Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

Tantangan Penegakan Hukum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Servasius Edwin Telaumbanua — 2025-06-15

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam stabilitas keamanan nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana terorisme serta menawarkan solusi normatif dan praktis berdasarkan perkembangan hukum pidana nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, kasus, dan perbandingan, melalui pengolahan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana terorisme mengalami kendala serius, terutama terkait legitimasi alat bukti elektronik, rekam jejak digital, dan laporan intelijen yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum acara pidana. Selain itu, pendekatan represif yang selama ini digunakan dinilai belum cukup efektif tanpa diimbangi program deradikalisasi dan model keadilan restoratif. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya reformulasi sistem pembuktian yang adaptif terhadap kejahatan terorisme modern, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peningkatan kerja sama lintas sektor dan internasional untuk mendukung efektivitas penegakan hukum

Analisis Yuridis terhadap Dampak Ekonomi dan Lingkungan dari Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Harvey Moeis

Faizah Anindita — 2025-06-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari tindak pidana korupsi melalui studi kasus Harvey Moeis dalam tata niaga timah ilegal di Indonesia. Kasus ini dipilih karena skalanya yang masif, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun, serta keterlibatan aktor-aktor strategis dari sektor swasta dan birokrasi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mendalami substansi hukum dan regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi, serta menelaah kelemahan penegakan hukum yang terjadi. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor sumber daya alam berdampak sistemik: menghambat investasi, menurunkan efisiensi ekonomi, merusak lingkungan, memperparah ketimpangan sosial, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada masih belum memadai dalam mengatur mekanisme pengawasan dana CSR, perlindungan pelapor, dan penindakan terhadap pelibatan pihak swasta. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan hukum yang berorientasi pada keadilan ekologis dan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam formulasi kebijakan antikorupsi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di Indonesia

Penerapan Asas Lex Loci Rei Sitate Dan Lex Nationalis Dalam Pewarisan Lintas Batas Negara

Asri Lilik Handayani — 2025-06-15

Globalisasi dan meningkatnya mobilitas lintas negara telah memunculkan tantangan hukum baru dalam penyelesaian warisan, terutama ketika aset pewaris tersebar di berbagai yurisdiksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan dua asas utama dalam hukum perdata internasional lex loci rei sitae dan lex nationalis yang seringkali menimbulkan konflik dalam konteks pewarisan lintas batas negara. Dengan menggunakan metode normatif melalui studi pustaka dan pendekatan komparatif, penelitian ini menganalisis sumber hukum primer dan sekunder untuk mengidentifikasi pola penerapan, tantangan, serta solusi normatif. Temuan menunjukkan bahwa lex loci rei sitae memberikan kepastian hukum tinggi terhadap benda tidak bergerak namun cenderung memicu fragmentasi warisan, sedangkan lex nationalis menjamin kesatuan pewarisan tetapi dapat berbenturan dengan hukum lokal properti. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, pendekatan pragmatis diterapkan dengan mengakui lex nationalis untuk status personal, sementara lex loci rei sitae tetap dominan terhadap properti tidak bergerak. Penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi hukum internasional dan adaptasi nasional dalam merespons kompleksitas pewarisan global

Systematic Literature Review: Kebijakan Dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Banjir

Alvin Yuswan — 2025-06-15

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis kecenderungan dan pola dalam literatur akademik terkait kebijakan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mitigasi banjir. Pendekatan yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan analisis bibliometrik berbantuan perangkat lunak VOSviewer. Data diperoleh dari database Scopus dengan kriteria inklusi seperti publikasi tahun 2018–2024, relevansi topik, dan kelengkapan naskah. Dari proses seleksi, diperoleh 92 artikel yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa topik efektivitas kebijakan, efisiensi, pembangunan regional, dan koordinasi kelembagaan merupakan tema dominan. Secara geografis, Tiongkok menjadi negara dengan kontribusi publikasi tertinggi, diikuti oleh Inggris dan Amerika Serikat, sedangkan Indonesia juga menunjukkan partisipasi yang cukup signifikan. Visualisasi jaringan, overlay, dan kepadatan kata kunci menunjukkan adanya kecenderungan multidisipliner dan pergeseran isu menuju tema digitalisasi dan desentralisasi dalam kebijakan mitigasi banjir. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat landasan empiris dalam penyusunan kebijakan publik yang responsif terhadap tantangan perubahan iklim dan urbanisasi

Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Atas Pendirian Bangunan di Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan

Hj. Adawiyah Nasution — 2025-06-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa atas pendirian bangunan di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, yang mengalami konflik pertanahan akibat bekas lahan HGU tanpa status hukum formal. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap praktik mediasi berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi lebih adaptif dibanding litigasi, karena menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan mengedepankan musyawarah. Faktor keberhasilan mediasi antara lain adalah pengakuan administratif lokal, lamanya penguasaan fisik atas tanah, peran tokoh masyarakat dan organisasi lokal, serta pendekatan persuasif dari pengembang. Meski tidak memiliki kekuatan eksekutorial formal, mediasi mampu mencegah konflik terbuka dan menciptakan kedamaian sosial. Namun demikian, tantangan tetap ada berupa ketimpangan posisi tawar dan ketiadaan dasar hukum formal yang mengikat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan instrumen mediasi berbasis kearifan lokal sebagai solusi alternatif yang lebih responsif, kontekstual, dan berkeadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pertanahan

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara

Imadatul Fitriani — 2025-06-16

Transaksi e-commerce lintas negara semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi digital yang mempermudah aktivitas jual beli antarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik, permasalahan, dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional seperti United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP), ditemukan bahwa regulasi di Indonesia seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau pelaku usaha asing. Tantangan lain meliputi lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi dan minimnya kerja sama hukum antarnegara. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, pembentukan otoritas pengawasan digital, dan edukasi konsumen yang masif. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi internasional dalam memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen di tengah dinamika perdagangan digital global

Perkembangan Prinsip Lex Loci Celebrationis dalam Perkawinan Campuran Antarnegara

Emalia — 2025-06-16

Perkawinan campuran antarnegara merupakan fenomena hukum yang semakin sering terjadi di era globalisasi. Salah satu prinsip penting yang digunakan untuk menilai keabsahan perkawinan lintas yurisdiksi adalah lex loci celebrationis, yaitu asas yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip lex loci celebrationis dalam konteks hukum perdata internasional serta dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional, serta yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengakui prinsip lex loci celebrationis melalui Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, pengakuannya tetap dibatasi oleh norma agama dan ketentuan hukum nasional. Tantangan utama dalam implementasinya meliputi perbedaan sistem hukum, ketidaksesuaian dokumen administratif, serta belum optimalnya mekanisme pencatatan sipil. Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran juga menjadi isu penting, terutama terkait status kewarganegaraan, hak perwalian, dan hak waris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara prinsip hukum internasional dengan kebijakan nasional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan dan anak dari perkawinan campuran

Ambiguitas Frasa Akta Jual Beli dalam Risalah Lelang sebagai Dasar Penyerahan Hak Milik atas Tanah dan Bangunan kepada Bank

Melisa Pranata — 2025-06-16

Risalah lelang sebagai akta relaas memiliki kedudukan penting dalam proses eksekusi jaminan oleh bank dalam penyelesaian kredit bermasalah. Namun, munculnya ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 bahwa kutipan risalah lelang dapat dianggap sebagai Akta Jual Beli (AJB) menimbulkan persoalan hukum, mengingat secara normatif AJB adalah akta partij yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan risalah lelang sebagai dasar balik nama hak atas tanah dan bangunan kepada bank selaku pembeli lelang, serta menilai kesesuaiannya dengan asas hukum perdata dan agraria di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, dan literatur ilmiah sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan yang menyamakan risalah lelang dengan AJB berpotensi menciptakan ambiguitas hukum dan melemahkan kepastian hukum, khususnya dalam pendaftaran hak atas tanah. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya harmonisasi regulasi antara PMK 122/2023 dengan aturan agraria, serta penegasan kembali batasan kewenangan pejabat lelang dan PPAT agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam praktik hukum pertanahan dan lelang agunan oleh bank

Tindak Pidana Pemerasan dalam Perspektif Budaya Hukum

Kasman Ely — 2025-06-16

Pemerasan merupakan tindak pidana yang melibatkan ancaman atau tekanan psikologis untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Di era digital, kejahatan ini berkembang dalam bentuk cyber extortion melalui media sosial dan aplikasi perpesanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan modus pemerasan berbasis teknologi dan mengevaluasi peran budaya hukum masyarakat dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap regulasi, literatur ilmiah, dan data kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerasan digital semakin meningkat akibat lemahnya regulasi siber, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Budaya hukum yang permisif serta rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat turut memperburuk penanganan kasus. Penanggulangan kejahatan ini memerlukan pembaruan hukum yang adaptif, peningkatan kapasitas teknologi hukum, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan edukasi hukum

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan di Sektor Informal

Nurmawati Br Manik — 2025-06-16

Perempuan memegang peranan penting dalam sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan di sektor informal serta mengevaluasi efektivitas penerapannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif empiris dengan menggabungkan kajian peraturan perundang-undangan dan data lapangan di Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif terdapat jaminan konstitusional dan regulatif seperti dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 11 Tahun 2020, pelaksanaannya lebih berpihak pada sektor formal. Pekerja perempuan di sektor informal masih menghadapi persoalan sistemik, seperti upah rendah, tidak adanya jaminan sosial, serta rentan terhadap diskriminasi dan eksploitasi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih inklusif, edukasi hukum publik, dan sinergi antar lembaga guna menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan. Penelitian ini berkontribusi pada wacana keadilan gender dan reformasi hukum ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya pendekatan perlindungan hukum yang multisektoral dan berkelanjutan

Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup Hedonisme Dan Efikasi Diri Keuangan Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi

Dian Savitri — 2025-06-16

Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena meningkatnya pengeluaran mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup teman-teman mereka, yang sering kali dipengaruhi oleh media sosial. Meskipun literasi keuangan di kalangan generasi muda mengalami peningkatan, terdapat kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan praktik manajemen keuangan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, gaya hidup hedonisme, dan efikasi diri keuangan terhadap manajemen keuangan pribadi di kalangan mahasiswa karyawan di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden yang merupakan mahasiswa karyawan di tiga universitas swasta di Kota Bandung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan dan efikasi diri keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan pribadi, sedangkan gaya hidup hedonisme berpengaruh negatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu keuangan perilaku dan memberikan wawasan bagi mahasiswa karyawan untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka

Peran Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Waris Antarnegara: Studi Kasus WNI dan WNA

Sinta Trijanatun Kasanah — 2025-06-16

Globalisasi dan meningkatnya mobilitas penduduk antarnegara membawa konsekuensi hukum yang kompleks, salah satunya dalam hal pewarisan lintas negara. Sengketa waris yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) kerap menghadirkan tantangan hukum, khususnya dalam menentukan yurisdiksi yang berwenang dan sistem hukum mana yang seharusnya berlaku. Hukum Perdata Internasional memainkan peran sentral dalam menjembatani kolisi hukum yang timbul dari perbedaan sistem hukum, baik dari segi asas, prinsip, maupun praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Hukum Perdata Internasional dalam menyelesaikan sengketa waris antarnegara serta menganalisis kasus konkret yang mencerminkan permasalahan tersebut di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat celah regulasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam pelaksanaan putusan asing. Selain itu, belum adanya kodifikasi hukum perdata internasional di Indonesia memperumit proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan internasional, penguatan perjanjian bilateral, serta peningkatan kapasitas aparat hukum agar mampu menangani perkara lintas negara secara efektif dan berkeadilan.

Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Puja Riani Nasution — 2025-06-16

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang penelitian menunjukkan adanya peningkatan pengaduan kekerasan seksual ke Komnas Perempuan meskipun secara umum jumlah pelaporan menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum, faktor penghambat, serta pola penanganan kasus di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif analisis serta penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, terdapat berbagai kendala seperti sulitnya pembuktian kasus, rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum, minimnya sumber daya manusia, kurangnya kehadiran polisi wanita (Polwan), serta keterbatasan dana operasional. Pola penanganan kasus mencakup jalur hukum, kebijakan penanganan, serta dukungan institusional untuk pemulihan korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga serta peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban kekerasan seksual

Systematic Literature Review: Dampak Kebijakan Perumahan Subsidi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Rahmat Perdana Rasuanto — 2025-06-16

Dalam konteks pembangunan perkotaan dan pengentasan kemiskinan, akses terhadap perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis dampak kebijakan perumahan subsidi terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan literatur ilmiah global. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap 634 artikel dari database Scopus periode 2020–2025, serta analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer untuk mengidentifikasi tren dan tema utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan perumahan subsidi efektif meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan kondisi ekonomi, rasa aman, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah dengan tata kelola dan infrastruktur yang baik. Namun, tantangan masih ditemukan dalam aspek distribusi dan kualitas bangunan. Penelitian terdahulu juga menekankan pentingnya perencanaan partisipatif dan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan perumahan subsidi dapat lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung pengurangan kesenjangan sosial dan pembangunan kota yang berkeadilan.

Systematic Literature Review: Otonomi Daerah dan Strategi Intervensi Harga Komoditas Pertanian di Indonesia

Jefri Ramdani — 2025-06-16

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara otonomi daerah dan strategi intervensi harga komoditas pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang dikombinasikan dengan analisis bibliometrik melalui perangkat lunak VOSviewer, studi ini mengevaluasi 107 artikel dari database Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk merancang kebijakan harga yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar dan sosial-ekonomi setempat. Strategi intervensi harga yang terdesentralisasi terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan petani, mengurangi dampak fluktuasi pasar, serta memperkuat stabilitas pangan daerah. Visualisasi jaringan kata kunci juga menyoroti bahwa tema governance, decision-making, dan community menjadi fokus utama dalam literatur yang dianalisis. Studi ini menekankan perlunya penguatan koordinasi antar pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan harga di sektor pertanian

Peranan Budaya Hukum Dalam Kasus Pembunuhan Vina di Cirebon

Cecilia Febrina — 2025-06-16

Kasus pembunuhan Vina di Cirebon membuka wacana baru mengenai pentingnya budaya hukum dalam memengaruhi jalannya proses penegakan hukum di Indonesia. Tragedi ini menarik perhatian publik karena dianggap menyimpan banyak kejanggalan dalam proses hukum, serta memunculkan partisipasi aktif masyarakat dalam menuntut keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran budaya hukum masyarakat dalam merespons kasus tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya penyelesaian perkara. Menggunakan pendekatan normatif dan metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji bagaimana interaksi antara budaya hukum masyarakat, kelembagaan penegak hukum, dan dinamika sosial memengaruhi legitimasi sistem peradilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan budaya hukum masyarakat dari pasif menjadi partisipatif mampu menjadi tekanan moral terhadap aparat hukum, namun sekaligus menimbulkan dilema ketika opini publik mendominasi sebelum proses pembuktian tuntas. Di sisi lain, kelemahan struktural dalam penyidikan awal, birokrasi hukum yang kaku, rendahnya literasi hukum, serta intervensi politik dan tekanan media sosial memperburuk kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan budaya hukum yang rasional, kritis, dan partisipatif guna mewujudkan keadilan yang substantif dan sistem hukum yang berintegritas di masa mendatang

Tantangan Hukum dalam Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data pada Mediasi Elektronik

Misbah Nasri Sailellah — 2025-06-17

Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi berbagai sektor, termasuk dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang muncul dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan data pada mediasi elektronik, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum di era digital. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum, kesenjangan regulasi, serta lemahnya infrastruktur dan literasi digital sebagai penghambat utama dalam menjamin keamanan data. Selain itu, isu etika dan pertanggungjawaban hukum mediator juga menjadi perhatian penting karena potensi penyalahgunaan informasi rahasia. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi khusus yang komprehensif, peningkatan literasi digital, serta penguatan kode etik dan mekanisme pengawasan terhadap profesi mediator. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara negara, praktisi hukum, dan penyedia teknologi dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang aman, adil, dan terpercaya di era digital.

Permohonan Dispensasi Perkawinan Perspektif Sadd’dzari’ah

Sandya Hilana Aisyah — 2025-06-17

Peningkatan permohonan dispensasi nikah di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara regulasi batas usia perkawinan dan realitas sosial yang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian dispensasi nikah dalam perspektif Sadd adz-Dzari’ah dengan studi pada penetapan Nomor: 203/PDT.P/2023/PA.SJJ. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, serta menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, historis, dan konseptual terhadap data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai dispensasi nikah masih memiliki kekaburan norma, sehingga memunculkan subjektivitas dalam putusan hakim; konsep Sadd adz-Dzari’ah dapat menjadi dua arah: dasar untuk menolak dispensasi demi mencegah mudarat, atau menerima permohonan demi mencegah kerusakan moral. Implikasinya, dibutuhkan penguatan regulasi yang lebih tegas, pedoman penafsiran hukum yang lebih jelas bagi hakim, serta integrasi prinsip maqashid syariah dalam perlindungan hak anak dari risiko pernikahan usia dini

Pengaruh Matakuliah Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah

Sahruddin — 2025-06-17

Kewirausahaan merupakan elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian generasi muda, termasuk mahasiswa. Namun, rendahnya minat berwirausaha menjadi tantangan yang harus diatasi melalui pendekatan pendidikan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 42 mahasiswa angkatan tahun 2022. Data dikumpulkan melalui angket yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mata kuliah kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha, dengan persamaan regresi Ŷ = 46,57 + 0,69X dan nilai thitung (4,376) > ttabel (2,021) serta signifikansi 0,000 < 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pemahaman mahasiswa terhadap materi kewirausahaan, semakin tinggi pula minat mereka untuk berwirausaha. Implikasi dari hasil ini menegaskan pentingnya penguatan kurikulum kewirausahaan berbasis nilai-nilai syariah untuk mencetak wirausahawan muda yang mandiri, inovatif, dan beretika

Peran Bidang Laboratorium Forensik Dalam Menentukan Arah Penyelidikan

Diah Retnosari — 2025-06-17

Kasus pembakaran rumah wartawan Tribata TV di Kabupaten Karo menegaskan pentingnya peran laboratorium forensik dalam proses penyelidikan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan mengkaji regulasi hukum terkait laboratorium forensik, menganalisis peran strategisnya dalam mengarahkan penyelidikan kasus, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pengumpulan serta analisis bukti. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat kepolisian dan tim forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laboratorium forensik berperan vital dalam menentukan arah penyelidikan, mulai dari analisis bahan pembakar, pemeriksaan residu kimia, pengamatan pola api, hingga rekonstruksi peristiwa. Temuan tersebut mampu mempersempit dugaan pelaku dan menguatkan bukti dalam proses peradilan. Namun demikian, terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan alat uji, keterlambatan akses ke lokasi kejadian, serta minimnya tenaga ahli forensik di daerah. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan penguatan infrastruktur laboratorium, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan pengembangan kapasitas SDM di bidang ilmu forensik. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi fungsi laboratorium forensik merupakan bagian krusial dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menangani kasus pembakaran yang mengandung unsur kesengajaan dan motif tersembunyi.

Manajemen Pemasaran Pendidikan Dalam Meningkatkan Minat Siswa Baru di MTS Negeri 1 Jombang

Arizka Rahmatin Nisa’ — 2025-06-17

Persaingan antar lembaga pendidikan yang semakin kompetitif menuntut setiap institusi untuk memiliki strategi manajerial yang efektif, termasuk dalam hal pemasaran pendidikan. MTs Negeri 1 Jombang menjadi salah satu lembaga pendidikan yang aktif menerapkan manajemen pemasaran guna menarik minat siswa baru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi manajemen pemasaran pendidikan serta dampaknya terhadap peningkatan minat peserta didik baru di MTsN 1 Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap berbagai pihak seperti kepala madrasah, Waka Humas, Waka Kurikulum, tim PPDB, dan siswa. Analisis data dilakukan melalui teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perencanaan pemasaran pendidikan dilakukan dengan menetapkan target pasar, menyusun strategi promosi, dan merancang program unggulan madrasah; (2) pengorganisasian dilakukan dengan membentuk tim promosi yang terdiri dari berbagai elemen sekolah, serta pembagian tugas yang sistematis; (3) pelaksanaan promosi dilakukan melalui berbagai media, seperti brosur, media sosial, kegiatan Open House, dan publikasi prestasi siswa; serta (4) evaluasi strategi pemasaran dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi ini terbukti berhasil meningkatkan jumlah pendaftar dan memperkuat citra positif lembaga. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa manajemen pemasaran pendidikan yang terencana, terstruktur, dan inovatif sangat berperan dalam menarik minat peserta didik baru serta meningkatkan daya saing lembaga pendidikan

Peranan Hukum Dalam Mengatasi Kondisi Ekonomi Rendah Yang Mengakibatkan Tingkat Kejahatan di Kelurahan Kuala Silau Bestari

Nuraf Raihan — 2025-06-17

Kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan berkontribusi terhadap peningkatan kriminalitas. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mendorong sebagian individu melakukan tindakan melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kriminalitas dan indikator pembangunan ekonomi, serta mengevaluasi peran kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan berbasis ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berperan dalam menjaga stabilitas sosial melalui penguatan regulasi dan pemberdayaan masyarakat, namun lemahnya penegakan hukum dan minimnya akses ekonomi menjadi penghambat. Selain itu, kemiskinan struktural, ketimpangan pendapatan, serta dominasi sektor informal memperburuk situasi. Ditemukan pula bahwa pendekatan kolaboratif antara aparat, masyarakat, dan tokoh lokal melalui strategi restorative justice mampu mereduksi eskalasi kriminalitas. Oleh karena itu, integrasi kebijakan hukum, ekonomi, dan sosial menjadi urgensi untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan

Sengketa Empat Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara dan Erosi Nilai Kewarganegaraan : Tinjauan dari Perspektif New Public Administration

Syamzaimar — 2025-06-18

Sengketa batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mengenai empat pulau (Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang) menunjukkan kompleksitas persoalan administratif yang berdampak pada nilai kewarganegaraan dan legitimasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sengketa tersebut menggunakan pendekatan New Public Administration (NPA) yang menekankan prinsip keadilan sosial, partisipasi publik, dan responsivitas birokrasi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis 25 literatur akademik dan dokumen kebijakan relevan terbit tahun 2000–2024. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya erosi nilai kewarganegaraan akibat pengabaian hak partisipatif warga Aceh Singkil dalam proses perubahan batas, lemahnya responsivitas birokrasi pusat, serta tidak diakuinya kekhususan dan otonomi Aceh sebagaimana diamanatkan dalam UUPA. Konflik ini juga berdampak pada ketidakadilan sosial dalam akses pelayanan publik dasar dan memicu krisis kepercayaan warga terhadap negara. Penelitian merekomendasikan strategi resolusi berbasis nilai NPA melalui forum mediasi tripartit, pelibatan lembaga adat, dan peninjauan ulang Permendagri No. 100 Tahun 2017 untuk memastikan tata kelola wilayah yang demokratis dan inklusif.

Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Fajrina Dhia Salsabila — 2025-06-19

Pembagian peran antara suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga telah lama menjadi norma dalam sistem hukum keluarga Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ganda istri sebagai pencari nafkah di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, serta meninjau pembagian tanggung jawab dalam keluarga berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam dan teori gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yang menekankan keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para istri yang bekerja tidak merasa terbebani karena mendapat dukungan dari suami, dan tetap melaksanakan peran domestik secara optimal. Berdasarkan wawancara terhadap sembilan informan, ditemukan dua kelompok motivasi utama, yaitu dorongan ekonomi dan pengembangan diri. Temuan ini dianalisis melalui tiga teori gender nature, nurture, dan equilibrium yang menunjukkan bahwa keluarga informan menjalankan fungsi rumah tangga secara seimbang dan saling melengkapi. Penelitian ini menegaskan bahwa peran ganda istri bukan merupakan beban, melainkan kontribusi konstruktif dalam ketahanan ekonomi keluarga dan harmoni sosial.

Transformasi Sosial Madinah sebagai Pusat Peradaban Islam Awal: Kajian Historis terhadap Fondasi Masyarakat Islam

Lilia Ulya Amalia — 2025-06-20

Transformasi sosial besar terjadi ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah dan mulai membangun tatanan masyarakat baru yang bercirikan keadilan, kesetaraan, dan spiritualitas. Madinah kemudian berkembang menjadi pusat peradaban Islam awal yang memadukan nilai-nilai religius dan kemajuan sosial-politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses transformasi sosial di Madinah sebagai pusat peradaban Islam awal melalui pendekatan historis dan analisis institusional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari Al-Qur’an, hadis, literatur sejarah klasik dan modern, serta jurnal ilmiah terkait. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mendirikan institusi-institusi kunci seperti masjid sebagai pusat aktivitas sosial-politik, sistem persaudaraan (mu’akhah) antar sesama Muslim, Piagam Madinah sebagai dasar konstitusional pluralisme, serta pondasi ekonomi dan hukum yang memuliakan hak asasi manusia. Perubahan ini berdampak besar terhadap struktur sosial masyarakat Arab dan menandai kemunculan negara Islam pertama di Madinah

Strategi Pembelajaran Kreatif Menggunakan Aplikasi Canva Untuk Meningkatkan Minat Belajar PAI Pada Generasi Z

Sukma Ningsih — 2025-06-20

Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma pembelajaran, khususnya bagi generasi Z yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap media visual dan interaktif. Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai mata pelajaran normatif menghadapi tantangan dalam menyampaikan materi secara menarik dan relevan bagi generasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembelajaran kreatif berbasis aplikasi Canva dalam meningkatkan minat belajar PAI di kalangan siswa generasi Z. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Canva secara signifikan mampu meningkatkan partisipasi aktif, motivasi, dan kreativitas siswa dalam pembelajaran PAI. Canva mendukung penyajian materi ajar yang visual, fleksibel, dan mudah diakses, serta memungkinkan kolaborasi antara guru dan siswa dalam menyusun konten pembelajaran yang interaktif. Implikasinya, integrasi sistematis Canva dalam proses pembelajaran menjadi solusi inovatif untuk mengatasi kejenuhan siswa terhadap metode konvensional dan memperkuat pemahaman keagamaan yang relevan dengan konteks digital saat ini

Interaksi Mahasiswa Dengan Artificial Intelligence dan Implikasinya Terhadap Akhlak Digital: Tinjauan Psikologi Pendidikan Islam

Nadia Saputri — 2025-06-21

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana interaksi mahasiswa dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) memengaruhi akhlak digital, ditinjau dari perspektif psikologi pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif melalui teknik survei dengan penyebaran angket kepada 35 mahasiswa dari berbagai program studi di perguruan tinggi Islam. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria mahasiswa yang aktif menggunakan aplikasi AI seperti ChatGPT dan sejenisnya dalam kegiatan akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran, menyaring informasi sesuai nilai-nilai Islam, serta lebih berhati-hati dalam menjaga adab digital. Sebanyak 94,3% responden menyatakan mempertimbangkan nilai-nilai Islam saat menggunakan AI, dan 91,4% merasa AI membantu meningkatkan kesadaran etika digital. Namun demikian, ditemukan hubungan negatif antara intensitas penggunaan AI dan kualitas akhlak digital, khususnya dalam hal kejujuran dan tanggung jawab. Sebagian besar mahasiswa juga menolak anggapan bahwa AI dapat menggantikan peran edukatif, afektif, dan moral guru atau dosen. Temuan ini menunjukkan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam penggunaan teknologi serta perlunya bimbingan moral dalam penggunaan AI di lingkungan pendidikan tinggi Islam

Pemikiran Pendidikan Islam Zainuddin Labay El-Yunusy dan Relevansinya di Era Digital

Muhamad Rahman Selvarian — 2025-06-21

Sistem pendidikan Islam tradisional di Indonesia, khususnya yang berbasis surau di Minangkabau, dinilai tidak lagi memadai dalam menjawab tantangan modernisasi dan perkembangan zaman. Untuk menjawab persoalan ini, Zainuddin Labay El-Yunusy memperkenalkan pembaruan pendidikan melalui pendirian Madrasah Diniyah pada tahun 1915 yang mengintegrasikan sistem klasikal, kurikulum terpadu, dan manajemen kelas yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran pendidikan Islam Zainuddin Labay El-Yunusy serta menganalisis relevansinya dalam konteks pendidikan di era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Zainuddin tentang sistem pendidikan terorganisir, integrasi ilmu agama dan umum, serta adaptasi terhadap teknologi memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan pendidikan Islam kontemporer. Implikasi dari kajian ini menegaskan pentingnya menjadikan pemikiran Zainuddin sebagai pijakan dalam merancang sistem pendidikan Islam yang modern, adaptif, dan berakar pada nilai-nilai keislaman

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Akibat Pertambangan Rakyat

Pardi Hilala — 2025-06-21

Pertambangan rakyat merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang banyak dilakukan di wilayah pedesaan, seperti di Desa Karyabaru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Aktivitas ini kerap dijalankan tanpa pengawasan hukum dan lingkungan yang memadai, sehingga menimbulkan dampak sosial dan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak pertambangan rakyat serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta tingginya ketergantungan ekonomi terhadap pertambangan. Di samping itu, minimnya kesadaran lingkungan juga memperburuk situasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan partisipatif agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara adil, legal, dan berkelanjutan

Analisis Pemasaran Syariah di Toko Inhil Parfum Jl. Pintu Air Kecamatan Tembilahan

Delva Sari Astuti — 2025-06-21

Pemasaran syariah menekankan nilai-nilai etis, transparansi, dan saling menguntungkan dalam setiap transaksi bisnis. Dalam konteks persaingan usaha yang semakin ketat, pelaku bisnis dituntut untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten guna membangun kepercayaan konsumen dan keberlangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip pemasaran syariah pada Toko Inhil Parfum yang berlokasi di Jl. Pintu Air, Kecamatan Tembilahan, serta menilai kesesuaiannya dengan kerangka marketing mix berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pemilik dan karyawan toko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar unsur marketing mix syariah telah diterapkan, seperti penggunaan bahan yang halal, penetapan harga yang adil, serta kebijakan garansi kualitas produk. Namun, aspek Pertinence & Promotion belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan informasi terkait spesifikasi produk dan nilai utama yang ditawarkan. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan transparansi promosi agar sejalan sepenuhnya dengan etika pemasaran Islami

Optimalisasi Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Hibah di Pengadilan Agama Suwawa

Zahra Yudith Dako — 2025-06-22

Meningkatnya jumlah perkara hibah di lingkungan peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Suwawa, mencerminkan kompleksitas penyelesaian sengketa yang melibatkan hubungan kekeluargaan dan hak atas harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mediasi dapat dioptimalkan dalam mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perkara hibah di Pengadilan Agama Suwawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan hakim, mediator, serta pihak yang terlibat, disertai analisis dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam menciptakan penyelesaian yang berlandaskan musyawarah dan mufakat, serta dapat menghindarkan para pihak dari proses litigasi yang panjang. Namun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya pemahaman hukum para pihak, tingginya konflik emosional, dan ketidakhadiran pihak dalam proses mediasi. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa perlu adanya upaya strategis seperti peningkatan pelatihan mediator, edukasi hukum kepada masyarakat, dan dukungan kelembagaan terhadap sarana mediasi, agar mediasi menjadi solusi penyelesaian perkara hibah yang lebih efektif dan berkelanjutan

Model Gaya Belajar dan Tipe-Tipe Individu dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Risma Sulistia Aini — 2025-06-22

Perbedaan karakteristik individu dalam menyerap dan mengolah informasi menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif, terutama dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI) yang bertujuan membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik. Sayangnya, banyak guru masih menerapkan metode pengajaran yang seragam tanpa mempertimbangkan gaya belajar siswa yang beragam, sehingga menghambat efektivitas pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model gaya belajar dan tipe-tipe individu dalam proses pembelajaran PAI serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi keterlibatan dan pemahaman siswa terhadap materi ajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Sumber data diperoleh dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya dan tipe belajar siswa sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran PAI. Siswa lebih mudah memahami materi saat strategi pengajaran disesuaikan dengan kecenderungan belajar masing-masing, baik secara sensorik maupun kognitif. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran PAI agar guru dapat menyesuaikan metode, media, dan strategi pembelajaran secara lebih personal dan kontekstual

Urgensi Utusan Khusus Presiden Berdasarkan Perpres No. 137 Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah

Askana Fikriana — 2025-06-22

Pembentukan tujuh utusan khusus presiden dalam Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan dinamika baru dalam struktur kelembagaan negara. Keberadaan lembaga non-struktural ini, yang bidang tugasnya menyerupai kementerian, menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan legitimasi yuridisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan peran utusan khusus presiden dalam konteks hukum positif Indonesia serta meninjau urgensinya melalui pendekatan fiqh siyasah, khususnya dalam kerangka konsep wazir al-tanfidz yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan utusan khusus presiden sah secara hukum selama tidak melanggar batas kewenangan kementerian, dan dalam perspektif fiqh siyasah, lembaga ini dapat dikategorikan sebagai pelaksana teknis yang bertugas menjalankan amanah politik kepala negara. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya regulasi pelaksana yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta perlunya pengawasan terhadap kinerja lembaga non-struktural ini agar sejalan dengan prinsip good governance

Efektivitas Klausul Ganti Kerugian Dalam Perjanjian Sewa Kos Mahasiswa: Perspektif Penyewa Dan Pemilik di Pancing

Rejeki Karina Banurea — 2025-06-23

Klausul ganti rugi merupakan bagian penting dalam perjanjian sewa menyewa, khususnya dalam konteks rumah kos mahasiswa yang memiliki potensi konflik akibat kerusakan fasilitas atau pelanggaran kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas klausul ganti rugi dalam perjanjian sewa kos mahasiswa dari sudut pandang penyewa dan pemilik kos di sekitar Jalan Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penyewa tidak mendapatkan kejelasan mengenai tanggung jawab atas kerusakan, akibat tidak adanya perjanjian tertulis maupun dokumentasi kondisi awal kamar. Sebaliknya, pemilik kos umumnya memberlakukan sistem ganti rugi yang tidak transparan dan belum melibatkan partisipasi penyewa secara adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa klausul ganti rugi belum berjalan secara efektif sebagai mekanisme perlindungan hukum. Diperlukan penyusunan perjanjian tertulis yang adil dan edukasi hukum sederhana agar hubungan sewa menyewa lebih seimbang dan berkeadilan.

Kedudukan Anak Adopsi Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Ganda

Agnes Natalia Sihombing — 2025-06-23

Anak adopsi merupakan anak yang diangkat secara sah melalui prosedur adat maupun hukum resmi, memiliki kedudukan penting dalam sistem waris keluarga. Dalam masyarakat Karo, pengakuan terhadap hak waris anak adopsi dipengaruhi oleh aspek adat dan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali kedudukan anak adopsi sebagai ahli waris dalam perspektif ganda antara hukum adat dan hukum perdata. Hasilnya menunjukkan bahwa menurut hukum adat Karo, hak waris anak adopsi terbatas pada harta pencaharian selama hidup orang tua angkat dan tidak termasuk harta pusaka, kecuali diakui secara adat. Sebaliknya, menurut hukum perdata, anak adopsi memiliki hak waris penuh setara dengan anak kandung, terutama jika adopsi dilakukan melalui prosedur resmi pengadilan. Kesimpulannya, perbedaan hak waris anak adopsi di kedua sistem ini menimbulkan potensi konflik, sehingga diperlukan harmonisasi dan pengaturan yang mampu melindungi hak anak adopsi secara adil sesuai konteks sosial dan hukum

Peran Hakim sebagai Pelindung Nilai Kemanusiaan dalam Sengketa Perdata: Studi Naratif atas Putusan Inovatif

Akmal — 2025-06-23

Pendekatan legalistik dalam perkara perdata sering kali belum mencerminkan keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan alternatif yang mampu mengintegrasikan aspek sosial dan etika dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hakim memainkan peran sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan naratif terhadap putusan-putusan perdata yang inovatif. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan menganalisis lima putusan Pengadilan Negeri Medan yang sarat nilai kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim progresif tidak hanya menafsirkan hukum secara fleksibel, tetapi juga menampilkan sensitivitas terhadap kerentanan sosial, mengakomodasi kearifan lokal, dan membangun narasi keadilan yang berorientasi pada empati. Para hakim juga berani mengambil langkah-langkah etik seperti menunda eksekusi, menolak ketentuan adat yang diskriminatif, dan menekankan martabat individu dalam pertimbangannya. Temuan ini membuktikan bahwa pendekatan naratif membuka ruang bagi peradilan yang lebih manusiawi, dan memperkuat pentingnya paradigma hukum progresif dalam praktik peradilan ke depan.

Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Anak di Bawah Umur

Irfansyah Lubis — 2025-06-23

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan menjadi fenomena yang terus meningkat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di bawah umur, mengkaji efektivitas peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh melalui penelusuran literatur hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus putusan pengadilan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN.Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual, termasuk ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena lemahnya implementasi, keterbatasan rehabilitasi, dan minimnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, faktor individu pelaku, kerentanan korban, lingkungan keluarga yang tidak stabil, budaya patriarkal, serta lemahnya sistem penegakan hukum menjadi penyebab kompleks dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat perlindungan anak, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, rehabilitasi korban, serta edukasi masyarakat guna mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual anak secara lebih efektif

Praktik Pembulatan Harga Oleh Kurir J&T Express Drop Point Diwek Pada Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah

Rosalina Afifah — 2025-06-23

Di tengah pertumbuhan transaksi jual beli online, sistem pembayaran cash on delivery (COD) semakin populer karena dianggap praktis dan menguntungkan konsumen. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya pembulatan harga secara sepihak oleh kurir J&T Express Drop Point Diwek di Desa Cukir, Kabupaten Jombang, yang memicu ketidakpuasan dan potensi kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembulatan harga dalam sistem COD dan meninjaunya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembulatan harga terjadi karena keterbatasan uang pecahan serta alasan efisiensi waktu pengantaran, dan seringkali dilakukan tanpa pemberitahuan kepada konsumen. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik ini memenuhi prinsip kebebasan, kebolehan bertransaksi, dan kemudahan, tetapi melanggar prinsip ketuhanan, keadilan, dan amanah. Implikasinya, praktik pembulatan dapat dibenarkan apabila dilakukan secara transparan dan atas persetujuan konsumen, tetapi menjadi batil jika dilakukan sepihak

Pertanggungjawaban Dropshipper Terhadap Tadlis Yang Dilakukan Supplier Dalam Transaksi Jual Beli Sistem Dropshipping Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah

Sopwa Kamila — 2025-06-23

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya model bisnis digital seperti dropshipping, yang memungkinkan transaksi jual beli tanpa stok barang secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban dropshipper terhadap praktik tadlis yang dilakukan oleh supplier dalam sistem dropshipping, serta meninjau kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Fokus utama kajian adalah sejauh mana tanggung jawab dropshipper dapat ditegakkan dalam mewujudkan transaksi yang adil, jujur, dan sah secara hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan induktif-deskriptif untuk mengevaluasi praktik tanggung jawab dropshipper dalam menghadapi kasus tadlis dalam transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yukha Media dan Gaza Bookstore menerapkan pola pertanggungjawaban pasif, yaitu hanya memediasi antara konsumen dan supplier tanpa menyelesaikan langsung keluhan konsumen. Sementara itu, Maktabah Ar-Rohim menunjukkan sikap proaktif dengan mengganti barang atau mengembalikan dana kepada konsumen, meskipun kerugian berasal dari supplier. Sikap ini menunjukkan penerapan prinsip al-amanah dan al-‘adalah secara lebih konsisten

Studi Yuridis Pencurian Kotak Amal menurut PERMA No. 2 Tahun 2012

Ery Setyanegara — 2025-07-06

Penerapan hukum terhadap tindak pidana ringan, khususnya pencurian kotak amal dengan kerugian materiil kecil, masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi dan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hakim dalam menangani perkara No. 221/Pid.B/2019/PN.Kbu dengan mengacu pada PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, serta menelaahnya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kotabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai kerugian berada di bawah ambang batas PERMA, hakim tetap menerapkan Pasal 363 KUHP karena adanya unsur pemberatan seperti dilakukan malam hari dan secara bersekutu. Oleh karena itu, pemeriksaan tidak dilakukan dengan mekanisme cepat sebagaimana dimaksud dalam PERMA. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktik, pertimbangan yuridis masih lebih mengutamakan aspek formil dibandingkan pendekatan restoratif yang lebih humanistik. Penelitian ini merekomendasikan adanya evaluasi terhadap praktik yudisial agar kebijakan dekriminalisasi tindak pidana ringan dapat berjalan sejalan dengan semangat keadilan sosial.

Pengembangan Kemampuan Public Speaking Dasar sebagai Upaya Meningkatkan Percaya Diri Siswa Madrasah Ibtidaiyah

Syamzaimar — 2025-06-24

Kemampuan public speaking merupakan keterampilan penting dalam pendidikan dasar karena berperan dalam membentuk kepercayaan diri, keberanian, dan keterampilan komunikasi siswa. Namun, banyak siswa sekolah dasar, khususnya kelas tinggi, masih mengalami hambatan berbicara di depan umum karena minimnya pelatihan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan public speaking siswa melalui program pelatihan berbasis partisipatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan tahapan kegiatan berupa persiapan, pelaksanaan pelatihan, observasi, dokumentasi, dan evaluasi. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara, praktik langsung, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada keberanian siswa, kejelasan komunikasi verbal, dan partisipasi aktif dalam pembelajaran. Implikasi dari pelatihan ini tidak hanya memperbaiki proses pembelajaran, tetapi juga membentuk karakter percaya diri siswa serta membuka peluang untuk diterapkannya program serupa di madrasah atau sekolah dasar lainnya

Tinjauan Hukum Atas Penyalahgunaan Ulasan Konsumen (Fake Reviews) Dalam Platform Perdagangan Elektronik

Sutrisno — 2025-06-25

Fenomena ulasan konsumen palsu (fake reviews) dalam platform perdagangan elektronik semakin marak dan menimbulkan dampak merugikan bagi konsumen, pelaku usaha yang jujur, dan integritas sistem perdagangan digital. Ulasan palsu digunakan untuk menaikkan peringkat produk, membentuk opini konsumen secara tidak objektif, serta sebagai strategi manipulatif dalam persaingan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari praktik fake reviews di e-commerce Indonesia, serta menelaah perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan, doktrin hukum, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik fake reviews termasuk dalam tindakan tidak jujur, menyesatkan, dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum masih lemah dalam aspek penegakan dan tanggung jawab platform. Diperlukan regulasi lebih tegas dan peningkatan pengawasan untuk menjamin hak-hak konsumen di era perdagangan digital.

Analisis Yuridis Terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat Pada Kemandirian Hukum Masyarakat Desa Lumban Binanga

Jefri — 2025-06-25

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka hukum yang memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang otonom. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi desa menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan hierarki hukum, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaruh kebijakan pemerintah pusat terhadap kemandirian hukum masyarakat desa, khususnya melalui implementasi Undang-Undang Desa di Desa Lumban Binanga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif dan teknik studi kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi desa membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dan penguatan regulasi lokal melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes), namun implementasinya masih terbatas akibat lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan dan rendahnya pemahaman legislasi di tingkat desa. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, pelatihan hukum bagi aparatur desa, dan penguatan lembaga adat serta Musyawarah Desa sebagai mekanisme resolusi hukum berbasis lokal yang partisipatif dan berkelanjutan

Perbandingan Pengaturan Hak cipta Digital: DMCA Section 512 Dan 1201 VS UU No. 28 Tahun 2014

Dhea Yuni Fahleni — 2025-06-26

Perkembangan teknologi digital menuntut perlindungan hak cipta yang adaptif, namun Indonesia belum secara spesifik mengatur mekanisme notice-and-takedown dan larangan circumventing sebagaimana diatur dalam DMCA Section 512 dan 1201 di Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif prinsip-prinsip dalam DMCA dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta Indonesia serta mengevaluasi kemungkinan adopsinya ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DMCA menawarkan model perlindungan hak cipta digital yang lebih progresif dan operasional, khususnya dalam hal penghapusan konten ilegal secara cepat serta perlindungan teknologi digital. Implikasinya, prinsip-prinsip dalam DMCA dapat menjadi acuan dalam pengembangan regulasi Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan hak cipta digital yang lebih adaptif, adil, dan efektif

Hak Menguasai Negara Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Maqashid Syariah

Surur Roiqoh — 2025-06-26

Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam konteks hukum, penguasaan atas tanah oleh negara menjadi isu penting yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak menguasai negara atas tanah dalam perspektif hukum positif Indonesia serta meninjaunya dari sudut pandang Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak menguasai oleh negara bukanlah hak kepemilikan, melainkan kewenangan publik yang bersifat pengelolaan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam UUPA 1960. Dalam perspektif Maqashid Syariah, penguasaan ini harus berlandaskan pada prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa), serta mendukung keadilan sosial. Oleh karena itu, implementasi hak menguasai negara atas tanah harus memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan

Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Indonesia

Oriza Yufa Lazuardi — 2025-06-26

Pasar modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun keberadaannya tidak lepas dari potensi terjadinya sengketa antara pelaku pasar. Sengketa yang tidak terselesaikan secara efektif dapat mengganggu kepastian hukum dan menurunkan kepercayaan investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia telah terwujud, dengan menelaah efektivitas lembaga-lembaga seperti OJK, BEI, dan BAPMI serta mengidentifikasi kendala normatif maupun struktural yang dihadapi. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan teknik studi pustaka, menggunakan data sekunder berupa peraturan, putusan arbitrase, dokumen resmi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum dan lembaga penyelesaian sengketa yang memadai, implementasinya masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain lemahnya eksekusi putusan arbitrase, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya literasi hukum di kalangan investor. Implikasi dari kondisi ini adalah terhambatnya iklim investasi yang sehat dan berkeadilan

Perjanjian Pranikah sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta dan Pelindung Hak Pascaperceraian

M. Ghufron Fazacholil — 2025-06-26

Perjanjian pranikah mengatur harta perkawinan dan melindungi perempuan serta anak pascaperceraian, berdasarkan UU No. 1/1974 dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum perjanjian pranikah terhadap pengelolaan dan pembagian harta, serta efektivitasnya dalam menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan setelah perceraian. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui analisis kualitatif berbasis interpretasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memberikan kepastian hukum atas pemisahan harta, tanggung jawab keuangan, dan hak asuh anak, sekaligus mencegah konflik yang dapat merugikan salah satu pihak. Perjanjian ini juga menjadi alat perlindungan sosial yang mampu mendukung keadilan, transparansi, dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi calon pasangan suami istri untuk memahami urgensi perjanjian pranikah sebagai mekanisme preventif dalam membangun keluarga yang berkeadilan dan berkelanjutan

Kejahatan Penipuan Investasi Fiktif Sebagai Refleksi Lemahnya Kedaulatan Penegakan Hukum di Tengah Intervensi Global

Faisal — 2025-06-26

Perdagangan bebas memicu berkembangnya kejahatan penipuan investasi fiktif yang merugikan masyarakat dan mengancam kedaulatan hukum pidana negara. Kejahatan ini memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya koordinasi antarnegara. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penipuan investasi fiktif di era globalisasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP, UU ITE, serta UNTOC sebagai instrumen internasional. Hasil kajian menunjukkan lemahnya penegakan hukum disebabkan keterbatasan yurisdiksi, kurangnya kapasitas aparat, dan minimnya kerja sama internasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan pembentukan gugus tugas pidana lintas negara berbasis mutual legal assistance untuk meningkatkan efektivitas penindakan. Integrasi antara hukum pidana nasional dan internasional diperlukan guna memperkuat kedaulatan negara menghadapi kejahatan lintas batas. Reformulasi kebijakan hukum pidana menjadi langkah strategis untuk merespons dinamika penipuan investasi di era perdagangan bebas

Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern

Sarmila Radjak — 2025-06-26

Mahkamah Konstitusi di Indonesia memainkan peran strategis sebagai penjaga supremasi konstitusi sekaligus pelaku tafsir terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan meningkatnya peran Mahkamah dalam memutus perkara-perkara strategis, muncul kekhawatiran mengenai potensi ekspansi tafsir yang melewati batas norma tertulis dan mengarah pada fungsi quasi-legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi, serta mengevaluasi sejauh mana tafsir tersebut tetap berada dalam kerangka demokrasi konstitusional. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis konseptual, penelitian ini mengkaji putusan-putusan MK yang kontroversial, seperti Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 dan No. 90/PUU-XXI/2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tafsir progresif Mahkamah dapat memperkuat perlindungan hak konstitusional, ekspansi tafsir tanpa mekanisme koreksi dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan menggerus prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan rumusan batas substantif terhadap tafsir konstitusi, serta penguatan mekanisme deliberatif dan kontrol publik agar Mahkamah tetap akuntabel secara hukum dan demokratis

Manajemen Ekstrakurikuler dalam Peningkatan Minat dan Bakat

Avifahtur Nur Rohma — 2025-06-26

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan minat dan bakat peserta didik di Madrasah Aliyah Perguruan Mu’allimat Cukir Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan informan terdiri atas kepala madrasah, wakil kepala bidang kesiswaan, pembina ekstrakurikuler, serta peserta didik. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan visi dan misi madrasah serta pemetaan minat dan bakat siswa. Implementasi kegiatan mencakup berbagai bidang, antara lain kepramukaan, seni, olahraga, keagamaan, public speaking, dan tata boga. Evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh pembina berdasarkan partisipasi dan capaian prestasi siswa. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu, fasilitas yang belum memadai, serta tingkat motivasi siswa yang beragam. Meskipun demikian, kegiatan ekstrakurikuler terbukti berkontribusi signifikan terhadap pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan manajemen secara berkelanjutan melalui peningkatan koordinasi internal, penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, serta pemetaan minat siswa yang lebih terarah

Hambatan Kepolisian Dalam Upaya Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Muhamad Zubair Siking — 2025-06-27

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan hak asasi manusia yang kerap tidak terlaporkan karena faktor budaya, sosial, dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT di wilayah hukum Polres Kota Kotamobagu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap aparat kepolisian, khususnya Unit PPA Polres Kotamobagu, dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kotamobagu telah melakukan upaya perlindungan melalui pendekatan pre-emtif, preventif, dan represif. Meskipun demikian, hambatan signifikan masih dihadapi, seperti ketidaksiapan korban dalam melapor, pelaku yang melarikan diri atau tidak kooperatif, serta stigma budaya yang menganggap KDRT sebagai urusan privat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas institusi kepolisian, pembenahan sistem hukum, serta edukasi publik secara berkelanjutan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban KDRT

Kebijakan Berkelanjutan Pemerintahan Daerah Lampung Barat Dalam Menangani Sampah Rumah Tangga

Sely Anjelina Sely — 2025-06-27

Permasalahan sampah rumah tangga menjadi salah satu tantangan krusial dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi pesat seperti Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis pembangunan berkelanjutan serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan kedaulatan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi dokumen terhadap regulasi utama, yaitu Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini merepresentasikan langkah strategis dalam penguatan tata kelola lingkungan lokal yang partisipatif dan mandiri. Meski sempat mengalami penurunan capaian pada tahun 2018 dan 2022, data lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan pengelolaan sampah. Namun, keterbatasan infrastruktur, edukasi, dan distribusi layanan masih menjadi tantangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan pelibatan aktif masyarakat sebagai kunci efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta sebagai refleksi konkret dari otonomi daerah.

Monopoli Perdagangan Dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha Yang Sehat

Dhea Aulia Putri — 2025-06-27

Struktur pasar yang kompetitif merupakan fondasi penting bagi terciptanya efisiensi ekonomi dan perlindungan konsumen. Namun, praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha dominan sering kali menciptakan ketimpangan dalam akses pasar dan harga yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik monopoli perdagangan di Indonesia dari perspektif hukum serta mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli di Indonesia terjadi melalui merger, integrasi vertikal, dan penyalahgunaan dominasi pasar yang berdampak pada harga tinggi, rendahnya inovasi, serta terbatasnya peluang bagi UMKM. Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan ekonomi, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas implementasi dan adaptasi terhadap praktik monopoli di era digital. Diperlukan reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan agar pasar yang adil dan inklusif dapat terwujud secara berkelanjutan

Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Wilayah Adat Desa Nian dan Desa Bijaepasu dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional

Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri — 2025-06-27

Sengketa tapal batas wilayah adat antara Desa Nian dan Desa Bijaepasu merupakan cerminan kompleksitas konflik agraria di Indonesia, khususnya dalam konteks dualisme hukum antara negara dan adat. Konflik ini telah berlangsung sejak 1991 dan belum menemukan titik temu, meskipun telah dilakukan mediasi oleh berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kepemilikan tanah ulayat dan problematika penyelesaian sengketa berdasarkan perspektif hukum agraria nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan metode studi kasus langsung (live case study). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa dan studi dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksepakatan tapal batas adat antara kedua desa menghambat proses pengakuan tanah ulayat, sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Tahun 2024. Konflik ini diperparah oleh dokumen historis yang bertentangan, kepentingan ekonomi-politik lokal, dan lemahnya dukungan mediasi dari lembaga formal. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat melalui jalur litigasi di PTUN atau non-litigasi berbasis tim teknis dari BPN agar pengakuan tanah ulayat dapat dilakukan secara legal dan partisipatif

Dualitas Hukum dalam Pelaksanaan Gadai Tanah: Studi Perbandingan Hukum Adat Eluloda dan UUPA di Sumba Barat

Sonia Klara Seke — 2025-06-27

Dualisme sistem hukum pertanahan di Indonesia menghadirkan tantangan serius dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan hak gadai tanah di Desa Eluloda, Kabupaten Sumba Barat, yang dijalankan berdasarkan hukum adat namun tidak selalu selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan gadai tanah menurut hukum adat Eluloda serta membandingkannya dengan ketentuan hukum nasional, guna mengidentifikasi kesenjangan dan peluang harmonisasi antara keduanya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumen hukum, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanah adat masih berlandaskan pada musyawarah, simbol budaya (siri pinang), dan kepercayaan sosial, namun minim pencatatan formal sehingga menimbulkan potensi konflik agraria. Di sisi lain, UUPA memberikan kepastian prosedural, tetapi belum responsif terhadap konteks sosial masyarakat adat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya integrasi hukum melalui kebijakan pendaftaran tanah berbasis adat serta edukasi hukum kontekstual guna menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak adat dalam sistem hukum nasional

Meneguhkan Kedaulatan Internal Melalui Reformasi Hukum Gadai Tanah Perkebunan

Pandu Apriliansyah — 2025-06-27

Gadai tanah perkebunan merupakan praktik agraria yang kompleks dan menyentuh aspek hukum, sosial, serta kedaulatan negara. Dalam konteks hukum Indonesia, praktik ini kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama akibat disharmoni antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kedaulatan internal negara dengan urgensi reformasi hukum gadai tanah perkebunan, serta merumuskan arah kebijakan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh dari studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem hukum gadai tanah saat ini berdampak negatif terhadap perlindungan hak masyarakat, khususnya petani kecil dan masyarakat adat, serta berpotensi melemahkan kontrol negara atas sumber daya strategis. Reformasi hukum yang mencakup aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis diperlukan untuk memperkuat kedaulatan internal dan menciptakan sistem hukum agraria yang adil, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan rakyat.

Penatausahaan Tanah Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun

Ellen Yumiaty Pasaribu — 2025-06-28

Penatausahaan tanah sebagai bagian dari Barang Milik Daerah (BMD) memiliki nilai strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan efisien. Namun, praktik di Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun menunjukkan masih adanya kendala serius, seperti aset belum tercatat secara rinci, ketidaksinkronan data dengan BPN, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi SIMBADA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, mengidentifikasi kendala implementasi, serta mengevaluasi efektivitas penatausahaan tanah di daerah tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif-analitis, data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen hukum dan laporan audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaan kebijakan masih belum maksimal. Aset bernilai besar belum dimanfaatkan secara produktif, dan sertifikasi belum tuntas. Implikasinya, diperlukan integrasi antara regulasi, sistem informasi, dan peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung good governance dan mendorong kontribusi aset terhadap pembangunan daerah

Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok

Dinda Ariandini — 2025-06-29

Kenaikan harga barang kebutuhan pokok merupakan isu publik yang terus berulang dan berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah daerah menjadi instrumen strategis untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan barang pokok secara adil dan merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama penyebab kenaikan harga bahan pokok serta mengevaluasi kebijakan stabilisasi harga yang diterapkan pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya permintaan, gangguan distribusi, praktik penimbunan, dan lemahnya pengawasan pasar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah menjalankan berbagai kebijakan seperti operasi pasar murah, pengawasan harga secara rutin, dan kerja sama dengan distributor lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pasar yang lebih tertib, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat

Transformasi Pembelajaran Bermakna melalui Deep Learning: Kajian Literatur dalam Kerangka Kurikulum Merdeka

Nur Kharisma — 2025-06-29

Kurikulum Merdeka hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pembelajaran yang lebih bermakna dan berpusat pada siswa, dengan menekankan pendekatan reflektif, kontekstual, dan transformatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi pendekatan deep learning terhadap terciptanya pembelajaran bermakna dalam konteks Kurikulum Merdeka. Studi ini menggunakan metode tinjauan literatur kualitatif dengan mengkaji sepuluh artikel terbitan tahun 2022 ke atas yang dipilih melalui pencarian sistematis di Google Scholar, DOAJ, dan repositori nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa deep learning telah diterapkan secara efektif pada berbagai mata pelajaran dan jenjang pendidikan, meningkatkan pemahaman konseptual, motivasi belajar, dan karakter siswa. Namun, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan pemahaman guru, kurangnya sumber daya, dan tantangan dalam asesmen pembelajaran. Temuan ini menunjukkan bahwa deep learning memiliki potensi besar sebagai strategi pedagogis dalam Kurikulum Merdeka, asalkan disertai dukungan sistemik, pelatihan guru, dan inovasi kurikulum yang berkelanjutan

Penerapan Asas Kebangsaan dalam Penetapan Status Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Menurut Hukum Perdata Internasional

Infitahatun Nimah — 2025-06-29

Mobilitas individu lintas negara semakin meningkat, menyebabkan munculnya persoalan kewarganegaraan ganda yang berdampak pada sistem hukum nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebangsaan dalam penetapan status kewarganegaraan ganda di Indonesia dengan mengacu pada prinsip hukum perdata internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi pustaka terhadap peraturan nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengakomodasi kewarganegaraan ganda secara terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun, sebagai bentuk kompromi antara perlindungan hak individu dan kepentingan negara. Kebijakan ini mencerminkan upaya harmonisasi asas kebangsaan dengan prinsip hukum perdata internasional, seperti pencegahan statelessness dan non diskriminasi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum kewarganegaraan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global tanpa mengabaikan kedaulatan nasional dan kepastian hukum bagi warga negara

Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jam Operasional Truk Tambang di Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang

Nilam Cahya Kamilah — 2025-06-29

Penegakan hukum terhadap pembatasan jam operasional truk tambang menjadi isu penting dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Kabupaten Tangerang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 untuk mengatur jam operasional kendaraan angkutan barang bertonase besar, namun dalam implementasinya masih banyak ditemukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap peraturan tersebut serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah. Menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum berjalan optimal, ditandai dengan lemahnya pengawasan di lapangan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, dan belum adanya petunjuk teknis penindakan. Kendala struktural dan kultural seperti keterbatasan personel, minimnya fasilitas parkir, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat turut memperlemah implementasi regulasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi lintas sektor, penguatan budaya hukum, dan evaluasi kebijakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor transportasi barang

Analisis Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pilkada Tahun 2024 di Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Putri Farida Hanum Padang — 2025-06-29

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian dari demokrasi lokal yang sangat bergantung pada kinerja penyelenggara teknis di tingkat TPS, yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja KPPS di Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai dalam menyelenggarakan proses pemungutan dan penghitungan suara. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa angket, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas anggota KPPS, Bawaslu, saksi, dan petugas ketertiban di delapan TPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPPS secara umum tergolong baik, terutama dalam aspek kedisiplinan, ketepatan waktu, dan pelayanan terhadap pemilih. Namun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman teknis, pelatihan yang terbatas, serta kelelahan fisik akibat beban kerja tinggi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas teknis dan manajerial KPPS serta perbaikan sistem pelatihan yang lebih efektif dan berkelanjutan guna menjamin kualitas pemilu yang adil dan akuntabel

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kesadaran Pengendara Dalam Berlalu Lintas Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Bagi Mahasiswa di Jurusuan PJKR Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Ernita Ndruru — 2025-06-29

Kesadaran hukum dalam berlalu lintas merupakan aspek penting dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan tertib, terutama di kalangan mahasiswa sebagai kelompok terdidik yang diharapkan menjadi pelopor keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kesadaran pengendara dalam berlalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, melalui pengumpulan data berupa angket, observasi, dan dokumentasi terhadap 24 mahasiswa Jurusan PJKR Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran berlalu lintas masih bervariasi, dengan sebagian mahasiswa belum sepenuhnya memahami atau mempraktikkan aturan secara konsisten. Kurangnya edukasi hukum, budaya berkendara permisif, dan persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum menjadi faktor yang memengaruhi. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi pendidikan hukum berlalu lintas dalam kurikulum serta perlunya sinergi antara kampus dan aparat untuk membentuk budaya tertib berlalu lintas di kalangan mahasiswa.

Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Omnibus Law

Laila Nurul Hidayati — 2025-06-29

Perubahan regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) telah memicu perdebatan luas, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan hukum terhadap pekerja kontrak sebelum dan sesudah diberlakukannya Omnibus Law, serta menelaah implikasi regulasi baru tersebut terhadap jaminan hak normatif pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi pustaka yang menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari buku serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Omnibus Law memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha dan kemudahan dalam perekrutan tenaga kerja, namun hal ini berdampak pada melemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Penghapusan batas maksimal perpanjangan kontrak, perubahan sistem pesangon, dan fleksibilitas hak cuti menjadi sumber ketidakpastian status kerja dan penurunan posisi tawar pekerja. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang tegas serta pengawasan yang intensif dari pemerintah guna menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial bagi pekerja kontrak.

Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair

Muhammad Alfi Syahrin — 2025-06-30

Hak asuh anak (hadhanah) menjadi isu penting dalam hukum keluarga Islam, khususnya ketika terjadi perceraian yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan pengasuhan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hadhanah dalam sistem hukum keluarga di Indonesia dan Aljazair serta menganalisis persamaan dan perbedaan dalam regulasi dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan didukung pendekatan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, kitab fikih, dan literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh utama untuk anak yang belum mumayyiz, serta membebankan nafkah anak kepada ayah setelah perceraian. Namun, perbedaan ditemukan dalam aspek urutan pengasuh setelah ibu, batas usia hadhanah, syarat-syarat pengasuhan, serta rincian biaya pemeliharaan anak. Faktor perbedaan ini utamanya dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dianut Syafi’i di Indonesia dan Maliki di Aljazair serta pendekatan legal yang lebih formalistik di Aljazair dibandingkan pendekatan kekeluargaan di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi nasional yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan bersifat kontekstual terhadap dinamika sosial masyarakat muslim kontemporer.

Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia

Berliana Aisyah Nur Salwa — 2025-06-30

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam Pancasila yang seharusnya menjadi dasar dalam pembentukan dan implementasi sistem hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai keadilan Pancasila secara konsisten dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep keadilan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila dan menganalisis relevansi serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-filosofis dalam kerangka penelitian hukum normatif, dengan analisis terhadap konsep keadilan tidak hanya sebagai prinsip formal, tetapi juga sebagai ekspresi nilai etis, budaya, dan moral bangsa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam Pancasila memiliki sifat holistik dan kontekstual, menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, serta mengedepankan kemanusiaan dan musyawarah. Implikasinya, diperlukan penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses legislasi, penegakan hukum, serta reformasi hukum nasional agar tercipta sistem hukum yang adil, humanis, dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia

Tantangan Dalam Pencatatan Pernikahan Yang sah Menurut Agama dan Negara Di Indonesia

Elyassin Firdaus — 2025-06-30

Pencatatan pernikahan merupakan aspek fundamental dalam menjamin keabsahan hukum hubungan perkawinan serta perlindungan hak-hak sipil pasangan dan anak-anak mereka. Meskipun Indonesia telah menetapkan kewajiban pencatatan pernikahan melalui regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 24 Tahun 2013, praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan administratif, hukum, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pencatatan pernikahan dari perspektif hukum agama dan negara. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara hukum agama dan negara, minimnya literasi hukum masyarakat, serta keterbatasan akses akibat faktor geografis dan ekonomi menjadi hambatan utama dalam implementasi pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif antara sistem hukum agama dan negara, penguatan peran KUA dalam edukasi hukum, serta kolaborasi lintas sektor untuk menjamin pencatatan pernikahan yang inklusif dan adil. Implikasi dari studi ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan dan layanan pencatatan demi menjamin perlindungan hukum yang merata bagi seluruh warga negara

Penegakan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Perdagangan Bahan Pangan Kadaluwarsa di Pasar Tradisional Kota Jambi

Ridha Kurniawan — 2025-06-30

Peredaran bahan pangan kedaluwarsa di pasar tradisional Kota Jambi menjadi persoalan serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan melanggar hak konsumen atas produk yang aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mengatasi peredaran pangan kedaluwarsa. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur, dan observasi di tiga pasar tradisional utama di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya regulasi daerah, minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran BPOM, serta tekanan ekonomi pada pedagang menjadi faktor penghambat utama. Penegakan hukum cenderung bersifat represif dan belum menyentuh akar permasalahan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Satgas Pangan Terpadu, revisi Perda No. 5/2018, serta penguatan literasi hukum dan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat

Analisis Kepastian Hukum Lelang Pailit

Salma Rifda Salsabila — 2025-06-30

Pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan merupakan bentuk eksekusi hak kebendaan yang diatur dalam sistem hukum Indonesia untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi kreditur maupun debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang oleh PT Bank UOB Indonesia serta menelaah bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, termasuk pemenang lelang.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan data sekunder berupa undang-undang, peraturan menteri, risalah lelang, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis terhadap prosedur, asas, dan prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang telah memenuhi ketentuan hukum positif, termasuk pembuktian wanprestasi, prosedur administratif, pengumuman publik, dan risalah lelang sah. Gugatan yang diajukan oleh debitur dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar pelanggaran hukum.
Implikasinya, pelaksanaan lelang dalam perkara ini mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, khususnya pemenang lelang. Penelitian ini memperkuat pentingnya prosedur yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di Indonesia

Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Atau Corporate Social Responsibility

Alexander Johnatan Pardede — 2025-06-30

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) tidak lagi dianggap sebagai komitmen sukarela, melainkan telah bergeser menjadi kewajiban hukum yang mengikat, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor yang berdampak pada lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis penerapan prinsip strict liability terhadap korporasi yang melanggar kewajiban CSR, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dalam kasus tersebut terbukti melakukan pelanggaran CSR yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan prinsip strict liability. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya integrasi aspek sosial dan lingkungan dalam operasional perusahaan secara substansial, serta penguatan penegakan hukum pidana sebagai mekanisme perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan dari aktivitas korporasi yang merugikan

Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur’an Surat Yusuf Ayat 36-42

Lalu Rif’at Dwi Gunawan — 2025-06-30

Pendidikan karakter merupakan elemen krusial dalam dunia pendidikan yang berperan dalam membentuk kepribadian, moral, serta integritas individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta mendeskripsikan konsep pendidikan karakter yang termuat dalam Al-Qur’an, khususnya pada Surat Yusuf ayat 36–42. Ayat-ayat ini menggambarkan interaksi Nabi Yusuf dengan dua penghuni penjara lainnya, yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, seperti kejujuran, kepedulian, religius, rasa ingin tahu, tanggung jawab, serta bersahabat atau komunikatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri serta menelaah dokumen atau sumber tertulis, baik primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu’i) guna menggali makna ayat secara kontekstual dan tematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut mengandung prinsip-prinsip penting dalam pendidikan karakter, antara lain rasa ingin tahu, komunikasi yang santun, ketauhidan, tanggung jawab, kejujuran, dan kemampuan mengarahkan individu kepada nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya sebagai kitab petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai sumber nilai dalam pembentukan karakter manusia yang berakhlak mulia

Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Minat Generasi Milenial Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Aulia Sahira — 2025-06-30

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong hadirnya layanan keuangan digital syariah sebagai alternatif sistem keuangan modern yang berbasis nilai-nilai Islam. Generasi milenial, sebagai kelompok dengan keterpaparan teknologi tertinggi, menjadi sasaran utama pengembangan layanan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat generasi milenial terhadap layanan keuangan digital syariah, meliputi literasi keuangan syariah, persepsi kemudahan penggunaan, tingkat religiusitas, dan kepercayaan terhadap institusi keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei deskriptif, melibatkan 100 responden milenial dari wilayah perkotaan melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk minat, khususnya ketika diintegrasikan dengan pemahaman agama dan kemudahan akses layanan. Religiusitas dan kepercayaan terhadap institusi keuangan syariah memperkuat loyalitas, sementara persepsi negatif terhadap kompleksitas layanan menjadi tantangan tersendiri. Temuan ini menyiratkan bahwa pengembangan layanan keuangan digital syariah harus mengedepankan edukasi lintas platform, inovasi teknologi, serta strategi promosi yang sesuai dengan karakter digital dan sosial generasi milenial

Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur’an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan

Rachman Iqbal — 2025-07-01

Al-Qur’an memberikan dasar normatif dalam membangun institusi keluarga yang harmonis dan bermartabat. Namun, dalam praktiknya, konflik rumah tangga kerap muncul akibat ketidakseimbangan peran, komunikasi, dan tekanan sosial. Artikel ini bertujuan mengkaji prinsip kesetaraan dan kemaslahatan dalam Al-Qur’an serta menganalisis relevansinya dengan maqashid syariah dalam konteks mediasi keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan analisis deskriptif-analitis terhadap literatur tafsir dan fikih keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip musawah (kesetaraan) menjamin posisi setara antara pihak yang bersengketa dalam mediasi, sementara prinsip maslahah (kemaslahatan) menuntut solusi yang optimal dan menghindari mudarat bagi keluarga, khususnya anak-anak. Kedua prinsip ini mendukung lima pilar maqashid syariah: pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Implikasinya, mediasi keluarga berbasis maqashid syariah tidak hanya menyelesaikan konflik secara adil dan konstruktif, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga secara spiritual, sosial, dan hukum dalam kerangka syariah

Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia

Muhammad Ibnu Adha — 2025-07-02

Implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan isu penting dalam pembangunan hukum yang inklusif. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, eksistensi hukum Islam telah hadir sejak masa kerajaan hingga era reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hukum Islam diakomodasi secara formal dalam sistem hukum nasional serta memahami tantangan dan peluang yang muncul dalam prosesnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis deskriptif kualitatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kajian akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam telah diimplementasikan dalam bidang perkawinan, peradilan agama, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah melalui jalur legislasi dan kelembagaan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti pluralitas masyarakat, perbedaan tafsir, dan isu hak asasi manusia. Diperlukan pendekatan kontekstual dan dialogis agar hukum Islam dapat berkontribusi positif dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan majemuk

Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Militer Ditinjau dari Perspektif Hukum Militer dan Hukum Islam

Herianto — 2025-07-02

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh prajurit militer merupakan bentuk pelanggaran serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga mencederai integritas institusi militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap anggota TNI pelaku KDRT ditinjau dari perspektif hukum militer dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota militer yang melakukan KDRT dapat dijatuhi sanksi disiplin dan pidana berdasarkan KUHPM dan UU No. 23 Tahun 2004. Dalam hukum Islam, tindakan kekerasan terhadap istri hanya dibolehkan dalam batas syariat yang sangat ketat dan tidak boleh melukai secara fisik maupun mental. Kajian ini menegaskan bahwa penyelesaian KDRT oleh prajurit TNI memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif agar keadilan substantif dan perlindungan korban dapat diwujudkan secara adil dan manusiawi.

Perlindungan Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Junika Indar Sawitri — 2025-07-02

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak terjadi di Indonesia, terutama pada perempuan sebagai korban yang paling rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, mengkaji dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan, serta mengevaluasi pengaruh budaya diam dalam pelaporan dan penyelesaian kasus KDRT. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan dokumentasi hukum, dengan studi kasus pada perkara Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan fisik dan trauma psikologis akibat tindakan suami yang juga terlibat dalam perselingkuhan. Budaya patriarki dan tekanan sosial menyebabkan korban enggan melapor. Simpulan dari studi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum belum optimal dan perlu diperkuat dengan kebijakan pendukung seperti perlindungan saksi dan pelaporan yang ramah korban. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan reformasi hukum, edukasi publik, dan pemberdayaan perempuan guna memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga.

Analisis Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Akibat Tumpang Tindih Sertifikat di Wilayah Perkotaan

Amara Thalia — 2025-07-02

Sengketa pertanahan akibat tumpang tindih sertifikat di wilayah perkotaan merupakan permasalahan kompleks yang berdampak pada kepastian hukum, stabilitas sosial, dan pemanfaatan tanah secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme hukum acara perdata dalam menyelesaikan sengketa tumpang tindih sertifikat tanah melalui putusan pengadilan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perlindungan hak masyarakat. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jalur litigasi mampu memberikan putusan yang sah dan mengikat, efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya data administrasi, rendahnya pelaksanaan putusan, dan kurangnya sinergi antar lembaga. Selain itu, jalur mediasi terbukti penting sebagai alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan berbiaya rendah. Putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan konflik individual, tetapi juga menjadi preseden untuk pembenahan sistem hukum pertanahan secara menyeluruh.

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia di Kalangan Siswa Sekolah Paket A di PKBM Permai Kec. Tanjung Morawa

Sri Lili Winarti — 2025-07-02

Tingginya angka kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan menjadi persoalan serius yang memerlukan respons sistemik, terutama dalam pendidikan non formal yang belum sepenuhnya terlindungi oleh sistem pengawasan yang ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program SRA dalam meningkatkan kesadaran hak asasi manusia (HAM) di kalangan siswa Sekolah Paket A di PKBM Permai Kecamatan Tanjung Morawa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari 21 siswa dan 8 pendidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi melibatkan sosialisasi lintas pihak, pelatihan guru berbasis nilai 3P (Provisi, Proteksi, Partisipasi), dan pembelajaran partisipatif. Dampak program terlihat dalam peningkatan kesadaran siswa terhadap hak mereka untuk dilindungi, didengar, dan berpartisipasi aktif di sekolah. Meskipun demikian, kendala seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kapasitas guru, dan isu lingkungan eksternal turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dan pengintegrasian SRA ke dalam kebijakan pendidikan kesetaraan yang berkelanjutan

Implementasi Program Pelayanan Sosial Pada Anak Putus Sekolah Dan Bermasalah Hukum di Pelayanan Sosial Anak Dan Remaja Dinas Sosial Tanjung Morawa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023/2024

Nurhamidah Harahap — 2025-07-02

Tingginya angka anak putus sekolah dan keterlibatan remaja dalam permasalahan hukum menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pelayanan sosial bagi anak putus sekolah dan anak yang bermasalah hukum di UPT Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Tanjung Morawa pada tahun 2023–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahapan: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian dan integrasi sosial peserta melalui pelatihan keterampilan menjahit, membordir, salon, dan otomotif. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta kendala administratif menjadi hambatan yang perlu diatasi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dan evaluasi berkelanjutan agar program pemberdayaan sosial remaja dapat berkelanjutan dan berdampak luas

Efektivitas Pembelajaran Kewarganegaraan Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Warga Belajar Paket C di PKBM Putera Sang Fajar Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang

Muhammad Zainuddin — 2025-07-02

Pendidikan Kewarganegaraan di PKBM memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum warga belajar sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pembelajaran Kewarganegaraan di PKBM Putera Sang Fajar, menganalisis efektivitasnya dalam menumbuhkan kesadaran hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pembentukan kesadaran hukum warga belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode ex post facto, dan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Kewarganegaraan memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman hukum warga belajar, yang ditunjukkan oleh peningkatan skor dari pretest ke posttest sebesar 41,04%. Meski demikian, kesadaran hukum belum terbentuk secara merata akibat pengaruh lingkungan sosial, rendahnya dukungan keluarga, dan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kolaboratif antara PKBM, keluarga, dan masyarakat untuk membangun karakter hukum yang kokoh dan berkelanjutan

Dampak Penggunaaan Media Sosial Terhadap Sikap Toleransi Siswa Kelas 12 Paket C di PKBM Pelita Kabupaten Deli Serdang

Ardiansyah Ardiansyah — 2025-07-02

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi dan pembentukan nilai sosial di kalangan remaja, termasuk sikap toleransi terhadap perbedaan. Media sosial menjadi ruang interaksi yang dominan namun ambivalen: dapat menjadi sarana pembelajaran nilai atau justru menyebarkan intoleransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan media sosial terhadap sikap toleransi siswa kelas 12 Paket C di PKBM Pelita Kabupaten Deli Serdang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan sikap tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 20 siswa yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dan dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Hasil menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial dan jenis konten yang dikonsumsi memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap toleransi siswa. Siswa yang lebih sering mengakses konten edukatif dan inklusif menunjukkan tingkat toleransi yang lebih tinggi. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya literasi digital dan strategi pendidikan karakter berbasis media sosial di lembaga pendidikan non-formal.

Analisis Bahasa Gaul Dalam Selasar Podcast Deddy Corbuzier (Kajian Sosiolinguistik)

Suci Rahmadani — 2025-07-03

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah mempengaruhi gaya berbahasa masyarakat, khususnya generasi muda yang aktif di media sosial dan platform digital seperti podcast. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk bahasa gaul yang muncul serta menganalisis fungsi sosialnya dalam episode podcast yang ditayangkan pada 19 Oktober 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa simak, catat, dan dokumentasi dari transkrip percakapan podcast berdurasi 1 jam 10 menit. Hasil analisis menunjukkan sebanyak 74 data bentuk bahasa gaul yang diklasifikasikan ke dalam kategori serapan, akronim, pemendekan, modifikasi, plesetan, imbuhan bebas, dan singkatan. Dari sisi fungsi sosial, ditemukan bahwa bahasa gaul digunakan untuk mengakrabkan, menyampaikan pesan secara implisit, menciptakan suasana humor, menyindir, menghaluskan ungkapan, dan menyamarkan makna. Temuan ini mengindikasikan bahwa bahasa gaul dalam media digital bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga representasi dari dinamika sosial, budaya populer, serta proses pembentukan identitas kolektif generasi digital.

Representasi Komunikasi Dalam Konteks Keluarga

Putri Puspita Sari Nasution — 2025-07-03

Film merupakan media komunikasi massa yang efektif dalam merepresentasikan dinamika sosial, termasuk dalam konteks kehidupan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi pola komunikasi keluarga dalam film Home Sweet Loan, dengan menekankan pada komunikasi verbal dan nonverbal serta pengaruh kondisi ekonomi terhadap relasi antar anggota keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis deskriptif-interpretatif berbasis teori sosiolinguistik. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap adegan-adegan kunci dalam film yang menggambarkan konflik dan interaksi antar karakter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, pengambilan keputusan sepihak, dan perbedaan perspektif antar generasi memicu ketegangan emosional serta menciptakan jarak komunikasi dalam keluarga. Film ini juga memperlihatkan bagaimana generasi muda berperan sebagai penopang ekonomi, sering kali dengan mengorbankan kepentingan pribadi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan setara sangat penting dalam membangun keharmonisan keluarga, serta bahwa media film dapat menjadi sarana reflektif untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu komunikasi interpersonal dalam lingkungan keluarga

Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Masyarakat Sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/PUU-XXII/2024

Taniya Dinda Agnesya Hutasoit — 2025-07-03

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menegaskan kembali bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara secara adil dan tanpa diskriminasi. Namun, pelaksanaan hak tersebut masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek akses, kualitas, dan keadilan pendanaan pendidikan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan tersebut terhadap kebijakan pendidikan nasional, mengevaluasi implementasinya di daerah, serta mengkaji strategi pemenuhan hak atas pendidikan yang berkeadilan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan konseptual, serta analisis data sekunder melalui teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah membuka ruang bagi reformasi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis HAM, terutama dalam hal penghapusan hambatan struktural, penguatan alokasi anggaran, serta peningkatan sinergi pusat-daerah. Implikasi dari temuan ini menuntut negara untuk merumuskan strategi integratif yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen keadilan sosial, dengan memperkuat partisipasi masyarakat dan memastikan efektivitas desentralisasi pendidikan

Analisis Yuridis terhadap Kepemilikan Tanah oleh WNA Melalui Pinjam Nama: Studi Perbandingan Hukum Perdata Internasional

Dani Lailatul Magviro — 2025-07-03

Praktik kepemilikan tanah oleh warga negara asing (WNA) melalui perjanjian pinjam nama (nominee agreement) semakin marak terjadi, khususnya di daerah wisata seperti Bali. Fenomena ini muncul sebagai bentuk penyelundupan hukum untuk menghindari pembatasan kepemilikan tanah yang secara tegas diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik perjanjian pinjam nama dengan prinsip-prinsip hukum agraria Indonesia dan mengevaluasi implikasi yuridisnya terhadap para pihak yang terlibat, khususnya notaris. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee bertentangan dengan norma hukum agraria karena memberikan penguasaan tanah de facto kepada WNA yang secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik. Selain itu, keterlibatan notaris dalam pembuatan perjanjian tersebut berpotensi melanggar kode etik profesi dan menimbulkan risiko hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan regulasi tambahan untuk mencegah penyalahgunaan skema nominee, demi menjaga kedaulatan agraria dan kepastian hukum di Indonesia

Implementasi Model Problem Based Learning Dalam Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di MA Al Madinah Global School Diwek Jombang

Siti Masyitoh — 2025-07-03

Pembelajaran Fikih yang masih dominan menggunakan pendekatan konvensional dan berpusat pada guru telah menghambat pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi model Problem Based Learning (PBL) dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Fikih di MA Al Madinah Global School Diwek Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan guru Fikih dan siswa kelas XI sebagai subjek, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model PBL yang diterapkan melalui tiga tahapan utama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mampu mendorong siswa untuk berpikir analitis, menyampaikan argumen, dan menarik kesimpulan berbasis masalah kontekstual. Indikator berpikir kritis seperti kemampuan menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, menyimpulkan, dan memecahkan masalah berkembang secara signifikan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PBL efektif dalam menciptakan pembelajaran Fikih yang aktif, bermakna, dan relevan dengan kehidupan nyata siswa

Konsep Nilai-Nilai Pendidikan Karakter yang Terkandung Dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Mujadalah Ayat 11 dan Luqman Ayat 13)

Lalu Muhammad Mabrur Irfansyah — 2025-07-04

Fenomena melemahnya internalisasi nilai-nilai keislaman dan krisis moral di kalangan generasi muda menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan. Al-Qur’an memberikan pedoman karakter yang kuat melalui ayat-ayat seperti Surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Surah Luqman ayat 13 yang sarat akan nilai-nilai adab, ilmu, dan tauhid. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam dua ayat tersebut dan relevansinya terhadap pembentukan kepribadian peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan teknik analisis tafsir tematik dan tahlili terhadap berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surah Al-Mujadalah ayat 11 mengandung nilai-nilai seperti penghormatan terhadap ilmu, kedisiplinan, dan adab dalam majelis, sedangkan Surah Luqman ayat 13 menekankan nilai tauhid, tanggung jawab moral, dan peran orang tua dalam pendidikan karakter anak. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan urgensi integrasi nilai-nilai Qur’ani dalam kurikulum pendidikan Islam sebagai solusi atas krisis moral dan spiritual masa kini.

Implementasi Restorative Justice Dalam Pencurian Telepone Seluler diwilayah Kota Magelang

Juwita Ayu Astuti — 2025-07-04

Penerapan restorative justice dalam kasus pencurian telepon seluler di Kota Magelang mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan pemulihan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip restorative justice dalam kasus pencurian telepon seluler di Kota Magelang serta mengidentifikasi tantangan dan potensi perbaikannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis, data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil menunjukkan bahwa mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat mampu memperkuat relasi sosial serta mengurangi beban sistem pemasyarakatan. Namun, kendala seperti minimnya pemahaman masyarakat, keterbatasan mediator, dan belum adanya SOP baku menjadi hambatan serius dalam pelaksanaannya. Implikasinya, penerapan restorative justice perlu diikuti oleh pelatihan mediator, dukungan kelembagaan seperti Rumah Restorative Justice, serta regulasi lokal yang mengikat agar dapat menjadi model penyelesaian perkara yang berkelanjutan dan inklusif

Netralitas Dan Objektivitas Penyidik Sebagai Saksi Fakta Ditinjau Dari Aspek Yuridis

Yohanes Leonardus Ngompat — 2025-07-04

Kehadiran penyidik dalam sistem peradilan pidana memainkan peran strategis dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan penyidik berperan ganda sebagai saksi fakta dalam persidangan, yang menimbulkan persoalan yuridis dan etis karena dapat melanggar prinsip netralitas dan objektivitas yang melekat pada profesinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana serta menelaah keterlibatan penyidik sebagai saksi fakta ditinjau dari perspektif hukum acara pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP dan UU KPK memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang membolehkan mereka menjadi saksi fakta. Keterlibatan penyidik sebagai saksi fakta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, menyimpang dari prinsip fair trial, dan mencederai integritas proses peradilan. Oleh karena itu, peran penyidik sebaiknya dibatasi sebagai saksi verbalisan guna menjaga obyektivitas pembuktian dan kredibilitas proses hukum

Penerapan Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Lisan Sewa Menyewa Sepeda Motor di Kecamatan Medan Amplas

Liyan Syahputra — 2025-07-04

Praktik sewa menyewa sepeda motor secara lisan di Kecamatan Medan Amplas merupakan fenomena umum yang dijalankan berdasarkan asas kepercayaan, tanpa dokumentasi tertulis. Meskipun demikian, perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum jika memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian lisan sewa menyewa sepeda motor, dengan fokus pada aspek keabsahan perjanjian, perlindungan hukum, serta kendala pembuktian apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan desain deskriptif, menggabungkan data primer dari wawancara dan observasi serta data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap dipatuhi oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral, tetapi tidak jarang menimbulkan konflik ketika terjadi pelanggaran kesepakatan. Kendala utama terletak pada aspek pembuktian, sehingga penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumentasi atau minimal kehadiran saksi dalam perjanjian lisan guna memperkuat perlindungan hukum yang berlaku

Analisis Penentuan dan Validasi Arah Kiblat Kuburan Kuno Tolobali Kota Bima

Rifqah Hijriyani — 2025-07-04

Penentuan arah kiblat dalam pemakaman jenazah merupakan bagian penting dari tuntunan syariat Islam, namun dalam praktiknya seringkali terjadi kekeliruan, terutama di wilayah-wilayah yang masih memegang tradisi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah, metode, dan akurasi arah kiblat pada Makam Kuno Tolobali Kota Bima. Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi kualitatif dan kuantitatif melalui observasi lapangan, wawancara, serta pengukuran dengan Mizwala dan rumus Spherical Trigonometry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tradisional yang digunakan masyarakat, seperti penggunaan silet, arah ombak, dan patokan arah makam para sultan, menghasilkan penyimpangan arah kiblat sebesar 27° 59' 16.6” dari arah yang seharusnya. Hal ini menandakan bahwa meskipun metode lokal mencerminkan kearifan budaya dan religiusitas, namun tidak memenuhi standar akurasi ilmiah. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi peningkatan literasi keagamaan masyarakat dalam pengelolaan pemakaman yang sesuai dengan tuntunan syariat melalui penerapan teknologi modern

Analisis Yuridis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Ringan di Serdang Bedagai (Nomor : 12/Pid.C/2024/PN Srh)

Aldian Prayogi Siregar — 2025-07-04

Tindak pidana ringan seperti pencurian kecil tetap menjadi persoalan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena meskipun kerugiannya tidak besar secara materiil, dampaknya dapat menciptakan keresahan sosial dan mencerminkan lemahnya perlindungan hukum atas hak milik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pencurian ringan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengevaluasi penerapan Pasal 364 KUHP dalam praktik peradilan, dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Serdang Bedagai Nomor: 12/Pid.C/2024/PN Srh. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan pendekatan neo-klasik yang menyeimbangkan aspek objektif dan subjektif dalam pemidanaan. Dalam kasus yang dikaji, hakim mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan kondisi terdakwa dengan menerapkan prinsip individualisasi pidana dan ultimum remedium. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, literasi hukum masyarakat, dan pengembangan pendekatan restoratif untuk mewujudkan keadilan yang lebih humanis dalam penanganan tindak pidana ringan

Pembinaan Deradikalisasi Narapidana Teroris Pra Integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Way Kanan

Veri Irawan — 2025-07-06

Terorisme merupakan ancaman global yang berdampak sistemik terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan deradikalisasi pra integrasi di Lapas Kelas IIB Way Kanan secara kritis dan mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sosiolegal, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap petugas dan pihak terkait di lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program deradikalisasi di Lapas Way Kanan dilaksanakan secara bertahap dan multidisiplin, mencakup aspek keagamaan, kepribadian, keterampilan hidup, dan integrasi sosial. Meski demikian, sejumlah hambatan masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan deradikalisasi, serta lemahnya koordinasi lintas institusi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas petugas, inovasi metode pembinaan, dan kolaborasi antar lembaga guna mendorong keberhasilan reintegrasi sosial serta mencegah residivisme radikalisme.

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN di Bapenda Lampung Utara

Lila Pujiati — 2025-07-06

Disiplin kerja merupakan komponen kunci dalam peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan strategis dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan teknik studi pustaka dan telaah dokumen yang dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman ASN terhadap regulasi, resistensi terhadap perubahan, lemahnya sistem pengawasan, serta budaya kerja yang belum mendukung kedisiplinan tinggi. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan strategi seperti peningkatan infrastruktur, sosialisasi berkelanjutan, pendekatan partisipatif, penguatan monitoring, serta pengembangan budaya kerja melalui pelatihan dan insentif. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip-prinsip Good Governance sebagai dasar dalam memperkuat tata kelola Bapenda agar tercapai pelayanan publik yang berkualitas dan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Strategi Pemberantasan Pungutan Liar dalam Praktik Petty Corruption di Pemerintahan Daerah Lampung Utara

Juliandri — 2025-07-06

Pungutan liar (pungli) merupakan salah satu bentuk korupsi kecil (petty corruption) yang kerap terjadi dalam pelayanan administrasi publik di Indonesia, termasuk pada sektor kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pungli dan menganalisis efektivitas kebijakan hukum serta strategi pemberantasan petty corruption yang telah diterapkan. Metode yang digunakan adalah pendekatan socio-legal research dengan teknik wawancara dan observasi lapangan, serta analisis kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungli terjadi secara sistemik karena adanya celah regulasi, lemahnya pengendalian internal, serta tidak optimalnya implementasi digitalisasi layanan. Meski telah ada kebijakan seperti Satgas Saber Pungli dan pendekatan restorative justice, efektivitasnya masih terbatas tanpa dukungan sistem teknologi, pelatihan etika ASN, dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan integrasi pendekatan hukum, penguatan kelembagaan, dan perubahan budaya pelayanan publik untuk memberantas pungli secara berkelanjutan.

Peran Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng Dalam Pemberdayaan Umkm di Tebuireng Jombang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Thoha Bisyri — 2025-06-23

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peran Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Tebuireng, Jombang, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program LSPT memberikan kontribusi signifikan bagi lima UMKM yang berlokasi di sekitar pesantren, melalui bantuan modal usaha dan pendampingan berkala. Namun demikian, terdapat ketimpangan akses dan keberhasilan program bagi UMKM yang berada di luar kawasan Tebuireng akibat keterbatasan pemantauan dan pendampingan. Ketimpangan ini menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip keseimbangan (tawazun), keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam pemberdayaan berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, digitalisasi sistem pemantauan, serta perluasan jangkauan pendampingan agar nilai-nilai ekonomi Islam dapat terimplementasi secara menyeluruh dan merata

Implementasi Pendidikan Karakter Santri Berbasis Kitab Adabul ‘Alim Wal Muta’allim di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang

Moh. Athok Farchan — 2025-07-06

Pendidikan karakter menjadi elemen kunci dalam pembentukan manusia yang beradab dan bertanggung jawab. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, memiliki peran strategis dalam internalisasi nilai-nilai moral melalui pembelajaran berbasis kitab klasik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendidikan karakter santri berbasis kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim karya KH. Hasyim Asy’ari di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, dengan fokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan karakter dilakukan secara sistematis dengan strategi Al Muhafadhotu ‘ala qodimi as-salihi wal akhdu bil jadidil aslah. Pelaksanaannya menggunakan sistem asrama penuh 24 jam dengan pengasuhan menyeluruh, sementara pengawasan dilakukan secara langsung melalui mahkamah pondok, absensi, dan evaluasi perilaku. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai kitab klasik ke dalam kehidupan santri serta perlunya penguatan evaluasi dan mentoring reflektif dalam membentuk karakter yang utuh.

Kebijakan Publik Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Tentang Aksesibilitas Pekerjaan Dan Kesempatan Kerja

Asep Imroni — 2025-07-06

Tingginya angka pengangguran di Indonesia menandai permasalahan struktural dalam sistem ketenagakerjaan nasional, mulai dari ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, diskriminasi dalam proses rekrutmen, hingga belum optimalnya pemanfaatan bonus demografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik yang diterapkan pemerintah dalam menjamin keadilan akses kerja bagi seluruh warga negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka terhadap regulasi ketenagakerjaan, termasuk UU No. 13 Tahun 2003 dan SE Menaker No. M/6/HK.04/V/2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah dikeluarkan, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala dalam pengawasan, distribusi pelatihan, dan keterlibatan lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem ketenagakerjaan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil, dengan pendekatan berbasis hak, transparansi data, dan penyesuaian pendidikan vokasional terhadap kebutuhan industri

Pengaruh Pergantian Auditor, Independensi Auditor, Dan Audit Delay Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Yudie Hamzah Fathoni — 2025-07-08

Kualitas audit memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Namun, berbagai kasus kegagalan audit di tingkat global dan nasional menunjukkan bahwa mutu audit masih menjadi persoalan serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pergantian auditor, independensi auditor, dan audit delay terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-verifikatif. Data diperoleh dari 100 responden auditor melalui kuesioner skala Likert 5 poin dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian auditor, independensi auditor, dan audit delay berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, dengan independensi auditor sebagai faktor dominan. Model regresi menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut menjelaskan 80,6% variasi kualitas audit. Temuan ini mendukung teori agensi bahwa faktor-faktor tersebut berperan sebagai mekanisme monitoring yang efektif. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya penguatan kebijakan rotasi auditor, perlindungan independensi, dan pengelolaan waktu audit untuk menjamin integritas laporan keuangan

Penyelidikan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Pinjman Online Ilegal

Yogie Pramana Lubis — 2025-07-08

Maraknya praktik pinjaman online ilegal di Indonesia telah menimbulkan dampak signifikan terhadap perlindungan data pribadi dan rasa aman masyarakat. Pelaku pinjol ilegal kerap memanfaatkan celah regulasi dan teknologi untuk melakukan penagihan yang bersifat intimidatif serta penyebaran data tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana oleh Polres Serdang Bedagai dalam menangani kasus pinjol ilegal, khususnya dalam proses penyelidikan dan tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang memadukan data dari wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum seperti KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perlindungan Data Pribadi telah diterapkan, penegakan hukum di lapangan masih menghadapi hambatan teknis dan yuridis, termasuk rendahnya pelaporan korban, keterbatasan teknologi forensik digital, serta tantangan yurisdiksi lintas negara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas penyidik, peningkatan literasi digital masyarakat, serta sinergi lintas lembaga sebagai langkah strategis dalam pemberantasan kejahatan digital pinjol ilegal

Konsep Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Militer

Andi Setiawan — 2025-07-08

Pendekatan restorative justice menawarkan solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, penerapannya dalam sistem peradilan militer, khususnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan urgensi penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara KDRT oleh anggota militer. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta ditunjang dengan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peradilan umum mulai mengakomodasi prinsip restorative justice, peradilan militer masih menitikberatkan pendekatan represif yang tidak membuka ruang pemulihan sosial. Ketidakhadiran regulasi, kekhawatiran atas pelanggaran disiplin, serta budaya institusional menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi dan pelatihan khusus untuk membuka jalan bagi penerapan restorative justice secara selektif dalam perkara KDRT di lingkungan militer, guna mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan berimbang

Konsepsi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan

Zakiah Rizki Z — 2025-07-08

Penerapan restorative justice sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana terus berkembang, termasuk dalam konteks peradilan militer yang selama ini identik dengan pendekatan retributif dan struktur hierarkis yang ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan militer Indonesia, dengan meninjau dari perspektif kepentingan militer, serta regulasi hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua model utama yang dapat diadopsi, yakni victim-offender mediation seperti di Amerika Serikat dan dual track restorative justice sebagaimana diterapkan di Belgia. Di lingkungan militer, penerapan konsep ini dapat dilakukan melalui penguatan hukum disiplin oleh Ankum, penghentian perkara oleh Papera, serta melalui asas pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam perkara ringan. Namun, pelaksanaannya memerlukan payung hukum yang kuat, teknis, dan terintegrasi antara lembaga penegak hukum militer dan Mahkamah Agung

Rekonstruksi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kolusi Dan Nepotisme Berdasarkan UU KKN

Balarama Sakti Hakim Said — 2025-07-09

Kolusi dan nepotisme merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang memiliki dampak sistemik terhadap integritas birokrasi dan kepercayaan publik. Meskipun Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 telah mengatur sanksi pidana dalam Pasal 21 dan 22, implementasinya belum efektif karena ketiadaan lembaga penegak hukum khusus, tidak adanya yurisprudensi, dan belum tersedianya standar pembuktian yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan kedua pasal tersebut serta menawarkan model rekonstruksi sistem pemidanaan yang lebih aplikatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dianalisis secara kualitatif dan deduktif melalui pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Pasal 21 dan 22 masih bersifat simbolis akibat kekosongan kelembagaan dan ketidakpastian norma. Implikasinya, diperlukan reformasi kelembagaan melalui pembentukan otoritas penegak khusus, harmonisasi peraturan dengan UU Tipikor dan UU ASN, serta penyusunan pedoman pembuktian agar norma hukum tidak sekadar menjadi teks normatif, tetapi juga dapat dioperasionalkan dalam sistem peradilan pidana

Praktik Impulse Buying Terhadap Pembelian Fashion Melalui Shopee Oleh Generasi Z Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah

Frisca Indriyani — 2025-07-09

Fenomena pembelian impulsif (impulse buying) di kalangan Generasi Z, khususnya mahasiswa, menjadi perhatian dalam kajian perilaku konsumsi digital yang dipengaruhi oleh promosi agresif dan kemudahan akses e-commerce seperti Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik impulse buying dalam pembelian fashion oleh mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Hasyim Asy’ari melalui platform Shopee, serta mengkaji kesesuaian perilaku tersebut dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik observasi, wawancara, penyebaran angket, dan dokumentasi. Data dianalisis secara induktif dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa kerap terpapar penawaran seperti diskon, voucher belanja, dan gratis ongkos kirim, sebagian besar dari mereka tetap berorientasi pada kebutuhan, merencanakan pembelian dengan matang, dan menolak pembelian impulsif. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah, perilaku konsumsi tersebut dinilai sesuai dengan prinsip keseimbangan, kesadaran, dan keadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat literasi konsumsi etis di kalangan mahasiswa berbasis nilai-nilai Islam

Penerapan Prinsip Good Faith dan Fair Dealing dalam Hukum Kontrak Nasional dan Internasional: Membangun Kepercayaan dan Kepastian Hukum Bisnis Global

Amara Thalia — 2025-07-09

Prinsip itikad baik (good faith) dan perlakuan adil (fair dealing) merupakan fondasi etis dan yuridis dalam sistem hukum kontrak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan kedua prinsip tersebut membentuk kepercayaan dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis lintas negara, serta mengidentifikasi tantangan harmonisasi antara norma hukum nasional dan standar internasional. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta instrumen internasional seperti Prinsip UNIDROIT dan CISG, dengan metode analisis kualitatif deduktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip tersebut telah diakui dalam KUHPerdata dan sistem hukum internasional, masih terdapat perbedaan interpretasi yang signifikan dalam praktik, khususnya di Indonesia. Harmonisasi norma menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas kontrak digital dan global. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman serta penyesuaian regulatif terhadap prinsip ini diperlukan agar tercipta sistem kontrak yang adil, transparan, dan adaptif terhadap tantangan global

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Give Away Melalui Media Sosial di Kota Tanjungbalai

Muhammad Dwi Fahri Lubis — 2025-07-09

Maraknya kasus penipuan online dengan modus giveaway di media sosial menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang mengkhawatirkan dan mengancam keamanan digital masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan tersebut di Kota Tanjungbalai serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan KUHP dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara terhadap masyarakat, pelaku, dan aparat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku bertanggung jawab secara pidana karena memenuhi unsur kesengajaan, perbuatan melawan hukum, dan tidak adanya alasan pemaaf. Faktor ekonomi, rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan, serta persepsi rendahnya risiko hukum turut memperparah kondisi ini. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menanggulangi penipuan digital melalui edukasi, peningkatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi untuk sistem pelaporan yang lebih efektif.

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Perdata

Rahayu Sitorus — 2025-07-09

Pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia menimbulkan persoalan hukum terkait hak waris yang belum sepenuhnya dipahami secara adil dan seragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak angkat dalam pembagian warisan berdasarkan sistem hukum waris Islam dan perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan studi empiris melalui wawancara terhadap informan di Kecamatan Medan Denai. Data dianalisis secara kualitatif untuk menelusuri kesesuaian antara norma hukum dan praktik pewarisan anak angkat di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris, kecuali melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta warisan. Sebaliknya, dalam hukum perdata, anak angkat dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung jika proses pengangkatan sah secara hukum. Di lapangan, ditemukan bahwa mayoritas pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur hukum resmi, yang menyebabkan kerentanan dalam hak waris. Banyak keluarga menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah, namun tidak sedikit pula yang berujung konflik karena ketidaktahuan hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan kenyataan sosial

Restorotive Justice Pencurian di Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa

Bima Trianto Wibowo — 2025-07-10

Pencurian buah kelapa sawit merupakan tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan perkebunan dan menimbulkan kerugian ekonomi serta keresahan sosial. Penegakan hukum terhadap kasus ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama ketika pencurian dianggap ringan sesuai Perma No. 2 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitis, menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak perusahaan, aparat desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan lingkungan sosial menjadi pendorong utama pencurian. Upaya penyelesaian dilakukan melalui tahapan pelaporan, mediasi, dan penyusunan perjanjian damai dengan pendekatan restorative justice. Pendekatan ini terbukti mampu menekan residivisme, memulihkan hubungan sosial, dan menciptakan keadilan berkelanjutan di wilayah perkebunan. Implikasi dari penelitian ini mendorong optimalisasi penerapan restorative justice sebagai model penyelesaian konflik sosial-ekonomi berbasis kearifan lokal

Peran Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan di Graha Tahfidz BUQ Minhajuth Thullab Way Jepara

Novi Indriani — 2025-07-10

Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam melestarikan tradisi tahfidz Al-Qur’an dan membentuk generasi muslim yang berkarakter Qur’ani. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pondok Pesantren Graha Tahfidz BUQ Minhajuth Thullab dalam meningkatkan kualitas hafalan santri serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi di lingkungan pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembinaan yang mencakup program Bittuqo, metode setoran berjenjang, manajemen waktu disiplin, serta motivasi spiritual dan sosial terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hafalan santri. Lingkungan religius, keterlibatan ustadzah yang kompeten, dan evaluasi berkala menjadi faktor kunci pendukung. Sementara itu, kesulitan tajwid, tekanan mental saat setoran, dan rutinitas yang monoton menjadi tantangan yang diatasi melalui pendekatan pembinaan holistik dan manusiawi. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi aspek spiritual, pedagogis, dan psikologis dalam menciptakan ekosistem tahfidz yang berkelanjutan dan berkualitas

Perlindungan Hukum Terhadap Ciri Khas Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hafizah Novianti — 2025-07-10

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan bagian dari pengetahuan tradisional yang diwariskan secara komunal dan lisan oleh masyarakat adat Indonesia. Namun, karakteristik tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum hak cipta yang bersifat individual dan berbasis prinsip orisinalitas serta bentuk fisik karya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap EBT berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan teknik analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap EBT masih menghadapi hambatan serius berupa ketidaksesuaian norma, kekosongan peraturan pelaksana, serta lemahnya pengakuan hukum terhadap hak kolektif komunitas adat. Implikasinya, dibutuhkan reformulasi sistem hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik EBT serta penguatan kolaborasi antara negara dan komunitas adat untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan budaya bangsa.

Klaim Kumulatif Atas Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Studi Hukum Acara Perdata di Indonesia

Elfa Awalnia Moenek — 2025-07-10

Kumulasi gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan isu yang kompleks dalam hukum acara perdata Indonesia. Keduanya memiliki dasar yuridis, unsur, dan mekanisme pembuktian yang berbeda, namun dalam praktiknya sering kali digabungkan dalam satu surat gugatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kumulasi gugatan tersebut dan memahami pertimbangan hakim dalam menolaknya berdasarkan prinsip hukum acara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kumulasi gugatan dapat diterima apabila terdapat hubungan erat antara dua dasar hukum dan posita-petitum dijabarkan secara jelas, namun ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan mencerminkan belum adanya kepastian hukum yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi norma hukum acara dan peningkatan literasi hukum untuk menjamin tertib beracara serta keadilan dalam proses peradilan perdata

Dinamika Hukum Islam Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Yuyun Alwania Walude — 2025-07-10

Hukum Islam memiliki karakter dinamis yang memungkinkan untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum Islam dan kontribusinya terhadap pembentukan regulasi nasional yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis isi terhadap dokumen hukum, regulasi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam berperan signifikan sebagai sumber nilai dan norma dalam sistem hukum nasional, terutama dalam bidang keluarga, ekonomi syariah, dan peradilan agama. Meskipun demikian, integrasi hukum Islam menghadapi tantangan struktural, politik, dan sosial, seperti pluralisme hukum dan perbedaan interpretasi. Oleh karena itu, pendekatan moderat dan dialogis diperlukan untuk memastikan hukum Islam tetap relevan, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern Indonesia

Kedudukan dan Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata

Alzasyah Bachsin — 2025-07-10

Transformasi digital dalam sistem peradilan perdata telah menghadirkan tantangan sekaligus peluang, terutama dalam penggunaan alat bukti elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta penilaian hakim terhadap keabsahan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perdata di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik telah memperoleh pengakuan hukum melalui UU ITE, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan yuridis, seperti ketidaksamaan standar penilaian, keterbatasan pemahaman teknis hakim, serta disparitas putusan antarperkara serupa. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi acara perdata yang responsif terhadap perkembangan teknologi, serta penguatan kapasitas hakim dan infrastruktur peradilan berbasis digital sebagai upaya menuju sistem pembuktian yang lebih adil, adaptif, dan kredibel

Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Tanah dan Bangunan Pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI

Fatika Karmila — 2025-07-13

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pengrusakan tanah dan bangunan menjadi alternatif penting untuk mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan restorative justice oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian, efektivitas pendekatan, serta kendala dan faktor pendukung implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap regulasi, dokumen hukum, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 telah memberikan dasar normatif, pelaksanaan di lapangan masih terkendala oleh minimnya kapasitas aparat, ketidakpastian regulasi teknis, serta resistensi budaya hukum masyarakat. Namun, restorative justice terbukti efektif dalam menyelesaikan perkara dengan cepat, efisien, dan memulihkan hubungan sosial antar pihak. Implikasinya, pendekatan ini layak diintegrasikan secara sistematis dalam sistem peradilan pidana nasional melalui peningkatan pelatihan, kolaborasi lintas lembaga, dan reformulasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan substantif

Aspek Aspek Hukum Perdata Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat

Aidil Falaq Adiyaksa — 2025-07-13

Penyaluran kredit oleh perbankan kepada masyarakat merupakan kegiatan strategis yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, namun dalam praktiknya menghadirkan kompleksitas hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perdata dalam proses penyaluran kredit, termasuk keabsahan perjanjian, prinsip kehati-hatian, keberadaan jaminan, serta penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik terkait praktik perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan perjanjian standar cenderung menempatkan debitur pada posisi yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan hukum. Selain itu, implementasi prinsip kehati-hatian dan validitas jaminan belum sepenuhnya konsisten, yang memperbesar risiko kredit bermasalah. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya penguatan regulasi perjanjian kredit dan peningkatan literasi hukum nasabah guna mewujudkan hubungan kreditur-debitur yang adil dan seimbang dalam kerangka hukum perdata Indonesia

Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Etika Medis: Analisis Normatif dan Sosio-Legal

Aripin — 2025-07-13

Aborsi menjadi isu multidimensi yang sensitif dalam masyarakat, karena menyentuh aspek hukum pidana Islam, kedokteran, serta dinamika sosial dan moral. Kompleksitas ini semakin mengemuka di tengah maraknya praktik aborsi ilegal dan polemik mengenai batasan kebolehan aborsi dalam konteks syariat dan peraturan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aborsi dari perspektif hukum pidana Islam dan medis, dengan menelusuri dalil-dalil normatif, ijtihad ulama, serta klasifikasi medis dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka terhadap kitab-kitab fiqih, jurnal hukum dan kesehatan, serta peraturan perundang-undangan. Hasil menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, aborsi pada usia kehamilan di bawah 120 hari masih menjadi ruang ijtihad dengan perbedaan pendapat ulama, sementara setelah 120 hari mayoritas mengharamkan kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa ibu. Dalam perspektif medis, aborsi diklasifikasikan menjadi spontan, terapeutik, dan provokatif, dengan hanya satu di antaranya yang secara etis dan legal diperbolehkan. Sementara hukum positif Indonesia melalui UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 61 Tahun 2014 mengatur pembolehan aborsi dengan syarat ketat, terutama karena indikasi medis atau kehamilan akibat perkosaan.

Analisis Yuridis Terhadap Laporan Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Militer Setelah Terjadi Perceraian

Sukarto — 2025-07-15

Kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer setelah perceraian menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan hukum pelapor dan batas waktu pelaporan dalam delik aduan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis keabsahan laporan tindak pidana penelantaran rumah tangga oleh mantan istri terhadap prajurit aktif TNI pascaperceraian, dengan fokus pada legal standing pelapor dan prinsip kedaluwarsa berdasarkan ketentuan UU PKDRT dan KUHP. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan yang diajukan oleh mantan istri tidak sah secara hukum karena pelapor tidak lagi memiliki kedudukan sebagai anggota rumah tangga, serta laporan telah melewati batas waktu enam bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 KUHP. Akibatnya, penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Temuan ini menegaskan pentingnya ketelitian penyidik militer dalam menilai syarat formil dan memperkuat urgensi reformasi internal sistem penyidikan

Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pembelian Helicopter AW 101)

Budiman — 2025-07-15

Penanganan barang bukti dalam perkara koneksitas tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer menimbulkan tantangan hukum dan administratif yang kompleks, terutama ketika barang bukti tersebut berupa alat utama sistem persenjataan (alutsista) bernilai tinggi seperti helikopter AW-101. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis, prosedural, dan kelembagaan dalam penanganan barang bukti yang berujung pada kerugian negara dalam kasus pengadaan helikopter AW-101 oleh TNI AU. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap undang-undang, dokumen resmi, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam prosedur penyitaan, pengamanan, dan penyerahan barang bukti, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, yang berdampak pada penurunan nilai ekonomis aset dan membebani keuangan negara. Temuan ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian dalam pengelolaan barang bukti korupsi agar tidak memperbesar kerugian negara dan dapat mendukung efektivitas pemulihan aset melalui jalur hukum

Pengembangan Media Pop Up Book Untuk Anak Usia Dini di PAUD Nurul Iman Kec. Patumbak

Devi Lola Viana — 2025-07-17

Kemampuan bahasa merupakan aspek penting dalam perkembangan anak usia dini yang perlu didukung melalui media pembelajaran yang kontekstual dan menarik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pop up book yang dilengkapi dengan buku panduan sebagai alat bantu pembelajaran bahasa anak usia dini di PAUD Nurul Iman Kecamatan Patumbak, serta untuk menguji tingkat kelayakannya melalui validasi ahli dan implementasi lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan model ADDIE yang mencakup lima tahap: analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Subjek penelitian terdiri dari 20 anak usia dini dan satu guru kelas. Hasil validasi menunjukkan media memperoleh skor kelayakan 92% dari ahli materi dan 93% dari ahli media, dikategorikan sebagai “Sangat Layak”. Implementasi media dalam kelas menunjukkan peningkatan minat belajar dan kemampuan bahasa anak. Temuan ini menunjukkan bahwa media pop up book efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa anak usia dini, serta dapat direkomendasikan sebagai inovasi media edukatif yang aplikatif

Pengembangan Media Spindle Box Untuk Anak Usia Dini di RA Al Hidayah Kec. Pantai Cermin

Aulia Kamal — 2025-07-17

Kemampuan berhitung merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kognitif anak usia dini. Namun, pembelajaran berhitung yang dilakukan secara konvensional dengan media seadanya cenderung kurang menarik dan tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media Spindle Box yang dilengkapi dengan buku panduan penggunaan sebagai alat bantu pembelajaran berhitung di RA Al-Hidayah Kecamatan Pantai Cermin. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan model ADDIE yang terdiri dari lima tahap: Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Subjek dalam penelitian ini adalah 15 anak usia dini dan 1 guru kelas, dengan data diperoleh melalui angket dan wawancara. Hasil validasi menunjukkan bahwa media Spindle Box memperoleh skor kelayakan sebesar 94% dari ahli materi dan 92% dari ahli media, yang dikategorikan “Sangat Layak.” Guru menyatakan bahwa media ini mempermudah pembelajaran dan meningkatkan keterlibatan serta antusiasme anak. Spindle Box terbukti efektif dalam menstimulasi kemampuan berhitung anak dan layak digunakan sebagai media pembelajaran di lembaga PAUD.

Yurisprudensi Hukum Penetapan Paman Sebagai Wali Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry)

Wiranto — 2025-07-17

Penetapan wali bagi anak yatim yang belum dewasa menjadi isu penting dalam hukum keluarga, khususnya ketika tidak terdapat wali nasab yang tersedia. Penelitian ini mengkaji yurisprudensi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry yang menetapkan seorang paman sebagai wali atas keponakannya yang berusia di bawah umur. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis berdasarkan sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif, pertimbangan hakim, serta relevansi terhadap perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan hubungan kekerabatan, kecakapan calon wali, serta urgensi administratif terkait pencairan dana pensiun. Putusan ini telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, kelemahan utama terletak pada ketiadaan mekanisme pengawasan terhadap wali setelah penetapan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan integrasi pengawasan hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin perlindungan menyeluruh terhadap hak anak di bawah perwalian

Yurisprudensi Hukum Penetapan Ahli Waris Melalui Putusan Pengadilan Analisis Putusan Nomor 0669/PDT.G/2019/PA.TGM

Muhammad Saputra — 2025-07-17

Hukum waris merupakan elemen vital dalam sistem hukum keluarga karena mengatur proses pengalihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya. Di Indonesia, keberadaan tiga sistem hukum waris yang berjalan paralel Islam, adat, dan perdata menyebabkan perlunya kejelasan yuridis dalam penetapan ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum waris menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis yurisprudensi Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm dalam penetapan ahli waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formil putusan telah sesuai dengan prosedur hukum, namun secara substansi masih menyisakan persoalan keadilan karena tidak semua pihak dilibatkan. Hakim lebih menekankan aspek prosedural dibanding substansi perkara. Kesimpulannya, dibutuhkan peran aktif pengadilan untuk menjamin keadilan substantif, terutama dalam perkara waris yang berdimensi sosial dan syar’i secara bersamaan

Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan

Tengku Rizki Rahman — 2025-07-17

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang berdampak multidimensi terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yurisprudensi di Indonesia yang mengakui KDRT sebagai dasar gugatan cerai serta mengeksplorasi implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan korban. Menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan studi kepustakaan, data dikumpulkan dari undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi berperan strategis dalam membentuk kepastian hukum, khususnya melalui putusan-putusan yang progresif seperti perkara No. 421/Pdt.G/2016/PA.Kis. Yurisprudensi memungkinkan pengakuan terhadap kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, sehingga memberikan ruang keadilan yang lebih substantif bagi korban. Oleh karena itu, penguatan yurisprudensi melalui regulasi, pendidikan hukum, dan kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia.

Pandangan Guru Terhadap Penggunaan Problem Based Learning Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MI Al Hikmah Bareng Jombang

Kholifatun Nikmah — 2025-07-17

Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi guru terhadap penerapan model Problem Based Learning (PBL) dalam mata pelajaran Akidah Akhlak, mengidentifikasi kendala implementasi, serta menganalisis dampaknya terhadap proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di MI Al Hikmah Bareng Jombang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap guru kelas III, kepala madrasah, dan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki persepsi positif terhadap PBL karena mampu meningkatkan keaktifan, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan pelatihan, sarana, dan waktu pembelajaran, PBL memberikan dampak signifikan dalam memperkuat pemahaman nilai akidah dan akhlak secara kontekstual. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PBL layak untuk diperluas dalam pembelajaran normatif di MI guna membentuk karakter peserta didik secara lebih bermakna

Pengaruh Paparan Konten Kekerasan di Instagram Terhadap Perilaku Tawuran Remaja di Jakarta Selatan

Bagas Herlambang — 2025-07-17

Instagram menjadi salah satu media sosial yang banyak digunakan khususnya oleh remaja. Instagram mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku remaja termasuk dalam hal kekerasan dan kenakalan remaja seperti tawuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh konten kekerasan di Instagram terhadap perilaku tawuran remaja di Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah dua remaja yang berdomisili Jakarta Selatan dan aktif menggunakan Instagram serta pernah terlibat dalam tawuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten kekerasan yang sering muncul di Instagram dapat mempengaruhi emosi dan meningkatkan agresivitas seorang remaja. Konten kekerasan yang kerap muncul dapat membentuk persepsi remaja bahwa kekerasan adalah suatu hal yang normal, bahkan keren dan membanggakan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah lemahnya hubungan dengan keluarga. Kurangnya perhatian dari kedua orang tua mengakibatkan seorang remaja rentan mencari validitas dari lingkungan luar. Temuan ini didukung oleh teori Asosiasi Diferensial yang membahas mengenai tindakan kriminal yang dapat dipelajari dari orang lain

Implikasi Perbedaan Kewarganegaraan dalam Perkawinan Campuran terhadap Status Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

Bayu Deni Harensyah — 2025-07-17

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan implikasi hukum yang kompleks terhadap status kewarganegaraan dan hak waris anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran serta pengaruh perbedaan kewarganegaraan orang tua terhadap hak waris anak dalam perspektif hukum perdata internasional dan nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan nasional dan konvensi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat dasar hukum yang mengakomodasi kewarganegaraan ganda terbatas dan perlindungan terhadap hak waris, masih ditemukan tantangan administratif dan konflik yurisdiksi, khususnya dalam hal pengakuan status anak dan pembatasan hak kepemilikan bagi warga negara asing. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum nasional dan internasional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran lintas negara

Analisis Syarat Sah Perjanjian Dalam Skema Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau Dari Kuhperdata

Sabrina Adelia Febriyanti — 2025-07-17

Skema Multi Level Marketing (MLM) menjadi salah satu model bisnis yang berkembang pesat di tengah transformasi ekonomi digital. Namun di balik pertumbuhannya, terdapat persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait keabsahan kontrak yang digunakan. Banyak perjanjian MLM disusun secara sepihak oleh perusahaan dengan klausul baku yang tidak transparan, sehingga menimbulkan ketimpangan kontraktual dan kerugian bagi pihak yang lebih lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian dalam skema MLM berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata serta mengevaluasi potensi pelanggaran terhadap asas keadilan dalam hubungan perikatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kontrak MLM tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian secara substansial, khususnya pada unsur kesepakatan, objek, dan causa yang halal. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta mekanisme pengawasan yang adil untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang menyimpang

Analisis Yurisprudensi Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Studi Putusan Nomor 2568/PDT.G/2020/PA Medan

Anggi Egi Anggraini — 2025-07-17

Sengketa hak asuh anak pasca perceraian merupakan isu hukum yang kompleks karena menyangkut kelayakan orang tua dalam memberikan pengasuhan terbaik sesuai prinsip kepentingan terbaik anak. Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, hadhanah diberikan kepada pihak yang mampu secara lahir dan batin, namun dapat dicabut jika tidak lagi memenuhi syarat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn terkait pencabutan hak asuh dari ibu kepada ayah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor pernikahan ulang ibu, kesibukan sebagai PNS, dan pengasuhan yang lebih banyak dilakukan oleh pihak ketiga sebagai dasar pencabutan hak hadhanah. Putusan ini sejalan dengan doktrin fikih, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional. Implikasinya, perlu adanya penguatan pendekatan child-centered dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya melalui asesmen psikologis dan partisipasi anak.

Efektivitas Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak

Qorry Kharisma Sari — 2025-07-17

Visum et repertum merupakan alat bukti surat yang memiliki kedudukan penting dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan terhadap anak, terutama ketika pelaku berasal dari lingkungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara penganiayaan anak, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan dokter forensik, penyidik, dan keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural visum et repertum telah diatur dengan baik, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala seperti keterlambatan SPV, keterbatasan dokter ahli forensik, pembiayaan yang dibebankan kepada korban, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Temuan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga hukum, rumah sakit, dan keluarga serta peran negara dalam menjamin akses visum, pendampingan hukum, dan pemulihan menyeluruh bagi korban kekerasan anak

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Dan Pengelolaan Perwakafan Tanah Menurut Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Medan Amplas Medan

Safruna Lubis — 2025-07-17

Wakaf merupakan bentuk ibadah sosial dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, praktik wakaf tanah di Kecamatan Medan Amplas masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya administrasi, minimnya dokumentasi, dan sengketa dengan ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tanah berdasarkan ketentuan hukum positif dan prinsip syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya klaim pengambilalihan wakaf oleh ahli waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf di Medan Amplas umumnya tidak melalui proses formal yang lengkap, sehingga berpotensi menimbulkan konflik hukum dan sosial. Upaya penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui musyawarah, namun dalam beberapa kasus berlanjut ke jalur hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem dokumentasi, profesionalisasi nadzir, serta peran aktif KUA dalam edukasi hukum dan mediasi konflik wakaf.

Pengaruh Kompetensi Auditor, Independensi Auditor, Dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Kota Bandung

Novan Adi Prasetyo — 2025-07-18

Kualitas audit merupakan faktor penting dalam menjamin keandalan laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor, independensi auditor, dan tekanan waktu terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung. Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-verifikatif digunakan, dengan penyebaran kuesioner kepada 30 auditor dari 37 KAP yang dipilih secara purposive. Analisis dilakukan melalui regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, baik secara parsial maupun simultan. Independensi auditor memiliki pengaruh paling dominan, disusul oleh kompetensi, sedangkan tekanan waktu meskipun signifikan, berpengaruh relatif lebih rendah. Nilai R² sebesar 0,845 menunjukkan bahwa 84,5% variasi dalam kualitas audit dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan kompetensi teknis, penegakan etika independensi, dan pengelolaan waktu audit yang proporsional demi menjaga mutu audit yang optimal

Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia

Alzasyah Bachsin — 2025-07-19

Kepastian hukum dalam kontrak merupakan prasyarat fundamental bagi stabilitas hubungan hukum dan iklim usaha yang sehat. Dalam konteks ini, asas Pacta Sunt Servanda, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak, memegang peran sentral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi asas tersebut dalam menjamin kepastian hukum kontrak di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, kajian ini menelaah Pasal 1338 KUHPerdata, doktrin hukum, serta yurisprudensi relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pacta Sunt Servanda bukan sekadar norma formal, melainkan pilar substantif yang menciptakan kepercayaan, menegakkan hak dan kewajiban, menyediakan prediktabilitas transaksi, serta melindungi otonomi para pihak. Asas ini terbukti menjadi fondasi yang tak tergantikan dalam mendukung kepastian hukum kontrak di tengah kompleksitas dinamika hukum dan ekonomi modern

Membangun Karakter Anak melalui Pendidikan Islam di Sekolah Dasar

Savira Mahesa Azhirakeisha — 2025-07-19

Pendidikan Islam memegang peranan sentral dalam membentuk karakter anak sejak usia dini, terutama di tingkat sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa sekolah dasar serta mengeksplorasi strategi yang adaptif dan kontekstual dalam menjawab kebutuhan zaman. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan dokumen kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Islam yang integratif dan kolaboratif, dengan dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, mampu menanamkan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial secara efektif. Penguatan keteladanan guru, pembelajaran berbasis pengalaman, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi elemen penting dalam pembentukan karakter Islami. Implikasinya, pendidikan Islam di sekolah dasar perlu dirancang ulang agar mampu melahirkan generasi Muslim yang berakhlak mulia, kritis, dan siap menghadapi tantangan kehidupan modern

Meruntuhkan Kepercayaan Publik: Dampak Pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Kepolisian dalam Kasus Ferdy Sambo

Ilham Maulana — 2025-07-19

Pelanggaran kode etik oleh aparat penegak hukum memiliki dampak sistemik terhadap legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi. Kasus Ferdy Sambo menjadi salah satu contoh konkret penyalahgunaan kekuasaan yang mencederai etika profesi dan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ferdy Sambo serta mengevaluasi dampaknya terhadap citra institusi kepolisian dan kepercayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, mengkaji literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan meliputi pembunuhan berencana, obstruction of justice, manipulasi bukti digital, dan penyalahgunaan wewenang. Pelanggaran tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan kepercayaan publik dan rusaknya reputasi institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural, penguatan etika profesi, dan pelibatan publik dalam pengawasan sebagai langkah strategis pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Meningkatkan Investasi Berkelanjutan

Zainab Diva Amanda — 2025-07-19

Investasi berkelanjutan menjadi isu penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan di tengah tantangan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam meningkatkan investasi berkelanjutan di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dan strategi yang digunakan dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif berbasis studi pustaka yang berfokus pada data sekunder dari regulasi, literatur akademik, dan publikasi relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPM memiliki peran strategis dalam membentuk iklim investasi yang kondusif melalui koordinasi lintas sektor, penerapan sistem OSS, penyusunan panduan investasi lestari, serta promosi investasi hijau yang responsif terhadap prinsip keberlanjutan. Implikasi dari temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan kelembagaan dan harmonisasi regulasi sebagai prasyarat utama untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi berdaya saing di tingkat global

Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban dalam Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Prancis

Selvia Budi Yeni — 2025-07-19

Perbuatan melawan hukum merupakan fondasi utama dalam sistem hukum perdata yang memberikan dasar perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan prinsip perbuatan melawan hukum serta penerapan asas restitutio in integrum dalam sistem hukum Indonesia dan Prancis. Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum, penelitian ini menggunakan data dari peraturan, yurisprudensi, serta literatur akademik untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa sistem hukum Prancis lebih adaptif dan progresif dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban, termasuk ganti rugi non-material, dibandingkan sistem hukum Indonesia yang masih normatif dan terbatas pada kompensasi materiel. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya reformasi hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam menguatkan asas restitutio in integrum dan memperluas ruang perlindungan terhadap hak-hak sipil korban perbuatan melawan hukum

Peran Metode Bittuqo’ dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Al-qur’an Siswa SMP Integral Minhajuth Thullab Way Jepara

Delma Khotimah — 2025-07-19

Kemampuan baca tulis Al-Qur’an merupakan aspek fundamental dalam pendidikan Islam yang saat ini masih menghadapi tantangan serius, terutama di tingkat pendidikan menengah. Rendahnya kemampuan siswa dalam melafalkan dan menulis huruf hijaiyah menunjukkan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi metode Bittuqo’ dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur’an siswa SMP Integral Minhajuth Thullab. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Bittuqo’ mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dan menulis Al-Qur’an secara signifikan melalui pendekatan terintegrasi dan sistematis yang mencakup latihan klasikal, mandiri, dan evaluasi bertahap. Keberhasilan metode ini didukung oleh antusiasme siswa, kompetensi guru, serta penyusunan materi yang bertingkat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode Bittuqo’ layak diadopsi sebagai strategi alternatif dalam pembelajaran literasi Al-Qur’an di tingkat sekolah menengah

Optimizing Prison Authority in Death Row Inmate Rehabilitation

Azzahra Rizki Ananda — 2025-07-19

Indonesia’s correctional system has gradually shifted from a retributive model toward a rehabilitative approach grounded in Pancasila and human rights principles. Yet, death row inmates occupy a unique and vulnerable position due to the absence of explicit regulatory frameworks governing their rehabilitation. This study aims to explore the urgency, implementation, and ideal model for the rehabilitation of death row inmates in Indonesian correctional institutions. Employing an integrated normative and empirical juridical method, the research analyzes statutory regulations, field observations, and interviews with relevant stakeholders. The findings reveal that various spiritual, psychological, vocational, and educational programs have been initiated, though these practices lack national standardization. Legal uncertainty and prolonged execution delays significantly affect inmates’ psychological well-being and expose correctional staff to institutional risk. The study recommends a human rights-based rehabilitative model supported by specific regulations, staff training, and consistent external oversight. Comprehensive correctional reform is essential to ensure justice, security, and humanity in the treatment of all inmates, particularly those facing capital punishment

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Suami Terhadap Status Perkawinan Dan Hak Waris

Prilia Ayuningtyas — 2025-07-19

Pembatalan perkawinan pasca kematian suami menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap status perkawinan dan hak waris, terutama ketika perkawinan kedua dilakukan tanpa izin istri pertama maupun pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan perkawinan setelah kematian suami terhadap status hukum perkawinan dan hak waris dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Smi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan oleh pengadilan setelah kematian salah satu pihak menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Akibatnya, pihak istri kedua kehilangan hak-haknya, termasuk hak waris, karena tidak memiliki dasar hukum yang sah. Implikasi dari putusan ini menegaskan pentingnya prosedur hukum dalam menjaga keabsahan hak-hak keperdataan dalam lembaga perkawinan.

Pengaruh Penggunaan Media Papan Gambar Terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa MIN 1 Jombang

Lathifatul Hariroh — 2025-07-19

Penguasaan kosakata bahasa Arab merupakan elemen penting dalam mendukung pemahaman siswa terhadap ajaran Islam. Namun, proses pembelajaran di banyak madrasah masih bersifat konvensional tanpa pemanfaatan media yang inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan media papan gambar terhadap peningkatan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas IV MIN 1 Jombang. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain quasi experimental dan melibatkan 15 siswa sebagai sampel yang dipilih secara acak. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan tes pretest-posttest, kemudian dianalisis dengan statistik deskriptif dan uji Wilcoxon. Hasil menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata dari 75 (pretest) menjadi 89 (posttest), dengan signifikansi 0,003 (< 0,05), yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Kesimpulannya, media papan gambar efektif dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab dan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran alternatif yang praktis dan menarik.

Revitalisasi Esensi Hukum Perkawinan Islam: (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sebagai Analisis Kritis Terhadap Praktik Nikah Daud Oleh Otoritas Agama)

Nanda Siti Hardyanti — 2025-07-19

Fenomena "Nikah Dawud", yaitu praktik pernikahan tanpa wali dan saksi serta dilakukan secara diam-diam tanpa legalitas formal, menjadi perhatian serius dalam konteks hukum perkawinan Islam. Praktik ini seringkali dilakukan oleh oknum otoritas agama dengan dalih mengikuti mazhab Imam Dawud Az-Zhahiri, meskipun pendapat tersebut masih diperdebatkan keabsahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim pengadilan agama terhadap praktik nikah Dawud dan menilai urgensi revitalisasi esensi hukum perkawinan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap hakim agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa nikah Dawud merupakan bentuk penyimpangan dari hukum perkawinan Islam karena mengabaikan syarat sahnya pernikahan, yakni wali dan saksi. Pandangan hakim menegaskan bahwa pernikahan semacam ini tidak mencerminkan nilai ubudiyah dan berpotensi merugikan perempuan secara hukum maupun sosial. Revitalisasi hukum perkawinan Islam diperlukan guna mengembalikan pemahaman masyarakat terhadap makna sejati pernikahan, melindungi perempuan dari praktik manipulatif, serta memastikan legalitas dan kemaslahatan dalam institusi keluarga

Upaya Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan

Yusmedi Yusuf — 2025-07-19

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah menjadi isu kritis dalam hubungan industrial di Indonesia. Praktik PHK sepihak yang tidak diimbangi dengan pemberian hak normatif seperti pesangon, jaminan sosial, dan pengangkatan sebagai pekerja tetap menunjukkan lemahnya perlindungan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja PKWT yang mengalami PHK, dengan menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi regulasi terkait PKWT belum menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pekerja. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya justru memperbesar ketimpangan relasi kerja. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang responsif dan efektif sangat diperlukan untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja dan menjaga keadilan dalam hubungan kerja

Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Layanan Grab terhadap Jaminan Kenyamanan dan Keselamatan ( Studi di Kota Kupang)

Ernesta Uba Wohon — 2025-07-19

Transformasi digital dalam sektor transportasi telah mendorong kemunculan layanan transportasi online seperti Grab yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas mobilitas masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan terkait perlindungan konsumen, khususnya dalam aspek kenyamanan dan keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna layanan Grab di Kota Kupang serta mengidentifikasi tantangan yang menghambat penerapannya secara optimal. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi, serta analisis kualitatif terhadap regulasi dan temuan lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Grab telah menyediakan fitur perlindungan seperti verifikasi pengemudi, asuransi, serta kanal pengaduan, masih terdapat hambatan berupa rendahnya literasi digital pengguna, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara penyedia layanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membentuk sistem perlindungan konsumen yang adil, efektif, dan berkelanjutan dalam layanan transportasi online.

Hazing Fisik sebagai Mekanisme Kekuasaan dalam Orientasi Tahanan Baru di Rutan Negara ‘X’”

Muhammad Alfi Maulana Ammas — 2025-07-20

Praktik hazing fisik terhadap tahanan baru merupakan bentuk kekerasan yang masih mengakar dalam sistem pemasyarakatan Indonesia dan sering dianggap sebagai bagian dari mekanisme pengendalian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk hazing fisik serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya di Rumah Tahanan Negara ‘X’. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan 16 narapidana dan 5 petugas, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hazing dijalankan secara sistematis melalui ritual kolektif, hukuman fisik langsung, dan simbolisasi visual yang bertujuan menanamkan kepatuhan dan relasi kuasa. Faktor yang melanggengkan praktik ini antara lain adalah kebutuhan petugas akan pengakuan wibawa, tradisi kekerasan yang diturunkan, serta minimnya pelatihan mengenai disiplin humanis. Implikasi dari temuan ini menunjukkan urgensi reformasi struktural dan kultural dalam institusi pemasyarakatan untuk menciptakan proses pembinaan yang lebih manusiawi dan profesional.

Etika Profesi Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital Melalui Perspektif Integritas Tanggung Jawab Dan Independensi Profesi

Muhammad Abil Anam — 2025-07-20

Transformasi digital telah membawa dampak signifikan terhadap dunia hukum, khususnya dalam konteks etika profesi. Digitalisasi menuntut profesi hukum untuk tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga menafsirkan ulang nilai-nilai dasar etika seperti integritas, tanggung jawab, dan independensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika etika profesi hukum dalam menghadapi tantangan era digital dengan fokus pada tiga pilar utama tersebut. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, yang menganalisis sepuluh artikel ilmiah dan berbagai dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi menimbulkan berbagai tantangan etis baru, termasuk pelanggaran privasi data, bias algoritmik, dan penyalahgunaan media sosial oleh praktisi hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa pembaruan kode etik, peningkatan literasi digital, dan reformasi pengawasan etik sangat diperlukan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai etis ke dalam praktik hukum berbasis teknologi guna menjaga profesionalisme dan legitimasi hukum di era digital

Perlindungan Hukum Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Praktik Jual Beli Tanah di Bawah Tangan

Muhamad Shaufi .Y — 2025-07-20

Jual beli tanah di bawah tangan merupakan praktik yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat Indonesia, terutama karena alasan efisiensi biaya dan kemudahan proses. Namun, praktik ini seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika tidak memenuhi asas terang dan tunai sebagaimana diatur dalam hukum adat maupun hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta resmi di hadapan PPAT serta menelaah prinsip kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jual beli tanah berdasarkan hukum adat dinyatakan sah jika memenuhi asas terang dan tunai, namun ketidakterpenuhan salah satu unsur tersebut dapat menyebabkan batalnya perjanjian. Perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik tetap diakui, khususnya jika terdapat upaya konkret dan pengakuan sosial dalam proses transaksi. Prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting untuk mencegah potensi sengketa dan menjamin kepastian hukum dalam setiap tahapan jual beli tanah.

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dengan Sistem Penjualan Pra-Pembangunan (Pre-Selling Project) Properti Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

Mairiska Alya Saraswati — 2025-07-20

Penjualan properti dengan sistem pra-pembangunan telah menjadi praktik yang umum namun belum diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum terhadap kewajiban penggunaan rekening bersama (escrow account) dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sistem pra-pembangunan dan menganalisis akibat hukum apabila mekanisme tersebut tidak diterapkan. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan teknik studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum positif yang secara tegas mewajibkan penggunaan escrow account dalam transaksi pra-pembangunan, sehingga dana konsumen tidak terlindungi secara maksimal apabila terjadi wanprestasi dari pihak pengembang. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya pembentukan regulasi bersifat imperatif terkait escrow account sebagai mekanisme perlindungan hukum preventif dalam kontrak jual beli properti, guna memperkuat posisi konsumen dan meningkatkan transparansi dalam industri properti nasional.

Perlindungan Hukum Pengungsi Musiman dalam Konteks Kelemahan Hukum Internasional dan Implikasinya bagi Keamanan Nasional

Fanny Priscyllia — 2025-07-20

Perubahan iklim global telah memunculkan perpindahan musiman akibat degradasi lingkungan yang belum terlindungi secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan Konvensi Pengungsi 1951 dan urgensi pembentukan kerangka hukum baru dalam melindungi pengungsi musiman. Pendekatan hukum normatif digunakan dengan menganalisis instrumen hukum internasional dan nasional seperti Konvensi 1951, Protokol 1967, putusan Teitiota v. New Zealand, dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi pengungsi saat ini masih terbatas pada penganiayaan, sehingga pengungsi musiman berada dalam kekosongan hukum tanpa jaminan status, perlindungan sementara, dan prinsip non-refoulement. Di Indonesia, belum tersedia regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan bagi pengungsi akibat perubahan iklim, padahal negara ini berpotensi menjadi tujuan maupun transit. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kerangka hukum yang inklusif dan adaptif di tingkat internasional dan nasional untuk menjamin perlindungan hukum, mencegah krisis kemanusiaan, dan menjaga stabilitas keamanan negara.

Dinamika Historis Penyebaran Islam di Nusantara: Kajian Teori, Jalur, dan Peran Tokoh

Fitriani — 2025-07-20

Penyebaran Islam di Nusantara merupakan proses historis yang berlangsung damai dan akulturatif melalui berbagai jalur seperti perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian lokal, dan dukungan politik dari penguasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori asal-usul masuknya Islam ke Indonesia, mengidentifikasi jalur serta pola Islamisasi, dan menganalisis peran strategis pedagang, ulama, dan mubaligh dalam memperluas pengaruh Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa teori Gujarat, Mekah, Persia, dan Cina saling melengkapi dan menunjukkan bahwa proses Islamisasi bersifat multisentris dan tidak linier. Jalur perdagangan menjadi gerbang awal penyebaran Islam, disusul oleh pernikahan antarbudaya, pendirian lembaga pendidikan Islam, serta adaptasi budaya lokal yang efektif menyampaikan ajaran Islam tanpa menimbulkan konflik. Para tokoh Islam memainkan peran penting sebagai agen perubahan sosial, moral, dan spiritual dengan strategi dakwah yang kontekstual dan toleran. Temuan ini menguatkan bahwa Islam di Indonesia tumbuh sebagai agama yang inklusif, moderat, dan berakar kuat pada budaya lokal, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan peradaban bangsa.

Pengaruh Hukum Ketenagakerjaan Dalam Mengurangi Risiko Kecelakaan Akibat Kelelahan Dan Jam Kerja Pengemudi

Luwes Dwi Triani — 2025-07-20

Kelelahan kerja pengemudi bus merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas yang berdampak pada keselamatan dan produktivitas kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan hukum ketenagakerjaan dalam mengurangi risiko kecelakaan akibat kelelahan dan pola jam kerja tidak sehat, dengan studi kasus pada PT Indah Jaya Transport. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen perusahaan terkait kebijakan keselamatan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indah Jaya Transport telah menerapkan berbagai kebijakan internal yang selaras dengan prinsip hukum ketenagakerjaan, seperti kewajiban istirahat, sistem dua pengemudi, dan mekanisme pengawasan antarkru dan pemandu. Meskipun belum memiliki sistem pencatatan formal dan pelatihan berkala, perusahaan berhasil menciptakan lingkungan kerja yang memprioritaskan keselamatan pengemudi. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen strategis dalam membangun sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan.

Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Pemalsuan Data Pribadi Pada Pemilihan Umum

Zulkifli Suratinoyo — 2025-07-20

Pemalsuan data pribadi dalam pemilihan umum merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi karena dapat mengganggu keabsahan hasil dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan pemalsuan data pribadi, dengan fokus pada peran masyarakat, infrastruktur, dan kapasitas lembaga penegak hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik kualitatif, melalui wawancara dan studi dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan data terjadi secara berulang akibat kelemahan dalam sistem pengawasan, minimnya literasi hukum publik, ketidakterpaduan sistem verifikasi data, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Selain itu, tekanan politik, keterbatasan waktu penanganan, dan belum adanya sistem terpadu turut memperburuk situasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, pengembangan sistem digital terintegrasi berbasis biometrik, peningkatan kompetensi pengawas, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu untuk menciptakan proses elektoral yang adil, jujur, dan terpercaya.

Internalisasi Tasawuf Falsafi Fana dan Wahdatul Wujud dalam Pendidikan Islam

Nur Isra' Ahmad — 2025-07-20

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik yang utuh, tidak hanya secara kognitif tetapi juga secara spiritual dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual dan mendalam bagaimana dua prinsip utama dalam tasawuf falsafi, yakni fana dan wahdatul wujud, dapat diinternalisasikan dalam proses pendidikan Islam guna membentuk karakter peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang menganalisis 24 sumber jurnal nasional dan internasional yang relevan antara tahun 2019–2025, serta dilakukan analisis isi untuk menyusun argumentasi teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai fana dan wahdatul wujud dapat diintegrasikan secara efektif melalui tiga aspek utama: materi ajar Pendidikan Agama Islam, metode pembelajaran partisipatif dan reflektif, serta kegiatan ekstrakurikuler. Internalisasi konsep-konsep tasawuf ini mampu memperkuat kesadaran spiritual, menumbuhkan empati, dan membentuk integritas diri peserta didik. Temuan ini menunjukkan bahwa tasawuf falsafi berperan sebagai pendekatan transformatif dalam pendidikan Islam kontemporer yang berorientasi pada pembentukan insan kamil.

Mekanisme Pendataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo

Putri Agustin Pakaya — 2025-07-22

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang terus menjadi tantangan besar dalam pembangunan sosial di Indonesia, sehingga mendorong pemerintah untuk meluncurkan berbagai program bantuan, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pendataan PKH di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan fokus pada proses pengumpulan data, verifikasi, dan pembaruan data penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendataan PKH di wilayah tersebut belum berjalan optimal, ditandai dengan lemahnya pelibatan masyarakat dalam pelaporan perubahan data, rendahnya integrasi sistem informasi, serta kurangnya efektivitas koordinasi antara pendamping dan pemangku kebijakan lokal. Temuan ini mengindikasikan perlunya perbaikan sistemik melalui peningkatan kapasitas SDM, pembaruan sistem berbasis digital, dan evaluasi rutin untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, adil, dan berkelanjutan.

Perilaku Hazing Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan X

Adji Febrian — 2025-07-22

Hazing antar narapidana merupakan praktik kekerasan yang masih berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan meskipun bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan modern yang berlandaskan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan dinamika perilaku hazing antar narapidana di Lapas X serta menganalisis struktur kekuasaan informal yang melatarbelakanginya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam dan observasi, serta dianalisis menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hazing terdiri dari praktik gaulan, pemukulan, pelecehan, dan pengucilan sosial yang membentuk kepatuhan narapidana terhadap hierarki kekuasaan tidak resmi di dalam Lapas. Sebagian narapidana memilih menerima praktik tersebut sebagai budaya (normalization), sementara yang lain menolak (resistance) dan mengalami kekerasan lebih lanjut. Penelitian ini menegaskan bahwa hazing berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal yang diperkuat oleh kondisi overcrowded dan lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan reformasi kebijakan pemasyarakatan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

Menguji Dampak Infak: Sasaran dan Manfaat untuk Umat

Hendro Lisa — 2025-06-15

Infak dalam tradisi Islam tidak hanya dimaknai sebagai ibadah, tetapi juga sebagai strategi sosial-ekonomi yang berperan dalam mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak infak terhadap kesejahteraan umat Islam baik dari sisi material maupun spiritual. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis isi terhadap literatur akademik, jurnal bereputasi, serta dokumen filantropi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infak memiliki peran penting dalam transformasi mustahik menjadi mandiri, memperkuat nilai spiritual, dan menciptakan efek pengganda dalam perekonomian umat. Praktik infak yang terkelola secara profesional dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperluas jangkauan distribusi, dan mendorong partisipasi sosial yang lebih inklusif. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga zakat, masyarakat, dan negara menjadi elemen kunci dalam optimalisasi infak sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam