Islam berwawasan multikultural berperan penting dalam menanamkan nilai toleransi dan inklusivitas guna mewujudkan masyarakat yang damai.

Implikasi Hukum Dan Mitigasi Potensi Kecurangan Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik

Ayunda Septia Putri — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor strategis dalam pengelolaan keuangan negara karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik dan penyediaan layanan bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan, pemerintah mengembangkan sistem pengadaan berbasis elektronik melalui katalog elektronik (e-Katalog). Implementasi e-Katalog diharapkan mampu meminimalisir praktik korupsi yang sebelumnya sering terjadi dalam pengadaan konvensional. Namun dalam praktiknya, penggunaan sistem ini masih memiliki potensi kecurangan, seperti pengaturan harga, kolusi antara penyedia dan pejabat pengadaan, serta penyimpangan prosedur pengadaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara serta menimbulkan implikasi hukum baik dalam ranah administrasi maupun pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kecurangan yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Katalog, mengkaji implikasi hukum yang ditimbulkan, serta menelaah upaya mitigasi hukum yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem e-Katalog mampu meningkatkan transparansi dalam pengadaan pemerintah, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan sehingga diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan integritas pelaku pengadaan, serta upaya mitigasi hukum yang efektif dari lembaga peradilan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

Validitas Bukti Alibi dalam Menggugurkan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Terhadap Kekeliruan Dakwaan Jaksa

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara fundamental bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, namun praktik peradilan sering menghadapi tantangan berupa kekeliruan dakwaan, seperti error in persona. Penelitian ini mengkaji validitas bukti alibi sebagai instrumen pembelaan yang mendasar untuk menolak dakwaan jaksa dan mencegah kesalahan identifikasi terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti alibi berfungsi sebagai pembelaan afirmatif (affirmative defense) yang secara logis menggugurkan keterlibatan terdakwa melalui pembuktian ketidakhadiran fisik di locus delicti. Dalam praktiknya, validitas alibi diperkuat secara signifikan oleh bukti ilmiah dan data digital yang mampu melumpuhkan alat bukti awal jaksa serta menimbulkan keraguan yang beralasan bagi hakim. Konsekuensinya, alibi yang terverifikasi mengharuskan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa standardisasi penilaian bukti alibi sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana.

Peran Manajemen Humas Dalam Mengoptimalkan Tiktok Sebagai Media Promosi Kampus Bagi Generasi Z

Lidya Larassati; Adam Sholeh; Sri Anita, Wasgica Seppiatiwi, Linda Rosmamelati — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak perubahan, khususnya

dalam strategi promosi perguruan tinggi, terutama dalam menjangkau Generasi Z yang

sangat aktif di berbagai platform media sosial. TikTok sebagai salah satu platform digital

yang diminati dinilai efektif dalam menyampaikan informasi yang menarik perhatian

publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen humas dalam

mengoptimalkan TikTok sebagai media promosi kampus bagi Generasi Z. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber

yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen humas memiliki peran

penting dalam merancang strategi komunikasi yang efektif melalui media sosial TikTok

guna meningkatkan daya tarik kampus. Selain itu, karakteristik Generasi Z yang menyukai

konten visual dan mengikuti tren digital menjadi peluang dalam pemanfaatan TikTok

sebagai media promosi yang kreatif dan efektif. Oleh karena itu, penggunaan media digital

seperti TikTok oleh manajemen humas dapat meningkatkan minat calon mahasiswa

terhadap perguruan tinggi.

Klasifikasi Hubungan Model Kontrak Kerja Terhadap Mitra Pengemudi Transportasi Online Dalam Prinsip Hubungan Kerja

Nonita Sabillah Fahzari, I Dewa Wirantaya, Selin Dinda Hariyanti, Sugeng Santoso — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan hubungan model kontrak kerja terhadap mitra pengemudi transportasi online yang ada di Indonesia melalui prinsip hubungan kerja. Kontroversi sering terjadi dari model bisnis transportasi online hadir pertama kali di Indonesia hingga tahun 2026, demonstrasi oleh pihak mitra pengemudi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang diinginkan oleh pihak pengemudi, sehingga terdapat rencana perubahan hubungan kerja yang sebelumnya kemitraan menjadi hubungan kerja konvensional. Namun hal tersebut menuai respon positif dan negatif dari pihak pengemudi, sebagian pihak mitra pengemudi ada yang setuju dengan perubahan status hubungan kerja, sebagian lagi tidak setuju. Penelitian ini akan membahas bagaimana hubungan kerja yang lebih baik bagi pihak pengemudi dengan pihak aplikator, dengan menggunakan prinsip hubungan kerja akan ditelaah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Pemerintah sebagai pengawas diharapkan dapat lebih adil dalam mengatur peraturan terkait model hubungan kerja baru ini. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan statue approach.

Analisis Yuridis Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta mengkaji bentuk hak dan kewajiban yang dimilikinya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin pentingnya peran korporasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan kejelasan mengenai status hukumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dan bagaimana bentuk hak serta kewajiban yang dimiliki oleh korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi telah diakui sebagai subjek hukum (rechtspersoon) dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Korporasi memiliki kedudukan hukum yang mandiri, terpisah dari para pendirinya, serta dapat bertindak dalam hubungan hukum baik dalam bidang perdata maupun pidana. Selain itu, korporasi memiliki hak untuk memiliki kekayaan, melakukan perjanjian, dan menjalankan usaha, serta kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, korporasi sebagai subjek hukum memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Disparitas Pendekatan Restorative Justice Pada Berbagai Lembaga Negara Hukum Di Indonesia

Asmi Febrilla — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Dasar Hukum Mengenai Restorative Justice Di Indonesia?Untuk mengetahui, menganalisis persamaan dan perbedaan substansi peraturan regulasi Restorative Justice di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Metode penelitian normatif yakni penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum sekunder atau merupakan penelitian keperpustakaan. Penelitian yang akan berfokus mengkaji norma – norma hukum yang meliputi peraturan – peraturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Tipe mengkaji penerapan kaidah – kaidah dan norma-norma hukum terhadap fenomena hukum yang menjadi permasalahanyang dibahas dalam studi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa bagian dari pengaturan Restorative Justice di Indonesia dibagi atas lima Dasar Hukum yakni Pengaturan Restorative Justice dalam Peraturan Perundang-undangan, Pengaturan Restorative Justice dalam Kebijakan Kepolisian, Pengaturan Restorative Justice dalam Kebijakan Kejaksaan , Pengaturan Restorative Justice dalam Kebijakan Peradilan, Harmonisasi Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Persamaan dan perbedaan substansi peraturan regulasi Restorative Justice di Indonesia Menunjukkan adanya Tujuan Penyelesaian Perkara yang Berorientasi pada Pemulihan korban Serata Perbedaan Mencolok Ada pada Syarat Pelakunya.

Human Trafficking di Dunia Maya: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Rekrutmen Online dan Eksploitasi Digital

Dwi Mulyati, Erna Dewi, Fristia Berdian Tamza — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Artikel ini mengkaji transformasi modus operandi perdagangan manusia di ruang siber dari perspektif hukum pidana dengan pendekatan yuridis normatif. Dua rumusan utama dibahas: pertama, transformasi modus operandi melalui platform digital, media sosial, algoritma, dark web, dan enkripsi; kedua, bentuk perlindungan hukum ideal bagi korban rekrutmen/eksploitasi berani yang menghadapi risiko re-viktimisasi dan stigma akibat jejak digitalnya. Kajian memadukan norma Protokol Palermo 2000 dengan teori perlindungan HAM dan viktimologi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa, digitalisasi trafficking memperluas jangkauan pelaku sekaligus menciptakan penderitaan baru bagi korban melalui eksploitasi konten digital permanen.

Permasalahan Keadilan Sosial Di Indonesia Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Ottaru Gde Bramantya, Anwar Budiman, Uyan Wiryadi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini membahas penerapan konsep keadilan sosial dalam pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta solusi hukum yang dapat ditawarkan untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dengan keadilan sosial bagi masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk melalui metode omnibus law dengan tujuan menyederhanakan regulasi, meningkatkan investasi, dan memperluas kesempatan kerja di Indonesia. Meskipun secara normatif tujuan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan undang-undang ini menimbulkan berbagai perdebatan di masyarakat, terutama terkait perlindungan hak pekerja, partisipasi publik dalam proses pembentukannya, serta dampaknya terhadap aspek sosial dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum yang relevan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep keadilan sosial dalam pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan yang dinilai berpotensi mengurangi perlindungan terhadap pekerja serta proses pembentukan undang-undang yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keseimbangan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial dapat dicapai melalui penguatan prinsip good governance, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan, penguatan perlindungan hukum bagi pekerja, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan kebijakan investasi. Dengan demikian, Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Analisis Pengalaman Nasabah dalam Menggunakan Layanan BRImo di Era Digitalisasi

Mohammad Mirza Pratama, Ananda Olivia Putri, Aulia Sekar Anggraeni — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalaman nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking BRImo di era digitalisasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan dan loyalitas pengguna. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari berbagai jurnal ilmiah dan referensi akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengalaman nasabah dipengaruhi oleh kombinasi faktor fungsional dan emosional, seperti kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, keamanan, kepercayaan, serta kualitas sistem. Kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kepuasan nasabah, sementara keamanan dan kepercayaan berperan penting dalam membangun loyalitas pengguna. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti gangguan sistem dan keterbatasan jaringan yang dapat memengaruhi kualitas pengalaman pengguna. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan digital melalui inovasi fitur, stabilitas sistem, dan penguatan keamanan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah dalam penggunaan layanan mobile banking.

Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penuntut Tunggal dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dyah Harum Surtikanti, Faisal Riza, Nursariani Simatupang — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini membahas kewenangan Kejaksaan sebagai penuntut tunggal (Single Prosecution System) dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Latar belakang penelitian adalah adanya dualisme kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas penuntutan. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) harmonisasi kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan KPK membentuk konfigurasi asimetri fungsional yang bersifat kolaboratif; (2) kewenangan Kejaksaan bersifat atributif dan dapat didelegasikan oleh Jaksa Agung; serta (3) hambatan yuridis berupa disharmoni peraturan dan belum optimalnya koordinasi dapat diatasi melalui harmonisasi regulasi mengacu pada model Single Prosecution System tidak murni.

Analisis Hukum Terhadap Status Lahan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan

Madayan Hasibuan, Onny Medaline, Farid Wajdi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini menganalisis dasar hukum, legalitas lahan, serta implikasi dua putusan Mahkamah Agung yang bertentangan terkait penguasaan lahan oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan di Register 40, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Dengan metode yuridis normatif dan empiris, ditemukan bahwa secara normatif koperasi memiliki dasar hukum kuat, namun secara empiris legalitasnya menjadi tidak pasti akibat konflik kebijakan dan dualisme putusan: Putusan MA No. 2642 K/Pid/2006 menekankan aspek pidana hingga merampas aset, sedangkan Putusan MA No. 134 K/TUN/2007 justru membatalkan dasar pencabutan izin dan mendukung hak kelola koperasi. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan bagi anggota koperasi serta masyarakat, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi putusan peradilan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dana Investasi Pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Dhimas Abie Thoyib, Adi Mansar, Agusta Ridha Minin — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Tindak pidana korupsi pada sektor keuangan negara, khususnya yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menunjukkan kompleksitas yang tinggi baik dari aspek perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, maupun pembuktian pertanggungjawaban pidana pelaku. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah perkara korupsi dana investasi pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI), yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah sangat besar dan berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jakarta Pusat menjadi penting untuk dianalisis karena menggambarkan bagaimana hakim menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi, bentuk kesalahan pelaku, serta konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi dan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi diharapkan terus menegakkan prinsip keadilan substantif dengan memperhatikan dampak sosial, moral, dan ekonomi dari perbuatan koruptif. Pertimbangan hukum sebaiknya tidak hanya fokus pada unsur formil, tetapi juga memperhatikan kerugian moral dan sosial yang ditimbulkan terhadap institusi negara dan masyarakat.

Analisis Yuridis Dugaan Cacat Kehendak Dalam Pembatalan Perjanjian Perkawinan

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perjanjian perkawinan yang ditujukan untuk menyimpangi ketentuan harta bersama sering kali dibatalkan karena klaim cacat kehendak berupa paksaan atau penipuan, yang menimbulkan dialektika hukum mendalam ketika dihadapkan pada bukti objektif akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis komprehensif terhadap dasar hukum pembatalan perjanjian perkawinan serta pertimbangan hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan menitikberatkan pada penelitian perpustakaan terhadap teks-teks hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil dugaan cacat kehendak yang didasarkan pada Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdata tidak dapat diterima secara otomatis tanpa dukungan bukti lawan yang meyakinkan. Meskipun pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan demi memberikan perlindungan substantif, hakim tingkat banding membatalkan putusan tersebut dengan alasan kegagalan pembuktian. Hakim banding menegaskan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga anggapan hukum mengenai kesepakatan bebas tetap berlaku mengikat. Selain itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena terdapat kesalahan prosedural berupa larangan kumulasi gugatan yang tidak berkoneksitas antara perkara cerai talak dan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan. Sebagai kesimpulan, integritas pembuktian akta autentik dan kepatuhan pada hukum acara krusial, sehingga masyarakat disarankan untuk lebih berhati-hati dan memastikan pemahaman utuh sebelum menandatangani dokumen notariil.

Pernikahan Dini Dalam Keterbatasan Sosial Ekonomi: Analisis Reproduksi Sosial Perspektif Pierre Bourdieu

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang berkaitan erat dengan ketimpangan sosial ekonomi dan kondisi struktural dalam masyarakat. Fenomena ini masih banyak terjadi dan cenderung dinormalisasi meskipun memiliki dampak jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan dini sebagai bentuk reproduksi sosial dengan melihat keterkaitan antara keterbatasan sosial ekonomi, habitus, dan struktur sosial dalam perspektif Pierre Bourdieu. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor yang saling berkaitan, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, lingkungan sosial, dan norma budaya. Keluarga dengan modal ekonomi rendah cenderung memandang pernikahan dini sebagai solusi praktis untuk mengurangi beban ekonomi, sementara keterbatasan pendidikan mempersempit pilihan hidup remaja. Lingkungan sosial yang terbiasa dengan praktik ini turut memperkuat keberlangsungannya dari generasi ke generasi. Kondisi tersebut membentuk habitus yang memengaruhi cara pandang dan tindakan individu sehingga pernikahan dini dianggap sebagai hal yang wajar. Dengan demikian, pernikahan dini menjadi mekanisme reproduksi sosial yang mempertahankan ketimpangan dan siklus kemiskinan.

Peran Penyidik Dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Bengkulu

Anisa Tri Agustina, Marlinah, M. Rochman — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam proses penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Bengkulu serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polda Bengkulu, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik dalam penanganan perkara TPPO sangat penting dan strategis, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan korban, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyidik tidak hanya berperan secara yuridis formal, tetapi juga dituntut memiliki pendekatan humanis dalam menangani korban. Adapun kendala yang dihadapi meliputi kesulitan dalam pembuktian unsur tindak pidana, khususnya unsur eksploitasi, sikap korban yang tidak kooperatif, kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, keterbatasan alat bukti, serta perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku untuk menyamarkan identitas. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pendekatan yang komprehensif agar penanganan perkara TPPO dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Upaya Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Barang Spare Part Di Toko Putra Mm Di Kota Bengkulu

Gita Varera, Addy Candra — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Gita Varera. Upaya Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Barang Spare Part Di Toko Putra MM Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Di Polresta Bengkulu Tersangka Tidak Melakukan Pembayaran). Dibimbing oleh Ibu Dr. Marlinah, S.H,M.H dan Bapak Addy Candra, S.H,M.H Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan barang spare part di Toko Putra MM Kota Bengkulu serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum yang sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 486 dan Pasal 488 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian di Polresta Bengkulu, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang- undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus penggelapan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti serta memeriksa saksi dan tersangka. Dalam proses penanganan perkara terdapat beberapa kendala, antara lain kurangnya bukti tertulis dalam transaksi serta hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban yang menyulitkan pembuktian. Penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana maupun penyelesaian secara damai (restorative justice), namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka perkara dilanjutkan melalui proses peradilan pidana.

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Usia Muda Di Pulau Jawa Tahun 2016-2024

Novia Nazila Ramadhani, I Wayan Suparta, Vitriyani Tri Purwaningsih — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pengangguran usia muda merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja pada kelompok usia 15–24 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), upah minimum provinsi (UMP), tenaga kerja sektor formal, dan tingkat partisipasi angkatan kerja usia muda terhadap pengangguran usia muda di Pulau Jawa periode 2016–2024. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model yang dilengkapi dengan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan tingkat partisipasi angkatan kerja usia muda berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran usia muda, sedangkan UMP berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, tenaga kerja formal menunjukkan hubungan negatif namun tidak signifikan terhadap pengangguran usia muda. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi berperan dalam mendorong penyerapan tenaga kerja, sedangkan kenaikan upah tanpa diikuti peningkatan produktivitas dapat menekan permintaan tenaga kerja. Dengan demikian, pengangguran usia muda dipengaruhi oleh faktor makroekonomi dan struktur pasar tenaga kerja sehingga diperlukan kebijakan yang terintegrasi dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja muda.

Efektivitas Pembelajaran PPKn dalam Menanamkan Nilai Demokrasi dan HAM Siswa di UPT SD Negeri Gaprang 01

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penanaman nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembelajaran PPKn penting untuk membentuk karakter siswa. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pembelajaran PPKn dalam menanamkan nilai demokrasi dan HAM pada siswa di UPT SD Negeri Gaprang 01. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn cukup efektif melalui penggunaan metode yang bervariasi, seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan media visual. Metode tersebut meningkatkan keterlibatan siswa, ditunjukkan melalui antusiasme, kerja sama, dan keberanian dalam berpendapat. Siswa juga mulai memahami dan menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun masih terdapat kendala pada partisipasi dan penggunaan media pembelajaran.
Penelitian ini mengimplikasikan perlunya pengembangan strategi pembelajaran yang lebih inovatif.

Metode Menghafal Al-Qur’an Tingkat Mutawassithah Di Pondok Pesantren Minhajussunnah Magelang

Belina Anggia Gustami, Abdul Rohman — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Menghafal Al-Qur’an merupakan bagian penting dalam pendidikan pesantren dan membutuhkan metode yang sesuai dengan perkembangan santri, khususnya pada tingkat Mutawassithah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan metode menghafal Al-Qur'an yang digunakan di Pondok Pesantren Minhajussunnah Magelang serta memahami penerapan metode tersebut dalam kegiatan hafalan harian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami langkah pembelajaran hafalan yang diterapkan. Analisis data dilakukan dengan proses reduksi, penyajian, dan identifikasi informasi inti untuk menghasilkan deskripsi sistematis tentang metode yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan hafalan dilaksanakan secara terjadwal, meliputi hafalan baru dan hafalan lama dengan sistem setoran dan evaluasi bertahap sebelum melanjutkan ke surat berikutnya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang diterapkan mampu membantu menjaga kualitas hafalan santri, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah pengajar, perbedaan kemampuan santri, serta menurunnya motivasi sebagian santri akibat faktor eksternal.

Analisis Yuridis Normatif Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Dagang Umkm Furniture Di Provinsi Lampung

Echy Nur Afryani, I Gede AB Wiranata, Sepriyadi Adhan S, Ade Arif Firmansyah — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Prinsip itikad baik merupakan salah satu asas utama dalam hukum perjanjian yang memiliki fungsi sebagai standar normatif dalam proses pembentukan, pelaksanaan, serta penafsiran kontrak. Dalam praktik kontrak dagang pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor furniture di Provinsi Lampung, masih ditemukan penggunaan kontrak yang bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut secara komprehensif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan dalam hubungan para pihak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi normatif prinsip itikad baik dalam sistem hukum perjanjian Indonesia serta menganalisis perannya dalam menciptakan kepastian hukum dalam kontrak dagang UMKM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip itikad baik memiliki kedudukan sebagai norma hukum yang mengikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap ketidakseimbangan kontrak. Namun demikian, dalam praktik kontrak UMKM, prinsip tersebut belum diakomodasi secara eksplisit dalam klausul perjanjian, sehingga berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan model kontrak standar berbasis prinsip itikad baik guna menciptakan hubungan hukum yang lebih adil dan seimbang.
Kata Kunci: Itikad Baik, Hukum Perjanjian, UMKM, Kepastian Hukum

Internalisasi Nilai Islam Melalui Hidden Curriculum Di Ra Utsman Bin Affan

Nur Devi Yusiawati Gumelar, Indira Rachmawati — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penanaman nilai Islam pada anak usia dini yang tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran formal, tetapi juga melalui proses tidak langsung dalam lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis internalisasi nilai Islam melalui hidden curriculum di RA Utsman bin Affan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai Islam terjadi melalui keteladanan guru, pembiasaan ibadah, serta budaya sekolah yang mendukung. Guru memberikan contoh melalui pelaksanaan ibadah seperti sholat dhuha, puasa sunnah, dan aktivitas menghafal Al-Qur’an yang secara tidak langsung diikuti oleh anak. Nilai yang terbentuk meliputi religiusitas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai. Faktor pendukung berasal dari lingkungan sekolah yang kondusif dan konsistensi guru dalam memberikan teladan, sedangkan faktor penghambat berkaitan dengan perbedaan latar belakang anak dan kurangnya kesinambungan antara lingkungan sekolah dan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hidden curriculum melalui keteladanan dan pembiasaan memiliki peran penting dalam internalisasi nilai Islam pada anak usia dini. Kata

Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkas

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai perjanjian menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk melunasi sisa pembayaran yang belum dipenuhi. Putusan pengadilan dalam perkara ini mencerminkan penerapan Pasal 1243 KUHPerdata mengenai kewajiban ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Selain itu, pelanggaran terhadap isi perjanjian juga menimbulkan tanggung jawab perdata yang bersifat kompensatoris. Dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan dilakukannya upaya paksa apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela.

Pengaruh Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Di PT. Blackshera Equipment

Galang Andika Putra, Nandang, Rengga Madya Pranata — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Produktivitas kerja karyawan merupakan pilar utama dalam menjaga kelangsungan usaha dan kinerja organisasi di tengah persaingan global yang kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesejahteraan kerja dan kebahagiaan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Blacksherpa Equipment. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal terhadap 47 karyawan sebagai sampel melalui teknik sampling jenuh. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis melalui regresi linier berganda dengan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kesejahteraan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja, sedangkan kebahagiaan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap produktivitas dengan nilai R Square sebesar 0,560. Hal ini mengindikasikan bahwa 56% variasi produktivitas dipengaruhi oleh faktor kesejahteraan dan kebahagiaan, sementara 44% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebahagiaan kerja memiliki peran yang jauh lebih dominan dalam mendorong produktivitas karyawan dibandingkan dengan kesejahteraan kerja di lingkungan PT. Blacksherpa Equipment.

Pembatasan Kepemilikan Maksimal Lima Bidang Tanah Perumahan: Antara Fungsi Sosial Tanah dan Kekosongan Norma Hukum

Jaqline Djayakusli, J.M. Atik Krustiyati — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Artikel ini mengkaji kebijakan hukum terkait pembatasan kepemilikan tanah perumahan oleh perseorangan hingga maksimum lima bidang, serta perumusan sanksi atas pelampauan batas tersebut di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan fungsi sosial tanah serta larangan penguasaan berlebihan, pembatasan eksplisit saat ini hanya berlaku pada tanah pertanian. Ketiadaan norma yang jelas dan sanksi yang dapat ditegakkan dalam kepemilikan tanah non-pertanian menimbulkan kekosongan hukum yang mendorong akumulasi tanah, praktik nominee, dan lemahnya keadilan agraria. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dengan fokus pada ketentuan konstitusional, regulasi agraria, dan pengaturan pengendalian kepemilikan tanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanpa sanksi yang mengikat dan memaksa, pembatasan kepemilikan hanya bersifat deklaratif sehingga tidak efektif dalam mewujudkan pemerataan distribusi tanah. Penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan sanksi administratif, perdata, dan pidana memiliki legitimasi hukum sebagai perwujudan fungsi sosial tanah dan larangan penguasaan berlebihan. Penegakan sanksi secara konsisten berpotensi menciptakan distribusi tanah yang lebih adil, mencegah praktik monopolistik, serta meningkatkan efektivitas tata kelola agraria. Tanpa batasan yang jelas dan sanksi yang tegas, hukum pertanahan tidak dapat berfungsi optimal sebagai instrumen reforma agraria.

Kata kunci: pembatasan kepemilikan tanah, hukum agraria, kebijakan hukum, fungsi sosial tanah, sanksi hukum.

Community Participation In The Implementation Of The Drought Contingency Plan In Kupang City, East Nusa Tenggara Province

Benhard Benyamin Fobia, Erfan Whyudi, Lalu Ahmad Murdhani — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam implementasi Rencana Kontingensi Kekeringan (Renkon) di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang bercirikan iklim semi-kering dengan curah hujan rendah dan musim kemarau yang panjang, sehingga sangat rentan terhadap kejadian kekeringan yang berkepanjangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang telah merumuskan Rencana Kontingensi sebagai instrumen untuk mengantisipasi dan mengelola dampak kekeringan; namun, efektivitas rencana ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan enam informan kunci dari BPBD Kota Kupang, dan anggota masyarakat, dilengkapi dengan observasi lapangan dan tinjauan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terwujud melalui keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi Informasi, Pendidikan, dan Komunikasi (KIE) dan latihan simulasi bencana terstruktur (Gladi Ruang, Gladi Posko, dan Gladi Lapang). Namun, partisipasi masih suboptimal karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang risiko kekeringan, cakupan sosialisasi yang tidak merata, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, kendala ekonomi, dan faktor sosial budaya. Strategi optimasi mencakup perluasan jangkauan sosialisasi ke seluruh desa perkotaan, melibatkan pemimpin masyarakat dan agama sebagai agen informasi, melakukan simulasi bencana multi-tahap, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk program manajemen bencana.

Pengaruh Literasi Keuangan, Modal Kerja, dan Financial Technology terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro Bokor Aluminium Menyali

I Gede Febry Suka Wirya Artha, Putu Riesty Masdiantini, I Gd Nandra Hary Wiguna — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Usaha mikro memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya pada sektor kerajinan tradisional di Desa Menyali. Namun, keterbatasan dalam pengelolaan keuangan, perencanaan modal kerja, dan pemanfaatan teknologi keuangan masih memengaruhi stabilitas serta pertumbuhan kinerja keuangan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, modal kerja, dan financial technology terhadap kinerja keuangan usaha mikro pada Sentra Kerajinan Bokor Aluminium Desa Menyali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal asosiatif. Populasi penelitian adalah seluruh pelaku usaha mikro pada sentra tersebut, dengan jumlah responden sebanyak 70 responden yang ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial literasi keuangan, modal kerja, dan financial technology berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan usaha mikro. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman dan pengelolaan keuangan, semakin efektif pengendalian modal kerja, serta semakin optimal pemanfaatan teknologi keuangan, maka semakin meningkat pula kinerja keuangan usaha secara berkelanjutan.

Pengaruh Praktik Manajemen Laba, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Terjadinya Financial Distress pada Perusahaan Ritel di Indonesia

Aziz Zulkifli Rahman, Putu Riesty Masdiantini, Sunitha Devi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pascapandemi COVID-19, sektor ritel di Indonesia menghadapi tekanan akibat pergeseran perilaku konsumen ke platform digital dan ketidakpastian ekonomi yang meningkatkan risiko financial distress. Kondisi ini menyebabkan penurunan kinerja hingga penutupan gerai, namun tidak selalu tercermin jelas dalam laporan keuangan karena potensi praktik manajemen laba. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh manajemen laba, profitabilitas, dan leverage terhadap financial distress pada perusahaan ritel yang terdaftar di BEI periode 2021–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data sekunder dari 23 perusahaan dan dianalisis menggunakan regresi logistik biner dengan model Springate sebagai indikator distress. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap financial distress, sedangkan manajemen laba dan leverage tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kinerja operasional melalui efisiensi aset (ROA) lebih penting dalam menjaga ketahanan perusahaan ritel dibandingkan kebijakan pendanaan maupun pengelolaan laba akrual.

Pengaruh Kualitas Produk dan Iklan Terhadap Niat Beli Konsumen Pada Produk Kahf

Muhamad Salam, Made Putri Ariasih — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan iklan terhadap niat beli konsumen pada produk Kahf di Kecamatan Buleleng. Latar belakang penelitian didasarkan pada pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia yang semakin pesat, khususnya pada segmen perawatan pria, namun masih menghadapi tantangan berupa perbedaan persepsi konsumen terhadap kualitas produk dan efektivitas iklan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan teknik purposive sampling terhadap 170 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan iklan secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli konsumen. Kualitas produk berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen melalui kinerja, daya tahan, dan kesesuaian produk dengan kebutuhan. Sementara itu, iklan yang informatif, menarik, dan kredibel mampu meningkatkan perhatian serta minat konsumen terhadap produk. Secara simultan, kombinasi kualitas produk yang baik dan strategi iklan yang efektif menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan niat beli.

Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompetensi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Ni Nengah Sugiantini, Komang Krisna Heryanda — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi dan kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal untuk menguji hubungan antar variabel. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 143 pegawai, dengan teknik penentuan sampel menggunakan sampel jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan budaya organisasi, maka semakin meningkat kinerja pegawai. Selain itu, kompetensi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, yang berarti bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki pegawai, maka semakin baik pula kinerjanya. Secara simultan, budaya organisasi dan kompetensi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi dan kompetensi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.

Pengaruh Motivasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Ida Ayu Yuli Hartini, Komang Krisna Heryanda — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Latar belakang penelitian didasarkan pada belum optimalnya kinerja pegawai yang ditunjukkan melalui keterlambatan penyelesaian tugas, rendahnya inisiatif, serta belum tercapainya target program secara maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan populasi sebanyak 143 pegawai yang seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sampel jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, demikian pula gaya kepemimpinan yang juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Secara simultan, motivasi dan gaya kepemimpinan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan sebesar 59,5% variasi kinerja pegawai, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan motivasi kerja dan penerapan gaya kepemimpinan yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai secara optimal.

Analisis Yuridis Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Oleh PT RMK Energi Terhadap RTRW Kabupaten Muara Enim

Zacky Alamsyah Bustami, Gopin Pamungkas, Radit Febri Kurniawan, Desi Hafizah — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih menjadi permasalahan dalam praktik penataan ruang di Indonesia, khususnya dalam kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum pemanfaatan ruang serta mengkaji ketidaksesuaian kegiatan industri terhadap RTRW Kabupaten Muara Enim dalam studi kasus PT RMK Energy beserta konsekuensi hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemanfaatan ruang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap kegiatan untuk sesuai dengan RTRW. Namun dalam praktiknya, kegiatan industri PT RMK Energy berada pada kawasan sempadan sungai yang termasuk dalam kawasan lindung, sehingga bertentangan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian tersebut merupakan pelanggaran administratif dan substantif yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha serta berimplikasi pada cacatnya legalitas perizinan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang lebih efektif agar ketentuan RTRW dapat diimplementasikan secara optimal.

Identifikasi Faktor-Faktor Utama Yang Mengakibatkan Tingginya Tingkat Penjualan Buku Bajakan Di Kawasan Terminal Bus Senen Jakarta Pusat

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penjualan buku bajakan di kawasan Terminal Bus Senen Jakarta Pusat menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menjadi penyebab tingginya tingkat penjualan buku bajakan di kawasan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data diperoleh melalui interaksi langsung dengan para penjual buku, pembeli, serta aparat penegak hukum yang beraktivitas di Terminal Bus Senen guna mengeksplorasi fenomena ini secara mendalam. Hasil penelitian mengidentifikasi lima faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya penjualan buku bajakan, yaitu: (1) harga buku asli yang relatif mahal, (2) permintaan pasar yang tinggi dari segmen pembeli dengan daya beli terbatas, (3) lemahnya penegakan hukum dan pengawasan, (4) tingginya profit margin yang ditawarkan, dan (5) faktor budaya dan tradisi penggandaan buku yang sudah mengakar. Implikasi penelitian ini penting bagi stakeholder pendidikan, pemerintah, dan penerbit dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan penjualan buku bajakan. Rekomendasi penelitian mencakup perlunya subsidi pemerintah untuk buku-buku pelajaran, peningkatan penegakan hukum, serta sosialisasi mengenai dampak negatif pembajakan buku.

Mekanisme Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Budaya Batak Toba

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan garis keturunan melalui pihak laki-laki. Sistem ini memiliki implikasi signifikan terhadap mekanisme pembagian harta warisan dalam keluarga, di mana anak laki-laki ditempatkan sebagai ahli waris utama, sementara anak perempuan memiliki kedudukan yang lebih terbatas dalam struktur hukum adat tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep pembagian harta warisan dalam adat budaya Batak Toba dengan merujuk pada praktik pembagian yang telah berkembang di masyarakat selama berabad-abad dan studi kasus kontemporer melalui Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN yang menangani sengketa pembagian warisan keluarga Pakpahan-Sihombing. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-normatif yang menganalisis bahan hukum primer berupa regulasi adat, ketentuan hukum positif, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik dan penelitian etnografi terdahulu tentang budaya Batak Toba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba tidak hanya mengikuti sistem patrilineal tradisional yang ketat, melainkan juga mengalami penyesuaian dan fleksibilitas berdasarkan kehendak pewaris yang dituangkan dalam bentuk wasiat tertulis dan pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan. Mekanisme pembagian mencakup berbagai bentuk transfer harta yang unik dan memiliki makna filosofis mendalam, seperti panjaean untuk anak laki-laki yang telah menikah sebagai bentuk pengakuan status penerus marga, pauseang untuk anak perempuan yang mencerminkan kasih sayang orang tua (holong ate), dodon tua untuk cucu dari anak laki-laki sulung yang merupakan perpanjangan hak warisan garis utama, indahan arian untuk cucu dari anak perempuan, dan ulos na soraburuk sebagai bentuk pemberian khusus dari hula-hula kepada boru dengan ketentuan dan syarat-syarat adat yang ketat. Temuan ini mengindikasikan bahwa hukum waris adat Batak Toba bersifat fleksibel, dinamis, dan mengalami evolusi berkelanjutan dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan hukum modern, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental dari sistem kekerabatan patrilineal dan prinsip-prinsip keadilan komunal yang menjadi inti budaya Batak Toba.

Kerangka Operasional Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam

Erina Ifa, Ahmad Yusuf, Lutfi Aulia Syarifatul Mutmainah, Ahmad Manshur — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pendidikan multikultural semakin relevan dalam konteks keberagaman Indonesia yang kaya, namun kerangka operasionalnya dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) masih minim dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka operasional pendidikan multikultural dalam PAI serta menelaah implementasinya di lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka, mengkaji 15 artikel dan buku yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2026, dipilih berdasarkan akreditasi jurnal, relevansi, dan kemutakhiran publikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka operasional multikultural dalam PAI mengintegrasikan nilai toleransi, kesetaraan, dan demokrasi ke dalam desain kurikulum, strategi pembelajaran, dan manajemen kelas. Selain itu, kerangka ini menuntut guru untuk mengadopsi pedagogi yang responsif terhadap budaya, menggunakan metode kontekstual yang mengakui latar belakang budaya siswa yang beragam. Penelitian juga menemukan bahwa pesantren dan sekolah Islam yang mengoperasionalkan nilai multikultural menunjukkan kohesi sosial siswa dan pemahaman antaragama yang lebih tinggi. Integrasi kearifan lokal ke dalam PAI semakin memperkuat kerangka multikultural dengan mendasarkannya pada pengalaman hidup siswa. Kesimpulan menyatakan bahwa kerangka operasional multikultural yang terstruktur dalam PAI sangat penting untuk membangun generasi Muslim Indonesia yang toleran, inklusif, dan demokratis.

Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Kriminal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebijakan kriminal dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kebijakan tersebut mencakup pendekatan penal berupa perluasan kriminalisasi dan pemberatan sanksi pidana, serta pendekatan non-penal melalui upaya pencegahan seperti deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Selain itu, kebijakan ini juga didukung oleh peran lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mengoordinasikan strategi penanggulangan terorisme. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut, antara lain adanya norma hukum yang berpotensi multitafsir, belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta tantangan perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh jaringan terorisme. Selain itu, faktor rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan kebijakan kriminal melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi koordinasi antar lembaga, serta peningkatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme agar penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dapat berjalan lebih efektif.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mystery box di Marketplace Shopee

Dina Amelia, Elly Nurlaili, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, Kasmawati, Rohaini — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Jual beli mystery box di marketplace shopee merupakan salah satu transaksi yang berbasis elektronik, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan khususnya terkait ketidakjelasan objek transaksi oleh karena itu penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jual beli mystery box di marketplace shopee dan pandangan hukum islam terhadap jual beli mystery box di marketplace shopee, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian praktik jual beli Mystery Box dengan rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam, serta mengidentifikasi adanya unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (untung-untungan), dan ketidakadilan dalam transaksi tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik jual beli digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan deskriptif, peraturan perundang-undangan, yang mengandalkan data sekunder seterti literature, dokumen dan tambahan data primer seperti wawancara. kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli mystery box di Shopee dilakukan secara online melalui tahapan pencarian produk, pemilihan barang, pembayaran, hingga pengiriman. Dalam praktiknya, pembeli hanya mengetahui kategori barang tanpa mengetahui secara pasti isi produk yang akan diterima. Faktor utama yang mendorong pembelian adalah rasa penasaran, pengaruh promosi, dan harga yang relatif murah. Namun, sebagian besar konsumen merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau nilai yang dibayarkan. Dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli mystery box mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) terhadap objek transaksi, karena tidak adanya kejelasan mengenai jenis, kualitas, dan spesifikasi barang. Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat sah jual beli dalam fiqh muamalah yang mensyaratkan kejelasan objek akad. Selain itu, praktik ini juga berpotensi mengandung unsur maisir (suntung-untungan) yang lebih menguntungkan penjual dibandingkan pembeli. Oleh karena itu, jual beli mystery box di marketplace Shopee dinilai tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena mengandung unsur gharar yang dilarang.

Penerapan Sistem Etle (Electronic Traffic Law Enforcement) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar

Putu Saka Erlangga Putra, Made Sugi Hartono, I Nengah Suastika — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi digital mendorong modernisasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sistem ini menggunakan kamera CCTV dan teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR) untuk merekam pelanggaran secara otomatis, sehingga mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pengendara serta menekan praktik pungutan liar. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan ETLE di Kota Denpasar, dengan fokus pada peran Regional Traffic Management Center (RTMC) Polda Bali serta kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan data primer berupa observasi dan wawancara, serta data sekunder dari dokumen resmi dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak 2022 hingga 2024 tercatat lebih dari 4,7 juta pelanggaran, namun hanya sekitar 1,5 juta yang tervalidasi. Kesenjangan ini disebabkan keterbatasan kamera, akurasi perangkat, masalah administratif, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. RTMC berperan penting dalam verifikasi dan tindak lanjut, tetapi masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Meskipun belum optimal, ETLE tetap berkontribusi pada transparansi penegakan hukum dan mendukung transformasi Denpasar menuju smart city.

Pengelolaan Rehabilitasi Sosial sebagai Strategi dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Ketimpangan ekonomi masih menjadi salah satu persoalan sosial utama di Indonesia yang memengaruhi kelompok masyarakat rentan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui program rehabilitasi sosial yang tidak hanya berfokus pada pemulihan fungsi sosial, tetapi juga pada peningkatan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan rehabilitasi sosial dalam meningkatkan kemandirian ekonomi serta melihat peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan ketimpangan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial tidak hanya ditentukan oleh pemberian bantuan ekonomi, tetapi juga oleh penguatan kapasitas individu melalui pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, serta pengembangan jaringan sosial yang mendukung aktivitas ekonomi.dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi sosial dapat menjadi strategi struktural yang efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi apabila dilaksanakan secara komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan dengan menekankan pemberdayaan serta peningkatan kapasitas ekonomi penerima manfaat.

Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Karangasem

Nabila, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kepolisian Resor Karangasem dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karangasem, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penanggulangan, serta merumuskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi langsung di lokasi terdampak, studi dokumen di Polres dan Lapas Karangasem, serta wawancara mendalam dengan informan kunci dari Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem dan Lembaga Pemasyarakatan Karangasem. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Polres Karangasem dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu program pre-emptive melalui sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah; program preventif berupa razia dan patroli di titik rawan (vulnerable point); serta program represif melalui penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. (2) Hambatan utama mencakup karakteristik geografis Karangasem sebagai jalur penyeberangan lintas wilayah, rendahnya partisipasi masyarakat akibat rasa takut, serta sPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kepolisian Resor Karangasem dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karangasem, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penanggulangan, serta merumuskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi langsung di lokasi terdampak, studi dokumen di Polres dan Lapas Karangasem, serta wawancara mendalam dengan informan kunci dari Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem dan Lembaga Pemasyarakatan Karangasem. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Polres Karangasem dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu program pre-emptive melalui sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah; program preventif berupa razia dan patroli di titik rawan (vulnerable point); serta program represif melalui penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. (2) Hambatan utama mencakup karakteristik geografis Karangasem sebagai jalur penyeberangan lintas wilayah, rendahnya partisipasi masyarakat akibat rasa takut, serta sistem jaringan peredaran narkotika yang terputus (cell system). (3) Upaya mengatasi hambatan dilakukan dengan mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, peningkatan fasilitas pendukung seperti alat tes urine dan penyadap, serta inovasi kebijakan menggandeng desa adat untuk membentuk awig-awig (peraturan adat) guna memberikan sanksi sosial yang lebih tegas. Berdasarkan hasil analisis data kualitatif, disimpulkan bahwa meskipun upaya kepolisian telah mencakup berbagai aspek, angka residivisme masih fluktuatif sehingga diperlukan penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dengan tokoh masyarakat desa adat untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkotika

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Bantuan Ternak Di Kabupaten Banggai

Lia Devi Susanti, Sastro M. Wantu, Roni Lukum — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan ternak di Kabupaten Banggai serta menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan peternak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program bantuan ternak tergolong cukup efektif dan efisien secara administratif serta memiliki tingkat ketepatan yang relatif baik dalam menyesuaikan jenis ternak dengan kondisi lokal. Namun, dari aspek kecukupan, pemerataan, dan responsivitas masih terdapat keterbatasan, terutama pada pendampingan berkelanjutan, distribusi yang belum merata, serta mekanisme respons yang masih bersifat reaktif. Dampak ekonomi program bersifat dualistik, yaitu meningkatkan pendapatan jangka pendek pada ternak ayam super dan memperkuat aset ekonomi jangka panjang pada kambing dan sapi. Dampak sosial terlihat pada peningkatan interaksi dan partisipasi peternak, meskipun belum terlembagakan secara kuat. Sementara itu, dampak kesejahteraan masih bersifat fluktuatif. Kesimpulannya, kebijakan bantuan ternak belum sepenuhnya mampu menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan sehingga memerlukan penguatan pada aspek pendampingan, akses pasar, dan pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal.

Pendekatan Tauhid Pada Anak Usia Dini Di Era Digital

Tantri Kasela, Koko Khoerudin — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pendidikan tauhid pada anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan kesadaran spiritual anak, terutama di era digital yang penuh dengan berbagai pengaruh teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode penanaman tauhid serta menganalisis hambatan dan solusi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang dilakukan di TK Imam Muslim Muara Enim. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan wali murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman tauhid dilakukan melalui pembiasaan doa harian, hafalan Al-Qur’an dan hadits, sholat berjamaah, kisah nabi, serta kegiatan bermain sambil belajar. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan kognitif anak, pengaruh media digital, dan perbedaan pola asuh orang tua. Solusi yang dilakukan yaitu pendekatan konkret, pembiasaan berulang, pembatasan penggunaan teknologi, serta kerja sama antara sekolah dan orang tua. Dengan demikian, pendidikan tauhid efektif jika dilakukan secara konsisten dan kontekstual.

Strategi Penanaman Karakter Santri melalui Program Enam Karakter Unggul di Madrasah Ibtidaiyah Al-Anshar

Epy Pujiaty, Dwi Setyo Nugroho — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Di tengah tantangan degradasi moral pada usia sekolah dasar, institusi pendidikan Islam dituntut untuk melakukan inovasi dalam pembentukan akhlak siswa. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Anshar menerapkan langkah preventif dan edukatif melalui inisiasi Program Enam Karakter Unggul sebagai instrumen utama dalam membentuk kepribadian santri yang berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif mengenai strategi implementasi, proses internalisasi nilai-nilai, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Enam Karakter Unggul di lingkungan MI Al-Anshar. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi partisipatif terhadap aktivitas harian santri, wawancara mendalam dengan kepala madrasah dan guru pamong, serta analisis dokumen kurikulum karakter. Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan objektivitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan Strategi yang diterapkan melalui Program Enam Karakter Unggul terbukti menjadi model penguatan pendidikan karakter yang efektif pada jenjang pendidikan dasar Islam di MI Al-Anshar.

Penerapan Hukum Adat Rejang Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Di Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong

Ahmad Fuadi Fuadi, Wawan Fransisco, Fitriyani, Ahmad Fuadi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Hukum adat Rejang merupakan bagian dari pluralisme hukum Indonesia yang masih hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapannya dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata oleh (BMA) Kabupaten Rejang Lebong serta menilai efektivitas dan kendalanya. Metode yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan kasus, historis, dan konseptual melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan BMA masih aktif menyelesaikan sengketa melalui musyawarah berbasis keadilan restoratif dan pemulihan sosial, dengan menjunjung kearifan lokal seperti tepung setawar. Penerapannya dinilai efektif karena mendapat legitimasi masyarakat. Namun, terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman generasi muda, potensi konflik dengan hukum negara, serta minimnya dukungan regulasi daerah. Kesimpulannya, hukum adat Rejang tetap relevan, namun memerlukan dukungan kebijakan dan edukasi berkelanjutan.

Pengaruh Citra Destinasi dan Pengalaman Wisatawan Terhadap Niat Berkunjung Kembali ke Pantai Lovina

I Made Argi Darmawan, Made Putri Ariasih — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra destinasi dan pengalaman wisatawan terhadap niat berkunjung kembali ke Pantai Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali. Latar belakang penelitian didasari oleh fluktuasi kunjungan wisatawan mancanegara serta beragamnya pengalaman wisata yang diduga memengaruhi keputusan kunjungan ulang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Populasi penelitian adalah wisatawan mancanegara yang pernah berkunjung ke Pantai Lovina, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra destinasi dan pengalaman wisatawan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berkunjung kembali. Secara parsial, kedua variabel tersebut juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik citra destinasi dan semakin positif pengalaman wisatawan, maka semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan kunjungan ulang. Implikasi penelitian menekankan pentingnya peningkatan promosi, kualitas pelayanan, fasilitas, dan kebersihan lingkungan guna memperkuat loyalitas wisatawan serta mendukung keberlanjutan pariwisata.

Pengaruh Pengembangan Karir dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Mega Tiara Sinar Abadi Cabang Gunung Agung

Kadek Geliani Putri, I Nengah Suarmanayasa — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengembangan karir dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Mega Tiara Sinar Abadi Cabang Gunung Agung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh indikasi ketidakpuasan kerja akibat sistem karir yang kurang jelas dan lingkungan kerja yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan jenis penelitian eksplanatif, melibatkan seluruh 42 karyawan sebagai sampel melalui teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner berskala Likert, kemudian dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 25 setelah melalui uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja; (2) lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan serta merupakan faktor paling dominan; dan (3) secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan dengan F-hitung sebesar 67,844 dan R-Square 77,7%. Perusahaan disarankan menerapkan kebijakan promosi yang transparan dan terus meningkatkan kualitas fasilitas kerja guna mendorong motivasi dan loyalitas karyawan demi keberlanjutan perusahaan.

Analisis Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik terhadap Keputusan Menjadi Pekerja Migran Indonesia di Desa Tianyar Barat

Ni Kadek Feby Valentina Anggie Mulyani, I Nengah Suarmanayasa — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik serta mengidentifikasi faktor yang paling dominan dalam keputusan masyarakat Desa Tianyar Barat untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Jumlah responden sebanyak 130 orang yang merupakan masyarakat Desa Tianyar Barat yang bekerja sebagai PMI. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara sebagai data pendukung, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan perhitungan nilai rata-rata (mean). Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik memiliki nilai rata-rata sebesar 4,57, motivasi ekstrinsik sebesar 4,37, dan keputusan bekerja sebesar 4,40, yang seluruhnya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki dorongan yang kuat baik dari dalam diri maupun dari faktor luar dalam memutuskan untuk bekerja sebagai PMI. Selain itu, motivasi intrinsik memiliki nilai rata-rata tertinggi dibandingkan motivasi ekstrinsik, sehingga menjadi faktor yang paling dominan dalam keputusan bekerja. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan masyarakat Desa Tianyar Barat untuk bekerja sebagai PMI lebih berkaitan dengan dorongan yang berasal dari dalam diri individu, meskipun tetap didukung oleh faktor lingkungan sekitar.

Pengaruh Soft Skill dan Pengalaman Magang Terhadap Kesiapan Kerja pada Fresh Graduate Universitas Pendidikan Ganesha

Damayanti, I Nengah Suarmanayasa — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris mengenai pengaruh variabel soft skill dan pengalaman magang terhadap tingkat kesiapan kerja pada fresh graduate di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Metode penelitian yang diimplementasikan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada 341 responden yang merupakan lulusan baru dari berbagai fakultas di Universitas Pendidikan Ganesha. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan alat pengolah statistik SPSS versi 25,0. Penelitian ini menemukan bahwa soft skill memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Pengalaman magang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Secara simultan kedua variabel bebas terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan kerja, di mana kedua faktor ini mampu menjelaskan variasi pada variabel kesiapan kerja sebesar 61,9% berdasarkan nilai koefisien determinasi R Square. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara penguasaan soft skill yang mumpuni dan kepemilikan pengalaman magang yang relevan merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan kesiapan mental serta profesionalisme fresh graduate. Universitas diharapkan dapat terus memperkuat kurikulum berbasis kompetensi dan memperluas kerjasama kemitraan industri untuk menyediakan wadah magang yang lebih berkualitas bagi mahasiswa guna meminimalisir kesenjangan keterampilan di pasar kerja.

Pengaruh Harga Saham, Leverage, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba

Gede Aditya Putra, Luh Gede Kusuma Dewi, I Made Dwita Atmaja — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga saham, leverage, likuiditas, dan profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor manufaktur yang tergabung dalam indeks Kompas 100 periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 18 perusahaan dan total 90 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga saham dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, yang mengindikasikan bahwa tekanan pasar serta tuntutan kinerja mendorong manajemen melakukan praktik manajemen laba. Sementara itu, leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, yang menunjukkan bahwa tingkat utang yang tinggi mampu menekan praktik tersebut melalui pengawasan kreditur. Di sisi lain, likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sehingga bukan menjadi faktor utama dalam menentukan praktik tersebut. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variasi manajemen laba sebesar 36,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Makna Anak Coki dalam Tradisi Pacu Jalur Dikecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Dira Sespira, Rina Susanti — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna Anak Coki dalam tradisi Pacu Jalur di Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk menggali pengalaman dan pemaknaan informan terhadap Anak Coki dalam tradisi Pacu Jalur. Subjek penelitian terdiri dari pengurus jalur dan ninik mamak yang terlibat langsung dalam proses pemilihan dan pelaksanaan peran Anak Coki. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori semiotika Roland Barthes untuk menganalisis makna denotasi, konotasi, dan mitos dalam peran serta gerakan Anak Coki sebagai makna dalam budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemilihan Anak Coki dilakukan secara terstruktur melalui tahapan penentuan kriteria, identifikasi calon, persetujuan orang tua, dan penetapan resmi yang melibatkan pengurus jalur serta tokoh adat. Proses mencerminkan nilai musyawarah dan kesepakatan kolektif dalam masyarakat. Makna Anak Coki tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga simbolik, yang meliputi simbol keberadaan sebagai identitas dan “ruh” jalur, simbol posisi sebagai penunjuk arah dan harapan, simbol atribut sebagai representasi nilai adat, kehormatan, dan kepemimpinan, serta simbol gerakan sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang mengatur ritme dan membangun semangat kolektif. Jenis kelamin Anak Coki sebagai anak laki-laki merupakan bagian dari konstruksi nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Anak Coki dapat dipahami sebagai representasi simbolik yang mengandung nilai budaya, sosial, dan spiritual dalam tradisi Pacu Jalur.

Epistemologi Pendidikan Islam Perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pendidikan Islam pada era modern menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sering kali menimbulkan pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan landasan epistemologis pendidikan Islam agar pengembangan ilmu tetap selaras dengan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis epistemologi pendidikan Islam dalam perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas serta melihat implikasinya terhadap pengembangan pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui kajian terhadap buku, artikel jurnal ilmiah, dan berbagai karya akademik yang relevan dengan pemikiran Al-Attas mengenai ilmu dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Al-Attas, ilmu pengetahuan berkaitan erat dengan makna dan kesadaran spiritual manusia sehingga pendidikan harus mampu membentuk keseimbangan antara dimensi intelektual, moral, dan spiritual. Konsep ta’dib yang dikemukakan Al-Attas menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang beradab. Implikasi dari pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam perlu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu sains dalam satu kerangka keilmuan yang berlandaskan tauhid sehingga mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan memiliki tanggung jawab sosial.

Diskresi Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi dan Batasan Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji diskresi pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan batasan pertanggungjawaban pidana pejabat dalam perspektif hukum administrasi negara, dengan fokus pada ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas kebijakan pasca-pandemi dan tuntutan kepastian hukum serta akuntabilitas keuangan negara. Tujuan penelitian adalah menganalisis ruang lingkup diskresi ekonomi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 dan regulasi terkait, mengidentifikasi batasan normatif AUPB dalam penggunaannya, serta memetakan konstruksi pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan diskresi dalam rezim KUHP dan UU Tipikor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap peraturan, putusan PTUN, Pengadilan Tipikor, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, serta laporan lembaga pengawas keuangan dan pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, ruang diskresi dalam kebijakan fiskal, moneter, dan APBN sangat luas tetapi tidak diimbangi mekanisme implementasi AUPB yang efektif, sehingga banyak kebijakan subsidi, tax holiday, dan refocusing anggaran beroperasi dalam grey area yang rawan penyalahgunaan. Kedua, batasan hukum diskresi yang secara normatif telah dirumuskan melalui asas kepastian hukum, proporsionalitas, transparansi, dan kewajiban berkonsultasi belum berjalan konsisten, tercermin dari temuan BPK/BPKP dan banyaknya pembatalan diskresi oleh PTUN. Ketiga, pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan diskresi masih menghadapi disparitas antara sanksi administratif dan pidana serta kesulitan pembuktian unsur “melawan hukum”, sehingga sebagian besar kasus berhenti pada ranah disiplin, sementara hanya sebagian yang berlanjut sebagai tipikor, dengan implikasi negatif bagi iklim investasi dan kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi integratif hubungan HAN–pidana dan pembentukan kerangka normatif khusus diskresi ekonomi.

Analisis Gugatan Ganti Rugi Terhadap Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2018 Di Kabupaten Lampung Utara

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Gugatan ganti rugi akibat wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi proyek pekerjaan umum Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Lampung Utara. Sengketa pengadaan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran kontraktual, tetapi juga menyentuh aspek akuntabilitas keuangan negara, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan publik. Wanprestasi dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 1239 dan 1243 KUH Perdata serta dihubungkan dengan regulasi pengadaan barang/jasa dan hukum jasa konstruksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis preskriptif terhadap peraturan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kontraktual yang sah berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, serta terbuktinya wanprestasi karena ketidaksesuaian spesifikasi dan waktu pelaksanaan. Namun, pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi masih memerlukan penguatan terkait kerugian nyata dan keuntungan yang hilang. Diperlukan harmonisasi hukum perdata dan administrasi negara guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan keuangan negara.

Pola Ajar Pembelajaran PKN Dalam Konsep Prinsip Pancasila Di Kelas 5c SD Negeri 1 Bendogerit

Anggita Karisma, Brylyan Ardhya Ardhya, Chelsea Keyza, Surayanah — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila di kelas 5C SD Negeri 1 Bendogerit. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif melalui studi kasus guna memahami secara mendalam dinamika proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pembelajaran PKn telah mengadopsi pendekatan berpusat pada siswa (student-centered learning) melalui model Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), dengan penerapan metode yang beragam seperti diskusi kelompok, tanya jawab, serta penggunaan media pembelajaran berupa gambar dan video. Pendekatan kontekstual yang menghubungkan materi dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman mengenai keberagaman budaya dan nilai-nilai Pancasila. Siswa menunjukkan peningkatan partisipasi aktif, motivasi belajar yang lebih tinggi, serta kemampuan berpikir kritis yang lebih baik. Namun, terdapat kendala utama berupa pemahaman konsep nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak serta variasi kemampuan kognitif antar-siswa. Guru mengantisipasi hal tersebut melalui penyediaan contoh konkret, pengulangan materi, dan penerapan pembelajaran diferensiasi secara sederhana. Secara keseluruhan, pembelajaran PKn telah berjalan secara optimal dan efektif mendukung pembentukan karakter siswa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dan berkelanjutan.

Analisis Ke-Ekonomian Transformasi Regulasi Sektor Keuangan dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Siti Aminah Mega Putri, Parningotan Malau — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan lahir dari respons kebutuhan reformasi yang holistik dalam keuangan Indonesia yang dinilai tidak lagi sesuai atau relevan dengan perkembangan zaman. Sebelum adanya regulasi tersebut, berbagai peraturan di bidang keuangan telah tersebar di beberapa undang-undang yang berumur lebih dari 30 tahun. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu mengakomodasi perkembangan global, pembaruan teknologi, dan kerumitan atau kompleksitas keuangan yang modern. Pengalaman krisis moneter 1998 ataupun krisis keuangan dunia 2008 menjadi petunjuk bahwa kelemahan struktur regulasi dan koordinasi antarotoritas memberikan dampak sistemik dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kerangka hukum yang lebih terintegrasi, adaptif, serta mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dan deskriptif yang memberikan uraian kajian secara mendetail. UU P2SK hadir dalam omnibus law bertujuan mengintegrasikan dan mengubah sekitar 17 undang-undang di bidang keuangan dengan tujuan memperkuat kelembagaan, meningkatkan tata kelola, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong adanya inovasi di bidang keuangan berbasis teknologi. Pembentukan Undang-Undang ini secara yuridis menjadi bukti upaya negara untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang ada di Indonesia. Dengan sistem keuangan yang lebih kuat, efisien, dan inklusif, UU P2SK diharapkan mampu menjadi suatu media yang strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi berskala nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dampak Hukum Penggunaan Minuman Keras Terhadap Perilaku Remaja Di Kecamatan Paleleh

Bela Syafitri Husain, Sastro M. Wantu, Nopiana Mozin — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum penggunaan minuman keras terhadap perilaku remaja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas dampak hukum tersebut di Kecamatan Paleleh. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik di lapangan, di mana penegakan hukum cenderung menggunakan diskresi dan pendekatan restorative justice sehingga sanksi pidana hanya menjadi ultimum remedium. Meskipun pembinaan preventif telah dilakukan di sekolah, efektivitasnya terhambat oleh ketiadaan fasilitas rehabilitasi resmi dan normalisasi sosial terhadap miras. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Peraturan Daerah saat ini lebih berfungsi sebagai law in books daripada law in action, sehingga keberhasilan penekanan angka konsumsi miras sangat bergantung pada sinergi antara kesadaran individu, integritas keluarga, dan kontrol sosial lingkungan yang sinkron

Studi Kritis Diskriminasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Marina, Erna Dewi, Emilia Susanti, A. Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan pidana serta mengkaji upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terjadi dalam berbagai tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Korban menghadapi hambatan komunikasi, keterbatasan aksesibilitas, serta stigma negatif yang melemahkan posisi dalam pembuktian. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan, implementasinya masih belum optimal akibat hambatan struktural, kultural, dan substantif. Temuan juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum berkontribusi terhadap perlakuan yang tidak setara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum serta penyediaan akomodasi yang layak guna menjamin akses keadilan yang setara.

Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sempadan Pantai Oleh Pemerintah Pada Mess Pemda Provinsi Bengkulu

Aditya Tri Winata, Amelya Agnesia Putri, Nur Azizah Safira, Desi Hafizah — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Kawasan sempadan pantai merupakan bagian dari kawasan lindung yang secara hukum harus bebas dari pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan fungsi perlindungannya. Permasalahan muncul ketika pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan garis sempadan pantai dalam kerangka hukum nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Bengkulu, serta menilai kesesuaian keberadaan Mess Pemda Provinsi Bengkulu terhadap ketentuan tersebut beserta implikasi normatifnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan sempadan pantai telah tersusun secara hierarkis dan mengikat, dengan batas minimal serta pembatasan ketat terhadap kegiatan di dalamnya. Berdasarkan pengujian terhadap RTRW Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu, keberadaan Mess Pemda tidak sesuai dengan ketentuan sempadan pantai karena tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang diperbolehkan. Kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap legitimasi penegakan hukum tata ruang, karena pemerintah berada dalam posisi sebagai pembuat sekaligus pelanggar norma. Oleh karena itu, diperlukan penertiban melalui mekanisme status quo dan langkah hukum yang konsisten.

Penggunaan Media Digital ( Tv Smart ) Terhadap Minat Belajar Siswa MTS di Pondok Pesantren Darussalam

Epy Pujiaty, Fadhillah Jufry — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana penggunaan Smart TV dalam proses pembelajaran dan bagaimana dampaknya terhadap pembentukan minat serta antusiasme belajar siswa MTs di lingkungan pesantren Darussalam. Selain itu, penelitian ini menggali persepsi siswa terhadap perubahan suasana kelas setelah adanya integrasi media digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif di dalam kelas, wawancara mendalam dengan guru dan siswa, serta studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami fenomena penggunaan teknologi di ruang kelas pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Smart TV meningkatkan minat belajar siswa melalui visualisasi materi yang lebih konkret dan variatif. Siswa merasa lebih termotivasi karena pembelajaran menjadi tidak membosankan dan lebih interaktif. Namun, penelitian juga menemukan tantangan berupa perlunya adaptasi guru dalam mengoperasikan fitur digital dan pentingnya pengawasan konten agar tetap selaras dengan nilai-nilai pesantren. Secara keseluruhan, Smart TV berperan sebagai stimulan yang efektif dalam menciptakan ekosistem belajar yang modern tanpa menghilangkan esensi pendidikan karakter di pesantren.

Pembaruan Hukum Pidana Sebagai Jalan Menuju Keadilan Yang Humanis

I Made Kresna Sanjaya Aditama, Made Sugi Hartono, Dewa Bagus Sanjaya — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan bagian dari upaya transformasi sistem hukum nasional yang tidak hanya fokus pada perubahan norma, tetapi juga pada pergeseran paradigma menuju keadilan yang lebih humanis. Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial yang cenderung menempatkan hukum sebagai instrumen penghukuman semata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pembaruan hukum pidana dalam konteks pengembangan keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif-kritis melalui kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan pidana hukum di Indonesia perlu dipahami sebagai proses perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif, restoratif, dan reintegratif. Dalam perspektif ini, hukum pidana tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan hubungan sosial, pembinaan pelaku tindak pidana, serta perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, penerapan pembaruan hukum pidana harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia agar sistem peradilan pidana mampu mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat.

Efektivitas Pembinaan Paralegal Dalam Mendukung Pelayanan Administrasi Hukum Umum Di Jawa Tengah

Erlingga Savril Maharani, Adinda Berliana Rizkita Anjani, Satrio Ageng Rihardi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus didukung oleh sistem pelayanan hukum yang mudah, merata, dan efektif. Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya melalui sistem AHU Online, menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum secara administratif. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan layanan digital dengan tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat akibat rendahnya literasi hukum dan literasi digital serta keterbatasan pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pelayanan AHU dalam mendukung akses layanan hukum serta efektivitas pembinaan paralegal dalam membantu masyarakat mengakses layanan tersebut di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan AHU memiliki potensi besar dalam memperluas akses layanan hukum, namun belum berjalan optimal tanpa dukungan aktor pendamping. Pembinaan paralegal berperan strategis dalam menjembatani masyarakat dengan sistem hukum formal, termasuk pelayanan AHU Online. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pembinaan paralegal dinilai cukup efektif, tetapi masih menghadapi kendala berupa pembinaan yang belum berkelanjutan, keterbatasan sarana dan pendanaan, serta belum optimalnya pengakuan peran paralegal. Diperlukan sinergi antara penguatan pembinaan paralegal dan optimalisasi pelayanan AHU untuk mewujudkan akses layanan hukum yang mudah dan merata bagi masyarakat.

The Effect Of Green Marketing On Purchase Intention Mediated By Brand Trust

Artanti Shira Diva Ananta, Mahrinasari — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi green marketing guna menarik konsumen yang peduli terhadap lingkungan, khususnya Generasi Z. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Green Marketing terhadap Purchase Intention dengan Brand Trust sebagai variabel mediasi pada konsumen Avoskin di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik non-probability purposive sampling, melibatkan 140 responden Generasi Z yang mengetahui aktivitas green marketing Avoskin. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Green Marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Trust dan Purchase Intention, serta Brand Trust juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Purchase Intention dan memediasi hubungan antara Green Marketing dan Purchase Intention. Temuan ini menunjukkan bahwa Green Marketing berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan mendorong minat beli. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa dimensi place dan price paling dominan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti akses distribusi, daya saing harga, diferensiasi produk, dan efektivitas promosi guna memperkuat Brand Trust dan meningkatkan Purchase Intention.

Keadilan Restoratif sebagai Penyeimbang Disparitas Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan

Lysa Angrayni, Febri Handayani — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Artikel ini membahas mengenai disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika yang pada tataran implementasinya menunjukkan perbedaan penanganan pada masing-masing institusi yang memiliki kewenangan. Dalam sistem peradilan pidana, muara sebuah putusan seharusnya berada pada pihak pengadilan untuk memberikan penetapan apakah terhadap penyalahguna narkotika dapat diputuskan untuk menjalani rehabilitasi atau menjalani pidana penjara berdasarkan hasil asesmen. Dimilikinya kewenangan dari masing-masing institusi untuk menyelesaikan perkara, meskipun secara tidak langsung mengandung aspek kepastian hukum, namun bukan pada kepastian penerapan hukumnya sehingga terjadi disparitas dalam penanganan kasus tersebut. Melalui artikel ini dengan menggunakan metode penelitian hukum nomatif, memberikan gambaran problematika disparitas dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pada tataran implementasi menunjukkan bahwa dengan adanya berbagai regulasi yang muncul dari institusi kepolisian, kejaksaan, maupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, menunjukkan adanya disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini berimplikasi pada kurangnya rasa keadilan karena pada kasus yang sama atau hampir sama dapat diperlakukan berbeda. Kesimpulan akhir dari tulisan ini menunjukkan bahwa adanya disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika dikarenakan belum adanya kesamaan persepsi termasuk penyatuan regulasi terkait penanganan kasus penyalahguna narkotika, karena seharusnya dimungkinkan adanya norma hukum “satu pintu” dimana hanya ada satu regulasi terkait penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika untuk menghindari adanya berbagai penafsiran dari aparat penegak hukum

Analisis Perlindungan Notaris atas Pemalsuan Akta Berdasarkan Asas Pembenar dalam Renvoi

Nadia Vilda — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (i) batasan tanggung jawab notaris terhadap isi akta partij dan (ii) penerapan asas pembenar sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dari dugaan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris tidak bertanggung jawab secara materiil terhadap isi substansi akta partij, karena isi tersebut sepenuhnya bersumber dari pernyataan dan kehendak para pihak yang menghadap. Tanggung jawab notaris terbatas pada pemenuhan aspek formal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, asas pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ditegaskan kembali dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berfungsi untuk menghapus sifat melawan hukum apabila notaris menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan korektif (renvoi) berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada notaris sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewenangan dan dilandasi itikad baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas pembenar merupakan dasar hukum yang esensial dalam memperkuat perlindungan terhadap notaris serta menjamin kepastian hukum dalam praktik pembuatan akta autentik

Strategi Preventif Non-Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Persetubuhan Anak Di Bawah Umur

Lola Regina Gantasa, Rini Fathonah, Erna Dewi, Emilia Susanti, Refi Meidiantama — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan merupakan persoalan kriminologis yang kompleks dan semakin memprihatinkan, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti ketidakmatangan emosional serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, pergaulan, dan paparan konten digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif kriminologi serta merumuskan strategi penanggulangan melalui pendekatan non-penal yang bersifat preventif dan komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan non-penal memiliki peran strategis dalam pencegahan kejahatan dengan menitikberatkan pada upaya preemtif dan preventif. Upaya preemtif dilakukan melalui penanaman nilai moral oleh tokoh agama, penguatan komunikasi keluarga, serta pendidikan seksual sejak dini, sedangkan upaya preventif dilakukan melalui pengendalian konten pornografi serta edukasi dan sosialisasi di lingkungan sekolah. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mampu menyentuh akar permasalahan sebelum kejahatan terjadi. Selain itu, dampak kejahatan seksual terhadap anak juga menimbulkan trauma psikologis yang serius, sehingga diperlukan perlindungan dan perhatian dari berbagai pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terintegrasi melalui sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, preventif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Peran Pemahaman Agama dan Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Akhlak Anak

Nur Rahmawati, Rizal Saepulloh Herawan — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini berangkat dari fenomena ketidaksinkronan antara nilai agama yang diajarkan di madrasah dengan praktik pengasuhan di rumah. Fenomena "dualisme akhlak"—anak patuh di madrasah tetapi agresif atau tidak jujur di rumah—menjadi indikasi adanya ketimpangan dalam internalisasi nilai. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran pemahaman agama orang tua dan pola asuh dalam pembentukan akhlak anak di Madrasah Diniyah Miftahussalam, Bandung. Metode kualitatif dengan desain studi kasus digunakan, melibatkan 10 keluarga dan 12 santri melalui wawancara mendalam serta observasi partisipatif selama tiga bulan di kawasan transisi rural-urban Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menemukan tiga tipologi: pemahaman agama tinggi dengan pola asuh otoriter melahirkan kepatuhan semu; pemahaman agama rendah dengan pola asuh demokratis menghasilkan akhlak sosial yang baik namun hampa spiritual; sinergi pemahaman agama mendalam dengan pola asuh demokratis-humanis membentuk akhlak mulia yang stabil. Kesimpulannya, internalisasi nilai agama tidak cukup hanya dengan hafalan atau ancaman, melainkan memerlukan ruang dialog dan keteladanan konsisten di rumah. Implikasi penelitian ini adalah perlunya program pendampingan orang tua berbasis literasi keagamaan dan keterampilan pola asuh positif yang terintegrasi dengan madrasah diniyah

Kekuatan Hukum Kontrak Terapeutik Dalam Tindakan Bedah Plastik Antara Dokter Dengan Pasien

Umu Istikharoh, Francis Maryane Pattynama, Ahmad Heru Romadhon — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum kontrak terapeutik dalam tindakan bedah plastik di Indonesia serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum dokter atas sengketa yang timbul. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah norma, asas, serta doktrin hukum yang relevan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penguatan konsep kontrak terapeutik dalam praktik tindakan estetika yang masih belum diatur secara spesifik dalam sistem hukum Indonesia. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber pendukung lain yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak terapeutik memiliki kekuatan mengikat sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata, namun bersifat sebagai perikatan upaya (inspanningverbintenis), bukan perikatan hasil (resultaatverbintenis). Kekuatan tersebut dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar profesi, informed consent, serta dokumentasi medis. Tanggung jawab dokter bersifat multidimensi, mencakup aspek perdata, pidana, administratif, dan etik

Manajemen Stakeholder Waka Kesiswaan Sma Negeri 1 Indralaya Dalam Membangun Kolaborasi Eksternal

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen pemangku kepentingan yang diterapkan oleh Wakil Kepala Bidang Kemahasiswaan di SMA Negeri 1 Indralaya dalam membangun kolaborasi dengan pihak eksternal. Fokus utama penelitian ini adalah pada identifikasi pemangku kepentingan, teknik komunikasi persuasif, dan pelembagaan kerja sama formal untuk mendukung disiplin dan prestasi siswa. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Wakil Kepala Bidang Kemahasiswaan, observasi lapangan, dan dokumentasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wakil Kepala Bidang Kemahasiswaan menerapkan strategi "Undangan Elegan" sebagai bentuk manajemen kesan untuk mengurangi penolakan orang tua. Lebih lanjut, kolaborasi strategis dibangun melalui Nota Kesepahaman (MOU) dengan Unit Lalu Lintas Kepolisian Ogan Ilir Resort terkait peraturan lalu lintas dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait pembentukan Duta Anti Narkoba di tingkat kelas. Secara sosiologis, strategi ini mewakili upaya untuk mengubah modal sosial menjadi instrumen kontrol sosial formal dan informal. Temuan ini menegaskan bahwa manajer tingkat menengah di sekolah memainkan peran penting sebagai jembatan antara kebijakan institusional dan dinamika sosial masyarakat.

Manajemen Stakeholder dalam Pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi yang banyak dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Desa Wisata Danau Biru yang terletak di Palem Raya. Keberhasilan pengelolaan desa wisata sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai stakeholder yang memiliki peran berbeda dalam mendukung aktivitas pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami peran dan hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah desa, pengelola wisata, masyarakat lokal, pelaku usaha lokal, serta wisatawan, serta stakeholder pendukung seperti pemerintah daerah dan investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru telah berjalan melalui koordinasi dan kolaborasi antar pihak yang terlibat. Pemerintah desa berperan dalam dukungan kebijakan dan koordinasi, pengelola wisata bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan wisata, sedangkan masyarakat dan pelaku usaha lokal berkontribusi dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata. Meskipun demikian, pengelolaan desa wisata masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan fasilitas, keterbatasan pendanaan, serta promosi wisata yang belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan kerja sama antar stakeholder untuk mendukung pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.

Penerapan Digital Forensik Oleh Unit Siber Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan Berbasis Sextortion

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah sextortion yang merupakan tindak pidana pemerasan berbasis konten seksual melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan digital forensik oleh Unit Siber Polda Lampung dalam pembuktian tindak pidana sextortion serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan pada Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digital forensik telah dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, pengamanan, pemeriksaan, dan analisis bukti digital dengan prinsip chain of custody, sehingga mampu mendukung pembuktian perkara dan memperkuat keyakinan hakim dalam mencapai kebenaran materiil. Namun demikian, efektivitas penerapan digital forensik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan perangkat dan sumber daya manusia, hambatan akses data dari platform digital, serta faktor korban dan pelaku yang memengaruhi kualitas alat bukti. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi kerja sama lintas instansi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana sextortion.

Kecemasan Mahasiswa dalam Menghadapi Risiko Kritik Sosial di Media Sosial: Perspektif Ulrich Beck

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial mahasiswa, di mana media sosial menjadi ruang utama untuk mengekspresikan diri dan membentuk identitas. Namun, kebebasan tersebut juga memunculkan tekanan sosial dan kecemasan akibat potensi kritik dan penilaian publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecemasan mahasiswa dalam menghadapi risiko kritik sosial di media sosial dengan menggunakan perspektif masyarakat risiko Ulrich Beck. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecemasan mahasiswa dipengaruhi oleh rasa takut terhadap penilaian negatif, perbandingan sosial, dan tuntutan untuk menampilkan citra diri yang ideal. Mahasiswa cenderung menunda posting, mengevaluasi ulang konten, serta membatasi ekspresi diri sebagai bentuk self-censorship. Kecemasan terjadi sebelum dan setelah posting, yang menunjukkan adanya evaluasi diri secara berkelanjutan. Dalam perspektif masyarakat risiko, media sosial menghadirkan risiko sosial dan psikologis baru yang memengaruhi kondisi mental mahasiswa. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran dan strategi adaptif dalam mengurangi kecemasan di ruang digital.

Implementasi Penanaman Nilai Pancasila Melalui Budaya Pembiasaan Pada Siswa Di SDN 1 Pakunden

Dimas Putra Ramadhan, Bilqis Amin Nadhifa, Surayanah — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai Pancasila melalui budaya pembiasaan di SDN Pakunden 1 Kota Blitar, mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan pembiasaan yang diterapkan di sekolah, dan menganalisis perannya dalam membentuk karakter siswa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui berbagai kegiatan pembiasaan seperti upacara pengibaran bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, kegiatan kerja sama, dan mempraktikkan perilaku sopan santun dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, nilai-nilai Pancasila diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran melalui pengajaran kontekstual dan diskusi kelompok yang mendorong partisipasi siswa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa guru dan anggota sekolah memainkan peran penting dalam menciptakan budaya sekolah yang positif melalui teladan dan bimbingan yang konsisten. Namun, beberapa tantangan masih ada, termasuk pengaruh globalisasi dan menurunnya minat siswa dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembiasaan. Secara keseluruhan, implementasi nilai-nilai Pancasila melalui budaya pembiasaan dianggap efektif dalam mendukung pengembangan karakter, meskipun perbaikan dan inovasi berkelanjutan diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

T. Riski Maulana, Masitah Pohan, T. Erwinsyahbana — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perjudian online berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan internet, yang tidak hanya mempermudah akses masyarakat untuk berjudi tetapi juga membuka peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait judi online dan pencucian uang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta perubahan terbaru dalam UU No. 1 Tahun 2024 dan KUHP. Meskipun regulasi sudah cukup jelas, dinamika perkembangan kejahatan di masyarakat menuntut penyesuaian hukum yang berkelanjutan. Pelaku judi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ganda, yaitu sebagai tindak pidana asal (predicate crime) dan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (follow-up crime), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efektifitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Reagen Ch Saragih, Surya Perdana, Farid Wajdi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) merupakan instrumen pengawasan yang memiliki implikasi hukum, ekonomi, dan sosial dalam hubungan antara PT PLN (Persero) dan pelanggan, yang dalam praktiknya kerap menimbulkan sengketa terkait temuan teknis, Tagihan Susulan, dan sanksi administratif akibat asimetri kewenangan dan informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa P2TL, mengkaji proses pelaksanaannya, serta menilai efektivitasnya dibandingkan mekanisme lain dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, serta relevan untuk sengketa P2TL yang bersifat teknis dan relasional, dengan pelaksanaan yang menuntut pemetaan peran para pihak secara proporsional, keterbukaan informasi teknis, dan diskresi administratif yang akuntabel guna menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan efisiensi. Dari sisi efektivitas, mediasi unggul dalam efisiensi waktu dan biaya, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta memulihkan hubungan hukum antara PLN dan pelanggan, meskipun dipengaruhi oleh kualitas substansi hukum, kompetensi mediator, sarana pendukung, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya musyawarah. Dengan demikian, mediasi disimpulkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa P2TL yang rasional dan berkeadilan apabila didukung penguatan kelembagaan, standar prosedural yang transparan, peningkatan kapasitas mediator, integrasi regulasi sektoral, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan untuk menjamin konsistensi, kredibilitas, dan legitimasi proses penyelesaian sengketa.

Perkawinan Siri Perspektif Hukum Positif dan Maslahah Mursalah Analisis Dissenting Opinion Hakim Pengadilan Negeri Mungkid dalam Putusan Nomor 87Pid.B/2024/PN MKD

Aurellia Kharisma Harsyaputri, Muhamad Rizqi Mustagfiri — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkawinan siri merupakan fenomena yang masih sering dipraktikkan di Indonesia, namun menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks antara hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan hakim Pengadilan Negeri Mungkid terhadap perkawinan siri dalam Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN MKD, serta mengkaji bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pandangan hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan eksplorasi melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Mungkid memiliki dua pandangan berbeda: pertama, hakim AWP memandang perkawinan siri sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 karena sah-tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama, bukan pencatatan; kedua, melalui dissenting opinion, hakim AP memandang perkawinan siri tidak sah karena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti hukum. Ditinjau dari hukum positif, kedua pandangan tersebut memiliki dasar hukum masing-masing yang sah, namun pencatatan perkawinan tetap penting untuk perlindungan hukum. Ditinjau dari hukum Islam melalui konsep maslahah mursalah, perkawinan siri meskipun memenuhi rukun dan syarat secara fiqh, lebih banyak menimbulkan mudharat daripada maslahat karena tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi istri dan anak.

Keabsahan Klausula Baku dalam Menentukan Wanprestasi pada Perjanjian Telekomunikasi

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan pesat layanan telekomunikasi mendorong penggunaan klausula baku dalam hubungan kontraktual yang seringkali menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah penghangusan kuota internet oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), yang memunculkan perdebatan hukum terkait aspek keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula baku serta implikasinya dalam menentukan wanprestasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan studi kasus, guna mengkaji kesesuaian klausula tersebut dengan prinsip hukum perjanjian dan peraturan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun klausula penghangusan kuota secara formal dianggap sah karena adanya persetujuan, keabsahan substantifnya masih dipertanyakan karena berpotensi melanggar prinsip keadilan, keseimbangan, dan proporsionalitas. Selain itu, klausula tersebut dapat mengurangi nilai ekonomi jasa yang telah dibayar oleh konsumen sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsep partial invalidity memungkinkan pembatalan klausula tertentu tanpa membatalkan keseluruhan perjanjian, sementara bounded rationality menunjukkan keterbatasan pemahaman konsumen terhadap isi kontrak.

Analisis Substansi Aturan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018

Dedi Anton Ritonga, Ibrahim Siregar, Putra Halomoan Hasibuan — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang isbat nikah poligami tanpa izin Pengadilan Agama dalam perspektif maqāṣid syarī‘ah Imam As-Syatibi. Fokus penelitian ini adalah mengkaji kesesuaian kebijakan tersebut dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga kemaslahatan keluarga, melindungi hak perempuan, serta menjamin kepastian hukum bagi anak. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan, dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara normatif melalui pendekatan maqāṣid syarī‘ah, terutama pada lima tujuan pokok syariat (al-ḍarūriyyāt al-khams). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada dasarnya sejalan dengan prinsip maqāṣid syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) serta melindungi perempuan dan anak dari praktik poligami yang tidak terkontrol. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara dalam menertibkan administrasi perkawinan dan mencegah penyalahgunaan poligami. Namun demikian, larangan isbat nikah poligami tanpa izin pengadilan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi istri dan anak dari perkawinan yang tidak tercatat, terutama terkait perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih responsif guna menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak tanpa mengabaikan ketertiban hukum.

Analisis Konsep Sengketa Medis Dan Penerapan Komunikasi Medis Yang Tepat Untuk Mencegah Terjadinya Konflik Hukum Dan Etik Di Indonesia

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis definisi dan konsep sengketa medis dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia, mengkaji pentingnya penerapan komunikasi medis sebagai upaya pencegahan konflik hukum dan etik, serta menelaah mekanisme penyelesaian sengketa medis ditinjau dari aspek hukum, etik, dan alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi. Bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis, deskriptif, dan preskriptif dengan didukung literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, sengketa medis merupakan bentuk perselisihan hukum yang bersifat multidimensional, tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi etika, profesionalitas, serta dinamika hubungan terapeutik antara pasien dan tenaga medis. Kedua, komunikasi medis yang efektif memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif dalam mencegah sengketa, karena mampu memenuhi hak pasien atas informasi, menyelaraskan ekspektasi, serta membangun kepercayaan dalam hubungan pelayanan kesehatan. Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa medis di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dengan mengutamakan alternatif penyelesaian sengketa sebagai langkah awal sebelum litigasi, melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum, etik/disiplin profesi, dan prinsip keadilan restoratif.

Urgensi Regulasi Baru UU ITE untuk Mengatasi Plagiarisme Karya AI Generatif

Gede Puja Darmadinta Dinata, Si Ngurah Ardhya, Ratna Artha Windari — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Kecerdasan Buatan (AI) generatif menghadirkan peluang dan tantangan signifikan dalam perlindungan hak cipta karya digital di Indonesia, terutama karena belum adanya regulasi yang memadai dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), baik pada tahun 2008, tahun 2016, maupun tahun 2024. Teknologi ini memungkinkan penciptaan karya dengan kualitas setara manusia, namun memunculkan persoalan hukum terkait kepemilikan hak cipta, plagiarisme, dan penghargaan terhadap karya asli. Analisis ini mengeksplorasi ketimpangan regulasi yang ada, dampaknya terhadap inovasi, serta kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang adaptif. Pendekatan berbasis data menggarisbawahi perlunya integrasi antara perlindungan hukum dan inovasi teknologi untuk memastikan keadilan dalam pemanfaatan AI generatif di era digital.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Regulasi

Pemanfaatan Teknologi sebagai Sarana Viktimisasi dalam Cyber Grooming

Nurul Mutiara Aisyah, Erna Dewi, Fristia Berdian Tamza — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan kejahatan siber yang baru, seperti cyber grooming, yang memanfaatkan platform digital untuk mengeksploitasi anak-anak secara seksual. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis penggunaan teknologi sebagai sarana untuk memudahkan tindakan pemerasan, serta mengeksplorasi tahapan dan metode cyber grooming, kerentanan anak-anak, dampak yang dihasilkan, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil dalam perspektif hukum dan kriminologi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka (library research) melalui pendekatan kualitatif normatif, dengan mengkaji berbagai sumber literatur dalam bidang hukum, kriminologi, dan viktimologi. Temuan dalam pembahasan menunjukkan bahwa teknologi berperan sebagai penghubung utama dalam tindakan pemerasan melalui tingkat anonimitas, akses terhadap informasi pribadi, dan kurangnya pengawasan sosial dalam lingkungan digital. Proses grooming dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan manipulatif, mulai dari pendekatan emosional hingga kemudian melibatkan eksploitasi seksual. Anak-anak berada dalam posisi rentan akibat faktor psikologis dan rendahnya pemahaman tentang literasi digital, dan dampaknya dapat berupa trauma psikologis, isolasi sosial, serta pemerasan. Diperlukan upaya penanggulangan yang menyeluruh melalui penguatan regulasi yang spesifik, peningkatan literasi digital, dan pengawasan aktif dari orang tua. Sebagai kesimpulan, cyber grooming adalah tindak kejahatan yang bersifat,multidimensional, memerlukan pendekatan terpadu di bidang hukum, sosial, dan teknologi untuk menjaga keselamatan anak-anak.

Komunikasi Persuasif Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Partisipasi Kegiatan program Desa Sugih Waras

Nita Yuliati — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Partisipasi masyarakat yang belum maksimal dalam kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Sugih Waras menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi persuasif yang diterapkan oleh pengurus PKK serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan program desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori proses perubahan sikap dari Carl Hovland yang meliputi tahapan perhatian, pemahaman, penerimaan, dan pengingatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pengurus PKK berjalan cukup efektif melalui pendekatan interpersonal yang bersifat kekeluargaan, penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta pemanfaatan media komunikasi seperti WhatsApp. Faktor pendukung meliputi penggunaan media komunikasi yang efektif, hubungan sosial yang baik antara pengurus dan masyarakat, interaksi yang aktif, serta kesesuaian program dengan kebutuhan warga. Adapun faktor penghambat meliputi kesibukan masyarakat, kurangnya minat sebagian anggota, kondisi lingkungan, serta adanya perbedaan pandangan terhadap program yang dilaksanakan. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, secara keseluruhan komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pengurus PKK Desa Sugih Waras tergolong berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, yang ditunjukkan melalui meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan program desa.

Perspektif Mahasiswa Terhadap Implementasi Program Mbkm Di Lembaga Pendidikan Islam

Muhammad Rizal, Saifa Ananda Putri, Dwi Masitoh, Ajahari Ajahari — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan bentuk transformasi pendidikan tinggi yang bertujuan meningkatkan kualitas lulusan melalui pembelajaran berbasis pengalaman. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, pelaksanaan MBKM memiliki tantangan tersendiri karena harus mengintegrasikan kebijakan modern dengan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif mahasiswa terhadap implementasi program MBKM di lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber data primer berupa artikel jurnal ilmiah terindeks Google Scholar tahun 2022–2026 yang relevan dengan topik MBKM, perspektif mahasiswa, dan pendidikan Islam, serta data sekunder berupa buku dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memandang MBKM sebagai program yang mampu memperluas pengalaman belajar, meningkatkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, berpikir kritis, kemandirian, serta kesiapan menghadapi dunia kerja. Dalam lembaga pendidikan Islam, MBKM juga dipahami sebagai sarana penguatan nilai-nilai keislaman seperti amanah, tanggung jawab, akhlak, kepedulian sosial, dan moderasi beragama. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa kurangnya sosialisasi, belum optimalnya konversi SKS, penyesuaian kurikulum, keterbatasan mitra, dan pendampingan dosen yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, kurikulum yang adaptif, perluasan kerja sama mitra, serta peningkatan peran dosen pembimbing agar implementasi MBKM berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

Analisis Ratio Decidendi Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Mengabulkan Gugatan Cerai Ghaib Pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/Pa.Ska

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

GPerceraian ghoib sering kali menjebak pihak istri dalam pusaran ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, terutama ketika durasi hilangnya suami berlangsung secara ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam mengabulkan permohonan cerai ghoib pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Ska, serta menganalisis dampaknya terhadap pemenuhan kepastian hukum bagi Penggugat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan studi kasus, ditemukan bahwa majelis hakim di Pengadilan Agama Surakarta tidak hanya terpaku pada parameter normatif dua tahun sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), melainkan juga melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) yang progresif. Hakim menggunakan prinsip kemaslahatan (al-maslahah) untuk mengakhiri penderitaan (mudharat) lahir dan batin yang telah dialami Penggugat selama lebih dari 17 tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan verstek ini bukan sekadar penyelesaian prosedur formal, melainkan instrumen vital bagi pemulihan hak sipil Penggugat. Putusan tersebut memberikan legalitas status personal yang mutlak, sehingga Penggugat dapat kembali bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri tanpa hambatan administratif akibat status perkawinan yang tidak jelas.

Urgensi Pidana Kerja Sosial Dalam Mengurangi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana, yang berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan narapidana serta meningkatnya potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini mendorong perlunya alternatif pemidanaan yang lebih efektif dan humanis, salah satunya melalui penerapan pidana kerja sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pidana kerja sosial sebagai solusi dalam mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta menilai relevansinya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta konsep-konsep pemidanaan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial memiliki potensi besar sebagai alternatif pidana penjara, khususnya bagi pelaku tindak pidana ringan, karena tidak hanya mengurangi jumlah penghuni lapas, tetapi juga memberikan manfaat sosial serta mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Hukuman Bagi Koruptor Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam Perspektif Al-Qur’an

Fuad Akbar, Muhammad Su’aib Tahir, Kerwanto — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penerapan sanksi pidana yang tegas memiliki posisi strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama sebagai sarana memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai korupsi tidak hanya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bahkan membuka kemungkinan penerapan pidana mati pada kondisi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sanksi pidana bagi pelaku korupsi dalam perspektif KUHP serta mengkaji relevansinya dengan nilai-nilai Al-Qur’an. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi komparatif, melalui pengkajian literatur berupa peraturan perundang-undangan serta penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan konsep al-amânah, al-akl bi al-bâthil, dan fasâd fî al-ardh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku korupsi dalam hukum positif bersifat variatif, meliputi pidana penjara, denda, pidana tambahan berupa pencabutan hak, hingga pidana mati dalam kondisi tertentu. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, tindakan korupsi dapat dikategorikan sebagai jarîmah ta’zîr, sehingga penentuan jenis dan berat ringannya hukuman diserahkan kepada otoritas hakim atau penguasa. Dengan demikian, integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Al-Qur’an dapat menjadi pendekatan alternatif dalam memperkuat penegakan hukum dan pencegahan korupsi.

Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) Dalam Delik Tindak Pidana Menyiarkan Konten Bermuatan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Muhammad Afrizal Tandi, Hasudungan Sinaga, Tihadanah — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Era digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi dan interaksi sosial. Di satu sisi, teknologi seperti internet dan media sosial mempermudah distribusi informasi, namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru, seperti penyebaran informasi palsu dan tindak pidana berbasis teknologi (cybercrime). Di Indonesia, tantangan ini diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang bertujuan untuk menjamin keamanan serta kepastian hukum dalam ruang digital. Penelitian ini mengkaji kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik melalui konten YouTube. Keduanya dituduh melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tetapi dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim karena hakim menimbang tuntutan penuntut umum tidak memenuhi standar pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengkaji penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian bersifat deskriptif analitis, menggambarkan dan menganalisis putusan bebas (vrijspraak). Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil evaluatif. Pengaturan tentang Putusan Bebas (Vrijspraak) secara tegas telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim menegaskan pentingnya analisis kontekstual dalam kasus pencemaran nama baik, khususnya terkait kritik terhadap pejabat publik. Keputusan ini menjadi preseden penting, menekankan kebutuhan akan pembuktian yang kuat, pemahaman konteks komunikasi publik, serta keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hukum.

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Adhi Kurniawan, Ida Nadirah, Agusta Ridha Minin — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penegakan hukum di sektor perikanan di Indonesia masih belum optimal, baik dari segi jumlah kasus yang ditangani maupun kualitas penyelesaiannya, sehingga menimbulkan kerugian negara secara ekonomi dan lingkungan serta berdampak pada kedaulatan wilayah. Penelitian empiris ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perikanan mengacu pada hukum internasional melalui konferensi hukum laut PBB (1958, 1960, 1973–1982) yang melahirkan UNCLOS 1982, serta hukum nasional seperti UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 45 Tahun 2009, dan PP No. 11 Tahun 2023. Namun, efektivitas pemidanaan terhadap pelaku, khususnya residivis, masih belum optimal karena keterbatasan aturan internasional yang cenderung hanya memperbolehkan sanksi denda, serta pengecualian bagi pelaku WNA di wilayah ZEE Indonesia yang umumnya tidak dijatuhi pidana penjara kecuali ada perjanjian bilateral, meskipun penahanan selama proses hukum tetap diperbolehkan.

Pekerjaan Layak dalam Praktik: Evaluasi Program Ketenagakerjaan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya Tahun 2026

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengevaluasi program ketenagakerjaan di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dalam mendukung pencapaian SDGs Tujuan 8 mengenai pekerjaan layak pada tahun 2026. Masalah utama yang diteliti adalah tingginya angka penduduk yang tidak bekerja (39.636 jiwa) serta adanya pengangguran struktural akibat ketidaksiapan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas implementasi kebijakan dengan menempatkan kesiapan sosial sebagai variabel kunci. Metode yang digunakan adalah evaluasi formal dan on-going dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun desain program melalui aplikasi padat karya, pelatihan, dan kolaborasi lintas sektor (BAZNAS) sudah sistematis, namun implementasinya belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya motivasi masyarakat, keterbatasan pendidikan, serta preferensi untuk bertahan di zona nyaman sektor informal yang subsisten. Hasil ini penting sebagai dasar transformasi kebijakan yang lebih humanis dan adaptif dalam menjembatani kesenjangan antara kompetensi warga dengan kebutuhan pasar kerja lokal.

Analisis Hukum Pelaksanaan Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Produksi Yang Telah Dikuasai Perusahaan

Akhyar Idris Sagala, Muhammad Arifin, Faisal — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program perhutanan sosial dan reforma agraria sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk melaksanakannya secara konsisten. Dengan metode yuridis empiris, penelitian ini mengkaji pengaturan hukum, perlindungan masyarakat, serta pertanggungjawaban perusahaan dalam pelaksanaan perhutanan sosial di kawasan hutan produksi. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sementara perlindungan hukum bagi masyarakat tersedia melalui pengakuan legal, kerja sama, pendampingan, dan mekanisme penyelesaian konflik. Adapun perusahaan yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Adat Sebagai Faktor Meringankan Untuk Menjatuhkan Pidana Di Bawah Minimum Pada Tindak Pidana Penculikan Anak

Eta Jois Neda eta, Jeanne Darc Noviayanti Manik, Rio Armanda Agustian — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pertimbangan hakim merupakan argumen yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum dalam teori kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2017/PN.Tul. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan tersier yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, buku dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum terhadap terdakwa karena terdakwa dan keluarga korban telah melakukan sanksi adat Kei. Penjatuhan putusan di bawah minimum yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan teori kepastian hukum bahwa hakim harus bertumpu pada hukum positif sebagai dasar utama, sanksi adat hanya dapat diposisikan sebagai faktor yang melengkapi pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan, bukan sebagai dasar untuk mengesampingkan ketentuan yang secara tegas di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Strategi Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Digital di Era Globalisasi untuk Masayarakat Indonesia

Muaidin Jaya Putra, Hartanto, Uyan Wiryadi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini membahas strategi hukum dalam penanggulangan kejahatan digital di era globalisasi untuk masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan, namun di sisi lain menimbulkan ancaman berupa kejahatan digital seperti peretasan, pencurian data, penipuan daring, phishing, carding, dan penyebaran malware. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia telah cukup memadai melalui Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya kemampuan digital forensik, rendahnya literasi digital masyarakat, serta sifat kejahatan siber yang lintas negara. Strategi hukum yang ideal dilakukan melalui pembaruan regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kerja sama internasional, pemanfaatan teknologi keamanan siber, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan digital memerlukan sinergi antara negara, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat luas.

Vigilantisme sebagai Bentuk Kegagalan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Peradilan Pidana

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Abstrak

Vigilantisme merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat tanpa mempunyai kewenangan yang resmi dari negara dengan alasan menegakkan keadilan secara langsung. Fenomena ini muncul ketika masyarakat menilai sistem peradilan pidana tidak mampu memberikan rasa keadilan, kepastian, maupun perlindungan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis vigilantisme sebagai bentuk kegagalan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah Socio-Legal Research dengan analisis normatif terhadap hukum pidana dan kewenangan aparat, serta menganalisis secara empiris terhadap realitas sosial. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan krisis legitimasi terhadap sistem peradilan pidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia serta mengancam prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum. Berdasarkan hasil penelitian tindakan vigilantisme dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, lambatnya proses penegakan hukum, serta persepsi bahwa pelaku kejahatan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Maka dari itu diperlukan peningkatan kinerja aparat penegak hukum, transparansi proses peradilan, serta upaya membangun kembali kepercayaan publik agar penegakan hukum tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana yang sah dan berkeadilan.

Implementasi Model Pembelajaran Creative Problem Solving Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika Siswa Sma: Suatu Kajian Literatur Sistematik

Ika Marselina Br Surbakti, Sariyasa, I Nengah Suparta — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Minimnya rancangan pembelajaran yang mampu mendorong lahirnya berbagai gagasan mengakibatkan kemampuan berpikir kreatif siswa tidak berkembang secara optimal. Upaya untuk mendukung peningkatan kemampuan tersebut dapat dilakukan melalui penerapan model Creative Problem Solving (CPS) sebagai pendekatan pembelajaran. Kajian ini berfokus pada analisis penerapan model Creative Problem Solving (CPS) dalam pembelajaran matematika, terutama yang berkaitan dengan upaya pengembangan kemampuan berpikir kreatif matematis pada siswa tingkat SMA. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini berupa tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review). Artikel-artikel yang dianalisis diperoleh melalui pencarian pada berbagai basis data, yaitu Google Scholar, ResearchGate, SINTA, DOAJ, Scopus, serta Web of Science dalam rentang waktu 2020 hingga 2025 dengan memanfaatkan kata kunci yang disesuaikan dengan topik penelitian. Melalui tahapan penyaringan, terpilih sebanyak 15 artikel untuk dianalisis. Temuan kajian mengindikasikan bahwa penerapan model Creative Problem Solving (CPS) memberikan dampak positif terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA, yang tercermin pada peningkatan kefasihan, fleksibilitas, serta kebaruan gagasan. Hasil penelaahan turut mengungkap bahwa penerapan model Creative Problem Solving (CPS) dalam berbagai studi yang dianalisis menunjukkan keragaman pendekatan dan pelaksanaan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa model Creative Problem Solving (CPS) layak dipertimbangkan sebagai salah satu strategi pembelajaran matematika yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMA.

Pengaruh Literasi Keuangan, Tingkat Pemahaman Akuntansi, dan Ukuran Usaha Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UKM di Kabupaten Buleleng

Kadek Sri Belayani, Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, Putu Sukma Kurniawan — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Rendahnya mutu penyajian informasi finansial pada sektor usaha kecil menengah di Kabupaten Buleleng menjadi faktor utama penggerak riset ini. Kondisi kurang ideal tersebut dipicu oleh minimnya literasi keuangan, tingkat pemahaman akuntansi, serta variasi ukuran usaha dalam tata kelola finansial mereka. Berbagai kendala ini menyebabkan pengambilan kebijakan menjadi tidak efektif serta menghambat terbukanya akses menuju beragam sumber modal usaha. Penelitian tersebut bertujuan guna menelaah signifikansi pengaruh literasi keuangan, tingkat pemahaman akuntansi, dan ukuran usaha terhadap kualitas laporan keuangan. Peneliti menggunakan metode survei dengan desain kuantitatif melalui penyebaran kuesioner bagi para pemilik UMKM di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Sampel penelitian ditetapkan memakai teknik purposive sampling hingga didapatkan total sebanyak 126 responden. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui instrumen angket, pengarsipan dokumen, serta pengamatan. Analisis terhadap informasi tersebut memanfaatkan statistik deskriptif, pengujian kualitas data, pemeriksaan asumsi klasik, regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Berdasarkan temuan, literasi keuangan, tingkat pemahaman akuntansi, beserta ukuran usaha memberikan kontribusi positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan di sana. Hasil ini menegaskan bahwa semakin baik penguasaan finansial dan keterampilan akuntansi, dibarengi bertambahnya skala bisnis yang dijalankan, maka pelaporan keuangan yang diproduksi akan semakin bermutu. Maka, peningkatan literasi keuangan, penguatan pemahaman akuntansi, serta perluasan ukuran usaha merupakan variabel kunci dalam menopang kualitas laporan keuangan dan aspek keberlanjutan bisnis di masa depan.

Penanganan Pidana Pemilu dalam Perspektif Electoral Justice

Zahratul Taufik, Deni Hartawan — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Electoral justice merupakan konsep penting dalam sistem demokrasi yang menjamin bahwa seluruh proses pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Konsep ini mencakup mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa pemilu, perlindungan hak pilih, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu. Electoral justice tidak hanya berfungsi sebagai alat korektif terhadap ketidakadilan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dalam praktiknya, efektivitas electoral justice dipengaruhi oleh independensi lembaga penyelenggara dan penegak hukum, aksesibilitas mekanisme pengaduan, serta kepastian hukum yang jelas. Oleh karena itu, penguatan sistem electoral justice menjadi krusial untuk memastikan pemilu yang berintegritas dan demokrasi yang berkelanjutan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengkaji secara mendalam dan komperhensif atas penyelenggaraan pemilu secara umum dan khsusunya terhadap penanganan pelanggaaran pemilu yang berkeadilan sesuai dengan cita-cita demokrasi. Menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan undang-undang (Statute Approach), penelitian ini terfokus pada bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat lewat pemilu yang berkeadilan dan pemenuhan prinsip-prinsip electoral justice pada penanganan pelanggaran di tahapan-tahapan pemilu. Dengan telaah mendalam terhadap pelaksanaan pemilu yang ber-asaskan langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Kiranya dapat memberikan gambaran secara komprehensif sebagai masukan bagi penyelenggara pemilu kedepannya.

Pokoknya Ada Intertekstualitas dan Konstruksi Makna Politik dalam Tweet Balasan Anies Baswedan

Allaf Dzikrillah, Muhammad Fajar Setiananda, Edison Bonartua Hutapea — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini menganalisis tweet balasan Anies Baswedan yang diunggah pada 31 Maret 2026 melalui akun @aniesbaswedan, yang hanya terdiri dari tiga kata: "Pokoknya ada…" Frasa tersebut merupakan kutipan terselubung dari pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang viral tiga hari sebelumnya dan telah menjadi simbol komunikasi birokrasi yang tidak transparan di ruang publik digital Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana makna politik dikonstruksi secara berlapis dalam teks yang tampak sederhana tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif interpretatif dengan menerapkan dua metode analisis: semiotika dua tahap Roland Barthes dan analisis intertekstual. Data dikumpulkan melalui dokumentasi digital berupa screenshot tweet, pemberitaan media daring, dan data analitik keterlibatan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tataran denotasi tweet ini hanyalah respons kasual, namun pada tataran konotasi ia menyimpan tiga lapisan makna sekaligus: parodi terhadap gaya komunikasi birokrasi yang vague, humor self-deprecating tentang kondisi pasca-jabatan, dan ekspresi solidaritas kultural dengan audiens digital. Pada tataran mitos, tweet ini mendekonstruksi dua mitos yang berlawanan: mitos bahwa jawaban vague pejabat adalah hal yang lumrah, dan mitos bahwa politisi oposisi harus selalu mengkritik secara frontal. Penelitian ini berkontribusi pada kajian komunikasi politik digital di Indonesia dengan menunjukkan bahwa intertekstualitas dapat menjadi strategi komunikasi politik yang sangat efisien di era media sosial.

Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA Kota Surabaya

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Kurikulum Merdeka merupakan salah satu kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan bersifat fleksibel. Namun, implementasi kebijakan ini masih menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di tingkat satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap literatur ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, terutama dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta penguatan karakter peserta didik. Fleksibilitas kurikulum juga memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Namun demikian, keberhasilan Kurikulum Merdeka masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, dan pemahaman konsep kurikulum. Sehingga masih diperlukan peningkatan kemampuan guru dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan ini.

Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian di Rumah Makan Manalagi

Faddilah Rahmawati, Komang Endrawan Sumadi Putra — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen di Rumah Makan Manalagi, Singaraja. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal untuk menguji hubungan sebab-akibat antar variabel. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert kepada 140 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu konsumen yang telah melakukan pembelian. Analisis data meliputi uji asumsi klasik, regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,892, yang berarti kualitas produk dan citra merek secara bersama-sama berkontribusi sebesar 89,2% terhadap keputusan pembelian, sedangkan 10,8% dipengaruhi faktor lain di luar model. Uji simultan (F) menunjukkan kedua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Uji parsial (t) juga menunjukkan bahwa kualitas produk dan citra merek masing-masing berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas produk dan penguatan citra merek akan mendorong keputusan pembelian konsumen.

Analisis Fraud Pentagon terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

I.G.K Ngurah Wahyu Bhawana, Made Arie Wahyuni, Putu Yunartha Pradyana Putra — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Fraud Pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Fraud Pentagon diproksikan melalui financial stability, ineffective monitoring, audit opinion, change in directors, dan frequent number of CEO’s picture. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 16 perusahaan dengan total 56 observasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial stability berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, audit opinion berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan ineffective monitoring berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, change in directors berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, frequent number of CEO’s picture berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Variabel Fraud Pentagon mampu menjelaskan kecurangan laporan keuangan sebesar 11%, sedangkan sisanya sebesar 89% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi terhadap Anak Residivis Pencurian Ringan Berdasarkan Kepastian Hukum

Audrey Izzyani — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis problematika yuridis penerapan diversi terhadap anak residivis kasus pencurian ringan serta mengkaji urgensi pengaturan batasannya demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Masalah difokuskan pada adanya disharmoni norma antara syarat diversi dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang melarang diversi bagi pengulangan tindak pidana dengan praktik penyelesaian perkara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang lebih berorientasi pada batasan nilai kerugian materiil di bawah standar tindak pidana ringan. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Gustav Radbruch tentang kepastian hukum untuk membedah kekosongan norma yang terjadi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait, kemudian dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan batasan tegas mengenai frekuensi pemberian diversi bagi anak residivis pencurian ringan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan hilangnya efek edukasi bagi pelaku, sehingga diperlukan pengaturan teknis yang secara spesifik membatasi pemberian diversi agar tercipta keseimbangan proporsional antara perlindungan kepentingan terbaik anak dan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat.

Analisis Manajemen Komunikasi Krisis PT Railink dalam Penanganan Gangguan Operasional Kereta Bandara Yogyakarta International Airport (YIA)

Muhammad Rafli Brahmantiyo, Maria Magdalena — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan krisis yang diterapkan oleh PT Railink Yogyakarta dalam menghadapi gangguan teknis pada layanan Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Dengan menggunakan kerangka Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan oleh W. Timothy Coombs, penelitian ini mengevaluasi respons organisasi melalui media sosial, khususnya akun Instagram @kabandararailink. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi sistematis terhadap konten digital perusahaan, dokumentasi pemberitaan media massa daring, serta kajian terhadap literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Railink menerapkan kombinasi strategi komunikasi krisis, yaitu dengan memberikan informasi instruksional terkait gangguan teknis, informasi penyesuaian melalui permohonan maaf dan penyampaian empati, serta upaya pemulihan reputasi setelah krisis terjadi. Penerapan kebijakan pengembalian dana (refund) sebesar 100% serta klarifikasi yang cepat melalui Instagram Stories menjadi elemen penting dalam meredam eskalasi konflik di ruang publik. Meskipun manajemen krisis tersebut dinilai relatif efektif, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kecepatan respons serta sinkronisasi informasi di lapangan guna menjaga kepercayaan dan loyalitas konsumen.

Pengaruh Gaji, Insentif, Keselamatan Kerja, Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan

Isna Familiana, Harries Arizonia Ismail — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaji, insentif, keamanan kerja, dan motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan CV. Makmur Jaya Demak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian eksploratif. Populasi penelitian adalah seluruh 60 karyawan CV. Makmur Jaya dengan teknik sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner menggunakan skala Likert. Analisis data menggunakan regresi linier berganda melalui uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaji berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja (B = 0,263; Sig. = 0,002), insentif berpengaruh positif dan signifikan (B = 0,214; Sig. = 0,014), keamanan kerja berpengaruh positif dan signifikan (B = 0,287; Sig. = 0,028), dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan (B = 0,301; Sig. = 0,000). Secara bersamaan, semua variabel independen secara signifikan mempengaruhi kepuasan kerja (F = 10,884; Sig. 0,000). Nilai R2 sebesar 0,613 menunjukkan bahwa 61,3% variasi dalam kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh model penelitian.

Analisis Faktor yang Memengaruhi Minat Masyarakat Kolaka dalam Menggunakan Layanan Perbankan Syariah

Herni, Askari Zakaria, Novita — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pesat industri perbankan syariah di Indonesia yang belum sepenuhnya diiringi dengan meningkatnya minat masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut, khususnya di wilayah Kolaka yang memiliki potensi besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana minat masyarakat Kolaka dalam menggunakan layanan perbankan Syariah,Bagaimana pengaruh faktor religiusitas terhadap minat masyarakat Kolaka dalam menggunakan layanan perbankan Syariah,Bagaimana pengaruh pengetahuan dan kualitas layanan terhadap minat masyarakat Kolaka dalam menggunakan layanan perbankan Syariah.Rendahnya minat masyarakat ini diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat religiusitas, pengetahuan, serta kualitas layanan yang diberikan oleh bank syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah di Kolaka.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui pengkajian berbagai sumber ilmiah berupa buku, jurnal, dan laporan resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap perbankan syariah masih bersifat fluktuatif dan belum merata. Religiusitas menjadi faktor pendorong awal melalui keinginan menghindari riba dan keyakinan terhadap kesesuaian prinsip syariah, namun pengaruhnya belum dominan tanpa didukung oleh tingkat pengetahuan yang memadai serta kualitas layanan yang kompetitif. Pemahaman masyarakat mengenai konsep dan produk perbankan syariah berperan penting dalam membentuk persepsi dan meningkatkan kepercayaan, sementara kualitas layanan seperti kemudahan akses, kecepatan pelayanan, serta dukungan teknologi digital menjadi faktor utama dalam menarik dan mempertahankan minat masyarakat. Dengan demikian, diperlukan strategi yang terintegrasi melalui peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi layanan berbasis teknologi, serta penguatan kualitas pelayanan guna mendorong peningkatan minat masyarakat terhadap perbankan syariah secara berkelanjutan.

Perlindungan Hukum terhadap Bidan yang Merujuk Pasien Kegawatdaruratan Kebidanan

Anisa Budi Mulia — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan rujukan kegawatdaruratan kebidanan dan mengkaji perlindungan hukum bagi bidan yang merujuk pasien kegawatdaruratan kebidanan, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang kesehatan, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur ilmiah, jurnal akademik, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi bidan dibangun melalui norma kewenangan, norma kewajiban, serta norma perlindungan preventif dan represif yang membatasi tanggung jawab hukum sepanjang tindakan dilakukan sesuai standar profesi dan prosedur; namun perlindungan tersebut bergantung pada kepatuhan terhadap standar profesi, standar pelayanan, dan mekanisme rujukan yang berlaku. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 memperkuat perlindungan dengan mewajibkan pemeriksaan disiplin profesi sebelum proses pidana atau perdata dilakukan. Meskipun kerangka hukum telah jelas, dalam praktik masih terdapat ketidakpastian karena belum adanya keseragaman standar operasional prosedur rujukan, sehingga diperlukan keseragaman di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Menghindari Golput: Mengapa Satu Suara Sangat Berarti

Derla Syafira, Ita Purnamasari Laia — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Fenomena tingginya angka golput dalam pemilu nasional 2024 menjadi salah satu isu dalam dinamika demokrasi indonesia. Dari hasil data KPU RI tercatat (18,22%) angka golput dalam pemilu nasional, angka tersebut menunjukkan adanya penurunan partisipasi dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan golput pada pemilu 2024 dengan menggunakan data sekunder dari lembaga survei, artikel ilmiah, dan laporan media. Hasil analisis menunjukkan bahwa golput dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpercayaan terhadap institusi politik, sikap apatisme, minimnya pemahaman terkait politik di berbagai kalangan masyarakat, dan faktor kondisi geografis. Fenomena ini memiliki implikasi serius terhadap legitimasi pemimpin terpilih dan kualitas demokrasi negara. Kajian ini menegaskan pentingnya edukasi politik,penyelenggaraan pemilu, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Pesantren Al-Umm ASWAJA

Siti Hali Halabi, Indra Cahaya Kusuma, Didi Juniardy — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Pesantren Al-Umm ASWAJA serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan Pedoman Akuntansi Pesantren berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi kas di pesantren masih bersifat manual dan sederhana, dengan pencatatan yang belum terstruktur serta adanya perangkapan fungsi oleh bendahara. Selain itu, pemisahan tugas dan sistem pengendalian internal belum berjalan optimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa laporan keuangan belum sesuai standar karena belum diterapkannya kode rekening dan format laporan keuangan lengkap. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem melalui digitalisasi pencatatan, pemisahan tugas, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar pengelolaan keuangan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Guna Pemenuhan Hak Masyarakat

Rima Weniastri — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Tanggung jawab wajib pemerintah kabupaten atau kota adalah menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan di tingkat kabupaten atau kota beserta rujukannya, menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten atau kota beserta rujukannya, serta menerbitkan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Standar pelayanan kesehatan minimum merupakan bentuk standar mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara sebagai kebutuhan minimum daerah. Kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi indikator standar pelayanan kesehatan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Keterlibatan pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimum mencakup penyediaan barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh oleh warga negara yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya serta penyediaan barang atau jasa kesehatan bagi warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatannya. Penelitian ini menggunakan metode normative juridical dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Emi Apriyani, Risma Sera Ananda — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pada masa digital dikala ini, kemajuan teknologi informasi terus tumbuh sehingga membawa perubahan besar dalam bermacam aspek kehidupan, termasuk munculnya berbagai jenis kejahatan siber, salah satunya cyberbullying. Penelitian ini melihat perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying dari sudut pandang hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya berbagai Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan perlindungan hukum kepada korban cyberbullying. Namun, dalam kehidupan nyata, perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kasus. Ini termasuk tingkatan pelaporan yang rendah, kesusahan untuk melacak pelaku, serta penegakan hukum yang tidak mencukupi. Akibatnya upaya yang lebih luas diperlukan untuk mengurangi cyberbullying di Indonesia melalui literasi digital yang lebih baik, penguatan penegakan hukum, dan perlindungan korban.

Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia di Era Digital: Analisis dan Perbandingan Indonesia dan Singapura

Annisa Putri Azizul Rahmah, Putri Olivia Anggraini, Muhammad Hasbi — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem yang diterapkan di Singapura. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek kelembagaan dan penegakan hukum yang belum berjalan secara optimal. Sementara itu, Singapura telah mengembangkan sistem perlindungan data pribadi yang lebih efektif melalui Personal Data Protection Act (PDPA), yang didukung oleh lembaga pengawas independen, yaitu Personal Data Protection Commission (PDPC), dengan kewenangan yang luas dalam melakukan pengawasan dan penindakan.Perbandingan antara kedua negara menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan, tingkat independensi, serta efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat aspek kelembagaan dan meningkatkan kualitas implementasi hukum agar perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat terwujud secara optimal di era digital.

Analisis Efektivitas Pengawasan Keuangan Publik Dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Sidoarjo

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pengawasan keuangan publik merupakan instrumen krusial dalam memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Kabupaten Sidoarjo, dengan nilai APBD Rp5,947 triliun pada 2025 dan kapasitas fiskal tertinggi di Jawa Timur, justru masuk dalam lima daerah prioritas pengawasan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat tiga celah korupsi persisten pada tahap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) tercatat turun 7,39 poin menjadi 67,91 pada 2024, sementara 709 usulan pokir DPRD tidak terealisasi sesuai rencana dan 12 dari 16 proyek strategis tidak menunjukkan kemajuan. Kondisi ini mengindikasikan persoalan yang bersumber pada dimensi struktural dan kelembagaan, bukan sekadar kelemahan teknis-prosedural. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas fungsi pengawasan DPRD, Inspektorat Daerah, dan BPK. mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukungnya serta memetakan pola koordinasi antarlembaga dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan APBD. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui studi literatur atas sumber data sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, laporan BPK, dan publikasi KPK, dengan analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga lembaga pengawas menghadapi keterbatasan yang saling memperlemah, kapasitas legislatif yang belum memadai, paradoks kepatuhan-integritas pada Inspektorat, dan tindak lanjut rekomendasi BPK yang tidak konsisten. Koordinasi antarlembaga masih bersifat reaktif dan terfragmentasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka analisis pengawasan berlapis yang terintegrasi, sekaligus menyediakan basis empiris bagi pemangku kebijakan dalam merancang mekanisme pengawasan yang lebih terkoordinasi dan berorientasi pencegahan.

Implementasi Metode Talaqqi Dalam Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Qur’an Siswa Pusat Pendidikan Islam Muharrikun Najaah Klaten

Prayoga, Ahmad Zaeni Dahla — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi metode talaqqi dalam meningkatkan kualitas bacaan Al- qur’an siswa di pusat pendidikan islam [PPI] muharrikun najaah klaten. Metode talaqqi merupakan metode pembelajaran al-qur’an yang menekankan pada proses penyampaian bacaan secara langsung dari guru kepada siswa dengan cara mendengar, menirukan, dan dikoreksi secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara. Implementasi metode talaqqi di PPI Muharrikun Najaah klaten mampu meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur’an siswa, khusus dalam aspek makharijul huruf, sifat huruf, dan penerapan hukum tadwid. Faktor pendukung keberhasilan metode ini antara lain kompentensi guru, kedisiplinan siswa, serta lingkungan belajar yang kondusif. Adapun faktor penghambatnya meliputi perbedaan kemampuan siswa dan keterbatasan waktu pembelajaran. Dengan demikian, metode talaqqi terbukti afektif dalam meningkatkan kualitas bacaan al-qur’an siswa.

Peran Metode Iqro Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Quran Anak

Cecep Wahyu Hoerudin, Hanifah Al Aufa — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Studi ini bermaksud untuk mengkaji pendekatan Iqro serta dampaknya terhadap pemahaman serta kecepatan membaca murid, sekaligus efektivitasnya dalam mengajarkan mereka membaca Al-Quran. Untuk studi ini, peneliti mengandalkan teknik kualitatif, seperti wawancara mendalam dengan beberapa pengajar Al-Quran. Menurut studi tersebut, pendekatan Iqro mengutamakan strategi pembelajaran aktif seperti talaqqi, yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berlatih membaca secara mandiri serta melalui pengulangan. Metode ini memiliki keunggulan berupa penyusunan materi yang sistematis, kemudahan dalam penerapan, serta mampu meningkatkan motivasi belajar melalui sistem kenaikan jilid. Namun demikian, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu cenderung monoton apabila tidak dikembangkan secara kreatif oleh pengajar. Jika dipadukan dengan bimbingan yang konsisten dan latihan mandiri di rumah, metode Iqro terbukti sangat efektif dalam membantu anak-anak belajar membaca Al-Qur'an. Karenanya, metode Iqro tetap relevan dalam pengajaran membaca Al-Qur'an, terlepas dari berbagai kemajuan dalam penyampaiannya

Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Dengan Good Coporate Governance Sebagai Variabel Moderasi

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Menganalisis pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap tax avoidance diikuti variabel moderasi berupa Good Corporate Governance. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menggunakan laporan keuangan periode 2021–2024. Profitabilitas diproksikan dengan Return on Assets (ROA), likuiditas diproksikan dengan Current Ratio (CR), tax avoidance diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR), sedangkan Good Corporate Governance diproksikan melalui kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa financial report tahunan Perusahaan. Sampel ditentukan oleh purposive sampling sehingga diperoleh 51 perusahaan ditentukan sebagai sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan Good Corporate Governance tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap tax avoidance.

Transformasi Perdagangan Internasional Berbasis Digital: Dinamika, Tantangan, dan Peluang dalam Era Ekonomi Digital Global

Muhammad Arif Sardi, Lidya Elmira Amalia, Annie Myranika — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena perdagangan internasional berbasis digital serta bagaimana pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), memaknai dan mengimplementasikan sistem tersebut dalam aktivitas bisnisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang dipilih untuk memahami pengalaman dan proses adaptasi pelaku usaha secara kontekstual. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap pelaku UKM yang terlibat dalam perdagangan digital lintas negara. Informan dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling dengan kriteria memiliki pengalaman dalam ekspor digital melalui platform e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan tiga tema utama, yaitu (1) digital trade sebagai peluang ekspansi pasar global, (2) tantangan dalam adaptasi teknologi, regulasi, dan budaya, serta (3) strategi adaptasi melalui pemanfaatan platform digital, peningkatan literasi digital, dan pembangunan kepercayaan konsumen. Temuan ini mengungkap bahwa keberhasilan perdagangan digital tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam memahami dinamika pasar global dan membangun reputasi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian perdagangan internasional melalui pendekatan kualitatif yang menekankan aspek pengalaman dan proses adaptasi pelaku usaha. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi digital, dukungan kebijakan yang inklusif, serta pengembangan ekosistem perdagangan digital yang berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji peran faktor budaya dan kepercayaan digital secara lebih mendalam dalam konteks perdagangan internasional berbasis digital.

Norma Kabur dalam Pengaturan Child Grooming di Indonesia: Studi terhadap Frasa “Tipu Muslihat” Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Putu Kartika Damayanti, Made Sugi Hartono — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur larangan perbuatan cabul terhadap anak melalui berbagai modus, termasuk “tipu muslihat”, namun belum memberikan batasan yang jelas terhadap frasa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif frasa “tipu muslihat” dalam Pasal 76E serta implikasinya terhadap penegakan hukum dalam kasus child grooming. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “tipu muslihat” mengandung norma kabur (vague norm) yang berpotensi menimbulkan multitafsir, sehingga menyulitkan proses pembuktian dan menimbulkan ketidakseragaman dalam putusan pengadilan. Dalam praktiknya, karakteristik child grooming yang berbasis manipulasi psikologis dan relasi emosional tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh rumusan norma yang ada. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma yang lebih tegas, komprehensif, dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital guna meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.

Implikasi Pengelolaan Data Fisik Dan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah

Andi Muhammad Al Ijlal Akbar Johamran.P — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pengelolaan data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran hak milik atas tanah melalui pendekatan studi kasus pada Kantor Pertanahan di wilayah Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan petugas pertanahan, notaris, dan pemilik tanah, observasi terhadap proses pendaftaran, serta studi dokumen terkait sertifikat tanah, peta, dan dokumen hukum lainnya. Data dianalisis secara naratif untuk menelusuri kesesuaian antara data fisik dan yuridis, serta implikasinya terhadap efektivitas pendaftaran hak milik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara data fisik dan yuridis masih sering terjadi akibat kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan teknologi pengukuran, serta lemahnya verifikasi dokumen hukum. Ketidaksesuaian ini berimplikasi pada: (1) tertundanya penerbitan sertifikat hak milik, (2) meningkatnya risiko sengketa tanah, dan (3) berkurangnya kepastian hukum bagi pemilik tanah. Penelitian juga menemukan bahwa integrasi sistem informasi pertanahan dan peningkatan kapasitas petugas dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas pendaftaran hak milik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan data fisik dan yuridis yang terintegrasi dan akurat merupakan kunci keberhasilan pendaftaran hak milik dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemilik tanah.

Kewenangan Daerah Terhadap Regulasi Harga Pangan di Lampung Utara

Jefri Ramdani, M. Ruhly Kesuma Dinata — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Stabilitas harga pangan merupakan instrumen krusial dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah. Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam urusan konkuren bidang pangan, namun batas kewenangan dan kapasitas fiskal seringkali menjadi hambatan yuridis maupun praktis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam regulasi harga pangan, mengevaluasi implementasi dan kapasitas fiskal daerah, serta mengidentifikasi disharmoni regulasi yang memicu kesenjangan implementasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana data harga pangan dan realisasi APBD diposisikan semata-mata sebagai data pendukung argumentasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan daerah lebih bersifat administratif-implementatif dibandingkan regulatif-atributif. Kewenangan penetapan harga acuan tetap menjadi domain pemerintah pusat. Indikasi volatilitas harga di Pasar Sentral Kotabumi dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah menunjukkan bahwa daerah merespons melalui instrumen hilir berupa operasi pasar dan fasilitasi distribusi. Terbatasnya ruang gerak ini diperparah oleh ketergantungan fiskal Lampung Utara terhadap Dana Transfer yang mendominasi APBD, sehingga membatasi diskresi stabilisasi harga. Disimpulkan bahwa terdapat disharmoni antara tuntutan pusat agar daerah mengendalikan inflasi dengan minimnya otoritas regulatif dan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan, penguatan skema fiskal spesifik pangan, serta pelembagaan diskresi daerah yang terukur melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pembalakan Liar Hutan Lindung Di Kabupaten Soppeng

Zhaydinal Ali — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik pembalakan liar di hutan lindung di Kabupaten Soppeng. Pembalakan liar merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang berdampak signifikan terhadap kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat penegak hukum, instansi kehutanan, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembalakan liar di Kabupaten Soppeng belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya aparat, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya faktor ekonomi yang mendorong masyarakat melakukan pembalakan liar. Selain itu, sanksi hukum yang diberikan belum menimbulkan efek jera bagi pelaku. Kesimpulannya, efektivitas penegakan hukum terhadap pembalakan liar di hutan lindung di Kabupaten Soppeng masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan edukatif dan ekonomi alternatif. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan angka pembalakan liar dan menjaga kelestarian hutan lindung secara berkelanjutan.

Psikologi Massa dan Narasi Neraka: Eksplorasi Emosi Pengguna Media Sosial Menanggapi Isu Perang Dunia III

Kartika Ekawati — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Selat Hormuz merupakan choke point geopolitik paling strategis di dunia, di mana eskalasi ketegangan tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga memicu gelombang kepanikan digital yang masif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi emosi pengguna media sosial dalam menanggapi diskursus Perang Dunia III (WWIII) melalui lensa psikologi massa. Dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan netnografi pada platform X dan TikTok, penelitian ini mengidentifikasi munculnya "Narasi Neraka". Temuan penelitian menunjukkan bahwa narasi ini merupakan manifestasi eskapisme fatalistik yang menggunakan dark humor sebagai mekanisme pertahanan ego kelompok (group ego defense mechanism) saat menghadapi ancaman geopolitik yang nyata. Fenomena ini menegaskan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang amplifikasi emosi yang mengubah ketegangan regional menjadi histeria global.

Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Hukum Adat: Kajian Mekanisme dan Efektivitas di Kampung Negara Batin, Way Kanan Provinsi Lampung

Septida Rahayu, Ahmad Zazili, Dewi Septiana — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

ABSTRAK

Sengketa tanah merupakan perselisihan yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dalam penguasaan atau pemanfaatan tanah, serta menjadi salah satu permasalahan hukum yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat dan efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kampung Negara Batin. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di Kampung Negara Batin dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengaduan, musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh adat (penyimbang), hingga penguatan administratif oleh pemerintah kampung. Pembuktian didasarkan pada memori kolektif dan tanda batas alamiah yang diakui secara sosial melalui sistem kepangkatan adat Buay Pemuka Pangeran Raja Ilir. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat terbukti efektif karena mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, tuntas, dan diterima oleh para pihak tanpa menimbulkan konflik lanjutan, sekaligus menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Simpulan penelitian menegaskan bahwa hukum adat tetap menjadi rujukan utama yang fungsional bagi masyarakat adat dalam mencapai keadilan substantif di tengah keterbatasan bukti formal pertanahan.

Pengaruh Konflik Peran Kerja Keluarga dan Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng

Ni Made Ayu Ananda Alicia Putri, Komang Krisna Heryanda — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh konflik peran kerja–keluarga dan stres kerja terhadap kepuasan kerja perawat wanita berstatus PNS yang telah menikah di RSUD Kabupaten Buleleng. Kepuasan kerja menjadi aspek penting karena berkaitan dengan kinerja, produktivitas, dan kualitas pelayanan kepada pasien. Perawat wanita menghadapi tuntutan peran ganda sebagai tenaga kesehatan profesional sekaligus individu dengan tanggung jawab keluarga, sehingga berpotensi menimbulkan konflik peran dan stres kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Populasi penelitian berjumlah 126 perawat dengan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda setelah melalui uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik peran kerja–keluarga dan stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, baik secara parsial maupun simultan. Hal ini berarti semakin tinggi konflik dan stres kerja, semakin rendah kepuasan kerja perawat. Oleh karena itu, manajemen rumah sakit perlu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung keseimbangan kerja–kehidupan guna meningkatkan kepuasan kerja dan kualitas pelayanan.

Analisis Sistem Pengendalian Manajemen dengan Model Four Levers of Control pada Unit Usaha PAM Desa BUM Desa Sari Amerta Desa Gobleg

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Manajemen pada BUM Desa Sari Amerta Desa Gobleg dengan menggunakan pendekatan Four Levers of Control (Simons, 1995), yang meliputi Belief System, Boundary System, Diagnostic Control System, dan Interactive Control System. Fokus penelitian diarahkan pada unit usaha PAM Desa sebagai unit usaha utama yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan BUM Desa dan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif. Metode yang digunakan adalah etnometodologi, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PAM Desa telah mengimplementasikan nilai-nilai lokal Tri Hita Karana dalam 1). Belief System sebagai landasan pengelolaan. 2). Boundary System diterapkan melalui aturan dan prosedur operasional yang mengatur perilaku pengelola. 3). Diagnostic Control System dilakukan melalui pencatatan keuangan, evaluasi kinerja, dan pelaporan rutin. Sementara itu, 4). Interactive Control System diwujudkan melalui komunikasi aktif antara pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan operasional. Penerapan keempat sistem tersebut mendukung keberlanjutan usaha serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUM Desa. Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dalam pengembangan konsep pengendalian manajemen berbasis nilai lokal serta implikasi praktis bagi pengelolaan BUM Desa.

Keadilan dalam Perdagangan Internasional: Evaluasi Perjanjian Dagang Indonesia – Amerika Serikat.

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam perdagangan internasional melalui evaluasi ketentuan mengikat dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana ketentuan dalam perjanjian tersebut mencerminkan keadilan substantif, keseimbangan kepentingan, serta perlindungan terhadap masyarakat domestik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian internasional, serta literatur ilmiah dalam kurun waktu 5 - 10 tahun terakhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ART secara formal mengedepankan prinsip kesetaraan (formal equality), dalam praktiknya terdapat ketimpangan struktural antara Indonesia sebagai negara berkembang dan Amerika Serikat sebagai negara maju. Ketimpangan tersebut berdampak pada sektor UMKM, tenaga kerja, serta keterbatasan ruang kebijakan nasional. Jika dibandingkan dengan kerangka World Trade Organization (WTO) dan perjanjian perdagangan bebas lainnya seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ART cenderung kurang mengakomodasi prinsip perlakuan khusus bagi negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi klausul perjanjian dan penguatan posisi tawar Indonesia guna mewujudkan keadilan substantif dalam perdagangan internasional.

Kata Kunci: keadilan perdagangan, perjanjian internasional, perlindungan masyarakat

Pengaturan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Pasca Berlakunya Uu No 20 Tahun 2023 Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini menganalisis pengaturan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta menjaminnya terhadap kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks melalui kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan sanksi yang represif menuju pembinaan yang bersifat rehabilitatif, dengan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagai dasar teknis. Namun dalam praktiknya masih terdapat permasalahan berupa ketidakkonsistenan hukuman, disparitas perlakuan terhadap pelanggaran serupa, serta potensi multitafsir norma yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan regulasi dan implementasi konsistensi untuk menjamin kepastian hukum serta meningkatkan profesionalitas ASN.

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Botugolu Kabupaten Buol

Eko Hardianto, Sukarman Kamuli, Lucyane Djaafar — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pemberdayaan kelompok tani merupakan upaya taktis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai keterbatasan kelembagaan dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa serta mengidentifikasi kendala dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Botugolu, Kabupaten Buol. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan peran sebagai fasilitator melalui penyediaan sarana produksi dan anggaran, sebagai dinamisator melalui sosialisasi dan pendampingan, serta sebagai regulator melalui mekanisme musyawarah desa dan implementasi kebijakan. Namun, efektivitas peran tersebut masih terbatas karena belum berbasis kebutuhan yang utuh, rendahnya partisipasi petani, serta lemahnya pemahaman terhadap kebijakan. Selain itu, kendala internal seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur, kapasitas aparatur, dan koordinasi, serta kendala eksternal seperti rendahnya literasi, keterbatasan ekonomi, dan kemampuan administratif petani turut memengaruhi keberhasilan pemberdayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan kelompok tani belum berjalan optimal secara substantif sehingga diperlukan pendekatan yang lebih integratif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian petani.

Analisis Formulasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kali Lima di Pasar Royal Kota Serang, Provinsi Banten

Nadia Khumairatun Nisa — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Pembangunan kota berkelanjutan menuntut keseimbangan antara penataan ruang dan keberlanjutan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Kebijakan relokasi PKL di Pasar Royal Kota Serang menjadi contoh intervensi tata ruang yang memunculkan dinamika sosial-ekonomi di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan relokasi di Pasar Royal berdasarkan perspektif teori formulasi kebijakan Dunn (2015). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perumusan masalah masih bersifat sempit dan top-down dengan menitikberatkan pada aspek tata ruang, sehingga mengabaikan dimensi ekonomi PKL. Pada tahap peramalan, pemerintah cenderung menggunakan asumsi optimistis tanpa mempertimbangkan perilaku pasar dan risiko penurunan pendapatan. Sementara itu, rekomendasi kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi alternatif yang inklusif dan adaptif. Akibatnya, kebijakan relokasi mampu memperbaiki keteraturan kota, tetapi menimbulkan kerentanan ekonomi bagi pedagang. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan formulasi kebijakan yang lebih partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada keseimbangan antara penataan kota dan keadilan sosial.

Analisis Pengaruh Supportive Work Environment Terhadap Employee Retention Dengan Organizational Engagement Sebagai Variabel Mediasi Pada Karyawan Perhotelan Bintang Tiga Di Bandar Lampung

Divanti Dwi Ivoni Lapian, RR Erlina — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh supportive work environment terhadap employee retention dengan organizational engagement sebagai variabel mediasi pada karyawan perhotelan bintang tiga di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian telah melalui pengujian validitas dan reliabilitas, dan seluruh item dinyatakan valid serta reliabel. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan IBM SPSS AMOS serta uji Sobel untuk menguji peran mediasi organizational engagement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supportive work environment, organizational engagement, dan employee retention berada pada kategori sedang hingga tinggi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa supportive work environment berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee retention. Selain itu, organizational engagement terbukti mampu memediasi pengaruh supportive work environment terhadap employee retention dengan jenis mediasi parsial, yang menunjukkan bahwa pengaruh langsung tetap signifikan meskipun terdapat variabel mediasi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik supportive work environment yang dirasakan karyawan, maka semakin tinggi keterlibatan karyawan dalam organisasi yang pada akhirnya meningkatkan employee retention. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar peningkatan pada variabel supportive work environment difokuskan pada aspek pengawasan, pada variabel organizational engagement pada aspek kegembiraan dan antusiasme, serta pada variabel employee retention pada aspek kompensasi.

Kata kunci: Supportive Work Environment, Organizational Engagement, Employee Retention

Penguatan Peran Masyarakat Peduli Api dalam Pencegahan Karhutla Berkelanjutan

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan permasalahan strategis yang berdampak ekologis, sosial, dan ekonomi secara luas. Masyarakat Peduli Api (MPA) berperan sebagai garda terdepan dalam sistem pencegahan berbasis komunitas, namun efektivitasnya masih menghadapi kesenjangan antara capaian prosedural dan outcome penurunan kebakaran yang terukur. Penelitian ini bertujuan merumuskan model penguatan peran MPA yang integratif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah Systematic Narrative Literature Review terhadap 20 artikel periode 2021–2024 yang relevan dengan pencegahan karhutla dan community-based fire management. Analisis dilakukan melalui thematic coding, content analysis, cross-study comparison, dan integrative synthesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan karhutla ditentukan oleh lima dimensi utama, yaitu penguatan kelembagaan internal, diversifikasi ekonomi berkelanjutan, tata kelola kolaboratif, integrasi teknologi digital, serta pendekatan sosio-ekologis adaptif. Kelembagaan yang kuat meningkatkan kohesi dan legitimasi, model ekonomi berbasis konservasi menciptakan insentif tanpa bakar, kolaborasi lintas sektor memperkuat koordinasi, teknologi meningkatkan efisiensi deteksi dini, dan pendekatan sosio-ekologis memastikan adaptivitas kebijakan. Penelitian ini menghasilkan Model Integratif Lima Pilar sebagai kerangka konseptual penguatan MPA yang komprehensif, sistemik, dan berorientasi pada pencapaian penurunan risiko kebakaran secara terukur dan berkelanjutan

Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Polres Terhadap Pelaku KDRT Dalam Lingkup Aparatur Sipil Negara Di Kota Sawahlunto

Fauzi Fazlurrahman, Rifqi Devi Lawra, Eri Arianto — Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menjadi isu krusial, terutama ketika pelaku berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Polres Sawahlunto terhadap pelaku KDRT dalam lingkup ASN serta mengkaji peran kepolisian dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polres Sawahlunto telah berjalan efektif secara prosedural, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Kepolisian juga menjalankan peran secara profesional melalui penerapan upaya paksa, pengumpulan alat bukti, serta perlindungan terhadap korban. Selain itu, penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi meskipun pelaku berasal dari kalangan ASN. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa faktor budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan perlindungan korban secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek prosedural, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya. Dengan demikian, diperlukan upaya preventif melalui edukasi hukum dan penguatan perlindungan korban guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus KDRT di lingkungan ASN.

Peran Komunikasi Internal dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Era Kerja Hybrid: A Systematic Literature Review

Erik Sukarno — Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Perubahan pola kerja pascapandemi Covid-19 mendorong organisasi mengadopsi sistem hybrid work yang mengombinasikan kerja tatap muka dan jarak jauh. Perubahan ini menempatkan komunikasi internal sebagai faktor strategis dalam menjaga efektivitas operasional dan kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran komunikasi internal dalam meningkatkan kinerja karyawan di era kerja hybrid work melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Metode penelitian menggunakan pedoman PRISMA dengan penelusuran artikel pada basis data Google Scholar, Scopus, Web of Science, dan ProQuest periode 2022 hingga 2026. Dari 305 artikel awal, setelah proses seleksi, penyaringan dan evaluasi kualitas, diperoleh 14 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal berpengaruh positif terhadap kinerja, efektivitas kerja, keterlibatan, komitmen, dan motivasi karyawan. Dimensi komunikasi yang paling berpengaruh meliputi efektivitas saluran komunikasi digital, komunikasi informal dan berbagi pengetahuan, kepemimpinan komunikatif, serta transparansi arus informasi. Di sisi lain, tantangan utama dalam sistem hybrid work mencakup menurunnya interaksi sosial, lemahnya koordinasi lintas lokasi, kesenjangan persepsi antara manajer dan karyawan, serta risiko isolasi kerja. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa organisasi yang mampu merancang sistem komunikasi internal yang adaptif, inklusif, dan berbasis kepercayaan cenderung lebih berhasil mempertahankan produktivitas dan kinerja karyawan di era kerja hybrid.

Peran Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Publik Generasi Z: Systematic Literature Review tentang Literasi Digital, Polarisasi, dan Disinformasi

Neng Dewi Kartika — Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran media sosial terhadap pembentukan opini publik Generasi Z melalui perspektif literasi digital, polarisasi, dan disinformasi. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pedoman PRISMA 2020. Pencarian literatur dilakukan pada Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan SINTA untuk publikasi tahun 2020 hingga 2026. Dari 125 artikel yang teridentifikasi, sebanyak 13 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan thematic synthesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial membentuk opini publik Generasi Z melalui empat mekanisme utama, yaitu penyebaran informasi yang cepat, pengaruh konten platform, konstruksi narasi oleh aktor digital seperti buzzer dan influencer, serta predisposisi kognitif pengguna. Hubungan tersebut dimoderasi oleh tingkat literasi digital, karakteristik platform, dan konteks isu yang dikonsumsi. Fenomena filter bubble, echo chamber, dan disinformasi terbukti menjadi ancaman terhadap kualitas opini publik karena mendorong polarisasi, membatasi keberagaman perspektif, serta meningkatkan kerentanan terhadap manipulasi informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial merupakan ekosistem aktif yang berpengaruh terhadap cara Generasi Z memahami realitas sosial. Penguatan literasi digital, transparansi algoritma, dan pengelolaan platform yang sehat diperlukan untuk menjaga kualitas ruang publik digital.

Dinamika Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga terhadap Identitas Seksual Non-Heteroseksual

Kadek Juliandari — Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika komunikasi interpersonal dalam keluarga pasca-pengungkapan identitas seksual non-heteroseksual serta proses negosiasi nilai yang terjadi dalam mempertahankan relasi keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan melibatkan lima informan yang memiliki pengalaman interaksi keluarga terkait identitas seksual non-heteroseksual. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal dalam keluarga mengalami perubahan dari fase konflik menuju adaptasi relasional. Pada tahap awal, komunikasi didominasi oleh nilai-nilai agama dan budaya yang memicu penolakan. Seiring waktu, keluarga melakukan negosiasi batas komunikasi melalui pembatasan topik pembicaraan guna menjaga keharmonisan. Selain itu, komunikasi berbasis empati menjadi faktor penting dalam proses penyesuaian hubungan. Struktur kekuasaan dalam keluarga juga bergeser dari pola dominatif menuju pola yang lebih adaptif dan relasional. Temuan ini menegaskan bahwa fleksibilitas komunikasi dan kemampuan negosiasi nilai menjadi kunci dalam mempertahankan keberlangsungan hubungan keluarga.

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-syarī‘ah Di Kota Ternate

Intan K HI Latif, Aris Widodo — Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Perdagangan narkoba dan penyalahgunaan zat merupakan kejahatan luar biasa dengan konsekuensi yang luas di berbagai bidang ekonomi, budaya, politik, dan sosial, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kota Ternate, yang secara inheren rentan terhadap jaringan distribusi narkotika antar wilayah. Dalam kondisi seperti itu, lembaga peradilan menempati posisi penting dalam membentuk arah penegakan hukum melalui pengadilan kasus-kasus narkotika. Studi ini bertujuan untuk meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate, sekaligus mengevaluasi sejauh mana keselarasan undang-undang tersebut dengan prinsip-prinsip Maqāṣid asy-Syarī'ah. Dengan menggunakan metodologi hukum empiris dengan kerangka kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen putusan pengadilan dan wawancara mendalam dengan hakim dan ulama. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum di tingkat peradilan ini sebagian besar tetap berorientasi represif, dengan hukuman penjara sebagai sanksi utama, terlepas dari pertimbangan faktor-faktor yang meringankan berdasarkan peran dan keadaan pribadi pelaku. Dari sudut pandang Maqāṣid asy-Syarī'ah, pola penegakan hukum ini secara umum selaras dengan pelestarian agama (ḥifẓ al-dīn), kehidupan (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta benda (ḥifẓ al-māl). Namun demikian, perlindungan akal dan keturunan masih belum optimal karena keterbatasan pemanfaatan program rehabilitasi. Studi ini menggarisbawahi pentingnya mencapai keseimbangan yang tepat antara pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif untuk memajukan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan komprehensif hukum Islam dalam menjaga martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Peredaran gelap dan cakupan narkotika merupakan kategori kejahatan luar biasa yang memberikan dampak signifikan terhadap aspek ekonomi, budaya, politik, dan kehidupan sosial masyarakat. Situasi ini terasa lebih memprihatinkan di wilayah kepulauan seperti Kota Ternate yang memiliki kerawanan struktural terhadap arus distribusi narkotika melintasi kawasan. Dalam konteks tersebut, lembaga peradilan memegang peranan krusial dalam menentukan arah kebijakan penegakan hukum melalui penyelesaian perkara narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Ternate serta mendorong kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Maqāṣid asy-Syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan melalui analisis dokumen pengadilan dan wawancara mendalam bersama hakim serta tokoh agama. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penerapan undang-undang di tingkat pengadilan pertama masih didominasi oleh orientasi represif, yakni penjatuhan sanksi pidana penjara, meskipun terdapat pertimbangan peringan hukuman yang dikaitkan dengan peran dan kondisi penahanan. Ditinjau dari perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah, praktik penegakan hukum tersebut secara umum selaras dengan perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Meskipun demikian, perlindungan terhadap akal dan keturunan belum terwujud secara memadai akibat keterbatasan dalam penerapan program rehabilitasi. Penelitian ini menekankan urgensi penyeimbangan antara pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif guna mewujudkan kemaslahatan publik sekaligus memenuhi tujuan syariat Islam yang bersifat komprehensif dalam melindungi harkat manusia dan kesejahteraan sosial.

Dinamika Pelaksanaan Tradisi Pengantin Sahur: Pergeseran dari Rutinitas Menjadi Seremonial

Rahmat Rifani, Rina Susanti — Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Salah satu tradisi dari Desa Pulau Palas yang masih bertahan hingga saat ini adalah tradisi Pengantin Sahur atau arakan Pengantin Sahur yang bertujuan membangunkan masyarakat untuk sahur. Tradisi Pengantin Sahur tetap dipertahankan dan dijaga oleh masyarakat Desa Pulau Palas di tengah derasnya arus modernisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perubahan yang terjadi dalam pelaksanaaan tradisi serta mengkaji makna sosial budaya yang terkandung di dalamnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi dengan melibatkan 7 informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, pelaku tradisi, dan pihak terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Pengantin Sahur mengalami perubahan ketika dikemas dalam bentuk festival atau perlombaan, yang berdampak pada perubahan aktor, alat dan perlengkapan, waktu pelaksanaan, serta bentuk kegiatan. Perubahan ini juga menggeser makna tradisi dari fungsi sosial menjadi sarana hiburan, kreativitas, dan kompetisi antarkelompok masyarakat. Meskipun demikian, tradisi ini tetap mempertahankan nilai kebersamaan, solidaritas, dan identitas budaya masyarakat. Dalam perspektif teori fungsional struktural dengan konsep AGIL Talcott Parsons, perubahan ini mencerminkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi, menetapkan tujuan baru, memperkuat integrasi sosial, serta mempertahankan nilai budaya. Meskipun mengalami transformasi, tradisi ini tetap mengandung nilai kebersamaan, solidaritas, dan identitas budaya masyarakat.

Pelaksanaan Perjanjian Promosi Produk PT. Tirta Fresindo Jaya Dengan KOPMA UNILA Ditinjau Dari Persektif Hukum Perdata Indonesia

Uswatun Hasanah, M. Wendy Trijaya , Dora Mustika, Dita Febrianto, Muhammad Havez — Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Perjanjian kerja sama promosi produk kini semakin marak diterapkan dalam dinamika bisnis modern, termasuk dalam kemitraan antara korporasi swasta dengan institusi pendidikan. PT. Tirta Fresindo Jaya (bagian dari Mayora Group) diketahui telah mengikat perjanjian kerja sama serupa dengan Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung (Kopma Unila). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, serta menelaah mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi kondisi wanprestasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris dengan sifat deskriptif-konseptual. Pengumpulan data primer dilakukan melalui proses wawancara, sementara data sekunder dihimpun dari tinjauan peraturan perundang-undangan (KUHPerdata, UU Perseroan Terbatas, UU Perkoperasian, dan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), dokumen kontrak, serta literatur hukum terkait, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa secara prinsip, kontrak kerja sama tersebut telah memuat hak dan kewajiban para pihak yang saling mengikat. Meski demikian, ditemukan adanya kesepakatan lisan di luar kontrak tertulis yang berpotensi memicu persaingan usaha tidak sehat. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian ini mayoritas disebabkan oleh kurang komprehensifnya isi kontrak dan adanya ketimpangan posisi kedudukan antara para pihak. Jika terjadi wanprestasi, mekanisme penyelesaian sengketa akan mengacu pada klausul yang telah disepakati, asas-asas hukum perjanjian, dan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian sejenis di masa mendatang memerlukan perumusan yang lebih menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

Regulation Prohibiting the Use of Plastic Bags in Sales Transactions in Makassar City A Constitutional Perspective

Muh. Iqbal Pratama, Sabri Samin, Dea Larissa — Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

The increase in plastic waste in Makassar City has caused significant environmental problems, including overcapacity of landfills and environmental degradation. This condition has prompted the local government to implement a policy banning the use of plastic bags, with the aim of protecting the environment and community welfare. This study aims to analyze the causes, impacts, and utilization of plastic bags in supporting environmental cleanliness in Makassar City from the perspective of Siyasah Dusturiyah. This study uses qualitative methodology, supported by a theological (sharia) and judicial normative framework. Data sources include the Makassar City Government, the Environmental Agency, and the community. Data were collected through various methods, including observation, interviews, documentation, and literature review. The data was then analyzed through a series of stages, including classification, identification, editing, reduction, and verification. The findings show that the ban on plastic bags was triggered by the increasing volume of plastic waste, limited landfill capacity, and environmental degradation. This policy has proven to have a positive impact, including a reduction in plastic waste and increased environmental protection. However, the implementation process posed a number of challenges, especially for traditional market traders and low-income communities. In addition, the continued use of plastic bags, albeit in limited quantities, still provides tangible benefits in terms of maintaining cleanliness, especially in the context of household waste management. From a Siyasah Dusturiyah perspective, this policy is in line with the principles of public interest, justice, and environmental sustainability. The implications of the study emphasize the importance of a balanced policy implementation approach that considers both environmental protection and community needs.

KPBU Viaduct by Gubeng dalam Tata Kelola Kemitraan Berkelanjutan

Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini mendeskripsikan program rumah padat karya Viaduct by Gubeng Kota Surabaya dalam mendukung pencapaian SDGs Tujuan 17 mengenai kemitraan untuk mencapai tujuan. Masalah utama yang diteliti adalah koordinasi antar aktor yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kemitraan dalam program tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta indikator keberhasilan Public Private Partnership yaitu kinerja waktu kinerja biaya transfer risiko dan value of money. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan telah terlaksana namun belum berjalan maksimal karena ketidakseimbangan peran serta lemahnya koordinasi pemerintah dan swasta. Program memberikan manfaat awal berupa pembukaan lapangan kerja dan pemanfaatan aset publik tetapi dampaknya belum berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan KPBU tidak hanya bergantung pada desain kebijakan tetapi juga kualitas pengelolaan implementasi lapangan serta evaluasi berkala guna memperkuat sinergi program bagi masyarakat kota secara berkelanjutan inklusif adaptif responsif efisien transparan akuntabel melalui kolaborasi lintassektor yang konsisten dan terukur bersama berkesinambungan.

Kajian Viktimologi Kontemporer Kasus Kekerasan Anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta

Novita Putri Bulan, Fristia Berdian Tamza, Erna Dewi — Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Perlindungan anak menjadi isu penting karena kasus kekerasan tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi juga di lembaga pengasuhan seperti daycare. Penelitian ini mengkaji kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta yang mencerminkan lemahnya pengawasan institusi dan sistem perlindungan anak, dengan tujuan untuk menganalisis kasus tersebut dalam perspektif viktimologi kontemporer serta menilai bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, menggunakan bahan hukum, literatur ilmiah, serta sumber berita yang relevan untuk memahami hubungan antara korban, pelaku, dan faktor sosial yang memengaruhi terjadinya kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban anak mengalami dampak multidimensi yang meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial, sementara ketimpangan relasi kuasa dan lemahnya pengawasan institusi menjadi faktor utama viktimisasi, serta adanya potensi secondary victimization akibat penanganan yang kurang sensitif; meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih perlu diperkuat.

Perlindungan Hukum dan Ganti Kerugian Perdata terhadap Pemilik Kendaraan Akibat Kerusakan yang Disebabkan oleh Pohon Tumbang di Ruang Publik Dalam Perspektif KUH Perdata

Melati Ashibly, Ashibly, Laily Ratna — Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Peristiwa yang tak terhindarkan di mana pohon tumbang dan kemudian menimpa kendaraan bermotor merupakan fenomena hukum yang beragam, karena memunculkan interaksi kompleks antara hukum administrasi negara, yang menjelaskan tanggung jawab yang terkait dengan pemeliharaan aset publik, dan hukum perdata, yang membahas masalah seputar tanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang mungkin timbul dari insiden tersebut. Akibatnya, persimpangan kerangka hukum ini membutuhkan pemeriksaan dan pemahaman menyeluruh tentang implikasi praktik kehutanan perkotaan yang berkaitan dengan keselamatan publik dan tanggung jawab hukum entitas pemerintah. Penelitian ini penting untuk menegaskan sejauh mana hak masyarakat untuk menuntut kompensasi. Perumusan penelitian ini akan mempertanyakan bagaimana Perlindungan Hukum dan Ganti Rugi Perdata bagi Pemilik Kendaraan Akibat Kerusakan yang Disebabkan oleh Pohon Tumbang di Ruang Publik dalam Perspektif Hukum Perdata? Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan yang menjadi korban pohon tumbang di ruang publik memiliki landasan yang kuat dalam KUHP, khususnya melalui Pasal 1365 hingga 1367. Mekanisme ganti rugi perdata memberikan jalan bagi warga untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kelalaian dalam pemeliharaan aset publik.

Analisis Perbandingan Koperasi Merah Putih dengan Badan Usaha Lain dalam Perspektif Ekonomi Kerakyatan

Anisa Febrianti, Hendra Riofita — Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara Koperasi Merah Putih dan entitas usaha lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Swasta (CV), dan Firma dari perspektif ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat menekankan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan distribusi kesejahteraan yang merata. Dalam konteks ini, koperasi dianggap sebagai entitas usaha yang paling tepat karena didasarkan pada prinsip keluarga dan demokrasi ekonomi, sedangkan entitas usaha lainnya umumnya berorientasi pada keuntungan. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan meneliti berbagai jurnal, buku, dan studi sebelumnya. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber ilmiah yang mudah diakses. Analisis dilakukan dengan membandingkan koperasi dan entitas usaha lainnya berdasarkan aspek-aspek seperti tujuan usaha, kepemilikan, pengambilan keputusan, pembagian keuntungan, modal, efisiensi, dan kontribusinya terhadap ekonomi rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki keunggulan dalam mewujudkan ekonomi rakyat karena penekanannya pada keadilan, kebersamaan, dan distribusi kesejahteraan yang merata. Koperasi ini juga menerapkan sistem pengambilan keputusan yang demokratis dan mekanisme pembagian keuntungan yang adil. Namun, koperasi masih menghadapi tantangan dalam hal modal, efisiensi, dan daya saing. Di sisi lain, badan usaha seperti PT, CV, dan Firma unggul dalam efisiensi, profesionalisme, dan akumulasi modal tetapi cenderung mengabaikan distribusi kesejahteraan yang adil. Kesimpulannya, koperasi adalah bentuk badan usaha yang paling sesuai dalam menerapkan ekonomi rakyat. Namun, sinergi antara koperasi dan badan usaha lainnya diperlukan untuk menciptakan sistem ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.

Upaya Peningkatan Minat Belajar Sejarah Ali Bin Abi Thalib Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Darul Falah Rejosari

Ayu Wiji Lestari, Ediat Ediat — Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) mengenai Ali ibn Abi Thalib melalui pemanfaatan media audiovisual. Penelitian ini dilakukan dengan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan pendekatan kualitatif deskriptyif. Penelotian ini bertempat MI Darul Falah Rejosari, melibatkan 16 siswa kelas lima sebagai subjeknya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lembar observasi dan dokumentasi untuk mengevaluasi minat belajar siswa dalam tiga kategori: Sangat Tertarik, Tidak Tertarik, dan Kurang Tertarik.

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan minat belajar yang signifikan di setiap siklus. Pada fase pra-siklus, siswa yang masuk dalam kategori "Sangat Tertarik" hanya 18,75% (3 siswa). Setelah intervensi dilaksanakan di Siklus I, jumlah siswa dalam kategori "Sangat Tertarik" meningkat secara drastis menjadi 68,75% (11 siswa). Peningkatan ini berlanjut ke Siklus II, di mana kategori "Sangat Tertarik" mencapai 81,25% (13 siswa), sementara kategori "Tidak Tertarik" turun secara signifikan menjadi 6,25% (1 siswa). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media audiovisual efektif dalam meningkatkan minat belajar sejarah di kalangan siswa kelas lima di MI Darul Falah Rejosari, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menarik.

Analisis Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Proses Penangkapan dan Persidangan pada Kasus Ferdy Sambo

Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan keadaan hukum acara pidana yang diterapkan di

Proses penangkapan dan persidangan kasus Ferdy Sambo. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Pendekatan ini dilakukan dengan menyelesaikan studi literatur dari beberapa jurnal yang relevan. Hasil dari studi tersebut adalah...

Studi menunjukkan bahwa proses penegakan hukum sangat kompleks, terutama pada tingkat...

tahap investigasi, yang sering kali diwarnai oleh tuduhan adanya hambatan hukum, dan pada persidangan

tahap ini melibatkan sejumlah bukti, seperti pengakuan pelaku, saksi

pernyataan, dan hasil otopsi. Selain itu, perubahan tingkat kasasi dari

Perubahan hukuman mati menjadi penjara seumur hidup menunjukkan pertimbangan hukum lainnya dan memunculkan argumen pro dan kontra.

dan kontra dalam masyarakat. Opini publik mengenai proses hukum juga terbentuk karena peran

media. Secara keseluruhan, penerapan hukum acara pidana dalam kasus ini mengungkapkan upaya untuk

Memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan manfaat hukum.

Judi Online Sebagai Ancaman Ketahanan Rumah Tangga Analisis Perlindungan Hukum Istri Perspektif KHI Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Masyarakat Muslim Bukit Kemuning, Lampung Utara)

Nuryanti Surya Darma, Patima, Mutiarani Al Ghozali, Nila Hasanah — Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Fenomena judi online telah berkembang menjadi krisis sosial yang mengancam ketahanan keluarga Muslim Indonesia secara sistematis, khususnya di kalangan pasangan muda Generasi Z. Kecanduan judi online tidak hanya menguras harta keluarga, tetapi juga memicu penelantaran nafkah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum kecanduan judi online suami terhadap kewajiban nafkah dan perlindungan hak istri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Maqashid Syariah, dengan menggunakan studi kasus masyarakat Muslim Bukit Kemuning, Lampung Utara periode 2021–2025. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi lapangan melalui observasi serta wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanduan judi online suami merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban nafkah dan prinsip hifz al-mal dalam Maqashid Syariah. Meskipun KHI dan UU PKDRT memberikan landasan perlindungan bagi istri, belum ada regulasi yang secara eksplisit menjadikan kecanduan judi online sebagai grounds perceraian yang mandiri. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi hukum keluarga Islam Indonesia yang responsif terhadap tantangan digital agar terwujudnya keluarga Muslim yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Implementasi Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Penerapan Sistem E-Court Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja

Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya modernisasi sistem peradilan melalui penerapan layanan peradilan berbasis elektronik. Salah satu inovasi tersebut adalah sistem e-Court yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pasal 4 PERMA tersebut mengatur bahwa tahapan persidangan, mulai dari penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan hingga pengucapan putusan dapat dilakukan secara elektronik (e-Litigation). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam penerapan sistem e-Court pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta pengguna layanan e-Court, dan didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem persidangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana teknologi serta pendampingan kepada para pihak agar pelaksanaan persidangan elektronik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Pengaruh Modal Kerja, Lokasi Usaha, dan Tingkat Penjualan terhadap Profitabilitas Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud

Ni Putu juniantari, I Gede Agus Pertama Yudantara, I Putu Gede Diatmika — Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modal kerja, lokasi usaha, dan tingkat penjualan terhadap profitabilitas Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud yang berjumlah 595 usaha. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik probability sampling dengan rumus Slovin sehingga diperoleh sebanyak 86 responden. Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Analisis data digunakan dengan analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan SPSS 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Modal Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud; (2) Lokasi Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud; dan (3) Tingkat Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha maupun pihak terkait dalam meningkatkan profitabilitas usaha.

Pengaruh Literasi Keuangan, Digitalisasi, dan Akses Permodalan terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung

Ni Putu Irma Putriyanti, Lucy Sri Musmini, I Gusti Ayu Purnamawati — Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, digitalisasi, dan akses permodalan terhadap kinerja keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMKM di Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi permasalahan dalam pengelolaan keuangan, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta keterbatasan dalam mengakses sumber permodalan, sehingga berpotensi memengaruhi kinerja keuangan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, digitalisasi, dan akses permodalan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Badung. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik tingkat pemahaman dan pengelolaan keuangan, semakin optimal pemanfaatan teknologi digital, serta semakin mudah akses permodalan yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin baik pula kinerja keuangan usaha yang dicapai.

Pengaruh Kualitas Produk dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Kembali Produk Lipstik Wardah

Whilma Modesta Br Sitepu, Komang Endrawan Sumadi Putra — Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan industri kosmetik yang pesat mendorong perusahaan meningkatkan kualitas produk dan komunikasi dengan konsumen guna menjaga loyalitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas produk dan Word of Mouth terhadap keputusan pembelian kembali lipstik Wardah pada jemaat Sabda Bayu Gereja Kristen Protestan di Bali. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal, melibatkan 120 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS, serta melalui uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan Word of Mouth secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kembali. Indikator estetika menjadi faktor dominan dalam kualitas produk, sedangkan rekomendasi paling berpengaruh dalam Word of Mouth. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas produk yang baik dan informasi positif meningkatkan kecenderungan pembelian ulang, sehingga perusahaan perlu menjaga kualitas dan mendorong komunikasi positif.

Degradasi Moral Generasi Muda Dan Peran Strategi Pembelajaran Afektif Dalam Pendidikan Agama Islam Sebagai Solusi: Kajian Literatur

Intan Suci Ramadani, Silvina Waroh, Gusmaneli — Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0700

Degradasi moral generasi muda merupakan permasalahan sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya kasus kenakalan remaja, bullying, intoleransi, dan rendahnya pengamalan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis sebagai solusi, namun implementasinya yang masih didominasi pendekatan kognitif dinilai belum optimal dalam menyentuh dimensi afektif siswa. Kajian literatur ini bertujuan menganalisis peran strategi pembelajaran afektif dalam PAI sebagai respons terhadap fenomena degradasi moral generasi muda. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan teknik analisis konten terhadap berbagai sumber ilmiah terbitan 2016–2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran afektif yang meliputi pembiasaan (ta'widiyyah), keteladanan (uswah hasanah), refleksi dan muhasabah, diskusi nilai, serta penguatan positif terbukti efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai Islam pada diri siswa secara mendalam. Integrasi strategi-strategi tersebut dalam pembelajaran PAI mampu menjembatani kesenjangan antara pengetahuan agama dan pengamalannya, sehingga berpotensi menjadi instrumen pembentukan karakter Islami yang kokoh sebagai benteng terhadap degradasi moral generasi muda.