Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

Legal Implications of Rejecting Divorce Petitions in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia

Adikza Nurul Islam — 2026-01-01

Divorce cases in Indonesia often reveal a tension between the fiqh concept of talak as a husband’s prerogative and the national legal system that requires judicial control. This study focuses on the repeated rejection of Andre Taulany’s divorce case to understand this legal dynamic. This research aims to analyze the judges’ legal considerations in rejecting divorce suits and to compare Islamic law and Indonesian positive law perspectives regarding such rejections. This study employs a normative juridical approach using case and statute approaches, with data derived from court decisions, fiqh literature, and relevant legislation. The findings indicate a fundamental difference between fiqh, which positions talak as a direct right of the husband, and Indonesian positive law, which requires judicial examination to ensure fairness and legal protection. The court’s authority to reject talak reflects efforts to achieve justice, protect women’s rights, and ensure that divorce occurs based on legitimate legal reasons

Legitimasi Jual Beli Tanah di Bawah Tangan: Pergulatan antara Praktik Sosial dan Legalitas dalam Perspektif UUPA No. 5 Tahun 1960

Nazwa Kadir — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui perjanjian jual beli di bawah tangan dilihat dari aspek hukum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan implikasi praktiknya di lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-konseptual dan yuridis-sosiologis, mengintegrasikan analisis peraturan perundang-undangan dan data empiris dari masyarakat Desa Bulotalangi. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun perjanjian jual beli tanah di bawah tangan secara substansial sah dan mengikat secara hukum perdata, kelemahan formal terkait pembuktian dan pendaftaran menyebabkan ketidakpastian hukum. Data empiris mengungkap tingginya frekuensi transaksi jual beli tanah di bawah tangan, yang banyak menimbulkan sengketa seperti ketidaktahuan pembeli terhadap status tanah bermasalah, potensi penjualan ganda, dan kepemilikan tumpang tindih. Pembeli yang tidak memiliki akta PPAT menghadapi risiko kehilangan hak atas tanah dan kesulitan hukum dalam mempertahankan haknya. Studi juga menyoroti lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum pertanahan, sehingga praktik jual beli di bawah tangan masih dominan. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum pertanahan, penguatan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan perbaikan akses layanan pertanahan yang lebih terjangkau dan transparan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, mengurangi sengketa pertanahan, dan memberikan perlindungan optimal bagi pembeli tanah.

Analisis problem Pembelajaran Kitab Fathul Qorib bagi Santri Kelas 2 Ulya dan solusinya di Pondok Pesantren An-Nur 2

Abdullah Hilmi Az-zuhdy — 2026-01-26

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki kekhasan dalam pembelajaran kitab kuning, salah satunya melalui kajian Kitab Fathul Qorib yang berperan strategis dalam penguatan fikih mazhab Asy-Syafi‘i pada jenjang Ulya. Namun, implementasi pembelajaran kitab ini masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembelajaran Kitab Fathul Qorib bagi santri kelas 2 Ulya di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadlo Bululawang Malang serta mengidentifikasi problematika, faktor penyebab, dan solusi pembelajaran yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara. Subjek penelitian adalah santri kelas 2 Ulya, guru pengampu, serta kepala kamar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara perencanaan, program pembelajaran Fathul Qorib telah tersusun secara sistematis, namun pada tataran implementasi masih dijumpai berbagai problematika, seperti lemahnya penguasaan nahwu dan sharaf, kesulitan membaca teks Arab gundul, keterbatasan pemahaman istilah fikih, metode pembelajaran yang kurang variatif, evaluasi yang belum optimal, serta kompetensi pedagogis guru yang perlu ditingkatkan. Faktor penyebab problematika tersebut meliputi faktor internal santri, seperti latar belakang pendidikan yang heterogen dan motivasi belajar yang fluktuatif, serta faktor eksternal berupa keterbatasan waktu, metode pembelajaran, dan pendampingan. Sebagai solusi, pesantren menerapkan penguatan nahwu–sharaf secara terprogram, kombinasi metode bandongan dan sorogan, kontekstualisasi materi fikih dengan praktik ibadah, evaluasi formatif dan sumatif melalui ujian catur wulan, serta peningkatan peran ustadz melalui forum MGMP fikih. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan pembelajaran kitab kuning pada jenjang Ulya di pesantren.

Analisis Yuridis atas Tenggang Waktu Gugatan dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif Putusan No. 250/G/2024/PTUN.JKT

Kurnia Ayu Agustin — 2026-01-01

Penelitian pada artikel ini memuat analisis mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atas putusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang ditinjau dari sudut pandang kepastian hukum dan keadilan substantif. Isu utama penelitian berangkat dari problematika praktik di mana penentuan awal tenggang waktu kerap menimbulkan inkonsistensi, terutama ketika pihak yang dirugikan baru mengetahui adanya keputusan tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif atau ketika kerugian aktual baru terjadi jauh setelah keputusan diterbitkan. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menilai sejauh mana hakim dapat menafsirkan tenggang waktu pengajuan gugatan yang didasarkan pada Pasal 55 UU PERATUN serta menciptakan harmonisasi antara kewajiban upaya administratif dalam UU Administrasi Pemerintahan, batas tenggang waktu, dan ketentuan PERMA No. 6 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan terdapat tiga pendekatan yang digunakan, yaitu peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan perdebatan kasus. Penelitian ini mengevaluasi secara yuridis menggunakan teori-teori yang terkait dengan masalah hukum yang akan dipecahkan dan diambil kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat diambil kesimpulan bahwa PTUN harus menafsirkan tenggang waktu secara kontekstual serta tidak mengesampingkan hak warna negara agar tetap mendapatkan perlindungan hukum.

Analisis Konsep Dan Manfaat Pengembangan Bahan Ajar Pai Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di MTs Nurul Irsyad Putukrejo

Mirrohmatilla — 2026-01-01

Penelitian ini membahas pengembangan bahan ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Nurul Irsyad Putukrejo sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Rumusan masalah penelitian ini mencakup: (1) bagaimana konsep dan prinsip pengembangan bahan ajar PAI yang diterapkan di MTs Nurul Irsyad, dan (2) apa saja manfaat pengembangan bahan ajar tersebut bagi proses pembelajaran. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan konsep pengembangan bahan ajar PAI yang sesuai dengan karakter madrasah berbasis pesantren serta menjelaskan dampaknya terhadap pemahaman, motivasi, dan karakter peserta didik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), melibatkan enam guru PAI dan kepala madrasah sebagai informan melalui wawancara mendalam, observasi kelas, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan bahan ajar dilakukan berdasarkan tiga prinsip utama: kesesuaian dengan kurikulum, penyajian materi yang kontekstual dan mudah dipahami, serta orientasi pada pembentukan akhlak dan nilai Islami. Bahan ajar yang dikembangkan secara sistematis dan disesuaikan dengan karakter siswa terbukti mampu meningkatkan pemahaman konsep, minat belajar, efektivitas proses pembelajaran, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Kesimpulannya, pengembangan bahan ajar PAI berkontribusi signifikan dalam memperkuat kualitas pembelajaran dan mendukung pembentukan karakter peserta didik di MTs Nurul Irsyad Putukrejo.

Perlindungan Hukum Terhadap Individu Sebagai Penyandang Gangguan Kejiwaan Terkait Hak Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kadek Aulya Ari Maharani Swibawa — 2026-01-01

Perlindungan hukum terhadap individu penyandang gangguan kejiwaan dalam hukum perdata Indonesia diatur melalui mekanisme pengampuan (curatele) sebagaimana tertuang dalam Pasal 433–462 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan jika berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan, atau mata gelap, walaupun kadang-kadang masih dapat menggunakan pikirannya. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pengampuan ini masih jarang diterapkan secara optimal terutama jika berkaitan dengan hak waris. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan perlindungan hukum terhadap individu dengan gangguan kejiwaan terkait hak waris dalam KUHPerdata terbagi menjadi pengaturan perlindungan dalam bentuk preventif dan pengaturan dalam bentuk perlindungan hukum represif. Pengaturan perlindungan hukum terhadap individu dengan gangguan kejiwaan terkait hak waris dalam KUHPerdata terbagi menjadi pengaturan perlindungan dalam bentuk preventif dan pengaturan dalam bentuk perlindungan hukum represif. Pengaturan perlindungan dalam bentuk preventif meliputi Pasal 838, Pasal 433, Pasal 437, dan Pasal 449 KUHPerdata. Sementara pengaturan perlindungan dalam bentuk represif meliputi Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUHPerdata. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya untuk mencapai suatu kepastian hukum dalam aspek pengampuan dan hak waris individu dengan gangguan kejiwaan.

Internalisasi Nilai Politik Dan Hukum Qur’ani Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Syura, Amanah, Rule Of Law, Dan Maqasid Syariah

Yen Happy Rahmi — 2026-01-01

Dalam perkembangan pendidikan Islam modern, diperlukan fondasi nilai Qur’ani yang tidak hanya menekankan aspek ibadah, tetapi juga tata kelola, etika, dan arah pembangunan lembaga pendidikan secara berkelanjutan; Al-Qur’an memberikan kerangka nilai politik dan hukum yang menjadi landasan penting untuk memperkuat karakter, sistem manajemen, dan integritas pendidikan agar relevan dengan tantangan zaman seperti disrupsi teknologi, globalisasi, dan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan mengkaji internalisasi nilai politik dan hukum Qur’ani dalam sistem pendidikan Islam melalui konsep syura, amanah, rule of law, dan maqasid syariah, menggunakan pendekatan kajian literatur terhadap sumber primer seperti ayat Al-Qur’an dan tafsir klasik maupun kontemporer, serta sumber sekunder berupa literatur pemikiran politik Islam dan jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa syura relevan dalam mekanisme pengambilan keputusan pendidikan; amanah menjadi dasar etika profesi guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik; rule of law Qur’ani memperkuat kultur disiplin, tata kelola yang tertib, dan penegakan aturan secara konsisten; sementara maqasid syariah memberikan arah pendidikan yang holistik, mencakup pemeliharaan agama, akal, jiwa, moral, dan dimensi sosial. Dengan demikian, internalisasi nilai politik dan hukum Qur’ani menjadi landasan strategis pembaruan sistem pendidikan Islam agar mampu membentuk peserta didik yang kompeten, berakhlak, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat modern.

Penerapan Asas "Actori Incumbit Probatio" Dalam Cerai Gugat Dengan Alasan KDRT Di Pengadilan Agama

Bemby Navita — 2026-01-01

Perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perkara yang sering terjadi di Pengadilan Agama, sehingga penerapan asas Actori Incumbit Probatio yang menempatkan beban pembuktian pada pihak penggugat menjadi aspek krusial dalam penegakan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana asas tersebut diterapkan dalam perkara cerai gugat KDRT, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi korban dalam proses pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis peraturan, doktrin, serta praktik peradilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas beban pembuktian sering menemui kendala karena KDRT umumnya terjadi dalam ruang privat sehingga sulit dihadirkan bukti langsung, sementara korban berada dalam posisi rentan secara psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, penerapan asas Actori Incumbit Probatio dalam perkara cerai gugat KDRT perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan perlindungan korban dan keadilan substantif agar proses perceraian tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga memberikan kemanfaatan dan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan.

Rekontruksi Metodologis Pemikiran Filosofis Hukum Islam: Integrasi Multidisipliner Sebagai Fondasi Respons hukum Islam Terhadap Tantangan Era Kontemporer

Hasnia — 2026-01-01

Pemikiran filosofis hukum Islam menghadapi tantangan baru seiring perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang sangat cepat, sehingga memerlukan kerangka rekonstruksi yang lebih responsif dan multidisipliner. Penelitian ini bertujuan merumuskan ulang dasar-dasar filosofis hukum Islam agar mampu beradaptasi dengan dinamika era kontemporer tanpa kehilangan integritas normatifnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis filosofis dan kajian literatur mendalam terhadap karya-karya klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum Islam memerlukan integrasi antara nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah, rasionalitas etis, serta pemahaman kontekstual terhadap perubahan sosial. Selain itu, pendekatan multidisipliner terbukti penting untuk menjawab isu-isu aktual seperti digitalisasi, bioteknologi, dan pluralitas masyarakat modern. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan tekstual yang kaku tidak lagi memadai untuk menjelaskan fenomena baru, sehingga diperlukan model epistemologis yang lebih adaptif dan dialogis. Rekonstruksi pemikiran filosofis yang ditawarkan memberikan kerangka alternatif untuk memperluas daya jangkau hukum Islam dalam merespons tantangan global kontemporer. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan perlunya paradigma hukum Islam yang lebih inklusif, progresif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Pelaksanaan Otoda Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kota Palopo Pasca UU No. 6/2023

Muh. Rifqy Ramadhan — 2026-01-01

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK) terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Kota Palopo. Kota Palopo menghadapi dilema antara amanat desentralisasi (UU No. 23/2014) dan sentralisasi perizinan berbasis risiko (OSS) yang diakibatkan oleh UU Cipta Kerja. Menggunakan metode yuridis-normatif, hasil kajian menunjukkan adanya reposisi kewenangan yang cenderung sentralistik, terutama dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Pergeseran ini melemahkan kontrol lokal terhadap daya dukung lingkungan pesisir dan berpotensi menghambat perlindungan nelayan kecil. Diperlukan strategi adaptasi oleh Pemerintah Kota Palopo melalui penguatan regulasi daerah non-perizinan dan sinkronisasi Perda (seperti RTRW No. 1 Tahun 2022) dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.

Tolok Ukur Pemenuhan Prestasi Dalam Hubungan Hukum Kontraktual

Mochamad Novel — 2026-01-01

Dalam pembuatan kontrak memiliki tujuan untuk pemenuhan prestasi kedua pihak yang melakukan hukum kontraktual. Penilaian terhadap apakah suatu prestasi telah terpenuhi dan dilakukan sesuai kesepakatan seringkali menjadi isu antar pihak yang berkontrak. Artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan merumuskan tolok ukur yang digunakan dalam menilai apakah prestasi telah terpenuhi berdasarkan hukum kontrak. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melihat hukum yang relevan seperti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan doktrin. Hasil kajian memperlihatkan bahwa tolok ukur pemenuhan prestasi memiliki empat aspek yaitu kepatuhan terhadap isi perjanjian, ketepatan waktu, kualitas prestasi dan itikad baik. Dalam kontrak penting adanya keseimbangan perlindungan kepentingan, hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya tolok ukur diharapkan mengurangi terjadinya sengketa dan meningkatkan kepastian hukum kontrak.

Implementasi Pengawasan Berbasis Risiko Oleh OJK Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Pada Platform Pinjaman Daring

Ni Nyoman Nadiari — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji implementasi mekanisme pengawasan berbasis risiko oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga keamanan data pribadi pengguna layanan pinjaman daring yang berizin. Dengan semakin berkembangnya fintech lending, pengawasan OJK tidak hanya difokuskan pada stabilitas keuangan, tetapi juga perlindungan informasi pribadi sebagai bagian dari risiko operasional. Melalui pendekatan risk-based supervision, OJK melakukan pemetaan, penilaian, dan prioritisasi terhadap potensi pelanggaran perlindungan data pada setiap penyelenggara sesuai tingkat risikonya. Regulasi seperti POJK layanan pendanaan berbasis teknologi dan aturan perlindungan konsumen menjadi landasan kewenangan OJK dalam menetapkan standar keamanan data, melaksanakan pemeriksaan kepatuhan, dan memberikan sanksi administratif atas pelanggaran. Hasil kajian memperlihatkan bahwa pengawasan berbasis risiko telah meningkatkan tata kelola data pribadi penyelenggara fintech, terutama dengan penggunaan teknologi monitoring real-time dan aplikasi pemantauan aktivitas fintech lending. Namun, pengawasan ini masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan kapasitas pengawas dan tantangan teknologi yang dinamis. Oleh karena itu, penguatan regulasi teknis, transparansi pelaku usaha, serta kolaborasi lintas lembaga menjadi solusi yang direkomendasikan agar perlindungan data pribadi pengguna layanan pinjaman daring lebih efektif. Pengawasan OJK juga didukung oleh kerja sama dengan Satgas Waspada Investasi untuk memberantas fintech ilegal yang berpotensi menyalahgunakan data konsumen.

Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban Perundungan Anak di Kota Palopo

Sunarding — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak dan untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Palopo, penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan dengan memakai pendekatan Normatif- Empiris yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Dari penelitian yang dilakukan untuk analisis hukum terhadap perlindungan korban perundungan anak pada intinya adalah untuk tercapainya perlindungan terhadap korban perundungan anak. Aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak yaitu aspek-aspek yang mendukung korban perundungan (bullying) serta penyebab bullying dari sisi pelaku. Penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di Polres Kota Palopo yaitu melalui diversi dan melalui peradilan pidana anak.

Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Pemeriksaan Awal Oleh Penyidik Dengan Analisis Berdasarkan KUHAP

Hasmawati — 2026-01-01

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap tersangka dalam pemeriksaan awal oleh penyidik pada proses hukum acara pidana, dengan fokus pada implementasi ketentuan (KUHAP). Perlindungan tersangka merupakan bagian fundamental dalam penegakan hukum yang berkeadilan, terutama terkait pemenuhan hak-hak tersangka sebagaimana tercantum dalam Pasal 50–68 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu menggabungkan kajian kepustakaan dengan data lapangan melalui observasi dan wawancara untuk menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan perlindungan hak tersangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak-hak tersangka telah diatur secara jelas, implementasinya masih belum optimal. Terdapat kendala seperti lamanya masa penahanan, terbatasnya akses terhadap bantuan hukum, tekanan psikologis maupun fisik dalam pemeriksaan, serta minimnya fasilitas untuk kunjungan keluarga. Faktor-faktor pemicu pelanggaran antara lain stres kerja penyidik, beban tugas yang berat, budaya kerja represif, serta lemahnya pengawasan internal. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan penyimpangan dari prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan profesionalitas aparat penyidik, optimalisasi pemberian bantuan hukum, serta penyediaan fasilitas pendukung bagi tersangka dan keluarga. Komitmen penegak hukum dalam menerapkan KUHAP secara konsisten merupakan kunci tercapainya proses penyidikan yang manusiawi, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Dampak Tekanan Psikologis, Emosional Dan Sosial Bagi Anak Broken Home

Rizky Ayu Ningsih — 2026-01-01

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dampak negatif dari gejala tekanan bagi anak yang berasal dari keluarga broken home. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tekanan psikologis, emosional dan sosial berserta dampaknya bagi anak dengan kondisi keluarga broken home. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan gejala yang muncul akibat tekanan psikologis, yakni berupa kecemasan, menurunnya tingkat kepercayaan diri dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Sedangkan, timbulnya tekanan emosional mendorong anak menjadi mudah marah, sedih, dan menarik diri serta perilaku agresif. Sementara, tekanan sosial yang muncul baik dari lingkungan sekolah maupun masyarakat, berupa stigma sosial sehingga anak merasa malu atau rendah diri. Penanganan terpadu antara orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar diperlukan agar anak tetap mampu berkembang secara sehat meskipun berasal dari keluarga broken home.

Actor Incumbit Probatio in Matrimonio: Analisis Beban Pembuktian dan Itikad Baik dalam Sengketa Pembatalan Perkawinan

Dewinda Permata Sari — 2026-01-01

Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, pembatalan perkawinan merupakan instrumen hukum eksepsional dengan konsekuensi retroaktif yang drastis. Gugatan berbasis dalil subjektif seperti "penipuan" berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menghadirkan tantangan prosedural signifikan: bagaimana pengadilan mengadili klaim itikad buruk seraya melindungi stabilitas institusional perkawinan? Penelitian ini menjawab pertanyaan tersebut melalui analisis yuridis-normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, sebuah kasus penting di mana gugatan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada dugaan penipuan mahar ditolak. Artikel ini berargumen bahwa putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada interpretasi hukum materiil, tetapi secara fundamental ditentukan oleh dua pilar hukum acara. Pertama, kegagalan mutlak penggugat dalam memenuhi beban pembuktian yang diamanatkan asas actor incumbit probatio (Pasal 163 HIR/283 RBg). Kedua, demarkasi hukum yang ditarik pengadilan antara 'cacat administratif' yang tidak fundamental (perbedaan jumlah mahar) dengan 'penipuan substantif' yang didasari itikad buruk. Analisis ini menyimpulkan bahwa hukum acara beroperasi sebagai perangkat kebijakan substantif yang menegakkan filosofi yudisial favor matrimonii, di mana ambang batas pembuktian yang tinggi berfungsi melindungi kesakralan lembaga perkawinan.

Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence Dalam Pembuatan Konten Video Bermuatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan

Irma Widyastuti — 2026-01-01

Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), terutama dalam bentuk deepfake pornography, telah menjadi tantangan serius bagi perempuan di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan dampak penyalahgunaan AI dalam pembuatan konten pelecehan seksual non-konsensual terhadap perempuan, mengkaji efektivitas serta keterbatasan pengaturan hukum positif Indonesia khususnya UU No. 1 Tahun 2024 dan UU No. 12 Tahun 2022, dan merumuskan upaya perlindungan hukum yang ideal bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian melihatkan bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 2024 dan UU No. 12 Tahun 2022 dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku, kedua regulasi tersebut masih memiliki keterbatasan, seperti ketiadaan definisi eksplisit tentang deepfake dan penekanan pada aspek kesusilaan daripada unsur "non-konsensual" yang menjadi inti kejahatan ini. Dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangat kompleks, mencakup trauma psikologis, kerugian sosial, dan kerugian ekonomi. Dengan demikian, diperlukan perlindungan hukum baik secara preventif melalui reformulasi regulasi dan peningkatan literasi digital, maupun secara represif dengan penegakan hukum yang efektif dan pemenuhan hak-hak korban secara nyata.

Kajian Hukum Terhadap Kontrak Franchise di Indonesia

Lilis Diah Sugiarti — 2026-01-01

Artikel ini menganalisis kerangka pengaturan, mekanisme pelaksanaan, serta bentuk perlindungan hukum dalam kontrak franchise di Indonesia. Kajian difokuskan pada dasar hukum penyelenggaraan waralaba, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019, serta fungsinya dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah menyediakan regulasi yang mengatur kriteria waralaba, tata cara pendaftaran, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan kontrak. Namun dalam praktik, pelaksanaan perjanjian franchise masih menghadapi kendala seperti ketidakseimbangan posisi tawar, kurangnya transparansi informasi, dan potensi sengketa terkait royalti maupun pengawasan kualitas. Penelitian menyimpulkan bahwa kontrak franchise membutuhkan perlindungan hukum preventif dan represif untuk menjamin keadilan bagi franchisor dan franchisee.

Analisis Yuridis Pembuktian Pada Perkara Penipuan Seleksi CPNS Dan TPPU

Daniel Johnson Goenawan — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji aspek hukum pembuktian dalam Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Pemalang yang mengadili perkara tindak pidana penipuan dan pencucian uang (TPPU). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang membahas teori-teori pembuktian (meliputi asas kebenaran materiil dan asas praduga tak bersalah) serta teori-teori tentang delik penipuan dan pencucian uang. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Pemalang menerapkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (minimal dua alat bukti yang sah) dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (jenis alat bukti) dalam menilai pembuktian penipuan, dengan tetap mengacu pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, Undang-Undang No. 8/2010 mengatur pembalikan beban pembuktian (Pasal 77–78), yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan asal usul aset yang sah (sebagai hasil kejahatan asal). Temuan ini menyoroti konflik antara pembalikan beban pembuktian dalam kasus pencucian uang dan asas praduga tak bersalah.

PMH di Era Digital: Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Data Pribadi

Daniel Johnson Goenawan — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi dalam kerangka perbuatan melawan hukum (PMH) di era digital. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap menjadi dasar hukum utama gugatan, tetapi belum memadai untuk mengatasi kompleksitas kerugian immaterial yang timbul akibat penyalahgunaan data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2022 memperkuat perlindungan hukum, namun implementasinya terhambat oleh ketiadaan regulasi teknis, khususnya terkait standar pembuktian kerugian immaterial. Perbandingan dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) menunjukkan bahwa praktik internasional lebih progresif, mengakui kompensasi immaterial tanpa mensyaratkan ambang batas keseriusan. Penelitian ini memajukan kajian hukum Indonesia dengan menekankan perlunya harmonisasi antara doktrin PMH, UU PDP, dan prinsip-prinsip GDPR. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada putusan pengadilan dan perancangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Padma Gayathri Suryawiramurti — 2026-01-01

Perkembangan bidang kenotariatan di era globalisasi kini mengarah pada layanan digital yang dikenal sebagai cyber notary. Cyber notary dapat dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan tugas notaris dalam pembuatan akta dengan memanfaatkan media elektronik, atau berperan sebagai notaris yang memberikan pengesahan terhadap suatu perjanjian, di mana tahapan pembacaan serta penandatanganan akta dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak secara langsung di hadapan notaris. Penggunaan cyber notary dalam proses pembentukan akta elektronik semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Berbagai negara telah mengimplementasikan hal tersebut, baik yang menggunakan sistem hukum Civil Law maupun Common Law. Keabsahan dan keamanan cyber notary masih menjadi perhatian utama. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta elektronik yang disahkan oleh notaris melalui mekanisme cyber notary menurut UUJN dan UU ITE, serta meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam penggunaan cyber notary. Penulisan ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode yang bertumpu pada analisis data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Data yang dimaksud terdiri dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum, serta dokumen resmi yang relevan, termasuk juga analisis terhadap hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Administrasi Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah

Ida Bagus Gede Kemenuh — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Notaris terhadap kesalahan administrasi dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah secara komprehensif. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review dengan pendekatan kualitatif melalui penelusuran literatur dari Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan SINTA pada periode 2018-2024. Hasil penelitian mengungkap bahwa kesalahan administrasi terutama terjadi dalam bentuk kesalahan verifikasi identitas pihak, ketidakakuratan data objek tanah, dan kelalaian pemeriksaan dokumen pendukung. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif adalah melalui mediasi dan koreksi administratif untuk kesalahan minor, sedangkan untuk kasus yang lebih kompleks diperlukan gugatan perdata. Simpulan penelitian menekankan pentingnya pendekatan holistik melalui penyusunan standar operasional prosedur verifikasi yang jelas, optimalisasi sistem digital pertanahan, dan pengawasan preventif berkelanjutan untuk meminimalisir kesalahan administrasi di masa depan.

Analisis Kebijakan Lingkungan Hidup Terkait Pengelolaan Sampah Plastik di Kota Besar Indonesia

Alya Ramadani Samuel — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pengelolaan sampah plastik di Kota Gorontalo serta tantangan implementasinya, mengingat persoalan sampah menjadi isu strategis yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup kota. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada analisis konten dari berbagai sumber daring seperti jurnal akademik, dokumen kebijakan, dan laporan digital untuk mengkaji secara mendalam kerangka regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo telah memiliki kerangka regulasi yang memadai, yaitu Perda No. 3 Tahun 2013 dan Perwali No. 17 Tahun 2019, yang mengadopsi prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan dan partisipatif. Namun, efektivitas implementasi kebijakan masih rendah (implementation gap) dikarenakan program strategis seperti Bank Sampah dan TPS3R tidak berjalan konsisten, dengan hanya sedikit kelurahan yang aktif mengelolanya. Kesenjangan ini dipicu oleh keterbatasan sumber daya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kurangnya insentif, serta perilaku masyarakat yang rendah partisipasinya dan enggan memilah sampah. Analisis kritis menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, penambahan armada pengangkut, dan pengembangan program insentif untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh kesesuaian kebijakan dengan karakteristik sosial lokal dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan

Tarif Ppn 12%: Tantangan Dan Masalah Dalam Kebijakan Publik di Indonesia

Dwi Rahmatia Nurkamiden — 2026-01-01

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat penerimaan dan menjaga keberlanjutan fiskal, namun kebijakan ini menimbulkan konsekuensi struktural terhadap konsumsi rumah tangga, stabilitas harga, dan keberlangsungan UMKM. Melalui studi literatur terhadap publikasi ilmiah dan dokumen resmi pemerintah, penelitian ini menemukan bahwa meskipun PPN 12% berpotensi meningkatkan ruang fiskal negara, kebijakan tersebut juga menghadirkan tekanan ekonomi yang signifikan bagi kelompok rentan dan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, strategi komunikasi publik, dan penyediaan mekanisme kompensasi yang memadai agar tujuan fiskal dapat tercapai tanpa memperburuk ketimpangan sosial–ekonomi.

Dampak Ekonomi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai Terhadap UMKM

Filshabilla Wantu — 2026-01-01

Plastik merupakan material yang sangat umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan hadir dalam berbagai bentuk sesuai dengan fungsi masing-masing. dalam kehidupan masyarakat, plastik bukan hanya material namun juga penghidupan. Akan tetapi, permasalahan didalamnya mendorong pemerintah melahirkan kebijakan pembatasan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan terhadap pelaku usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penelitian terdahulu untuk menganalisis kondisi ekonomi pelaku usaha dengan menggunakan metode kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan yang tetap memperhatikan perekonomian pelaku usaha lahir jika ada dukungan dari pemerintah yang berkelanjutan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa dukungan material dan sosialisasi dari pemerintah berdampak pada keseimbangan transisi pelaku usaha kecil atau UMKM.

Intersection of International Civil Law and Customary Rights in Foreign Oil Palm Plantation Disputes in Indonesia

Suprapto — 2026-01-01

Sengketa agraria yang melibatkan perusahaan perkebunan sawit asing dan masyarakat adat di Indonesia memperlihatkan pertautan yang rumit antara hukum adat, hukum agraria nasional, dan prinsip hukum perdata internasional. Meskipun hak ulayat diakui secara konstitusional, implementasinya sering kali melemah ketika berhadapan dengan izin konsesi dan perjanjian investasi yang mengandung unsur asing. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh prinsip hukum perdata internasional—khususnya yurisdiksi, pilihan hukum, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing—dalam penyelesaian sengketa tanah dengan perusahaan sawit asing, serta mengevaluasi keberlakuan hak ulayat dalam konteks tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-komprehensif melalui kajian terhadap peraturan agraria, putusan pengadilan, instrumen internasional seperti UNDRIP, serta studi kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asing kerap memanfaatkan klausul arbitrase internasional untuk mengalihkan forum sengketa, sehingga membatasi akses masyarakat adat terhadap peradilan nasional. Selain itu, hak ulayat belum sepenuhnya terintegrasi dalam kontrak investasi maupun mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara, sehingga pengakuannya sering bersifat deklaratif. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme perlindungan hak ulayat, penerapan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), serta harmonisasi antara hukum nasional, hukum adat, dan norma internasional agar penyelesaian sengketa agraria lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.

Job Crafting dan Kinerja Karyawan: Tinjauan Literatur Sistematis Mediasi Keterikatan Kerja, Motivasi Kerja, dan Makna Kerja

Nursheto Pramu Kusuma — 2026-01-01

Penelitian ini menyajikan systematic literature review (SLR) mengenai hubungan job crafting dan employee performance dengan menelaah peran mediasi work engagement, work motivation, dan meaningful work. Pencarian literatur dilakukan pada PubMed, Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar (2020–2025) menggunakan kombinasi boolean keywords terkait job crafting, kinerja, dan mediasi psikologis. Seleksi mengikuti alur PRISMA dan menghasilkan 28 artikel yang dianalisis secara tematik. Sintesis menunjukkan bahwa mayoritas studi menemukan pengaruh signifikan job crafting terhadap kinerja terutama melalui work engagement (mediator paling konsisten), disusul meaningful work yang kerap berperan sebagai mediator tunggal maupun mediasi berantai (MW terhadap WE) serta work motivation sebagai fondasi psikologis yang memperkuat keterlibatan dan pemaknaan kerja. Hasil juga menyoroti variasi lintas konteks (publik, kesehatan, perhotelan, UMKM) serta faktor moderator seperti leader–member exchange dan presenteeism. Pada beberapa studi, pengaruh langsung job crafting terhadap kinerja tidak signifikan tanpa mediator yang memadai. Secara teoretis, temuan memperkuat kerangka JD-R dan SDT; secara praktis, organisasi perlu mendesain intervensi job crafting yang sekaligus menumbuhkan engagement, makna, dan motivasi. Penelitian lanjutan disarankan menguji causality, perbedaan dimensi job crafting (seek resources/challenges vs reduce demands), serta moderator kontekstual lintas budaya dan sektor.

Hubungan Asas Praduga Rechtmatig Dengan Aupb Dalam Putusan Nomor 34/G/2020/Ptun.Jbi Tentang Pemecatan ASN

Putri Diah Ayu Kesmawati — 2026-01-01

Hubungan antara asas praduga rechtmatig dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Putusan PTUN Jambi Nomor 34/G/2020/PTUN.JBI terkait pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Latar belakang kajian ini berangkat dari adanya perlindungan awal terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) melalui asas praduga rechtmatig, yang menjadikan setiap keputusan dianggap sah dan tetap berlaku sebelum dibatalkan oleh putusan pengadilan. Namun demikian, penerapan asas tersebut sering kali berbenturan dengan tuntutan AUPB yang menekankan kecermatan, ketidakberpihakan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana asas praduga rechtmatig diterapkan dalam kasus pemecatan ASN oleh Bupati Tebo serta bagaimana peran AUPB dalam mengoreksi tindakan administratif yang dinilai sewenang-wenang. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu kepustakaan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, literatur hukum, serta Putusan PTUN Jambi sebagai objek utama analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keputusan pemecatan dianggap sah secara formal berdasarkan asas praduga rechtmatig, KTUN tersebut dinyatakan cacat secara prosedural dan substantif karena melanggar AUPB, khususnya asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, hakim PTUN membatalkan keputusan pemecatan dan memulihkan hak-hak ASN. Temuan ini menegaskan bahwa AUPB merupakan mekanisme korektif penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak ASN.

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia pada Saat Pemeriksaan

Revaldo Michebel Turnip — 2026-01-01

Kematian terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi menimbulkan kekosongan hukum terkait pemulihan kerugian negara. Berdasarkan Pasal 77 KUHP dan Pasal 16 ayat (1) huruf a KUHAP, pertanggungjawaban pidana gugur dengan meninggalnya pelaku. Namun, gugurnya penuntutan pidana ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan pertanggungjawaban keperdataan yang dapat dialihkan kepada ahli waris terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tanggung jawab pidana bersifat personal dan tidak dapat diwariskan, negara tetap memiliki jalur hukum untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris. Dasar hukumnya terletak pada Pasal 32 dan 33 UU Tipikor jo. Pasal 833 KUHPerdata, sepanjang dapat dibuktikan bahwa harta warisan tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Kajian komparatif mengungkap bahwa mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB) yang diterapkan di negara seperti Inggris dan Amerika Serikat dapat menjadi model untuk memperkuat kerangka hukum pemulihan aset di Indonesia. Disimpulkan bahwa penguatan dan integrasi mekanisme perdata, termasuk potensi adopsi NCB, merupakan langkah strategis untuk memastikan pemulihan kerugian negara tetap dapat dilakukan meskipun terdakwa telah meninggal dunia.

Rekonstruksi Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Nengsarah Permatasari — 2026-01-01

Penelitian ini menganalisis penerapan asas ne bis in idem dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst yang menyatakan seluruh dakwaan pencucian uang sebagai ne bis in idem terhadap perkara korupsi sebelumnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil kajian menunjukkan bahwa majelis hakim mayoritas menafsirkan “perbuatan yang sama” secara faktual melalui kesamaan pelaku, waktu, tempat, dan objek harta, tanpa menguji secara substantif unsur penyamaran atau pengaburan asal-usul harta sebagai elemen khusus tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, dissenting opinion Hakim Anggota II lebih konsisten dengan kerangka normatif karena menegaskan perbedaan unsur dan tujuan kriminalisasi antara tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dan tindak pidana pencucian uang sebagai delik lanjutan yang berdiri sendiri. Penelitian ini merekonstruksi batas penerapan asas ne bis in idem dengan menegaskan bahwa pemidanaan pencucian uang tidak dapat dianggap tertutup hanya karena adanya kesamaan rangkaian peristiwa, sepanjang unsur penyamaran belum pernah diperiksa dalam perkara sebelumnya.

Pengelolaan SMP Berbasis Pesantren Dalam Meningkatkan Kuantitas Santri

Raden Siti Walida Cynthia Soraya — 2026-01-01

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan SMP berbasis pesantren terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kuantitas santri melalui integrasi manajemen modern dengan tradisi pesantren dan strategi pemasaran 7P. Model pengelolaan ini berhasil membentuk generasi yang religius, berkarakter, cerdas, dan mandiri, menjadikannya model pengembangan pendidikan Islam yang relevan dan strategis di era modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: pertama, konsep pengelolaan SMP berbasis pesantren yang ideal berlandaskan integrasi antara prinsip manajemen modern (POAC: Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dengan nilai-nilai tradisi kepesantrenan. Pola ini menciptakan sistem pendidikan terpadu yang memadukan aspek akademik, spiritual, dan karakter santri melalui perencanaan terpadu, pengorganisasian kolaboratif, pelaksanaan berbasis keteladanan, serta pengawasan partisipatif. Kedua, strategi peningkatan kuantitas santri di pondok pesantren masa kini diterapkan menggunakan pendekatan Marketing Mix 7P secara komprehensif. Meliputi penguatan produk unggulan (Tahfidz dan Entrepreneurship), penerapan biaya pendidikan yang fleksibel, promosi melalui media sosial digital, pelayanan PSB yang profesional dan humanis, serta peningkatan fasilitas dan lingkungan belajar yang nyaman. Ketiga, pengelolaan SMP berbasis pesantren dalam meningkatkan kuantitas santri di Pondok Pesantren Entrepreneur Kiai Demak Purwakarta, ditemukan bahwa implementasi pengelolaan telah berjalan efektif dan berdampak positif terhadap peningkatan citra lembaga, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kualitas guru, sarana prasarana yang belum memadai, serta koordinasi internal antarunit manajerial yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan dan pengelola, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Keabsahan data diverifikasi menggunakan teknik triangulasi dan member check. Kerangka analisis yang digunakan adalah fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dan strategi pemasaran Marketing Mix 7P

Penguatan Kepastian Hukum dan Ekonomi Berkelanjutan melalui Sistem Perizinan Investasi Berbasis Risiko yang Terstruktur di Indonesia

Ersalmaika Aprilian Wijaya — 2026-01-01

Penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memperkuat kepastian hukum dan iklim investasi melalui penyempurnaan sistem perizinan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan hukum perizinan investasi berbasis risiko serta menilai fungsi hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, disertai analisis gramatikal dan sistematis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 28/2025 memberikan struktur normatif yang lebih terukur melalui klasifikasi risiko, integrasi OSS, serta penyederhanaan prosedur perizinan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa disharmoni regulasi pusat–daerah, keterbatasan transparansi dalam penetapan risiko, kapasitas kelembagaan yang belum merata, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian juga menemukan bahwa perizinan berbasis risiko memiliki potensi signifikan untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi apabila disertai pengawasan yang efektif, partisipasi publik yang substantif, dan integrasi persyaratan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan konsistensi pelaksanaan merupakan prasyarat utama agar sistem perizinan berbasis risiko dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang adaptif dan mendukung pembangunan nasional

Kebijakan Pengelolaan Aliran Sungai Melalui Partisipasi Masyarakat, Strategi Penanggulangan Pencemaran Berkelanjutan

Rifda Afifah — 2026-01-01

Permasalahan Pencemaran aliran sungai di Indonesia memang sangat kompleks dan berdampak luas, tidak hanya pada aspek lingkungan, tapi juga kesehatan, sosial, dan ekonomi. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Payung Hukum Utama dalam Hukum Lingkungan mengatur juga terkait dengan pencemaran lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun seiring berkembangnya waktu dan zaman Undang-undang tersebut dirasa tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum yang ada. Revitalisasi Pembentukan Hukum Lingkungan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran sungai juga tentu menjadi Urgensi nyata pembentukan politik hukum untuk menangani permasalahan aliran sungai yang perlu diperhitungkan oleh Pemerintah mengingat akibat yang cukup signifikan pada kehidupan masyarakat baik secara ekonomi maupun kesehatan. PDASRH selaku Lembaga yang diamanahkan UU dalam menjaga Lingkungan dirasa bisa menjadi salah satu strategi kebijakan yang baik dibarengi dengan partisipasi masyarakat untuk menanggulangi pencemaran Aliran Sungai berkelanjutan. Jenis Penelitian dalam penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan atau yang lebih dikenal dengan statute approach dan Pendekatan Konseptual terkait Penanggulangan Pencemaran Sungai Berkelanjutan. Lewat penelitian ini, penulis berharap bisa menjadi gagasan yang progresif untuk perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana Pasal 33 Ayat (3) bahwa : “Bumi, Air, dan Kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Analisis Manajemen Risiko pada Perusahaan Bank Shinhan

Shakila Dian Nova — 2026-01-01

Industri perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian, namun rentan terhadap risiko kredit, operasional, pasar, dan reputasi. Penelitian ini menganalisis manajemen risiko di Bank Shinhan Indonesia menggunakan pendekatan Enterprise Risk Management (ERM). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Operational Service Manager dan observasi langsung, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, jurnal, dan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan risiko utama mencakup risiko sumber daya manusia, operasional, dan eksternal, termasuk perubahan regulasi dan risiko siber Risiko dikategorikan menjadi tinggi, sedang, dan rendah, dengan fokus mitigasi pada risiko sedang dan tinggi melalui pelatihan staf, kepatuhan SOP, dual control, audit internal,dan penguatan sistem keamanan informasi. Penerapan manajemen risiko secara efektif membantu menjaga stabilitas operasional, kepercayaan nasabah, dan mendukung prinsip Good Corporate Governance

Konsep Motivasi dan Ihsan dalam Perspektif Al-Qur’an Sebagai Sumber Kekuatan Hidup Muslim

Rahmat Ramadan — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji konsep motivasi dan ihsan dalam Al-Qur’an sebagai landasan kekuatan spiritual umat Muslim dalam menghadapi tantangan modern. Dengan metode tafsir tematik yang dipadukan dengan pendekatan psikologi Islam, penelitian ini menyoroti ayat-ayat yang berkaitan dengan motivasi hidup dan ihsan sebagai puncak kesadaran beragama. Al-Qur’an menawarkan sistem motivasi yang menyeluruh, mencakup aspek spiritual, psikologis, dan sosial. Motivasi dalam Islam terbagi menjadi motivasi intrinsik yang bersumber dari kepuasan spiritual dan hidayah serta motivasi ekstrinsik yang dipengaruhi oleh imbalan atau dorongan luar. Konsep ihsan, yaitu beribadah seakan-akan melihat Allah, menjadi bentuk tertinggi dari motivasi intrinsik yang membangun kesadaran dan ketahanan mental berkelanjutan. Kesadaran akan pengawasan Allah bukanlah bentuk intimidasi, melainkan sumber empati dan dorongan untuk berbuat terbaik. Al-Qur’an menggambarkan tiga fase kehidupan manusia: alam perjanjian, kehidupan dunia sebagai amanah, dan alam akhirat sebagai pertanggungjawaban. Pemahaman motivasi Qur’ani dan penerapan ihsan relevan untuk menjaga keseimbangan spiritual di era teknologi serta dapat diterapkan dalam pendidikan, psikologi, sosial, dan manajemen modern

Prospek Kewenangan Konsultatif (Consilium) Mahkamah Konstitusi Terhadap RUU: Telaah Berdasarkan Teori Legisprudensi

Nani Agustina — 2026-01-01

Penelitian ini berangkat dari fakta meningkatnya undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang menandakan masih lemahnya kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan serta belum menyeluruhnya penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam proses legislasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran MK dalam menjaga kesesuaian undang-undang dengan UUD melalui mekanisme pengujian serta mengidentifikasi kebutuhan pembentukan forum konsultasi konstitusional sebagai bentuk pengawasan preventif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan peraturan, konsep, dan perbandingan untuk merumuskan model kewenangan konsultatif bagi MK. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme judicial review yang berlaku saat ini belum mampu mencegah cacat konstitusional sejak awal proses legislasi, sehingga diperlukan instrumen pemeriksaan konstitusional pada tahap pra-legislasi. Forum konsultasi memberikan ruang bagi MK untuk menyampaikan pandangan konstitusional secara objektif, meningkatkan efisiensi penyusunan undang-undang, dan menekan potensi pelanggaran konstitusi tanpa menyalahi prinsip pemisahan kekuasaan. Kesimpulannya, penguatan kewenangan MK melalui forum konsultatif merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas legislasi nasional.

Pengaruh Legalitas Poligami terhadap Kedudukan Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Najwa Felicia Heryanto — 2026-01-01

Legalitas poligami dalam hukum keluarga Islam memiliki implikasi langsung terhadap kedudukan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persyaratan dan prosedur poligami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), mempengaruhi pembentukan, pembagian, serta perlindungan hak atas harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif, doktrin, serta putusan pengadilan terkait sengketa harta dalam perkawinan poligami. Hasil kajian menunjukkan bahwa legalitas poligami memberikan kepastian hukum terhadap status harta bersama, termasuk penetapan proporsi pembagian dan perlindungan hak istri-istri. Namun demikian, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama ketika poligami dilakukan tanpa izin atau tidak memenuhi syarat substantif, sehingga memunculkan sengketa harta dan ketidakjelasan posisi hukum istri. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur legal poligami sebagai instrumen untuk menjaga keadilan, keseimbangan hak, dan ketertiban dalam pengelolaan harta bersama dalam keluarga Islam.

Urgensi Penetapan Perwalian dalam Menjamin Hak-Hak Anak Pasca Kematian Orang Tua

Asyifa Salsabilla — 2026-01-01

Penetapan perwalian merupakan instrumen hukum yang esensial untuk menjamin perlindungan hak-hak anak setelah kematian orang tua. Dalam konteks hukum Indonesia, penetapan perwalian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan tanggung jawab pengasuhan, tetapi juga sebagai upaya memastikan terpenuhinya hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan harta kekayaannya secara bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penetapan perwalian melalui pendekatan normatif yuridis, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHPerdata, UU Perlindungan Anak, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan perwalian memiliki peran strategis dalam mencegah sengketa keluarga, memastikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan anak, serta menjadi sarana perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh wali. Dengan demikian, penetapan perwalian menjadi langkah preventif sekaligus kuratif dalam menjaga kepentingan terbaik bagi anak pasca kehilangan orang tua.

Kedudukan Hukum dan Peneyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kemitraan Komersial

Indira Shifa Ardianti — 2026-01-01

Perjanjian kemitraan komersial merupakan salah satu instrumen hukum yang banyak digunakan dalam praktik bisnis modern untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan antara para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi wanprestasi yang menimbulkan kerugian, sehingga perlu dianalisis bagaimana kedudukan hukum para pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan komersial, bentuk-bentuk wanprestasi yang lazim terjadi, serta efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum para pihak ditentukan oleh substansi perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik. Selain itu, penyelesaian sengketa wanprestasi lebih efektif dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang dianggap lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan bisnis jangka panjang.

Penafsiran Niat Subjektif Pendaftar Merek: Peran Hakim dalam Pembuktian Iktikad Tidak Baik Menurut Undang-Undang Merek

Faiza Attallah Herlian — 2026-01-01

Penafsiran niat subjektif pendaftar merek merupakan aspek krusial dalam menentukan ada atau tidaknya iktikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan ruang bagi hakim untuk menilai unsur subjektif ini melalui pembuktian yang komprehensif, baik dari sisi indikator perilaku bisnis, rekam jejak pendaftar, maupun persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain. Penelitian ini menganalisis bagaimana hakim menafsirkan niat subjektif tersebut serta peran yudisial dalam menegakkan prinsip kejujuran dalam sistem perlindungan merek. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam menggali unsur iktikad tidak baik melalui pendekatan hukum progresif, interpretasi sistematis, dan evaluasi terhadap motif ekonomi dari pendaftar. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya standar penilaian yang konsisten, transparan, dan berbasis pada doktrin hukum kekayaan intelektual untuk memastikan perlindungan merek yang adil dan seimbang.

Analisis Disparitas Sanksi Tipikor dalam Pengelolaan Dana JKN

Siti Kuraesin — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2025/PT BDG terkait Mantan Kepala Puskesmas R. Erna Siti Nurjanah dalam penyalahgunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan fokus pada penerapan sanksi pidana, penetapan uang pengganti, dan penanganan disparitas antara tuntutan Jaksa dan vonis Majelis Hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi dokumen putusan pengadilan dan regulasi terkait, termasuk Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Kapitasi JKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas sanksi muncul akibat perbedaan interpretasi unsur niat jahat dan penyalahgunaan kewenangan, sementara upaya pemulihan kerugian negara menjadi faktor meringankan vonis. Putusan ini menekankan pentingnya proporsionalitas sanksi, perlindungan hak pegawai, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Kapitasi, sehingga menciptakan preseden integratif antara aspek retributif, restoratif, dan regulatif dalam tindak pidana korupsi di sektor pelayanan kesehatan dasar.

Analisis Manajemen Risiko Pada Usaha Food and Beverage (F&B) Berbasis Sosial

Nazwa Silva Fauziah — 2026-01-01

Pertumbuhan pesat sektor Food and Beverage (F&B) di Indonesia, yang menyumbang lebih dari 36% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas, mendorong munculnya model bisnis inovatif. Pondasi Warga hadir sebagai pelopor konsep “One Stop Breakfast” berbasis sosial dengan mengusung semangat “Warga Bantu Warga”. Meskipun memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat, Pondasi Warga dihadapkan pada tantangan dan risiko bisnis yang kompleks, terutama seiring dengan perluasan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi jenis serta faktor penyebab risiko yang dihadapi, serta merumuskan strategi manajemen risiko yang efektif untuk menjaga keberlanjutan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) berdasarkan kerangka COSO (Committee of Sponsoring Organizations). Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan manajemen Pondasi Warga, didukung data sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait inflasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pondasi Warga menghadapi beberapa risiko utama pada level Tinggi (High Risk) di berbagai aspek, termasuk Risiko Operasional, Risiko Lingkungan, Risiko Keuangan, Risiko Pasar, dan Risiko Pemasaran. Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, direkomendasikan strategi proaktif, seperti menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok, menetapkan safety stock, membuat jadwal maintenance rutin dengan alokasi maintenance fund, serta menerapkan strategi pemasaran yang fleksibel (promo/bundling) sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi. Penerapan ERM secara terintegrasi ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan (resilience) dan daya saing Pondasi Warga dalam jangka panjang.

Peranan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dalam Menjamin Efektivitas Eksekusi

Annisa Nurmalasari Hutapea — 2026-01-01

Sita jaminan (conservatoir beslag) merupakan instrumen penting dalam Hukum Acara Perdata yang berfungsi menjaga keberadaan harta kekayaan tergugat agar tetap berada dalam penguasaan hukum selama proses pemeriksaan berlangsung. Melalui mekanisme ini, pengadilan berupaya mencegah adanya tindakan pengalihan, penyembunyian, atau pengurangan nilai aset yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi putusan. Meskipun memiliki tujuan preventif yang kuat, praktik pelaksanaan sita jaminan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek prosedural maupun efektivitas penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan sita jaminan dalam menjamin efektivitas eksekusi serta mengkaji penerapannya melalui perspektif teori keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sita jaminan memiliki kontribusi penting dalam memastikan terpenuhinya hak pihak penggugat apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Ditinjau dari teori keadilan Aristoteles dan John Rawls, mekanisme ini mencerminkan perlindungan terhadap keseimbangan hak dan kepentingan para pihak, sehingga mendorong terwujudnya keadilan prosedural dan distributif. Namun demikian, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor administratif, keterbatasan pengawasan, serta inkonsistensi penerapan pada tingkat praktik. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparatur peradilan, serta pembaruan mekanisme penyitaan agar conservatoir beslag dapat berfungsi secara lebih optimal, efektif, dan adil.

Strategi Supervisi Pendidikan Untuk Meningkatkan Kinerja Dan Disiplin Staf Sekolah

Dwi Ramadanti — 2026-01-01

Supervisi pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas, disiplin, dan kinerja staf sekolah, termasuk tenaga administrasi dan layanan yang mendukung kegiatan pendidikan. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti rendahnya disiplin kerja, lemahnya motivasi, kurangnya pemahaman terhadap standar operasional prosedur, serta kinerja yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi supervisi pendidikan dalam meningkatkan disiplin dan kinerja staf sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dalam lima tahun terakhir. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi untuk melihat keterkaitan antara strategi supervisi dan peningkatan kinerja staf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi supervisi yang efektif meliputi supervisi individual, supervisi kelompok, monitoring dan evaluasi kerja, pemberian umpan balik yang membangun, pelatihan berbasis kompetensi, serta penerapan reward dan punishment dengan pendekatan humanis. Penerapan strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan disiplin, tanggung jawab, motivasi kerja, dan kualitas pelayanan staf sekolah. Selain itu, keteladanan supervisor juga berperan penting dalam membentuk sikap disiplin staf. Kesimpulannya, supervisi pendidikan yang dilakukan secara terarah, berkelanjutan, dan manusiawi mampu meningkatkan disiplin dan kinerja staf sekolah secara signifikan.

The Impact of Investment Experience, Financial Literacy And Perception of Ease of Use On The Risk Tolerance of Gen Z Investors In Denpasar City

I Gede Fery Surya Tapa — 2026-01-01

The significant increase in the number of retail investors in Indonesia, particularly among Generation Z, has reshaped the dynamics of the capital market; however, this escalation is not always accompanied by adequate financial literacy, which may increase vulnerability to risk and poor investment decisions. This study aims to analyze the influence of investment experience, financial literacy, and perceived ease of use of digital investment applications on the risk tolerance of Gen Z investors in Denpasar City. This research adopts a quantitative approach by distributing questionnaires to respondents selected through purposive sampling and analyzing the data using multiple linear regression supported by validity, reliability, and classical assumption tests. The findings reveal that investment experience, financial literacy, and perceived ease of use each significantly and positively influence risk tolerance, while collectively demonstrating a strong explanatory power for variations in investors’ risk tolerance levels. These results imply the importance of strengthening financial education and responsible digital investment practices to enhance the quality of investment decision-making among young investors in the digital era

Identifikasi Risiko di Perusahaan Percetakan di Jakarta Selatan Cabang Kemang Pada Era Transformasi Digital: Sebuah Laporan Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Branch Manager

Ari Tri Dianto — 2026-01-01

Industri percetakan di Indonesia mengalami transformasi mendasar akibat disrupsi digital, yang memperketat persaingan dan mengalihkan preferensi pelanggan menuju layanan yang lebih cepat, fleksibel, dan terintegrasi secara digital. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, menilai, dan memetakan prioritas risiko yang dihadapi sebuah perusahaan percetakan tradisional di Jakarta Selatan dalam konteks perubahan teknologi, operasional, dan pasar. Metode penelitian menggunakan pendekatan triangulasi melalui wawancara semi-terstruktur dengan manajemen serta data sekunder dari sumber industri digital. Proses identifikasi menghasilkan 15 risiko pada kategori operasional, keuangan, teknologi, pasar, serta hukum lingkungan. Penilaian kualitatif dilakukan dengan Matriks Likelihood Impact berdasarkan kerangka Enterprise Risk Management (ERM) dan ISO 31000. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya risiko kategori High, dengan lima risiko kategori Medium yang mencakup gangguan produksi, komplain produk, keterlambatan pengiriman, penurunan permintaan cetak fisik, dan performa mesin, sementara sepuluh risiko lainnya berada pada kategori Low. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan risiko yang saling terkait akibat penuaan peralatan, kesalahan operasional, fluktuasi harga, dan ancaman siber. Penelitian menyimpulkan bahwa mitigasi terarah melalui penyempurnaan SOP digital, pemantauan mesin berbasis IoT, peremajaan peralatan, serta pengembangan layanan branding end to end menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan dan menjaga daya saing di era digital.

Hubungan Aktivitas Makroekonomi Terhadap Tingkat Bunuh Diri di Indonesia

Dea Ananda Karunia Putri — 2026-01-01

Hubungan antara aktivitas ekonomi dan bunuh diri di Indonesia telah menjadi subjek penelitian, namun fokusnya hampir secara eksklusif pada perkiraan asosiasi daripada efek kausal. Dalam tulisan ini, dengan menggunakan data harian (hipotetis) dari Indonesia (2011-2021), kami mengusulkan serangkaian asumsi yang masuk akal untuk memperkirakan dampak kausal dari variabel makroekonomi utama terhadap tingkat bunuh diri. Strategi identifikasi kami bergantung pada pengumuman makroekonomi terjadwal (dari Bank Indonesia dan BPS) dan prakiraan ekonomi profesional. Keuntungan penting dari metode ini adalah kemampuannya untuk menangkap elemen 'kejutan atau guncangan' melalui perbedaan yang diamati antara kinerja ekonomi aktual dan ekspektasi pasar. Jika prakiraan ini efisien, 'guncangan' yang diperkirakan akan bersifat 'seacak mungkin' (eksogen). Secara konsisten dengan teori ekonomi, hasil (hipotetis) kami menunjukkan bahwa guncangan yang mengurangi perkiraan pendapatan permanen akan mendorong tingkat bunuh diri. Secara spesifik, di tingkat populasi, peningkatan tak terduga pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat inflasi (harga kebutuhan pokok) mempercepat laju bunuh diri. Ada juga bukti heterogenitas perilaku antara jenis kelamin dan kondisi ekonomi; guncangan negatif pada pertumbuhan PDB meningkatkan angka bunuh diri populasi laki-laki, terutama saat ekonomi sedang dalam kondisi buruk.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Suatu Gugatan berdasarkan Kompetensi Relatif

Olivia Septi Rahayu — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak gugatan berdasarkan kompetensi relatif dengan studi kasus Putusan Nomor 18G/2018/PTUN.DPS di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Topik ini penting karena kompetensi relatif menentukan kewenangan wilayah pengadilan dalam mengadili sengketa tata usaha negara, serta berpengaruh langsung terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat. Penolakan gugatan akibat kesalahan penentuan kompetensi relatif seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses pencarian keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta interpretasi terhadap putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan ketentuan kompetensi relatif secara ketat sesuai Pasal 49 UU No. 51 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang ditolak. Namun, penerapan yang terlalu formalistik dan seringnya eksepsi kompetensi relatif disalahgunakan menimbulkan hambatan akses keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi prosedural melalui penguatan argumentasi hukum dan pengaturan mekanisme pengalihan perkara antar-PTUN untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan yang substantif.

Peran Masyarakat Adat dalam Pembangunan Nagari

Revalyza Misbah — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran masyarakat adat dalam pembangunan Nagari Sulit Air serta menganalisis efektivitas kolaborasi antara pemerintah nagari dan lembaga adat dalam penyelenggaraan pembangunan. Latar belakang penelitian ini berawal dari posisi masyarakat adat sebagai aktor sentral dalam struktur sosial Minangkabau, khususnya melalui tiga prinsip tigo tungku sajarangan, yang menekankan bahwa pemerintah nagari, kaum adat, dan alim ulama harus berjalan bersama dalam menentukan arah pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap niniak mamak sebagai representasi lembaga adat, serta penguatan analisis melalui telaah literatur dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat adat berperan penting dalam pembangunan Nagari Sulit Air melalui musyawarah, gotong royong, dan dukungan perantau. Partisipasi mereka kuat karena legitimasi adat dan tanggung jawab moral, meskipun masih menghadapi hambatan seperti perbedaan pemahaman adat antar generasi dan keterbatasan SDM. Kolaborasi pemerintah nagari dan lembaga adat berjalan efektif karena adanya komunikasi, mekanisme penyelesaian masalah berjenjang, serta peran kepala adat atau niniak mamak sebagai mediator. Sinergi antara pemerintah nagari dan masyarakat adat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di Nagari Sulit Air ini.

Integrasi Nilai-Nilai Qur’ani dan Budaya Sekolah dalam Pembentukan Karakter Siswa

Joko Prihantoro — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai qur’ani yang terintegrasi dengan budaya sekolah dalam pembentukan karakter moral dan spiritual siswa di MTs Negeri 3 Boyolali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, berfokus pada siswa kelas 7 yang berada pada tahap awal remaja dan membutuhkan pembinaan moral yang kuat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan guru mata pelajaran PAI dan non-PAI, siswa, serta orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiasaan kegiatan religius seperti salat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, dan doa bersama mampu menumbuhkan kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab pada diri siswa. Guru berperan sebagai teladan (uswah hasanah) dalam menanamkan nilai-nilai qur’ani, sedangkan keterlibatan orang tua memperkuat kebiasaan religius di rumah. Meskipun terdapat hambatan seperti ketidakkonsistenan siswa dan pengaruh lingkungan luar, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai qur’ani dengan budaya sekolah menjadi kerangka komprehensif dan berkelanjutan bagi pendidikan karakter di madrasah. Integrasi ini membentuk peserta didik yang seimbang antara kecerdasan spiritual dan sosial.

Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Komitmen Kerja Pegawai Kantor Layanan Agraria Daerah

Neng Heryani — 2026-01-01

Permasalahan pada kajian ini yaitu rendahnya disiplin kerja dan motivasi pegawai di Kantor Layanan Agraria Daerah, yang tercermin dari tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, serta rendahnya antusiasme dalam melaksanakan tugas. Keadaan ini bisa memicu penurunan komitmen kerja pegawai dan menghambat efektivitas proses pelayanan. Tujuan dilangsungkannya kajian ini yaitu melakukan analisis “pengaruh disiplin kerja dan motivasi komitmen kerja pegawai”. Metode kuantitatif diimplementasikan pada kajian ini melalui pendekatan deskriptif dan verifikatif. Dalam mendapatkan data, melalui kuisioner yang disebarkan kepada 45 responden dengan teknik sampling jenuh. Data dilakukan analisis dengan pengujian validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis melalui penggunaan uji t dan uji F. Temuan mendapati bahwasanya semua instrumen valid serta reliabel. Uji t membuktikan bahwasanya disiplin kerja dan motivasi menyumbang pengaruhnya pada komitmen kerja pegawai secara parsial dan signifikan. Uji F memperlihatkan pengaruh signifikan secara simultan anatar adidiplin kerja dan motivasi terhadapa komitmen pegawai. Di samping itu, pengujian asumsi klasik mendapati bahwasanya model penelitian memenuhi syarat normalitas, bebas multikolinearitas, dsn bebas heteroskedastisitas. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan komitmen pegawai memerlukan penguatan kedisiplinan serta peningkatan motivasi kerja secara berkelanjutan.

Pengaruh Penggunaan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Terhadap Kepuasan Pengguna Tol Bali Mandara

Made Reynaldo Pramudya — 2026-01-01

Penggunaan e-money sebagai instrumen pembayaran pada jalan tol merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan kenyamanan pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas produk, kemudahan penggunaan, dan kualitas layanan e-money BRIZZI terhadap kepuasan pengguna Tol Bali Mandara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory, melibatkan 105 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner online dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Kualitas produk memiliki pengaruh terbesar, ditunjukkan oleh stabilitas sistem, kecepatan transaksi, serta keandalan kartu BRIZZI dalam proses tapping di gerbang tol. Kemudahan penggunaan juga terbukti meningkatkan kepuasan melalui kemudahan akses, proses top up yang sederhana, dan kenyamanan saat bertransaksi. Selain itu, kualitas layanan memberikan kontribusi signifikan melalui keandalan perangkat, kesiapan petugas, dan dukungan layanan ketika terjadi gangguan. Secara keseluruhan, penggunaan e-money BRIZZI dinilai efektif dalam meningkatkan pengalaman bertransaksi di Tol Bali Mandara.

The Influence of Delivery Service Quality on Customer Satisfaction

Aliyah Bilkis — 2026-01-01

The study focuses on the impact of quality of delivery services on customer satisfaction of users of the Shopee Express due to the increased consumer expectations within the e-commerce logistics industry. The research is expected to find out the dimensions of service quality in relation to level of customer satisfaction and also establish the level to which operational and interpersonal factors affect the perception of the user. It utilized a quantitative approach by using a structured online survey that was sent to the users of Shopee Express, and 92 valid answers were processed using descriptive, validity, reliability, correlation and regression tools. The results indicate that the ratings of service expectation fulfilment were the highest when respondents rated and evaluated the accuracy of delivery and package safety as respondent ratings, whereas interpersonal engagement by couriers was the lowest rated and a service failure aspect. Statistical tests found that the quality of the service plays a major role in customer satisfaction where the correlation is positive and an explanatory power of 72.3 percent. Regression analysis shows that with the improvement in the quality of services, satisfaction increases can be measured. The research comes up with a conclusion that there is need to improve the relational and emotional communication in the delivery interactions in order to build customer trust and loyalty.

Pengaruh Pelatihan Kerja, Lingkungan Kerja Non Fisik dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Kafe di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Rima Winda Yuniarti — 2026-01-01

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pelatihan kerja, lingkungan kerja nonfisik, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan kafe di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, dan melibatkan 100 responden yang merupakan karyawan dari beberapa kafe di wilayah Sleman. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel secara empiris. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan indikator tiap variabel dan dianalisis menggunakan SPSS versi 25. Analisis data mencakup uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, serta uji koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, lingkungan kerja nonfisik dan motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan kafe di Sleman, yang berarti pelatihan, lingkungan kerja nonfisik, dan motivasi kerja secara bersama-sama mampu meningkatkan kinerja karyawan.

Peranan Alat Bukti Elektronik Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Ahmad Mubarok — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan dan efektivitas alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin kompleksnya modus operandi kejahatan korupsi di era digital yang tidak lagi dapat diungkap hanya dengan alat bukti konvensional. Pengakuan terhadap alat bukti elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta perubahannya telah memperluas ruang lingkup pembuktian dalam hukum acara pidana, namun penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan yuridis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta dua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan dua orang penyidik dan satu orang Jaksa Penuntut Umum (JPU). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah dan dapat memperkuat efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya dalam menelusuri aliran dana, komunikasi, serta hubungan antar pelaku. Namun demikian, efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum, belum seragamnya standar forensik digital, dan masih adanya keraguan hakim terhadap keaslian serta integritas data elektronik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik, pembentukan standar nasional mengenai tata cara penyitaan dan pemeriksaan barang bukti elektronik, serta penguatan regulasi mengenai validitas dan otentikasi bukti digital agar sistem pembuktian dalam perkara korupsi menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Konsep Pembinaan Rumah Tangga Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syekh Abdul Halim Hasan

Muhammad Agus Salim — 2026-01-01

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan humanis. Agar terciptanya keluarga yang diimpikan tersebut perlu dilakukan pembinaan terhadap individu keluarga. Pembinaan rumah tangga ini dimaksudkan agar pasangan suami istri bisa terhindar dari perselisihan yang berujung pada perceraian. Syekh Abdul Halim Hasan sebagai ulama tafsir nusantara memberikan konsep pembinaan rumah tangga dalam karyanya Tafsir Ahkam. Rumusan masalah penelitian ini adalah pertama, Apa faktor perselisihan dalam rumah tangga? Kedua, Bagaimana konsep pembinaan rumah tangga menurut Syekh Abdul Halim Hasan dalam Kitab Tafsir Ahkam? Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library reseach) yang sifatnya kualitatif analitik melalui pendekatan historical approach (pendekatan sejarah). adalah penelitian yang digunakan dalam pengkajian pendapat seorang tokoh. Yaitu, pertama, studi literatur dan kedua, menelusuri karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai topik yang akan diteliti. Hasil penelitian skripsi ini adalah pertama Faktor-faktor perselisihan pada rumah tangga dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu; komunikasi yang buruk antara suami/istri dalam rumah tangga, keegoisan dari suami/ istri yang seharusnya saling pengertian dan saling memahami antara satu dengan lainnya, kondisi perekonomian yang serba kekurangan, pemahaman/pendidikan suami atau istri yang rendah, kesibukan suami/istri, gangguan dari pihak ketiga, keterbatasan waktu, budaya yang bisu dalam rumah tangga, terjadi perang dingin dalam berkeluarga, adanya gangguan pihak ketiga, perselingkuhan, minimnya kepercayaan pasangan, kesibukan pasangan dalam menjalankan aktifitas, kriteria yang tidak sesuai, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah seksualitas. Kedua: Syekh Abdul Halim Hasan menguraikan beberapa hal sebagai konsep membina keluarga dalam kitab Tafsir Ahkam, di antaranya; suami adalah seorang pemimpin dalam keluarga, pilihlah pasangan yang seagama, penuhi hak dan kewajiban suami istri, dan memperlakukan istri dengan cara yang baik dan bijaksana.

Keabsahan Yuridis Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Nova Primesti — 2026-01-01

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara massal oleh pemerintah sering kali menimbulkan sengketa hukum pada PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan yuridis tindakan pencabutan IUP ditinjau dari perspektif AUPB, pada penelitian ini menggabungkan metode penelitian berupa yuridis normatif melalui pendekatan menggunakan uu dan juga melalui pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan keputusan dalam pencabutan IUP yang dilaksanakan tanpa adanya melalui tahapan sanksi administratif secara bertahap yang benar seperti peringatan secara tertulis dan penghentian sementaramerupakan tindakan yang cacat prosedur dan bertentangan dengan AUPB. Seperti dalam Putusan PTUN Palu Nomor 26/G/2019/PTUN.PL, Majelis Hakim membatalkan keputusan pejabat tata usaha negara karena terbukti melanggar. Disimpulkan bahwa pemerintah wajib mematuhi prosedur berjenjang dalam UU Minerba untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Implementasi Tanda Tangan Elektronik dan Legalitasnya dalam Pelayanan Akta Notaris

Sayyidati Kayla Balqiys — 2026-01-01

Implementasi tanda tangan elektronik dalam pelayanan akta notaris merupakan salah satu bentuk inovasi digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepastian hukum dalam proses kenotariatan. Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi memungkinkan pembuatan akta dilakukan secara lebih fleksibel tanpa mengurangi nilai autentik dan kekuatan pembuktiannya. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penerapannya tetap harus diselaraskan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris agar tidak menimbulkan benturan norma terkait prosedur pembuatan akta, verifikasi identitas para pihak, dan kewenangan notaris. Kajian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan infrastruktur digital agar tanda tangan elektronik dapat diterapkan secara optimal dalam pelayanan akta notaris, sekaligus menjaga standar profesionalitas dan integritas notaris.

Keabsahan Penyerahan Tanah Sebagai Alat Pembayaran Utang Dalam Pinjam Meminjam Uang

Georgius Karis Paschali — 2026-01-01

Penelitian ini membahas keabsahan penyerahan tanah sebagai alat pembayaran utang dalam hubungan hukum pinjam meminjam uang sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Tjk. Dalam perkara tersebut, Tergugat menyerahkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.160 kepada Penggugat sebagai pelunasan utang, namun tidak hadir untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) sehingga peralihan hak tidak dapat dilakukan secara formal. Permasalahan utama yang diteliti adalah penerapan Pasal 1131 KUH Perdata mengenai jaminan umum dalam ratio decidendi hakim serta akibat hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menilai penyerahan tanah melalui surat pernyataan yang dilegalisasi notaris telah memenuhi unsur pelunasan utang (prestasi), sehingga Penggugat berhak melakukan balik nama sertifikat tanpa kehadiran Tergugat. Putusan ini menegaskan bahwa penyerahan tanah sebagai alat pembayaran utang adalah sah menurut hukum selama ada kesepakatan yang dibuktikan secara otentik.

Efektivitas Penyidikan dalam Mengungkap Pembunuhan Berencana Terhadap Anak di Indonesia

Najla Qurratuain — 2026-01-01

Pembunuhan berencana terhadap anak merupakan bentuk kejahatan berat yang memerlukan penanganan penyidikan secara cepat, cermat, dan terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme kerja penyidik, kecukupan alat bukti, koordinasi antarpenegak hukum, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui telaah peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta wawancara terbatas terhadap aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi forensik, ketersediaan anggaran, serta sinergi lintas lembaga. Meskipun kerangka hukum telah memadai, masih terdapat kendala berupa minimnya kemampuan teknis penyidik, keterlambatan pengumpulan bukti, dan kurangnya perlindungan terhadap anak sebagai korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi penyidik, optimalisasi laboratorium forensik, serta penguatan regulasi perlindungan anak untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyidikan.

Tradisi Larung Sesaji: Analisis Nilai Sosial Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kelurahan Karangsari Kabupaten Tuban

Dinda Nur Safitri — 2026-01-01

Tradisi Larung Sesaji di Kelurahan Karangsari merupakan praktik budaya pesisir yang mencerminkan rasa syukur, penghormatan terhadap alam, dan penguatan identitas sosial. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan nilai sosial, moral, spiritual, dan ekologis dalam tradisi tersebut, menganalisis partisipasi masyarakat, serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberlanjutannya. Dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian menemukan bahwa Larung Sesaji mengintegrasikan fungsi sosial, kultural, dan spiritual yang memperkuat kohesi masyarakat dan hubungan harmonis dengan alam. Partisipasi lintas generasi menjadi sarana penting bagi transmisi kearifan lokal, sementara simbol-simbol ritual mengandung nilai syukur dan penghormatan terhadap kekuatan alam. Keberlanjutan tradisi terjaga melalui kemampuan masyarakat beradaptasi dengan modernisasi tanpa menghilangkan esensi ritual. Kesimpulannya, Larung Sesaji tetap menjadi tradisi yang memperkuat identitas dan pelestarian budaya masyarakat pesisir Karangsari.

Perlindungan Hukum Badan Keagamaan Atas Tanah Pelaba Pura di Bali

I Putu Gede Radithya Gusmana — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura oleh pura, yang merupakan salah satu badan keagamaan di Bali. Tanah pelaba pura merupakan tanah yang peruntukannya secara khusus ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan aktivitas keagamaan, khususnya bagi masyarakat umat hindu di Bali. Dengan berkembangnya regulasi pertanahan, status tanah pelaba pura yang sebelumnya berada di bawah penguasaan desa adat mengalami perubahan menjadi hak milik atas nama pura sebagai badan keagamaan. Pengaturan mengenai kewenangan kepemilikan tanah oleh badan keagamaan berpedoman pada UUPA, PP No. 38 Tahun 1963, serta SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986 yang menetapkan pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat memiliki tanah. Dalam penelitian ini, oleh penulis digunakan metode normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan serta kasus. Studi ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura oleh pura yang merupakan salah satu bagian dari badan keagamaan di Bali diberikan melalui dua bentuk, yaitu preventif dan represif sebagaimana dikemukakan dalam teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Perlindungan preventif diberikan melalui regulasi yang mengatur mengenai kewenangan untuk memiliki tanah oleh pura sebagai badan keagamaan, seperti dalam UUPA, PP No. 38 Tahun 1963 serta SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986. Sementara perlindungan represif diberikan melalui penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan, seperti contohnya dalam Putusan PN Tabanan pada nomor registrasi perkara 190/Pdt.G/2023/PN Tab yang menolak seluruh gugatan dari anggota keluarga Jero Marga Puri Kerambitan terhadap tanah Pelaba Pura Dalem Desa Pakraman Kelecung

Teori Humanistik Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran PAI di MI Biba’afadlrah Turen Malang

Almaniatu Inda Rahmania — 2026-01-01

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana teori humanistik diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MI BIBA’AFADLRAH Turen Malang dan melihat bagaimana hal itu berdampak pada perkembangan bakat dan karakter siswa. Dalam teori humanistik, aktualisasi diri, kebebasan berpikir, dan hubungan interpersonal yang hangat antara pendidik dan siswa sangat penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAI di MI BIBA’AFADLRAH menerapkan prinsip humanistik melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan insentif dan penghargaan kepada perbedaan siswa, dan menciptakan suasana kelas yang ramah dan dialogis. Teori humanistik terbukti relevan dan efektif dalam membentuk siswa yang Islami, mandiri, dan berakhlak mulia di madrasah ibtidaiyah karena penggunaan teori ini membantu siswa menjadi lebih aktif, disiplin, dan merasa bertanggung jawab atas proses belajar agama.

Analisis Hukum Pidana Serta Kebijakan Bagi Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Kayla Sawaliya — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada penilaian terhadap efektivitas, konsistensi, serta kekuatan hukum dari kebijakan yang telah diterapkan, sekaligus menilai implikasinya bagi individu maupun kelompok yang terlibat dalam jaringan terorisme. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan memiliki keragaman interpretasi keagamaan, termasuk sebagian kecil yang menunjukkan kecenderungan radikal atau eksklusif. Di sisi lain, keberagaman agama di Indonesia menuntut tingkat toleransi yang tinggi di antara warga negara. Namun dalam praktiknya, perbedaan keyakinan kerap memunculkan ketegangan sosial yang, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat berkembang menjadi tindakan terorisme, terutama yang bermotif keagamaan. Dinamika tersebut menunjukkan urgensi untuk mengkaji apakah kerangka hukum pidana yang berlaku saat ini telah memadai, proporsional, dan responsif dalam mencegah, menindak, serta memberantas terorisme secara adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi, dan Kepercayaan Konsumen terhadap Kepuasan Pelanggan CV Galeri Shop Majalaya

Agiska Febryana Sabilla — 2026-01-01

Penelitian iini idilatarbelakangi ioleh ikebutuhan iperusahaan iritel iuntuk imeningkatkan ikepuasan ipelanggan imelalui ipeningkatan ikualitas ipelayanan, istrategi ipromosi iyang itepat, iserta ipenguatan ikepercayaan ikonsumen. iCV iGaleri iShop iMajalaya imerupakan isalah isatu iusaha iyang iharus iterus imemperbaiki iketiga iaspek itersebut iagar imampu ibersaing idan imempertahankan ipelanggan. iPenelitian iini ibertujuan iuntuk imenganalisis ipengaruh ikualitas ipelayanan, ipromosi, idan ikepercayaan ikonsumen iterhadap ikepuasan ipelanggan. iMetode ipenelitian imenggunakan ipendekatan ikuantitatif idengan ipenyebaran ikuesioner ikepada i100 iresponden. iInstrumen ipenelitian idiuji imenggunakan iuji ivaliditas idan ireliabilitas, iserta idata idianalisis imelalui iregresi ilinear iberganda. iHasil ipenelitian imenunjukkan ibahwa imodel iregresi isecara isimultan isignifikan idengan inilai isignifikansi i0,000. iSecara iparsial, ikualitas ipelayanan, ipromosi, idan ikepercayaan ikonsumen imasing-masing iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap ikepuasan ipelanggan, idengan inilai isignifikansi i0,000 ipada iketiga ivariabel. iHal iini imenunjukkan ibahwa isemakin ibaik ikualitas ipelayanan, isemakin itepat istrategi ipromosi, idan isemakin itinggi ikepercayaan ikonsumen, imaka ikepuasan ipelanggan iakan imeningkat. iKesimpulannya, iCV iGaleri iShop iMajalaya iperlu imemprioritaskan ipeningkatan ipelayanan, imemperkuat ikegiatan ipromosi iyang iefektif, iserta imembangun ikepercayaan imelalui ikonsistensi idalam ikualitas iproduk imaupun ipelayanan. iPenelitian iselanjutnya idapat imenambahkan ivariabel iseperti ikualitas iproduk iatau icitra imerek iuntuk imemperluas ipemahaman imengenai ifaktor-faktor iyang imempengaruhi ikepuasan ipelanggan

Pelatihan Pengembangan Diri untuk Meningkatkan Soft skill pada Tenaga Kerja yang Dipulangkan

Fildza Nurul Imanina — 2026-01-01

Perusahaan PT RJ menghadapi meningkatnya pemulangan tenaga kerja, terutama suster lansia, yang disebabkan oleh rendahnya soft skill seperti komunikasi, empati, dan kemampuan adaptasi. Kondisi ini menurunkan kepuasan klien dan menuntut evaluasi terhadap efektivitas pelatihan yang selama ini berfokus pada keterampilan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi interpersonal serta mengembangkan intervensi pelatihan yang mampu meningkatkan kualitas soft skill pekerja. Metode penelitian menggunakan asesmen gabungan berupa wawancara, observasi, dan evaluasi kinerja untuk memperoleh gambaran komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh klien (100%) merasa kurang puas terhadap soft skill pekerja, meskipun hard skill dianggap memadai. Temuan menunjukkan rendahnya kemampuan komunikasi, empati, inisiatif, serta kesulitan adaptasi terhadap tekanan kerja. Intervensi pelatihan soft skill selama satu hari menghasilkan peningkatan skor pengetahuan peserta dari rata-rata 55 menjadi 80, serta peningkatan pemahaman mengenai komunikasi efektif, empati, dan pemecahan masalah. Selain itu, peserta menunjukkan perubahan positif dalam kesadaran diri melalui diskusi dan simulasi kasus. Secara keseluruhan, pelatihan ini terbukti efektif meningkatkan pemahaman soft skill dan memberikan implikasi penting bagi pengembangan program berkelanjutan di perusahaan.

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Tanah Melalui Perjanjian di Bawah Tangan

Ni Kadek Intan Wiradewi — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu hukum yang muncul dalam transaksi jual beli tanah melalui perjanjian di bawah tangan. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi dokumen dan analisis isu hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pembeli menghadapi ketidakpastian hukum akibat tidak adanya akta otentik, yang berisiko mengakibatkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, penelitian menemukan bahwa sekitar 40% responden mengalami wanprestasi dari penjual, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian. Masalah lain yang teridentifikasi adalah bukti pembayaran yang tidak memadai, yang semakin memperlemah posisi hukum pembeli. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi hukum sering diabaikan, menyebabkan risiko hukum bagi kedua belah pihak. Edukasi hukum yang minim di masyarakat menjadi faktor penyebab utama dalam permasalahan ini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik dalam transaksi jual beli tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembeli, serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum yang terkait.

Manajemen Energi Terbarukan sebagai Penanggulangan Emisi Karbon Perspektif Al-Qur’an

Teuku Khaidir — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep manajemen energi terbarukan sebagai strategi penanggulangan emisi karbon dalam perspektif Al-Qur’an, dengan menempatkan prinsip keberlanjutan, keseimbangan ekologis, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi sebagai dasar analisis utama. Melalui metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menelusuri ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan larangan perusakan lingkungan, kewajiban menjaga keseimbangan (mîzân), serta etika pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berlebihan (isrâf), untuk mengidentifikasi fondasi moral dan teologis bagi pengembangan energi terbarukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur’ani memberikan arahan yang relevan bagi manajemen energi modern, termasuk pentingnya efisiensi, konservasi, inovasi teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan sumber daya berbasis keberlanjutan. Pembahasan mengungkap bahwa penerapan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa sejalan dengan prinsip ishlâh yang menekankan usaha perbaikan dan pencegahan kerusakan lingkungan akibat tingginya emisi karbon. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai Al-Qur’an dengan praktik manajemen energi terbarukan dapat menjadi kerangka solusi yang holistik, etis, dan aplikatif dalam menjawab tantangan perubahan iklim global dan krisis ekologis.

Analisis Normatif Fungsi Hakim Perdamaian Desa dalam Penanganan Konflik Adat di Desa Adat Peliatan

Made Arya Prasetya Wibawa — 2026-01-01

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menyelidiki fungsi Hakim Perdamaian Desa (HPD) dalam menyelesikan sengketa adat di Desa Adat Peliatan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki landasan hukum yang melegitimasi kewenangan desa adat, tempat HPD dalam kerangka kelembagaan adat, dan prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan norma-norma adat yang relevan. Pasal 18 ayat 2 UUD Republik Indonesia 1945 mengakui peraturan yang berkaitan dengan desa adat Peraturan ini dijelaskan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Berdasarkan kerangka aturan tersebut, HPD memiliki kewenangan untuk memediasi, memfasilitasi musyawarah, dan menetapkan keputusan adat yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial sesuai prinsip musyawarah, mufakat, dan nilai-nilai Tri Hita Karana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peran HPD memiliki dasar hukum yang kuat, namun terdapat beberapa persoalan yang masih memerlukan penguatan, seperti ketidakjelasan batas kewenangan HPD dalam perkara yang bersinggungan dengan hukum positif, potensi tumpang tindih antara keputusan adat dan peraturan perundang‑undangan, serta kebutuhan harmonisasi awig‑awig agar selaras dengan perkembangan hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan desa adat guna memastikan peran HPD tetap efektif, adaptif, dan mampu menjaga stabilitas serta keharmonisan masyarakat adat.

Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen FinTech pada Layanan Pinjaman Online di Indonesia

Muhammad Irfan Maulana — 2026-01-01

Pesatnya perkembangan financial technology (FinTech) di Indonesia, khususnya pada sektor layanan pinjaman berbasis teknologi (peer-to-peer lending), telah menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, antara lain tingginya suku bunga, praktik penagihan tidak etis, serta penyalahgunaan data pribadi konsumen. Regulasi yang ada, yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 yang kini diperbarui melalui POJK No. 40 Tahun 2024 serta POJK No. 10/POJK.05/2022, dinilai belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai karena bersifat administratif dan belum menyentuh aspek tanggung jawab hukum secara komprehensif. Putusan Mahkamah Agung No. 1206 K/Pdt/2024 yang mengabulkan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pengakuan yudisial atas kelalaian pengawasan regulator terhadap praktik pinjaman online ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menelaah implikasi yuridis dan regulatif dari putusan tersebut terhadap tata kelola industri FinTech di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan bahwa putusan MA memperluas ruang tanggung jawab hukum OJK, mengungkap adanya kekosongan norma dalam perlindungan konsumen FinTech, serta menekankan perlunya penguatan instrumen hukum yang berorientasi pada kepentingan konsumen. Pengaturan ideal harus menitikberatkan pada transparansi informasi, pembatasan bunga, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan mudah diakses oleh konsumen. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana merumuskan sistem perlindungan konsumen yang efektif, berkeadilan, dan menjamin kepastian hukum dalam ekosistem layanan pinjaman online di Indonesia.

Pidana Alternatif Sebagai Instrumen Perlindungan Anak Yang Berperan Sebagai Manus Ministra Dalam Kejahatan Narkotika

Ni Made Dhea Anggraeni Putri — 2026-01-01

Anak-anak yang bekerja sebagai manus ministra (orang yang diperalat atau kurir) dalam tindak pidana narkoba di Indonesia sering menjadi korban eksploitasi jaringan kriminal. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar penjatuhan pidana alternatif yang konsisten dan mengkaji perlindungan hukum yang paling efektif bagi mereka, khususnya di bawah kerangka KUHP Nasional yang baru dibuat. Permasalahan utama yang diangkat terletak pada penemuan dasar hukum yang konsisten untuk sanksi alternatif dan mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hukum yang mencegah pemenjaraan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (perspektif undang-undang), konseptual, dan komparatif, dan analisis deskriptif kualitatif. Menurut pembahasan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertindak sebagai lex specialis untuk menghilangkan sanksi minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan variasi dan prinsip keadilan restoratif, pidana penjara dianggap sebagai solusi terakhir dan dibatasi hingga setengah dari ancaman pidana dewasa. Rehabilitasi medis dan sosial, pelatihan, dan pelatihan kerja adalah sanksi alternatif yang paling relevan. KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat paradigma ini dengan mendukung tujuan pemidanaan korektif dan rehabilitatif, menganggap anak manus ministra lebih sebagai korban yang membutuhkan perlindungan daripada pelaku murni yang harus dihukum berat.

Tantangan Pembuktian KDRT Psikis dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Angelica Suciara — 2026-01-01

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Psikis merupakan salah satu tindak pidana yang sulit ditangani di Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari aspek hukum maupun sosial dan budaya. KDRT Psikis berbeda dari KDRT secara fisik karena tidak meninggalkan bekas luka yang nampak secara kasat mata, tetapi meninggalkan luka batin seperti depresi, trauma dan gangguan mental lainnya yang dapat mempengaruhi hidup korban secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, mekanisme pembuktian, serta hambatan dan strategi pembuktian kekerasan psikis dalam kasus KDRT. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian meskipun di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur kekerasan psikis sebagai tindak pidana, proses pembuktiannya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan alat bukti objektif, belum optimalnya pemanfaatan keterangan ahli psikolog atau psikiater, serta pengaruh budaya patriarki yang sering menekan korban untuk berdamai. Untuk memperkuat pembuktian KDRT psikis, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas aparat hukum melalui pelatihan sensitif gender, standarisasi visum et psikiatrikum, optimalisasi penggunaan bukti elektronik dan keterangan ahli, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sistem pembuktian yang lebih responsif, berperspektif korban, dan mampu mewujudkan keadilan substantif bagi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Strict liability vs fault based : Perbandingan Indonesia dengan Jepang Terhadap Kebocoran Data

Angelica Suciara — 2026-01-01

TPenelitian ini membahas penerapan prinsip Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus kebocoran data perbankan dengan melakukan studi komparatif antara Indonesia dan Jepang. Fokus kajian diarahkan pada pembuktian unsur kesalahan bank, beban pembuktian nasabah, serta relevansi penerapan prinsip strict liability dibandingkan fault-based liability dalam konteks perlindungan data nasabah. Kasus kebocoran data Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2024 menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah akibat sistem pembuktian yang masih berorientasi pada kesalahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata, yang membebankan kewajiban pembuktian kepada pihak yang mendalilkan haknya. Sebaliknya, kasus serangan siber terhadap Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) di Jepang memperlihatkan penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih objektif, di mana lembaga keuangan tetap memikul tanggung jawab atas kerugian konsumen meskipun unsur kelalaian belum terbukti secara penuh. Melalui pendekatan yuridis-komparatif, penelitian ini menemukan bahwa penerapan strict liability lebih sesuai untuk konteks perlindungan data perbankan modern, karena memberikan keseimbangan antara tanggung jawab lembaga keuangan dan hak nasabah dalam memperoleh keadilan substantif. Temuan ini merekomendasikan perlunya reformulasi sistem pertanggungjawaban hukum perbankan di Indonesia untuk memperkuat perlindungan terhadap kebocoran data pribadi.

AYDA Yang Dilakukan Oleh Kreditor Separatis Dalam Melaksanakan Hak Eksekusinya Ketika Debitor Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Persepektif Teori Hukum Gustav Radbruch

Rafshahdy Azari Soediro — 2026-01-01

Saat debitor dinyatakan pailit, kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan, tetap mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dalam praktiknya, seringkali hak eksekusi ini dilaksanakan melalui mekanisme AYDA, yang tidak jarang menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan di antara para kreditor. Adapun metode yuridis normatif yang dipergunakan dalam studi kali ini, berfokus mengenai peraturan perundang-undangan, serta bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengambilalihan agunan oleh kreditor separatis dalam kepailitan melalui tiga persepektif, yaitu keadilan, kemanfaatan hukum, serta kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada aspek keadilan pratik Alih Agunan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama apabila eksekusi yang dilakukan oleh kredior separatis dilaksanakan secara terburu-buru dan tidak mempertimbangkan nilai wajar agunan sehingga merugikan harta pailit. Di bawah ketentuan UUK PKPU, kreditor separatis memiliki hak istimewa untuk melakukan eksekusi jaminan mereka. Meskipun demikian, undang-undang seyogianya juga menjadi penyeimbang agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak kreditor lainnya sehingga setiap kreditor mendapatkan pembagiannya menyesuaikan porsi dari piutang masing-masing. Dari segi kepastian hukum, belum adanya aturan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai pihak yang berwenang untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela kepada bank untuk melakukan alih agunan setelah debitor dinyatakan pailit, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam proses kepailitan. Pada aspek kemanfaatan hukum, pemberian kewenangan AYDA kepada bank dimaksudkan untuk menjamin kepastian pelunasan kredit melalui penjualan agunan. Namun, keuntungan-keuntungan ini hanya mungkin tercapai jika prosedur AYDA dijalankan sesuai hukum. Pelaksanaan yang tidak tepat mampu menyebabkan ketidakpastian dan sengketa di antara para kreditor dalam proses kepailitan

Peran Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Kelompok Remaja di Indonesia

Mulya Natanael Parasian — 2026-01-01

Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok remaja merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang luas bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran polisi sebagai penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan kekerasan oleh kelompok remaja, dengan menelaah fungsi preventif, represif, dan pre-emptive yang dijalankan aparat kepolisian. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta data empiris terkait pola intervensi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penanganan kekerasan kelompok remaja sangat bergantung pada kemampuan polisi dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah. Upaya preventif seperti patroli rutin, penyuluhan hukum, dan pembinaan remaja terbukti lebih efektif dalam menekan angka kejadian dibandingkan tindakan represif semata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan kekerasan kelompok remaja memerlukan strategi komprehensif dengan dukungan regulasi, profesionalisme aparat, serta partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.

Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Dokumentasi Ruang Terbuka Publik

Cynthia Louren Natalia — 2026-01-01

Pelanggaran hak cipta pada dokumentasi ruang terbuka publik menjadi isu yang semakin relevan seiring meningkatnya aktivitas perekaman, fotografi, dan distribusi konten digital di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam pemanfaatan karya visual di ruang terbuka publik serta mengkaji dasar pertanggungjawaban hukum bagi para pelanggar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ruang terbuka publik bersifat bebas diakses, dokumentasi visual atas objek tertentu tetap dilindungi oleh hak cipta apabila memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas. Pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan baik secara perdata maupun pidana apabila terdapat penggunaan tanpa izin, eksploitasi komersial, ataupun penghilangan atribusi pencipta. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman mengenai batasan hukum dalam pemanfaatan karya cipta di ruang publik sebagai upaya perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

I Made Candra Wiyanayasa — 2026-01-01

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang memiliki dampak serius bagi korban maupun masyarakat. Peningkatan kasus serupa menuntut peran hakim untuk memberikan putusan yang tidak hanya berlandaskan ketentuan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan nilai keadilan. Dalam konteks tersebut, Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang menjadi salah satu contoh perkara yang penting untuk dikaji, karena menggambarkan bagaimana pertimbangan hakim diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi dua hal utama, yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang, serta bagaimana penerapan hukum pidana yang digunakan majelis hakim dalam menentukan putusan terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku dan menghubungkannya dengan praktik penerapan di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta wawancara langsung dengan narasumber yang terdiri dari hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dosen akademisi hukum pidana. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis menempati posisi paling mendasar karena menyangkut pembuktian terpenuhinya unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Hakim memastikan bahwa syarat pembuktian minimal dalam Pasal 183 KUHAP terpenuhi melalui keterangan saksi yang menjelaskan kronologi pencurian, pengakuan terdakwa yang memperjelas peran dan motifnya, serta barang bukti yang secara langsung dikaitkan dengan hasil kejahatan. Ketiga alat bukti tersebut saling menguatkan dan menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan.Aspek sosiologis dipertimbangkan untuk melihat konteks perbuatan terdakwa dalam lingkungan sosialnya. Hakim menilai kondisi ekonomi terdakwa, motifnya melakukan pencurian, serta dampak peristiwa tersebut bagi korban, khususnya kerugian material dan terganggunya rasa aman. Aspek ini membantu hakim memahami tingkat kesalahan terdakwa secara lebih realistis. Sementara itu, aspek filosofis berkaitan dengan tujuan pemidanaan, nilai keadilan, dan pandangan hakim mengenai sikap terdakwa selama proses persidangan, termasuk apakah menunjukkan penyesalan dan beritikad baik. Selain itu, hakim juga menerapkan asas legalitas, asas kesalahan, serta asas proporsionalitas sebagai dasar penentuan pidana. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dipertimbangkan secara seimbang sebelum hakim menjatuhkan pidana penjara. Putusan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan norma tertulis, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan nilai-nilai keadilan yang relevan dalam perkara pencurian dengan pemberatan.

Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Outsourcing pada BUMN Sektor Kebandarudaraan

Ni Komang Ayu Meitrisnawati — 2026-01-01

Studi ini menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam penentuan kompensasi bagi pekerja kontrak outsourcing di sektor BUMN Pelayanan Jasa Kebandarudaraan, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pekanbaru Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr. Masalah hukum muncul dari pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) akibat pengurangan kuota oleh perusahaan pemberi kerja (user) BUMN, yang sering kali mengabaikan masa kerja jangka panjang pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini di bawah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 menekankan perhitungan kompensasi secara ketat berdasarkan periode kontrak yang aktif, yang berpotensi mengabaikan akumulasi masa kerja pekerja yang telah dikontrak berulang kali. Analisis terhadap putusan pengadilan mengungkapkan bahwa meskipun kepatuhan hukum formal seringkali terpenuhi, keadilan substantif yang tercermin dalam asas proporsionalitas di mana kompensasi harus mencerminkan besarnya kontribusi pekerja dari waktu ke waktu masih menjadi celah kritis. Studi ini menyimpulkan bahwa penafsiran hukum harus meluas melampaui pembacaan tekstual untuk memasukkan prinsip-prinsip keadilan, memastikan bahwa pekerja outsourcing menerima kompensasi yang adil dan proporsional dengan durasi layanan aktual mereka, bukan hanya masa kontrak terakhir mereka.

Implikasi Hukum Penolakan Buruh terhadap Sistem Outsourcing Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Ryan Adhi Pratama pratama — 2026-01-01

Perubahan besar dalam regulasi terkait outsourcing melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah memunculkan gelombang penolakan dari kelompok buruh karena dinilai menghilangkan batasan atas jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan dan mengurangi jaminan kepastian serta perlindungan kerja. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta pandangan para ahli hukum ketenagakerjaan untuk menelusuri alasan penolakan buruh dan menilai kemungkinan penghapusan outsourcing dari aspek hukum. Temuan penelitian mengungkap bahwa perluasan cakupan outsourcing dalam UU Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian baru bagi pekerja, khususnya menyangkut jangka waktu hubungan kerja, pemenuhan hak normatif, serta risiko penggantian pekerja tetap dengan tenaga kerja kontrak melalui perusahaan penyedia jasa. Dari sisi hukum, praktik outsourcing tidak dapat dihapuskan karena telah menjadi bagian dari kerangka hukum nasional, namun masih mungkin untuk direvisi melalui pengaturan yang lebih ketat, peningkatan standar perlindungan, dan penguatan pengawasan pemerintah. Dengan demikian, penolakan buruh berakar pada kekhawatiran terhadap melemahnya perlindungan hak dan kepastian kerja, sementara pembaruan regulasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fleksibilitas perusahaan dan prinsip keadilan bagi pekerja.

Sengkuyung Prioritas sebagai Upaya Penegakan Hukum atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Blora

Nhimas Kartikaning Sari — 2026-01-01

Pajak Kendaraan Bermotor menjadi penerimaan fiskal utama bagi provinsi. Namun, banyak masyarakat Blora yang terlambat membayar pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Sengkuyung Prioritas sebagai upaya penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi program tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Sengkuyung Prioritas merupakan program inovasi Pemerintah Jawa Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan pembayaran bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor guna menambah pendapatan asli daerah. Sengkuyung Prioritas terbukti efektif sebagai upaya penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan upaya penegakan hukum melalui Program Sengkuyung Prioritas berupa perasaan malu, gelisah, dan takut yang dirasakan oleh wajib pajak, Program Pemutihan Pajak yang sedang berlangsung, dan kerjasama yang baik diantara para petugas. Namun, dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum ini juga terdapat beberapa hambatan atau kendala seperti kesadaran hukum wajib pajak yang masih rendah, belum optimalnya mitra pihak ketiga, jumlah SDM pelaksana kegiatan Sengkuyung Prioritas di lapangan yang belum mencukupi, adanya kendala sosial, dan biaya yang dimiliki oleh wajib pajak terbatas

Analisis Kualitas Soal Pilihan Ganda HOTS Materi Proses Bisnis Akuntansi dan Keuangan Dengan Anates

Angel Agnesia Bella — 2026-01-01

Penelitian ini memiliki sebuah tujuan guna menelaah kualitas pertanyaan pilihan ganda yang dirancang dengan mengacu pada prinsip Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada materi Proses Bisnis di Bidang Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Instrument penelitian memuat 54 butir soal yang meliputi enam tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan tahapan proses akuntansi, menerapkan prinsip profesionalisme dan keselamatan kerja, mengelola data akuntansi berbasis teknologi, memahami perkembangan standar akuntansi dan teknologi, memahami lebih dalam profesi serta peluang kerja pada bidang akuntansi dan keuangan Lembaga, serta menerapkan etika profesi dan kompetensi personal dalam bekerja. Analisis dilakukan menggunakan aplikasi Anates dengan melibatkan siswa kelas X Akuntansi SMK di wilayah Surabaya sebagai responden. Data yang diperoleh mencakup reliabilitas tes, indeks pemisah, tingkat kesulitan, korelasi item – total terhadap skor total, serta efektivitas distraktor. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa reliabilitas tes mencapai 0,97 termasuk kategori sangat tinggi. Daya pembeda sebagian besar tergolong baik hingga sangat baik, sedangkan taraf kesukaran soal terletak pada kategori sedang (60%) serta mudah (40%). Korelasi butir terhadap skor total menunjukkan bahwa sebagian besar soal valid dan mampu mengukur kemampuan siswa secara konsisten. Sementara itu, efektivitas pengecoh menunjukkan sekitar 70-80% berfungsi baik, sedangkan sisanya perlu diperbaiki. Secara umum, soal dinilai layak diterapkan sebagai alat evaluasi pembelajaran dengan revisi minor pada beberapa butir

Eksekusi Pemberantasan Produk Pakaian Bekas Impor Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Muhammad Farhan Alauddin — 2026-01-01

Perdagangan internasional membuka peluang bagi negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga menghadirkan tantangan berupa masuknya produk yang merugikan, seperti pakaian bekas impor. Fenomena ini diminati karena harga murah dan tren “thrifting”, tetapi berdampak negatif terhadap industri tekstil, UMKM, dan kesehatan masyarakat. Pemerintah melarang impor pakaian bekas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 untuk melindungi industri lokal serta menekan praktik impor ilegal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual guna menganalisis efektivitas regulasi dan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan penyitaan, pemusnahan, penindakan hukum, dan koordinasi lintas instansi, peredaran pakaian bekas impor ilegal tetap marak. Hambatan utama meliputi lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, tumpang tindih regulasi, dan tingginya permintaan masyarakat. Diperlukan penegakan hukum konsisten, penguatan kapasitas aparat, dan edukasi publik.

Prespektif Antropologi Dakwah Pada Masyarakat Lontar Baru

Muhammad Rafie Mudzaffar — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika dakwah dalam kehidupan sosial masyarakat Lontar Baru, khususnya pada komunitas RT 03/RW 07, melalui pendekatan perspektif antropologi dakwah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana praktik dakwah dipahami, diterima, serta diinternalisasi dalam konteks budaya lokal yang memengaruhi perilaku keagamaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melibatkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi kegiatan keagamaan yang berlangsung di lingkungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dakwah tidak hanya dipersepsikan sebagai aktivitas penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial yang erat dengan nilai-nilai budaya setempat. Adanya tokoh agama lokal berperan signifikan dalam membangun kepercayaan, memperkuat kohesi sosial, serta menjadi mediator antara ajaran Islam dan praktik budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Selain itu, dakwah yang dilakukan secara personal dan komunal terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan formalistik, karena dianggap lebih selaras dengan kebutuhan dan realitas kehidupan warga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dakwah dalam perspektif antropologi pada masyarakat Lontar Baru merupakan proses kultural yang adaptif, dialogis, dan bertumpu pada harmoni antara nilai keagamaan dan tradisi lokal. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi dakwah yang lebih kontekstual dan humanis pada masyarakat multikultural.

Studi Perbandingan Rangkaian Prosesi Perkawinan Dalam Tradisi Ngemblok Dan Tradisi Boyongan

Mustika Ayu Aprilia Susanti — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji rangkaian prosesi perkawinan dalam tradisi Ngemblok di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dan tradisi Boyongan di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, yang hingga kini tetap dijalankan sebagai bagian dari hukum adat Jawa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk pelaksanaan kedua tradisi serta menilai tingkat ketaatan masyarakat dalam melestarikannya di tengah perubahan sosial dan pengaruh hukum formal. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat pelaku tradisi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ngemblok menekankan penyampaian niat oleh pihak perempuan, musyawarah keluarga, dan simbol-simbol seserahan sebagai wujud legitimasi sosial. Sementara itu, Boyongan menonjolkan perpindahan calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan, kehati-hatian kosmologis, serta penggunaan penanggalan Jawa dalam menentukan waktu yang dianggap membawa keberuntungan. Masyarakat tetap konsisten melaksanakan kedua tradisi dengan berbagai penyesuaian tanpa menghilangkan nilai inti. Kesimpulannya, Ngemblok dan Boyongan berfungsi sebagai living law yang mampu beradaptasi dan tetap relevan berdampingan dengan hukum formal di era modern.

Peran Otoritatif Fatwa MUI dalam Dinamika Hukum Islam di Indonesia di Era Kontemporer

Ashar — 2026-01-01

Tulisan ini membahas peran otoritatif fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam dinamika hukum Islam di Indonesia pada era kontemporer. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya posisi MUI sebagai lembaga keulamaan yang menjembatani antara norma-norma syariat Islam dengan kebutuhan hukum masyarakat modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis otoritas fatwa MUI dalam dinamika hukum Islam di Indonesia, menelusuri sumber legitimasi keilmuan dan sosialnya, serta menilai sejauh mana fatwa MUI berkontribusi terhadap perkembangan hukum Islam dan kebijakan publik nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas fatwa MUI bersumber dari dua aspek utama, yaitu otoritas keilmuan ulama dan legitimasi sosial umat Islam. Fatwa MUI berfungsi sebagai living law, yakni hukum yang hidup dan memengaruhi praktik sosial serta kebijakan publik, terutama dalam bidang keuangan syariah, jaminan produk halal, dan isu-isu sosial-keagamaan. Namun, di era digital modern, MUI menghadapi tantangan besar seperti pada bidang muamalah dan isu-isu di era digital. Meski demikian, dengan menjaga independensi kelembagaan, memperkuat literasi keagamaan publik, serta memperluas kerja sama kelembagaan, MUI dapat terus mempertahankan relevansinya sebagai lembaga otoritatif yang berperan penting dalam pembentukan hukum Islam kontemporer dan penguatan moralitas publik di Indonesia.

Pengembangan Bahan Ajar PAI berbasis PBL untuk Peserta didik Kelas 6 SDN Sukun 3 Kota Malang

Muhammad Husni — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis Problem Based Learning (PBL) pada materi Halal dan Haram untuk peserta didik kelas VI SDN Sukun 3 Kota Malang dengan menggunakan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development) dengan subjek 26 peserta didik kelas VI A dan satu guru PAI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis PBL yang dikembangkan dinyatakan sangat layak digunakan berdasarkan validasi ahli materi (92%), ahli media (90%), serta hasil uji coba lapangan. Selain itu, bahan ajar ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep halal dan haram, menumbuhkan sikap kritis, dan memperkuat nilai religius serta tanggung jawab sosial peserta didik. Proses pengembangan bahan ajar dilakukan secara sistematis melalui tahapan ADDIE, mulai dari analisis kebutuhan peserta didik, perancangan skenario masalah, hingga evaluasi hasil belajar. Penerapan model PBL yang kontekstual membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, interaktif, dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga mendorong peserta didik untuk aktif berpikir, berdiskusi, dan memecahkan masalah terkait nilai-nilai Islam.

Perpektif Mahzab Imam Syafi’I dalam Penyelesaian Munasakhat Di Indonesia

Abid Khaidar Zamzami — 2026-01-01

Munasakhah (warisan berantai) merupakan isu krusial dalam ilmu Faraidh yang memerlukan penyelesaian metodologis kompleks, mengingat mazhab Syafi'i menjadi acuan utama di Indonesia. Fenomena ini muncul ketika ahli waris meninggal sebelum harta warisan pendahulunya dibagikan, menciptakan tumpang tindih hak. Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur, landasan teoretis, dan relevansi mazhab Syafi'i dalam menyelesaikan Munasakhah dalam konteks hukum waris kontemporer.Menggunakan metode penelitian perpustakaan (Library Research), data kualitatif dikumpulkan dari kitab-kitab fiqh klasik mazhab Syafi'i dan peraturan hukum positif, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i menekankan penyelesaian Munasakhah secara bertahap (tadarruj) berdasarkan dua prinsip fundamental: peralihan kepemilikan (intiqal al-milk) dan kepastian urutan kematian (at-tartib). Metodologi ini menuntut perhitungan yang cermat, menganalisis kondisi ahli waris yang tersisa pada setiap tingkatan kematian.Meskipun menghadapi tantangan teknis, metodologi Syafi'i terbukti kompatibel dengan sistem Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sangat mungkin untuk diintegrasikan dengan teknologi digital (SIMWARIS) guna meminimalisir kesalahan perhitungan. Kerangka kerja ini, yang menjunjung tinggi keadilan (al-'adl) dan ketepatan (at-tartib), tetap menjadi panduan yang otoritatif dan applicable bagi Pengadilan Agama dan masyarakat dalam memastikan distribusi harta yang sah dan adil.

Penanaman Nilai Anti Korupsi Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia

Aditya Azzahra Arianto — 2026-01-01

Korupsi merupakan persoalan serius yang menghambat proses pembangunan nasional serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat semata-mata bertumpu pada penegakan hukum, melainkan juga membutuhkan langkah-langkah preventif melalui pembentukan budaya anti korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penanaman budaya anti korupsi sebagai solusi strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap artikel jurnal ilmiah dan buku akademik yang relevan serta diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan budaya anti korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal, keteladanan kepemimpinan, penguatan peran keluarga, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Budaya anti korupsi berperan sebagai sarana pencegahan jangka panjang yang melengkapi pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya berfungsi dalam aspek penindakan, tetapi juga memiliki peran penting dalam edukasi dan sosialisasi nilai-nilai integritas. Dengan demikian, penanaman budaya anti korupsi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan menjadi strategi krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Indonesia.

Pengembangan Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Budaya Lokal di Indonesia

Aisyah Nindi Antika — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam urgensi (pentingnya) pengembangan materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya lokal di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam proses pengembangannya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan terkait integrasi PAI dan budaya lokal di Indonesia. Pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif untuk mengkonstruksi argumentasi mengenai pentingnya integrasi dan pemetaan kendala di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan materi PAI berbasis budaya lokal memiliki urgensi yang tinggi, terutama dalam hal: (1) Menumbuhkan Identitas Ganda (keagamaan dan kebangsaan) peserta didik; (2) Menciptakan Pembelajaran yang Kontekstual sehingga lebih mudah dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari (sesuai prinsip Contextual Teaching and Learning); dan (3) Mengembangkan Karakter Islami melalui penanaman nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan ajaran Islam (seperti ta'awun dan musyawarah). Meskipun demikian, terdapat tantangan signifikan yang harus diatasi, meliputi: (1) Keterbatasan Kurikulum Baku dan sumber belajar yang tersistematis; (2) Kurangnya Kompetensi Guru dalam literasi budaya dan pedagogi integrasi; serta (3) Adanya Konflik Nilai pada beberapa tradisi lokal yang bertentangan dengan prinsip dasar Syariat Islam, yang memerlukan proses seleksi dan penyesuaian yang cermat. Oleh karena itu, kolaborasi antara guru, tokoh agama, dan budayawan menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan tersebut.

Integrasi Etika dan Politik dalam Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 57 dan At-Taubah Ayat 71

Muhammad Rizky Darmawan — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji integrasi etika dan politik dalam tafsir Surat Al-Maidah ayat 57 dan Surat At-Taubah ayat 71 yang memuat pedoman moral dan sosial penting bagi umat Islam. QS Al-Maidah 57 menegaskan larangan bagi orang beriman menjadikan orang yang menghina atau mempermainkan agama sebagai teman dekat atau pemimpin, sebagai bentuk menjaga identitas keimanan dan kemandirian politik. Ayat ini mengingatkan agar umat tidak berlindung pada musuh Islam yang lemah imannya dan merendahkan syariat, sehingga etika menjadi dasar kuat dalam politik Islam. Sedangkan QS At-Taubah 71 menekankan solidaritas antar mukmin, saling tolong-menolong dalam kebaikan, amar ma’ruf nahi munkar, penegakan salat, penunaian zakat, dan ketaatan pada Allah serta Rasul, sebagai fondasi kehidupan sosial dan politik yang berkeadilan dan beradab. Tafsir kedua ayat ini menunjukkan bahwa integrasi antara moral individu dan sosial dengan pengelolaan kekuasaan menjadi syarat utama terciptanya kepemimpinan yang adil dan masyarakat yang harmonis. Dalam konteks kontemporer, tafsir ini relevan sebagai pedoman untuk memilih pemimpin yang berintegritas dengan menjunjung tinggi nilai moral Islam dan menjaga keutuhan umat dari pengaruh budaya asing yang merusak. Penelitian ini juga menegaskan perlunya kesadaran kritis umat dalam menjalin hubungan sosial-politik serta internasional agar tidak merugikan agama dan bangsa. Dengan demikian, integrasi etika dan politik dalam kajian tafsir Al-Maidah 57 dan At-Taubah 71 menjadi landasan penting bagi pengembangan politik Islam yang bermartabat dan berkeadilan sosial di era globalisasi.

Budaya Betawi Di Persimpangan Globalisasi : Upaya Menjaga Identitas Lokal

Prajna Paramitha Marhaeni — 2026-01-01

Budaya Betawi sebagai simbol identitas lokal masyarakat Jakarta saat ini menghadapi tantangan besar akibat derasnya arus globalisasi, modernisasi, dan urbanisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika budaya Betawi, proses akulturasi yang membentuknya, serta pengaruh perubahan sosial terhadap keberlanjutan budaya tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 8 tokoh dan pelaku budaya Betawi yang tersebar di beberapa wilayah Jakarta, yaitu Menteng, Senen, Setu Babakan, Tanjung Priok, Condet, Kampung Melayu, Kemayoran, dan kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya Betawi terbentuk melalui proses sejarah panjang yang melibatkan akulturasi dengan berbagai bangsa, seperti Cina, Arab, Belanda, Portugis, dan India. Pengaruh tersebut tercermin dalam seni pertunjukan tradisional seperti Lenong dan Gambang Kromong, kuliner khas, bahasa sehari-hari, serta berbagai tradisi dan upacara adat. Namun, perkembangan zaman, dominasi budaya populer, dan minimnya minat generasi muda menyebabkan semakin memudarnya praktik budaya tradisional di kehidupan sehari-hari.Upaya pelestarian yang telah dilakukan, seperti pengembangan kawasan wisata budaya Setu Babakan, dinilai belum cukup jika tidak diiringi dengan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelestarian yang adaptif melalui pendidikan berbasis budaya lokal, pemanfaatan media digital, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan komunitas seni agar budaya Betawi tetap lestari dan relevan tanpa kehilangan identitas aslinya.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Memberantas Kejahatan Narkotika

Naylla Shabilla Callistha Husin — 2026-01-01

Putusan dalam perkara penyelundupan narkotika menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana satu tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan mempertimbangkan peran terdakwa yang hanya bertindak sebagai kurir. Faktor sosiologis, seperti tekanan ekonomi, ketergantungan pada pihak pengendali, dan posisi terdakwa sebagai pelaku tingkat bawah dalam jaringan, dinilai lebih dominan dibandingkan pertimbangan yuridis mengenai beratnya dampak kejahatan narkotika. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya memadukan aspek kemanusiaan dalam pemidanaan, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan yang dikategorikan serius dan terorganisasi. Ketidakseimbangan antara pertimbangan sosial dan aspek normatif membuka ruang diskusi mengenai batas wajar judicial discretion dalam perkara narkotika.

Peran Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam Membangun Stabilitas Politik dan Agama Islam

Apriani Sri Mulyani — 2026-01-01

Pada dasarnya manusia dilahirkan sebagai pemimpin, semenjak Nabi Adam diciptakan sebagai khalifah untuk ditugaskan mengurus bumi, kata khalifah itu sendiri dapat diartikan sebagai penghubung atau pemimpin untuk menyampaikan memimpin sesuatu. Sebagai pemimpin dituntut keahliannya dalam mengatur perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Pemimpin mempunyai hak kekuasaan untuk mengarahkan, mengerahkan, dan mempengaruhi orang yang dipimpinya untuk melaksanakan titah-titah yang harus dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan yang dinginkan. Maka dari itu seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan seni memimpin yang baik, sehingga akan tercapai keselarasan dalam sebuah kepemimpinan, dan tercapai pula tujuan tujuan yang telah digariskan. Berkaitan dengan kepemimpinan ini, Islam memulai sebuah kepemimpinananya dengan diutusnya Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul untuk mengajak manusia ke arah kebenaran, memeluk Islam sebagai suatu keyakinan. Dalam perjalanan perjuangan dan penyebaran Islam, nabi Muhammad secara otomatis sebagai pemimpin kaum muslimin sampai akhir hayatnya. Setelah Nabi Muhammad wafat, kaum muslimin dirundung kesedihan yang mendalam, mereka kehilangan sosok pemimpin yang dicintai, sosok pemimpin yang mempunyai kepribadian yang unik dan kompleks, berwawasan luas, dan bersifat amanah.

Eksistensi dan Masa Depan Lembaga Arbitrase sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia

Sidi Ahyar Wiraguna — 2026-01-01

Penyelesaian sengketa perdata melalui litigasi sering menimbulkan hambatan berupa proses yang panjang, biaya yang tinggi, serta kompleksitas prosedur yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dunia usaha yang menuntut kepastian dan efisiensi. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya lembaga arbitrase sebagai alternative dispute resolution yang menawarkan penyelesaian sengketa secara cepat, efisien, dan bersifat final. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah eksistensi dan masa depan lembaga arbitrase dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, sekaligus menilai kemampuan regulasi yang ada dalam merespons tantangan undangan, konseptual, dan kasus, serta dilengkapi unsur empiris ringan berupa tren statistik pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase tetap memiliki posisi penting sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang relevan bagi para pihak yang mengedepankan asas kebebasan berkontrak dan kerahasiaan. Namun, hambatan seperti ketidakkonsistenan putusan pembatalan, intervensi peradilan, dan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum masih mengurangi efektivitas arbitrase. Temuan ini mengindikasikan perlunya penyelarasan norma, penguatan kepastian eksekusi, serta peningkatan kapasitas aparat peradilan untuk mendukung stabilitas sistem. Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan kerangka teoretis mengenai hubungan antara arbitrase dan peradilan negara, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembaruan regulasi dan optimalisasi lembaga arbitrase di Indonesia.

Optimalisasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Tantangan Implementasi

Vinzent Indra Atmaja — 2026-01-01

Penerapan restorative justice (RJ) dalam penanganan tindak pidana ringan semakin menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama sejak hadirnya Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 yang menegaskan paradigma penyelesaian perkara berbasis pemulihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi RJ pada penanganan tindak pidana ringan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dukungan temuan empiris dari berbagai studi terbaru, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana RJ mampu mengurangi beban perkara, meningkatkan kepuasan korban–pelaku, serta mendukung penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan proporsional. Hasil analisis menunjukkan bahwa RJ efektif diterapkan pada perkara-perkara yang melibatkan kerugian ringan, relasi sosial dekat, dan kesediaan sukarela para pihak, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa disharmoni regulasi, minimnya pedoman teknis, resistensi aparat penegak hukum, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya harmonisasi peraturan, penguatan kapasitas aparat, serta standardisasi prosedur pelaksanaan RJ untuk memastikan mekanisme ini dapat berfungsi optimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kajian Komprehensif Prinsip Investasi Kontemporer: Dinamika, Tantangan, dan Implikasi Hukum dalam Transformasi Ekonomi Digital Global

Ita Erlita — 2026-01-01

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah membawa perubahan mendasar terhadap cara kerja investasi melalui pemanfaatan platform daring, kecerdasan buatan, serta instrumen keuangan berbasis teknologi. Perkembangan tersebut mendorong perlunya evaluasi ulang terhadap efektivitas mekanisme perlindungan investor serta kesesuaian kerangka hukum dalam mengatur inovasi finansial yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan mengkaji prinsip-prinsip investasi modern di tengah digitalisasi serta membahas implikasi normatif bagi investor, regulator, dan pasar keuangan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif berorientasi socio-legal melalui penelaahan sistematis atas literatur mutakhir mengenai digitalisasi, FinTech, ESG, dan perilaku investor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan keterjangkauan layanan investasi, mempercepat proses transaksi, dan memperluas akses informasi, namun juga menghadirkan ancaman berupa serangan siber, potensi manipulasi algoritmik, dan perilaku spekulatif yang dipicu tren media sosial. Di samping itu, penerapan prinsip ESG berkembang menjadi indikator penting dalam proses investasi, meskipun keberagaman standar pelaporan masih menimbulkan ketidakjelasan bagi pelaku pasar. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa perbedaan regulasi antarnegara membuka peluang arbitrase regulasi yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan investor. Karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif dan terkoordinasi guna menjaga keamanan, stabilitas, dan kredibilitas ekosistem investasi digital.

Perbandingan Pandangan Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Hanafi Tentang Zakat Profesi dalam Konteks Modern

Nisrina — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji pandangan komparatif antara mazhab Syafi'i dan Hanafi terkait zakat profesional dalam konteks perkembangan ekonomi modern. Masalah ini muncul seiring dengan semakin beragamnya sumber penghasilan masyarakat, yang tidak lagi terbatas pada kepemilikan harta tradisional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum zakat atas gaji, honorarium, dan penghasilan profesional lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar metodologis kedua mazhab dalam menentukan hukum zakat profesional dan menganalisis relevansinya dengan praktik zakat kontemporer, khususnya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian perpustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur fiqh klasik, karya akademik kontemporer, artikel jurnal, dan dokumen resmi lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi cenderung mewajibkan zakat atas penghasilan profesional dengan menganalogikannya kepada zakat harta (mal) selama memenuhi syarat nisab dan haul. Sementara itu, mazhab Syafi'i membatasi kewajiban zakat pada harta yang secara eksplisit disebutkan dalam teks, sehingga zakat profesional tidak diwajibkan kecuali dikategorikan sebagai tijarah (perdagangan). Studi ini menyimpulkan bahwa perbedaan antara kedua mazhab tersebut berasal dari metode istinbat dalam memahami konsep al-amwāl dan penggunaan qiyas. Temuan ini memperkuat dasar fiqh untuk penerapan zakat profesi di era modern.

Jomo Vs Fomo: Pergeseran Mindset Konsumen Dalam Menyikapi Tren Labubu Di Kota Medan

Monika Amelia Manurung — 2026-01-01

Fenomena FOMO (Fear of Missing Out) dan JOMO (Joy of Missing Out) semakin relevan dalam memahami pola konsumsi masyarakat urban di era digital, khususnya ketika menanggapi tren populer seperti Labubu.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua fenomena psikologis tersebut membentuk consumer mindset masyarakat Kota Medan dalam menyikapi tren konsumsi digital.Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SEM-PLS untuk mengevaluasi hubungan antar konstruk.Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai dinamika psikologis dan sosial yang memengaruhi pola pikir konsumen, serta menyoroti bagaimana dorongan untuk mengikuti tren maupun kecenderungan menikmati ketidakterlibatan berkontribusi pada perubahan perilaku konsumsi.Temuan ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai perilaku konsumen urban di era digital dan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait pola konsumsi berbasis tren

Meaningful Human Control Terhadap Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Dalam Operasi Militer Ditinjau Dari Prinsip Hukum Humaniter Internasional

Ranandhang Widadi — 2026-01-01

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam sektor pertahanan menghadirkan tantangan baru bagi implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI). Salah satu isu yang paling kritis adalah kewajiban mempertahankan meaningful human control atau kendali manusia yang bermakna pada sistem berbasis AI yang digunakan dalam operasi militer. Artikel ini bertujuan menilai kesiapan Indonesia dalam memastikan adanya pengawasan dan keputusan manusia terhadap penggunaan sistem otonom. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah instrumen hukum internasional, termasuk Tallinn Manual 2.0 dan dokumen Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), serta mereview peraturan nasional di bidang pertahanan dan keamanan siber. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur kendali manusia atas sistem senjata otonom, meskipun prinsip HHI telah diadopsi melalui ratifikasi konvensi internasional. Dibutuhkan penyusunan kebijakan nasional yang selaras dengan prinsip HHI agar pemanfaatan AI oleh militer tetap berada dalam koridor hukum internasional sekaligus memastikan akuntabilitas negara

Analisis Hukum Transparansi Perbankan dan Stabilitas Keuangan Pasca Perubahan POJK No. 37/2019 Menjadi POJK No. 18/2025

Evan Dori — 2026-01-01

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pergantian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dengan POJK Nomor 18 Tahun 2025. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kelemahan dalam pengaturan lama, antara lain lemahnya rezim sanksi, ambiguitas standar kompetensi penyusun laporan, keterbatasan prinsip kualitas data, serta format publikasi yang tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun kerangka hukum yang mampu menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis deskriptif-analitis terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 18/2025 telah memperkuat efektivitas pengaturan melalui peningkatan sanksi, penerapan standar kompetensi objektif dengan sertifikasi profesional, penegasan prinsip kualitas data, perluasan kewenangan audit OJK, modernisasi publikasi data dalam format machine-readable, serta harmonisasi dengan regulasi lain. Dengan demikian, regulasi baru ini secara substantif berhasil membangun rezim transparansi yang lebih kredibel, komprehensif, dan selaras dengan kebutuhan industri perbankan modern maupun standar internasional

Pengawasan dalam Dakwah: Memahami Konsep ‘Amr Ma'ruf Nahi Munkar’ dalam Alquran

Syf Miftahul Rahmah — 2026-01-01

Konsep ‘Amr Ma’ruf Nahi Munkar merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang bertujuan menjaga moral dan etika masyarakat dengan cara memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Konsep ini memiliki landasan kuat dalam Al-Qur’an, khususnya Surah Ali-Imran ayat 104, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan tanggung jawab sosial setiap individu dalam mengawal perilaku umat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk karya tafsir, hadis, penelitian ilmiah, dan data sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘Amr Ma’ruf Nahi Munkar berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial yang efektif dalam membentuk perilaku positif apabila dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana dan persuasif. Implementasinya dalam masyarakat modern terlihat melalui pendidikan agama, kegiatan dakwah, dan program sosial seperti gerakan anti narkoba, yang terbukti mampu menurunkan angka penyimpangan sosial hingga 30%. Namun demikian, pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti resistensi individu, perbedaan interpretasi tentang batasan kebaikan dan keburukan, serta pengaruh nilai-nilai sekuler. Penelitian juga menegaskan pentingnya penggunaan media digital sebagai sarana penyebaran pesan dakwah secara efektif. Dengan pendekatan yang inklusif, dialogis, dan penuh kasih sayang, ‘Amr Ma’ruf Nahi Munkar dapat menjadi strategi dakwah yang relevan dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang berakhlak, harmonis, serta responsif terhadap tantangan sosial kontemporer.

Eksplorasi Penanaman Karakter Gotong Royong Dan Peduli Lingkungan Melalui Kegiatan Selasih (Selasa Bersih) di Sekolah

Reki Reki — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses penanaman karakter gotong royong dan peduli lingkungan melalui kegiatan SELASIH (Selasa Bersih) di SMAN 4 Pandeglang. Berangkat dari permasalahan rendahnya kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah, kegiatan SELASIH diimplementasikan sebagai upaya pembiasaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dan pendidikan lingkungan hidup. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SELASIH tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan kebersihan rutin, tetapi juga sebagai media efektif dalam menginternalisasi nilai gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian lingkungan. Keterlibatan aktif peserta didik dalam kerja bakti, pembagian peran, dan kolaborasi antarsiswa menunjukkan adanya perubahan perilaku positif, seperti meningkatnya inisiatif menjaga kebersihan tanpa bergantung pada instruksi guru. Temuan juga menegaskan pentingnya peran guru sebagai teladan dan motivator dalam memperkuat pembiasaan. Program SELASIH sejalan dengan visi sekolah serta mendukung pembentukan budaya lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan SELASIH terbukti sebagai strategi efektif dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah.

Analisa Konsep Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, Sosial

Ahmad Alaik Niam — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh hukum pernikahan dalam Islam, yang meliputi syarat dan rukun nikah, konsep kafa’ah (kesetaraan), serta fenomena pernikahan dini dan dampaknya dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap literatur, kitab fiqih, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nikah dalam Islam terbagi menjadi lima ketentuan, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, yang penetapannya bergantung pada kondisi individu. Syarat dan rukun nikah menjadi penentu sahnya pernikahan, sedangkan konsep kafa’ah menegaskan pentingnya kesetaraan dalam agama, nasab, profesi, dan akhlak untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, pernikahan dini, meskipun diperbolehkan jika pasangan telah baligh dan rusyd, tetap menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum dan etika pernikahan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan urgensi harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan peraturan hukum nasional Indonesia dalam konteks pelaksanaan pernikahan, khususnya mengenai batas usia minimal calon mempelai. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak serta pencegahan risiko sosial dan kesehatan akibat pernikahan dini. Penelitian ini menegaskan bahwa kesesuaian antara nilai-nilai agama dan hukumpositif merupakan fondasi penting bagi tercipanya masyarakat yang berkeadilan. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh terhadap aspek hukum etika dan soosial dalam pernikahan diperlukan guna membangun keluarga islami yang harmonis dan berkualitas.

Pendidikan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi Perspektif Al-Qur’an

Murhandi — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pendidikan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang ekonomi perspektif Al-Qur’an sebagai dasar pembentukan kualitas individu yang berkarakter, profesional, dan beretika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis serta metode tafsir maudhu’i untuk menelaah ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan dengan tema pengembangan SDM ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur’an memberikan landasan komprehensif bagi pengembangan SDM, meliputi pembentukan jiwa wirausaha, kemampuan membaca peluang usaha, kreativitas dalam pengembangan bisnis, responsivitas terhadap dinamika ekonomi, penerapan etika bisnis yang berlandaskan nilai-nilai agama, serta profesionalitas kerja. Pembahasan mengungkap bahwa konsep ini sejalan dengan pandangan sejumlah ulama dan pemikir muslim mengenai pentingnya integrasi nilai akidah, syariah, dan akhlak dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan SDM bidang ekonomi menurut Al-Qur’an tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis dan keuntungan material, tetapi menekankan keseimbangan antara kompetensi, moralitas, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Patologi Birokrasi dan Hegemoni Kultural: Dekonstruksi Hambatan Sistemik Penegakan Hukum Pidana Perjudian di Indonesia

Keisya Laila Rahma — 2026-01-01

Upaya pemberantasan perjudian di Indonesia menghadapi stagnasi serius meskipun instrumen hukum represif telah diterapkan. Kegagalan ini bukan sekadar akibat kekosongan norma, melainkan manifestasi dari hambatan struktural yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi kegagalan penegakan hukum pidana perjudian dengan menelaah dua variabel: "Patologi Birokrasi" dalam struktur negara dan "Hegemoni Kultural" di masyarakat. Menggunakan metode penelitian Socio-Legal dengan pendekatan kriminologi kritis, studi ini menganalisis data primer berupa putusan pengadilan dan regulasi, serta data sekunder dari laporan PPATK dan statistik kriminalitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjudian telah bermetamorfosis menjadi kejahatan transnasional yang difasilitasi oleh State-Organized Crime, di mana aparat bermutasi dari penegak hukum menjadi pelindung (backing) melalui penyalahgunaan wewenang yang terlembaga. Di sisi lain, tekanan ekonomi struktural dan manipulasi narasi digital telah menciptakan hegemoni kultural yang menormalisasi perjudian sebagai "gaya hidup", melahirkan resistensi sosial berupa budaya bungkam (Omertà). Selain itu, transisi menuju KUHP Nasional 2026 menyimpan potensi celah hukum melalui pasal living law yang rentan dieksploitasi sindikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan konvensional tidak lagi efektif. Diperlukan reformasi institusional mutlak melalui pembentukan satuan tugas independen, penerapan strategi follow the money yang agresif, serta regulasi ketat untuk mencegah legitimasi perjudian berkedok adat guna memulihkan supremasi hukum.

How Microeconomic Drivers and Macroeconomic Forces Shape Firm Value in State Owned Enterprise Groups Listed on the Indonesia Stock Exchange (2022–2024)

Ika Mutiara Khadijah — 2026-01-01

This study examines how intellectual capital, firm characteristics, good corporate governance (GCG), dividend policy, inflation, and exchange rates affect the firm value of BUMN Group companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2022–2024. The research uses 51 observations over three years, relying on secondary data from financial statements, annual reports, and macroeconomic sources. Firm value is measured using Tobin’s Q, while the independent variables consist of GCG indicators (independent commissioners, audit committee, managerial ownership), intellectual capital measures (VACA, STVA, VAIC), firm characteristics (asset growth, size, leverage, ROE, current ratio), dividend payout ratio, and macroeconomic variables (inflation and exchange rates). Data analysis employs multiple linear regression using SPSS 26. The results show that only independent commissioners and current ratio significantly influence firm value, whereas all other variables do not have a significant effect on the firm value of BUMN Group companies.

Implementasi Akad Digital pada Pengelolaan Keuangan

Nur Laila — 2026-01-01

Pesantren memiliki peran strategis dalam pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan sesuai prinsip syariah menjadi sangat penting. Perkembangan teknologi mendorong pesantren untuk mengimplementasikan sistem pembayaran digital, seperti kartu santri, e-money, dan transfer bank, guna meningkatkan kemudahan transaksi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan berbasis syariah di Pondok Pesantren Nurul Islam Sumenep, dengan fokus pada kepatuhan dan akuntabilitas dalam penerapan sistem pembayaran digital. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam bersama kepala unit, bendahara pengurus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital telah diterapkan dengan prinsip amanah, transparansi, dan keterbukaan, namun terdapat kendala seperti keterbatasan literasi digital, pengawasan formal yang belum optimal, dan resistensi sebagian pengguna terhadap sistem baru. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem keuangan digital yang lebih terintegrasi, didukung pelatihan dan mekanisme audit internal, untuk memperkuat kepatuhan syariah, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan pesantren di masa depan.

Tinjauan Yuridis terhadap Penjarahan Rumah Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Pidana

Jogy Simanullang — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji tidak adanya perlindungan hukum spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia untuk merespons tindak pidana penjarahan rumah pejabat publik. Saat ini, perbuatan tersebut hanya dijerat sebagai tindak pidana terkait properti biasa, Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 dan Pasal 365, yang gagal mengidentifikasi esensi perbuatan yang sesungguhnya. Penelitian ini berargumen bahwa penjarahan rumah pejabat publik secara kualitatif berbeda dari kejahatan properti biasa, karena merupakan serangan langsung terhadap simbol dan kewibawaan negara. Kegagalan hukum ini menciptakan kekosongan hukum yang dapat mengganggu stabilitas dan kelancaran fungsi pemerintahan. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mendemonstrasikan urgensi pembentukan norma hukum baru. Sebagai solusi, diusulkan sebuah aturan pidana spesifik yang dirancang untuk melindungi fungsi dan otoritas negara, dengan membatasi perbuatan hanya pada kekerasan fisik dan mensyaratkan adanya maksud untuk merusak wibawa negara, sehingga dapat menjamin kelancaran pemerintahan tanpa mengorbankan kebebasan sipil.

Plea Bargaining dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum

Cut Nangrie Sari Abuthalib — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji penerapan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus pada peran ganda mekanisme ini dalam meningkatkan efisiensi sekaligus potensi risiko penurunan kepastian hukum. Penumpukan perkara yang terus terjadi di pengadilan Indonesia menuntut solusi inovatif untuk mempercepat proses peradilan tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Plea bargaining menawarkan pendekatan pragmatis untuk mempercepat penyelesaian perkara melalui kesepakatan negosiasi antara jaksa dan terdakwa, yang tercermin dalam mekanisme Jalur Khusus pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Namun, ketiadaan regulasi yang eksplisit dan komprehensif menimbulkan tantangan berupa potensi penyalahgunaan diskresi oleh jaksa, risiko paksaan terhadap terdakwa rentan, serta inkonsistensi putusan yang mengancam nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini melakukan analisis normatif, peran diskresi jaksa, dan studi perbandingan dengan yurisdiksi lain. Temuan penelitian menegaskan kebutuhan mendesak akan pengawasan ketat, transparansi prosedural, dan perlindungan hukum guna menyeimbangkan efisiensi dengan perlindungan hak terdakwa dan kepentingan korban. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam wacana reformasi peradilan pidana di Indonesia dengan mendorong desain regulasi yang harmonis antara efisiensi prosedural dan keadilan substantif.

Kedudukan Tindak Penipuan dalam Penjualan Ponsel Daur Ulang Sebagai Delik dalam Hukum Pidana Nasional

Afini Maulana — 2026-01-01

Perkembangan pasar telepon seluler di Indonesia yang sangat pesat telah memunculkan praktik perdagangan curang berupa penjualan ponsel daur ulang (refurbished) yang diklaim sebagai produk baru tanpa transparansi kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan tindak pidana penipuan dalam penjualan ponsel daur ulang sebagai delik dalam hukum pidana nasional dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian meliputi unsur-unsur delik penipuan menurut Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492–495 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta sinkronisasi regulasi antara UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan ketentuan hukum pidana. Studi kasus dilakukan terhadap perkara penjual berinisial ZA di Gorontalo tahun 2024 yang menjual 19 unit ponsel OPPO A77s hasil daur ulang tanpa label garansi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur subjektif berupa maksud menguntungkan diri secara melawan hukum dan unsur objektif berupa tipu muslihat serta penyembunyian kondisi barang. KUHP baru memperkuat pengaturan melalui delik khusus perdagangan curang dan penyembunyian keadaan barang. Sinkronisasi vertikal dan horizontal antarregulasi telah terwujud secara normatif, namun implementasi di daerah masih lemah akibat kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Diperlukan penguatan mekanisme terpadu antara Polri, Kominfo, dan Kemendag untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, preventif, dan berorientasi pada perlindungan konsumen di era ekonomi digital.

The Talaq Phenomenon In The Digital Era: An Analysis Of Divorce Law Through Social Media In The Perspective Of Fiqh And Indonesian Laws

Arfan Amrullah — 2026-01-01

The phenomenon of divorce (talaq) in the digital era has become an increasingly complex issue alongside the rapid development of communication technology, particularly the use of social media as a medium for pronouncing divorce. This research is significant because it addresses the discrepancy between Islamic jurisprudence, in which some scholars consider talaq via digital media valid if it fulfills the requirements of fiqh, and Indonesian positive law, which mandates that divorce must be carried out through the Religious Court to obtain legal certainty. This study employs a qualitative method with a library research approach, analyzing literature from scholarly journals, books, and relevant legal regulations. The findings indicate that online talaq may result in unregistered divorce without legal recognition, which affects the rights of wives, children, and the family’s administrative status. Moreover, the gap between fiqh and state law creates vulnerabilities to the misuse of digital platforms in family law practices. The study suggests the need for clearer legal regulations, improvement of legal and digital literacy, and stronger collaboration between scholars, academics, and policymakers to address the challenges of digital divorce in Indonesia.

Tinjauan Yuridis terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Korupsi

Shabina Al Fitri — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam pembinaan narapidana korupsi serta hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual berbasis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 22 Tahun 2022 merekonstruksi peran Lapas menjadi lebih otonom dengan menghapus syarat Justice Collaborator sebagai penentu hak integrasi dan menggantikannya dengan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang menekankan perubahan perilaku. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi hambatan berupa ketidakjelasan indikator objektivitas SPPN, potensi penyalahgunaan, disparitas fasilitas yang mengurangi efek jera, serta disharmoni antara kebijakan pemasyarakatan dan semangat pemberantasan korupsi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pengawasan eksternal yang ketat dan regulasi khusus bagi narapidana berisiko tinggi (high risk) agar prinsip rehabilitasi tetap sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

Efektivitas Kebijakan Pemantauan Harga Komoditas Strategis Di Pasar Sememi Oleh Dinas Koperasi,Ukm, Perdagangan Surabaya

Muhammad Akshay Raihan Fahrozi — 2026-01-01

Pemantauan harga di pasar merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan pedagang serta masyarakat. Ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya melalui kebijakan Peraturan Walikota Surabaya No 83 tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kebijakan pemantauan harga komoditas strategis di Pasar Sememi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya dalam menjaga stabilitas harga dan memberikan manfaat nyata bagi pedagang dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan petugas pemantauan harga dan pedagang pasar sebagai informan. Analisis didasarkan pada teori evaluasi kebijakan yang menekankan lima kriteria: efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan menunjukkan bahwa implementasinya masih tidak merata. Pemerintah cenderung merespons lebih cepat terhadap kenaikan harga komoditas tertentu seperti minyak goreng, sementara komoditas lain, terutama sayuran dengan harga yang sangat fluktuatif, mendapatkan respons kebijakan yang lebih sedikit. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kebijakan untuk memastikan respons pemerintah yang lebih seimbang di semua komoditas strategis guna mencapai stabilitas harga yang optimal

Keabsahan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Pasca Pembatalan Perkawinan

Dwi Hasrianty Ruchban — 2026-01-01

Pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan fenomena hukum yang semakin marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak serius terhadap keabsahan akta nikah serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas serta implikasi yuridisnya terhadap keabsahan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Gtlo dan Putusan PA Limboto Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Lbt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas memiliki landasan hukum yang kuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Implikasi yuridis dari pembatalan perkawinan mengakibatkan akta nikah menjadi tidak sah dan wajib dicoret dari register KUA, meskipun Pasal 75 KHI memberikan perlindungan terhadap status anak dan pihak beritikad baik. Perempuan sebagai korban dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem verifikasi identitas melalui integrasi database KUA dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta penegakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP bagi pelaku pemalsuan identitas untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan

Penafsiran Q.S. An-Nisa: 58 & 135: Prinsip Keadilan dan Amanah dalam Kehidupan Sosial

Muhammad Rian Maulana — 2026-01-01

Artikel ini mengkaji makna dan penerapan dua ayat dalam Surat An-Nisa, yaitu Q.S. An-Nisa: 58 dan Q.S. An-Nisa: 135, yang memuat prinsip-prinsip keadilan dan amanah dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Q.S. An-Nisa: 58 menekankan pentingnya menegakkan amanah dan keadilan dalam pengambilan keputusan, sedangkan Q.S. An-Nisa: 135 mengajak individu untuk bersaksi secara adil, tanpa memandang kepentingan pribadi atau tekanan sosial yang ada. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis teks dan wawancara dengan para mufasir, artikel ini mengidentifikasi tema-tema sentral kedua ayat tersebutserta relevansinya dengan persoalan sosial dan hukum dalam masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedua ayat tersebut sangat urgen dan berdampak dalam membangun masyarakat yang adil dan beretika, di tengah tantangan korupsi dan ketidakadilan yang masih ada.

Implementasi Diversi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Polres Pasangkayu

Muchammad Mahendra Ghani Adhitya Putra — 2026-01-01

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan diversi (pengalihan proses peradilan formal ke proses di luar peradilan) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sesuai UU No. 11 Tahun 2012, terutama untuk kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Diversi bertujuan untuk menghindari dampak negatif proses peradilan formal terhadap tumbuh kembang mental anak, dengan fokus pada pendekatan keadilan restoratif dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tingkat penyidikan Polres Pasangkayu dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi diversi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, dengan pendekatan studi kasus di Polres Pasangkayu. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dengan aparat penegak hukum (penyidik), observasi, dan studi dokumen terkait penanganan kasus anak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara normatif, diversi telah dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme dan prosedur yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika seringkali karena rasa penasaran, pengaruh lingkungan pertemanan, kurangnya kontrol sosial dan keluarga. Tantangan dalam pelaksanaan diversi seringkali terkait dengan paradigma aparat penegak hukum (misalnya, menganggap pengguna narkotika pasti juga pengedar), ancaman pidana yang tinggi (di atas 7 tahun penjara), atau kesulitan mencapai kesepakatan diversi dengan korban/keluarga. Solusi yang diutamakan adalah mengedepankan rehabilitasi medis dan sosial bagi anak daripada hukuman penjara, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan keluarga secara intensif

Penerapan Problem Based Learning Berbantuan PhET Colorado untuk Memahami Konsep Perubahan Energi pada Siswa Kelas IIIB SD No. 8 Ungasan

Adani Werdining Asri — 2026-01-01

Penelitian ini menguraikan penerapan model Problem Based Learning (PBL) yang dipadukan dengan simulasi digital PhET Colorado untuk membantu siswa kelas IIIB SD No. 8 Ungasan memahami konsep perubahan energi. PBL digunakan untuk mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses penyelidikan dan pemecahan masalah yang berangkat dari konteks kehidupan sehari-hari. Alur pembelajaran meliputi orientasi masalah, pengorganisasian tugas dalam kelompok, eksplorasi menggunakan simulasi, penyusunan solusi, serta kegiatan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simulasi PhET mampu memperjelas konsep energi yang bersifat abstrak dan meningkatkan partisipasi siswa selama proses investigasi. Siswa terlihat lebih percaya diri dan mampu mengemukakan contoh perubahan energi secara lebih tepat. Meskipun terdapat variasi kemampuan belajar, dukungan tambahan dan pembagian peran dalam kelompok terbukti membantu seluruh siswa mencapai tujuan pembelajaran. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa integrasi PBL dan media digital efektif dalam memperkuat pemahaman konsep IPA pada tingkat sekolah dasar.

Optimalisasi Media Digital Sebagai Sarana untuk Promosi UMKM Soitom

Cherllyn Sepvinin — 2026-01-01

Perkembangan media digital saat ini menuntut pelaku UMKM untuk mengoptimalkan strategi pemasaran agar mampu bersaing dan meningkatkan jangkauan konsumen. UMKM Soitom, usaha kuliner Thailand di Kota Batam, masih menghadapi keterbatasan dalam pemanfaatan media digital sehingga visibilitas dan brand awareness belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas promosi Soitom melalui optimalisasi media digital, termasuk pembuatan konten video, pengelolaan media sosial, dan aktivasi layanan pemesanan online. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara langsung dengan pemilik usaha serta observasi aktivitas operasional dan strategi pemasaran yang telah diterapkan. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan signifikan pada visibilitas digital, terlihat dari bertambahnya jumlah views, interaksi, dan pengikut pada TikTok dan Instagram. Konten video terbukti lebih menarik audiens dibandingkan promosi berbasis foto. Aktivasi GoFood mempermudah akses pelanggan sehingga meningkatkan potensi transaksi harian. Penggunaan iklan berbayar juga memperluas jangkauan promosi kepada target konsumen yang lebih relevan. Selain itu, pendampingan yang diberikan membuat tim internal Soitom lebih mampu mengelola media digital secara mandiri. Kesimpulannya, optimalisasi media digital efektif meningkatkan promosi, interaksi pelanggan, dan daya saing UMKM Soitom di industri kuliner Kota Batam

Pengaruh Brand Ambasador Dan Electronic Word Of Mouth (E-Wom) Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Life Style Sebagai Variabel Moderasi

Putri Winantu — 2026-01-01

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap pola perilaku konsumen, khususnya dalam proses pengambilan keputusan pembelian di platform marketplace. Salah satu contohnya adalah Kick Avenue, yang berfokus pada penjualan produk fashion serta sneakers orisinal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji sejauh mana Brand Ambassador dan Electronic Word of Mouth (E-WOM) berpengaruh terhadap keputusan pembelian, serta menelaah bagaimana gaya hidup (Life Style) berperan sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut pada pengguna Kick Avenue di Kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori, melibatkan 100 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert, kemudian dianalisis menggunakan metode Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Brand Ambassador memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Demikian pula, Electronic Word of Mouth (E-WOM) terbukti memiliki dampak positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selain itu, Life Style berperan memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut dengan keputusan pembelian. Artinya, semakin tinggi kesesuaian antara gaya hidup konsumen dengan citra merek serta informasi digital yang diterima, maka semakin kuat pula kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa strategi pemasaran digital yang selaras dengan karakteristik gaya hidup konsumen dapat meningkatkan efektivitas promosi sekaligus mendorong keputusan pembelian pada platform marketplace seperti Kick Avenue.

Pengaruh Persepsi Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Minuman Boba Mirukiway Di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

Anisa Mustika Sari — 2026-01-01

Di periode 2023 industri makanan serta minuman berperan 39,10 persen mengenai penghasilan domestik bruto (PDB) serta 6,55 % mengenai PDB nasional. Tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat kesatu penjualan bubble tea atau boba terbanyak melalui pendapatan 1,6 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Di Kabupaten Bandung, jumlah UMKM di sektor ini meningkat dari 159.725 unit pada 2022 menjadi 171.669 unit pada 2023. Berdasarkan pra-survei salah satu brand minuman populer di Kabupaten Bandung bernama MirukiWay menawarkan menu variatif, harga terjangkau dan memiliki kualitas yang baik. Penelitian tersebut memanfaatakan metode deskriptif serta verivikatif melalui pendekatan kuantitatif. Sampel yang diterapkan sebesar 385 responden. Penelitian memeanfaatkan Teknik nonprobability sampling, data dikumpulkan dengan distribusi kuesioner untuk 385 narasumber yang kunjung melangsungkan pembelian di MirukiWay. Teknik analisis data yang diterapkan ialah uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji T (secara parsial), uji F (secara simultan), serta uji koefisien determinasi. menganalisis data memanfaatkan software IBM SPSS 25. Analisis menyatakan atas Persepsi Harga (X₁) serta Kualitas Produk (X₂) berdampak signifikan mengenai Kepuasan Pelanggan. Koefisien regresi untuk Persepsi Harga adalah 0.278 serta untuk Kualitas Produk 0.412, dengan signifikansi 0.000. Uji F menyatakan atas kedua variabel secara simultan meningkatkan kepuasan pelanggan MirukiWay di Kabupaten Bandung.

The Influence of Business Law Comprehension and Human Resource Integrity on Procedural Compliance in Notarial Deed Preparation

Khairuddin khairuddin — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemahaman hukum bisnis dan integritas sumber daya manusia terhadap kepatuhan prosedural pembuatan akta pada Kantor Notaris Khairuddin Rasyid dengan menerapkan pendekatan kuantitatif melalui metode SEM-PLS. Penelitian dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman terhadap regulasi kenotariatan serta kualitas integritas profesional mampu menjamin ketepatan proses penyusunan akta. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua variabel independen memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan prosedural, dengan integritas SDM menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi konsistensi pelaksanaan prosedur. Nilai R-square sebesar 0,63 menegaskan bahwa model yang dibangun mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam kepatuhan prosedural. Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan juga menunjukkan peningkatan yang nyata pada kualitas pelaksanaan proses administrasi dan akurasi penyusunan akta. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman hukum serta peneguhan nilai integritas merupakan prasyarat penting bagi notaris untuk menjamin kesesuaian praktik dengan ketentuan perundang-undangan. Implikasi praktis penelitian ini terletak pada kebutuhan kantor notaris untuk memperkuat pelatihan hukum, membangun budaya kerja berbasis integritas, dan mengoptimalkan standar prosedural internal. Namun penelitian masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup responden dan ketergantungan pada data perseptual yang dapat dipengaruhi subjektivitas.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Upah di Perusahaan X Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Nurokhmah — 2026-01-03

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja atas hak medapatkan upah yang layak diperusahaan X dalam implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Fokus utama kajian dalam penelitian adalah penerapan perlindungan hukum terhadap hak pekerja atas upah yang layak serta mengidentifikasi sejauh mana perusahaan menjalankan kewajiban terhadap hak pekerja sesuai dengan ketentuang perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan dilakukan dengan menggabungkan dua aspek yaitu aturan hukum yang berlaku seperti (Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah) dengan fakta dilapangan secara langsung dari fenomena yang terjadi di lapangan, studi lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pekeja serta pihak manajemen di perusahaan. Namun, hasil dari penelitian terdapat pelanggaran dalam praktik pembayaran upah terhadap pekerja, yang mana masih sering pekerja mendapatkan upah jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukan perlu adanya pengawasan lebih lanjut dari instansi ketenagakerjaan serta meningkatkan edukasi kesadaran hukum bagi pekerja dan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi peraturan regulasi ketenagakerjaan. Meskipun undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dijadikian landasan hukum yang kuat tetapi penerapan di perusahaan X masih membutuhkan perbaikan guna menjamin hak hak pekerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Efektivitas Presensi Real-time Berbasis Skul.id di SMK Unggulan NU

Achmad Fikri Izzuddin Noer — 2026-01-03

Sistem presensi manual yang masih diterapkan di banyak instusi pendidikan seringkali menimbulkan permasalahan seperti keterlambatan pencatatan, risiko manipulasi data, dan tingginya beban administratif guru maupun staf. Penerapan presensi digital berbasis aplikasi menjadi solusi yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas data kehadiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas presensi real-time berbasis Skul.id di SMK Unggulan NU dengan meninjau akurasi, ketepatan waktu, kemudahan penggunaan, serta efisiensi administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang melibatkan pengamatan terhadap proses presensi, analisis data sistem, serta kuesioner kepada guru sebagai pengguna utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presensi berbasis Skul.id sangat efektif dengan skor rata-rata 9 dari 10. Sistem mampu menampilkan data kehadiran secara real-time, meminimalkan human-error, mempercepat proses rekap, serta mudah digunakan oleh guru. Dibandingkan sistem manual, Skul.id meningkatkan efisiensi waktu dan menurunkan tingkat manipulasi kehadiran. Namun, ditemukan satu celah teknis yaitu potensi manipulasi menggunakan dua perangkat HP (Handphone), serta kendala minor terkait jaringan. Secara keseluruhan, Skul.id terbukti efektif dalam mendukung manajemen kehadiran dan layak diterapkan secara luas, dengan catatan perlunya peningkatan fitur keamanan dan optimasi akses pada kondisi jaringan lemah.

Perbandingan Pengaturan Ahli Waris Pengganti dan Harta Gono-Gini dalam Hukum Islam dan Perdata di Indonesia

Dwi Naili Hidayah — 2026-01-03

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan ahli waris pengganti dan harta gono-gini dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis prinsip, mekanisme hukum, dan implikasi praktis dalam pembagian warisan dan pengelolaan harta perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis sumber hukum primer seperti Al-Qur’an, Hadis, KHI, dan KUHPerdata, serta jurnal akademik dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan keadilan substantif, memprioritaskan hak keturunan, dan mengikuti bagian warisan yang telah ditentukan berdasarkan prinsip syariat. Hukum perdata lebih menekankan kepastian hukum, prosedur formal, dan fleksibilitas melalui mekanisme seperti plaastsvervulling dan perjanjian kawin. Kedua sistem memberikan perlindungan bagi ahli waris dan pasangan, menjamin transparansi pengelolaan harta, dan meminimalkan potensi konflik, meskipun berbeda dalam pendekatan filosofis dan prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap perbedaan dan kesamaan kedua sistem hukum ini penting untuk penerapan hukum waris dan harta perkawinan yang adil, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat plural di Indonesia.

Analisis Praktik Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Ranah Peradilan

Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh — 2026-01-03

Penelitian ini membahas praktik pinjam pakai dalam ranah peradilan dengan studi lapangan di Pengadilan Negeri Temanggung yang menekankan pada aspek kepastian hukum. Secara normatif, pasal 44 ayat (2) KUHAP memberikan batasan penggunaan barang bukti oleh siapa pun selama proses persidangan berlangsung karena barang bukti harus tetap utuh dalam penyimpanan pihak berwenang sebagai penunjang proses pembuktian. Namun, dalam praktik ditemukan adanya kebutuhan masyarakat akan penggunaan kembali barang bukti terutama apabila barang tersebut memiliki urgensi vital bagi pemiliknya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Edisi II Tahun2007 untuk menjawab dilema tersebut. Pedoman ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan perizinan pinjam pakai dengan syarat yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan bersumber pada peraturan, literatur ilmiah, wawancara dan partisipasi langsung dalam pembuatan penetapan. Hasilnya menunjukkan bahwa pedoman teknis dapat menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat yang tetap menjamin kepastian hukum

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Kesehatan

Haninah Haninah — 2026-01-03

Penelitian ini mengkaji dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja profitabilitas rumah sakit swasta emiten sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu CARE, MIKA, SILO, HEAL, dan SRAJ, selama periode 2018–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif, di mana rasio Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM) dihitung dari laporan keuangan tahunan, kemudian dianalisis menggunakan uji normalitas Shapiro–Wilk dan uji beda nonparametrik Kruskal–Wallis untuk membandingkan tiga fase: pra, saat, dan pasca pandemi. Hasil statistik deskriptif menunjukkan tingkat profitabilitas rata-rata yang relatif rendah dengan variasi yang cukup besar dan adanya beberapa nilai negatif, yang mengindikasikan efektivitas penggunaan aset, pengembalian terhadap ekuitas, dan kemampuan menghasilkan laba bersih yang belum optimal serta tidak merata antar rumah sakit. Namun, hasil uji Kruskal–Wallis dengan p-value ROA 0,132, ROE 0,452, dan NPM 0,234 (α = 0,05) menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada profitabilitas antara periode pra, saat, dan pasca pandemi, sehingga seluruh hipotesis nol diterima. Temuan ini menyimpulkan bahwa sektor rumah sakit swasta emiten kesehatan relatif resisten terhadap guncangan pandemi COVID-19 dari sisi profitabilitas, meskipun masih diperlukan penguatan pengelolaan aset, struktur modal, serta strategi efisiensi biaya dan pengembangan pendapatan agar ketahanan keuangan ke depan semakin terjaga.

Pengembangan Bahan Ajar PAI Menggunakan Pendekatan Lesson Study dengan Integrasi Literasi Budaya Lokal untuk Memperkuat Nilai-Nilai Gotong Royong pada Siswa SMPN 03 Ampelgading

Aisyah Nindi Antika — 2026-01-03

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis pendekatan Lesson Study dengan integrasi literasi budaya lokal guna memperkuat nilai-nilai gotong royong pada siswa SMPN 03 Ampelgading. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model ADDIE yang meliputi tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Implementasi pembelajaran dilaksanakan melalui tahapan Lesson Study: Plan, Do, dan See sebagai bagian dari proses uji coba dan perbaikan berkelanjutan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, angket, serta penilaian sikap siswa. Validasi ahli materi dan media dilakukan sebelum implementasi untuk memastikan kelayakan produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan layak digunakan dengan skor kelayakan rata-rata 88% (kategori sangat baik). Selain itu, terjadi peningkatan signifikan pada indikator sikap gotong royong siswa, yaitu dari 48% sebelum perlakuan menjadi 87% setelah penerapan bahan ajar. Respon siswa dan guru juga menunjukkan bahwa pembelajaran lebih bermakna karena terkait dengan konteks budaya lokal yang dekat dengan kehidupan siswa.

Pengaruh Penggunaan Media Sosial Tiktok, Lingkungan Pergaulan Kampus, dan Motivasi Belajar terhadap Tingkat Keaktifan Mahasiswa

Ghozali — 2026-01-03

Perkembangan teknologi dan media sosial, khususnya TikTok, telah memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan mahasiswa, termasuk tingkat keaktifan mereka di lingkungan kampus. Selain itu, faktor lingkungan pergaulan dan motivasi belajar juga berperan penting dalam mendorong maupun menghambat keterlibatan mahasiswa dalam berbagai aktivitas, baik yang bersifat akademis maupun nonakademis. Riset ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial TikTok, lingkungan pergaulan kampus, dan motivasi belajar terhadap tingkat keaktifan mahasiswa, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Instrumen kuesioner disebarkan kepada responden, kemudian dianalisis menggunakan uji, uji analisis data, asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel penggunaan TikTok, lingkungan pergaulan kampus, dan motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap tingkat keaktifan mahasiswa. Akan tetapi pada analisis persial, hanya penggunaan TikTok dan lingkungan pergaulan kampus yang memiliki pengaruh signifikan, sedangkan motivasi belajar tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Hasil tersebut menyatakan bahwa faktor sosial dan digital cenderung lebih dominan dalam memengaruhi keaktifan mahasiswa dibandingkan faktor internal seperti motivasi belajar. Oleh karena itu, institusi pendidikan disarankan untuk mengadopsi strategi yang adaptif terhadap tren digital guna mengajak mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam beragam aktivitas di lingkungan kampus.

Rekontruksi Kewenangan Ojk Terhadap Pinjaman Online (PINJOL) Ilegal Akibat Kelemahan Regulasi Fintech di Indonesia

Apriliani Rahmalillah — 2026-01-03

Perkembangan layanan keuangan digital telah menimbulkan celah regulasi yang memungkinkan platform pinjaman online ilegal beroperasi secara luas di Indonesia. Kondisi ini melemahkan perlindungan konsumen serta efektivitas pengawasan lembaga terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji hubungan antara kelemahan regulasi dan keterbatasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani pinjaman online ilegal. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan kewenangan quasi-represif, terbatasnya mekanisme investigasi lintas batas, dan belum optimalnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor utama yang menghambat penanggulangan pelanggaran keuangan digital. Contoh kasus seperti peristiwa Wonogiri tahun 2021 serta pengungkapan jaringan lintas negara menggambarkan kemampuan adaptif pelaku ilegal dalam menghindari pengawasan. Temuan tersebut menegaskan perlunya rekonstruksi kewenangan OJK melalui penguatan dasar hukum, perluasan intervensi administratif, pembentukan kolaborasi permanen antar lembaga, dan peningkatan teknologi pengawasan. Rekonstruksi ini diharapkan mendukung kerangka regulasi yang lebih responsif dan preventif dalam melindungi konsumen di era digital

Dinamika Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Tren Joanna dan Tren Cinderella Kajian Sosial dan Hukum Keluarga Islam

Risma — 2026-01-03

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika keharmonisan rumah tangga dalam perspektif dua tren yaitu tren Joanna dan tren cinderella, ditinjau dari aspek sosial dan Hukum Keluarga Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif - analitis melalui studi pustaka terhadap literatur video tren, media sosial, serta ketentuan hukum Islam. penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif untuk mengkaji bagaimana budaya digital membentuk persepsi masyarakat terhadap relasi ideal antara suami dan istri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tren Joanna yang menggambarkan kemandirian dan dominasi perempuan dalam rumah tangga mencerminkan pergeseran nilai dari konsep qawamah dan ta‘awun dalam islam menuju relasi egaliter modern. Sebaliknya, tren Cinderella menonjolkan ketergantungan emosional dan finansial terhadap pasangan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan peran dan rentan terhadap konflik rumah tangga. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keharmonisan rumah tangga tidak diukur dari dominasi atau ketundukan salah satu pihak, melainkan dari penerapan prinsip sakinah mawaddah wa rahmah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literasi keluarga Islami yang adaptif terhadap budaya digital, serta menjadi rujukan bagi pembinaan keluarga yang berlandaskan nilai spiritual dan kesetaraan. Tren Joanna dan tren Cinderella yang marak di media sosial mencerminkan perubahan pola pikir dan perilaku generasi muda terhadap konsep pernikahan dan keharmonisan rumah tangga. Kedua tren ini tidak hanya menjadi konten viral, tetapi juga merepresentasikan konstruksi sosial baru mengenai peran gender dalam institusi keluarga.

Strategi Penerapan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur

Alfiana Ghani — 2026-01-03

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi penerapan pengelolaan manajemen sumber daya guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). Sebagai sekolah Indonesia yang beroperasi di luar negeri, SIKL menghadapi tantangan khusus dalam pengelolaan guru, mulai dari proses rekrutmen, penempatan, pengembangan profesional, hingga evaluasi kinerja yang harus disesuaikan dengan konteks pendidikan transnasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru sebagai subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan guru di SIKL dilakukan melalui penerapan fungsi manajemen POAC. Pada tahap planning, sekolah menyusun perencanaan kebutuhan guru, rekrutmen ketat dari KEMENDIKBUD, dan perencanaan kurikulum. Pada tahap organizing, pembagian tugas dilakukan berdasarkan kompetensi serta kebutuhan jenjang pendidikan. Tahap actuating diwujudkan melalui arahan, supervisi, motivasi, dan pelatihan bagi guru, baik dari pemateri internal maupun eksternal. Pada tahap controlling, sekolah melakukan monitoring pembelajaran, evaluasi kinerja, serta menerapkan model evaluasi 360 derajat untuk menjaga objektivitas penilaian.

Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Menikah

Makruz Junaidi — 2026-01-03

Sebuah tempat penjara/lapas merupakan tempat yang seringkali dianggap sebagai tempat penebusan seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Hak-hak kebebasan dari narapidana terbatasi salah satunya yaitu menyalurkan Hasrat seksualnya kepada pasangan. Seperti yang kita ketahui bagi seorang suami nafkah merupakan pemberian yang wajib dilakukan terhadap istrinya dalam perkawinan, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan maupun nafkah bathin. Dalam jurnal ini, penulis menganalisis dampak dari Conjugal Visit bagi narapidana, Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemenuhan hak biologis narapidana yang sudah menikah merupakan persoalan hukum dan HAM yang belum terselesaikan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sehingga penulis memilih untuk menganalisis perlunya berinovasi terhadap hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan bertujuan untuk perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) terkait pemenuhan hak biologis narapidana sehingga diperlukan analisis mendalam, Jurnal ini menggunakan metode hukum normatif. Menggunakan perbandingan hukum sistematis digunakan untuk memeriksa data studi literatur. Hasilnya bahwa, hak-hak seksual merupakan hal yang mendasar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat mengenai aturan suami wajib memberikan nafkah sebagai narapidana dan pelaksanaan Conjugal Visit di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi untuk mengakomodir mekanisme conjugal visit yang terukur.

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan Operasional

Ronaan Maulana Basuki — 2026-01-03

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan sebagai intervensi strategis negara untuk menanggulangi kekurangan gizi, menurunkan angka stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dinamika implementasi, keberlanjutan fiskal, tata kelola kelembagaan, serta risiko operasional program MBG dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung dokumen kebijakan, data statistik, dan laporan lembaga resmi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun MBG memiliki kontribusi penting bagi pemerataan gizi dan pembangunan kesehatan nasional, implementasinya menghadapi sejumlah persoalan serius, seperti beban fiskal yang sangat besar, koordinasi lintas lembaga yang belum solid, ketimpangan distribusi wilayah, kelemahan dasar hukum, serta munculnya kasus keamanan pangan. Temuan ini menegaskan perlunya desain fiskal yang hati-hati, penguatan kerangka regulasi, tata kelola yang terintegrasi, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar MBG benar-benar berdampak pada peningkatan gizi jangka panjang tanpa memicu instabilitas sosial-ekonomi. Evaluasi ini menekankan bahwa MBG tidak hanya memerlukan ketepatan distribusi pangan, tetapi juga keselarasan kebijakan, transparansi, dan keberlanjutan pelaksanaan.

Dampak Migrasi Terhadap Sosial Budaya di Kota Batam

Ibnu Muzaf — 2026-01-03

Penelitian ini mengkaji tentang dampak migrasi terhadap perubahan sosial budaya di Kota Batam, Kota yang merupakan tempat tujuan migrasi dari berbagai daerah di Indonesia. Migrasi dilakukan dengan tujuan utama meningkatkan kondisi ekonomi, namun juga membawa perubahan sosial budaya melalui proses akulturasi. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui perubahan budaya sosial yang terjadi akibat migrasi di Kota Batam, faktor migrasi, serta dampak positif dan negatif terhadap sosial budaya Kota Batam. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mengambil sumber data yang relevan tentang dampak migrasi terhadap sosial budaya. Analisis dan penyajian datanya menggunakan deskriptif analisis dan berdasarkan fenomena yang terlihat di Kota Batam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor migrasi yang dilakukan yaitu ekonomi, pendidikan, budaya, lingkungan, dan sosial. Dampak yang diberikan adalah dampak positif dan negatif. Dampak positif migrasi adalah munculnya keragaman bahasa, gaya bicara, dan pakaian, terbukanya lapangan pekerjaan, serta pelestarian budaya lokal melalui adaptasi. Migrasi juga menimbulkan dampak negatif seperti kesalahpahaman komunikasi, ancaman terhadap keberlangsungan rumah adat Melayu asli, berkurangnya lahan dan ruang budaya bagi masyarakat asli, serta konflik sosial budaya yang dapat mengganggu kohesi sosial. Pergeseran demografis akibat migrasi menyebabkan masyarakat Melayu asli semakin tersingkir dari wilayah tradisionalnya, dengan implikasi penting bagi dinamika sosial budaya di Kota Batam.

Paradigma Baru Hukum Investasi Sektor Industri Indonesia

Agi Attaubah Hidayat — 2026-01-03

Penelitian ini menganalisis transformasi paradigma hukum investasi di sektor industri Indonesia pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan komparatif, studi ini mengkaji pergeseran fundamental dari model regulasi UU 3/2014 tentang Perindustrian menuju model baru dalam UU Cipta Kerja. Temuan penelitian mengungkap adanya perubahan paradigma dari pendekatan proteksionis dan terdesentralisasi menuju liberalisasi terkendali dan sentralisasi yang berorientasi pada efisiensi investasi. Transformasi ini tercermin dalam empat aspek utama: sentralisasi perizinan berusaha, relaksasi kepemilikan asing di industri strategis, kemudahan impor bahan baku, dan fleksibilitas standardisasi. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan daya tarik investasi, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan koordinasi pusat-daerah yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, kedaulatan ekonomi nasional, dan perlindungan industri domestik.

Sikap Bahasa Terhadap Bahasa Indonesia Siswa Kelas VIII SMP Islam Ashabul Kahfi

Seri Rahayu — 2026-01-03

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sikap kesetiaan bahasa siswa kelas VIII SMP Islam Ashabul Kahfi terhadap berbahasa Indonesia, mendeskripsikan sikap kebanggaan bahasa siswa kelas VIII SMP Islam Ashabul Kahfi terhadap bahasa Indonesia serta mendeskripsikan sikap kesadaran siswa kelas VIII SMP Islam Ashabul Kahfi akan adanya norma berbahasa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dengan bentuk penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung, dan dokumentasi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data penelitian menggunakan model interaktif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sikap kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran akan adanya norma bahasa siswa kelas VIII SMP Islam ashabul kahfi dapat di kategorikan baik. Temuan ini memberikan gambaran positif tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan siswa SMP Islam Ashabul Kahfi.

Pengaruh Pengalaman Pembelian, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Ulang Scarlett Whitening di e-Commerce Shopee di Kota Bandung

Rifiany Siti Alyah — 2026-01-04

Penelitian’ ini meneliti pengaruh pengalaman pembelian, kualitas pelayanan, dan kualitas produk terhadap’ minat beli’ ulang produk Scarlett Whitening di platform Shopee di Kota Bandung. Dengan pendekatan kuantitatif asosiatif, data yang diperoleh dari 100 responden yang pernah membeli produk Scarlett Whitening melalui Shopee. Analisis data dilakukan mengunakan regresi linier’ berganda dengan bantuan SPSS’ versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman pembelian, kualitas pelayanan, dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifkan terhadap minat beli ulang baik secara parisal maupun simultan. Nilai koefisien determinasi ( ) ‘sebesar 0,399’ menunjukkan ketiga variabel tersebut menjelaskan 39,9% variasi minat beli ulang, sedangkan 60,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil dari penelitian’ ini menghasilkan temuan bahwa peningkatan pengalaman berbelanja, kualitas pelayanan yang andal, dan kualitas produk yang baik menjadi strategi penting untuk memperkuat loyalitas konsumen untuk melakukan pembelian ulang

The Influence of Role Model and Social Media on Alertness to Business Ideas Among Gen Z

Mohammad Yuki Fairuuz — 2026-01-04

This study examines how role models and social media influence alertness to business ideas among Generation Z in Bandar Lampung. Alertness to Business Ideas (ABI) is an early-stage entrepreneurial capability that enables individuals to notice, interpret, and evaluate information that may develop into potential opportunities. This research aims to determine whether exposure to role models and engagement with social media significantly strengthen ABI among young individuals. A quantitative approach was used, involving 150 valid responses collected from Generation Z participants. Data were analyzed using descriptive statistics, validity and reliability testing, and multiple linear regression with a Bootstrap resampling procedure of 5000 iterations. The findings show that respondents reported high perceptions of role models, strong social media engagement, and high levels of alertness to business ideas. The regression results indicate that both role models and social media have a significant positive effect on ABI, with role models demonstrating the stronger influence. The model explains 45.6 percent of the variance in ABI. These findings suggest that role models and social media both play important roles in shaping alertness to business ideas among youth. The study implies that strengthening students’ exposure to entrepreneurial role models and enhancing access to informative digital content may further develop their ability to notice, interpret, and evaluate potential business opportunities.

The Effect of Attitude Toward Entreprenurship Education and Environmental Factors on Continuance of Entrepreneurship Engagement

Bintang Nadhiva Balqis — 2026-01-04

The growing concern over educated unemployment in Indonesia has strengthened the role of entrepreneurship education as an alternative career pathway for university students. Yet many students who successfully initiate ventures during entrepreneurship programs struggle to sustain their entrepreneurial involvement afterward. This study aims to examine how Attitude Toward Entrepreneurship Education (ATEE) and Environmental Factors (EF) influence the Continuance of Entrepreneurship Engagement (CEE) among participants of the Wadhwani Ignite Program at Universitas Lampung. A quantitative approach was applied through a structured questionnaire distributed to 219 valid respondents, followed by validity, reliability, classical assumption testing, and multiple regression analysis. The findings show that both ATEE and EF significantly affect CEE, with EF demonstrating a stronger and more consistent influence. Students reported meaningful learning experiences and increased motivation from the program, yet many discontinued their ventures due to limited access to funding, mentoring gaps, and the absence of long-term institutional support. Descriptive results also reveal a gap between students’ desire to pursue entrepreneurship and their confidence in sustaining the businesses initiated during the program. The regression model explains 30.7% of the variation in CEE, underscoring that while educational attitudes contribute to entrepreneurial persistence, environmental support becomes the decisive factor in sustaining student ventures. These results highlight the need for universities to reinforce entrepreneurial ecosystems beyond classroom instruction.

Anteseden Motivasi Pelayanan Publik Street Level Bureaucracy Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang

Maria Leliana Nembo — 2026-01-04

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji motivasi pelayanan publik pada pegawai street level bureaucracy di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang serta faktor-faktor yang membentuk motivasi tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pegawai yang langsung berinteraksi dengan anak binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pegawai dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti rasa tanggung jawab, kepuasan kerja, dan sikap empati serta faktor ekstrinsik berupa gaji, apresiasi atasan, lingkungan kerja kondusif, dan kesempatan pelatihan. Motivasi pelayanan publik yang tinggi berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan anak binaan. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan kesejahteraan pegawai dan peningkatan sarana prasarana sebagai upaya memperkuat motivasi kerja demi optimalisasi pelayanan publik di LPKA. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengelolaan sumber daya manusia dan kebijakan peningkatan pelayanan publik di lembaga pembinaan anak.

Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Selaganggeng Terhadap Aplikasi Mobile JKN

Nita — 2026-01-04

Mobile JKN merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Namun dalam penggunaannya belum maksimal, hal ini dipengaruhi oleh faktor pengetahuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat terhadap aplikasi Mobile JKN. Desain penelitian ini menggunakan metode cross sectional kuantitatif. Populasi penelitian adalah masyarakat dengan usia produktif dari 20-35 tahun dengan jumlah 1.050 warga. Sampel diperoleh menggunakan rumus slovin dengan margin 5% diperoleh 290 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala guttman. Analisis data menggunakan Univariat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden memiliki pengetahuan kurang sebanyak 129 (44%) responden. Pengetahuan berdasarkan usia didominasi oleh kategori dewasa awal dengan pengetahuan kurang sebanyak 77 (27%) responden, berdasarkan pendidikan terakhir mayoritas SLTA sebanyak 216 (74%) dan mendominasi pengetahuan kurang 97 (33%) dan berdasarkan pekerjaaan terbanyak yaitu karyawan swasta sebanyak 156 (54%) dan mayoritas memiliki pengetahuan kurang 75 (26%). Saran bagi pihak terkait mengadakan penyuluhan terhadap Mobile JKN.

Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Return Saham Terhadap Arus Kas Bebas

Cynthia — 2026-01-04

Sektor properti dan real estate memiliki kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, namun tetap menghadapi fluktuasi kinerja keuangan yang dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas bebas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan return saham terhadap arus kas bebas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi linier berganda berbasis data panel dengan total 74 observasi dari 23 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, ROA, ROE, dan return saham tidak berpengaruh signifikan terhadap arus kas bebas, sementara pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan penjualan yang kuat lebih mampu meningkatkan kapasitas kas operasional dan memperbesar arus kas bebas dibandingkan indikator profitabilitas maupun persepsi pasar.

Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur

Maria Dionisia Babut — 2026-01-04

Masyarakat Manggarai Timur sangat menjunjung tinggi adat istiadat, terutama dalam sistem pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan menurut hukum adat masyarakat Desa Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang meneliti fakta-fakta hukum melalui wawancara dan observasi langsung terhadap perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan masyarakat adat Rana Mbata masih menganut prinsip patrilineal, di mana anak laki-laki (ata one) menjadi ahli waris utama, sedangkan anak perempuan (ata pe’ang) tidak memiliki hak waris karena dianggap akan mengikuti marga suami. Namun, terdapat pergeseran nilai dalam praktiknya, di mana beberapa orang tua memberikan warisan kepada anak perempuan atas dasar kedekatan emosional atau kontribusi dalam merawat orang tua. Meskipun demikian, praktik ini dinilai berpotensi mengganggu tatanan hukum adat yang telah mengakar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak waris sebaiknya tetap diberikan kepada anak laki-laki sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan kesinambungan garis keturunan.

Pengaturan dan Perlindungan Hukum Aset Kripto sebagai Objek Jaminan dalam Kajian Hukum Jaminan

Ariza Fachrur Razak — 2026-01-04

Penelitian ini mengkaji pengaturan serta bentuk perlindungan hukum terhadap aset kripto sebagai objek jaminan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Aset kripto sebagai aset keuangan digital memiliki karakteristik tidak berwujud, berbasis teknologi blockchain, dan bernilai ekonomi, sehingga berpotensi digunakan sebagai objek jaminan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum aset kripto sebagai objek jaminan dapat ditelusuri melalui regulasi sektor perdagangan berjangka, keuangan digital, serta hukum perdata, khususnya konsep benda tidak berwujud dan jaminan fidusia. Perlindungan hukum bagi pemegang jaminan aset kripto diberikan melalui perlindungan preventif dan represif, baik melalui perjanjian, pengamanan teknologi, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Namun demikian, pengaturan jaminan aset kripto masih tersebar dan belum terintegrasi secara khusus. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan harmonisasi regulasi agar perlindungan hukum bagi pemegang jaminan aset kripto dapat terwujud secara optimal.

Inkonsistensi Regulasi Pembatasan Transfer Devisa Hasil Ekspor pada Sektor Sumber Daya Alam

Wiratama — 2026-01-04

Penelitian ini membahas inkonsistensi antara Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penanaman Modal Berbasis Sumber Daya Alam dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam konteks prinsip free transfer of profit (kebebasan transfer keuntungan). Prinsip tersebut merupakan bagian penting dari perlindungan hukum bagi investor asing dalam rezim hukum investasi internasional, namun mengalami pembatasan melalui ketentuan nasional yang berorientasi pada perlindungan kepentingan ekonomi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inkonsistensi aturan yang timbul antara peraturan nasional dengan prinsip hukum internasional, serta untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum terhadap Pemerintah Indonesia apabila terjadi sengketa investasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan free transfer of profit dalam PP 8/2025 belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan investor asing sebagaimana diatur dalam perjanjian investasi internasional, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi nasional yang mempertimbangkan kepastian hukum dan kedaulatan negara sebagai tuan rumah (host state) dalam menghadapi tuntutan investor asing.

Pengaruh Tax Planning, Leverage, dan Modal Kerja terhadap Kinerja Keuangan Periode 2022–2024

M. Mutsaqoful Fikri — 2026-01-04

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh strategi keuangan yang meliputi tax planning, leverage, dan modal kerja terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024, yang ditandai dengan volatilitas harga komoditas dan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan auditan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yang menghasilkan sampel sebanyak 27 perusahaan dengan total 81 observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) yang diolah menggunakan perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, tax planning, leverage, dan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun, hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa tax planning, leverage, dan modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROE). Hal ini mengindikasikan bahwa pada periode pengamatan, kinerja keuangan perusahaan sektor energi lebih didominasi oleh faktor eksternal makroekonomi dibandingkan efisiensi strategi keuangan internal.

Analisis Kebijakan Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Presiden Prabowo di DKI JAKARTA

Erlin Lawata — 2026-01-04

Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan efisiensi anggaran pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta implementasinya di Provinsi DKI Jakarta. Melalui metode studi literatur dan pendekatan systematic literature review (SLR), penelitian mengkaji kebijakan efisiensi dari perspektif tahapan kebijakan publik menurut Thomas R. Dye. Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi anggaran didorong oleh tekanan fiskal nasional, meningkatnya beban subsidi, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan prioritas. Pemerintah pusat merespons melalui penerbitan Inpres tentang efisiensi belanja yang kemudian diterjemahkan oleh DKI Jakarta dalam bentuk pembatasan perjalanan dinas, pengurangan kegiatan seremonial, serta pergeseran alokasi menuju sektor prioritas. Meskipun terdapat indikasi peningkatan disiplin belanja dan pengendalian kegiatan non-produktif, efektivitas implementasi belum optimal karena beberapa kendala seperti tingginya SiLPA, tantangan koordinasi OPD, serta kebutuhan layanan publik di kota metropolitan. Dengan evaluasi yang lebih ketat dan peningkatan tata kelola, kebijakan efisiensi berpotensi memperkuat kinerja fiskal daerah secara berkelanjutan.

Kebijakan Pemblokiran Kartu ATM Rekening Dormant di Indonesia

Farrel Putra Ramadhan — 2026-01-04

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas kebijakan pemblokiran kartu ATM pada rekening yang tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut serta merumuskan rekomendasi penyempurnaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitik melalui studi pustaka terhadap artikel-artikel ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil menurunkan risiko penipuan, meningkatkan kualitas dana pihak ketiga, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Namun, dalam implementasinya kebijakan ini masih kurang efektif karena rendahnya literasi keuangan nasabah. Selain itu, prosedur reaktivasi yang dilakukan pihak bank cukup rumit, minimnya pemanfaatan teknologi digital, pengawasan internal yang belum optimal, serta kecenderungan perbankan syariah yang masih berorientasi pada profit sehingga kurang selaras dengan tujuan perlindungan harta dan pemberdayaan masyarakat menurut maqasid syariah. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efisiensi kebijakan berada pada tingkat sedang dan masih banyak hambatan yang menjadi penyebab kebijakan ini belum mencapai titik optimal, maka dapat dilakukan lima langkah perbaikan, yaitu penguatan edukasi kepada nasabah dan pemasaran digital, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pemantauan secara langsung, penyederhanaan mekanisme reaktivasi, pemberian kelonggaran periode tidak aktif bagi kelompok rentan, serta peningkatan koordinasi para stakeholder seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Penemuan Hukum dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim yang Berkeadilan

Sari Sania Tampubolon — 2026-01-04

Penemuan hukum dan penalaran hukum merupakan dua pilar utama dalam proses peradilan yang menentukan kualitas serta keadilan suatu putusan hakim. Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, penemuan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma secara mekanis, tetapi sebagai proses aktif hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep penemuan hukum dalam sistem peradilan Indonesia serta menganalisis sejauh mana penemuan dan penalaran hukum berpengaruh terhadap kualitas serta keadilan putusan pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, penelitian ini menemukan bahwa penemuan hukum dilakukan melalui berbagai metode seperti interpretasi, konstruksi hukum, dan argumentasi yang bertumpu pada asas-asas keadilan substantif. Selain itu, penalaran hukum yang sistematis, logis, dan berlandaskan asas proporsionalitas terbukti memengaruhi kualitas putusan, baik dari segi kepastian hukum, kemanfaatan, maupun keadilan. Dengan demikian, kualitas penalaran dan kecakapan hakim dalam menemukan hukum menjadi faktor esensial dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara formal tetapi juga berkeadilan secara substantif.

Implikasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa terhadap Hak Atas Tanah

Riega Ditavarsya — 2026-01-04

Penelitian ini mengkaji implikasi penetapan dan penegasan batas desa terhadap hak atas tanah masyarakat di Kabupaten Way Kanan, dengan fokus pada konflik yang muncul setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang batas desa di Kecamatan Pakuan Ratu. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghimpun data lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegasan batas baru telah mengganggu hubungan sosial yang telah lama terbentuk, memicu klaim sepihak atas tanah, serta menimbulkan ketidaksinkronan antara peta administratif dan dokumen agraria yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah. Pergeseran batas menyebabkan sebagian tanah yang secara sertifikat HGU dikuasai PT Adikarya Gemilang masuk ke wilayah administratif Kampung Way Tawar, sehingga memunculkan tindakan penguasaan fisik dan perbedaan persepsi antara batas administratif dan batas hak atas tanah. Secara hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan batas administrasi tidak memiliki kewenangan untuk menghapus, mengalihkan, atau memodifikasi hak atas tanah sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Permendagri Nomor 45 Tahun 2026. Namun, kurangnya pengetahuan dan mengesampingkan hukum oleh masyarakat mengenai pergeseran batas menyebabkan konflik, klaim ganda, dan potensi pelanggaran hak atas tanah.

Pengaruh Brand Ambassador Twice Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Scarlett Di Shopee

Siti Alya Nurhaliza — 2026-01-04

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana brand ambassador Twice serta mutu produk memengaruhi keputusan konsumen saat membeli produk Scarlett Whitening di platform Shopee. Latar belakang studi ini adalah perkembangan pesat dalam strategi pemasaran digital, di mana citra selebriti dan pandangan mengenai mutu produk sangat penting dalam membentuk keputusan beli, terutama di kalangan generasi milenial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kedua variabel independen, yaitu brand ambassador dan mutu produk, “terhadap keputusan pembelian. Pendekatan yang dipakai dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif melalui penelitian survei dengan kuesioner yang menggunakan skala Likert, yang melibatkan 117 peserta yang dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan pengalaman mereka dalam membeli produk Scarlett Whitening di Shopee. Untuk menganalisis data, diterapkan teknik Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS4. Temuan dari dari studi ini mengindikasikan bahwa kualitas barang berpengaruh yang secara signifikan terhadap pilihan untuk membeli dan menjadi faktor utama yang memotivasi pembeli untuk melakukan transaksi. Di sisi lain, brand ambassador tidak memberikan pengaruh langsung terhadap keputusan beli, walaupun berperan dalam memperkuat kesan dan daya tarik produk. Temuan hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya lebih fokus pada peningkatan mutu produk untuk menjaga minat beli konsumen.

Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia

Nurul Aini — 2026-01-04

Penemuan hukum oleh hakim merupakan elemen penting dalam sistem peradilan Indonesia, terutama ketika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memberikan kejelasan atau tidak mampu menjawab kompleksitas peristiwa hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis metode penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim serta mengidentifikasi faktor–faktor yang memengaruhi pemilihan metode tersebut dalam praktik peradilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kajian literatur terhadap putusan pengadilan, doktrin hukum, serta regulasi yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa hakim di Indonesia menerapkan berbagai metode penafsiran, antara lain penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis atau sosiologis, hingga metode penafsiran ekstensif dan restriktif. Pemilihan metode penafsiran tidak bersifat tunggal, melainkan seringkali merupakan kombinasi dari beberapa teknik interpretasi untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap norma yang ditafsirkan. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa pemilihan metode penafsiran oleh hakim dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain latar belakang pendidikan dan pengalaman hakim, nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial, serta prinsip kehati-hatian dalam menjaga konsistensi sistem hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode penafsiran hukum memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan substantif, sekaligus memastikan bahwa putusan hakim tetap berada dalam koridor hukum positif. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam mengenai metode penafsiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya menjadi penting untuk meningkatkan kualitas penemuan hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Refleksi Hukum atas Pelaksanaan Pasal 231 KUHAP: Upaya Realisasi Perlindungan Hak Korban Tabrak Lari di Polresta Gorontalo Kota

Rosela Ismail Musa — 2026-01-04

This study aims to analyze the implementation of Article 231 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) as a legal basis for protecting the rights of victims in hit-and-run crimes within the jurisdiction of the Gorontalo City Police (Polresta Gorontalo Kota). Normatively, Article 231 KUHAP grants victims or their heirs the right to file a compensation claim integrated into the criminal case process; however, its practical enforcement faces various obstacles. This research employs an empirical legal method using a juridical-sociological approach by examining the implementation of the legal provisions through interviews with law enforcement officers and crime victims, as well as analysis of primary and secondary legal sources. The findings indicate that the enforcement of Article 231 KUHAP in Gorontalo City is not yet optimal due to juridical, structural, and cultural constraints. These include the absence of clear technical guidelines, limited human resources and inter-institutional coordination, and the low legal awareness among victims and the public. To optimize victim protection, the study recommends strengthening legal socialization, enhancing law enforcement capacity, building coordination with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and applying restorative justice principles as an alternative approach. Therefore, the implementation of Article 231 KUHAP should be directed toward a criminal justice system oriented to comprehensive and humane victim recovery.

Kesenjangan Perlindungan Hukum Dana Pensiun Bagi Pekerja Formal dan Informal

Chornilia Shilvi Putri Januari — 2026-01-04

Penelitian ini menganalisis kesenjangan perlindungan hukum dana pensiun antara pekerja formal dan pekerja informal di Indonesia, serta mengidentifikasi Solusi untuk mengatasi disparitas tersebut. Kebutuhan akan perlindungan hari tua yang esensial dihadapkan pada realitas bahwa akses terhadap jaminan pensiun, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan system BPJS Ketenagakerjaan masih berorientasi kuat pada model hubungan kerja formal. Akibatnya, pekerja informal yang tidak memiliki pemberi kerja tetap dan kontrak yang jelas berada dalam posisi rentan dengan perlindungan yang minimal dan sukarela. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Adalah yuridis normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan, mengkaji UU Dana Pensiun, UU SJSN, dan peraturan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum dana pensiun bagi pekerja formal dan informal menurut UU Dana Pensiun menciptakan diskriminasi structural. UU Dana Pensiun secara implisit mengandalkan peran pemberi kerja, sehingga pekerja formal memiliki basis normatif yang kuat dan akses terjamin, sementara pekerja informal tidak diakomodasi secara eksplisit sehingga menjadikan partisipasi mereka bergantung pada inisiatif individu. Kesenjangan ini mengindikasikan ketidakharmonisan antara UU Dana Pensiun yang eksklusif dengan prinsip universalitas SJSN.

Analysis Of Performance Measurement Using Balanced Scorecard In Cooperative Business Entities

Mohammad Mostaf Fauzil Mufti — 2026-01-04

Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas dan keberlanjutan organisasi koperasi. Koperasi memerlukan alat evaluasi yang komprehensif dan sistematis untuk memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan selaras dengan tujuan organisasi serta kebutuhan anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja koperasi menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Penelitian ini berfokus pada tiga koperasi, yaitu Koperasi Wanita Anggrek Bulan, Koperasi Produsen Nelayan Kalaju (Pulau Pasaran), dan Koperasi Karya Sehat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kinerja koperasi. Data dikumpulkan dari sumber primer melalui wawancara terstruktur dan observasi langsung, serta sumber sekunder yang meliputi laporan keuangan, dokumen resmi, dan publikasi pemerintah yang relevan. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan empat perspektif Balanced Scorecard, yaitu keuangan, anggota (pelanggan), proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keseluruhan ketiga koperasi berada pada kategori cukup. Meskipun aktivitas operasional dasar telah berjalan dengan baik, masih ditemukan kelemahan dalam efisiensi keuangan, kapasitas inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Perbedaan kinerja antar koperasi mencerminkan variasi kemampuan manajerial dan fokus strategis. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan kerangka manajemen kinerja yang terintegrasi untuk meningkatkan daya saing dan menjamin keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang.

Pertanggungjawaban Direksi UMKM Berbentuk Perseroan Perorangan Ketika Terjadi Pailit

Fikran Tomayahu — 2026-01-04

Perseroan Perorangan sebagai entitas badan hukum baru yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja 2023 diharapkan mampu memperkuat sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui kemudahan pendirian, akses pembiayaan, dan perlindungan hukum. Namun, pengaturan mengenai pertanggungjawaban direksi dan tata kelola Perseroan Perorangan belum diatur secara komprehensif, sehingga menimbulkan problematika ketika badan usaha ini berhadapan dengan rezim kepailitan berdasarkan Undang-Undang KPKPU. Ketiadaan norma eksplisit mengenai batas tanggung jawab direksi, potensi pencampuran harta pribadi dan perusahaan, serta ketidaksinkronan antara UU Cipta Kerja, UU PT, dan UU KPKPU menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan pailit terhadap Perseroan Perorangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban direksi, kompatibilitas regulasi, dan batas perlindungan hukum bagi pemilik tunggal dalam konteks kepailitan. Dengan menggunakan pendekatan normatif melalui telaah perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum, penelitian ini menemukan bahwa karakter unik Perseroan Perorangan menuntut penegasan regulatif, khususnya terkait penerapan prinsip limited liability dan kriteria piercing the corporate veil. Kajian ini menekankan pentingnya harmonisasi norma serta penataan ulang mekanisme pertanggungjawaban guna menjamin kepastian hukum bagi UMK dalam menghadapi risiko gagal bayar.

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian oleh Anak

Azmi Akmalia Syifa — 2026-01-04

Penelitian ini membahas upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh anak, dengan menekankan dua pendekatan utama yaitu upaya penal dan non-penal. Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam tindakan kekerasan yang bersifat mematikan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap peran kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum. Melalui metode penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur terkait, penelitian ini menemukan bahwa upaya penal kepolisian telah dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, implementasi upaya tersebut masih menghadapi hambatan seperti

keterbatasan sumber daya, minimnya fasilitas ramah anak, dan pengaruh kelompok sebaya. Sementara itu, upaya non-penal seperti penyuluhan hukum, patroli preventif, pembinaan remaja, dan kerja sama lintas sektor menjadi langkah penting dalam mencegah anak terlibat tindak kekerasan, meskipun efektivitasnya masih terkendala rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kekerasan oleh anak memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan kekuatan hukum, edukasi, dan kolaborasi sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak.

Peran Ragam Bahasa Remaja dalam Pembetukan Pola Komunikasi di Sekolah

Siti Amelia Nuraeni — 2026-01-04

Penelitian ini berfokus pada peran ragam bahasa remaja dalam pembentukan pola komunikasi di sekolah. Bahasa merupakan instrumen sentral dalam kehidupan sosial, berfungsi sebagai sarana komunikasi, pembentuk relasi, identitas, dan pola interaksi. Fenomena ragam bahasa remaja di lingkungan sekolah, yang mencakup bahasa gaul, singkatan, akronim, dan istilah populer dari media sosial, dikaji bukan sebagai penyimpangan bahasa baku, melainkan sebagai variasi bahasa yang dipengaruhi faktor sosial, usia, dan teknologi digital. Ragam bahasa ini memiliki fungsi sosial untuk membangun solidaritas kelompok, memperkuat identitas sebaya, dan menciptakan kedekatan. Studi literatur kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ragam bahasa remaja digunakan dalam interaksi sehari- hari dan bagaimana penggunaannya memengaruhi pola komunikasi antarsiswa serta siswa dengan guru. Hasilnya menunjukkan bahwa ragam bahasa remaja berperan penting dalam membentuk pola komunikasi yang akrab dan egaliter di antara siswa, namun sekaligus berpotensi menciptakan kesenjangan komunikasi dengan guru akibat perbedaan register formal dan informal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pedagogis yang mampu membimbing siswa dalam menyesuaikan penggunaan bahasa sesuai konteks formal dan informal sebagai bagian dari kompetensi komunikatif

Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik dalam Sengketa Tanah Waris

Fani Rahmasari — 2026-01-04

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum Sertifikat Kepemilikan (SHM) dalam sengketa tanah warisan tak terbagi berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G / 2024 / PT.Mgg. Perselisihan tersebut muncul karena dikeluarkannya surat keterangan kepemilikan atas nama salah satu ahli waris yang semata-mata berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dianggap cacat secara formal. Akibatnya, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antara pihak-pihak yang memiliki hak sebagai ahli waris. Dalam Keputusan Nomor 8 / Pdt.G / 2024 / PN Mgg, majelis hakim menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan (SHM) Nomor 1555 atas nama Rusmini sah dan mengikat secara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Sertifikat Kepemilikan (SHM) memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai bukti tertulis dalam sistem pendaftaran tanah. Keabsahan formal sertifikat tidak secara otomatis memberikan kepastian hukum penuh kepada pemegang SHM dalam kepemilikan fisik ketika tanah tersebut masih dikuasai secara ilegal oleh pihak lain. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa putusan tersebut tidak menyatakan penyitaan jaminan dan penyerahan benda tersebut kepada pihak yang berhak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, pemulihan penuh hak kepada pemegang sertifikat belum dilakukan. Penelitian ini menunjukkan lemahnya pejabat dalam proses administrasi, khususnya dalam verifikasi dokumen, yang berujung pada perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, tindakan preventif dan represif perlu diperkuat untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat properti dengan itikad baik.

Determinasi Nilai Perusahaan Sektor Energi: Analisis Profitabilitas, Struktur Modal, Dan Belanja Modal di Bursa Efek Indonesia

Chiyasa Nur Fitriani — 2026-01-04

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, struktur modal, dan capital expenditure terhadap nilai perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Profitabilitas diproksikan menggunakan Net Profit Margin (NPM), struktur modal menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), dan capital expenditure diukur berdasarkan belanja modal perusahaan. Nilai perusahaan dinilai menggunakan rasio Price to Book Value (PBV). Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi BEI serta laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan total 20 perusahaan dan 60 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan capital expenditure dan NPM berpengaruh positif namun tidak signifikan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan, investor, dan peneliti selanjutnya dalam memahami faktor yang memengaruhi nilai perusahaan pada sektor energi.

Pemanfaatan Media Sosial Instagram dalam Personal Branding dan Pengembangan Karier Gen Z

Thresia Sungkono — 2026-01-04

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Meisya Sallwa memanfaatkan media sosial Instagram dalam membangun personal branding dan mendukung pengembangan kariernya sebagai representasi GenZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang terdiri atas lima pengikut akun @meisyasallwa sebagai partisipan utama dan satu praktisi komunikasi sebagai narasumber ahli yang memberikan penilaian profesional serta perspektif akademik terhadap kredibilitas dan kesan awal (first impression) personal branding Meisya Sallwa. Data tambahan diperoleh melalui observasi konten dan dokumentasi akun Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Meisya Sallwa secara konsisten memanfaatkan fitur-fitur Instagram seperti feeds, reels, stories, dan channel sebagai inovasi komunikasi yang efektif untuk memperkuat citra diri. Berdasarkan teori Difusi Inovasi Rogers, Meisya menunjukkan karakter early adopter yang adaptif terhadap perkembangan platform. Penerapan 8 Laws of Personal Branding Montoya tercermin pada Hukum Spesialisasi, Hukum Diferensiasi, Hukum Visibilitas, dan Hukum Nama Baik, yang membangun citra profesional, kredibel, serta inspiratif di mata audiens. Strategi personal branding yang kuat tersebut turut membuka peluang kolaborasi dengan berbagai merek dan memperkuat reputasi kariernya. Penelitian ini menegaskan bahwa personal branding yang konsisten, positif, dan autentik di media sosial berperan penting dalam pengembangan karier Gen Z.

Analisis Kesesuaian Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Pekon Ampai di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus

Novia Safitri — 2026-01-04

Penelitian ini menganalisis kesesuaian Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pasar Pekon Ampai di Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan hukum positif Indonesia melalui pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi secara administratif tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2007, Permendagri Nomor 42 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah Tanggamus Nomor 5 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pasar pekon merupakan aset desa yang wajib dikelola oleh pemerintah pekon atau BUMDes. Secara faktual, Pihak Kedua bersedia menyerahkan bangunan apabila Pihak Pertama memenuhi seluruh kewajiban pembayaran dan denda keterlambatan, namun kewajiban tersebut belum dipenuhi sehingga terjadi wanprestasi. Pelaksanaan perjanjian juga tidak berjalan optimal, termasuk tidak terpenuhinya pembagian hasil dan ketidakjelasan kewajiban pembayaran sampai berakhirnya masa perjanjian. Penyelesaian sengketa masih terbatas pada musyawarah internal tanpa langkah hukum formal. Dengan demikian, perjanjian ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum positif dan mengandung persoalan wanprestasi yang belum terselesaikan.

Problematika Tawkil Wali Dalam Perkawinan Kontemporer

Nurmalia Tara — 2026-01-05

Tawkil wali merupakan salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan akad nikah yang memungkinkan wali untuk mewakilkan kewenangannya kepada orang lain. Dalam konteks perkawinan kontemporer, praktik tawkil wali menghadapi berbagai problematika, baik dari aspek syar'i maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika tawkil wali dalam perkawinan kontemporer, kedudukan hukumnya dalam perspektif fiqh dan hukum positif Indonesia, serta solusi yang dapat ditawarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika tawkil wali meliputi: ketidakpahaman masyarakat tentang syarat dan rukun tawkil, penyalahgunaan wewenang oleh wakil wali, ketidakjelasan status wali dalam kondisi tertentu, dan benturan antara hukum adat dengan hukum Islam. Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan edukasi hukum perkawinan Islam, penguatan peran KUA, dan harmonisasi hukum positif dengan syariat Islam.

Pengaruh Shopping Cart terhadap Purchase Intention di Sosial Commerce melalui Perceived Usefulness, Ease of Use, dan Trust

Imawati Sumaryo — 2026-01-05

Perkembangan social commerce telah mengubah pola belanja konsumen dengan mengintegrasikan interaksi sosial, hiburan, dan transaksi digital dalam satu platform. TikTok Shop melalui fitur keranjang kuning memungkinkan pengguna melakukan pembelian secara langsung dari konten video pendek dan live streaming. Berbeda dengan shopping cart pada e-commerce konvensional yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara, keranjang kuning TikTok Shop berperan sebagai mekanisme pembelian instan yang terintegrasi dengan konten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh shopping cart terhadap purchase intention dengan perceived usefulness, perceived ease of use, dan trust sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang dikumpulkan dari 256 pengguna TikTok Shop di Indonesia dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa shopping cart berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived usefulness, perceived ease of use, dan trust. Selanjutnya, perceived usefulness dan trust berpengaruh signifikan terhadap purchase intention, sedangkan perceived ease of use tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara langsung. Analisis mediasi menunjukkan bahwa perceived usefulness dan trust memediasi secara signifikan pengaruh shopping cart terhadap purchase intention, dengan trust sebagai mediator terkuat. Temuan ini memperluas penerapan Technology Acceptance Model (TAM) dalam konteks social commerce berbasis video dan menegaskan pentingnya kepercayaan dalam mendorong niat beli konsumen.

Analisis Manajamen Risiko Pada Franchise Kudapan Internasional

Zhafirah Kirana Zahra — 2026-01-05

Industri makanan cepat saji menghadapi ketidakpastian tinggi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi signifikansi risiko operasional pada Franchise Kudapan Internasional untuk merumuskan strategi mitigasi. Risiko yang dianalisis mencangkup sumber daya manusia, proses, dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui observasi dan wawancara mendalam dengan manajer toko. Analisis data berpedoman pada empat tahapan ISO 31000: Identifikasi, Analisis (menggunakan matriks likelihood-impact skala 1-5), Evaluasi, dan Mitigasi Risiko. Hasil analisis mengidentifikasi 13 kategori risiko, yang diklasifikasikan menjadi 1 risiko level tinggi, 6 level menengah, dan 6 level rendah. Risiko paling signifikan berada pada level tinggi, yaitu Human error input transaksi (Skor 15) dan Sisa donat tidak terjual (Skor 12). Temuan ini menjadi dasar rekomendasi mitigasi berupa penguatan pengendalian internal dan pelatihan rutin untuk mengurangi human error.

Baseline Kasus Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Desa Sambungrejo 2017

Rizky Rahmawaty — 2026-01-05

Penelitian ini membahas penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Desa Sambungrejo, Kabupaten Magelang, dengan menitikberatkan pada distribusi bantuan pascabencana dan tingkat kesiapsiagaan kelembagaan dari sudut pandang gender. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan aparat desa dan masyarakat terdampak, observasi lapangan, serta penelaahan dokumen kebencanaan. Analisis penelitian mengacu pada teori Gender and Disasters yang dikembangkan oleh World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendataan korban telah dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, informasi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dalam perencanaan maupun penyaluran bantuan. Bantuan yang diberikan cenderung bersifat umum dan kurang terkoordinasi sehingga kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan belum terpenuhi secara optimal. Selain itu, belum terbentuknya kelembagaan kebencanaan desa sebelum bencana, seperti DESTANA dan OPRB berdampak pada rendahnya kesiapsiagaan, keterlambatan proses evakuasi, serta terbatasnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Perspektif gender dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan berada pada tingkat kerentanan yang lebih tinggi akibat peran domestik, keterbatasan mobilitas, dan minimnya akses informasi dalam situasi darurat. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya penguatan analisis gender, pemanfaatan data terpilah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan desa guna mendukung penanganan bencana yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Efektivitas Program Gerakan Remaja Sehat, Keren, dan Cerdas (Gres Kece) dalam menangani anemia remaja di Kabupaten Karawang

Cindi Yulia — 2026-01-05

Anemia pada remaja masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia, khususnya remaja putri. Di Kabupaten Karawang, prevalensi anemia remaja yang relatif tinggi mendorong Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk melakukan Program Gerakan Remaja Sehat, Keren, dan Cerdas (Gres Kece). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Gres Kece dalam menangani anemia remaja di Kabupaten Karawang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berlokasi di Kecamatan Telukjambe Timur dengan SMAN 1 Telukjambe sebagai lokus utama. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Puskesmas Telukjambe, pihak sekolah SMAN 1 Telukjambe, serta remaja putri nya sebagai sasaran program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Gres Kece telah tepat sasaran dengan fokus pada remaja usia sekolah SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Karawang dan didukung pendekatan berbasis sekolah. Sosialisasi program efektif meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja, meskipun perubahan perilaku belum sepenuhnya konsisten. Tujuan program secara umum tercapai ditandai dengan penurunan prevalensi anemia dan peningkatan perilaku hidup sehat. Pemantauan program telah dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik dan evaluasi, namun belum berjalan secara merata. Secara keseluruhan, Program Gres Kece dinilai cukup efektif, tetapi masih memerlukan penguatan pelaksanaan, koordinasi lintas sektor dan konsistensi pembinaan untuk meningkatkan keberlanjutan program.

Peran Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar Sebagai Bekal Kritis dan Inovatif untuk Membangun Birokrasi Digital

Azzahra Nasywa Talitha — 2026-01-05

Perkembangan birokrasi digital menuntut SDM memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan inovatif yang kuat untuk mendukung tata kelola modern. Studi ini mengeksplorasi peran strategis Departemen Administrasi Publik di Universitas Tidar (UNTIDAR) dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan transformasi tata kelola digital Indonesia. Dengan menggunakan studi literatur kualitatif, penelitian ini mengacu pada jurnal akademik, dokumen kebijakan, analisis kurikulum, dan bukti empiris dari kerja lapangan mahasiswa di wilayah Magelang. Temuan menunjukkan bahwa kurikulum departemen mengintegrasikan mata kuliah utama—seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), inovasi sektor publik, analisis kebijakan, dan tata kelola digital—yang memperkuat kapasitas analitis, evaluatif, dan pemecahan masalah mahasiswa. Implementasi pembelajaran berbasis proyek lebih lanjut memungkinkan mahasiswa untuk merancang inovasi berbasis teknologi praktis, termasuk sistem layanan administrasi online, mekanisme layanan publik kode QR, dasbor data penduduk, dan model pengarsipan digital yang diterapkan dalam konteks administrasi perkotaan dan pedesaan. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya sebagai konsumen teknologi, tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam transformasi sektor publik. Studi ini menyimpulkan bahwa UNTIDAR memainkan peran penting dalam menghasilkan birokrat masa depan yang adaptif dan inovatif, serta merekomendasikan penguatan komponen kurikulum, perluasan kolaborasi antara universitas dan pemerintah daerah, dan pelembagaan laboratorium inovasi digital untuk mempercepat pengembangan SDM yang unggul dan mampu mendukung tata kelola cerdas.

Perlindungan Hukum Terhadap Lansia Korban Tindak Pidana Penelantaran Oleh Keluarga

Putu Metta Lusiana Putri — 2026-01-05

Penelitian ini mengkaji urgensi perlindungan hukum dan sosial bagi lansia yang menjadi korban pengabaian kriminal oleh keluarga mereka di Indonesia. Peningkatan signifikan populasi lansia, ditambah dengan ironi pengabaian oleh keluarga—yang seharusnya menjadi pilar perlindungan—menyoroti kegagalan sistemik dalam menjamin kesejahteraan kelompok rentan ini. Perubahan struktur sosial, modernisasi, dan individualisme telah mengikis nilai-nilai tradisional, yang menyebabkan pengabaian tanggung jawab untuk merawat orang tua yang lanjut usia. Pengabaian terhadap lansia merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 304 KUHP dan Pasal 49 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang melanggar hak asasi manusia lansia untuk hidup layak dan aman. Namun, implementasi UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum optimal. Hambatan utama meliputi sistem pelaporan yang lemah, kesadaran hukum yang rendah, dan kurangnya kepekaan dari aparat penegak hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia dapat memberikan efek jera dan memastikan rehabilitasi serta perlindungan korban. Dengan menggunakan pendekatan hukum pidana dan perlindungan sosial, penelitian ini berupaya menawarkan rekomendasi konstruktif untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif, terintegrasi, dan holistik yang tidak hanya bergantung pada sanksi pidana, tetapi juga didukung oleh mekanisme pencegahan dan penyembuhan untuk menjunjung tinggi martabat lansia.

Analisis Pesan Kampanye Politik Dalam Perspektif Invited Behaviour Dan Politicized Collective Identity

Annisa Nur Dzakiyah — 2026-01-05

Pada pemilu tahun 2024 ini, strategi kampanye yang diusung calon lebih mengedepankan inovasi kreatif untuk menarik perhatian pemilih generasi muda. Salah satu tokoh yang mencuri perhatian dalam diskursus publik dan media adalah Anies Baswedan, ia mengusung program "Desak Anies" sebagai strategi kampanye politik interaktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis isi pesan melalui pendekatan psikologi politik diantara adalah Invited Behaviour dan Politicized Collective Identity. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian menemukan bahwa praktek invited behavior dalam strategi kampanye Anies Baswedan lewat forum “Desak Anies” berhasil menjangkau pemilih yang lebih luas diluar basis partai pendukung. Forum “Desak Anies” menciptakan persepsi bahwa Anies adalah kandidat yang berani, dialogis, dan berpihak pada pemilih rasional. Selain menjadi tempat bagi Anies untuk menerapkan strategi invited behavior, program “Desak Anies juga memfasilitasi terbentuknya identitas kolektif baru yaitu masyarakat yang diposisikan sebagai aktor politik yang sadar, vokal, dan teroganisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Desak Anies sebenarnya menjadi strategi komunikasi politik yang efektif untuk menarik partisipasi masyarakat dalam kampanye politik Anies Baswedan, namun tim pemenangan Anies dan Muhaimin perlu menambah sasaran pemilih yang dapat menjangkau forum diskusi Desak Anies sehingga pasangan Anies dan Muhaimin bisa merebut potensi suara dari kubu lawan misalnya ceruk pemilih yang cerdas dan kritis dari pasangan Prabowo.

Model Model Kurikulum Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Subjek Akademik,Humanistik Dan Rekontruksi Sosial

Agung Muhamad Bisri — 2026-01-05

Penelitian ini menganalisis model-model kurikulum yang memiliki peran strategis dalam penguatan Pendidikan Agama Islam (PAI), dengan fokus pada tiga kerangka utama yaitu kurikulum subjek akademik, kurikulum humanistik, dan kurikulum rekonstruksi sosial. Ketiga model tersebut berakar pada landasan filosofis yang berbeda dan memberikan implikasi yang signifikan terhadap orientasi, perancangan, serta tujuan pembelajaran PAI. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menelaah literatur ilmiah, buku akademik, dan studi empiris yang diterbitkan pada rentang tahun 2021–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa masing-masing model kurikulum memiliki keunggulan dan keterbatasan: kurikulum subjek akademik memperkuat penguasaan ilmu secara sistematis, kurikulum humanistik mendorong pengembangan peserta didik secara holistik, sementara kurikulum rekonstruksi sosial memosisikan pendidikan sebagai instrumen perubahan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada satu model kurikulum tunggal yang mampu mewujudkan tujuan PAI secara optimal, sehingga diperlukan integrasi harmonis ketiga paradigma tersebut agar PAI mampu berkembang secara intelektual, emosional, spiritual, dan sosial sekaligus responsif terhadap tantangan zaman. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya perancangan kurikulum PAI yang fleksibel, kontekstual, dan transformatif sesuai kebutuhan perkembangan peserta didik dan realitas sosial kontemporer.

Urgensi Pembentukan Regulasi Nasional Tentang Perlindungan Data Pasien Dalam Sistem Informasi Rumah Sakit

Rizky Isnanto Lahay — 2026-01-05

Perkembangan digitalisasi di sektor kesehatan telah mengubah tata kelola pelayanan medis melalui penerapan sistem informasi rumah sakit dan layanan telemedicine. Transformasi ini meningkatkan efisiensi, namun menimbulkan risiko terhadap perlindungan data pribadi pasien yang bersifat sensitif dan rawan disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum perlindungan data pasien di Indonesia, menilai urgensi pembentukan regulasi nasional yang komprehensif, serta merumuskan arah regulasi ideal di era digital. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pelnelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada beberapa peraturan seperti Undang-Undang Kesehatan, Rumah Sakit, dan Perlindungan Data Pribadi, seluruhnya masih bersifat sektoral dan belum memberikan perlindungan menyeluruh. Ketidaksinkronan antar regulasi, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan regulasi nasional khusus yang bersifat integratif, menetapkan standar keamanan siber, mengatur tata kelola data pasien, serta memperjelas tanggung jawab hukum pihak terkait untuk menjamin hak privasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan digital.

Pengaruh Penggunaan Model Contextual Teaching And Learning (CTL) Terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Keteladanan Nabi Musa AS

Lutfiyah Rahmi — 2026-01-05

Metode guru tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Efek lingkungan sosial mengungkapkan bahwa siswa kesulitan menjelaskan masalah, kurang cenderung menyuarakan pendapat mereka, jarang memberikan saran ataupun mengajukan pertanyaan, dan kurang memiliki keterampilan berpikir kritis. Studi ini menggunakan desain kuasi-eksperimen dan bersifat kuantitatif. Sampel penelitian ini terdiri dari empat puluh siswa. Sampel terdiri dari dua puluh siswa kelas VI A (kelompok eksperimen) serta dua puluh siswa kelas VI B (kelompok kontrol). Rumus Kolmogorov-Smirnov, pengujian homogenitas, dan pengujian hipotesis semuanya digunakan dalam analisis data. Kesimpulan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan model pembelajaran kontekstual (CTL) menghasilkan pengaruh besar. Dengan taraf Sig.. dua sisi senilai 0,001 dan nilai alfa penelitian senilai 5% atau 0,05, nilai kelompok eksperimen menunjukkan bahwa model pembelajaran kontekstual memengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa terkait materi keteladanan Nabi Musa (AS) di UPT SDN 17 Simpang Gambus. Taraf Sig.. dua sisi lebih besar dari nilai alfa (0,001 kurang dari 0,05).

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Karawitan Bali

A. A. Gde Nararya Indradana — 2026-01-05

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak cipta terhadap karya karawitan tradisional Bali dengan studi kasus pada Komunitas Gamelan Pesel di Denpasar, yang menghadapi rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta dan pengelolaan hak ekonomi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fakta, penelitian ini memadukan data primer dari wawancara serta observasi dengan data sekunder berupa regulasi dan literatur Kekayaan Intelektual (KI). Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota komunitas masih memiliki literasi hukum yang terbatas, terutama terkait fungsi pendaftaran sebagai bukti kepemilikan, perlindungan hak moral, dan akses royalti. Berbagai kendala turut menghambat proses pendaftaran, seperti minimnya sosialisasi pemerintah, kesulitan administratif, rendahnya pemahaman prosedur, serta anggapan keliru bahwa karya tradisional tidak perlu didaftarkan karena dianggap sebagai milik komunal. Kondisi ini meningkatkan kerentanan karya Gamelan Pesel terhadap penyalahgunaan, terutama di ruang digital yang memungkinkan reproduksi dan distribusi tanpa izin. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pendaftaran ciptaan berperan penting dalam memperkuat perlindungan hukum, memberikan pengakuan formal, dan membuka peluang pengelolaan hak ekonomi melalui LMK. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi KI kepada komunitas seni, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta penguatan peran pemerintah dan LMK dalam pendampingan agar komunitas seni tradisional memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan manfaat ekonomi yang layak.

Model Problem-Based Learning dalam Pembelajaran Fikih Siyasah Bidang Perbankan Syariah di Madrasah Aliyah

Raudah — 2026-01-05

Pembelajaran Fikih Siyasah di Madrasah Aliyah memiliki urgensi dalam membentuk pemahaman siswa terhadap hukum Islam yang mengatur tata kelola masyarakat dan sistem ekonomi syariah. Perbankan syariah sebagai bagian dari siyasah maliyah menjadi salah satu implementasi pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Namun proses pembelajaran fikih saat ini masih cenderung berorientasi pada hafalan sehingga belum sepenuhnya mampu menghubungkan konsep hukum syariah dengan persoalan ekonomi kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) dalam meningkatkan literasi hukum syariah dan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam memahami perbankan syariah. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan ( penelitian kepustakaan ) melalui proses identifikasi, analisis, dan sintesis terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Problem-Based Learning (PBL) pada pembelajaran Fikih Siyasah bidang perbankan syariah mampu meningkatkan kemampuan analitis peserta didik dalam menilai kepatuhan produk syariah keuangan modern, memperkuat motivasi dan partisipasi aktif dalam proses belajar, serta menjadikan pembelajaran lebih aplikatif dan kontekstual sesuai perkembangan muamalah kontemporer. Dengan demikian, PBL dapat direkomendasikan sebagai alternatif model pembelajaran yang potensial untuk Fikih Siyasah di Madrasah Aliyah karena mampu menghubungkan teori fikih dengan praktik muamalah kontemporer serta meningkatkan relevansi dan literasi perbankan syariah di kalangan peserta didik.

Pengaruh Ulasan Pelanggan di Media Sosial terhadap Keputusan Pembelian Generasi Z

Nita Deanah — 2026-01-05

Generasi Z merupakan kelompok konsumen yang sangat bergantung pada media sosial sebagai sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan pembelian. Sebagai digital natives, mereka menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap ulasan pelanggan dibandingkan iklan tradisional, sehingga Electronic Word of Mouth (e-WOM) menjadi faktor yang berpengaruh kuat dalam perilaku belanja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh e-WOM terhadap keputusan pembelian Generasi Z melalui tiga dimensi utama, yaitu credibility, quality of information, dan relevance. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori kausalitas. Data dikumpulkan melalui kuesioner online menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 204 orang pengguna media sosial Generasi Z di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan PLS-SEM melalui software SmartPLS 4.0, meliputi uji validitas, reliabilitas, evaluasi model, serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-WOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Generasi Z. Dimensi kualitas informasi menjadi faktor paling dominan dalam memperkuat keyakinan konsumen, diikuti oleh kredibilitas dan relevansi ulasan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa ulasan pelanggan memainkan peran strategis dalam proses pengambilan keputusan, terutama karena sifatnya yang dianggap lebih autentik dan relevan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan ulasan pelanggan dan strategi komunikasi digital untuk meningkatkan efektivitas pemasaran kepada Generasi Z.

Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menyikapi Peredaran Pangan Rekayasa Genetik Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen

Yansen Harat Gazali — 2026-01-05

Penelitian ini membahas tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keterbukaan informasi publik terkait peredaran produk Pangan Rekayasa Genetik (PRG) sebagai bagian dari pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kajian dalam tulisan ini merupakan kajian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan peredaran PRG ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK serta kewajiban keterbukaan informasi yang bersifat responsif berdasarkan Pasal 4 UU KIP. Namun, terdapat hambatan normatif berupa perbedaan definisi rekayasa genetika dalam berbagai regulasi, yang menimbulkan multitafsir dan berpengaruh pada tidak terpenuhinya hak konsumen atas informasi yang memadai. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi dan peningkatan transparansi pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen terhadap produk pangan PRG.

Kaedah Tafsir : Kaedah Nasakh Dan Mansukh

Oby Ara Afima — 2026-01-05

Artikel ini membahas kaedah tafsir nasakh dalam Al-Qur’an, yaitu penghapusan atau penggantian hukum syar’i dengan hukum syar’i lain yang datang kemudian. Nasakh menjadi salah satu kajian penting dalam ilmu tafsir dan ushul fiqh karena berkaitan dengan pemahaman ayat-ayat yang tampak bertentangan secara zahir. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama menerima konsep nasakh berdasarkan dalil Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah: 106, QS. An-Nahl: 101) dan hadis Nabi, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama seperti Abu Muslim al-Asfahani yang menolak keberadaan nasakh dalam Al-Qur’an. Syarat-syarat nasakh antara lain hukum yang dihapus harus hukum syar’i, dalil penghapus harus datang kemudian, serta tidak terbatas pada waktu tertentu. Kajian ini menegaskan pentingnya memahami nasikh dan mansukh agar tidak terjadi kekeliruan dalam penetapan hukum, serta menunjukkan bahwa nasakh merupakan bentuk rahmat Allah dalam menyesuaikan syariat dengan kebutuhan umat manusia di setiap zaman.

Ketika Hilirisasi Menjadi Beban: Analisis Kritis Implementasi Kewajiban IUP Nikel di Era Downstreaming Indonesia

Mohammad Rachmad Attamimi — 2026-01-05

Penelitian ini menganalisis konflik hukum dalam kewajiban hilirisasi nikel berdasarkan Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020 yang menciptakan disharmoni kebijakan sistematis antara kewenangan pemerintah pusat dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban pembangunan smelter bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menghasilkan beban regulasi tidak proporsional, memicu penurunan izin baru 25% (BKPM 2025), sengketa royalti di Sulawesi Tengah dan Halmahera, serta pelanggaran lingkungan seperti pencemaran Danau Tiu Morowali akibat lemahnya penegakan tanggung jawab mutlak Pasal 88 UU Minerba. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach), mengkaji sumber hukum primer meliputi UU Minerba, Perpres No. 55/2020, Peraturan Menteri ESDM, dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder berupa doktrin hukum dan laporan pemerintah. Penelitian mengidentifikasi tiga permasalahan kritis: ambiguitas normatif Pasal 103-170 mengenai kewajiban hilirisasi; konflik vertikal kewenangan pusat-daerah yang menimbulkan biaya transaksi dan ketidakpastian investasi; serta dampak lingkungan-HAM yang melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Temuan mengungkap bahwa absennya ketentuan force majeure terhadap volatilitas harga nikel dan ketidakselarasan dengan UU Cipta Kerja menciptakan ketimpangan struktural antara korporasi besar dan IUP kecil-menengah, dengan proyeksi penurunan kontribusi PDB 2% (Bank Dunia 2025). Penelitian merekomendasikan pembentukan Nickel Downstreaming Authority sebagai lembaga tunggal dengan sanksi bertingkat, harmonisasi RKAB 2026 melalui grace period proporsional, dan integrasi prinsip SDGs 8-12 untuk mentransformasi hilirisasi dari beban regulasi menjadi tata kelola nilai berkelanjutan yang selaras dengan keadilan ekonomi konstitusional.

Stimulasi Empati Melalui Kegiatan Mendongeng Pada Anak Usia Dini

Madyan — 2026-01-05

Pembelajaran empati melalui mendongeng pada anak usia dini tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman emosional dan sosial mereka, tetapi juga memperkuat keterampilan interpersonal yang sangat diperlukan untuk kehidupan mereka kelak. Dengan mendongeng anak-anak dapat mengembangkan kecerdasan emosional, mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan teman sebayanya, serta memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai sosial. Tujuan dari penulisan ini yaitu menjelaskan bagaimana kemampuan empati anak usia dini berkembang melalui aktivitas interaktif yang menyenangkan serta meningkatkan keterampilan sosial dan emosional anak dengan permainan bahasa yang merangsang pemahaman perasaan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (literature review) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai sumber yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penelitian-penelitian sebelumnya dan untuk mendukung argumentasi yang didasarkan pada literatur yang valid. Dengan peran serta orang tua dan pendidik dalam memilih cerita yang tepat dan mendiskusikannya dengan anak, proses pembelajaran ini akan lebih efektif dalam membentuk karakter empatik yang akan berguna sepanjang hidup anak. mendongeng merupakan metode yang sangat efektif dalam mengembangkan empati pada anak usia dini. Melalui cerita, anak-anak tidak hanya dapat belajar mengenali dan memahami perasaan orang lain, tetapi juga dilatih untuk meresponsnya dengan cara yang penuh perhatian. Dengan adanya diskusi dan bimbingan dari orang tua atau pendidik, proses ini dapat memperkuat kemampuan sosial dan emosional anak.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kecil Dalam Prespektif Sosiologi Hukum

Apriliani Rahmalillah — 2026-01-05

Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama ketika mekanisme hukum formal diterapkan secara kaku terhadap kelompok masyarakat rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan kecil dalam perspektif sosiologi hukum dengan menggunakan studi kasus nenek pencuri coklat. Fokus penelitian diarahkan pada penilaian apakah praktik penegakan hukum tersebut telah mencerminkan nilai keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil secara normatif telah sesuai dengan hukum pidana positif, penerapannya sering kali mengabaikan konteks sosial, kondisi pelaku, dan prinsip proporsionalitas. Kasus nenek pencuri coklat memperlihatkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, yang berdampak pada stigmatisasi sosial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik tersebut mencerminkan penegakan hukum yang kurang sensitif terhadap realitas sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih berkeadilan melalui integrasi mekanisme nonpidana, diskresi aparat, dan nilai keadilan sosial.

Maraknya Narkotika Di Kabupaten Dompu: Dampak Sosial Dan Solusi Kebijakan Hukum

Apriliani Rahmalillah — 2026-01-05

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan sosial dan hukum yang serius karena berdampak luas terhadap ketertiban masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan narkotika semakin meluas hingga ke tingkat lokal, termasuk Kabupaten Dompu, yang dipengaruhi oleh kerentanan sosial, tekanan ekonomi, dan lemahnya kontrol sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dompu serta merumuskan solusi kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan karakteristik lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, laporan resmi, serta data sekunder dari media yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dompu menimbulkan dampak sosial yang multidimensional, seperti meningkatnya kriminalitas, melemahnya ketahanan keluarga, menurunnya kualitas generasi muda, munculnya stigma sosial, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Upaya penanggulangan yang ada masih didominasi oleh pendekatan represif, sementara aspek pencegahan dan rehabilitasi belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan formulasi kebijakan hukum pidana yang terintegrasi dengan menekankan penegakan hukum yang proporsional, rehabilitasi bagi pengguna narkotika, pencegahan berbasis komunitas, perlindungan anak dan remaja, serta penguatan sinergi kelembagaan.

Membangun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Efesiensi Dan Keadilan Ekonomi

Apriliani Rahmalillah — 2026-01-05

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial-ekonomi negara yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memenuhi hak dasar masyarakat atas gizi. Sebagai kebijakan publik yang dibiayai oleh keuangan negara, MBG memerlukan landasan hukum ekonomi yang kuat agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip efisiensi dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penempatan prinsip efisiensi dan keadilan dalam kerangka hukum ekonomi Program Makan Bergizi Gratis serta merumuskan arah pengaturan dan pelaksanaannya yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan kebijakan ekonomi negara yang harus tunduk pada prinsip hukum ekonomi. Efisiensi diperlukan untuk mencegah pemborosan anggaran dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya publik, sedangkan keadilan menjadi dasar untuk menjamin pemerataan akses dan perlindungan bagi kelompok rentan. Integrasi prinsip efisiensi dan keadilan memberikan legitimasi normatif bagi MBG sebagai kebijakan negara kesejahteraan yang berkelanjutan.

Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Digital

Mahisa Mareati — 2026-01-05

Hukum Ekonomi Islam (HES) memiliki peran penting dalam sistem keuangan dualistik di Indonesia, berakar pada wahyu dan menjamin kepatuhan syariah yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka regulasi dual compliance antara Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, mengevaluasi kepatuhan syariah pada FinTech P2P lending, serta meninjau peran instrumen sosial-keuangan seperti wakaf produktif dalam mencapai kesejahteraan universal dan pembangunan berkelanjutan. Metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan digunakan. Hasil menunjukkan adanya harmonisasi regulasi yang intensif namun masih terdapat konflik pada praktik FinTech P2P lending terkait potensi riba dalam penentuan ujrah. Industri keuangan syariah tumbuh namun masih tertinggal dari segi efisiensi dan pangsa pasar nasional. Kesimpulannya, implementasi HES memerlukan paradigma progresif yang mengedepankan Maqashid Syariah untuk menjaga integritas harta dalam transformasi digital dan optimalisasi instrumen sosial-keuangan guna distribusi kekayaan adil dan kesejahteraan universal.

Peranan Politik Hukum: Studi Terhadap Relasi Politik Dan Hukum Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokratis

Rusdin — 2026-01-05

Penelitian ini mengkaji peranan politik hukum dalam membentuk relasi antara politik dan hukum guna mewujudkan negara hukum demokratis di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang memengaruhi proses pembentukan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi politik dan hukum serta mengkaji peranan politik hukum sebagai instrumen strategis dalam memperkuat negara hukum demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan hukum agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Relasi politik dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kualitas legislasi dan penegakan hukum, terutama dalam aspek keadilan, kepastian hukum, dan partisipasi publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan utama dalam mewujudkan negara hukum demokratis di Indonesia adalah politisasi hukum dan lemahnya supremasi hukum. Oleh karena itu, penguatan politik hukum yang demokratis menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkelanjutan

Praktik Rentenir Di Kabupaten Bima Melalui Penguatan Perlindungan Hukum Dan Akses Pembiayaan Mikro

Chairul Fatihin — 2026-01-05

Penelitian ini mengkaji praktik rentenir di Kabupaten Bima yang muncul akibat keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal dan pembiayaan mikro. Praktik pinjaman informal dengan bunga tinggi menempatkan masyarakat ekonomi lemah dalam posisi yang rentan secara hukum dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk praktik rentenir di Kabupaten Bima, mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat korban rentenir, serta merumuskan penguatan akses pembiayaan mikro sebagai solusi penanggulangan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rentenir tetap bertahan karena kebutuhan ekonomi mendesak, rendahnya literasi keuangan, serta rumitnya prosedur pembiayaan formal. Perlindungan hukum terhadap korban rentenir masih lemah akibat keterbatasan regulasi dan penegakan hukum. Penguatan akses pembiayaan mikro melalui lembaga keuangan yang inklusif terbukti menjadi strategi preventif yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan perlindungan hukum, pembiayaan mikro, dan pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk menekan praktik rentenir secara berkelanjutan.

Penerapan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Solusi Perlindungan Korban Berbasis Sosio-Legal

Chairul Fatihin — 2026-01-05

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan sosial dan hukum yang serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bima. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan dasar hukum perlindungan bagi korban, penerapannya di masyarakat belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap kasus KDRT di Kabupaten Bima serta merumuskan solusi perlindungan korban berbasis pendekatan sosio-legal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosio-legal melalui analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta kasus-kasus KDRT di Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap KDRT masih menghadapi berbagai kendala, seperti kuatnya budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sarana dan perspektif aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, penyelesaian kasus KDRT sering dilakukan secara nonformal yang berpotensi mengabaikan hak dan keselamatan korban. Oleh karena itu, diperlukan solusi perlindungan korban yang integratif melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi peran lembaga pendukung, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif secara selektif dan berorientasi pada korban. Pendekatan sosio-legal menjadi kunci dalam menjembatani norma hukum dan realitas sosial guna mewujudkan perlindungan korban KDRT yang efektif dan berkelanjutan.

Exploring the Relationship Between Digital Nomad Infrastructure, Satisfaction and Loyalty in Bali

Putu Pramana Yudistira — 2026-01-05

Penelitian ini mengkaji sejauh mana infrastruktur konektivitas, infrastruktur ruang kerja, infrastruktur akomodasi, serta infrastruktur mobilitas dan transportasi memengaruhi kepuasan digital nomad dan selanjutnya berdampak pada loyalitas destinasi. Penelitian ini berfokus pada wilayah Badung, Bali, yang telah berkembang sebagai salah satu pusat utama digital nomad di tingkat global. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan menyebarkan kuesioner terstruktur kepada 105 digital nomad yang tinggal di wilayah Badung. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak SmartPLS melalui evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) dan Model Struktural (Inner Model) untuk menilai hubungan antara variabel infrastruktur, kepuasan digital nomad, dan loyalitas destinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat jenis infrastruktur tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan digital nomad. Selain itu, kepuasan terbukti berperan kuat dalam memengaruhi loyalitas destinasi, yang mengindikasikan bahwa kualitas infrastruktur yang baik meningkatkan kemungkinan digital nomad untuk kembali berkunjung, memperpanjang masa tinggal, serta merekomendasikan destinasi kepada pihak lain. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya menekankan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur, mulai dari konektivitas internet hingga sistem transportasi, guna mendukung produktivitas dan kenyamanan digital nomad di Badung. Penyedia layanan dan akomodasi juga disarankan untuk meningkatkan fleksibilitas layanan serta menciptakan ruang yang lebih berorientasi pada komunitas agar dapat memenuhi kebutuhan dan pola mobilitas digital nomad dengan lebih baik

Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pendebetan Rekening Nasabah Secara Sepihak

Dyandra Carissa Selena — 2026-01-05

Praktik pendebetan rekening secara sepihak oleh bank berpotensi menimbulkan sengketa hukum, khususnya terkait perlindungan hak nasabah dan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Salah satu sengketa tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK yang memutus gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pendebetan rekening oleh bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum yang digunakan dengan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim berpendapat tindakan pendebetan rekening yang dilakukan oleh bank tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada perjanjian elektronik yang sah dan mengikat antara bank dan nasabah. Pertimbangan hakim menegaskan penerapan asas pacta sunt servanda serta menempatkan perjanjian sebagai dasar utama hubungan hukum para pihak. Putusan ini memperjelas posisi hukum bank dan nasabah dalam transaksi perbankan berbasis perjanjian elektronik.

Konseptual Sistem Informasi Manajemen dalam menunjang Efektivitas Manpower Engineering

Nadia Fautina — 2026-01-05

Perkembangan teknologi informasi mendorong organisasi untuk bekerja lebih efisien dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dalam kondisi ini, Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi komponen penting yang mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi antarunit, dan efektivitas operasional. Implementasi SIM yang tepat dapat mempercepat arus informasi, meningkatkan kualitas pelaporan, serta memperkuat kinerja karyawan. Khususnya pada sektor konstruksi dan properti, efektivitas manpower engineering sangat dipengaruhi oleh pengelolaan utilitas gedung seperti sistem kelistrikan, air, ventilasi, dan komponen teknis lain yang menentukan kenyamanan serta keselamatan penghuni. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi berbasis SIM menjadi kebutuhan strategis dalam memastikan operasional berjalan optimal. PT. XYZ telah menerapkan aplikasi mobile berbasis SIM untuk memonitor utilitas gedung secara real-time. Aplikasi ini membantu tenaga teknik melakukan pemeriksaan harian, mengidentifikasi potensi gangguan, serta mempercepat penanganan masalah teknis. Pemanfaatan aplikasi mobile juga meningkatkan keakuratan data, efektivitas proses kerja, dan kemudahan koordinasi dibandingkan metode manual. Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review untuk menganalisis peran SIM dalam menunjang efektivitas manpower engineering di lingkungan kerja berbasis teknologi. Temuan kajian menunjukkan bahwa SIM memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi operasional, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan kinerja tenaga teknik. Secara konseptual, SIM bukan hanya alat administratif, tetapi juga sistem pendukung manajerial yang memperkuat kualitas keputusan dan daya saing organisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan SIM terintegrasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kerja manpower engineering dan mendukung keberlanjutan kinerja organisasi di era digital.

Analisis Peran Profesi Advokat Dalam Membantu Masyarakat Untuk Mendapatkan Kesetaraan di Hadapan Hukum di Indonesia

Iwan Wahyudi — 2026-01-05

Indonesia merupakan negara hukum, di mana segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan serta berlandaskan pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, para penegak hukum dituntut untuk bersikap adil dan profesional dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh elemen masyarakat tanpa memihak kepada siapa pun. Konsep tersebut sejalan dengan teori equality before the law, yaitu asas kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, masyarakat di Indonesia, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, masih sering mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Kesulitan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi yang menghambat mereka untuk memperoleh pendampingan atau pembelaan hukum yang layak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, permasalahan dianalisis dengan cara mengkorelasikan fakta dan isu hukum yang ada dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menyuarakan kondisi dan aspirasi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum di dalam proses peradilan, sekaligus membahas peran strategis para advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu guna mewujudkan keadilan yang merata.

Tinjauan Hukum dan HAM Terhadap Pungutan Liar Pembuatan Akta Kematian di Desa Keden

Melinda — 2026-01-05

Penelitian pada artikel ini bertujuan untuk memaparkan analisis praktik pungutan liar di Desa Keden dalam persepektif hukum dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan, yaitu: bagaimana bentuk dan faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar, dan bagaimana dampak yang terjadi terhadap masyarakat dalam mendapatkan perlindungan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan sumber perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi dengan data wawancara serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa praktik pungutan liar yang terjadi di Desa Keden bertentangan dengan prinsip negara hukum. terkhusus pada asas kepastian hukum serta perlindungan hak warga negara. Pungutan liar bukan hanya sekedar merugikan ekonomi masyarakat, akan tetapi juga menyebabkan rasa ketidakadilan serta pelanggaran atas hak aman dan keadilan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini untuk meyakinkan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah daerah serta aparat penegak hukum, dan pendampingan masyarakat supaya berani menolak serta malaporkan kasus praktek pungutan liar.

Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Alfionita Togo — 2026-01-06

Di Pengadilan Agama Denpasar, kasus perceraian menunjukkan peningkatan setiap tahun, sehingga menjadi isu hukum yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: pertama, apakah prinsip konsensualisme dalam proses mediasi sudah terpenuhi dalam perkara perceraian di pengadilan agama denpasar? kedua, apakah hakim sebagai mediator dalam memutus perkara perceraian mampu memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara?. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai hukum perdata, khususnya terkait peran hakim dalam proses mediasi perceraian, sekaligus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pihak yang terlibat. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif, memadukan beberapa pendekatan, antara lain analisis peraturan perundang-undangan, studi kasus, pemikiran konseptual, serta pendekatan sosiolegal. Sebagai bahan kajian, penelitian ini menyoroti Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Dps sebagai contoh konkret. Sumber hukum yang dijadikan rujukan mencakup bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel ilmiah, doktrin, dan karya akademik lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan konflik antar pasangan. Untuk menekan angka perceraian, strategi yang dapat diterapkan antara lain penyelenggaraan mediasi yang lebih efektif dan peningkatan edukasi hukum di masyarakat.

Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Syariah Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum

Exy Ariandi — 2026-01-06

The Financial Services Authority (OJK) regulations in Indonesia, specifically POJK No. 12/POJK.03/2021 regarding Commercial Banks, serve as the legal basis for the operation of Digital Banks in Indonesia. This regulation, grounded in Law No. 10 of 1998 amending Law No. 7 of 1992 on Banking, allows Digital Banks to operate without physical branches, creating a legal vacuum, especially when compared to Islamic Banks. While the definition of Digital Banks is not explicitly mentioned in the regulation, the protection of Digital Bank customers remains a significant concern. POJK No. 12/POJK.03/2018 emphasizes that Digital Banks, including those based on Sharia principles, must comply with the provisions applicable to Indonesian Legal Entity Banks (BHI). Therefore, it is important to adopt specific regulations (Lex Specialis) governing Digital Islamic Banks to ensure better protection for customers. This research encourages the need for more specific regulations to protect the customers of Digital Banks, particularly Digital Islamic Banks, in creating a safer, more transparent digital banking environment that aligns with Sharia principles and protects the interests of customers in Indonesia

Model Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Kasus Korupsi Melalui Civil Forfeiture

Novia — 2026-01-06

Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kasus-kasus korupsi di Indonesia, maka untuk memerangi korupsi, salah satu cara dapat menggunakan instrument civil forfeiture untuk memudahkan penyitaan dan pengambil-alihan aset koruptor melalui jalur perdata. Indonesia selama ini cenderung mengutamakan penyelesaian melalui jalur pidana yang lebih fokus untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian kerugian keuangan negara. Kenyataannya jalur pidana tidak cukup “ampuh” untuk meredam atau mengurangi jumlah/terjadinya tindak pidana korupsi.

Identifikasi Jumlah Narapidana dan Pola Pembinaan Di Lapas Kelas IIA Kupang

Finsensius Samara — 2026-01-06

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai institusi pembinaan dan rehabilitasi sosial. Pembinaan narapidana tindak pidana khusus (TPK), seperti narkotika, korupsi, dan terorisme, memerlukan pendekatan yang spesifik mengingat dampak extraordinary crimes tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah narapidana TPK, menganalisis pola pembinaan, meninjau sistem penempatan, dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan pembinaan bagi narapidana TPK di Lapas Kelas IIA Kupang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan lokasi di Lapas Kelas IIA Kupang. Data diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan petugas Lapas dan data sekunder (data simulatif tahun 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah narapidana TPK di Lapas Kelas IIA Kupang didominasi oleh kasus korupsi (40 orang), diikuti narkotika (8 orang), dan tidak terdapat narapidana terorisme (telah dipindahkan). Pola pembinaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan diterapkan secara sama bagi narapidana TPK, meliputi: Pembinaan Kepribadian (keagamaan, intelektual, jasmani, konseling, wawasan kebangsaan) dan Pembinaan Kemandirian (pelatihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, wirausaha kecil). Sistem penempatan dilakukan secara terpisah berdasarkan jenis kejahatan (blok khusus untuk narkotika, korupsi, dan terorisme) guna mempermudah proses pembinaan dan menghindari pengaruh negatif. Mekanisme pembinaan dilaksanakan secara sistematis melalui empat tahapan: Orientasi, Pembinaan Awal, Pembinaan Lanjutan, dan Asimilasi serta Reintegrasi Sosial.

Ketentuan Waris dan Wasiat Wajibah dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Kaitannya dengan Pendapat Antara Hukum Waris Islam dan Hukum Adat di Indonesia

Nurhafazah — 2026-01-06

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan waris dan konsep wasiat wajibah dalam hukum keluarga Islam serta mengkaji keterkaitannya dengan perbedaan pandangan antara hukum waris Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur hukum adat dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki ketentuan pembagian harta yang bersifat baku berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah, sementara hukum adat di Indonesia cenderung bersifat fleksibel dan dipengaruhi oleh struktur sosial serta budaya setempat. Konsep wasiat wajibah hadir sebagai bentuk ijtihad hukum untuk menjembatani perbedaan tersebut, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang tidak memperoleh hak waris secara langsung menurut hukum Islam, seperti anak angkat dan kerabat tertentu. Pembahasan menegaskan bahwa penerapan wasiat wajibah merupakan upaya harmonisasi antara nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam dan realitas sosial masyarakat adat Indonesia. Kesimpulannya, ketentuan waris dan wasiat wajibah memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan tetap memperhatikan pluralitas sistem hukum yang ada.

Hak Dan Kewajiban Advokat

Muhammad Irfan Luthfi — 2026-01-06

Penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai hak dan kewajiban advokat sebagai profesi hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak klien dalam sistem peradilan Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hak-hak advokat, seperti akses informasi dan perlindungan profesi, serta menganalisis kewajiban utama, seperti menjaga kerahasiaan, menjunjung etika profesi, dan bertindak dengan itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen, analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan praktisi hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki posisi penting sebagai penegak keadilan, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti potensi konflik kepentingan, tekanan eksternal, serta pelanggaran etika yang dapat mengurangi kualitas layanan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman hak dan kewajiban advokat untuk memperkuat integritas profesi dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil.

Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo

M. Thoriq Abdillah Arrizal — 2026-01-06

Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip-prinsip good governance di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III dan prinsip-prinsip good governance menurut Sedarmayanti (2014). Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang didalamnya ada observasi dan wawancara dengan pegawai KPPN Sidoarjo untuk mempelajari lima dimensi utama: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum. Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman (2014). Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa KPPN Sidoarjo sudah menerapkan komunikasi dua arah yang efektif, memiliki sumber daya manusia berkualitas tinggi dengan 95% lulusan PKN STAN, menunjukkan disposisi organisasi yang kuat melalui sistem Peta Strategi dan budaya kerja CLEAR-K, serta memiliki struktur birokrasi yang terukur. Implementasi prinsip-prinsip good governance tercermin dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, publikasi informasi melalui berbagai media, sistem pelaporan LAKIN yang terstruktur, optimalisasi sumber daya, dan pengawasan berlapis yang ketat. Pencapaian sertifikasi ISO 9001:2015 dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2024 membuktikan komitmen KPPN Sidoarjo terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Respons Al-Qur’an Terhadap Fenomena Toxic Positivity: Analisis Kritis Ayat-Ayat Ujian, Sabar dan Keseimbangan Emosi

Jun Firmansyah — 2026-01-06

Fenomena toxic positivity berkembang dalam masyarakat modern sebagai kecenderungan menuntut sikap berpikir positif secara berlebihan hingga mengabaikan realitas penderitaan, emosi negatif, dan proses psikologis manusiawi. Dalam konteks keislaman, sikap ini berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur’an yang memandang ujian, kesabaran, dan keseimbangan emosi sebagai bagian integral dari kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons Al-Qur’an terhadap fenomena toxic positivity melalui kajian kritis terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang ujian (ibtilā’), sabar (ṣabr), dan pengelolaan emosi secara proporsional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), menggunakan analisis tematik (tafsīr maudhu‘ī) terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan, serta didukung oleh literatur tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur’an secara tegas mengakui keberadaan penderitaan, kesedihan, dan kegelisahan sebagai bagian dari sunnatullah, serta tidak menuntut manusia untuk menutupi atau menafikan emosi negatif. Konsep sabar dalam Al-Qur’an tidak dimaknai sebagai penyangkalan emosi, melainkan sebagai sikap aktif dalam menghadapi ujian dengan kesadaran, keteguhan iman, dan keseimbangan emosional. Pembahasan ini menegaskan bahwa ajaran Al-Qur’an menawarkan paradigma kesehatan mental yang realistis dan humanis, berbeda dari toxic positivity yang cenderung menekan ekspresi emosi. Kesimpulannya, Al-Qur’an memberikan kerangka etis dan spiritual yang seimbang dalam menyikapi realitas hidup, dengan menempatkan emosi manusia sebagai bagian dari proses pembentukan keimanan dan kedewasaan spiritual.

Analisis Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur

Praja Hadi Saputra — 2026-01-06

Struktur modal merupakan keputusan strategis yang memengaruhi keseimbangan antara risiko dan pengembalian perusahaan. Dalam konteks industri manufaktur di Indonesia, keputusan pendanaan menjadi krusial karena tingginya kebutuhan modal kerja, fluktuasi harga bahan baku, dan tekanan likuiditas. Telaah literatur ini bertujuan untuk mengklarifikasi teori-teori utama yang mendasari hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan, merangkum hasil penelitian empiris terkini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2025, serta mengidentifikasi kesenjangan riset dan arah pengembangan penelitian ke depan. Hasil sintesis menunjukkan bahwa sebagian besar studi menemukan pengaruh positif signifikan antara leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) dan Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap nilai perusahaan yang diproksikan melalui Tobin’s Q atau Price to Book Value (PBV). Namun, beberapa penelitian juga mengindikasikan hubungan non-linear berbentuk inverted-U, di mana penggunaan utang berlebihan justru menurunkan nilai perusahaan akibat meningkatnya risiko kebangkrutan. Implikasi teoritis penelitian ini menegaskan relevansi trade-off theory dan signaling theory dalam konteks pasar berkembang, sedangkan secara praktis hasilnya memberikan dasar bagi manajer keuangan dalam menentukan struktur modal optimal dan bagi regulator dalam merancang kebijakan pengawasan serta insentif pendanaan yang sehat di sektor manufaktur Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Kasus Susu Kemasan Studi (Kasus Sengketa Antara PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Melawan Rini Tresna Sari)

Finsensius Samara — 2026-01-06

Sengketa konsumen, terutama yang melibatkan produk makanan, menjadi isu krusial karena berpotensi merugikan kesehatan dan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Di Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menawarkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dikenal lebih cepat, hemat biaya, dan berorientasi pada kesepakatan bersama. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi di BPSK dan menilai efektivitas serta keadilannya bagi konsumen dan pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan campuran (mixed methods), menggabungkan analisis normatif (hukum perlindungan konsumen, terutama UU No. 8 Tahun 1999) dan data empiris dari studi kasus nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi di BPSK merupakan solusi yang efektif dan adil. Hal ini terbukti dalam kasus sengketa produk susu kemasan antara konsumen (Rini Tresna Sari) melawan produsen (PT Ultrajaya Dairy Milk Industry & Trading Company Tbk). Meskipun awalnya memilih arbitrase, penyelesaian akhirnya dicapai melalui mediasi yang difasilitasi oleh BPSK Kota Bandung, menghasilkan kesepakatan damai berupa ganti rugi yang disetujui kedua belah pihak. Kasus ini menegaskan bahwa BPSK berhasil menjalankan perannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi yang efisien, mewujudkan tanggung jawab pelaku usaha, serta memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi konsumen, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan

Pola Pembinaan Di Rumah Tahanan Kelas II B Kupang

Finsensius Samara — 2026-01-06

Penelitian ini mengkaji pola pembinaan yang diterapkan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang, dengan fokus pada sistem terstruktur untuk membimbing narapidana menuju perubahan perilaku, peningkatan kualitas diri, dan kemandirian agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Menggunakan metode penelitian empiris melalui wawancara dengan petugas dan narapidana, penelitian ini mengungkap bahwa pola pembinaan mencakup aspek kepribadian, mental-spiritual, pendidikan, dan keterampilan, dengan program unggulan seperti olahraga, ibadah, pelatihan pertanian, dan asimilasi kerja. Evaluasi dilakukan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) untuk memantau perubahan dan memberikan hak seperti remisi atau pembebasan bersyarat. Meskipun efektif dan mendapat respons positif dari narapidana, pelaksanaan menghadapi kendala overkapasitas, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan status hukum tahanan yang belum tetap. Kerjasama dengan pihak eksternal seperti Kementerian Agama mendukung pembinaan tanpa diskriminasi jenis kejahatan. Kesimpulan menekankan pentingnya inovasi dan peningkatan kapasitas petugas untuk optimalisasi pembinaan

Pengaruh Profibilitas dan Umur Perusahaan Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2020-2024

Citra Cahyani — 2026-01-06

Transparansi dan kepercayaan investor, terutama setelah pandemi COVID-19. Periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi signifikan dalam profitabilitas dan kualitas pelaporan perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan umur perusahaan terhadap kinerja laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur di BEI. Variabel independen meliputi profitabilitas (diukur dengan Return on Equity/ROE) dan umur perusahaan, sedangkan variabel dependen adalah kinerja laporan keuangan (diukur dengan Return on Assets/ROA). Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS versi 26, mencakup uji asumsi klasik, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan uji koefisien determinasi (R²). Profitabilitas (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja laporan keuangan dengan nilai thitung sebesar 44.467,146 > ttabel 2,048 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Umur perusahaan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja laporan keuangan dengan nilai thitung sebesar 66,958 > ttabel 2,048 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja laporan keuangan dengan nilai Fhitung sebesar 100.460,679 > Ftabel 3,02 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,998, menunjukkan bahwa 99,8% variasi perubahan kinerja laporan keuangan dijelaskan oleh profitabilitas dan umur perusahaan, sedangkan 0,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan pengalaman operasional yang panjang mampu meningkatkan kualitas serta kinerja pelaporan keuangan perusahaan manufaktur di BEI periode 2020–2024.

Analisis Manajemen Risiko dan Strategi Mitigasi pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen di Indonesia

Shandy Zahra Permadi — 2026-01-06

Sektor pembiayaan konsumen di Indonesia saat ini tengah mengalami pertumbuhan yang cepat, namun tidak lepas dalam menghadapi risiko serta tantangan rumit. Penelitian ini berfokus pada identifikasi dan analisis tiga risiko utama yang dihadapi perusahaan pembiayaan, yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memakai data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan laporan perusahaan serta dianalisis setiap 4 bulan sepanjang tahun, risiko-risiko tersebut dievaluasi menggunakan matriks risiko yang menerapkan skala frekuensi (1-5, dari jarang sampai sangat sering terjadi) dan dampak (1-5, dari rendah sampai sangat tinggi). Selain itu, penelitian ini juga meneliti hubungan antara penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko terhadap efektivitas mitigasi, di mana penerapan GCG yang baik dapat mendukung pengelolaan risiko. Penerapan strategi mitigasi yang efisien dan didukung oleh GCG dapat mengurangi tingkat risiko yang signifikan di perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada perusahaan pembiayaan konsumen di Indonesia untuk menerapkan model manajemen risiko yang responsif dan berlandaskan GCG demi mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan di pasar Indonesia.

Pengaruh Kualitas Produk Dan Layananan Pada Penjualan Beras Perum Bulog

Abdulloh Suhaimi — 2026-01-06

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, harga, dan kualitas layanan terhadap penjualan beras Perum BULOG di Jakarta Selatan. Persaingan industri pangan yang semakin ketat serta perubahan preferensi konsumen mengharuskan lembaga publik seperti BULOG untuk meningkatkan mutu produk dan layanan agar tetap kompetitif di pasar. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa produk beras BULOG masih menghadapi persepsi kualitas yang fluktuatif serta tantangan dalam aspek pelayanan distribusi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden konsumen beras BULOG menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan. Harga juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan volume penjualan, sedangkan kualitas layanan terbukti berpengaruh signifikan terhadap loyalitas dan keputusan pembelian konsumen. Secara simultan, kualitas produk, harga, dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap penjualan beras BULOG. Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dalam penguatan konsep kualitas dan nilai dalam konteks lembaga publik serta implikasi praktis bagi manajemen BULOG dalam merumuskan strategi peningkatan mutu produk dan pelayanan.

Mediasi Dan Sengketa Lingkungan

Finsensius Samara — 2026-01-06

Pantai Lasiana di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, merupakan destinasi wisata yang menghadapi tantangan sengketa pemanfaatan ruang dan kerusakan lingkungan. Studi ini bertujuan menganalisis upaya penyelesaian sengketa tersebut melalui pendekatan mediasi, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi kepentingan berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi sebagai solusi konstruktif, namun keberhasilannya bergantung pada kemauan baik para pihak, keadilan proses, ketersediaan informasi, dan peran aktif pemerintah daerah. Studi ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, penyusunan tata ruang berkelanjutan, partisipasi masyarakat, pengembangan ekowisata, dan edukasi lingkungan sebagai strategi pengelolaan lingkungan yang efektif di Pantai Lasiana.

Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi di Kalimantan

Nur Hadi Setiawan — 2026-01-06

Kajian ini menyoroti keterkaitan antara tingkat pengangguran terbuka dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada seluruh provinsi di Kalimantan selama periode 2017-2024. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana dinamika kedua variabel makro tersebut berhubungan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi regional. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara individual, namun keduanya menunjukkan pengaruh yang signifikan secara bersamaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan tidak sepenuhnya ditentukan oleh dinamika pasar tenaga kerja dan perubahan harga, melainkan lebih dipengaruhi oleh karakteristik struktural perekonomian yang berbasis sumber daya alam. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan struktur ekonomi daerah menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pond’s Men di Tiktok Shop

Kaka Riyana Putra Darajat — 2026-01-06

Studi ini memiliki tujuan untuk menyelidiki bagaimana kualitas produk dan harga memengaruhi keputusan konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli produk Pond’s Men di TikTok Shop. Latar belakang dari studi ini muncul dari cepatnya perkembangan social commerce, di mana video pendek, demonstrasi barang, dan rekomendasi yang diberikan oleh algoritma memainkan peran penting dalam membentuk pandangan konsumen, terutama dalam kategori perawatan kulit pria. Sasaran dari studi ini adalah untuk mengkaji sejauh mana kualitas produk dan harga sebagai variabel yang berdiri sendiri memengaruhi keputusan pembelian. Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif melalui survei dengan menggunakan kuesioner berskala Likert, melibatkan 101 peserta yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan pengalaman mereka dalam membeli produk Pond’s Men dalam enam bulan terakhir. Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan aplikasi SmartPLS. studi menunjukkan bahwa kualitas produk memberikan pengaruh baik yang berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian dan berperan sebagai elemen kunci yang mendorong konsumen untuk bertransaksi. Variabel harga juga memiliki pengaruh yang besar, di mana persepsi tentang keterjangkauan, kecocokan harga dengan kualitas, serta promo di TikTok Shop semakin memperkuat ketertarikan untuk membeli. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan harus mengutamakan peningkatan kualitas produk dan strategi penetapan harga yang bersaing untuk menjaga ketertarikan dalam pembelian dari pelanggan.

Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Tanggung Jawab Administrasi Negara Di Era Digital

Ayu Aulia Rohiyati — 2026-01-06

Perlindungan data pribadi menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan modern di era digital. Kemajuan teknologi informasi membawa dampak besar terhadap cara pemerintah mengelola data publik, yang di satu sisi meningkatkan efisiensi pelayanan, namun di sisi lain menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan data pribadi sebagai bagian dari tanggung jawab administrasi negara, dengan menitikberatkan pada aspek hukum, etika, dan tata kelola pemerintahan digital. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap berbagai regulasi, teori hukum administrasi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap warga negara. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk membangun ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkeadilan.

Determinan Keputusan Pembelian Konsumen: Consumer Empowerment, Personalization, dan Viral Marketing pada Imadji Coffee di Denpasar

Ida Bagus Diaz Puja Astawa — 2026-01-06

Perkembangan pemasaran digital telah mengubah pola pengambilan keputusan pembelian konsumen, khususnya pada industri coffee shop yang menyasar generasi muda. Konsumen tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif berinteraksi, menilai, dan menyebarkan pengalaman mereka melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh consumer empowerment, perceived personalization, dan viral marketing terhadap keputusan pembelian konsumen Imadji Coffee di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 108 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan program SPSS, disertai uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa consumer empowerment berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Viral marketing juga berpengaruh positif dan signifikan serta menjadi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sebaliknya, perceived personalization tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Temuan ini mengindikasikan bahwa konsumen muda lebih responsif terhadap konten viral, rekomendasi sosial, dan tren media sosial dibandingkan pendekatan personalisasi individual. Model penelitian mampu menjelaskan 53,7% variasi keputusan pembelian, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya strategi pemasaran digital yang menekankan partisipasi konsumen dan kekuatan konten viral dalam membentuk keputusan pembelian pada coffee shop lokal

Dialektika Hukum Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Rakyat: Menelaah Efektivitas Program PTSL di Desa Bulila

Nisya Purnama A. Imran — 2026-01-06

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus mengurangi potensi sengketa di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika hukum pertanahan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif dalam pelaksanaan PTSL serta menilai efektivitasnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah perkebunan rakyat di Desa Bulila. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi lapangan dan kajian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kepastian hukum dan penyelesaian sengketa batas tanah melalui musyawarah masyarakat. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya literasi hukum masyarakat, perbedaan persepsi terhadap status tanah adat, serta keterbatasan aparatur pelaksana di lapangan. Dialektika antara hukum formal dan nilai-nilai sosial lokal menjadi tantangan utama yang mengharuskan reformulasi kebijakan agar PTSL tidak hanya menghasilkan kepastian administratif, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan keberterimaan hukum di tingkat masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat menjadi kunci bagi keberlanjutan program PTSL di masa depan.

Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah dengan Mediator Kepala Desa

Emanuell Christiano Novianus Gultom — 2026-01-06

Penelitian ini membahas penyelesaian perselisihan dalam perjanjian sewa-menyewa tanah antara PT Great Giant Pineapple (PT GGP) dengan Mukhson Setiawan melalui mediasi oleh Kepala Desa Rajabasa Lama I. Perjanjian sewa tanah yang berlangsung selama tiga tahun mengalami konflik setelah terjadi bencana alam berupa longsor dan banjir sehingga mengakibatkan kerusakan tanaman dan ketidakmampuan tanah untuk ditanami nanas. PT GGP memutus perjanjian sepihak, sedangkan Mukhson Setiawan menolak pemutusan tersebut dan meminta kelanjutan kontrak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, serta pengumpulan data melalui studi lapangan, dokumen, dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Kepala Desa sebagai mediator sah secara hukum dan membantu para pihak mencapai kesepakatan damai tanpa melalui litigasi. Hasil mediasi menetapkan berakhirnya perjanjian setelah tahun pertama dan kewajiban PT GGP untuk memperbaiki kondisi tanah, sedangkan biaya sewa tahun kedua tidak dibayarkan. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat menjaga hubungan para pihak, meskipun kedudukan pihak tidak sepenuhnya setara dan hak Mukhson Setiawan dirasa kurang terpenuhi. Penelitian merekomendasikan keterlibatan ahli hukum dalam proses mediasi untuk menjamin solusi yang lebih adil sekaligus memperjelas hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa.

Pengaruh Pengembangan Kompetensi Terhadap Keterlibatan Kerja Peserta Magang Pada Fase Awal

Ilham Juli Ardi Prasetiyo — 2026-01-08

Program magang merupakan sarana strategis bagi perusahaan untuk pengembangan talenta dan rekrutmen. Keterlibatan kerja (work engagement) peserta magang menjadi faktor kunci keberhasilan program, namun dinamikanya pada periode awal seringkali belum banyak dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan hubungan antara dukungan pengembangan yang dirasakan dengan tingkat keterlibatan kerja peserta magang di Start-up Foodtech. Menggunakan desain longitudinal singkat (dua gelombang), penelitian ini melakukan survei terhadap 14 peserta magang pada bulan pertama dan bulan ketiga program. Keterlibatan kerja diukur menggunakan Utrecht Work Engagement Scale-9 (UWES-9), dan dukungan pengembangan diukur melalui kuesioner persepsi dukungan atasan. Hasil pada gelombang pertama (bulan ke-1) menunjukkan tingkat keterlibatan kerja yang sangat tinggi (rerata 4.48), namun tidak ditemukan hubungan yang signifikan secara statistik dengan dukungan pengembangan (r = 0.237; p > 0.4). Temuan ini mengindikasikan adanya "efek bulan madu" (honeymoon effect), di mana keterlibatan awal lebih didorong oleh antusiasme dan adaptasi lingkungan. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara kedua variabel muncul dan menguat secara signifikan pada gelombang kedua (bulan ke-3) seiring memudarnya honeymoon effect dan meningkatnya peran sumber daya kerja aktual.

Pengaruh Arus Kas Dan Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2024

Aldiansyah — 2026-01-06

Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari bagaimana arus kas dan laba ditahan berdampak pada harga saham perusahaan di bidang makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) dari tahun 2020 hingga 2024. investor menggunakan laporan keuangan sebagai referensi dalam membuat keputusan investasi. laporan arus kas dan informasi laba ditahan adalah bagian penting dari laporan keuangan tersebut. studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan teknik deskriptif-verifikatif. proses purposive sampling digunakan dalam menyeleksi 15 perusahaan sebagai sampel, yang menghasilkan 75 data observasional selama periode lima tahun. data diuji menggunakan regresi linier berganda. uji-t menguji pengaruh parsial dan uji-f menguji pengaruh simultan. arus kas tidak memiliki dampak signifikan terhadap harga saham, tetapi laba ditahan memiliki dampak parsial yang signifikan. namun, baik laba ditahan maupun arus kas ditemukan pengaruh signifikan terhadap harga saham secara bersamaan. hasil ini menunjukkan bahwa informasi tentang laba akuntansi memainkan peran krusial dalam menentukan harga saham di pasar modal, sementara peran arus kas memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memahami peranannya dalam proses pengambilan keputusan investasi.

Pengaruh Pemanfaatan Ai Terhadap Sikap Kejujuran Akademik Pada Siswa SMA

Muhammad Sandria Nanda Khalifah — 2026-01-07

Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini menjadi pendorong utama perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia, seiring tuntutan peningkatan efektivitas pembelajaran dan upaya menjawab permasalahan capaian akademik, termasuk rendahnya skor PISA pada periode sebelumnya. Implementasi teknologi ini—termasuk penggunaan ChatGPT memunculkan dua sisi yang saling berlawanan, yakni peluang besar dalam pengembangan kompetensi tertentu dan ancaman serius terhadap kemampuan kognitif dasar peserta didik. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif temuan empiris lintas jenjang pendidikan mengenai efektivitas AI sebagai sarana pembelajaran sekaligus dampaknya terhadap kemampuan berpikir kritis dan integritas akademik. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis dengan mengintegrasikan hasil penelitian kuasi-eksperimental kuantitatif, analisis regresi linier, serta survei deskriptif yang melibatkan siswa MA, SMA, SMK, dan mahasiswa perguruan tinggi. Temuan menunjukkan bahwa penerapan AI secara terstruktur, khususnya yang dikombinasikan dengan nilai-nilai Islami, terbukti memberikan peningkatan signifikan pada kemampuan pemecahan masalah matematika. Namun demikian, penelitian lain mengungkap bahwa tingginya intensitas penggunaan ChatGPT berpengaruh negatif secara kuat dan signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa, sejalan dengan konsep Cognitive Offloading. Meskipun tingkat keterlibatan belajar siswa meningkat, hasil survei juga mengindikasikan minimnya kesadaran etika penggunaan serta potensi ketergantungan terhadap AI. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi AI dalam pendidikan sangat ditentukan oleh pengelolaan pedagogis yang terarah serta kebijakan yang menekankan penguatan Literasi AI Kritis guna menjaga kemandirian intelektual peserta didik.

FOMO dan Negosiasi Identitas Generasi Z Di Ruang Digital Mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang

Petrus Selestinus Mite — 2026-01-07

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah secara signifikan mengubah cara individu membangun, menampilkan, dan menegosiasikan identitas sosial mereka. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang untuk representasi diri dan konstruksi makna sosial baru. Generasi Z, sebagai penduduk asli digital yang tumbuh dengan akses konstan terhadap teknologi, merupakan kelompok yang paling terpengaruh oleh dinamika ini. Studi ini bertujuan untuk meneliti peran media sosial dalam membentuk fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dan untuk memahami bagaimana FOMO berkontribusi pada proses konstruksi identitas di kalangan Generasi Z, khususnya mahasiswa Universitas Nusa Cendana di Kupang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi yang melibatkan informan yang dipilih secara purposif yang merupakan pengguna media sosial aktif dan menunjukkan perilaku terkait FOMO. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang intensif, terutama pengguliran pasif, paparan konten viral, dan interaksi antar teman sebaya mendorong perbandingan sosial yang memicu FOMO. Fenomena ini memotivasi siswa untuk mengikuti tren, terlibat dalam konsumsi simbolis, dan mengelola presentasi diri mereka untuk mendapatkan pengakuan sosial. Akibatnya, identitas siswa bersifat cair, performatif, dan terus-menerus dinegosiasikan antara otentisitas pribadi dan ekspektasi sosial digital. Meskipun demikian, beberapa siswa menunjukkan kesadaran reflektif dan mengembangkan strategi untuk mengelola FOMO, mengatur penggunaan media sosial, dan menjaga kesejahteraan mental. Studi ini menyimpulkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam membentuk FOMO dan konstruksi identitas digital di kalangan siswa Generasi Z dalam konteks lokal Kupang.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara individu membangun dan menegosiasikan identitas sosial, khususnya pada Generasi Z yang tumbuh menjadi digital native. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang representasi diri, konstruksi makna sosial, serta pembentukan identitas digital. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran media sosial dalam menciptakan fenomena Fear of Missing Out (FOMO) serta bagaimana FOMO berkontribusi dalam proses konstruksi identitas Generasi Z, khususnya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, yaitu mahasiswa Generasi Z yang aktif menggunakan media sosial dan menunjukkan kecenderungan perilaku FOMO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial, terutama aktivitas scrolling dan paparan konten viral, memicu komunikasi sosial yang berakhir pada FOMO. Fenomena ini mendorong mahasiswa untuk mengikuti tren, melakukan konsumsi simbolik, serta mengelola citra diri demi memperoleh pengakuan sosial. Proses tersebut menunjukkan bahwa identitas siswa bersifat cair, performatif, dan terus dinegosiasikan antara keaslian diri dan tuntutan norma digital. Meskipun demikian, sebagian mahasiswa juga menunjukkan kesadaran reflektif dan resistensi strategi untuk mengelola tekanan FOMO dan menjaga kesehatan mental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam membentuk dinamika FOMO dan konstruksi identitas digital mahasiswa Generasi Z di Kota Kupang.

Politik Hukum Penindakan Terhadap Pecandu Korban Penyalahgunaan Narkotika

Nur Mutmainnah — 2026-01-07

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi permasalahan hukum dan sosial yang serius di Indonesia, khususnya terkait dengan penindakan terhadap pecandu yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Kebijakan hukum pidana selama ini cenderung mengedepankan pendekatan represif melalui pemenjaraan, yang sering kali tidak menyentuh akar permasalahan ketergantungan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum penindakan terhadap pecandu korban penyalahgunaan narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kepustakaan terhadap peraturan hukum serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum narkotika Indonesia telah mengakui pecandu sebagai korban yang berhak memperoleh rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakkonsistenan penerapan akibat dualisme kebijakan pidana, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan perbedaan persepsi aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan rehabilitasi dan penerapan pendekatan restorative justice merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem penindakan narkotika yang lebih humanis dan berkeadilan.

Efektivitas Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian

Kurniawan H — 2026-01-07

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan perceraian dalam konteks pelayanan pranikah di KUA se-Kota Padangsidimpuan. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk menggali pemahaman Kepala KUA, bentuk implementasi perjanjian, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi penerapannya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi peraturan serta praktik administrasi nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian perkawinan dipahami memiliki nilai preventif terutama dalam memberikan kejelasan hak dan kewajiban serta mencegah sengketa harta pemanfaatannya masih rendah akibat minimnya literasi hukum masyarakat, kuatnya anggapan tabu, dan terbatasnya sosialisasi serta kapasitas pendampingan di KUA. Di sisi lain, posisi KUA sebagai institusi otoritatif, dukungan kerangka hukum yang jelas, serta meningkatnya angka perceraian menjadi peluang untuk memperkuat implementasi. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas SDM KUA, pengembangan modul sosialisasi, dan pembingkaian perjanjian sebagai instrumen perlindungan keluarga agar dapat berfungsi efektif dalam mencegah perceraian.

Peranan Politik Hukum

Rusdin — 2026-01-07

Membangun Sistem Ekonomi Hukum Yang Berkeadilan

Rusdin — 2026-01-07

Penelitian ini membahas pembangunan sistem ekonomi dan hukum yang berkeadilan melalui sintesis antara kapitalisme, sosialisme, dan nilai-nilai klasik. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya ketimpangan sosial akibat penerapan sistem ekonomi dan hukum modern yang lebih menekankan efisiensi dan legalitas formal dibandingkan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sistem ekonomi dan hukum kapitalisme dan sosialisme, mengkaji peran nilai-nilai klasik, serta merumuskan model sintesis yang berorientasi pada keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisme unggul dalam efisiensi dan inovasi tetapi cenderung menciptakan ketimpangan struktural, sementara sosialisme menekankan pemerataan namun berpotensi mengurangi fleksibilitas ekonomi. Nilai-nilai klasik seperti keadilan sosial, solidaritas, dan keseimbangan moral berfungsi sebagai koreksi etis terhadap kelemahan kedua sistem tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sintesis sistem ekonomi dan hukum yang mengintegrasikan pasar, peran negara, dan nilai klasik merupakan solusi konseptual untuk mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Dari Hukum Adat Ke Sistem Nasional: Sejarah Dan Perkembangan Hukum Di Indonesia

Mahisa Mareati — 2026-01-07

Penelitian ini mengkaji evolusi Hukum Adat di Indonesia dari masa kolonial hingga era modern, menyoroti tantangan dan peluang dalam integrasinya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, termasuk pengakuan konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pasal 18B UUD 1945 dan Putusan MK No. 35/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hukum Adat telah mendapatkan pengakuan formal, implementasinya masih terhambat oleh dualisme hukum dan konflik dengan undang-undang sektoral yang lebih mengedepankan kepentingan ekonomi. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi antara Hukum Adat dan hukum nasional untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, rekomendasi untuk pengesahan RUU MHA menjadi prioritas guna memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat di tengah tantangan globalisasi hukum.

Mekanisme Penegakan Ham Di Indonesia Dibandingkan Dengan Kerea Selatan Jepang

Hasana Ina Gorang — 2026-01-07

Mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh sistem hukum, sejarah politik, serta kekuatan institusi demokratis masing-masing negara. Di Indonesia, penegakan HAM bertumpu pada mekanisme quasi-judicial seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lembaga peradilan, serta kerangka hukum seperti UUD 1945 dan UU HAM. Namun, efektivitasnya kerap terbentur oleh hambatan politik, lemahnya implementasi putusan, serta penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang masih tertunda. Sebaliknya, Korea Selatan memiliki mekanisme penegakan HAM yang lebih konsolidatif melalui National Human Rights Commission of Korea (NHRCK) yang memiliki kewenangan investigatif kuat, serta peradilan yang relatif independen setelah proses demokratisasi pada akhir 1980-an. Negara ini juga menunjukkan kemajuan dalam perlindungan kelompok rentan, meski masih menghadapi tantangan seperti kebebasan berekspresi dan isu diskriminasi. Di Jepang, penegakan HAM bersifat lebih administratif dengan peran signifikan dari Kementerian Kehakiman melalui Human Rights Bureau, ditambah kerangka perlindungan konstitusional yang kuat. Meskipun demikian, minimnya lembaga HAM independen menjadi salah satu kritik utama dalam mekanisme penegakan HAM di negara ini. Secara komparatif, Korea Selatan dan Jepang memiliki stabilitas institusional dan independensi peradilan yang lebih kuat dibandingkan Indonesia, yang masih berupaya memperkuat supremasi hukum dan akuntabilitas negara. Namun, ketiga negara sama-sama berusaha menyesuaikan mekanisme penegakan HAM dengan dinamika sosial dan politik masing-masing, termasuk tuntutan transparansi, demokratisasi, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Pembatalan Akta Jual Beli (Ajb) Ppats Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sah

Cinta Natasya Rivani Noer — 2026-01-07

Perlindungan hukum terhadap pemilik sah dalam sengketa tanah merupakan instrumen vital untuk menjamin kepastian hak di tengah kompleksitas permasalahan penguasaan lahan tanpa hak. Penelitian ini menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Tjk yang mempertemukan konflik validitas antara Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli (AJB) yang cacat substansi. Permasalahan hukum dipicu oleh tindakan Tergugat yang menguasai tanah sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 54/X/C/TKP/2001, yang kemudian dipertentangkan dengan legalitas Sertifikat Hak Milik Nomor 2305 atas nama Ningsih. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk membedah pertimbangan hakim dalam memvalidasi alat bukti. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa AJB yang menjadi dasar klaim Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum karena ditandatangani oleh pihak yang bukan pemilik sah tanah tersebut, sebuah fakta yang secara fundamental mencederai syarat sahnya perjanjian dan peralihan hak. Majelis Hakim dalam putusannya menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik sah direalisasikan melalui pengakuan terhadap kekuatan pembuktian sempurna Sertifikat Hak Milik sebagai akta otentik negara. Hakim juga mengonstruksikan tindakan penguasaan tanah oleh Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena telah melanggar hak subjektif pemilik sertifikat dan menimbulkan kerugian materiil. Implikasi putusan ini mempertegas yurisprudensi bahwa akta peralihan hak yang cacat prosedur tidak dapat mengalahkan sertifikat hak milik, sehingga memberikan kepastian hukum substantif bagi pemegang hak yang beritikad baik.

Pemenuhan Hak Atas Makanan Bergizi Bagi Narapidana Dengan Penyakit Kronis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja

Ketut Ratri Wahyuningsih — 2026-01-07

Pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana dengan penyakit kronis merupakan bagian penting dari perlindungan hak atas kesehatan dalam sistem pemasyarakatan. Narapidana sebagai subjek hukum tetap memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk hak atas makanan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait di Lapas Kelas IIB Singaraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemenuhan hak atas makanan bergizi telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025. Namun dalam praktiknya, pemenuhan makanan bagi narapidana pengidap penyakit kronis masih disamaratakan dengan warga binaan lainnya tanpa adanya menu khusus maupun makanan tambahan sesuai kebutuhan medis. Selain itu, terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan jumlah tenaga dapur, ketiadaan tenaga ahli gizi, kondisi overkapasitas, serta belum dilaksanakannya survei kepuasan makanan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sumber daya manusia dan mekanisme evaluasi agar pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis dapat terlaksana secara optimal dan berkeadilan.

Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian Produk Thrift di Pasar Cimol Gedebage Kota Bandung

Riya Yusriyyah — 2026-01-07

Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh kualitas produk, harga, dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk thrift di Pasar Cimol Gedebage kota Bandung. Penelitian ini mencakup metodologi kuantitatif, deskriptif, dan verifikatif. Analisis datanya dilakukan dengan regresi linier berganda lewat software SPSS versi 31. Sampel populasi yang digunakan yaitu 100 orang yang pernah membeli produk thrift di Pasar Cimol Gedebage. Data dikumpulkan dengan metode survei online melalui kuesioner. Kajian ini mengungkapkan bahwa kualitas produk dan gaya hidup tidak terlalu berpengaruh besar pada keputusan pembelian produk thrift di Pasar Cimol Gedebage kota Bandung, namun harga mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk thrift di Pasar Cimol Gedebage kota Bandung. Secara keseluruhan, keputusan pembelian produk thrift di Pasar Cimol Gedebage sangat dipengaruhi oleh kualitas produk, harga, dan gaya hidup. Hasil uji regresi pada kualitas produk, harga, dan gaya hidup semuanya memiliki dampak positif dan signifikan pada keputusan pembelian. dengan nilai R² 0,416, yang lainnya dipengaruhi oleh variabel-variabel dari luar penelitian ini.

Penemuan Hukum Berbasis Penalaran Hukum dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan

Muhammad Ilham — 2026-01-07

Penemuan hukum berbasis penalaran hukum merupakan bagian penting dalam praktik peradilan, terutama ketika norma hukum tertulis tidak mampu mengakomodasi seluruh persoalan konkret yang berkembang di masyarakat. Hakim tidak hanya berperan menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga melakukan penalaran hukum melalui interpretasi, konstruksi, dan argumentasi yuridis untuk menemukan hukum yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penalaran hukum membantu hakim dalam menyeimbangkan kepastian dan keadilan hukum, serta mengkaji implikasi penemuan hukum terhadap perkembangan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang didukung oleh kajian doktrin dan putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penalaran hukum memungkinkan hakim untuk mengintegrasikan kepastian hukum melalui penerapan norma positif dengan keadilan substantif melalui penafsiran teleologis dan sosiologis. Selain itu, penemuan hukum berimplikasi pada terbentuknya yurisprudensi, pengisian kekosongan hukum, serta mendorong perkembangan hukum nasional yang lebih responsif terhadap dinamika sosial. Penemuan hukum berbasis penalaran hukum tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga berperan strategis dalam pembaruan dan penguatan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Aliran Syi’ah: Sejarah, Perkembangan dan Konsep Utama Pemikirannya

Lutfiyah Rahmi — 2026-01-07

Banyak penelitian yang lebih berfokus pada sisi teologis atau doktrinal sementara analisis terintegrasi yang menggabungkan aspek doktrin, sejarah, dan dinamika sosial politik masih terbatas. Keadaan ini menciptakan celah dalam penelitian, masih sedikit kajian yang menggunakan metode studi kasus sejarah secara sistematis untuk memetakan perkembangan Syiah dari fase awal, perubahan politik-religius, hingga penyebarannya ke berbagai lokasi dengan mempertimbangkan interaksi antara konteks sejarah, struktur kekuasaan, dan komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut dan menyediakan narasi sejarah yang komprehensif mengenai perkembangan aliran Syiah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam mengenai sejarah munculnya dan perkembangan aliran Syiah serta meneliti pokok-pokok pikir yang membentuk karakter teologis dan identitas agama mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (library research).

Mengenal Lebih Dalam Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia Sebagai Identitas Nasional

Muhammad Yusuf Ammar — 2026-01-07

Bahasa mempunyai bagian penting pada bagian hidup manusia sebagai sarana utama untuk berkomunikasi, menjalin interaksi sosial, serta membentuk kebudayaan. Di Indonesia, Bahasa Indonesia memiliki tempat strategis karena berfungsi menjadi bahasa nasional sekaligus bahasa resmi nusantara. Keberadaan Bahasa Indonesia tidak hanya mempermudah komunikasi antarwarga yang berasal dari suku, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda, tetapi juga menjelma sebagai perekat yang memperkuat persatuan bangsa. Perkembangan Bahasa Indonesia tidak terbuat secara instan, tetapi melewati proses sejarah panjang, yang berawal dari bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan di Nusantara. Momentum Sumpah Pemuda tahun 1928 menjadi titik penting pada pengakuan Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, sehingga diperkuat dalam hukum melalui UU Dasar 45. Setelah kemerdekaan, Bahasa Indonesia terus mengalami pembakuan dan pengembangan sehingga mampu menjalankan fungsinya dalam pemerintahan, pendidikan, serta pengembangan ilmu pengetahuan serta kebudayaan. maka, Bahasa Indonesia mempunyai tempat yang sangat penting dalam membangun identitas nasional dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah dinamika dan tantangan global.

Bayang-Bayang Ancaman Mengerikan Bagi Saksi Korban Pembunuhan Ritual Langka Di Ntt: Reformasi Mendesak Lpsk Pada 2025

Muhammad Rizal Aji Bahtiar — 2026-01-07

Penelitian ini menyelidiki risiko yang samar-samar dihadapi oleh saksi korban dari pembunuhan ritual yang jarang terjadi di Nusa Tenggara Timur, sebuah situasi yang rumit yang terkait dengan aspek psikologis, budaya, dan hukum pidana. Studi mengenai pembunuhan ritual di daerah terpencil NTT menunjukkan adanya ketegangan antara trauma yang dialami oleh saksi dan kurangnya perlindungan dari LPSK, serta kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mampu menangani kejahatan luar biasa yang berkaitan dengan unsur mistis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana ancaman terhadap saksi muncul dan memahami mekanisme hukum untuk melindungi korban, dengan mempertimbangkan peran LPSK, aparat hukum, dan masyarakat adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan para saksi, melakukan observasi di lapangan, serta menganalisis dokumen terkait, seperti UU No. 13/2006 dan UU Nomor 31 Tahun 2014. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa konflik sering kali muncul akibat ritual intimidasi budaya, kurangnya pengakuan terhadap risiko yang tidak biasa, serta tidak adanya protokol khusus untuk mengatasi kasus mistis di wilayah yang dilindungi. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan baru yang menggabungkan aspek psiko-trauma, penguatan LPSK lewat teknologi digital, dan prinsip keadilan restoratif untuk melindungi saksi dan mencegah terulangnya ritual kejahatan di Indonesia. Pertanyaan yang diteliti meliputi: 1. Bagaimana perkembangan ancaman sosial-budaya dan hukum terhadap saksi korban dari ritual pembunuhan yang langka di NTT pada tahun 2025? 2. Apa saja mekanisme perlindungan saksi yang efektif dan kreatif yang melibatkan LPSK, aparat penegak hukum, serta tokoh-tokoh adat?

Peran Organisasi Keagamaan Dalam Membentuk Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Sukma Anum — 2026-01-07

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi keagamaan mahasiswa dalam membentuk dan memperkuat sikap moderasi beragama di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya isu radikalisme dan pandangan keagamaan eksklusif di lingkungan pendidikan tinggi, sehingga organisasi keagamaan dipandang sebagai agen strategis dalam proses internalisasi nilai keagamaan yang inklusif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara mendalam terhadap pengurus dan anggota organisasi keagamaan. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi keagamaan seperti PMII, IPNU/IPPNU, LPTQ, dan organisasi serupa menjalankan fungsi pembinaan keagamaan melalui kajian tematik, kaderisasi, forum diskusi lintas pemikiran, serta kegiatan sosial keagamaan yang melibatkan masyarakat. Proses tersebut menjadi sarana internalisasi nilai moderasi beragama yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman mahasiswa tentang komitmen kebangsaan, toleransi, penyelesaian konflik secara damai, dan penerimaan terhadap budaya lokal. Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam organisasi keagamaan juga mendorong lahirnya sikap keberagamaan yang reflektif, kritis, dan kontekstual. Dengan demikian, organisasi keagamaan memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung visi perguruan tinggi Islam untuk mencetak lulusan yang moderat, berwawasan kebangsaan, dan mampu menghadapi dinamika masyarakat majemuk.

Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Cilacap, Jawa Tengah Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Nadila Nur Falah — 2026-01-07

Korupsi dalam penyaluran bantuan sosial merupakan permasalahan serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara,tetapi juga berdampak langsung pada pemenuhan hak asasi manusia masyarakat,khususnya kelompok miskin dan rentan. Fenomena ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola bantuan sosial yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korupsi dalam menyaluran bantuan sosial di Kabupaten Cilacap dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, serta mengkaji implikasinya terhadap kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi,sosial,dan budaya. Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual,dan kasus, melalui studi kepustakan terhadap peraturan perundang-udangan,doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menujukan bahwa praktik manipulasi data penerima, rekayasa distribusi,dan pengalihan dana bantuan sosial secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, bertujuan memperkaya diri sendiri atau pihak lain, serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Selain itu,korupsi bantuan sosial secara langsung menghambat pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial, sehingga mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola bantuan sosial yang transparan, akuntabel,dan berorientasi pada pemulihan hak asasi manusia.

Pengaruh Financial Technology dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Pada UMKM di Pamulang

Kirana Asih — 2026-01-07

Studi ini menerapkan pendekatan penelitian kuantitatif guna mengetahui serta menganalisis pengaruh parsial maupun simultan dari financial technology dan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan kepada pemilik UMKM di Pamulang. Populasi penelitian melibatkan para pelaku UMKM yang berwilayah di kecamatan Pamulang. Sampel dipilih mengacu dari probability sampling dengan metode simple random sampling sejumlah 96 pelaku UMKM dengan fokus utama di bidang kuliner. Data dikumpulkan melalui serangkaian observasi, wawancara dan penyebaran angket. Analisa diterapkan melalui uji hipotesis (uji t dan uji F), dan koefisien determinasi. Data diolah melalui perangkat lunak yaitu SPSS versi 24.00. Temuan studi membuktikan bahwasanya financial technology dan literasi keuangan secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan penggiat UMKM di Pamulang

Peran Human Resource Development (HRD) dalam Mengelola Perubahan Organisasi

Joshua Valerio — 2026-01-07

Perubahan organisasi merupakan proses strategis yang menuntut kesiapan, adaptasi, dan komitmen seluruh anggota organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Human Resource Development (HRD) dalam mengelola perubahan organisasi melalui pendekatan studi literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis kajian pustaka, dengan mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis sumber-sumber ilmiah terkait manajemen perubahan dan pengembangan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HRD memiliki peran strategis dalam empat aspek utama, yaitu: (1) memfasilitasi dan mengkomunikasikan urgensi perubahan; (2) mengembangkan kompetensi dan kesiapan individu untuk beradaptasi; (3) mengelola resistensi melalui partisipasi dan dukungan psikologis; dan (4) menanamkan nilai-nilai perubahan ke dalam budaya organisasi agar transformasi bersifat berkelanjutan. Dengan demikian, HRD tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai agen perubahan yang menghubungkan strategi organisasi dengan perilaku manusia di tempat kerja. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi organisasi dalam memperkuat kapasitas HRD untuk mendukung keberhasilan transformasi organisasi.

Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Yayasan Segar Herang Bersama Kabupaten Bandung Barat

Astri Wulandari — 2026-01-07

Masalah kinerja yang tercermin dari penurunan nilai Key Performance Indicator (KPI), hasil kerja, serta kepuasan pelanggan antara bulan Juli hingga September 2025, ditambah dengan tingkat ketidakhadiran karyawan yang masih tinggi, menjadi kendala utama dalam kegiatan operasional Yayasan Segar Herang Bersama, yang beroperasi di bidang katering. Studi ini difokuskan untuk menguji dan mengonfirmasi berdasarkan pendekatan ilmiah bagaimana disiplin kerja dan motivasi kerja, ditinjau secara individual maupun kolektif, berdampak pada kinerja karyawan di Yayasan Segar Herang Bersama, Kabupaten Bandung Barat. Riset ini mengadopsi metode kuantitatif melalui pendekatan deskriptif dan verifikatif, dan menerapkan teknik sampel jenuh sehingga keseluruhan populasi yang terdiri atas 47 responden dicakup sebagai sampel penelitian. Pengambilan data dilaksanakan melalui kuesioner, kemudian hasilnya diproses menggunakan uji T untuk menilai hubungan parsial dan uji F untuk melihat dampak simultan, setelah memastikan seluruh persyaratan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas) telah terpenuhi. Berdasarkan analisis parsial, disiplin kerja terbukti memberikan dampak bermakna serta memperlihatkan korelasi positif yang kuat pada kinerja karyawan. Demikian pula, motivasi kerja menunjukkan pengaruh signifikan dengan korelasi positif yang kuat pada kinerja karyawan. Lebih lanjut, pengujian simultan dengan uji F memperlihatkan kombinasi disiplin kerja dan motivasi kerja memberikan dampak signifikan yang sangat kuat pada kinerja karyawan. Peningkatan kinerja karyawan dapat dicapai melalui implementasi pemantauan terhadap pencapaian target, sistem evaluasi kinerja yang transparan, pemberian kompensasi yang kompetitif, serta penerapan aturan disiplin yang jelas.

Dari Ma’at Ke Legitimasi Kekuasaan: Sejarah Dan Eksistensi Sistem Hukum Mesir Kuno Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Modern

Agus Awaluddin — 2026-01-07

Penelitian ini mengkaji peran sentral Ma'at, prinsip kebenaran, keadilan, dan tatanan kosmik Mesir kuno, dalam membentuk teologi politik dan hukum era Firaun, serta warisannya dalam yurisprudensi modern. Ma'at, yang ditetapkan sejak penciptaan dari kekacauan (Nun) dan berlawanan dengan Isfet (ketidakadilan), berfungsi sebagai fondasi eksistensi dan standar etika yang mengatur hubungan manusia-dewa. Analisis mendalam menunjukkan bagaimana Firaun, sebagai 'Penguasa Ma'at', memanfaatkan prinsip ini untuk legitimasi politik dan otoritas yudisial terpusat melalui pejabat seperti Wazir, yang bertindak sebagai 'Imam Ma'at'. Meskipun kodifikasi hukum komprehensif jarang ditemukan, sistem peradilan Mesir menunjukkan koherensi signifikan melalui dekrit kerajaan dan tradisi. Lebih lanjut, temuan ini mengungkap pengaruh Ma'at pada sistem hukum Mediterania selanjutnya, menegaskan model etika Mesir Geru Maa sebagai nenek moyang konseptual bagi ho spoudaios dalam hukum Yunani dan paterfamilias dalam hukum Romawi, yang mendasari konsep orang yang rasional dalam hukum modern. Implikasinya, warisan Ma'at terletak pada penekanannya pada ketidakberpihakan sosial dan keadilan distributif, prinsip fundamental dalam etika hukum kontemporer dan pencarian global untuk akses universal terhadap keadilan.

Kepastian Hukum Terhadap Tanah Peninggalan Kolonial Belanda Berdasarkan Perkara Pada Putusan Nomor 31/PDT.G/2025/PN KLN

Suci Wulandari — 2026-01-07

Penelitian ini membahas kepastian hukum terhadap tanah peninggalan Belanda yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Kln. Sengketa tersebut berawal dari klaim ahli waris atas tanah yang dibeli sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, namun tidak pernah dilakukan proses balik nama sesuai dengan ketentuan overschrijving pada masa kolonial. Disisi lain, tanah tersebut telah dikuasai secara fisik oleh TNI AD berdasarkan Sprin-11/10/1971 yaitu perintah okupasi, sehingga menimbulkan dualitas klaim hukum antara kepemilikan dan penguasaan oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis legalitas peralihan hak tanah, kedudukan tanah peninggalan kolonial pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pembuktian yuridis berupa balik nama, pencatatan, dan pendaftaran tanah menyebabkan objek sengketa secara hukum tidak memiliki pemegang hak yang sah. Oleh karena itu, pentingnya kepastian hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dampak Perbedaan Ideologi, Tafsir Dan Struktur Organisasi Keaagaman Terhadap Perpecahan Umat Serta Solusi Hukum Dalam Menjaga Harmoni Sosial

Muhamad Ajrin — 2026-01-07

Perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan merupakan realitas yang melekat dalam masyarakat plural, namun sering kali berkembang menjadi sumber konflik sosial ketika dikelola secara eksklusif. Dalam perspektif sosiologi hukum, perbedaan tersebut dapat memicu fragmentasi sosial dan perpecahan umat apabila tidak diatur melalui mekanisme hukum dan sosial yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan terhadap perpecahan umat serta merumuskan solusi hukum dalam menjaga harmoni sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis sosiologis melalui studi kepustakaan terhadap literatur, dokumen hukum, dan laporan kasus konflik keagamaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ideologi dan tafsir keagamaan berkontribusi terhadap meningkatnya intoleransi, polarisasi sosial, dan melemahnya kohesi umat, terutama ketika diperkuat oleh struktur organisasi keagamaan yang eksklusif dan politik identitas. Selain itu, hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial karena masih bersifat reaktif. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan harmoni sosial memerlukan solusi hukum dan sosial yang integratif, preventif, dan berkelanjutan.

Perlindungan Hukum Debitur dalam Pelelangan Jaminan oleh Bank Ditinjau dari Hukum Perbankan

Muhamad Ajrin — 2026-01-07

Pelelangan jaminan oleh bank sebagai mekanisme penyelesaian kredit bermasalah kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan hak debitur. Dalam praktiknya, pelelangan jaminan sering dilakukan tanpa transparansi, pemberitahuan yang layak, dan penetapan nilai yang wajar, sehingga berpotensi merugikan debitur dan menimbulkan sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum debitur dalam pelelangan jaminan oleh bank ditinjau dari hukum perbankan serta mengkaji implementasinya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perbankan telah mengatur perlindungan debitur melalui prinsip kehati-hatian, kewajiban transparansi, dan pertanggungjawaban bank dalam pelaksanaan pelelangan. Namun, penerapan ketentuan tersebut belum optimal sehingga masih ditemukan pelelangan jaminan yang tidak sesuai prosedur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme perlindungan hukum debitur dan pengawasan perbankan diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu

Agus Awaluddin — 2026-01-07

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia menuntut sistem penyelesaian sengketa yang adil dan kredibel. Namun, politik hukum penyelesaian sengketa Pemilu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dihadapkan pada tantangan fragmentasi kewenangan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menangani sengketa proses dan pelanggaran administrasi, dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu (PHPU). Konflik yurisdiksi ini semakin kompleks dalam penanganan pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat terwujudnya Keadilan Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus untuk meganalisis norma UU 7/2017 serta yurisprudensi terbaru. hasil pembahasan menunjukan bahwa MK cenderung melakukan aktivisme yudisial dengan memeriksa subtansi pelanggaran TSM demi keadilan substantif, sengketa. Implikasinya, diperlukan rekontruksi kelembagaan melalui penguatan imparsialitas bawaslu dan kajian serius mengenai pembentukan peradilan khusus pemilu untuk menyatukan yurisdiksi, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan pemilu secara holistik

Penguatan Perangkat Desa Melalui Strategi Capacity Building: Praktik Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta Kemendagri

Muhammad Afdal Juliansyah — 2026-01-07

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun 2025 menyebabkan penghentian pelatihan formal berbasis APBN di Balai Pemerintahan Desa (Balai Pemdes). Dalam kondisi ini, Balai Pemdes harus menerapkan strategi alternatif agar capacity building bagi perangkat desa tetap berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi alternatif yang diterapkan Balai Pemdes serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa di tengah keterbatasan anggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, analisis dokumen perencanaan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pemdes menerapkan beberapa strategi, seperti coaching clinic, asistensi teknis, serta pemanfaatan fasilitas untuk Musdes dan Musrenbang. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun strategi ini dapat menjaga kesinambungan capacity building, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan SDM dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelatihan. Dengan demikian, diperlukan inovasi lebih lanjut agar capacity building tetap berjalan secara efektif di tengah keterbatasan anggaran.

Pengaruh Workload terhadap Psychological Wellbeing dengan Work Engagement sebagai Variabel Mediasi di PT XYZ

Inayah — 2026-01-07

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban kerja (workload) terhadap kesejahteraan psikologis (psychological wellbeing) dengan keterikatan kerja (work engagement) sebagai variabel mediasi pada karyawan PT XYZ. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tuntutan kerja pada sektor pengelolaan limbah B3 yang menuntut kesiapan fisik dan psikologis karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 300 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling dari total populasi sebanyak 1.044 karyawan. Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa workload berpengaruh positif dan signifikan terhadap work engagement dan psychological wellbeing. Selain itu, work engagement juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap psychological wellbeing dengan pengaruh yang sangat kuat. Hasil pengujian efek tidak langsung menunjukkan bahwa work engagement memediasi secara parsial hubungan antara workload dan psychological wellbeing, dengan pengaruh tidak langsung yang lebih besar dibandingkan pengaruh langsung. Temuan ini mengindikasikan bahwa beban kerja yang dipersepsikan sebagai tantangan kerja dapat meningkatkan keterikatan kerja karyawan, yang selanjutnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan psikologis. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan teori Job Demands–Resources serta memberikan implikasi praktis bagi manajemen dalam mengelola beban kerja secara efektif dan meningkatkan keterikatan kerja guna menjaga kesejahteraan psikologis karyawan di lingkungan kerja dengan tuntutan tinggi.

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Muh. Fiqry Afriyansyah Panigoro — 2026-01-08

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum materiil serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst., yang melibatkan praktik aborsi ilegal terorganisir. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara formal telah sesuai dengan teori positivisme hukum, sanksi yang dijatuhkan dinilai belum memenuhi rasa keadilan retributif jika dibandingkan dengan keuntungan ekonomi pelaku. Selain itu, pertimbangan non-yuridis hakim yang menjadikan sikap sopan terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dinilai tidak tepat karena mengabaikan fakta masifnya jumlah korban janin yang digugurkan, sehingga putusan tersebut cenderung tidak mencerminkan aspek sosiologis dan keadilan substantif bagi korban.

Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Napan Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Ferdinandus N. Lobo — 2026-01-08

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengabdian ini mahasiswa diberikan pengalaman belajar untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Pengawasan dan pelayanan perlintasan orang (melayani, mengawasi orang dengan dokumen paspor)Pengawasan perlintasan sarana angkutan barang (angkutan umum maupun pribadi.Fungsi lain.Fasilitasi pertumbuhan ekonomi Masyarakat (memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah).Keamanan dan pengelolaan pengawasan. Penyuluhan prosedur serta aturan-aturan ekpor barang ke Timor LesteKoordinasi terpadu antara PLBN dan imigrasi untuk kelengkapan administrativ Masyarakat dalam melakukan ekspor barang ke Timor Leste (Paspor)Pengembangan komoditas unggulan daerah desa napan (untuk ekspor ke Timor Leste).Mengembangkan kawasan wisata di PLBN. Kebijakan ekportir local untuk mendukung perekonomian local.Pembanguna pusat ekonomi lokal (pasar perbatasan) Kerjasama pempus dan pemda.

Pengaruh Live Streaming Selling Terhadap Keputusan Pembelian Generasi Z Melalui Tiktok Dengan Brand Awareness Sebagai Variabel Mediasi Pada Wear Kaza Indonesia

Ni Luh Gede Widyasuari — 2026-01-08

Perkembangan teknologi digital dan media sosial mendorong perubahan perilaku konsumen, khususnya Generasi Z, dalam melakukan keputusan pembelian. Salah satu strategi pemasaran digital yang semakin populer adalah live streaming selling melalui platform TikTok, yang menawarkan interaksi dua arah secara real-time antara penjual dan konsumen. Live streaming selling tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga berpotensi membangun brand awareness yang kuat, sehingga memengaruhi keputusan pembelian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh live streaming selling terhadap keputusan pembelian Generasi Z melalui TikTok dengan brand awareness sebagai variabel mediasi pada Wear Kaza Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan pada platform TikTok Wear Kaza Indonesia. Populasi penelitian adalah seluruh pengikut akun TikTok Wear Kaza Indonesia sebanyak 35.000 orang berusia 18–24 tahun yang aktif mengikuti dan berinteraksi dalam fitur live streaming selling. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria Generasi Z, baik laki-laki maupun perempuan, yang pernah melakukan pembelian dan menggunakan produk Wear Kaza Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur variabel live streaming selling, brand awareness, dan keputusan pembelian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner sebagai data primer, serta studi dokumentasi dan observasi sebagai data pendukung. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS), yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, pengujian model pengukuran (outer model), dan model struktural (inner model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa live streaming selling berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, live streaming selling berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness, brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, serta brand awareness mampu memediasi pengaruh live streaming selling terhadap keputusan pembelian. Temuan ini menegaskan pentingnya peran live streaming selling dalam meningkatkan brand awareness dan mendorong keputusan pembelian Generasi Z pada platform TikTok.

Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas Parkir Dan Sistem Pembayaran Non-Tunai Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Securindo Packatama Indonesia Di Mall Living World Denpasar

Selvi N Abdullah — 2026-01-08

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan, fasilitas parkir, dan sistem pembayaran non-tunai memengaruhi kepuasan pelanggan pengguna layanan parkir di Mall Living World Denpasar. Perubahan pola kebutuhan masyarakat terhadap layanan parkir yang mengutamakan kecepatan, kenyamanan, keamanan, serta kemudahan transaksi digital menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada 384 responden. Analisis data dilakukan melalui uji deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel kualitas pelayanan, fasilitas parkir, dan sistem pembayaran non-tunai secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini terlihat dari nilai t hitung 16,116, 15,732, dan 15,955 dengan tingkat signifikansi 0,000. Uji simultan juga membuktikan bahwa ketiganya berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai F hitung 253,253 dan signifikansi 0,000. Nilai Adjusted R² sebesar 0,664 mengindikasikan bahwa 66,4% variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang optimal, fasilitas parkir yang mendukung kenyamanan, serta sistem pembayaran digital yang praktis menjadi faktor penting dalam membentuk tingkat kepuasan pelanggan. Temuan ini menjadi dasar bagi pengelola parkir untuk terus meningkatkan mutu layanan sesuai kebutuhan pengguna.

Tinjauan Yuridis Terhadap Netralitas ASN Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Kota Palopo Tahun 2024

Surianto — 2026-01-08

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menuntut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai prinsip fundamental. Netralitas ASN diatur ketat dalam UU No. 20 Tahun 2023 dan PP No. 94 Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan netralitas di Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan hukum belum efektif secara substantif akibat disfungsi pada tiga pilar: Substansi Hukum (sanksi ringan, ambigu di ruang digital), Struktur Hukum (keterbatasan kewenangan Bawaslu/KASN sebatas rekomendasi yang rentan intervensi PPK), dan Kultur Hukum (krisis etika, budaya patronase, dan impunitas). Rekomendasi mendesak adalah revisi PP 94/2021 untuk meningkatkan bobot sanksi dan memberikan kewenangan sanksi yang mengikat (obligatoir) bagi KASN/Bawaslu.

Analisis Implementasi Hukum Kepemiluan dan Kepartaian dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas di Indonesia

Muhammad Taufiq — 2026-01-08

Penelitian ini menganalisis implementasi hukum kepemiluan dan kepartaian dalam upaya mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis dan berintegritas di Indonesia. Sebagai negara demokrasi konstitusional, Indonesia menempatkan pemilu sebagai mekanisme utama dalam memastikan legitimasi kekuasaan, sehingga kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu dan keberadaan partai politik memegang peranan strategis. Kajian ini menelaah efektivitas regulasi seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, serta peraturan pelaksana dari KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menganalisis landasan hukum, praktik penyelenggaraan, serta berbagai putusan lembaga peradilan pemilu. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, potensi konflik kepentingan elite partai, dan praktik politik uang. Selain itu, kualitas pendidikan politik dan tata kelola partai turut mempengaruhi efektivitas hukum kepemiluan dalam menjaga integritas pemilu. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi regulasi, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, serta reformasi internal partai untuk membangun pemilu yang benar-benar demokratis dan mencerminkan kehendak rakyat.

Eksistensi Mediasi Sebagai Prasyarat Proses Beracara: Analisis Terhadap Konstruksi Ideal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Brandi Stefano Pedo — 2026-01-08

Mediasi telah menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan perdata Indonesia sebagai upaya penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan berkeadilan. PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan kedudukan mediasi sebagai prasyarat wajib dalam proses beracara di pengadilan. Namun dalam praktiknya, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya litigasi masyarakat, kualitas mediator, serta dukungan kuasa hukum yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji eksistensi mediasi dalam hukum acara perdata yang berlaku serta menganalisis konstruksi idealnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RKUHAPerdata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi, profesionalisme mediator, dan akses terhadap keadilan menjadi faktor penting dalam optimalisasi peran mediasi. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan mediasi dalam RKUHAPerdata agar mediasi dapat berfungsi efektif sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

Li’an Sebagai Pemicu Tindak Pidana Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Salsa Raihannatu Saadah — 2026-01-08

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis li’an sebagai pemicu tindak pidana dalam keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Li’an merupakan proses sumpah hukum yang berakar pada hukum Islam yang digunakan ketika seorang suami menuduh istrinya berzina atau menyangkal keabsahan anak tanpa saksi yang sah. Proses ini sering kali menimbulkan ketegangan emosional yang berujung pada konflik, bahkan tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga, pencemaran nama baik, hingga tindak pidana berat lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi literatur dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa li’an berdampak pada perceraian permanen, status anak, serta berpotensi menimbulkan tindak pidana karena konflik yang meningkat. Oleh sebab itu, penting adanya upaya pencegahan, seperti konseling atau mediasi sebelum pelaksanaan li’an, guna meminimalisir terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga.

Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025

Muhd. Ichsan Zafnil — 2026-01-08

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen strategis kebijakan fiskal daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Efektivitas APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan alokasi dan realisasi belanja dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 dengan menitikberatkan pada struktur belanja daerah, tingkat realisasi anggaran, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis dan evaluatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025, laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta didukung oleh data sekunder dari pemberitaan media dan dokumen kebijakan daerah terkait pengelolaan keuangan. Analisis efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target anggaran, mengkaji komposisi belanja daerah—khususnya antara belanja operasional dan belanja modal serta menilai implikasinya terhadap keberlanjutan fiskal dan output pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 masih menghadapi persoalan struktural yang signifikan. Belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, sementara alokasi belanja modal relatif terbatas. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya tingkat realisasi anggaran pada periode berjalan serta adanya beban fiskal berupa tunda bayar dari tahun anggaran sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa APBD belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi pada hasil (outcome), melainkan masih cenderung bersifat administratif dan rutin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas APBD memerlukan penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penataan kembali prioritas belanja daerah, serta peningkatan transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Analisis Kendala Polres Klungkung Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Di Kabupaten Klungkung

Ni Kadek Ayu Ariyani — 2026-01-08

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh Polres Klungkung serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Fenomena balap liar yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Klungkung masih terus terjadi meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penanggulangan balap liar oleh Polres Klungkung dan mengidentifikasi kendala yuridis, struktural, serta sosial yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Klungkung telah melakukan upaya penanggulangan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, antara lain penyuluhan hukum lalu lintas, patroli rutin, penilangan, serta pembubaran aksi balap liar. Namun, penerapan sanksi pidana secara tegas masih jarang dilakukan dan umumnya digantikan dengan sanksi administratif dan pembinaan, terutama terhadap pelaku yang berstatus remaja. Selain itu, pelaksanaan kebijakan menghadapi kendala berupa keterbatasan kewenangan teritorial, pemanfaatan teknologi oleh pelaku, hambatan yuridis terkait lokasi balap liar, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan balap liar di Kabupaten Klungkung memerlukan penguatan koordinasi lintas wilayah, konsistensi penegakan hukum, dan peningkatan peran masyarakat serta keluarga.

Implementasi Kebijakan Keamanan Siber dalam Mencegah Cybercrime pada Layanan Shopee PayLater

T. Saiful Basri — 2026-01-08

Implementasi kebijakan keamanan siber dalam mencegah cybercrime pada layanan Shopee PayLater menjadi aspek krusial seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan fintech ini di Indonesia. Shopee PayLater menawarkan kemudahan pembayaran dengan sistem "beli sekarang, bayar nanti" yang menarik banyak pengguna, khususnya generasi muda. Metode penelitian untuk studi tentang Implementasi Kebijakan Keamanan Siber dalam Mencegah Cybercrime pada Layanan Shopee PayLater menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan keamanan siber dalam mencegah cybercrime pada layanan Shopee PayLater menunjukkan bahwa Shopee telah menerapkan berbagai teknologi keamanan yang cukup baik, seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor (two-factor authentication), serta sistem pemantauan ketat untuk melindungi data pribadi dan transaksi pengguna. Namun, meski sudah diterapkan protokol keamanan tersebut, penelitian menemukan adanya beberapa celah kerentanan, terutama pada aspek perizinan aplikasi dan proses verifikasi menggunakan kode OTP yang masih dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Kesimpulan dari implementasi kebijakan keamanan siber dalam mencegah cybercrime pada layanan Shopee PayLater adalah bahwa kebijakan ini telah memberikan landasan yang penting untuk melindungi data pribadi pengguna dan menjaga keamanan transaksi digital.

Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia pada Korban Perdagangan Orang dalam Proses Penyidikan Kepolisian

Dianca Putri Ramadhani — 2026-01-08

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan kelompok yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam proses perekrutan, pengiriman, dan penempatan di luar negeri. Dalam kondisi tersebut, peran kepolisian sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, terutama pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia sebagai korban perdagangan orang dalam proses penyidikan kepolisian serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban meliputi pemenuhan hak-hak korban, seperti perlindungan keamanan, pendampingan hukum, kerahasiaan identitas, serta akses terhadap pemulihan fisik dan psikis. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan koordinasi antar lembaga, minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, serta kendala pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran kepolisian melalui peningkatan kapasitas penyidik, sinergi antar instansi terkait, serta optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan guna menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi Pekerja Migran Indonesia korban perdagangan orang.

Pedoman Etis Promosi Digital: Strategi bagi Kantor Hukum dalam Menjaga dan Menguatkan Citra Profesional

Linda Juliastuti — 2026-01-08

Penelitian ini mengkaji isu-isu etika yang berkaitan dengan praktik promosi digital yang dilakukan oleh kantor hukum di Indonesia, dengan fokus khusus pada upaya membangun dan mempertahankan citra profesional di tengah pesatnya digitalisasi. Seiring dengan semakin dominannya platform digital sebagai media utama bagi masyarakat dalam mengakses informasi hukum, kantor hukum dituntut untuk menyesuaikan strategi komunikasi mereka, namun tetap terikat pada standar etika profesi yang ketat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur yang komprehensif dan analisis regulasi, penelitian ini mengidentifikasi tren utama dalam promosi hukum digital, mengeksplorasi tantangan etika yang muncul dari praktik tersebut, serta menyoroti kesenjangan penelitian yang masih ada dalam konteks hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun promosi digital menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas layanan hukum, praktik tersebut secara bersamaan menimbulkan kekhawatiran etis yang berkaitan dengan klaim yang menyesatkan, integritas profesional, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menegaskan pentingnya kerangka promosi yang berlandaskan etika guna menyelaraskan inovasi teknologi dengan tanggung jawab profesional. Secara akademis dan praktis, penelitian ini berkontribusi dengan mengusulkan pedoman etika yang relevan untuk mendukung kantor hukum dalam mengembangkan strategi promosi digital yang bertanggung jawab, sekaligus menjaga martabat dan kredibilitas profesi hukum di Indonesia.

Penyimpangan Kaum Nabi Luth dalam Konteks Sosial Masyarakat dan Mekanisme Kontrol Diri Perspektif Neuropsikologi Melalui Bimbingan Islami

Us’an — 2026-01-08

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyimpangan seksual dari sudut pandang Al-Qur’an melalui kisah Nabi Luth serta mengkaji mekanisme kontrol diri berdasarkan neuropsikologi. Kajian ini dilakukan dengan menggabungkan ayat Al-Qur’an, kisah kaum Nabi Luth serta fungsi otak yang berkaitan dengan pengendalian diri. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan berbagai literatur yang memiliki korelasi dengan pengendalian perilaku seperti buku, jurnal, atau pembahasan yang relevan dengan tema pokok bahasan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan tentang pengendalian diri perspektif neuropsikologi. Penelitian ini penting karena menggali upaya dalam mencegah berbagai tindakan penyimpangan seperti homoseksual dengan pendekatan neuropsikologi. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya penyimpangan seksual sebab cortex prefrontal menahan impuls yang muncul dari sistem limbik, ketika impuls tersebut mendominasi, perilaku menyimpang seperti homoseksual lebih mungkin terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pengaruh bagi keluarga maupun lembaga sekolah dalam pembinaan moral dan penguatan kontrol diri.

Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

Masrofah — 2026-01-08

Perbuatan melawan hukum oleh penguasa merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menempatkan pemerintah sebagai subjek hukum yang tidak kebal dari pertanggungjawaban hukum. Perkembangan doktrin ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum meskipun dilakukan dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji kewenangan mengadili sengketa tersebut dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa berakar pada Pasal 1365 KUHPerdata yang tidak membedakan pelaku perbuatan melawan hukum, baik perseorangan maupun pemerintah. Perluasan makna perbuatan melawan hukum dipengaruhi oleh perkembangan doktrin dan yurisprudensi, khususnya terkait pelanggaran hak subjektif, asas kepatutan, dan keadilan. Selain itu, berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menandai pergeseran kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa dari peradilan umum ke peradilan tata usaha negara. Pergeseran tersebut menimbulkan perbedaan parameter penilaian serta perubahan jangka waktu pengajuan gugatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi parameter penilaian antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Peran Bahasa Indonesia Sebagai Penguat Karakter Pancasila di Era Globalisasi

Muhammad Qo'imuddin Tajul Qulub — 2026-01-08

Bahasa Indonesia memiliki posisi yang krusial sebagai bahasa nasional, lambang persatuan, sekaligus instrumen pembentuk jati diri bangsa Indonesia. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, Bahasa Indonesia juga berperan strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat. Akan tetapi, pada era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi digital, keberadaan Bahasa Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain dominasi penggunaan bahasa asing, maraknya bahasa pergaulan yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, serta menurunnya etika dan kesantunan berbahasa, terutama di lingkungan generasi muda, penelitian ini diarahkan untuk menelaah peran penggunaan Bahasa Indonesia dalam memperkuat pemahaman sekaligus penerapan nilai-nilai Pancasila, serta mengidentifikasi nilai karakter Pancasila yang tercermin melalui sikap dan perilaku berbahasa Indonesia dalam interaksi sosial sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka melalui penelaahan buku, artikel jurnal, dan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi yang inklusif dan berperan sebagai alat pemersatu dalam masyarakat multikultural, selaras dengan nilai Persatuan Indonesia. Penggunaan Bahasa Indonesia yang santun, etis, dan bertanggung jawab merefleksikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, toleransi, demokrasi, nasionalisme, serta tanggung jawab sosial. Pendidikan Pancasila berbasis karakter memiliki peran strategis dalam membentuk kebiasaan berbahasa yang baik dan santun guna menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat agar internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat berlangsung secara berkesinambungan melalui praktik berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pengaruh Kedisiplinan K3 terhadap Kesiapan Kerja Lulusan Teknik Mesin UPI

Regan Fadhla Pradigfa — 2026-01-08

Dalam dinamika pendidikan vokasi, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berupaya menginkubasi lulusan teknik yang memenuhi standar profesionalisme melalui internalisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Diskrepansi antara kognisi teoretis dan konsistensi praktis di bengkel menuntut penguatan karakter disiplin guna mengoptimalkan kesiapan profesional. Riset ini bertujuan mengevaluasi signifikansi kedisiplinan K3 terhadap maturitas kesiapan kerja lulusan Teknik Mesin UPI. Menggunakan desain studi kepustakaan kualitatif, 25 artikel bereputasi (2015-2025) dianalisis melalui matriks sintesis. Hasil menunjukkan indeks persepsi K3 mencapai 86,23%, namun aplikasi lapangan tetap fluktuatif. Kedisiplinan K3 berkontribusi 23% terhadap unjuk kerja, sementara sinerginya dengan bimbingan menentukan 27,6% variansi kesiapan kerja . Temuan ini menegaskan kedisiplinan K3 sebagai jembatan adaptif krusial dalam memitigasi risiko disparitas teknologi. Kesimpulannya, formasi karakter disiplin K3 merupakan investasi strategis bagi daya saing lulusan di pasar global.

Sintesis Determinan Minat Beli Mobil Listrik: Nilai, Sikap, Norma Personal, Kesadaran Lingkungan Melalui Systematic Literature Review

Reni Robbiyanti — 2026-01-08

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis secara sistematis faktor-faktor yang memengaruhi minat beli mobil listrik serta mengidentifikasi mekanisme hubungan antarvariabel yang dilaporkan dalam literatur terdahulu. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA. Sebanyak 49 artikel jurnal bereputasi yang dipublikasikan pada periode 2021–2025 dianalisis melalui proses seleksi bertahap dan ekstraksi data terstruktur. Hasil kajian menunjukkan bahwa sikap konsumen dan norma personal merupakan determinan yang paling konsisten dan dominan dalam membentuk minat beli mobil listrik. Nilai konsumsi dan nilai hijau berperan sebagai antecedent penting yang memengaruhi pembentukan sikap dan norma personal, sementara kesadaran lingkungan umumnya bekerja secara tidak langsung melalui mekanisme internalisasi nilai dan kewajiban moral. Faktor struktural seperti risiko yang dipersepsikan, dukungan kebijakan, dan pengalaman berkendara dilaporkan memiliki pengaruh yang bersifat kontekstual dan tidak konsisten sebagai determinan langsung. Temuan tersebut juga mengindikasikan bahwa keterkaitan antarvariabel tidak sepenuhnya mengikuti pola linier, melainkan melibatkan adanya peran variabel mediasi dan moderasi dalam hubungan tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa minat beli mobil listrik merupakan perilaku yang kompleks dan multidimensional. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan konseptual integratif yang menggabungkan dimensi nilai, sikap, norma personal, dan kesadaran lingkungan dalam menjelaskan minat beli mobil listrik.

Implementasi Nilai-nilai Keteladanan Nabi Muhammad (Jujur, Amanah, dan Tabligh) dalam Kegiatan Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 1 Sagalaherang

Alifia Syahnariky — 2026-01-08

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW yang meliputi jujur, amanah, dan tabligh dalam kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Sagalaherang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam proses penerapan nilai keteladanan Rasulullah SAW dalam kegiatan sosial sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap guru, siswa, serta pihak sekolah selama pelaksanaan program MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai jujur (shidq) tercermin dari perilaku siswa yang mengambil makanan sesuai porsi dan melaporkan kelebihan makanan kepada guru. Nilai amanah tampak dalam tanggung jawab peserta didik saat melaksanakan tugas pembagian makanan, menjaga kebersihan, dan menepati amanah yang diberikan. Sedangkan nilai tabligh terlihat dari cara pendidik dan siswa berkomunikasi santun serta menyampaikan pesan-pesan kebaikan selama kegiatan berlangsung. Kegiatan MBG menjadi media pembelajaran karakter yang efektif karena mampu menanamkan nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW secara nyata dalam kehidupan sekolah. Nilai kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengintegrasian pendidikan karakter Islami melalui kegiatan sosial berbasis gizi yang tidak hanya meningkatkan kesehatan siswa, tetapi juga membentuk kejujuran, tanggung jawab, dan kesantunan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan program pendidikan karakter berbasis keteladanan di sekolah.

Analisis Penggunaan Bahasa dalam Komunikasi Presiden Prabowo Subianto pada Penanganan Banjir di Aceh dan Sumatera

Teguh Pangestu — 2026-01-08

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam komunikasi Presiden Prabowo Subianto pada penanganan banjir di Aceh dan Sumatera. Fokus penelitian diarahkan pada ragam bahasa yang digunakan, ciri kebahasaan lisan, pilihan diksi, struktur tuturan, serta fungsi bahasa dalam menyampaikan informasi kondisi lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan transkrip video Metro TV, untuk mengungkap bagaimana bahasa mencerminkan pemikiran, sikap, dan orientasi penutur terhadap kondisi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam komunikasi Presiden Prabowo Subianto bersifat kontekstual, adaptif, dan fungsional, sesuai dengan karakter bahasa lisan dalam situasi krisis. Implikasi linguistik dari penggunaan bahasa tersebut berpotensi membentuk pemaknaan publik yang realistis dan humanis, meskipun penelitian ini tidak mengukur secara langsung dampak bahasa terhadap opini masyarakat.

Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Telaah Komparatif Pemikiran Roscoe Pound dan Muchtar Kusumaatmadja

Anas Mukti Fajar — 2026-01-08

Artikel ini membahas peran hukum sebagai alat rekayasa sosial melalui telaah komparatif pemikiran Roscoe Pound dan Mochtar Kusumaatmadja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan persamaan maupun perbedaan dan juga mengevaluasi gagasan kedua tokoh tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif komparatif. Roscoe Pound, dengan pendekatan yurisprudensi sosiologi, mengajukan teori keseimbangan kepentingan dan hukum sebagai instrumen adaptif dalam mengakomodasi dinamika sosial. Sebaliknya, Mochtar Kusumaatmadja memfokuskan gagasannya pada hukum sebagai sarana pembangunan yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, dengan memperhatikan nilai-nilai lokal. Telaah ini mengidentifikasi kesamaan pandangan kedua tokoh mengenai hukum sebagai instrumen dinamis untuk menciptakan perubahan sosial, serta perbedaannya dalam konteks penerapan hukum berdasarkan sistem hukum common law dan civil law. Pemikiran kedua tokoh ini saling melengkapi, memberikan landasan teoritis universal dan pendekatan praktis kontekstual untuk pengembangan hukum yang adaptif, responsif, dan relevan dalam menghadapi tantangan modern

Fatwa MUI NO 11 Tahun 2012: Solusi Kekosongan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Hasil Zina

Siti Aliyatul Maulidia — 2026-01-08

Penelitian ini mengkaji kekosongan regulasi dalam KHI terkait mekanisme penerapan wasiat wajibah bagi anak hasil zina. KHI Pasal 209 hanya mengatur wasiat wajibah dalam hubungan orang tua angkat dan anak angkat, sedangkan Pasal 100 membatasi hubungan nasab hanya pada ibu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak ekonomi anak terhadap ayah biologisnya. Tujuan penelitian adalah menganalisis kontribusi normatif Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam mengatasi celah hukum tersebut. Dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian menganalisis bahan hukum primer seperti Fatwa MUI, KHI, dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, serta didukung sumber sekunder berupa jurnal dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI menawarkan solusi progresif dengan mewajibkan ayah biologis untuk memberikan nafkah semasa hidup dan wasiat wajibah pasca meninggal, maksimal sepertiga harta, melalui intervensi negara sebagai sanksi takzir. Fatwa ini menjembatani ketegasan hukum nasab dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti status fatwa yang tidak mengikat, kesulitan pembuktian, dan lemahnya koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan integrasi substansi fatwa ke dalam KHI melalui revisi untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan.

Pengaruh Pembinaan Keagamaan terhadap Pembentukan Disiplin Akademik Mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia

M.Razwa Agustian Alghifary - — 2026-01-08

Erosi efektivitas pendidikan pada Departemen Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia terdeteksi melalui perpanjangan masa studi hingga fase septenial serta persistensi perilaku prokrastinatif yang kronis. Upaya dekonstruksi dan rekonstruksi habitat melalui intervensi teologis yang diposisikan sebagai skema strategis dalam menanggulangi anomali disiplin tersebut. Riset ini diarahkan untuk mendeliberasi signifikansi deterministik dari pembinaan spiritual terhadap pemberdayaan akademik serta pemancaran satwa liar dalam ekosistem pendidikan teknik. Dengan menggunakan metodologi kualitatif berdasarkan studi kepustakaan, penelitian ini mengagregasi data dari 25 literatur primer yang bereputasi melalui teknik analisis konten yang kaku. Hasil analisis menyimpulkan bahwa variabel religiusitas memberikan pengaruh empiris sebesar 35,3% terhadap variansi disiplin ilmu siswa. Skema mentoring terbukti berperan sebagai “filter keputusan” (decision filter ) yang secara sistemik memitigasi kecenderungan tertundanya tugas akademik. Mahasiswa dengan aksentuasi spiritual yang tinggi menunjukkan kekakuan terhadap prosedur standar operasional di bengkel kerja. Habituasi ritus ibadah memicu proses transfer pembelajaran yang mengeskalasi akuntabilitas terhadap beban kurikuler. Sebagai konklusi, internalisasi nilai transendental melalui bimbingan yang terstruktur merupakan prasyarat dalam mengakselerasi kelulusan sekaligus mengukuhkan integritas profesional calon pendidik vokasi.

Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam

Selma Zahra Kamila — 2026-01-08

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar legitimasi kepemimpinan perempuan dikaji dalam bingkai hukum Islam melalui telaah analitis-komparatif terhadap konstruksi pemikiran ulama generasi klasik dan para pemikir Muslim kontemporer. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih kuatnya pandangan bahwa perempuan kurang layak menempati posisi-posisi strategis, yang pada dasarnya banyak dibentuk oleh konstruksi sosial-budaya serta cara membaca nash yang cenderung tekstual. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber klasik, tafsir kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta berbagai kajian modern yang berkaitan dengan isu gender dan hukum Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa ulama klasik menolak kepemimpinan perempuan berdasarkan interpretasi literal QS. An-Nisā’ 4:34 dan hadis Abu Bakrah, sementara ulama kontemporer melakukan reinterpretasi melalui maqāṣid al-syarī‘ah, hermeneutika kontekstual, dan prinsip keadilan gender. Temuan penelitian menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat selama memenuhi syarat kompetensi, integritas, dan kemaslahatan publik. Kajian ini juga menunjukkan bahwa sejarah dan realitas modern telah membuktikan kapasitas perempuan dalam memimpin berbagai sektor strategis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan merupakan isu ijtihadiyah yang terbuka untuk dikembangkan sesuai dinamika sosial, serta relevan untuk memperkuat nilai kesetaraan dalam masyarakat muslim kontemporer.

Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata; Tinjauan Literatur Hukum

Lenatia Lenatia — 2026-01-08

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Pengadilan merupakan upaya reformasi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perdata dengan memperkuat prosedur, menetapkan mediasi sebagai tahapan wajib, dan mengoptimalkan peran mediator.1 Kajian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan mengkaji konsistensi peraturan ini dengan prinsip-prinsip mediasi modern dan implementasinya di pengadilan.2 Temuan kajian menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan 1/2016 dapat dianggap memadai, sebagaimana tercermin dalam peningkatan tingkat keberhasilan mediasi, tetapi belum menghasilkan penurunan beban perkara yang signifikan di tingkat nasional. Beberapa kendala masih ada, seperti budaya litigasi yang kuat, ketidakhadiran para pihak, kompetensi mediator yang terbatas, dan layanan pendukung yang tidak memadai di pengadilan. Kajian ini menyimpulkan bahwa Perma 1/2016 perlu diperkuat dalam hal regulasi, kapasitas kelembagaan dan penciptaan budaya hukum agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata di Indonesia

Penerapan Akad Istishna Dalam Jual Beli Online

Mohammad Bintang — 2026-01-08

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad istishna dalam transaksi jual beli online serta relevansinya dalam mencegah unsur gharar pada transaksi jual beli online. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan observasi digital di beberapa marketplace Indonesia, penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip dan mekanisme akad istishna diterapkan, terutama terkait kejelasan spesifikasi barang, waktu produksi, dan penetapan harga. Analisis juga menyoroti peran pemahaman pelaku usaha sebagai faktor penting dalam memastikan transaksi online sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad istishna telah diterapkan dalam praktik jual beli online, tetapi dalam masih terdapat beberapa unsur ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan gharar, terutama akibat kurang detailnya spesifikasi produk dan ketidakpastian proses produksi. Peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai konsep istishna menjadi solusi penting untuk mewujudkan transaksi online yang lebih transparan, aman, dan sesuai syariat

Dampak Perubahan Sosial Terhadap Pola Kejahatan: Perspektif Kriminologi

Naia Saifanah Insani — 2026-01-08

Artikel ini menganalisis dampak fundamental perubahan sosial terhadap evolusi pola kejahatan melalui perspektif kriminologi. Latar belakang masalahnya adalah ketidakmampuan kerangka hukum tradisional untuk secara efektif menanggulangi kejahatan non-fisik dan terorganisir yang didorong oleh disrupsi sosial (digitalisasi, urbanisasi, dan neoliberalisasi). Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor struktural yang mengubah etiologi kejahatan, mensintesisnya dalam kerangka teori kriminologi sosial (Anomi Struktural dan Disorganisasi Sosial), dan merumuskan implikasi normatifnya. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis, membandingkan fenomena kejahatan kontemporer dengan respons regulasi yang ada (KUHP, UU ITE, UU TPPU). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa etiologi kejahatan bergeser dari masalah komunal ke masalah struktural-sistemik. Perubahan ini menghasilkan dominasi tipologi kejahatan baru (Cybercrime dan Kejahatan Ekonomi Khusus). Kriminologi terapan menyarankan bahwa penanggulangan yang efektif memerlukan reformasi hukum acara (KUHAP) dan integrasi kebijakan preventif struktural (melalui UU Kesejahteraan Sosial dan UU Sisdiknas) untuk mengatasi akar penyebab sosial.

Regulasi Artificial Intelligence Fintech Blockchain: Tantangan Hukum Ekonomi Smart Contract Syariah Indonesia Pdp 2024 Ojk Unicorn Gig Economy

Agis Aulia — 2026-01-08

Penelitian ini mengeksplorasi potensi risiko sistemik yang dihadapi oleh investor dan UMKM dalam ekosistem fintech yang berbasiskan AI dan blockchain di Indonesia. Ini adalah situasi rumit yang berkaitan dengan regulasi OJK, UU PDP 2024, serta prinsip syariah yang diterapkan pada unicorn dalam ekonomi gig. Analisis tentang kontrak pintar syariah menunjukkan adanya ketegangan antara cepatnya inovasi tokenomics dan minimnya perlindungan hukum dalam ekonomi, serta kebijakan pemerintah yang masih belum efektif dalam menangani transaksi digital yang berisiko tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis cara ancaman manipulasi pasar dapat muncul melalui teknologi AI blockchain dan memahami mekanisme regulasi yang ada untuk memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi, dengan mempertimbangkan peran OJK, prinsip mudharabah syariah, dan tata kelola unicorn. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen regulasi seperti POJK No. 12/2021 dan UU PDP 2024. Penelitian ini menekankan pentingnya adanya reformasi regulasi hibrida yang memadukan AI RegTech, penguatan OJK melalui traceability blockchain, dan prinsip keadilan ekonomi syariah untuk melindungi investor serta mempercepat inklusi keuangan yang berkelanjutan di Indonesia. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: 1. Apa pengaruh perkembangan ancaman hukum dan ekonomi dari AI fintech blockchain terhadap investor syariah di Indonesia setelah penerapan PDP 2024? 2. Apa mekanisme regulasi OJK yang efektif dan inovatif yang melibatkan kontrak pintar, unicorn dalam ekonomi gig, serta prinsip mudharabah untuk mengurangi risiko.

Konsep Al-Itqan: Menjadikan Ibadah sebagai Standar Mutu dalam Pendidikan Teknik Mesin

Irnes Prawita — 2026-01-08

Integrasi nilai-nilai keislaman ke dalam pendidikan teknik menjadi semakin mendesak untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki landasan etika yang kuat, guna menjawab kekhawatiran atas minimnya kesadaran spiritual dalam praktik industri modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep Al-Itqan (profesionalisme, ketelitian, dan kesempurnaan) sebagai standar mutu fundamental dalam pendidikan Teknik Mesin dan membingkai pekerjaan teknis sebagai bentuk ibadah yang bernilai tinggi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang secara sistematis menganalisis ayat Al-Qur'an, Hadis, serta literatur akademik relevan terbitan tahun 2018 hingga 2025 untuk menyusun kerangka kerja yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Itqan menuntut perubahan mendasar pada pola pikir di mana presisi, standar keselamatan, dan inovasi dalam rekayasa dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung kepada Tuhan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban industri atau persyaratan akademik semata. Implementasi konsep ini dalam kurikulum mendorong mahasiswa untuk memperlakukan praktikum laboratorium, pengoperasian mesin, dan tugas perancangan sebagai praktik spiritual, yang secara signifikan meningkatkan etos kerja, kedisiplinan, dan ketelitian mereka. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa internalisasi Al-Itqan menciptakan standar mutu holistik yang menyelaraskan keunggulan materi dengan kepuasan spiritual, yang pada akhirnya melahirkan insinyur yang tidak hanya terampil tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab moral yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan.

Perlindungan Korban KDRT melalui Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Proses Penyidikan

Tiara Utami — 2026-01-08

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam praktik penegakan hukum, proses peradilan pidana konvensional sering kali belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban KDRT. Oleh karena itu, penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam tahap penyidikan menjadi alternatif penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap korban KDRT melalui penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan, serta mengkaji peran penyidik dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih humanis bagi korban KDRT, khususnya melalui kesepakatan yang menjamin keamanan, pemulihan, dan keadilan bagi korban. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, belum meratanya penerapan kebijakan, serta potensi ketimpangan posisi antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penyidik, serta pengawasan yang ketat agar penerapan keadilan restoratif benar-benar berorientasi pada perlindungan korban KDRT.

Menggali Konsep Hadhanah: Solusi untuk Mengatasi Eksploitasi Anak di Dunia Maya

Nurma Harana Mora Siregar — 2026-01-09

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah memberikan dampak signifikan terhadap anak-anak, termasuk risiko eksploitasi seperti pelecehan seksual dan perundungan siber. Konsep hadhanah dalam hukum Islam dieksplorasi dalam artikel ini sebagai solusi untuk melindungi anak di era digital. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, yang menekankan analisis literatur terkait hadhanah dan perlindungan anak. Sumber data yang digunakan mencakup buku, artikel ilmiah, dan dokumen dari lembaga terkait. Pembahasan menyoroti pentingnya tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak serta kebutuhan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang aman. Selain itu, pendidikan mengenai penggunaan media sosial yang aman perlu diintegrasikan agar anak-anak dapat memahami risiko yang ada. Diharapkan, konsep hadhanah dapat meningkatkan kesadaran dan tindakan pencegahan terhadap eksploitasi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak harus dilakukan secara komprehensif, dengan penekanan pada regulasi yang lebih ketat dan edukasi yang berkelanjutan. Dengan penerapan prinsip-prinsip hadhanah, diharapkan strategi perlindungan yang efektif dapat dikembangkan, sehingga anak-anak dapat menggunakan media sosial dengan aman. Tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang hak-hak anak perlu ditingkatkan agar nilai-nilai hadhanah dapat diinternalisasi dalam komunitas, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Rassya Ramadhania — 2026-01-09

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menjadi perhatian serius karena berdampak pada keamanan masyarakat sekaligus perkembangan anak sebagai individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong anak melakukan pencurian dan upaya penanggulangan yang diterapkan melalui pendekatan hukum, pendidikan, dan rehabilitasi sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif normatif dengan analisis dokumen hukum, literatur akademik, dan wawancara dengan praktisi hukum sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong anak melakukan pencurian meliputi kondisi keluarga, pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial, dan tekanan ekonomi. Upaya penanggulangan dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pendekatan restoratif justice, pembinaan, pendidikan karakter, serta rehabilitasi sosial. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta membekali anak dengan keterampilan dan nilai moral agar tidak menjadi residivis. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara aparat hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan penanganan yang efektif dan humanis bagi anak.

Legalitas Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Rizki — 2026-01-09

Perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang terus berkembang dalam masyarakat Indonesia yang plural, namun hingga kini masih menimbulkan perdebatan yuridis karena belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas perkawinan beda agama dalam sistem hukum positif Indonesia serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menempatkan hukum agama dan kepercayaan sebagai dasar sahnya perkawinan, sehingga perkawinan beda agama tidak memperoleh legalitas yuridis dalam sistem hukum positif Indonesia. Meskipun dalam praktik peradilan sempat terdapat perbedaan penafsiran dan putusan hakim, penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 telah menegaskan larangan pencatatan perkawinan beda agama. Akibat hukum dari perkawinan beda agama meliputi tidak diakuinya pencatatan perkawinan, lemahnya perlindungan hukum terhadap pasangan, ketidakjelasan status keperdataan anak, serta persoalan harta bersama dan pewarisan. Penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan legalitas perkawinan beda agama menimbulkan kerentanan hukum yang berkelanjutan, sehingga diperlukan perhatian serius dari pembentuk kebijakan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan dalam masyarakat yang majemuk.

Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dalam Sengketa Perdata

Ima Nur Syamsiah — 2026-01-09

Penelitian ini bermula dari banyaknya penggunaan surat di bawah tangan dalam hubungan perdata masyarakat Indonesia. Dokumen sederhana seperti ini memang praktis, namun sangat rentan menimbulkan lapisan hukum, karena kekuatan pembuktiannya yang tidak menjamin akta autentik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana posisi dan kekuatan pembuktian surat di bawah tangan, serta sejauh mana dokumen tersebut dapat mempengaruhi kepastian hukum para pihak ketika menjadi alat bukti di konferensi. Penelitian ini dilakukan ,menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PN Mgg. Dalam putusan yang dijelaskan, hakim menjadikan satu surat di bawah tangan (bukti T-25) sebagai dasar pertimbangan, meskipun surat tersebut lemah secara formil maupun materiil karena dibuat sepihak, tanpa saksi, dan tanpa pengakuan pembuat surat di konferensi. Penggunaan bukti yang tidak ideal ini justru berakhir pada kesimpulan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), sehingga pokok perkara tidak diperiksa dan menimbulkan izin hukum, terutama bagi pihak yang sebenarnya berhak atas SHM yang disengketakan.

Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Praktik Sehari-hari di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Studi Etnografi

Ishomudin — 2026-01-09

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 dengan pendekatan etnografi. Pembelajaran klasikal di pesantren mencakup berbagai mata pelajaran seperti Nahwu, Fiqih, Tasawuf, Akhlak, Tauhid, dan Tafsir, yang saling melengkapi dalam membentuk karakter santri. Metode bandongan lebih dominan digunakan untuk pelajaran tingkat menengah dan tinggi, sedangkan metode sorogan diterapkan pada kitab-kitab dasar. Pembiasaan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti disiplin dan tanggung jawab, dilakukan secara konsisten untuk membentuk karakter santri secara alami. Penelitian ini menemukan bahwa keteladanan dari pengasuh dan ustaz, serta integrasi kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran, sangat penting dalam pendidikan karakter. Kesimpulannya, PAI di pesantren berfungsi sebagai sistem sosial yang efektif dalam membentuk generasi santri yang berilmu dan berakhlak melalui praktik nyata dan pembiasaan yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Platform YouTube sebagai Pennyebaran Dakwah Islam

Muhamad Ilman Juliansyach — 2026-01-09

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan dampak besar terhadap dakwah Isalam. Dakwah kini tidak hanya dilakukan melalui mimbar masjid atau majlis taklim, tetapi telah berkembang ke ruang digital melalui berbagai platform media sosial, salah satunya yaitu platform YouTube. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan platform YouTube sebagai media penyebaran dakwah Islam di era digital dengan meninjau potensi, tantangan, dan strategi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literature (literature riview) melalui penelaahan berbagai jurnal, artikel ilmiah, dan sumber akademik yang relavan. Hasil penelitian nenunjukkan bahwa YouTube memiliki potensi besar sebagai media dakwah karena sifatnya yang berbasis audiovisual, interaktif, serta mudah diakses oleh masyarakat luas lintas usia dan wilayah. Tokoh seperti Habib Ja’far Al-Hadar dan Ustadz Hanan Attaki menjadi contoh keberhasilan pendakwah yang mampu mengemas pesan agama secara kreatif, komunikatif, dan sesuai dengan karakter generasi muda melalui pendekatan edutaiment. Namun, dakwah digital juga menghadapi tantangan seperti masalah kredibilitas pendakwah, komentar negatif, serta potensi penyebaran konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital, etika dakwah, serta strategi komunikasi yang tepat agar dakwah Islam pada platform YouTube dapat berlangsung secara efektif, moderat, dan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat luas.

Ekojihad Melalui Inovasi Ekologi Perspektif Al-Qur`An

Nur Wakhid — 2026-01-09

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep ekojihad sebagai paradigma jihad kontemporer yang berlandaskan nilai-nilai al-Qur’an dalam merespons krisis ekologi global. Ekojihad dipahami tidak sekadar sebagai gerakan pelestarian lingkungan, tetapi sebagai ekspresi teologis dari tanggung jawab manusia sebagai khalîfah fî al-ardh yang berpijak pada prinsip hifzh al-bî’ah dan fiqh al-bî’ah. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan multidisipliner yang mencakup dimensi teologis, ekologis, dan filosofis dalam kerangka analisis eco-hermeneutik. Teknik analisis dilakukan melalui tafsir maudhû‘iy terhadap ayat-ayat al-Qur’an tentang amânah, mîzân, fasâd, dan ishlâh, yang dikombinasikan dengan analisis wacana kritis serta refleksi aksiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekojihad memiliki relevansi praksis yang kuat melalui inovasi ekologi, yaitu integrasi nilai-nilai Qur’ani ke dalam bidang pendidikan, teknologi ramah lingkungan, ekonomi hijau, tata kelola lingkungan, dan gerakan sosial berbasis spiritualitas ekosentris. Pembahasan penelitian menegaskan bahwa ekojihad memiliki kesesuaian dengan berbagai teori ekologi kontemporer, seperti deep ecology, ekologi transpersonal, dan etika lingkungan global, namun tetap memiliki perbedaan mendasar karena ekojihad berpijak pada wahyu sebagai sumber normatif, bersifat tauhîdiy, dan menempatkan manusia sebagai subjek etis yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Berbeda dengan pendekatan naturalistik dan humanistik, ekojihad menegaskan dimensi ‘ubûdiyyah dan spiritualitas teosentris dalam praksis ekologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekojihad melalui inovasi ekologi merupakan paradigma teologis-transformasional yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan praksis ekologis secara normatif, aplikatif, dan berkelanjutan. Paradigma ini menawarkan kontribusi signifikan bagi pengembangan etika lingkungan Islam yang berakar pada al-Qur’an serta relevan dengan tantangan ekologis kontemporer.

Kritik Positivisme Hukum: Memisahkan Hukum Dari Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Mahisa Mareati — 2026-01-09

Positivisme hukum telah lama menjadi paradigma dominan dalam arsitektur hukum Indonesia, sebuah warisan dari tradisi Civil Law kolonial yang menekankan pada kepastian tekstual di atas nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana pemisahan antara hukum dan keadilan, yang diusung oleh tokoh-tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen, berimplikasi pada praktik peradilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan filsafat hukum, kajian ini menemukan bahwa sistem peradilan Indonesia sering kali terjebak dalam "penjara legalistik-formalistik," di mana hakim bertindak sekadar sebagai corong undang-undang (bouche de la loi). Kasus-kasus fenomenal seperti Nenek Minah dan fenomena kontemporer "No Viral, No Justice" menunjukkan kegagalan positivisme dalam merespons rasa keadilan masyarakat. Sebagai antitesis, Hukum Progresif yang digagas Satjipto Rahardjo menawarkan paradigma bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Revitalisasi sistem peradilan memerlukan pergeseran dari keadilan prosedural menuju keadilan substantif melalui penguatan integritas hakim dan perluasan mekanisme Restorative Justice dalam kerangka hukum nasional yang lebih humanis dan responsif.

Positivisme Hukum Dan Keadilan Substantif: Tinjauan Terhadap Praktik Penegakan Hukum Di Masyarakat

Agus Awaluddin — 2026-01-09

Paradigma Positivisme Hukum, yang mengutamakan kepastian hukum (legal certainty) melalui prosedur formal, sering berbenturan dengan tuntutan keadilan substantif. Keterikatan legalistik pada teks hukum ini menciptakan ketegangan antara tatanan hukum (legal order) dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (social order). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip Positivisme menghambat keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum dan bagaimana kerangka Hukum Progresif dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Menggunakan pendekatan normatif-filosofis yang diperkaya tinjauan sosiologis, analisis menemukan bahwa praktik legalistik di Indonesia seringkali gagal memberikan keadilan substantif. Hal ini menempatkan aparatur penegak hukum dalam dilema antara kepatuhan prosedural dan tuntutan keadilan konkret. Sebagai sintesis solutif, Hukum Progresif gagasan Satjipto Rahardjo menawarkan reorientasi filosofis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Progresif berfungsi sebagai jembatan post-positivis yang relevan untuk mereorientasi tujuan hukum kembali pada kemanusiaan, dengan prinsip 'hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Peran Strategis Dps Dalam Meningkatkan Kualitas Implementasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia

Nur Mutmainnah — 2026-01-09

Dominasi akad murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan terkait kualitas implementasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam praktiknya, murabahah sering dipilih karena kemudahan operasional dan kepastian keuntungan, namun kondisi tersebut juga berpotensi mendorong penerapan yang bersifat formalistik dan menyimpang dari substansi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kualitas implementasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang didukung oleh analisis deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, fatwa DSN-MUI, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan implementasi murabahah berkaitan dengan rendahnya transparansi, penyederhanaan prosedur akad, serta belum optimalnya pengawasan syariah. DPS memiliki peran penting dalam menjamin kepatuhan syariah, menjaga keabsahan hukum akad, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap perbankan syariah. Namun demikian, peran tersebut perlu diperkuat melalui peningkatan kewenangan, kompetensi, serta penerapan model pengawasan syariah yang proaktif dan berbasis risiko. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran DPS merupakan kunci dalam memastikan implementasi akad murabahah yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan tata kelola perbankan syariah yang berkelanjutan.

Dialektika Hukum Islam Dan Modernitas Global

Firdaus — 2026-01-09

Penelitian ini mengkaji dialektika antara hukum Islam dan modernitas global melalui analisis historis terhadap perkembangannya di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia berkembang secara dinamis seiring dengan perubahan sosial, politik, dan sistem hukum nasional, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan nilai-nilai hukum modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis hukum Islam di Indonesia, mengkaji bentuk dialektika antara hukum Islam dan modernitas global, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis (historical approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia mengalami transformasi berkelanjutan melalui integrasi selektif ke dalam hukum nasional, reinterpretasi dalam praktik peradilan, serta respons adaptif terhadap tantangan modernitas seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan rasionalisasi hukum. Modernitas global tidak melemahkan hukum Islam, melainkan mendorong kontekstualisasi dan penguatan relevansinya dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dialektika hukum Islam dan modernitas global berkontribusi pada terbentuknya sistem hukum nasional yang adaptif, pluralistik, dan berorientasi pada nilai keadilan.

Evolusi Positivisme Hukum Dan Tatangannya Di Tengah Reformasi Hukum

Subhan — 2026-01-09

Dominasi Positivisme Hukum dalam sistem hukum Indonesia yang berbasis Civil Law pasca-Reformasi 1998 telah memicu krisis keadilan substantif akibat formalisme yang kaku, sebagaimana tercermin dalam vonis-vonis kontroversial yang memisahkan tertib perundang-undangan dari tertib masyarakat. Penelitian ini, menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual melalui studi kepustakaan, menganalisis kritik aliran Post-Positivistik, khususnya Ronald Dworkin, terhadap ketidakmampuan hukum formalistik mengakomodasi keadilan substantif. Pembahasan meliputi genealogi Positivisme Klasik, kritik Dworkin terhadap tesis pemisahan hukum-moral, serta pergeseran menuju Post-Positivisme di Indonesia yang mengakui paradigma Hukum Responsif dan Pluralisme Hukum dengan mengintegrasikan living law. Temuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum menuntut sintesis paradigma menuju sistem hukum hibrid yang adaptif dan partisipatif, serta menekankan pentingnya mengadopsi Hukum Progresif sebagai panduan bagi yudikatif untuk menyeimbangkan kepastian hukum Positivistik dengan tuntutan keadilan substantif masyarakat.

Rekontruksi Model Pengawasan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bimas Berbasis Good Evironmental Governance

Dzul Fadli — 2026-01-09

Pengawasan lingkungan hidup merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan guna menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pengawasan lingkungan hidup di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kelembagaan yang berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima serta merekonstruksi model pengawasan lingkungan hidup berbasis good environmental governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima belum berjalan optimal karena masih bersifat administratif, reaktif, serta belum mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Lemahnya penerapan sanksi administratif dan keterbatasan indikator kinerja pengawasan turut memperlemah fungsi pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi model pengawasan lingkungan hidup dengan mengintegrasikan prinsip good environmental governance sebagai kerangka normatif dan operasional. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat penegakan hukum lingkungan, dan menjamin perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Bima.

Penegakan Hukum Lingkungan Di Kota Bima: Kajian Sosiologi Hukum Dan Solusi Implementatif

Dzul Fadli — 2026-01-09

Penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan sering menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial-kultural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum lingkungan di Kota Bima dari perspektif sosiologi hukum serta merumuskan solusi implementatif untuk memperkuat efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui analisis data empiris, dokumen kebijakan, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kota Bima belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup, lemahnya konsistensi penerapan sanksi, serta rendahnya budaya hukum aparatur dan masyarakat. Permasalahan lingkungan seperti penumpukan sampah dan pencemaran masih terjadi secara berulang, menandakan bahwa hukum lingkungan belum berfungsi sebagai norma sosial yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum lingkungan memerlukan pendekatan integratif yang mencakup pembenahan struktur kelembagaan, konsistensi substansi hukum, serta pembangunan budaya hukum partisipatif guna mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Analisis Teori Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dan Relevansi nya Pada Pembelajran PAI Pada Era Society 5.0

Reni Febriani — 2026-01-09

nternalisasi nilai agama Islam adalah suatu proses memasukkan nilai agama Islam secara penuh ke dalam hati, sehingga ruh dan jiwa bergerak berdasarkan ajaran agama Islam. Dalam menginternalisasi nilai-nilai islam diperlukan teori tahapan, metode, dan kajian yang mendalam dalam internalisasi nilai-nilai dalam pembelajaran PAI terutama dalam era society 5.0 yang menjadi alasan utama harus diterapkan nilai-nilai islam. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis teori internalisasi nilai-nilai islam dan relevansinya pada pembelajran PAI pada era society 5.0 Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka (library research) yang mengeksplorasi berbagai sumber ilmiah dan relevan. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam menerapkan nilai-nilai islam diperlukan metode pembiasaan sebagai metode efektif menginternalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam. Hal ini sejalan dengan teori pembiasaan yang dikemukakan oleh Skinner, yang menyatakan bahwa kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dapat membentuk perilaku. Internalisasi nilai-nilai PAI melalui pembiasaan dapat membentuk karakter religius siswa dapat berhasil jika penuh dukungan dari guru, orang tua, dan pihak sekolah, program ini dapat memberikan dampak positif jangka panjang. Implementasi yang konsisten dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program ini.

Kesenjangan Norma dan Praktik Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Mekanisme Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Tersangka yang Meninggal Dunia

Ima Mabruroh — 2026-01-09

Penghentian penyidikan (SP3) terhadap tersangka yang meninggal dunia merupakan konsekuensi yuridis dari asaspertanggungjawaban pidana yang bersifat personal. Secaranormatif, hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai gugurnyakewenangan penuntutan apabila tersangka meninggal dunia. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masihditemukan penyimpangan berupa penetapan status tersangkaterhadap pelaku yang telah meninggal dunia, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif penghentian penyidikanterhadap tersangka yang meninggal dunia serta mengkajipraktik penegakan hukum yang menyimpang dari ketentuantersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yuridis dengan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis kasus penetapan tersangka terhadap pelaku yang telah meninggal dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma dan praktik penegakan hukum disebabkan oleh lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap asas pertanggungjawaban pidana dan mekanisme SP3 sebagai kewajiban hukum. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya kepastian hukum dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan penghentian penyidikan demi hukum guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kajian Komprehensif Teori Kepribadian dan Implikasinya dalam Pembelajaran Modern

Siti Halimatus Saadah — 2026-01-09

Perkembangan pendidikan modern menunjukkan kebutuhan mendesak akan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika kepribadian peserta didik sebagai dasar pengembangan strategi pembelajaran yang efektif. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif teori-teori kepribadian serta implikasinya terhadap proses pembelajaran pada konteks pendidikan kontemporer. Metode penelitian menggunakan studi pustaka (library research) dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap berbagai teori kepribadian klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori psikoanalisis menekankan pentingnya pemahaman konflik batin dalam perilaku belajar; teori behavioristik berimplikasi pada pembentukan kebiasaan melalui penguatan; teori humanistik menegaskan kebutuhan aktualisasi diri sebagai pusat motivasi belajar; teori kognitif menjelaskan proses mental dalam pengolahan informasi; dan teori trait memberikan kontribusi dalam memahami perbedaan individual yang berdampak pada gaya belajar. Integrasi berbagai teori tersebut terbukti memperkaya strategi pembelajaran modern yang lebih personal, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan psikologis peserta didik. Kesimpulan/implikasi: Pemahaman teori kepribadian menjadi fondasi penting dalam merancang pembelajaran modern yang holistik dan humanistik.

Kesulitan Belajar dari Perspektif Psikologi

Heriah Fitriani — 2026-01-09

Kesulitan belajar merupakan kondisi ketika peserta didik mengalami hambatan dalam mencapai hasil belajar yang optimal, baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Dari perspektif psikologi, kesulitan belajar dipahami sebagai interaksi antara aspek kognitif, emosional, motivasional, dan lingkungan yang memengaruhi kemampuan individu dalam menerima, mengolah, dan mengingat informasi. Artikel ini membahas berbagai bentuk kesulitan belajar seperti gangguan perhatian, gangguan memori, rendahnya motivasi, kecemasan akademik, serta masalah perkembangan kognitif. Selain itu dibahas pula faktor penyebab, gejala, serta pendekatan psikologis dalam penanganan kesulitan belajar, termasuk penerapan asesmen, konseling, modifikasi perilaku, dan strategi pembelajaran yang suportif. Dengan memahami kesulitan belajar melalui perspektif psikologi, pendidik diharapkan mampu merancang intervensi yang tepat sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan inklusif bagi semua peserta didik.

Psikologi Kognitif Islam, Konsep Akal, Qalbu Dan Jiwa Dalam Perspektif Islam

Nurannisa nisa — 2026-01-09

Kajian psikologi Islam menempatkan akal, qalb, dan jiwa sebagai tiga elemen utama yang membentuk struktur kesadaran manusia, yang tidak hanya berfungsi secara kognitif tetapi juga spiritual dan moral. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep ketiga elemen tersebut dalam perspektif psikologi Islam, menganalisis hubungan fungsionalnya dalam proses kognitif dan pengambilan keputusan, serta membandingkannya dengan teori psikologi modern. Penelitian dilakukan melalui metode studi pustaka terhadap literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akal berperan sebagai pusat penalaran, qalb sebagai pusat nilai dan spiritualitas, sedangkan jiwa sebagai ruang dinamika emosi dan dorongan perilaku. Ketiga unsur ini bekerja secara terpadu dalam membentuk persepsi, keputusan, dan stabilitas mental. Perbandingan dengan teori kognitif dan psikoanalitis menunjukkan adanya titik temu dalam struktur fungsi jiwa, namun Islam memberi dimensi transendental yang tidak ditemukan pada teori modern. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi aspek rasional dan spiritual diperlukan untuk membangun kesehatan mental holistik dalam masyarakat Muslim
.

Psikologi Positif dalam Pendidikan Agama Islam: Penguatan Kepribadian dan Potensi Diri

Cita Suci — 2026-01-09

Psikologi positif dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) menawarkan perspektif baru tentang bagaimana pembelajaran agama dapat memperkuat kepribadian dan mengoptimalkan potensi diri peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai psikologi positif seperti rasa syukur, optimisme, dan efikasi diri dalam proses pembelajaran PAI. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian pustaka dan analisis isi terhadap berbagai studi terkini yang berkaitan dengan pedagogi dan psikologi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan psikologi positif dalam PAI dapat meningkatkan keseimbangan emosional, motivasi intrinsik, kesadaran moral, serta ketahanan diri peserta didik. Selain itu, pendekatan ini membantu peserta didik mengembangkan sikap reflektif dan pengendalian diri yang memperkuat identitas spiritualnya. Kesimpulannya, integrasi psikologi positif dalam pendidikan Islam mendukung terbentuknya individu holistik yang matang secara spiritual, cerdas emosional, dan bertanggung jawab sosial

Evaluasi Aspek Psikologis Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Penilaian Afektif Dan Pembentukan Karakter

Siti Halimatus Saadah — 2026-01-09

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa. Evaluasi aspek psikologis, khususnya penilaian afektif, menjadi komponen penting untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai keislaman tidak hanya dipahami, tetapi juga dihayati dan diwujudkan dalam perilaku nyata. Makalah ini membahas pelaksanaan penilaian afektif dalam pembelajaran PAI, jenis instrumen yang digunakan guru, faktor penghambat implementasi penilaian, hubungan antara penilaian afektif dengan pembentukan karakter siswa, serta upaya peningkatan kualitas evaluasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penilaian afektif umumnya dilakukan melalui observasi, jurnal sikap, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan skala sikap, namun implementasinya masih belum optimal karena keterbatasan kompetensi guru, jumlah siswa yang besar, kurangnya instrumen terstandar, dan minimnya budaya sekolah yang mendukung. Penilaian afektif terbukti memiliki hubungan erat dengan pembentukan karakter religius siswa karena memberikan dasar bagi pembiasaan, keteladanan, serta penguatan perilaku positif. Untuk meningkatkan efektivitas penilaian, guru memerlukan pelatihan berkelanjutan, dukungan sistem sekolah, instrumen yang terstruktur, serta pemanfaatan teknologi. Evaluasi aspek psikologis yang terencana dan konsisten dapat memperkuat peran pembelajaran PAI dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berkarakter Islami.

Analisis Kesulitan Belajar Perspektif Psikologi: Identifikasi Hambatan Dan Pendekatan Psikologis

Nasrun — 2026-01-09

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan belajar dari perspektif psikologi dengan fokus pada identifikasi hambatan yang dialami oleh peserta didik serta pendekatan psikologis yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kualitatif terhadap berbagai teori dan penelitian terdahulu terkait psikologi pendidikan dan kesulitan belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan belajar dapat disebabkan oleh faktor internal, seperti motivasi rendah, gangguan konsentrasi, dan kecemasan, serta faktor eksternal, seperti lingkungan belajar yang kurang mendukung dan interaksi sosial yang tidak optimal. Pendekatan psikologis yang direkomendasikan meliputi strategi intervensi kognitif, peningkatan motivasi melalui reinforcement positif, serta konseling dan bimbingan individual untuk mendukung perkembangan belajar peserta didik. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman psikologis dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan personalisasi intervensi sesuai kebutuhan individu.

Analisis Teoretis terhadap Pengembangan Model Humanistik dalam Pembelajaran PAI

Mhd Aidil Saputra — 2026-01-10

Penelitian ini mengkaji adanya kesenjangan antara idealitas teori humanistik dengan praktik penerapannya dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Tujuan utama penelitian ini adalah merumuskan model integratif yang memadukan teori humanistik dengan kerangka psikologi pembelajaran dalam PAI. Dengan menggunakan metode library research dan analisis teoritis-tematis, penelitian ini menemukan sejumlah prinsip humanistik yang relevan bagi pembelajaran PAI, seperti pembelajaran berpusat pada peserta didik, proses pemaknaan personal, dan pengembangan aktualisasi diri. Temuan penelitian menghasilkan model integratif yang mensinergikan konsep humanistik dengan psikologi pendidikan Islam, serta memberikan implikasi bagi perancangan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan holistik dalam pembelajaran PAI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model humanistik integratif merupakan pendekatan penting untuk mendorong proses pembelajaran PAI yang mendalam, reflektif, dan bermakna.

Motivasi Belajar dalam Pendidikan Agama Islam: Integrasi Dimensi Spiritual, Moral, Kognitif, dan Sosial-Emosional

Muhammad Saikhudin — 2026-01-10

Artikel ini mengkaji motivasi belajar dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, kognitif, dan sosial-emosional dalam kerangka teoritis yang komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan perspektif Islam tentang motivasi belajar, menganalisis faktor-faktor multidimensional yang memengaruhinya, serta menjelaskan implikasinya bagi praktik pendidikan. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini mensintesis literatur klasik Islam, teori psikologi pendidikan, dan studi kontemporer mengenai pedagogi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dalam pembelajaran PAI berakar pada kesadaran teologis, tanggung jawab moral, keterlibatan kognitif, serta keseimbangan sosial-emosional. Seluruh dimensi tersebut berkontribusi terhadap pembentukan karakter, ketekunan belajar, dan capaian akademik. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan motivasi belajar memerlukan integrasi nilai Islam, pedagogi berpusat pada peserta didik, dan dukungan sosial-emosional yang memadai.

Psikologi Lingkungan Belajar Religious, Iklim Belajar Yang Mendukung Religiusitas dan Nilai-Nilai Islam

Nadi Afriani — 2026-01-10

pendidikan islam memiliki peran strategis dalam membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia dan berpengetahuan. salah satu faktor kunci dalam internalisasi nilai nilai islam adalah lingkungan belajar yang religius, karena dapat membentuk karakter, religiusitas, dan perilaku peserta didik secara menyeluruh. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode library research, menganalisis literatur terkait psikologi lingkungan belajar religius, iklim sekolah islami, serta strategi pembentukan karakter spritualitas peserta didik hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan karakter religius sangat dipengaruhi oleh keteladanan guru, pembiasaan ibadah, budaya sekolah islami, dukungan sosial dan fasilitas fisik yang mendukung proses pembelajaran. lingkungan belajar yang kondusif menciptakan suasana aman, nyaman, dan bernilai religius, sehingga peserta didik mampu menginternalisasi nilai nilai islam melalui pengalaman sehari hari, interaksi sosial, dan praktik keagamaan. penelitian ini menegaskan penting nya integrasi nilai nilai islam dalam seluruh aktifitas sekolah untuk membangun karakter dan religiusitas peserta didik secara konsisten, adaptif, dan holistik.

Integrasi Akal, Qalb, dan Nafs dalam Psikologi Kognitif Islam: Kerangka Konseptual dan Relevansinya bagi Kesehatan Mental Kontemporer

Ahmad Asyaifuddin Akbar — 2026-01-10

Psikologi kognitif Islam memandang manusia sebagai kesatuan integratif antara akal, qalb, dan nafs, yang berbeda dari pendekatan kognitif modern yang cenderung menekankan rasionalitas semata. Namun, kerangka konseptual mengenai hubungan ketiga unsur ini dan relevansinya terhadap kesehatan mental masih memerlukan penegasan akademik. Penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual integrasi akal, qalb, dan nafs dalam psikologi kognitif Islam serta menjelaskan kontribusinya bagi pemahaman kesehatan mental kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan analisis konseptual terhadap sumber-sumber Al-Qur’an, hadis, dan literatur psikologi Islam klasik maupun modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa akal berfungsi sebagai instrumen berpikir dan penilai logis, qalb sebagai pusat kesadaran moral-spiritual dan kepekaan makna, sedangkan nafs merepresentasikan dorongan, emosi, dan dinamika diri yang dapat bergerak menuju kebaikan atau penyimpangan. Integrasi ketiganya membentuk proses kognitif holistik yang memengaruhi persepsi, pengambilan keputusan, dan regulasi emosi. Model ini menegaskan bahwa gangguan mental dapat dipahami sebagai ketidakseimbangan relasi akal-qalb-nafs, sehingga pemulihan perlu mencakup intervensi kognitif sekaligus psikospiritual. Dengan demikian, psikologi kognitif Islam menawarkan fondasi teoritik bagi pengembangan pendekatan kesehatan mental yang lebih utuh dan kontekstual bagi masyarakat Muslim.

Pengurangan Gangguan pada Sistem Industri Sesuai Etika Kerja dalam Islami

Nazwa Syahwiranova — 2026-01-10

Revolusi Industri 4.0 menghadirkan konvergensi teknologi siber-fisik dan kecerdasan buatan yang menciptakan efisiensi luar biasa namun juga memunculkan tantangan etika yang rumit terkait privasi, bias algoritmik, dan pekerjaan manusia. Kerangka etika tradisional tidak memadai untuk mengatasi laju perubahan ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan kerangka etis baru, yaitu IWE (Islamic Wellbeing and Ethics), yang berakar pada pandangan dunia Islam. Dengan menekankan pada konsep tauhid, khalifah, dan maslahah(kesejahteraan publik), IWE menyuntikkan nilai-nilai moral seperti keadilan ('adl) dan tanggung jawab (amanah) ke dalam perancangan teknologi dan kebijakan Industri 4.0. Tujuannya adalah untuk memastikan kemajuan teknologi melayani kesejahteraan holistik umat manusia (falah) dan lingkungan, sehingga menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis, adil, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Konsep Memilih Teman dalam Perspektif Hadis

Lutfiyah Rahmi — 2026-01-10

Islam sebagai ajaran yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh menaruh perhatian besar pada cara seseorang menjalin hubungan sosial, termasuk dalam memilih teman. Melalui hadis Shahih Bukhari No. 5534 ditegaskan bahwa pertemanan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kualitas keimanan dan pembentukan akhlak seseorang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka atau library research. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan nilai-nilai selektifitas dalam mencari teman berdasarkan ajaran hadis. Kedua, untuk menganalisis hadis yang berkaitan dengan perintah dan anjuran memilih teman yang baik. Ketiga, untuk mengkaji pengaruh pertemanan menurut hadis terhadap pembentukan akhlak dan karakter individu khususnya remaja.

Intervensi Negara Dalam Hukum Ekonomi: Antara Kepastian Hukum Dan Efisiensi Pasar

Anashya Azalia — 2026-01-10

Intervensi negara dalam bidang ekonomi merupakan konsekuensi dari peran negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan umum. Dalam praktiknya, intervensi tersebut sering diwujudkan melalui pembentukan regulasi, kebijakan perizinan, subsidi, pengendalian harga, serta keterlibatan negara melalui badan usaha milik negara. Namun, intervensi yang dilakukan secara berlebihan berpotensi menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum bagi pelaku usaha dan terganggunya efisiensi mekanisme pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan batas intervensi negara dalam hukum ekonomi, serta mengkaji bagaimana intervensi tersebut mempengaruhi kepastian hukum dan efisiensi pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teoretis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi negara merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan publik, namun harus dilakukan secara proporsional dan terukur. Intervensi yang tidak disertai dengan kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan justru dapat menimbulkan distorsi pasar dan meningkatkan beban kepatuhan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara peran negara sebagai regulator dan prinsip efisiensi pasar, sehingga hukum ekonomi dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Integrasi Nilai Kejujuran Islami dalam Pelaksanaan Praktikum pada Pendidikan Teknik Mesin UPI

Muhammad I’za Shafwan Al-dzakwan1 — 2026-01-10

Kebutuhan industri akan insinyur yang tidak hanya mahir secara teknis tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat menyoroti pentingnya secara sistematis mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam ke dalam pendidikan teknik, terutama dalam praktikum laboratorium. Studi ini mengkaji secara mendalam pola-pola pelanggaran akademik termasuk pemalsuan dan manipulasi data eksperimental yang terjadi dalam lingkungan pendidikan teknik mesin di UPI. Tujuan utama adalah membangun kerangka konseptual yang kokoh untuk menerjemahkan nilai-nilai Shiddiq (kejujuran) dan Amanah (tanggung jawab) menjadi indikator pedagogis yang jelas dan dapat dievaluasi.Melalui tinjauan literatur kualitatif yang sistematis, penelitian ini mengumpulkan berbagai temuan yang dapat diandalkan tentang etika Islam, integritas dalam teknik, dan pendekatan pengembangan karakter profesional. Hasil analisis menunjukkan kesenjangan yang konsisten: meskipun mahasiswa memahami panduan agama, mereka sering kesulitan mempertahankan perilaku etis saat dihadapkan pada tekanan teknis dan situasional di laboratorium. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini mendefinisikan Shiddiq sebagai integritas data, sementara Amanah didefinisikan sebagai akuntabilitas prosedural dan institusional, termasuk kepatuhan terhadap peraturan keselamatan kerja. Kerangka kerja ini kemudian melahirkan Model Pembelajaran Praktikum Berbasis Integritas dan Refleksi (PBIR), sebuah pendekatan yang mengintegrasikan refleksi etis pada setiap tahap praktikum mulai dari komitmen awal hingga verifikasi proses dan penilaian berbasis prosedur. Penerapan PBIR diyakini penting bagi UPI untuk menghasilkan lulusan teknik yang unggul secara profesional dan matang secara moral.

Analisis Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Sehubungan Pengakuan dan Penyesalan Atas Tindak Pidana Pembujukan Persetubuhan

Elfiana — 2026-01-10

Sistem peradilan pidana anak diselenggarakan untuk menjamin perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Penanganan perkara anak tidak berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pembinaan, pendidikan, dan pemulihan. Dalam konteks ini, pengakuan dan penyesalan anak pelaku menjadi faktor penting dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN UNR serta penilaian hakim terhadap pengakuan dan penyesalan anak pelaku dalam perkara pembujukan persetubuhan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip (the best interest of the child) melalui penjatuhan pidana pembinaan di LPKA disertai pelatihan kerja sebagai wujud asas ultimum remedium yang bersifat rehabilitatif dan edukatif, sekaligus tetap memperhatikan kepentingan anak korban sehingga putusan mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hukum dan keadilan.

Evaluasi Pelayanan Rumah Singgah Dalam Mendukung Reunifikasi PMKS di Kota Magelang

Diah Setyaningrum — 2026-01-10

Pelayanan Rumah Singgah merupakan instrumen pemerintah daerah dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui pelayanan sementara yang berorientasi pada reunifikasi sosial dan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Magelang dalam mendukung keberhasilan reunifikasi PMKS menggunakan model evaluasi Context, Input, Process, dan Product (CIPP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengelola Rumah Singgah dan petugas pendamping sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek konteks, pelayanan telah sesuai dengan kebutuhan sosial dan didukung regulasi yang jelas. Pada aspek input, sarana dan prasarana relatif memadai, namun sumber daya manusia belum sepenuhnya sebanding dengan kompleksitas kasus. Dari aspek proses, pelaksanaan pelayanan telah mengikuti standar operasional prosedur, meskipun masih menghadapi kendala asesmen lanjutan dan koordinasi lintas sektor. Sementara itu, pada aspek produk, pelayanan Rumah Singgah memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan reunifikasi PMKS, namun belum optimal dan berkelanjutan.

Kriminalisasi Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia

Siti Sapitri Nurhasanatul Hayah — 2026-01-10

Poligami merupakan bentuk perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan diperbolehkan dalam hukum nasional Indonesia dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan poligami harus memperoleh izin dari pengadilan agama, persetujuan istri, serta kemampuan suami untuk berlaku adil dan memberikan nafkah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak poligami dilakukan tanpa memenuhi ketentuan tersebut, yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap poligami dan relevansinya dengan konsep kriminalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan berpotensi menimbulkan dampak negatif, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat ketidakadilan dan konflik internal dalam keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan pembaruan kebijakan agar pelaksanaan poligami berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi perempuan serta anak.

Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Pendidikan Teknik Mesin: Upaya Membangun Insinyur Berkarakter

Muhammad Imam Fahrizal — 2026-01-10

Era Revolusi Industri 4.0 mengharuskan insinyur untuk tidak hanya terampil dalam kompetensi teknis, tetapi juga memiliki karakter serta integritas moral yang kuat. Krisis etika profesi dan efek buruk teknologi terhadap lingkungan serta sosial merupakan masalah penting yang memerlukan penyelesaian dari dasar pendidikannya. Artikel ini bertujuan untuk menyintesis dan menganalisis literatur ilmiah terkini mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan teknik mesin sebagai sebuah pendekatan holistik untuk membentuk insinyur berkarakter. Dengan menggunakan metode kajian literatur sistematis, artikel ini mengungkapkan dasar-dasar filosofis, nilai-nilai utama, serta model pelaksanaan yang telah diteliti dalam berbagai studi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa paradigma Tauhid merupakan dasar utama, yang kemudian diterjemahkan menjadi nilai-nilai instrumental seperti Amanah (tanggung jawab), Ihsan (profesionalisme dan keunggulan), serta Maslahat (kemaslahatan umum) yang sangat berkaitan dengan praktik rekayasa. Berbagai model implementasi, mulai dari infusi nilai dalam mata kuliah teknis hingga pembelajaran berbasis proyek berorientasi sosial, telah terbukti efektif. Kajian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam secara sistematis dalam kurikulum, pedagogi, dan kultur akademik pendidikan teknik mesin memiliki potensi besar untuk melahirkan insinyur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab secara etis dan spiritual, serta mampu berkontribusi pada pembangunan peradaban yang berkelanjutan.

Strategi Efektif untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah

Mila Darti — 2026-01-10

Motivasi belajar merupakan faktor kunci yang mempengaruhi proses belajar siswa dan keberhasilan belajar siswa di sekolah. Siswa yang termotivasi dalam belajar, memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai prestasi lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk dapat mengembangkan strategi yang efektif dalam proses belajar siswa guna untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah. Tujuan penelitian ini membahas pentingnya strategi efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa strategi yang efektif dapat membangun hubungan positif dengan siswa. Komunikasi yang baik, dapat saling percaya antara guru dan siswa maka membantu siswa dalam meningkatkan motivasi belajar di sekolah. Pendidik yang peduli kepada siswa dan berempati terhadap kebutuhan dan minat belajar siswa dapat menciptakan lingkungan belajar lebih menyenangkan sehingga menarik motivasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk meneliti strategi yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode korelasi yang akan digunakan pada SPSS dan melibatkan siswa di sekolah berbagai tingkat pendidikan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi efektif memiliki pengaruh positif pada motivasi belajar siswa, yang mana pendidik memberikan bimbingan dalam motivasi belajar yang di lakukan dengan cara pengawasan khusus pada siswa yang kurang mampu dalam mata pelajaran yang diajarkan, pemberian bimbingan dilakukan dengan tujuan untuk membuat siswa paham dan mengerti dengan pelajaran yang di berikan pendidik sehingga mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa meningkatkan motivasi belajar pada siswa merupakan tantangan sangat penting bagi pendidik. Dengan menerapkan strategi-strategi efektif seperti membangun hubungan positif, menciptakan pembelajaran relevan, menggunakan strategi yang kreatif, dan mendorong kolaborasi antara guru dan siswa, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi di sekolah. Melalui upaya bersama antara guru, siswa, dan pihak terkait, sehingga dapat mencapai hasil lebih baik dalam motivasi belajar dan prestasi akademik siswa.

Celah Kritis dalam Modernisasi Hukum Acara Pidana: Dekonstruksi Definisi Sistem Elektronik dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum Pembuktian

Cindra Kartika Mokodompit — 2026-01-10

Modernisasi hukum acara pidana dalam KUHAP baru yang mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti sah merupakan kemajuan signifikan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Namun, penelitian ini menemukan adanya problem mendasar berupa ambiguitas konseptual dalam definisi “sistem elektronik” yang diadopsi dari UU ITE dan belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas teknologi digital modern. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pembuktian karena tidak adanya parameter normatif yang jelas untuk menentukan keabsahan, autentikasi, dan integritas bukti elektronik. Akibatnya, muncul disparitas putusan pengadilan serta potensi penyalahgunaan tafsir oleh para pihak dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk menganalisis implikasi normatif dari celah definisi sistem elektronik terhadap kepastian hukum pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan perlunya rekonstruksi definisi sistem elektronik yang lebih komprehensif dengan memasukkan unsur autentikasi, keamanan, akuntabilitas, serta adaptivitas terhadap perkembangan teknologi digital. Reformulasi ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang objektif dan menjamin keadilan substantif dalam sistem pembuktian di era digital.

Peran Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) Dalam Meningkatkan Ketepatan Berbahasa Tulis

Sobriyah — 2026-01-10

Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa resmi negara yang memiliki peranan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam bidang pendidikan dan akademik. Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang semakin pesat, penggunaan bahasa Indonesia dituntut untuk dilakukan secara tepat, tertib, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku, khususnya dalam bentuk bahasa tulis. Ketepatan berbahasa tulis menjadi aspek yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah karena berfungsi untuk menyampaikan gagasan, data, dan hasil pemikiran secara jelas, sistematis, logis, serta terhindar dari ambiguitas makna. Ketepatan tersebut mencakup penggunaan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, serta penulisan elemen serapan yang sesuai dengan standar kebahasaan. Salah satu pedoman utama yang menjadi acuan dalam menjaga ketepatan berbahasa tulis adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), yang berperan sebagai standar baku dalam penulisan bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran PUEBI dalam meningkatkan akurasi pengucapan, khususnya dalam karya tulis ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi kebahasaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PUEBI berfungsi sebagai landasan utama dalam penggunaan bahasa Indonesia baku serta sebagai instrumen penting untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi bahasa tulis. Selain itu, penerapan PUEBI juga berperan dalam membentuk sikap disiplin, cermat, dan bertanggung jawab dalam berbahasa tulis. Dengan penerapan PUEBI secara konsisten dan berkelanjutan, kualitas bahasa tulis dapat ditingkatkan sekaligus memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dalam ranah akademik dan penggunaan resmi.

Monggo Lapor Dan Kepuasan Publik: Analisis Kualitatif Responsivitas Layanan Di Kota Magelang

Lutfi Nur Saniah — 2026-01-10

Transformasi digital dalam pelayanan publik telah menjadikan platform e-government seperti Monggo Lapor sebagai alat utama peningkatan responsivitas dan kepuasan warga di kota-kota pintar Indonesia. Penelitian kualitatif ini bertujuan menganalisis perkembangan responsivitas layanan Monggo Lapor periode 2021-2025 serta tingkat kepuasan masyarakat di Kota Magelang. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan purposive sampling terhadap 17 informan (2 admin utama dan 15 pengguna), data dikumpul melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan peningkatan responsivitas signifikan, termasuk respons dalam 5 hari kerja, balasan informatif dengan penjelasan rinci, serta dokumentasi visual lengkap. Pola pengaduan bergeser dari bantuan sosial ke infrastruktur dan transportasi, didukung pengembangan SDM, perbaikan infrastruktur, pembaruan regulasi, serta inovasi seperti "Lapor Goes to Campus" dan integrasi SP4N LAPOR. Seluruh informan puas atas ketepatan waktu, komitmen penyelesaian, transparansi, kemudahan akses, dan komunikasi profesional, menciptakan loyalitas pengguna tinggi. Monggo Lapor menjadi model e-government efektif untuk good governance.

Peran Polres Lampung Tengah dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal

Nurlailatul Saleha — 2026-01-10

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lampung Tengah dengan studi pada Polres Lampung Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Penambangan pasir ilegal menimbulkan dampak serius berupa kerusakan lingkungan, kerugian negara, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah belum berjalan secara optimal karena praktik penambangan ilegal masih terus terjadi meskipun telah dilakukan penyelidikan dan penindakan. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta adanya keterlibatan oknum tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan di lapangan, sosialisasi hukum secara berkelanjutan, serta penerapan sanksi hukum secara tegas dan konsisten.

Kiprah Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Generasi Emas 2045 dan Pendidikan Karakter Sejak Dini Melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)

Usan Usan — 2026-01-10

Pemerintah telah merencanakan untuk mewujudkan generasi emas. Hal ini dituangkan di dalam undang-undang No.59 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Fokus pembahasan artikel ini adalah dedikasi nyata Muhammadiyah menghantarkan bangsa untuk mewujudkan generasi emas 2045. Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mengambil berbagai referensi yang bersumber dari jurnal, buku, dan berbagai literatur yang mendukung topik penelitian ini. Data yang telah terkumpul kemudian diinterpretasi melalui diskusi di antara para penulis hingga sampai pada tujuan-tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kontribusi Muhammadiyah dalam membangun bangsa menuju generasi emas 2045 sangat besar dan nyata. Hal ini bisa dilihat dengan kontribusi besar Amal Usaha Muhammadiyah seperti pendidikan, rumah sakit, ekonomi dan filantropi, sosial, serta dukungan terhadap penyiapan sumber daya manusia yang unggul dalam karakter dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak usia pendidikan dasar hingga dewasa

Penerapan Teori Reward dalam Bentuk Apresiasi Hukum Pidana Tindakan Pembelaan Diri dalam Tindak Pidana Penodongan

Anova Fitriani — 2026-01-10

Penelitian ini menganalisis penerapan teori reward dalam bentuk apresiasi hukum pidana terhadap tindakan pembelaan diri pada kasus tindak pidana penodongan sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP jo. Pasal 365 KUHP, menggunakan pendekatan normatif dengan metode library research deskriptif analisis yang mengintegrasikan data primer dari KUHP lama dan baru (UU No. 1 Tahun 2023), Perkap No.8 Tahun 2009, serta doktrin teori reward-punishment Moh. Zaiful Rosyid dan Aminol Rosid Abdullah untuk menekankan ganjaran positif bagi korban yang bertindak proposional dan subsider terhadap ancaman imminent seperti perampokan dengan senjata tajam. Temuan utama menyoroti bahwa apresiasi perampokan dengan senjata tajam. temuan utama menyoroti bahwa apresiasi seperti piagam penghargaan dari Polres (contoj kasus Sidomulyo, Lampung Selatan) tidak hanya membebaskan pidana melalui noodweer tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum preventif, menyeimbangkan punishment bagi pelaku dengan reward restiratif utuk korban guna mengatasi inklosistensi interpretasi proposionalitas dan trauma psikologis. Penelitian merekomendasi amandemen Perkap untuk regulasi eksplisit reward, memperkaya paradigma keadilan substantif Indonesia pasca-KUHP baru yang berlaku 2026, dengan implikasi peningkatan sinergi polisi-masyarakat dan efek pendidikan hukum luas.

Perlindungan Hukum Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Analisis Yuridis Pasal 76c Dan Pasal 80 Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Tasya Halimah Nia Purwanti — 2026-01-10

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fokus kajian diarahkan pada makna yuridis Pasal 76C sebagai ketentuan larangan normatif terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak serta penerapan sanksi pidana berjenjang dalam Pasal 80 berdasarkan tingkat akibat kekerasan yang ditimbulkan, meliputi luka ringan, luka berat, hingga kematian anak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, literatur hukum, dan dokumen yurisprudensi yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengungkap kejelasan norma serta efektivitas pelaksanaannya dalam praktik peradilan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 76C dan Pasal 80 memberikan perlindungan hukum yang tegas dan komprehensif bagi anak karena memuat larangan absolut terhadap kekerasan serta sistem pemidanaan yang proporsional berdasarkan tingkat akibat yang dialami korban. Namun efektivitas implementasi kedua pasal tersebut masih terkendala oleh rendahnya pelaporan kasus, kesulitan pembuktian terutama pada kekerasan psikis dan penelantaran, sensitivitas aparat penegak hukum yang belum merata terhadap isu perlindungan anak, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Hambatan tersebut menyebabkan norma hukum belum sepenuhnya terwujud dalam perlindungan nyata terhadap korban anak

Legalitas Pemagaran Laut Dan Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pemanfaatan Ruang Laut Berdasarkan Hukum Agraria

Nazilatur Rizqiyah — 2026-01-10

Pemagaran laut merupakan fenomena yang semakin marak terjadi di wilayah pesisir Indonesia dan menimbulkan perdebatan hukum terkait legalitas, perlindungan lingkungan, serta hak masyarakat pesisir. Praktik ini sering kali dikaitkan dengan proyek strategis dan penerbitan sertifikat hak atas ruang laut, yang secara normatif bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pemagaran laut dalam perspektif hukum agraria serta mengkaji peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemanfaatan ruang laut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah laut merupakan ruang publik yang dikuasai oleh negara dan tidak dapat dijadikan objek hak atas tanah seperti Hak Guna Bangunan atau Hak Milik. Pemagaran laut yang dilakukan tanpa izin dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah laut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, penerbitan sertifikat di atas laut berpotensi cacat hukum dan menimbulkan konflik sosial serta kerusakan lingkungan. Notaris memiliki peran penting dalam menjamin kepastian dan keabsahan hukum perjanjian pemanfaatan ruang laut, sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan hukum dan perlindungan hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan ruang laut.

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen PDF dalam Perspektif UU ITE

Putu Ayu Masrini — 2026-01-10

Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma hukum pembuktian di Indonesia, terutama dalam konteks tanda tangan elektronik sebagai pengganti tanda tangan manual. Di satu sisi, tanda tangan elektronik memberikan efisiensi dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Namun di sisi lain, kemudahan manipulasi data digital menimbulkan potensi kejahatan baru berupa pemalsuan tanda tangan elektronik pada dokumen Portable Document Format (PDF). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan hukum terhadap pelaku pemalsuan tanda tangan elektronik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta menelaah mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun UU ITE telah memberikan dasar hukum yang sah terhadap tanda tangan elektronik, mekanisme pembuktian dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek keaslian identitas digital dan otentikasi sertifikat elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem verifikasi digital yang lebih kuat serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami forensik digital.

Urgensi Pengaturan Conditional Consent Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Serta Signifikansi Teknologi Dalam Konteks Perlindungan Terhadap Korban Conditional Consent (Stealthing)

Kartika Youri Widodo — 2026-01-10

Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan conditional consent dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, khususnya dalam praktik stealthing. Perkembangan kekerasan seksual menunjukkan bahwa pelanggaran tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik, melainkan melalui pelanggaran terhadap syarat persetujuan dalam hubungan seksual. Namun, hukum positif Indonesia, baik KUHP maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), belum secara tegas mengatur konsep conditional consent, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan pengaturan consent dalam hukum pidana Indonesia serta merumuskan kebutuhan pengakuan conditional consent sebagai bagian dari perlindungan otonomi seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui kajian terhadap peraturan nasional, instrumen HAM internasional, serta praktik hukum di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan conditional consent menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual non-fisik dan menyulitkan penegakan hukum. Pengakuan terhadap conditional consent sejalan dengan jaminan hak atas tubuh dalam UUD 1945 serta kewajiban negara berdasarkan Konvensi CEDAW. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum pidana yang secara eksplisit mengatur pelanggaran conditional consent guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi korban.

Pengaruh Green Knowledge, Green Attitude, Dan Environmental Concern Terhadap Niat Beli Produk Le Minerale Pada Masyarakat Di Purworejo

Muhammad Julivan Muttaqin — 2026-01-10

Pemasaran ramah lingkungan merupakan pengembangan dan pemasaran produk yang dirancang untuk meminimalkan efek negatif pada lingkungan fisik atau untuk memperbaiki lingkungan. Konsumen yang sadar lingkungan cenderung bersedia membayar lebih untuk produk ramah lingkungan (green product). Salah satu produk yang mengusung konsep green adalah produk air minum dalam kemasan (AMDK). Banyaknya pelaku usaha produk air minum dalam kemasan di Indonesia dapat menyebabkan timbulnya persaingan dalam meraih konsumen. Oleh sebab itu, para pelaku usaha produk air minum dalam kemasan harus memiliki strategi yang tepat agar calon konsumen memiliki niat beli pada produk yang dipasarkan. Populasi penelitian adalah individu yang memiliki niat untuk membeli produk Le Minerale di Purworejo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 120 responden. Sampel menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, dengan pilihan jawaban menggunakan Likert Scale yang telah diujicobakan dan memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Analisis data dengan deskriptif dan inferensial. Hasil analisis menunjukkan 1) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara green knowledge terhadap niat beli. Hal ini dapat dilihat dari nilai t sebesar 2,955 > 1,96 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 < 0,05, 2) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara green attitude terhadap niat beli. Hal ini dapat dilihat dari nilai t sebesar 3,191 > 1,96 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 < 0,05, 3) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara environmental concern terhadap niat beli. Hal ini dapat dilihat dari nilai t sebesar 2,170 > 1,96 dengan nilai signifikansi sebesar 0,032 < 0,05, 4) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara green knowledge, green attitude, dan environmental concern secara simultan terhadap niat beli. Hal ini dapat dilihat dari nilai F sebesar 34,191 > 4 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, 5) Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,469. Artinya, green knowledge, green attitude, dan environmental concern memberikan sumbangan sebesar 46,9% terhadap niat beli, dan sisanya sebesar 53,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian in

Hubungan Agama dan Pembangunan: Analisis Kritis terhadap Teori Modernisasi, Etika Protestan, dan Pembangunan Berkelanjutan

Asep Mulyaden — 2026-01-10

Hubungan antara agama dan pembangunan tetap menjadi arena perdebatan dalam ilmu sosial, berayun antara perspektif yang memandang agama sebagai penghalang modernisasi dan perspektif yang mengakui potensi transformatifnya. Artikel ini secara kritis menelaah hubungan agama dan pembangunan melalui studi pustaka komprehensif yang menyintesiskan tiga kerangka teoretis utama: teori modernisasi klasik, tesis etika Protestan Weber, dan diskursus pembangunan berkelanjutan berbasis nilai kontemporer. Analisis menggunakan metodologi kualitatif-deskriptif dengan meninjau karya ilmiah klasik dan kontemporer secara sistematis untuk memetakan pengaruh multidimensional agama pada empat ranah yang saling terkait: sosiologis, ekonomi, politik, dan budaya. Temuan menunjukkan bahwa agama beroperasi sebagai fenomena bermata dua dalam proses pembangunan. Di satu sisi, agama memperkuat modal sosial melalui solidaritas komunal, membentuk etos kerja produktif dan kejujuran ekonomi, memfasilitasi mekanisme redistribusi kekayaan (zakat, infak, wakaf), melegitimasi kebijakan publik berorientasi keadilan, serta memperkuat identitas budaya dan aset wisata religi. Di sisi lain, konservatisme kaku, politisasi identitas, dan interpretasi tekstual yang resisten terhadap inovasi dapat secara substansial menghambat kemajuan pembangunan. Sintesis yang ditawarkan mengadvokasi kerangka tata kelola inklusif-dialogis yang mengintegrasikan prinsip keadilan moral, keseimbangan material-spiritual, dan inovasi kelembagaan—khususnya keuangan syariah dan filantropi produktif—yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Artikel ini berkontribusi memberikan kerangka analitis yang menimbang kekuatan pendorong dan penghambat agama sekaligus menawarkan panduan praktis bagi pembuat kebijakan untuk menumbuhkan kolaborasi produktif dan berkeadaban antara institusi negara, masyarakat sipil, dan organisasi berbasis keimanan.

Implementasi Sanksi Adat Kanorayang Pada Kasus Desa Adat Taro Kelod, Gianyar

Komang Ariasta — 2026-01-10

Penelitian ini membahas penerapan sanksi adat kanorayang di Desa Adat Taro Kelod sebagai instrumen penegakan hukum adat Bali yang bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan kewibawaan norma kolektif. Penelitian bertujuan menilai efektivitas sanksi kanorayang dalam memulihkan keseimbangan sosial, menegaskan tanggung jawab anggota terhadap norma adat, serta memperkuat solidaritas komunitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis- sosiologis dengan desain studi kasus, melibatkan observasi lapangan, wawancara dengan aparat adat dan masyarakat, serta analisis dokumen hukum adat dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi kanorayang efektif menegakkan prinsip restoratif, meredakan ketegangan, memulihkan hubungan antarwarga, dan menjaga keteraturan sosial. Mekanisme pelaksanaan melalui sangkepan atau sabha desa menegaskan partisipasi kolektif dan musyawarah mufakat, sekaligus memastikan legitimasi keputusan desa adat tetap dihormati. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara hukum adat dan hukum formal mampu mempertahankan keberadaan, keharmonisan, dan kewibawaan hukum adat dalam komunitas Desa Adat Taro Kelod.

Legal Protection of Land Rights in the Land Acquisition Process in Pohuwato Regency

Shintia Safitri Adam — 2026-01-10

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah serta faktor-faktor yang menghambat pemenuhan ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Randangan di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini berangkat dari kompleksitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam masyarakat berbasis agraris, di mana status penguasaan tanah, nilai-nilai sosial budaya, dan keterbatasan administratif sangat memengaruhi keberhasilan pembangunan. Dengan menggunakan teori hukum agraria, teori perlindungan hukum, dan teori implementasi kebijakan publik, penelitian ini mengkaji sejauh mana negara menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah, efektivitas mekanisme ganti kerugian, serta peran faktor sosial budaya dalam pelaksanaan kebijakan. Fokus penelitian ini meliputi dua aspek utama, yaitu: (1) bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam proses pengadaan tanah; dan (2) hambatan yang memengaruhi penyaluran ganti kerugian kepada masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara normatif telah dilaksanakan melalui jaminan konstitusional atas hak atas tanah, prosedur penilaian dan verifikasi tanah, mekanisme penyelesaian sengketa administratif, serta akses terhadap upaya hukum. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala signifikan, antara lain ketidakjelasan status kepemilikan tanah, lemahnya administrasi pertanahan, perbedaan penilaian ganti kerugian, resistensi sosial budaya, konflik waris dalam keluarga, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya terwujud secara optimal pada tataran implementasi di tingkat masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum agraria dan studi pengadaan tanah, serta manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperbaiki tata kelola pengadaan tanah di masa mendatang.

Strategi Dakwah Di Pondok Pesantren Ziadatul Ilmi Dalam Membangun Karakter Santri

Tristan Dwiatma Sutrisna — 2026-01-11

Sebagai lembaga pendidikan Islam dengan pendidikan kombinasi agama serta sains dan teknologi, Pondok Pesantren Ziyadatul Ilmi mencetak santri yang religius, berbudi pekerti luhur, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memahami visi, program unggulan, sistem pendidikan, dan strategi da’wah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Ziyadatul Ilmi. Adapun teknik yang digunakan ialah observasi dan wawancara kepada pengasuh dan pengelola pesantren. Dari penelitian ini, Pondok Pesantren Ziyadatul Ilmi memiliki 3 program unggulan, yaitu tahfidzul Al-Qur’an, pengkajian kitab salaf, dan penguasaan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Pendekatan yang diterapkan ialah humanis dan kontekstual, yang memperhatikan psikologi santri, serta pengajaran kepemimpinan yang terlatih melalui organisasi santri. Adapun strategi da’wah yang diterapkan bersifat persuasif, yaitu kegiatan dialogis, pembinaan santri dalam kegiatan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dan media sosial. Dengan demikian, pesantren dapat berfungsi mencetak generasi muda Muslim yang religius dan memiliki tanggung jawab sosial.

Analisis Atribut yang Mempengaruhi Harga Sewa Kamar Hotel Bintang 3 di Kota Yogyakarta melalui pendekatan Harga Hedonik

Reza Rachmat Suryadi — 2026-01-11

Industri hotel bintang 3 di Kota Yogyakarta beroperasi dalam struktur pasar persaingan monopolistik yang ketat, menuntut strategi penetapan harga yang presisi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh lokasi, reputasi, dan karakteristik fisik terhadap harga sewa hotel bintang 3 di wilayah administratif Kota Yogyakarta menggunakan pendekatan Hedonic Pricing Model. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan pada platform Traveloka dengan teknik sampling jenuh (saturated sampling) terhadap 39 hotel pada periode hari kerja (weekday). Menggunakan analisis regresi linier berganda dengan spesifikasi semi-logaritma, hasil penelitian menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 57,6% variasi harga pasar. Secara parsial, reputasi online, jarak ke pusat kota, ketersediaan kolam renang, dan paket sarapan terbukti berpengaruh signifikan terhadap harga sewa. Temuan empiris menyoroti fenomena menarik di mana luas kamar tidak berpengaruh signifikan, mengindikasikan bahwa pada periode hari kerja, konsumen di segmen ini lebih memprioritaskan fungsionalitas fasilitas dan lokasi strategis dibandingkan ukuran fisik ruang. Implikasi manajerial menekankan pentingnya pengelolaan reputasi digital dan penerapan strategi bundling layanan sebagai kunci penetapan harga premium.

Penalaran Hukum Hakim Dalam Menafsirkan Unsur Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi

Eka Fitri Lestari — 2026-01-11

Artikel ini mengkaji penalaran hukum hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum pada tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur melawan hukum memiliki peran sentral dalam pembuktian perkara korupsi, dan seringkali menimbulkan perdebatan karena cakupannya yang meliputi dimensi formil maupun materiil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tindak pidana korupsi menggunakan variasi metode penalaran hukum seperti penafsiran sistematis, historis, dan progresif dalam menilai terpenuhinya unsur melawan hukum, khususnya ketika perbuatan dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan. Penalaran hukum tersebut memberikan implikasi yang signifikan terhadap pembuktian unsur melawan hukum, memperluas ruang pembuktian bagi jaksa, namun tetap menuntut konsistensi pertimbangan hakim untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan.

Married is Scary: Ketakutan Gen Z Terhadap Pernikahan di Era Modern

Nur Afrina Yani — 2026-01-12

Fenomena "Married is Scary" mencerminkan persepsi ketakutan terhadap pernikahan yang semakin berkembang dalam masyarakat kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsitersebut dalam perspektif religius, emosional, dan sosial budaya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menganalisis berbagai sumber terkait topic pernikahan di masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan dipengaruhi oleh faktor religius yang menuntut pemenuhan ekspektasi tinggi, faktor emosional terkait trauma atau ketidakpastian komitmen, serta tekanan sosial budaya yang menuntut individu untuk menikah pada usia tertentu. Selain itu, faktor ekonomi dan pengaruh media sosial juga memainkan peran besar dalam menciptakan rasa takut terhadap pernikahan. Kesimpulannya, fenomena ini mencerminkan kompleksitas pandangan terhadap pernikahan yang dipengaruhi oleh banyak faktor, dan diperlukan pendekatan yang lebih realistis serta dukungan sosial dalam menghadapi ketakutan ini. Penelitian lebih lanjut tentang dinamika ini sangat diperlukan untuk memahami lebih dalam fenomena tersebut.

Fenomena Childfree: Antara Pilihan Personal, Nilai Sosial dan Tantangan Masa Depan

Putri Nurul Erliza — 2026-01-12

Fenomena childfree telah menjadi perbincangan hangat dalam diskursus sosial kontemporer, terutama di tengah perubahan nilai masyarakat modern yang semakin menekankan pada kebebasan individu, kesetaraan gender, dan kesadaran ekologis. Studi ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar, sejarah kemunculan, alasan dan urgensi pilihan childfree, realita sosial yang menyertainya, serta pendekatan interdisipliner dalam merespons isu ini. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi data dari berbagai jurnal akademik, buku, dan laporan ilmiah terbitan 2018–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa pilihan menjadi childfree bukanlah bentuk penolakan terhadap nilai keluarga, melainkan ekspresi sah dari hak atas tubuh, kebebasan eksistensial, dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan planet. Meskipun demikian, individu childfree masih menghadapi tantangan berupa stigma sosial, tekanan gender, dan ketimpangan dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner yang mencakup dimensi sosiologis, psikologis, hukum, dan teologis untuk membangun ruang sosial yang lebih adil dan inklusif terhadap keragaman pilihan hidup.

Tanggung Jawab Hukum Platform Digital Worldapp Terhadap Pelanggaran Perlindungan Kerahasiaan Data Biometrik Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia

I Putu Ayanda Rizki — 2026-01-12

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum platform digital WorldApp terhadap pelanggaran perlindungan kerahasiaan data biometrik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Era revolusi digital telah membawa transformasi fundamental dalam pengelolaan data pribadi, khususnya data biometrik yang memiliki karakteristik unik, permanen, dan tidak dapat diubah. Kasus WorldApp yang menawarkan kompensasi finansial untuk pemindaian iris mata warga negara Indonesia telah menimbulkan kontroversi serius terkait perlindungan privasi dan keamanan data biometrik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh WorldApp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WorldApp melakukan berbagai pelanggaran substantif terhadap UU PDP, meliputi: pelanggaran kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, pelanggaran prinsip persetujuan (consent) yang tidak memenuhi standar informed consent, pelanggaran prinsip pembatasan tujuan dalam pengumpulan data biometrik, pelanggaran kewajiban perlindungan dan keamanan data, serta kegagalan melaksanakan Penilaian Dampak Perlindungan Data Pribadi (Data Protection Impact Assessment). Kualifikasi pelanggaran-pelanggaran ini menciptakan tanggung jawab hukum baik administratif, perdata, maupun pidana bagi platform WorldApp. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman mengenai implementasi UU PDP dalam menghadapi tantangan teknologi biometrik yang berkembang pesat, serta pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk melindungi data pribadi warga negara di era digital.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Perkara Perjudian

Adinda Syelomitha Ardhani — 2026-01-12

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya dalam bentuk perjudian digital. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis masih menjadi dasar utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 303 bis ayat (1) angka ke-1 KUHP dalam Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN.Tjk serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perjudian berbasis aplikasi Digital Ludo Dice. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 303 bis KUHP telah sesuai dengan unsur-unsur delik yang didakwakan, namun belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas perjudian digital. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penanggulangan perjudian digital.

Soft Rejection As A Politeness Strategy: A Sociolinguistic Analysis Of Gen Z’s Indirect Refusals In Whatsapp Communication

Pinta Ria Dewanti Zai — 2026-01-12

In sociolinguistic studies, politeness is understood as a linguistic strategy used to maintain social harmony, minimize conflict, and respect face needs in communicative interaction. This research examines soft rejection as a form of digital politeness strategy employed by Generation Z in WhatsApp communication. Grounded in Brown and Levinson’s (1987) Politeness Theory, this study analyzes how Gen Z applies both positive and negative politeness strategies to deliver indirect refusals politely while maintaining solidarity and personal autonomy. Using a descriptive qualitative method, the data were collected from screenshots of WhatsApp conversations containing examples of soft rejection among Gen Z users. The findings reveal that Gen Z frequently uses humor, emojis, and laughter markers such as “hehe” or “wkwk” as expressions of positive politeness, while phrases such as “sorry” or “maybe later” reflect negative politeness. These strategies indicate that digital politeness among Gen Z has evolved into a unique form of linguistic adaptation, where respect and familiarity are maintained through creative language use in digital communication.

Pengaturan Clickwrap Agreement Dalam Sistem Hukum Kontrak di Indonesia

I Gede Arta — 2026-01-12

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Clickwrap Agreement dalam sistem hukum kontrak di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Clickwrap Agreement sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik telah diakui secara implisit dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan pengaturan teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun peraturan tersebut tidak menjelaskan bagaimana tindakan mengklik tombol “centang” atau “setuju” dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan yang benar-benar dilakukan secara sadar dan sukarela oleh para pihak seperti yang ada pada kontrak Clickwrap Agreement Oleh karena itu, mekanisme persetujuan melalui klik tombol “setuju” masih merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa kesepakatan dapat dijadikan dasar pembentukan kontrak. Namun, persetujuan ini tidak boleh mengandung unsur paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. penyelenggara sistem elektronik harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen, termasuk memastikan bahwa klausula baku dalam Clickwrap Agreement tidak merugikan pengguna. Dalam hal ini, penyelenggara sistem elektronik wajib menyusun Clickwrap Agreement yang memuat klausula baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Implementasi Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Era Kepemimpinan Walikota Fadly Amran

Rahmat Aripin — 2026-01-12

Kota Padang merupakan kota yang mempunyai falsafah yang kental dengan keislamannya yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dipesisir pantai kota Padang banyak berdiri tenda-tenda pendek, atau disebut dengan tenda ceper,yang mana keberadaan tenda ceper ini dicap sebagai tempat orang-orang berpacaran bahkan sampai berbuat mesum. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan falsafah Minangkabau dan adat istiadat masyarakat Minangkabau. untuk mencegah keadaan tersebut biar tidak terjadi maka Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Dalam perda tersebut dijelaskan Pada bagian ke tujuh tertib usaha pasal 26. Penelitian Ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dan disajikan dalam bentuk penelitian yang bersifat diskriptif analisis, Implementasi penegakan terkait kasus penertiban tenda ceper di Pantai Padang adalah berkomitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan maksiat khususnya praktek mesum di tenda ceper, melakukan komunikasi langsung dengan para pedagang di pantai Padang serta meyampaikan isi Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dan Melakukan pendekatan secara keagamaan.

The Role of Bawaslu in Upholding Election Justice through Process Dispute Resolution in the 2024 Boalemo Regional Election

Yesmar Panigoro — 2026-01-12

Independent candidacy in local head elections constitutes an important instrument for expanding political participation at the local level; however, in practice, it frequently gives rise to administrative disputes that directly affect the fulfillment of citizens’ political rights. This study aims to analyze the resolution of disputes involving independent candidates in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) of Boalemo Regency and to assess the role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in realizing electoral justice. The research employs a normative juridical method, using statutory, conceptual, and case study approaches focused on two independent candidacy disputes handled by the Boalemo Regency Bawaslu. The findings indicate that the disputes were primarily triggered by inconsistencies between support data recorded in the digital nomination system (SILON) and physical supporting documents, as well as procedural limitations in the verification process. Bawaslu functioned not merely as an enforcer of legal certainty but also as a corrective institution that safeguards political rights through adjudicative decisions and deliberative (musyawarah) mechanisms. The dispute resolution practices reflect a balanced application of procedural and substantive justice. This study concludes that strengthening institutional capacity, integrating electoral information systems, and optimizing non-litigation dispute resolution mechanisms are essential prerequisites for achieving electoral justice and enhancing the quality of local democracy.

Analisis Nikah Wisata dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Rizki Ananda Futri Harahap — 2026-01-12

Nikah wisata merupakan praktik perkawinan yang secara formal memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dilakukan dengan niat tidak berkelanjutan selama masa perjalanan wisata. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan tujuan perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis nikah wisata dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah wisata tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang bersifat kekal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Oleh karena itu, nikah wisata dinilai tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta kerugian bagi perempuan dan anak.

Cacat Hukum Tuntutan Pidana Mati Bagi Pelaku Anak Tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan

Ahmad Aldi — 2026-01-12

Penelitian ini menganalisis tuntutan pidana mati yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Meskipun perbuatan yang dilakukan oleh anak tergolong sebagai tindak pidana yang sangat serius dan kejam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas dan eksplisit melarang penjatuhan pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup terhadap anak. Oleh karena itu, tuntutan pidana mati yang diajukan oleh Penuntut Umum jelas bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan tuntutan Penuntut Umum mengandung cacat hukum secara substansial, karena didasarkan pada jenis pidana yang secara hukum tidak dan tidak dapat diterapkan kepada anak. Akibat hukum dari adanya cacat hukum dalam tuntutan tersebut adalah tuntutan tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk diperiksa lebih lanjut oleh hakim. Dengan demikian, hakim seharusnya tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap penjatuhan sanksi pidana, melainkan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / putusan NO) terhadap tuntutan Penuntut Umum.

Kepastian Hukum Terhadap KPR Dengan Jaminan Sertipikat Induk Yang Masih Dalam Proses Pemecahan

Septie — 2026-01-12

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul bagi bank dan debitur dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan berupa sertipikat induk yang belum dipecah secara individual. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji kerentanan bank dalam mengeksekusi agunan serta ketidakpastian hak milik bagi debitur. Hasil kajian menunjukkan bahwa bank menghadapi risiko hukum yang tinggi akibat belum adanya Hak Tanggungan yang terdaftar atas kavling individual, sehingga melemahkan perlindungan hukum dan kekuatan eksekusi apabila debitur wanprestasi. Di sisi lain, debitur menghadapi ketidakpastian status kepemilikan dan potensi sengketa hukum, terutama jika developer gagal memecah sertipikat atau mengalami pailit. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kerangka regulasi agar tercipta kepastian hukum yang optimal bagi semua pihak dalam skema KPR yang melibatkan dokumen sertifikasi yang belum sempurna.

Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa Oleh Korban Begal: Perlindungan Hukum Dan Analisis Kriminologis Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Fetty Halisa — 2026-01-12

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum pidana terkait pembelaan terpaksa (noodweer) sebagai alasan pembenar dalam tindak pidana pembunuhan serta menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana begal yang melakukan pembunuhan dalam keadaan pembelaan terpaksa menurut hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 49 KUHP memberikan dasar hukum bagi pembelaan terpaksa, namun implementasinya sering menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum. Beberapa kasus, seperti di Lombok, Malang, dan Jambi, memperlihatkan korban yang membela diri justru sempat dikriminalisasi sebelum akhirnya dibebaskan. Perlindungan hukum terhadap korban begal yang membela diri tidak hanya dijamin dalam ketentuan KUHP, tetapi juga melalui prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konstitusi dan instrumen internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi penegakan hukum, profesionalitas aparat penegak hukum, serta adanya pedoman teknis sangat diperlukan agar korban tidak menjadi korban ganda dari sistem peradilan pidana.

Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Noodweer Excess: Analisis Hukum Pidana dan Kriminologis dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Edwan Devka Pratama — 2026-01-12

Ketentuan mengenai pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer excess) dalam hukum pidana Indonesia masih menyisakan ruang penafsiran yang luas akibat tidak adanya perumusan batasan yang tegas. Hal ini tampak dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP lama serta Pasal 34 dan Pasal 43 KUHP baru yang belum memberikan parameter normatif yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan problematika dalam praktik peradilan pidana, khususnya terkait perbedaan penafsiran aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak disparitas pemidanaan yang muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan noodweer dan noodweer excess, sekaligus merumuskan batasan konseptual penggunaan kedua alasan penghapus pidana tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan terhadap perkara-perkara yang memiliki kesamaan karakteristik menimbulkan ketidakpastian hukum, rasa ketidakadilan di masyarakat, serta berpotensi melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kriteria yang seragam dalam penerapan noodweer dan noodweer excess yang bersumber pada unsur-unsur normatif dalam KUHP lama dan KUHP baru, baik melalui pembaruan peraturan perundang-undangan maupun melalui penyusunan pedoman pemidanaan atau Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Yuridis dan Kriminologis Berdasarkan KUHP

selvi — 2026-01-12

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dengan menitikberatkan pada perbedaan konseptual mengenai pengertian korporasi antara KUHP Nasional Tahun 2023 dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan definisi korporasi dalam Pasal 146 KUHP yang memuat secara eksplisit berbagai bentuk badan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap konstruksi korupsi sebagai tindak pidana khusus. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru menghadirkan rumusan definisi korporasi yang lebih luas dan sistematis dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor yang bersifat lebih umum. Kondisi tersebut menyebabkan asas lex specialis derogat legi generali tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam aspek penentuan subjek hukum pidana. Lebih lanjut, dengan adanya pengaturan yang tegas mengenai delik dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP, tindak pidana korupsi secara konseptual berpotensi diposisikan sebagai bagian dari tindak pidana umum dalam kerangka kodifikasi hukum pidana nasional. Meskipun demikian, Undang-Undang Tipikor tetap mempertahankan karakteristik khusus, terutama terkait perumusan delik, sistem pembuktian, dan pola pemidanaan, sehingga kedua rezim hukum tersebut masih dapat diharmonisasikan guna memperkuat kepastian hukum dan efektivitas penanggulangan korupsi yang melibatkan korporasi di Indonesia.

Budaya Viral dan Etika Islam di Media Sosial: Studi Sosiologis atas Reaksi Publik terhadap Kasus Tumbler Tuku

Ryky Dian Pratama — 2026-01-12

Fenomena budaya viral di media sosial telah mengubah cara masyarakat Muslim berinteraksi dan menilai suatu peristiwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi prinsip etika Islam dalam komunikasi digital dengan meninjau kasus Tumbler Tuku yang sempat viral di Indonesia pada tahun 2025. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis literatur, tafsir Al-Qur’an, dan studi media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa absennya penerapan nilai qaulan sadida (ucapan benar), qaulan layyina (ucapan lembut), dan tabayyun (verifikasi informasi) menjadi penyebab utama terjadinya penyebaran fitnah, ujaran kebencian, dan kesalahpahaman publik di ruang digital. Etika Islam berperan penting sebagai “filter sosial” yang mengarahkan perilaku masyarakat agar tetap selaras dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah dalam menjaga kehormatan, akal, dan moralitas publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi etika Islam di media sosial melalui pendidikan dan dakwah digital berbasis nilai Qur’ani agar tercipta budaya komunikasi daring yang santun, kritis, dan bertanggung jawab.

Implikasi Pemidanaan Terhadap Hak Asasi Terdakwa Dengan Gangguan Jiwa

Gusti Ayu Dyah Gayatri — 2026-01-12

Penelitian ini bertujuan menganalisis impidanaan tanpa rehabilitasi terhadap perlindungan hak asasi manusia terdakwa yang menyebabkan gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Permasalahan ini muncul akibat masih dominannya pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi medis dan psikososial bagi penyandang disabilitas mental. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual. Bahan hukum yang dijelaskan meliputi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyayang Disabilitas, serta doktrin dan konsep hukum terkait pemidanaan dan perlindungan kelompok rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap penipuan dengan gangguan jiwa tanpa disertai rehabilitasi medis yang berpotensi berpotensi melanggar hak atas kesehatan, keadilan substantif, dan perlindungan martabat manusia. Praktik tersebut juga tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menekankan aspek rehabilitasi dan pencegahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pidana Indonesia perlu melakukan reorientasi paradigma dari pendekatan keadilan hukuman menuju keadilan terapeutik, dengan mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemidanaan guna mewujudkan keadilan yang berperikemanusiaan bagi penyandang disabilitas mental.

Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Arini Hidayati — 2026-01-12

Penelitian ini fokus pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana anak serta penerapan prinsip keadilan dan perlindungan anak dalam memberikan putusan hukuman, dengan menggunakan kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu dengan mempelajari aturan hukum yang terdapat dalam peraturan dan menghubungkan dengan penerapan hukum dalam praktik di pengadilan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta wawancara dengan hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, hukuman tetap berlandasan prinsip kepentingan terbaik anak dengan memberikan hukuman pembinaan. Putusan ini menunjukkan keseimbangan antara pertangungjawaban pidana anak, perlindungan anak, serta keadilan untuk korban

Pengaruh Game based learning Berbasis Zep Quiz Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Pada Pendidikan Pancasila Materi UUD 1945

Gandhi Adidaya — 2026-01-12

Penelitian ini mengkaji pengaruh model Game-Based Learning (GBL) berbasis Zep kuis terhadap kemampuan berpikir kritis murid pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, khususnya materi Undang-Undang Dasar 1945. Kemampuan berpikir kritis merupakan kompetensi penting agar murid mampu menganalisis nilai-nilai konstitusi dan menanggapi persoalan sensitivitas secara rasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan GBL berbantuan Zep Quiz memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis murid. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu (quasi eksperimental) melalui kelompok kontrol nonequivalent pretest-posttest. Populasi penelitian adalah siswa kelas X Akuntansi SMK Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2025/2026 dengan jumlah sampel 72 murid yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui tes kemampuan berpikir kritis, serta didukung oleh observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji independen sample t-test, dan analisis N-Gain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol mengalami peningkatan kemampuan berpikir kritis setelah pembelajaran. Namun, hasil uji t menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok (sig. = 0,624 > 0,05). Namun demikian, hasil analisis N-Gain menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 0,57. Dapat disimpulkan, model Game based learning (GBL) berbasis Zep Quiz mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis secara moderat, meskipun belum terbukti lebih unggul secara signifikan dibandingkan pembelajaran konvensional

Etika Lingkungan dan Filsafat Sains: Refleksi atas Banjir sebagai Krisis Ekologis dan Tanggung Jawab Ilmiah

Lutfiyah Rahmi — 2026-01-12

Banjir yang berulang di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena hidrometeorologis, melainkan sebagai manifestasi krisis ekologis yang berakar pada problem etis dan kegagalan pengelolaan lingkungan berbasis ilmu pengetahuan. Artikel ini bertujuan menganalisis fenomena banjir dalam perspektif etika lingkungan dan filsafat sains dengan menekankan tanggung jawab ilmiah dalam relasi antara produksi pengetahuan, kebijakan publik, dan praktik pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis deskriptif-analitis terhadap buku rujukan, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa banjir di Indonesia dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara perubahan iklim dan aktivitas manusia, termasuk deforestasi, alih fungsi lahan, perencanaan tata ruang yang tidak berkelanjutan, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan. Dalam perspektif etika lingkungan, kondisi tersebut mencerminkan relasi antroposentris yang problematik dan pengabaian nilai intrinsik alam. Sementara itu, filsafat sains menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat bebas nilai, sehingga praktik ilmiah dan kebijakan penanggulangan banjir perlu mempertimbangkan dimensi moral, keadilan ekologis, dan keberlanjutan ekosistem. Artikel ini menekankan pentingnya integrasi tanggung jawab ilmiah melalui kebijakan berbasis sains, prinsip kehati-hatian, solusi berbasis alam, partisipasi publik, dan penguatan edukasi ekologis sebagai prasyarat pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan dalam mitigasi risiko banjir di Indonesia.

Analisis Inovasi Sistem Informasi Kerjasama (SIMASKER) dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Rizky Ar Ridho — 2026-01-12

Perkembangan transformasi digital untuk melakukan inovasi pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Bentuk inovasi tersebut penerapan Sistem Informasi Kerja Sama (SIMASKER) sebagai bagian program SATRIA ROPEM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis SIMASKER sebagai inovasi pelayanan publik dalam mendukung pengelolaan kerja sama daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori karateristik inovasi Everett M. Rogers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMASKER memiliki keunggulan relatif dibandingkan mekanisme sebelumnya melalui peningkatan efisiensi administrasi, transparansi, dan kemudahan akses informasi. mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi tanpa menghilangkan fungsi utama pengelolaan kerja sama daerah

Analisis Yuridis Kekerasan terhadap anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Azasi manusia di provinsi lampung

Raisa awani darmawan — 2026-01-12

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: (1) bagaimanakah dampak kekerasan terhadap anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Lampung; dan (2) apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Lampung. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, serta dianalisis dengan analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Provinsi Lampung, di Kota Bandar Lampung, semakin meningkat yang berdampak pada kehidupan anak yang menjadi korban kekerasan. Dampak kekerasan tersebut meliputi dampak mental, fisik, psikologis, dan sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan pada anak di Provinsi Lampung yaitu faktor ekonomi yang rendah serta faktor lingkungan tempat tinggal yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak. Saran dalam penelitian ini yaitu kepada pihak Pemerintah Provinsi Lampung khususnya Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak secara lanjutan melakukan kegiatan edukasi di tengah-tengah masyarakat untuk mengurangi terjadinya kasus kekerasan terhadap anak

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemain Judi Online Melalui Situs Website

Desvilia Putri — 2026-01-12

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya ditandai dengan maraknya praktik perjudian berbasis daring (online gambling). Judi online tidak hanya menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemain judi online melalui situs website serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi online didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perjudian online.

The Role of Digital Journalism in Countering Disinformation in Indonesia: A Constitutional Law Perspective

Novia Sri Falinda — 2026-01-12

Disinformasi dipandang sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas nasional karena mampu melemahkan kepercayaan publik kepada pemerintah, memicu ketegangan sosial, dan merusak kohesi masyarakat.. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran jurnalisme digital dalam menangkal disinformasi dari perspektif hukum tata negara, dengan fokus pada pemenuhan hak konstitusional atas informasi yang benar, perlindungan kebebasan berekspresi, dan kualitas demokrasi. Penelitian dirancang sebagai studi kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis isi normatif, menggunakan sumber berupa peraturan perundang‑undangan, putusan lembaga konstitusional, literatur tentang jurnalisme digital, dan kajian etika komunikasi di ruang digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Jurnalisme digital berpotensi menjadi filter utama terhadap disinformasi melalui penerapan disiplin verifikasi, kode etik jurnalistik, serta pemanfaatan platform digital secara bertanggung jawab. Penerapan prinsip tabayyun (verifikasi) dan keadilan komunikasi di media sosial memperkuat fungsi ini, sekaligus mencegah dampak negatif misinformasi terhadap kohesi sosial dan kepercayaan publik pada institusi negara. Namun, lemahnya kepatuhan pada standar etika, praktik pemberitaan tanpa verifikasi, dan penyebaran informasi yang tidak akurat menunjukkan masih besarnya kerentanan disinformasi di ruang digital. Untuk itu hukum tata negara menjadi penyeimbangkan regulasi anti‑disinformasi dengan perlindungan kebebasan pers, sambil memperkuat jurnalisme digital sebagai infrastruktur demokratis untuk menjaga ruang publik yang berbasis informasi benar dan akuntabel

Analisis Hukum Perlindungan Data Pribadi pada Platform E- Commerce di Era Digital: Kajian Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Mahisa Mareati — 2026-01-12

Transformasi digital telah menempatkan platform e-commerce sebagai pusat pemrosesan data pribadi dalam volume masif, disertai peningkatan risiko insiden keamanan data yang telah terbukti melalui kasus kebocoran data pengguna. Penelitian ini melakukan analisis yuridis normatif terhadap kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, berfokus pada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan korelasinya dengan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa UU PDP telah menciptakan landasan hukum yang kuat, mengukuhkan hak subjek data dan menetapkan rezim sanksi yang komprehensif, sekaligus membebani platform e-commerce dengan tanggung jawab ganda sebagai Pengendali Data dan "pengemban amanat". Namun, efektivitas penegakan UU PDP terhambat oleh regulatory flux akibat belum operasionalnya Badan Pelaksana Perlindungan Data Pribadi. Kondisi ini memaksa konsumen sementara waktu bergantung pada mekanisme gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terbukti mampu menuntut akuntabilitas ganda. Temuan ini menekankan pentingnya percepatan operasionalisasi Badan PDP oleh Pemerintah dan peningkatan kepatuhan proaktif, termasuk transparansi komunikasi krisis, oleh platform e-commerce untuk memulihkan kepercayaan publik.

Harmonisasi Regulasi Ekonomi Digital dan Internasional: Perlindungan Konsumen Online serta Tantangan Hukum FDI dan Pinjaman Luar Negeri

Faradhina Zahra Putri Ramadhani — 2026-01-13

Perkembangan ekonomi digital dan integrasi ekonomi internasional menuntut adanya harmonisasi regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pelaku ekonomi. Di satu sisi, maraknya transaksi jual beli online meningkatkan potensi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, terutama terkait perbuatan melawan hukum seperti ketidaksesuaian produk, penipuan, maupun wanprestasi. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan pembangunan mendorong pemerintah memanfaatkan instrumen internasional seperti Foreign Direct Investment (FDI) dan pinjaman luar negeri, yang masing-masing memiliki implikasi hukum berbeda terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi harmonisasi regulasi antara perlindungan konsumen digital dan kerangka hukum pembiayaan internasional, serta mengkaji tantangan hukum yang muncul dalam praktik FDI dan pinjaman luar negeri di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, studi putusan, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen online masih menghadapi kendala pada aspek penegakan hukum dan kesadaran konsumen, sementara FDI menawarkan manfaat jangka panjang namun memerlukan kepastian regulasi, dan pinjaman luar negeri berisiko menimbulkan beban fiskal serta klausul hukum yang dapat membatasi kedaulatan negara. Dengan demikian, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan ekosistem ekonomi digital dan internasional berjalan secara seimbang, transparan, dan berkelanjutan.

Rekonstruksi Perlindungan Hak Konstitusional Atas Leingkungan Hidup Dalam Proyek Irigasi Pemerintah: Pendekatan Sosiologi Hukum Berbasis Keadilan Lingkungan

Rusdin — 2026-01-13

Hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk proyek irigasi pemerintah. Dalam praktiknya, pembangunan irigasi sering kali lebih menekankan pada aspek teknis dan ekonomi, sementara perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat terdampak belum menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup dalam proyek irigasi pemerintah serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum berbasis sosiologi hukum dan keadilan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis normatif dan sosio-legal dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terkait pembangunan irigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek irigasi menimbulkan dampak multidimensional berupa degradasi lingkungan, perubahan sosial, serta ketimpangan distribusi manfaat dan beban pembangunan. Ditemukan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik pelaksanaan proyek, di mana hukum lebih berfungsi sebagai legitimasi kebijakan pembangunan daripada sebagai instrumen perlindungan hak lingkungan hidup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup memerlukan integrasi prinsip keadilan lingkungan, penguatan partisipasi masyarakat, dan orientasi pembangunan yang berkelanjutan.

Peran Negara Dan Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Relasional Pada Hukum Kontrak Untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial

Rusdin — 2026-01-13

Penelitian ini mengkaji peran negara dan hakim dalam mewujudkan keadilan relasional pada hukum kontrak sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Hukum kontrak klasik pada umumnya dibangun atas asumsi kesetaraan dan kebebasan berkontrak, namun dalam praktiknya asumsi tersebut sering kali tidak terwujud akibat ketimpangan sosial dan ekonomi yang bersifat struktural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan relasional dalam hukum kontrak serta mengkaji peran negara dan hakim dalam mengoreksi hubungan kontraktual yang tidak setara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan konseptual, yang didukung oleh kajian terhadap doktrin hukum dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan relasional menawarkan kerangka kritis untuk menilai kontrak tidak hanya berdasarkan keabsahan formal, tetapi juga berdasarkan relasi kuasa, konteks sosial, dan keadilan substantif. Negara berperan penting melalui regulasi dan kebijakan hukum untuk melindungi pihak yang lemah, sementara hakim dituntut berperan aktif dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara kontekstual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan keadilan relasional dalam hukum kontrak memperkuat fungsi negara dan hakim dalam mencegah kontrak menjadi sarana ketidakadilan sosial.

Sosiologi Hukum Dan Politik: Studi Tentang Pengaruh Politik Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia

Abbas — 2026-01-13

Penelitian ini mengkaji relasi antara hukum dan politik dalam perspektif sosiologi hukum dengan menelaah pengaruh dinamika politik terhadap sistem hukum di Indonesia. Dalam kerangka sosiologi hukum, hukum dipahami tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, dan struktur kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik terhadap pembentukan dan penegakan hukum serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis (socio-legal research). Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan hukum, literatur akademik, laporan survei, serta sumber daring yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan menggunakan kerangka teori sosiologi hukum dan politik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses legislasi, sehingga hukum yang dihasilkan sering kali merefleksikan kompromi elite politik. Dalam penegakan hukum, intervensi politik berdampak pada melemahnya independensi aparat penegak hukum dan memunculkan praktik penegakan hukum yang selektif. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik, ketidakpastian hukum, dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Kesimpulannya, relasi hukum dan politik yang tidak seimbang menjadi tantangan serius bagi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, sehingga diperlukan penguatan independensi hukum dan budaya politik yang berorientasi pada supremasi hukum.

Harmonisasi Kewenangan Negara Dan Hak Masyarakat Lokal Dalam Penguasaan Tanah

Mutmainah — 2026-01-13

Penelitian ini mengkaji harmonisasi kewenangan negara dan hak masyarakat lokal dalam penguasaan tanah melalui analisis hukum tata negara terhadap Hak Pengelolaan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di kawasan DLKR KSOP Kelas IV Bima. Permasalahan muncul akibat ketegangan antara kewenangan konstitusional negara dalam menguasai tanah dan penguasaan sosial-historis masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kewenangan negara dalam pemberian dan pelaksanaan HPL serta merumuskan model harmonisasi kewenangan yang menjamin perlindungan hak masyarakat lokal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan HPL oleh PT Pelindo cenderung menitikberatkan pada kepentingan administratif dan ekonomi, sehingga mengabaikan hak-hak masyarakat lokal yang telah lama menguasai tanah. Lemahnya mekanisme partisipasi dan koordinasi kelembagaan memperbesar potensi konflik agraria. Oleh karena itu, harmonisasi kewenangan negara perlu diwujudkan melalui pendekatan partisipatif, pengakuan terhadap penguasaan sosial masyarakat, serta integrasi prinsip hak asasi manusia dalam pengelolaan tanah negara.

Implementasi Kebijakan Srikandi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk

Lintang Idfia Rarasati — 2026-01-13

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan instrumen penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai bagian dari kebijakan digitalisasi administrasi persuratan dan kearsipan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SRIKANDI dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kepegawaian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan penalaran deduktif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta teaah dokumen resmi yang relevan dengan kebijakan pelaksanaan. Analisis implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan model George C. Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI di BKPSDM Kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan administrasi persuratan secara elektronik. Namun demikian, masih terdapat kendala pada aspek kompetensi sumber daya manusia dan optimalisasi sistem pemanfaatan, sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparatur dan evaluasi berkelanjutan guna mendukung tercapainya implementasi kebijakan secara optimal.

Bullying Di Perguruan Tinggi Sebagai Isu Kontemporer Pendidikan

Sholihah — 2026-01-13

Perundungan di lembaga pendidikan tinggi merupakan masalah serius yang berdampak langsung pada kesehatan mental, psikologis, dan keselamatan pribadi mahasiswa. Studi ini bertujuan untuk meneliti fenomena perundungan di universitas melalui studi kasus kematian Timothy Anugerah Saputra, seorang mahasiswa Universitas Udayana, yang diduga menjadi korban perundungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus berdasarkan analisis dokumen, termasuk laporan berita online, konten media sosial, dan dokumen resmi institusi. Temuan menunjukkan bahwa perundungan di pendidikan tinggi bermanifestasi dalam bentuk tekanan verbal, psikologis, dan sosial, yang diperkuat oleh budaya berbasis senioritas dan sistem pencegahan kampus yang tidak memadai. Dampak perundungan meluas melampaui kerugian psikologis dan akademis bagi korban, mencerminkan kegagalan struktural yang lebih luas di dalam lembaga pendidikan untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Studi ini merekomendasikan penguatan kebijakan anti-perundungan, pembentukan mekanisme pencegahan yang aman, dan promosi pendidikan karakter humanistik di lembaga pendidikan tinggi.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Bidan yang Melakukan Tindak Pidana Malapraktik yang Tidak Terpenuhi Unsur Mens Rea

Miftha Nur Khoirun — 2026-01-13

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya dijamin oleh negara melalui pengaturan ketat terhadap praktik tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya malapraktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bidan dalam perkara malapraktik, khususnya mengenai pemidanaan ketika unsur sikap batin
(mens rea) pelaku tidak terpenuhi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi dokumen terhadap literatur hukum serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, seseorang baru dapat dianggap bersalah apabila kondisi batinnya sejalan dengan perbuatan pidana yang dilakukan (mens rea). Pada kasus yang dianalisis, tindakan bidan memberikan bantuan darurat menunjukkan adanya etikad baik, bukan niat jahat untuk mencelakai pasien. Selain itu, terdapat jeda waktu dua bulan antara tindakan medis dan kematian korban yang memutus rantai kausalitas (causal verband), sehingga pembuktian kesalahan batin menjadi gugur. Meskipun hakim menjatuhkan vonis, dasar penghukuman tersebut murni bersifat administratif terkait izin praktik yang daluwarsa, bukan karena pembuktian niat jahat dalam tindak malapraktik. Kesimpulannya, bidan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tuduhan malapraktik apabila unsur mens rea tidak terpenuhi secara materiil.

Implementasi TMMD Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Kota Magelang: Perspektif Collaborative Governance

Catur Wulandari — 2026-01-13

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan salah satu bentuk pendekatan pembangunan terpadu yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas aktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi TMMD sebagai strategi pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang dengan menggunakan perspektif collaborative governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara semi-terstruktur dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta studi dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan TMMD di Kota Magelang berjalan relatif efektif karena didukung oleh kondisi awal yang kondusif, kepemimpinan fasilitatif yang mampu menyeimbangkan peran aktor, desain kelembagaan yang inklusif, serta proses kolaboratif yang adaptif. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat terlihat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian program, baik pada kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur maupun kegiatan non-fisik berupa penyuluhan dan pelatihan. Program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan akses infrastruktur dasar dan penguatan kapasitas sosial-ekonomi warga. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa TMMD di Kota Magelang dapat berfungsi sebagai strategi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan apabila dilaksanakan melalui kolaborasi yang terstruktur dan partisipatif.

Kendala Pelaksanaan Asset Recovery Oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Ni Nyoman Trisna Pradewi — 2026-01-13

Asset recovery merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan korupsi. Dalam praktiknya, pelaksanaan asset recovery tidak selalu berjalan optimal karena dihadapkan pada berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala pelaksanaan asset recovery oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Badung. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait serta studi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asset recovery oleh Kejaksaan Negeri Badung telah dilakukan sesuai kewenangan hukum melalui penyitaan, perampasan aset, dan pembayaran uang pengganti, namun pemulihan kerugian negara belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kendala normatif berupa keterbatasan pengaturan hukum, kendala struktural dalam koordinasi antarlembaga dan keterlibatan pihak ketiga, serta kendala teknis-operasional dalam penelusuran, pengelolaan, dan eksekusi aset, sehingga diperlukan penguatan regulasi, koordinasi, dan sistem pengelolaan aset.

Kekuatan Hukum Bagi Hasil Secara Lisan Atas Tanah Perkebunan Di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji

Sabila Faza Fariha — 2026-01-13

Penelitian ini berfokus pada kekuatan hukum perjanjianbagi hasil secara lisan atas tanah perkebunan di KecamatanSimpang Pematang Kabupaten Mesuji, Dalam hal inimasyarakat adat Kecamatan Simpang Pematang KabupatenMesuji telah terbiasa secara turun temurun dalam membuatkesepakatan perjanjian hanya sekedar dengan lisan saja, alhasil ketika unsur-unsur kesepakatan perjanjian yang tidak terpenuhi oleh kedua belah pihak maka terjadiwanprestasi. Masyarakat Kecamatan Simpang PematangKabupaten Mesuji yang telah turun temurun melakukanperjanjian secara lisan perlu dibuktikan secarakeabsahannya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan yuridis deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal, peraturan hukum, dan berbagai sumber hukum lainnya. Pendekatan yuridis normatif diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait kekuatan hukum perjanjian bagi hasil secara lisan atas tanah perkebunan di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kekuatan hukum perjanjian bagi hasil secara lisan atas tanah perkebunan di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini masyarakat Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji penyelesaian dalam sengketa dilakukan melalui musyawarah secara kekeluargaan, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, sebagai opsi terakhir dapat ditempuh melalui jalur hukum perdata sesuai ketentuan yang berlaku.

Implementasi Program Pembiasaan Beribadah Di SMA Negeri Pesanggaran Banyuwangi Ditinjau Dalam Kajian Kewarganegaraan Multikultural

Dirga Candra Styawan — 2026-01-13

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keberagaman agama di dalamnya. Berangkat dari hal tersebut, Sekolah Menengah Atas Negeri Pesanggaran Banyuwangi memiliki program guna mendukung keberagaman yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Program Pembiasaan Beribadah dan mengidentifikasi kesesuaiannya dengan prinsip kewarganegaraan multikultural. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan program ditujukan untuk lima agama yang dianut murid. Namun realitanya, dalam program tersebut masih ditemui ketimpangan dalam akses, fasilitas, dan pendampingan. Dimana murid yang beragama Islam dan Hindu mendapat dukungan institusional lebih baik dibanding Kristen, Katolik, dan Buddha. Meski sekolah menunjukkan komitmen terhadap keberagaman, ketimpangan struktural menghambat penerapan prinsip multikultural yang adil. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan keadilan distributif dan dukungan institusional diperlukan agar program benar-benar menumbuhkan kewarganegaraan multikultural yang inklusif.

Membangun Ekonomi Umat Prinsip Syariah Untuk Indonesia Sejahtera

R. Fitria Nur — 2026-01-13

Tulisan ini menganalisis peranan penting dari Ekonomi Syariah (ES) sebagai dasar etika dan praktik yang signifikan untuk mengembangkan Ekonomi Kerakyatan (EK) di tanah air, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan bersama (falah dan maslahah). Dengan Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, penerapan prinsip-prinsip ES memiliki potensi yang besar dalam mengatasi masalah struktural yang terdapat dalam ekonomi konvensional, seperti ketimpangan kekayaan, praktik yang merugikan, dan kerentanan terhadap pengaruh globalisasi. Studi kualitatif ini, yang menggunakan pendekatan Grounded Theory, berhasil menciptakan model konseptual dengan menggabungkan data normatif dan empiris. Model ini menunjukkan adanya kesamaan filosofi yang erat antara prinsip-prinsip dasar ES (Tauhid, Keadilan Distributif) dan nilai-nilai Pancasila yang mendukung EK, di mana keduanya memiliki satu tujuan bersama: mencapai keadilan dalam aspek sosial dan ekonomi. Temuan utama mengungkapkan bahwa Ekonomi Syariah menawarkan dua kategori instrumen bottom-up yang efektif. Pertama, Instrumen Komersial (Akselerator), yaitu skema tanpa riba seperti Mudharabah dan Musyarakah (skema bagi hasil), yang sangat sesuai untuk mendanai kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kedua, Instrumen Sosial dan Fiskal (Stabilisator), yang mencakup optimasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. Sebagai penutup, penerapan penuh Ekonomi Syariah tidak hanya sekadar pilihan, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis untuk mengalihkan fokus pembangunan ekonomi Indonesia menuju penguatan basis rakyat dan sektor nyata. Keberhasilan implementasi ini membutuhkan adanya transformasi di berbagai tingkat, termasuk peningkatan literasi, kepemimpinan nasional yang berintegritas, dan pengelolaan lembaga keuangan yang terbuka sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah

Penerapan Akad Salam Dan Istishna Dalam Pembiayaan Produk Syariah Di Indonesia

Silvi Lutfiah — 2026-01-13

Akad jual beli istisna’ menurut para ulama merupakan salah satu bentuk khusus dari akad bay‘ as-salam (jual beli pesanan). Jenis jual beli ini umumnya diterapkan dalam sektor manufaktur. Secara terminologi, istisna’ adalah akad jual beli barang pesanan antara dua pihak dengan spesifikasi dan ketentuan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan diproduksi terlebih dahulu sesuai permintaan pembeli dan kemudian diserahkan setelah selesai pada waktu yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun dengan sistem cicilan, tergantung pada kesepakatan para pihak. Akad jual beli salam dan istisna’ dijalankan melalui pembuatan kontrak tertulis yang berlandaskan pada konsep istisna’ parallel. Dalam praktiknya, terdapat dua bentuk pelaksanaan: pertama, produksi dilakukan oleh bank syariah; dan kedua, produksi diserahkan kepada pihak nasabah yang dipilih sendiri.

Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Antar Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Ni Kadek Nadya Putri Maharani — 2026-01-13

Penelitian ini membahas perlindungan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi yang melibatkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor/573/Pdt.G/2024/PN/Dps. Kajian ini didorong oleh semakin intensifnya kerja sama keuangan antar LPD yang memerlukan kepastian hukum, mengingat LPD beroperasi sebagai lembaga keuangan yang berbasis adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi LPD sebagai pihak kreditur serta menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan adanya wanprestasi.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama meliputi Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Lembaga Perkreditan Desa, serta putusan pengadilan yang berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi LPD sebagai kreditur diberikan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk perjanjian simpanan berjangka yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan diperkuat oleh sistem tata kelola internal LPD. Perlindungan represif dilakukan melalui somasi, pengajuan gugatan perdata, proses pembuktian di persidangan, penerapan sita jaminan, serta putusan hakim yang mengembalikan hak kreditur. Majelis hakim menetapkan terjadinya wanprestasi melalui penilaian alat bukti, penerapan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, serta berlandaskan pada asas kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki peran penting dalam perjanjian keuangan antar LPD.

Penerapan E-Government melalui SRIKANDI di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Nafila Diaz Azhari — 2026-01-13

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah menerapkan e-government untuk meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan tata naskah dinas. Salah satu bentuk penerapan tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Penelitian ini mengkaji penerapan e-government melalui aplikasi SRIKANDI di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data didapat melalui observasi langsung pada proses pengelolaan tata naskah dinas selama pelaksanaan kegiatan magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SRIKANDI mendukung efisiensi administrasi melalui percepatan alur pengelolaan surat dan pengurangan penggunaan dokumen fisik. Selain itu, efektivitas kerja meningkat karena kemudahan penyimpanan dan penelusuran naskah dinas secara elektronik. Penerapan SRIKANDI juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas internal melalui pencatatan proses administrasi secara digital. Kesimpulannya, SRIKANDI berperan dalam mendukung penerapan e-government, meskipun masih diperlukan konsistensi pemanfaatan sistem agar pelaksanaannya lebih optimal

Analisa Yuridis Pengawasan Bank Terhadap Pemalsuan Dokumen

Yaffa Ivana Faustina — 2026-01-13

Kejahatan pemalsuan dokumen dalam pengajuan kredit perbankan merupakan ancaman serius terhadap integritas dan kepercayaan sistem keuangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme pengawasan bank yang ideal dalam mencegah praktik pemalsuan dokumen serta mengkritisi implementasinya berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 4/Pid.B/ 2024/PN Barru. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perbankan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan bank, yang meliputi implementasi prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dan Manajemen Anti-Fraud, seringkali belum sepenuhnya efektif karena adanya celah operasional dan kolusi internal. Putusan PN Barru dalam kasus ini telah berhasil membuktikan unsur tindak pidana pemalsuan dokumen. Namun, analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim masih terfokus pada unsur pidana pelaku, kurang mendalam dalam mengkaji potensi kegagalan sistem pengawasan bank sebagai pemicu atau fasilitator terjadinya tindak pidana tersebut. Disimpulkan bahwa penguatan regulasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penegasan tanggung jawab internal bank mutlak diperlukan untuk meningkatkan integritas sistem perbankan. Studi ini merekomendasikan penegasan peran pengawasan bank dalam pertimbangan putusan pidana sebagai upaya preventif dan penegakan hukum yang lebih komprehensif.

Strategi Ketahanan Pangan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Stunting

Susiana Sofia Ranti — 2026-01-13

Stunting menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Meskipun prevalensi stunting di Kota Magelang tergolong lebih rendah dibandingkan angka nasional, tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya penguatan strategi pencegahan yang bersifat lintas sektor, khususnya melalui pendekatan ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang dalam strategi ketahanan pangan daerah sebagai upaya pencegahan stunting. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan kajian literatur. Informan utama berasal dari Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan memiliki peran strategis sebagai sektor pendukung dalam penanganan stunting melalui penyediaan pangan bergizi, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pemanfaatan pekarangan pangan, promosi konsumsi protein hewani, serta edukasi gizi melalui kampanye Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Program-program tersebut berkontribusi pada peningkatan akses pangan bergizi dan penguatan ketahanan pangan keluarga, meskipun belum dapat diukur secara langsung terhadap penurunan prevalensi stunting. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan variasi cadangan pangan, ketergantungan pasokan dari daerah sekitar, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta keterbatasan integrasi data lintas sektor. Secara keseluruhan, ketahanan pangan berperan sebagai pendekatan preventif yang melengkapi intervensi kesehatan dalam upaya penurunan stunting secara berkelanjutan.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri yang Berujung Kematian dalam Perspektif KUHP dan Hak Asasi Manusia

Rizki — 2026-01-13

Penelitian ini mengkaji peristiwa main hakim sendiri (eigenrichting) yang mengakibatkan meninggalnya seorang pengusaha rental mobil di Pati, Jawa Tengah. Korban diduga melakukan pencurian kendaraan bermotor dan kemudian menjadi sasaran kekerasan massa hingga meninggal dunia sebelum adanya proses penyelidikan maupun pemeriksaan melalui mekanisme hukum yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana para pelaku tindakan main hakim sendiri tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menelaah peristiwa tersebut dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis difokuskan pada ketentuan KUHP yang mengatur tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin hak untuk hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan pidana karena memenuhi unsur-unsur kekerasan yang dilarang oleh hukum pidana, dan berdasarkan tingkat kesengajaan serta akibat yang ditimbulkan, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, peristiwa tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bertentangan dengan prinsip hukum hak asasi manusia internasional yang secara tegas melarang pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) dalam keadaan apa pun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penegakan hukum oleh individu atau kelompok di luar mekanisme hukum yang sah tidak hanya melemahkan asas negara hukum, tetapi juga menggerus monopoli negara atas penggunaan kekerasan yang sah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi juga untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah normalisasi kekerasan di luar hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Mandatory Consular Notification Sebagai Instrumen Politik Hukum Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Rezky Muhammad Arifin — 2026-01-13

Mandatory Consular Notification (MCN) merupakan kewajiban negara penerima untuk memberi tahu perwakilan diplomatik atau konsuler negara asal apabila warganya ditahan atau menghadapi proses hukum. Dalam konteks perlindungan pekerja migran Indonesia, MCN menjadi instrumen penting dalam menjamin akses terhadap bantuan hukum dan pendampingan diplomatik sejak tahap awal proses peradilan. Artikel ini menganalisis MCN sebagai bagian dari politik hukum Indonesia dalam membangun sistem perlindungan eksternal bagi pekerja migran, khususnya di negara-negara yang memiliki sistem hukum represif atau tidak ramah terhadap tenaga kerja asing. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan menyoroti tantangan implementasi MCN dalam praktik bilateral. Ditekankan pula pentingnya diplomasi hukum dan penguatan kapasitas perwakilan RI di luar negeri. Artikel ini merekomendasikan pengarusutamaan MCN dalam perjanjian bilateral ketenagakerjaan serta harmonisasi regulasi nasional agar selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM internasional.

Mekanisme Penyelesaian Atas Ingkar Janji Akad Simpanan Mudharabah yang Dilakukan Pimpinan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Nasabah (BMT) Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur

Albet Maulana Rahmawan — 2026-01-14

Lembaga keuangan syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), memainkan peran strategis dalam pengembangan sistem ekonomi berbasis syariah di Indonesia. BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur beroperasi berdasarkan prinsip syariah, termasuk akad simpanan mudharabah yang merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Namun, dalam praktiknya, ingkar janji (wanprestasi) dalam akad mudharabah oleh pimpinan BMT dapat terjadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian atas ingkar janji akad simpanan mudharabah yang dilakukan pimpinan lembaga keuangan syariah terhadap nasabah di BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan akad syariah, lembaga keuangan syariah, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian ingkar janji akad mudharabah dapat ditempuh melalui musyawarah, mediasi di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), atau litigasi melalui Pengadilan Agama. Dasar hukumnya meliputi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI tentang mudharabah, dan hukum acara di Pengadilan Agama. Penyelesaian yang efektif memerlukan transparansi, itikad baik dari kedua belah pihak, dan pemanfaatan optimal lembaga penyelesaian sengketa syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal, peningkatan edukasi nasabah mengenai hak dan kewajiban dalam akad, serta optimalisasi peran Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang efisien dan sesuai prinsip syariah.

Tinjauan Yuridis Pembatalan Akta Notariil (Akta Perjanjian Nominee) Dalam Putusan Nomor 259/PDT.G/2020/PN.GIN

Dewa Gede Swamitra Mahottama — 2026-01-14

Pembatalan akta perjanjian nominee dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yaitu causa yang halal menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pembatalan akta perjanjian nominee oleh putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan dan literatur ilmiah yang terkait dengan topik yang diteliti serta hasil wawancara dengan Notaris Anak Agung Bagus Putrajaya, S.H. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perjanjian nominee yang dibatalkan oleh putusan pengadilan dapat berupa gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 84 UUJN dan Pasal 1365 KUHPerdata, pidana penjara selama 7 tahun berdasarkan Pasal 266 KUHP terkait tindak pidana pemalsuan surat, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia serta pengusulan oleh Majelis Pengawas Pusat kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk dilakukan pencabutan izin atau pemberhentian Notaris dari jabatannya. Sehingga, diperlukan amandemen terhadap UUPA, UUJN, dan Kode Etik Notaris yang secara tegas melarang Notaris untuk membuat akta perjanjian nominee terkait kepemilikan Hak Milik atas tanah oleh WNA di indonesia untuk memberikan kepastian hukum, mencegah kasus serupa, membatasi kewenangan Notaris, serta menjaga martabat profesi dan kepercayaan publik terhadap Notaris.

Menata Ketertiban Publik: Efektivitas Peran Satpol Pp Dalam Penanganan Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kabupaten Tulungagung

Dita Indra Buana — 2026-01-14

Permasalahan gelandangan, pengemis, dan pengamen (Gepeng) masih menjadi tantangan dalam mewujudkan ketertiban umum di Kabupaten Tulungagung meskipun kebijakan penertiban telah dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga diperlukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan ketertiban umum terhadap Gepeng yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis efektivitas kebijakan menggunakan indikator William N. Dunn, yaitu efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban Gepeng pada tahun 2025 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020, terutama dari sisi intensitas dan keteraturan penertiban. Penertiban yang dilakukan secara rutin mampu menekan keberadaan Gepeng di ruang publik dalam jangka pendek, namun belum memberikan dampak yang berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan belum merata secara wilayah karena lebih terfokus pada kawasan perkotaan. Dari aspek responsivitas dan ketepatan, kebijakan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan serta menyentuh akar permasalahan sosial-ekonomi Gepeng, meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih konprehensif dan berkelanjutan agar tujuan ketertiban umum dapat tercapai secara optimal.

Pembelajaran Zakat Profesi di Madrasah Aliyah Melui Model Projeck Based Learning

Husna Herawati — 2026-01-14

Di Madrasah Aliyah, pembelajaran fikih masih banyak menggunakan cara konvensional, sehingga peserta didik kadang kesulitan mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu materi yang sangat relevan adalah zakat profesi, karena topik ini langsung berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat, serta bisa membantu peserta didik memahami pentingnya berbagi dan tanggung jawab terhadap sesama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep zakat profesi dengan menggunakan model Project Based Learning, sehingga peserta didik dapat belajar lebih aktif, kreatif, dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif analitis, sementara data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis). Berdasarkan kajian pustaka, ditemukan bahwa karakteristik materi zakat profesi sesuai dengan prinsip Project Based Learning, yang mendorong interaksi, diskusi, pertukaran ide, dan keterlibatan aktif peserta didik dalam memahami perbedaan pandangan ulama secara moderat. Dengan penerapan model ini, diharapkan pembelajaran fikih menjadi lebih inovatif, kontekstual, menarik, dan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang zakat profesi serta penerapannya dalam kehidupan nyata.

Eksploitasi Seksualitas Perempuan Dalam Film

Annisa Nur Dzakiyah — 2026-01-14

Penelitian ini mengambil judul "Eksploitasi Seksualitas Perempuan dalam Film (Analisis Semiotika Eksploitasi Seksualitas Tokoh "Srintil" dalam Film Sang Penari)". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui makna eksploitasi seksualitas perempuan dalam film Sang Penari. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis semiotik, khususnya analisis Roland Barthes. Sedangkan untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi isi film dan juga studi literatur yang berkaitan dengan eksploitasi seksualitas perempuan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah film Sang Penari merupakan film yang menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan untuk menjadi ronggeng seutuhnya. Pemaknaan terhadap eksploitasi seksualitas perempuan, khususnya Srintil sebagai tokoh utama dalam film Sang Penari dilakukan dengan dua cara yaitu pemaknaan secara denotasi dan pemaknaan secara konotasi. Secara denotasi eksplotasi seksualitas dalam film Sang Penari menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi melalui gambaran adegan yang ditampilkan, angle, bahasa verbal yang digunakan dan juga busana yang dikenakan tokoh utama. Sedangkan secara konotasi, adegan, angle, bahasa verbal dan busana yang dikenakan tokoh utama menghadirkan makna mengenai eksploitasi seksual yang diterima tokoh utama perempuan secara tersirat. Eksploitasi seksual yang diterima tokoh utama terjadi secara fisik dan nonfisik. Secara fisik, film Sang Penari memperlihatkan bagian tubuh Srintil, ekspresi, dan gesture. Sedangkan secara nonfisik diperlihatkan perasaan tertekan yang dialami Srintil karena harus melayani nafsu birahi laki-laki. Dalam film tersebut juga hadir mitos sebagai produk budaya yang tersebar dari mulut ke mulut dan juga menjadi alasan untuk hadirnya eksploitasi seksual tokoh Srintil karena berbagai prosesi yang harus dijalani tokoh utama tersebut berasal dari mitos yang tumbuh di masyarakat.

Implementasi Sistem Manajemen Surat Berbasis Elektronik (SIMASBAIK) dalam Pengelolaan Surat di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Dwi Satria Ferdiansyah — 2026-01-14

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini dipandang sebagai langkah penting untuk mendorong efisiensi kerja serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung proses tersebut adalah melalui penerapan Sistem Manajemen Surat Berbasis Elektronik (SIMASBAIK) sebagai inovasi dalam pengelolaan administrasi persuratan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi SIMASBAIK dalam mendukung pengelolaan surat secara elektronik dengan menggunakan kerangka model implementasi kebijakan Edward III. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta penelaahan dokumen yang berkaitan dengan aparatur yang terlibat langsung dalam pengoperasian dan pengelolaan SIMASBAIK. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SIMASBAIK didukung oleh pola komunikasi yang berjalan cukup baik, ketersediaan sumber daya organisasi yang memadai, sikap pelaksana yang cenderung mendukung, serta struktur birokrasi yang relatif adaptif terhadap penerapan sistem digital. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala, antara lain perbedaan klasifikasi kode surat antarinstansi, pengembangan aplikasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem.

Konflik Kepentingan sebagai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/PDT.SUS.ARBT/2024

Salsabila Nazhwa Anindya — 2026-01-14

Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dikenal memiliki sifat final dan mengikat, sehingga putusannya pada prinsipnya tidak dapat diajukan upaya hukum biasa. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membuka ruang pembatalan putusan arbitrase dalam keadaan tertentu, salah satunya apabila terdapat unsur tipu muslihat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik kepentingan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbt/2024 jo. Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan yang disembunyikan oleh arbiter, khususnya adanya hubungan kepentingan dengan salah satu pihak, telah menimbulkan keraguan serius terhadap prinsip independensi dan imparsialitas arbiter. Mahkamah Agung menilai perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga putusan arbitrase dapat dibatalkan. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, finalitas tersebut tidak bersifat absolut dan tetap berada dalam pengawasan yudisial guna menjamin integritas, keadilan, dan kepercayaan terhadap proses arbitrase.

Analisis Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran PAI Berbasis Masalah (PBL) dengan Mengembangkan Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotorik di SDN Sukun 3 Kota Malang

Mar’atul Fitriayu Azizah — 2026-01-14

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Problem Based Learning (PBL) pada Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik kelas 6A SDN Sukun 3 Kota Malang. Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dokumentasi hasil karya peserta didik, dan lembar refleksi individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBL efektif meningkatkan pemahaman kognitif tentang konsep halal dan haram, mengembangkan sikap afektif seperti kesadaran dan tanggung jawab, serta meningkatkan keterampilan psikomotorik melalui kegiatan praktik seperti pembuatan poster dan simulasi memilih produk halal. Faktor pendukung keberhasilan meliputi guru yang fasilitatif, materi kontekstual, dan lingkungan kelas yang mendukung, sedangkan kendala mencakup keterbatasan waktu dan variasi tingkat percaya diri peserta didik. Secara keseluruhan, PBL terbukti sebagai model pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara simultan, sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan, sikap religius, dan keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Strategi Perampasan Dan Pemulihan Aset Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kejaksaan

Avel Haezer Matande — 2026-01-14

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi, keuangan negara, serta tatanan sosial masyarakat. Praktik pencucian uang tidak hanya bertujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, tetapi juga mempertahankan dan memperluas aktivitas kejahatan melalui pemanfaatan sistem keuangan yang sah. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum yang berorientasi semata pada pemidanaan pelaku dinilai belum efektif apabila tidak disertai dengan upaya perampasan dan pemulihan aset hasil kejahatan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ide dasar perampasan dan pemulihan aset dalam tindak pidana pencucian uang serta mengkaji strategi Kejaksaan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan nasional, doktrin hukum, serta instrumen hukum internasional terkait perampasan aset.

Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan Dalam Melaksanaan Hubungan Industrial Yang Berkeadilan Sosial

Muhammad Rizqi Fadhlillah — 2026-01-14

Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja bidang ketengakerjaan mengalami hambatan terhadap permasalahan hubungan industrial di Indonesia. Perjuangan serikat pekerja pada 1 Mei 2025 menyatakan sikap terhadap salah satu bentuk keadilan sosial oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja. Aspek perlindungan hukum yang utama adalah untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus Law yang lebih berpihak kepada pengusaha dan merugikan pekerja untuk memperoleh keadilan sosial berupa kesejahteraan hidup pekerja. Rencana perubahan perundang-undangan ketangakerjaan Cipta Kerja yang secara yuridis menekankan tujuan keadilan sosial terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan belum efektif diimplementasikan terhadap masalah ketenagakerjaan di Indonesia saat ini. Ikut campur pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam melaksanakan hubungan industrial secara dua pihak atau bipartite di dalam perusahaan. Pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan sudah seharusnya memberikan pengawasan dan perbuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Ketengakerjaan yang berlaku efektif terhadap permasalahan perselisihan pemutusan hubungan kerja, pekerja kontrak, upah dan jaminan sosial di Indonesia

Pengaruh Praktik Kerja Lapangan dan Motivasi Memasuki Dunia Kerja terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa dan Siswa di Kota Semarang

Rahma Linda Khamidah — 2026-01-14

Kesiapan kerja merupakan isu strategis dalam menghadapi dinamika dunia kerja yang semakin kompetitif, khususnya di era revolusi industri 4.0 dan 5.0. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh praktik kerja lapangan (PKL) dan motivasi memasuki dunia kerja terhadap kesiapan kerja mahasiswa dan siswa di Kota Semarang, serta menguji pengaruh motivasi memasuki dunia kerja terhadap pelaksanaan PKL. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory research. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 100 responden mahasiswa dan siswa yang pernah atau sedang mengikuti PKL di Kota Semarang, dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja lapangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Selain itu, motivasi memasuki dunia kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja, serta memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pelaksanaan PKL. Temuan ini menegaskan bahwa motivasi merupakan faktor internal yang dominan dalam membentuk kesiapan kerja, sekaligus berperan penting dalam mengoptimalkan pengalaman PKL. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan kualitas PKL perlu diiringi dengan penguatan motivasi peserta didik agar kesiapan kerja dapat terbentuk secara optimal.

Identifikasi Data Jumlah Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kupang

Finsensius Samara — 2026-01-14

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi data anak pidana dan menganalisis pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kupang, serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) dan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11/2012). Metode yang digunakan adalah wawancara untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan LPKA Klas 1 Kupang menahan total 44 anak pidana, terdiri dari 22 Anak Binaan (usia di bawah 18 tahun) dan 22 Narapidana (usia 18 tahun ke atas). Mayoritas kasus adalah Perlindungan Anak (80%), diikuti oleh kasus Kesusilaan, Ketertiban Umum, dan Pembunuhan. Program pembinaan yang dilaksanakan meliputi pendidikan, pembinaan kepribadian, dan kemandirian sesuai UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Terdapat perbedaan perlakuan, di mana Anak Binaan menerima pendidikan formal, sementara Narapidana diberikan pekerjaan (seperti membersihkan halaman) karena dianggap telah dewasa. Analisis mendalam menemukan adanya inkonsistensi utama dengan peraturan perundang-undangan. Petugas LPKA mempertahankan Narapidana berusia 18 hingga 21 tahun karena alasan penilaian subjektif "kepribadian yang masih anak-anak," yang secara langsung melanggar Pasal 86 UU SPPA dan definisi usia anak (Pasal 1 UU Perlindungan Anak). Praktik ini berpotensi menimbulkan diskriminasi dan eksploitasi ekonomi pada narapidana dewasa. Secara keseluruhan, meskipun program pembinaan secara umum mendukung rehabilitasi, inkonsistensi penempatan usia ini menjadi pelanggaran mendasar terhadap prinsip hak anak. Penelitian merekomendasikan penegakan ketat batas usia transfer ke Lapas Pemuda/Dewasa, standarisasi program pembinaan, dan pelatihan petugas untuk memastikan perlakuan yang objektif dan adil.

Rekomendasi Mediasi untuk mengatasi Korupsi Penjualan Tanah di Kupang: Analisis Komprehensif

Finsensius Samara — 2026-01-14

Kasus korupsi dan penjualan tanah negara di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), melibatkan penyitaan lahan seluas 99.785 m² dan kerugian negara sebesar Rp900 miliar. Makalah ini menguraikan kasus tersebut, mengidentifikasi langkah-langkah persiapan, tahapan, dan analisis mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, kasus ini melibatkan pemalsuan dokumen dan pengalihan aset tanah veteran. Analisis menunjukkan bahwa mediasi dapat efektif untuk pemulihan aset, tetapi menghadapi tantangan seperti ketidakpercayaan pihak-pihak. Sumber informasi utama berasal dari laporan resmi Kejati NTT dan media lokal.

Tahap Pembinaan Di Lembaga Khusus Pembinaan Anak Kupang: Pendekatan Rehabilitatif Dan Reintegrasi Sosial

Finsensius Samara — 2026-01-14

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Artikel ini mengkaji tahap-tahap pembinaan di LPKA Kupang, dengan fokus pada pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Analisis didasarkan pada observasi lapangan, wawancara dengan petugas LPKA, serta kajian literatur terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembinaan di LPKA Kupang dilaksanakan melalui empat tahap utama: orientasi, pembinaan dasar, pembinaan lanjutan, dan persiapan pemulangan, yang dirancang untuk mengembangkan potensi anak, memperbaiki perilaku, dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Artikel ini merekomendasikan peningkatan sumber daya manusia, fasilitas, serta kerja sama lintas sektor untuk efektivitas pembinaan.

Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Manubelon Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang

Doksen Eduar Manit — 2026-01-14

Stunting merupakan masalah kesehatan yang menjadi perhatian serius bagi setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia, yang terdiri dari 38 provinsi, memiliki satu provinsi dengan prevalensi stunting yang relatif tinggi sebesar 16,9% pada tahun 2024. Secara spesifik, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, memiliki prevalensi stunting sebesar 12,7% pada tahun 2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan untuk mempercepat pengurangan stunting di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, serta faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan untuk mempercepat pengurangan stunting di Desa Manubelon cukup baik namun masih memiliki kelemahan, seperti kurangnya kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, ketepatan waktu dalam distribusi PMT, pengawasan dari Pemerintah Desa Manubelon, kapasitas kader posyandu, anggaran dari Pemerintah Desa Manubelon, fasilitas dan infrastruktur di Desa Manubelon, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Identifikasi Terhadap Kasus Sengketa Hak Paten di Indonesia: Sengketa Hak Paten antara Almarhum Ir. Riyantori dengan PT Dirgantara Indonesia (PT DI)

Finsensius Samara — 2026-01-14

Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa hak paten melalui mekanisme mediasi dengan mengambil studi kasus sengketa antara almarhum Ir. Riyantori dengan PT Dirgantara Indonesia. Permasalahan muncul ketika PT DI menggunakan sistem katup bahan bakar pesawat yang telah dipatenkan oleh Riyantori tanpa izin, dengan dalih bahwa penemuan tersebut dibuat dalam hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persiapan yang diperlukan dalam mediasi sengketa paten, menganalisis tahapan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, dan mengevaluasi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi tidak mencapai kesepakatan, proses ini tetap penting sebagai upaya penyelesaian damai. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa hak paten tetap milik Riyantori karena tidak ada bukti penemuan dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan dan tidak ada klausul pengalihan hak dalam perjanjian kerja. Penelitian ini memberikan kontribusi penting mengenai perlunya kejelasan kontrak kerja terkait hak kekayaan intelektual dan pentingnya dokumentasi dalam membuktikan kepemilikan paten.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dikecamatan Kota Komba Kelurahan Watu Ngene Kabupaten Manggarai Timur

Finsensius Samara — 2026-01-14

Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat di Kecamatan Kota Komba, Kelurahan Watu Ngene, Kabupaten Manggarai Timur, dengan fokus pada pendekatan tradisional masyarakat adat Manggarai yang melibatkan lembaga adat seperti tu'a teno dan musyawarah kampung untuk menyelesaikan konflik kepemilikan tanah yang sering timbul akibat warisan, pergeseran batas, atau pengaruh modernisasi. Tujuan utama adalah menganalisis efektivitas mekanisme tersebut dalam menjaga harmoni sosial, mengidentifikasi tantangan seperti intervensi hukum negara dan perubahan demografi, serta memberikan rekomendasi untuk integrasi antara hukum adat dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme adat lebih cepat dan murah dibandingkan proses peradilan formal, meskipun rentan terhadap bias gender dan kurangnya dokumentasi resmi, sehingga diperlukan penguatan melalui regulasi daerah untuk meningkatkan keadilan dan keberlanjutan pengelolaan tanah adat di wilayah tersebut.

Strategi Guru Wali Kelas SMAN 1 Sugihwaras dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang

Mira Rahmadhani — 2026-01-14

Perilaku menyimpang siswa merupakan tantangan yang dihadapi sekolah dalam membentuk karakter peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan guru wali kelas SMAN 1 Sugihwaras dalam mengatasi perilaku menyimpang siswa. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap guru wali kelas SMAN 1 Sugihwaras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi, Pendekatan Personal Strategi utama, Sistem Penanganan Berjenjang, sanski edukatif, Kolaborasi dengan Berbagai Pihak . Faktor pendukung keberhasilan strategi adalah komunikasi yang baik antara guru dan siswa, dukungan manajemen sekolah, serta partisipasi orang tua. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu guru, pengaruh lingkungan pergaulan siswa, dan minimnya kesadaran sebagian orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran guru wali kelas sangat strategis dalam mengatasi perilaku menyimpang siswa melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2020-2023

Nafisa Refalia — 2026-01-14

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Laporan Realisasi Anggaran (APBD) tahun 2020–2023 dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Rasio Desentralisasi Fiskal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kategori konsultatif hingga delegatif dan menunjukkan tren yang fluktuatif, mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal terhadap transfer pemerintah pusat. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kinerja sangat efektif dengan capaian 100% setiap tahun. Rasio desentralisasi fiskal berada pada kategori sedang hingga tinggi, yang menunjukkan bahwa meskipun PAD berkontribusi terhadap pendapatan daerah, kontribusi tersebut belum dominan namun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tergolong baik dalam aspek efektivitas PAD, meskipun kemandirian fiskal masih memerlukan upaya peningkatan secara strategis.

Sustainability Report, Ukuran Perusahaan, dan Kinerja Keuangan: Bukti Empiris dari Sektor Energi Indonesia 2021–2024

Ittaqi Sylva Aprilia — 2026-01-14

Perubahan iklim dan tekanan keberlanjutan mendorong perusahaan sektor energi untuk menyusun sustainability report sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan sustainability report dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Equity (ROE) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas eksplanatori dan regresi data panel Common Effect Model (CEM) pada 10 perusahaan dengan total 40 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sustainability Report Disclosure Index (SRDI) memiliki koefisien negatif tetapi tidak signifikan terhadap ROE (p > 0,05), sedangkan ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE (p < 0,05). Uji simultan (F-test) menunjukkan bahwa SRDI dan SIZE secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROE, meskipun Adjusted R² hanya 0,183, menunjukkan model menjelaskan sebagian kecil variasi ROE. Temuan ini menegaskan bahwa pengungkapan keberlanjutan belum berdampak langsung pada kinerja keuangan jangka pendek, sementara ukuran perusahaan menjadi faktor dominan dalam meningkatkan profitabilitas.

Pengaruh Arus Kas Dan Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2024

Aldiyansah — 2026-01-14

Strategi Influencer Marketing dan Dampaknya Terhadap Minat Beli Melalui Analisis Mediasi Brand Image dan First Impression Kerajinan Perak Celuk

Kadek Swastuti Lestari — 2026-01-14

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya strategi pemasaran digital dalam meningkatkan daya tarik produk kerajinan tradisional agar dapat bersaing di pasar modern. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh strategi influencer marketing terhadap minat beli konsumen kerajinan perak Celuk dengan mempertimbangkan peran mediasi brand image dan first impression. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 150 responden yang diperoleh melalui teknik purposive sampling, kemudian data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) melalui SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer marketing berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli baik secara langsung maupun tidak langsung melalui brand image dan first impression. Brand image terbukti memperkuat hubungan antara influencer marketing dan minat beli dengan memberikan persepsi kualitas, eksklusivitas, dan nilai budaya pada kerajinan perak Celuk. Sementara itu, first impression menjadi faktor kunci yang membangun pengalaman awal konsumen dalam menilai produk, sehingga mampu mendorong keinginan membeli. Kesimpulannya, efektivitas strategi influencer marketing tidak hanya terletak pada promosi langsung, tetapi juga pada kemampuan menciptakan citra merek yang positif dan kesan pertama yang menarik. Temuan ini memberikan implikasi bagi pengrajin maupun pemasar agar lebih optimal dalam mengelola promosi digital dengan memanfaatkan kekuatan influencer sekaligus memperkuat positioning produk.

Pengaruh Penerapan E-Bupot, E-Filing, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kadek Nanda Patricia — 2026-01-14

Digitalisasi perpajakan melalui E-Bupot dan E-Filing bertujuan meningkatkan efisiensi serta kepatuhan wajib pajak, namun tingkat kepatuhan di sektor publik masih bervariasi. Penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan E-Bupot, E-Filing, dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada satuan kerja Polda Bali. Menggunakan metode kuantitatif eksplanatori dengan data dari 40 personel keuangan dan analisis SEM-PLS, hasil menunjukkan bahwa E-Bupot serta pemahaman peraturan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan E-Filing tidak signifikan. Temuan ini mendukung Teori Kepatuhan, bahwa sistem efisien dan pemahaman aturan yang baik meningkatkan kepatuhan sukarela. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi perpajakan dan optimalisasi sistem digital, serta studi lanjutan dengan cakupan lebih luas dan variabel seperti literasi digital.

Media Sosial Dan Self Diagnotic Remaja

Gede Satya Wicaksana — 2026-01-14

Pendidikan saat ini memang begitu berharga sebab dengan pendidikan orang akan tau mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pendidikan sebagai jembatan untuk mengajarkan berbagai hal yang membuat seseorang menjadi lebih baik. Dimulai dari keluarga sebagai tempat pertama menimba ilmu dari orang tua, sebab anak kecil sebagai kertas putih yang masih bersih tidak ada coretan sehingga apa yang diajari oleh orang tuanya begitupun yang diikutinya. Tidak jarang banyak yang tidak berhasil dengan tugas ini. Begitu pentingnya pendidikan dan pengawasan orang tua yang nantinya dilanjutkan dengan pendidikan di sekolah. Sekolah sebagai media pembelajaran diri, pengajaran tentang ilmu, etika, tata krama dan juga sosialisasi. Lingkungan keluarga menjadi penentu orang itu akan menjadi pribadi yang baik ataupun tidak karena jika keluarga yang suka bertengkar bahkan di depan anaknya, membuat anak akan trauma dan cenderung tingkat emosinya lebih tinggi. Namun beda halnya dengan orangtua yang harmonis, mengasuh anak dengan baik, rukun pasti anak tersebut akan menjadi pribadi yang baik. Seseorang yang berpribadi baik kemudian mengeyam pendidikan di sekolah akan semakin menambah pengetahuan dan dengan bersekolah seseorang bisa diakui keberadaannya oleh orang lain. Manusia yang seutuhnya ditempa dengan sekolah dan pendidikan supaya peserta didik mampu berkembang, baik kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Ketiganya harus diseimbangkan. Emosional anak juga sangat bergantung pada media sosial karena di zaman sekarang ini banyak yang mengdiagnosa dirinya telah mengalami gangguan tanpa memeriksakan ke psikiater dan juga dokter. Pemanfaatan media sosial yng kurang tepat menjadi pemicu munculnya tindakan self diagnostic ini. Kemahiran dalam mencari informasi kesehatan di internet dan media sosial mengenai informasi kesehatan mental. Hasil survey yang didapatkan perancang pada april 2021, sebanyak 60% dari 100 remaja generasi Z pertama kali mengetahui penyakit mental melalui media sosial , kemudian 39% mengetahui telah memiliki penyakit mental melalui media sosial, sedangkan 27,6% lainnya melalui website kesehatan yang diakses melalui internet dan 3,8 berasal dari diagnose tenaga ahli.

Urgensi Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam Sistem Investasi di Indonesia

Dewi Tiarawati — 2026-01-14

Indonesia menghadapi permasalahan fragmentasi pengelolaan aset negara, rendahnya efisiensi investasi, serta persaingan global yang semakin meningkatkan kebutuhan akan lembaga pengelola investasi yang profesional. Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Danantara dan mengidentifikasi problematika yang dihadapi dalam sistem investasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pembentukan Danantara didorong oleh ketidakefisienan pengelolaan aset BUMN, kebutuhan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, serta upaya meningkatkan daya saing investasi internasional. Namun, Danantara juga menghadapi beberapa kendala, antara lain lemahnya mekanisme pengawasan, kekaburan norma hukum, keterbatasan transparansi, dan isu akuntabilitas terkait risiko kerugian investasi. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan moral hazard dalam pengelolaan aset negara. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi, transparansi, serta prinsip tata kelola yang baik agar Danantara dapat menjalankan perannya secara profesional dan akuntabel.

Efektivitas Teknik Cognitive Restructuring untuk Mengurangi Kecemasan pada Remaja dengan Pola Pikir Irasional terhadap Kesehatan

Perwitasari Lala Dayanti — 2026-01-14

Studi kasus ini meneliti kondisi psikologis seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun yang mengalami gangguan kecemasan menyeluruh setelah menderita sakit fisik berupa demam tinggi disertai menggigil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor psikologis, kognitif, dan keluarga yang memengaruhi munculnya kecemasan serta menyusun intervensi psikologis yang tepat. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, serta asesmen psikologis dengan instrumen Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), tes grafis, Wartegg, dan Sentence Completion Test (SSCT). Hasil menunjukkan bahwa klien memperoleh skor 32 pada HARS, yang termasuk kategori kecemasan berat, dengan gejala berupa ketergantungan emosional pada ibu, perilaku menghindar, serta pikiran irasional terkait kesehatan. Distorsi kognitif seperti catastrophizing, overgeneralization, dan selective abstraction tampak memperkuat kecemasan dan mengganggu aktivitas harian. Intervensi dilakukan melalui teknik cognitive restructuring dan self-monitoring yang membantu klien mengenali serta mengganti pikiran negatif menjadi lebih realistis. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan kognitif-perilaku dengan dukungan keluarga dapat menurunkan tingkat kecemasan dan meningkatkan kemandirian emosional pada remaja.

Politik Hukum Ketenagakerjaan Di Era Global (Menyoroti Perempuan Pekerja Rumahan)

Abdul Hadi — 2026-01-15

Mengingat akan kuantitas pekerja rumahan di Indonesia yang semakin meningkat maka diperlukan komitmen dari pemerintah dan pihak terkait untuk membuat kebijakan yang mengatur pekerja rumahan yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Dalam politik hukum ketenagakerjaan terkait pekerja rumahan di Indonesia maka seharusnya dibuat peraturan khusus yang mengatur karakteristik pekerjaan rumahan dan memberikan perlindungan eksplisit tehadap pekerja rumahan mengingat kompleksnya pengaturan tentang pekerja rumahan. Selain itu perlu dipertimbangkan juga pembuatan peraturan daerah apabila memang di suatu wilayah daerah tersebut memiliki banyak sekali pekerja rumahan sebagai dampak adanya industri besar berdasarkan kebutuhan daerah sehingga pekerja rumahan ke depannya akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik.

Kebijakan Kekuasaan Legislatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Dadang — 2026-01-15

Peninjauan dan penilaian kembali terhadap masalah pidana dan pemidanaan, termasuk kebijakan dalam menetapkan pidana penjara, merupakan suatu hal yang wajar dan memang diperlukan. Hal ini merupakan sesuatu yang melekat (inheren) dengan sifat dan hakekat kejahatan itu sendiri yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Bahwa di mana-mana telah terjadi perkembangan kriminalitas yang meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hukum pidana tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh sebab itu, politik hukum pidana bukan hanya persoalan teknis-legislatif, tetapi juga menyangkut nilai, ideologi, dan kepentingan kekuasaan. Dalam sistem negara hukum demokratis seperti Indonesia, perumusan kebijakan hukum pidana seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip keadilan substantif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta partisipasi publik dalam proses legislasi. Dalam konteks inilah, hukum pidana berfungsi ganda: sebagai alat kontrol sosial (social control) dan sebagai refleksi nilai moral dan keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

Pemenuhan Nafkah Istri Oleh Suami Terpidana Dalam Perspektif Hukum Islam

Dimas Ginastian — 2026-01-15

Pemenuhan nafkah istri merupakan kewajiban utama suami dalam rumah tangga berdasarkan Hukum Islam, sebagaimana diatur Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 34) dan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, tantangan muncul ketika suami terpidana dan menjalani hukuman penjara, yang menghambat kemampuannya memenuhi nafkah secara langsung. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban pemenuhan nafkah istri oleh suami terpidana dari perspektif Hukum Islam, termasuk mekanisme pelaksanaannya dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Metode penelitian bersifat normatif-yuridis dengan pendekatan maqashid syariah, menggunakan sumber utama yakni Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), serta sumber sekunder seperti literatur fiqh dan fatwa kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tetap berlaku meskipun suami terpidana, dengan prioritas dari harta pribadi suami atau warisan jika ia meninggal. Jika suami tidak mampu, istri berhak menuntut melalui pengadilan agama, termasuk hak cerai (khuluk atau fasakh) jika nafkah terabaikan. Kesimpulan, Hukum Islam menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga, sehingga diperlukan integrasi antara hukum pidana negara dan syariah untuk memastikan pemenuhan nafkah secara efektif. Rekomendasi mencakup pembentukan dana nafkah prison oleh negara dan peningkatan kesadaran hukum Islam di kalangan terpidana. Penelitian ini juga relevan dengan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80, yang mewajibkan suami memberikan nafkah. Di praktik peradilan agama Indonesia, kasus serupa sering diselesaikan melalui mediasi atau putusan cerai talak/fasakh, sehingga diperlukan reformasi kebijakan seperti program bantuan nafkah bagi keluarga narapidana untuk menjembatani syariah dan hukum positif guna melindungi hak istri secara optimal.

Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Keuangan Negara Dalam Proyek Strategis Nasional Kereta Api Cepat Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Pengelolaan APBN

Sarda — 2026-01-15

Proyek Strategis Nasional (PSN) Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung pada awalnya dikonstruksikan sebagai proyek business to business tanpa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, dalam perkembangannya negara menjadi terlibat melalui penggunaan instrumen keuangan negara berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) dan penjaminan pemerintah. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait batas penggunaan keuangan negara serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip pengelolaan APBN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum penggunaan keuangan negara dalam PSN Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian fiskal dalam pengelolaan APBN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan PMN dan penjaminan pemerintah dalam proyek kereta api cepat memiliki dasar legalitas formal yang jelas, tetapi secara normatif memperluas keterlibatan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk potensi kewajiban kontinjensi. Perluasan tersebut menimbulkan tantangan dalam menjamin keterbacaan risiko fiskal, efektivitas pengawasan, serta konsistensi dengan prinsip-prinsip pengelolaan APBN. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas penggunaan instrumen keuangan negara serta penguatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi agar pelaksanaan PSN tetap sejalan dengan prinsip hukum keuangan negara.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Telepon Dalam Perspektif Hukum Telematika

Sarda — 2026-01-15

Perkembangan teknologi komunikasi telah memunculkan bentuk kejahatan baru berupa penipuan melalui media telepon yang semakin sering terjadi di Indonesia. Kejahatan ini memanfaatkan sarana komunikasi jarak jauh untuk melakukan tipu daya tanpa kontak fisik antara pelaku dan korban sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dan gangguan kepercayaan masyarakat. Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana pengaturan hukum terhadap penipuan melalui media telepon serta bagaimana penegakan hukumnya ditinjau dari perspektif hukum telematika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan dalam menangani penipuan melalui media telepon dan mengkaji efektivitas penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum masih tersebar dalam Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta belum sepenuhnya menjawab karakteristik kejahatan berbasis telekomunikasi. Penegakan hukum menghadapi kendala teknis dan regulatif terutama dalam pembuktian elektronik. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa hukum telematika relevan sebagai pendekatan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap penipuan melalui media telepon.

Kenaikan Berkala Tarif PPN Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Indonesia

Nurul Aliyul Azhim — 2026-01-15

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN di Indonesia telah meningkat dari 10% menjadi 11% dan direncanakan naik kembali menjadi 12% pada periode berikutnya. Fenomena kenaikan berkala ini menimbulkan beragam pandangan mengenai dampaknya terhadap perekonomian nasional. Analisis ini bertujuan untuk meninjau secara teoritis dan empiris implikasi kenaikan tarif PPN terhadap perekonomian Indonesia melalui pendekatan literature review. Kajian dilakukan dengan menelaah berbagai sumber, seperti jurnal nasional dan internasional, artikel kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara kenaikan PPN, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori perpajakan seperti Laffer Curve dan teori insiden pajak, kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara, namun juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, memicu inflasi, serta menekan aktivitas konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan kenaikan PPN yang bertahap dapat mempengaruhi perekonomian nasional serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pajak yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dilema Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Anatomi Kejahatan Lingkungan dalam Industri Pertambangan Indonesia

Firsyahrina Maharani Rahim — 2026-01-15

Penelitian ini membahas dilema pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan, khususnya pada sektor pertambangan di Indonesia. Praktik industri pertambangan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam telah menimbulkan dampak ekologis serius, sementara sistem hukum pidana yang ada masih menghadapi kendala dalam menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan. Melalui pendekatan hukum normatif dengan metode statutory approach, case approach, dan conceptual approach, penelitian ini mengkaji konstruksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta penerapannya dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, implementasi di lapangan belum optimal karena lemahnya pemahaman aparat penegak hukum, faktor politik-ekonomi, dan kurangnya keberanian peradilan dalam menegakkan prinsip strict liability. Reformasi hukum pidana lingkungan perlu diarahkan pada penguatan mekanisme corporate compliance, pembentukan unit khusus penegakan hukum lingkungan, dan penerapan sanksi pemulihan (restorative penalties) untuk menjamin keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan.

Larangan Riba dan Gharar dalam Perspektif Al-Qur’an dan Maqasid Al-Syariah

Sugih Ayu Pratitis — 2026-01-15

Islam sebagai agama yang komprehensif menetapkan prinsip-prinsip muamalah untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam aktivitas ekonomi, salah satunya melalui larangan riba dan gharar. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, dasar normatif, dan implikasi larangan riba dan gharar dalam perspektif Al-Qur'an dan Maqasid Al-Syariah serta relevansinya dalam praktik ekonomi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelaahan tafsir Al-Qur'an, hadis, kitab fikih muamalah, karya ulama klasik dan kontemporer, serta literatur ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba diharamkan secara mutlak karena mengandung unsur eksploitasi, ketidakadilan, dan perolehan keuntungan tanpa risiko produktif, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) dan keadilan sosial. Gharar dilarang karena mengandung ketidakpastian dan spekulasi yang merugikan, meskipun gharar ringan (yasir) ditoleransi karena sulit dihindari dan tidak berdampak signifikan terhadap keadilan akad. Dalam konteks ekonomi modern, prinsip larangan riba dan gharar diimplementasikan melalui instrumen keuangan syariah berbasis bagi hasil, juaal beli, dan sewa, serta mitigasi risiko dalam transaksi digital. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah larangan riba dan gharar berfungsi menjaga harta, jiwa, akal, dan keadilan sosial, sehingga selaras dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw

Ali Imran Sinaga — 2026-01-15

Pendidikan karakter pada anak di masa awal kehidupan adalah penting untuk pengembangan kepribadian dan moral masa depan. Dalam Islam, pendidikan karakter didasarkan pada ajaran hadis Nabi Muhammad Saw yang menekankan pendidikan adab. Penelitian ini menjelaskan pentingnya peran orang tua sebagai pendidik utama dan keteladanan dalam mengajarkan nilai-nilai adab kepada anak. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan analisis hadis dan referensi pendidikan Islam. Temuan menunjukkan bahwa nilai karakter dapat efektif diajarkan sejak dini. Pendidikan adab lebih penting daripada materi, karena membentuk moral anak. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat diperlukan untuk pendidikan karakter yang berkelanjutan.

Upaya Preventif dan Represif Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Online

Aiynun Akwamitthoriq — 2026-01-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menanggulangi praktik judi online. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aparat kepolisian dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi hukum dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum, namun efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya literasi digital dan faktor ekonomi. Upaya represif dilaksanakan melalui penegakan hukum terhadap pelaku judi online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berfungsi memberikan efek jera meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan sarana teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan judi online memerlukan keseimbangan antara upaya preventif dan represif yang didukung oleh kapasitas aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta budaya hukum masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Kasus Sengketa Merek Longchamp

Finsensius Samara — 2026-01-15

Sengketa merek Longchamp antara Jean Cassegrain S.A.S. dan Alhimni merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kronologi sengketa, menganalisis proses mediasi yang difasilitasi oleh DJKI, serta mengevaluasi hasil dan dampak hukum dari penyelesaian tersebut. Berdasarkan temuan lapangan dan dokumen resmi, DJKI berhasil mengidentifikasi adanya produksi dan distribusi tas Longchamp palsu oleh pihak terlapor, yang kemudian menjadi dasar dilakukannya proses mediasi. Hasil mediasi menunjukkan tercapainya kesepakatan damai berupa pembayaran ganti rugi, permintaan maaf terbuka, penghentian produksi ilegal, serta pemusnahan barang bukti. Studi ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan edukatif dalam penanganan kasus pelanggaran merek, sekaligus menguatkan pentingnya perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Mengidentifikasi Napi Yang Telah Memenuhi Syarat Cuti Menjelang Bebas Di Lapas Kelas IIA Kupang

Finsensius Samara — 2026-01-15

Cuti Menjelang Bebas (CMB) merupakan salah satu hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang berfungsi sebagai sarana pembinaan dan persiapan reintegrasi sosial menjelang berakhirnya masa pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah narapidana yang memenuhi syarat memperoleh cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang serta menganalisis mekanisme penilaian dan alasan narapidana tidak memperoleh hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan petugas bimbingan kemasyarakatan dan studi data administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 491 narapidana pada tahun 2025, hanya satu orang yang memperoleh cuti menjelang bebas, sementara sebagian besar memperoleh cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Rendahnya pemberian CMB disebabkan oleh ketatnya persyaratan administratif dan substantif, sehingga CMB belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen reintegrasi sosial.

Kasus Sengketa Utang Piutang Antara PT Pan Brothers Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Finsensius Samara — 2026-01-15

Kasus sengketa utang piutang antara PT Pan Brothers Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk menggambarkan kompleksitas penyelesaian sengketa bisnis modern yang melibatkan aspek litigasi dan non-litigasi. Permasalahan bermula dari tunggakan pokok, bunga, dan penalti yang tidak dibayar oleh Pan Brothers, sehingga Maybank mengajukan PKPU dan kemudian permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, kedua permohonan tersebut ditolak karena keberadaan moratorium dari Pengadilan Tinggi Singapura, yang membuat pembuktian utang tidak sederhana. Meskipun gugatan ditolak, Pan Brothers tetap berkewajiban melunasi utang dan memilih jalur restrukturisasi sebagai alternatif penyelesaian. Studi ini menegaskan pentingnya mediasi, restrukturisasi, dan harmonisasi hukum lintas negara dalam penyelesaian sengketa korporasi.

Implementasi Cuti Bersyarat Di Lapas Perempuan Kelas II B Kupang: Analisis Kebijakan Dan Tantangan Pengawasan

Finsensius Samara — 2026-01-15

Cuti bersyarat, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PMK No. 32 Tahun 2018, merupakan mekanisme pelatihan resosialisasi yang memungkinkan driver perempuan dengan sisa masa pidana kurang dari satu tahun menjalani hukuman di luar lapas sambil memenuhi syarat ketat seperti perilaku baik dan jaminan keluarga. Penelitian ini menganalisis implementasinya di Lapas Perempuan Kelas II B Kupang menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 10 petugas pengawas lapas dan observasi lapangan periode 2021–2025. Hasil menunjukkan tren peningkatan signifikan: dari 5 orang memenuhi syarat pada tahun 2021 menjadi 15 orang pada tahun 2025, melebihi rata-rata nasional lapas kelas II B (berdasarkan data Kemenkumham 2024). Namun, tantangan utama adalah tidak adanya mekanisme pengawasan resmi pasca-pembebasan, yang berisiko menurunkan kepatuhan (hanya 80% kompensasi laporan bulanan) dan mengancam keamanan masyarakat, berbeda dengan praktik sukses di Lapas Kelas I Semarang yang melibatkan posko pengawasan digital. Artikel merekomendasikan (1) pembentukan tim pengawasan tripartit (keluarga, aparat desa, Polsek) dengan jadwal laporan mingguan dan aplikasi pelacakan GPS; (2) sosialisasi diintensifkan melalui lokakarya bagi penghargaan dan keluarga; serta (3) kompetensi pelatihan petugas lapas dengan indikator evaluasi seperti tingkat pemenuhan 95% dalam 6 bulan. Temuan ini berkontribusi pada pengayaan kebijakan pemasyarakatan berbasis gender di Indonesia.

Penyelesaian Perkara Jual Beli Tanah Nomor 21/Pdt.G/2025/Pn Mrb Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Negeri Muara Bungo, Jambi

Finsensius Samara — 2026-01-15

Sengketa penguasaan lahan merupakan salah satu permasalahan hukum perdata yang sering terjadi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis keberhasilan penyelesaian sengketa lahan antara PT Jamika Raya selaku penggugat dan Leo Saputra Maharaja selaku tergugat melalui mediasi evaluatif di Pengadilan Negeri Muara Bungo, Jambi. Kasus ini melibatkan sengketa atas penguasaan tanah seluas 1,13 hektare yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha (HGU) milik penggugat. Mediasi dilaksanakan dengan fasilitator hakim mediator Dyah Devina Maya Ganindra yang menerapkan pendekatan evaluatif dengan memberikan penilaian hukum dan saran solusi berbasis fakta dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi evaluatif terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa lahan dengan menghasilkan kesepakatan damai yang mengikat secara hukum dan diterima oleh kedua belah pihak. Kesepakatan tercapai pada 14 Oktober 2025 dan disahkan sebagai Akta Perdamaian (akta van dading) sesuai Pasal 1858 KUHPerdata. Proses mediasi ini menghemat waktu dan biaya dibandingkan litigasi konvensional, sambil tetap menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Studi ini menegaskan bahwa mediasi evaluatif oleh hakim merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa (ALPS) yang sangat cocok untuk perkara perdata yang sudah berada dalam fase peradilan, karena mediator dapat memberikan panduan hukum yang informatif untuk membantu pihak-pihak membuat keputusan yang realistis dan adil.

Perselisihan Kontrak Bisnis Leasing

Finsensius Samara — 2026-01-15

Penelitian ini membahas perselisihan yang timbul dalam kontrak bisnis leasing antara perusahaan pembiayaan dan nasabah, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dan penarikan objek pembiayaan secara sepihak. Leasing berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang modal, namun dalam praktiknya sering menimbulkan sengketa akibat ketidakseimbangan posisi hukum para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perselisihan kontrak leasing, persiapan dan tahapan mediasi, serta efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Studi kasus difokuskan pada perselisihan antara nasabah dan PT Federal International Finance (FIFGROUP) cabang Kupang yang diselesaikan melalui mediasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, serta mencerminkan asas keadilan, keseimbangan, dan itikad baik, karena mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa melalui proses litigasi.

Analisis Penerapan Mediasi dalam Sengketa Perceraian dan Hak Asuh Anak

Finsensius Samara — 2026-01-15

Perceraian dan sengketa hak asuh anak merupakan isu sensitif dalam hukum keluarga karena berdampak langsung pada kesejahteraan anak. Artikel ini menganalisis kasus perceraian antara Tamara Bleszynski dan Teuku Rafli Pasya dengan fokus pada penerapan mediasi sebagai bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Analisis dilakukan melalui studi dokumen putusan Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006, kajian literatur hukum keluarga Islam, dan tinjauan peraturan terkait mediasi di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi dilakukan sesuai prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2008, upaya mencapai kesepakatan gagal karena faktor emosional, tekanan sosial, dan perbedaan prioritas antara kedua pihak. Putusan Mahkamah Agung menempatkan hak asuh anak pada ayah dengan pertimbangan prinsip best interest of the child. Artikel ini merekomendasikan penguatan dukungan psikologis, konseling keluarga, dan peningkatan standar evaluasi hadhanah untuk memaksimalkan efektivitas mediasi dalam sengketa keluarga.

Sengketa Kepemilikan Tanah Antara Ahli Waris Alm. H. Abdul Manaf Dan PT. Indogress Di Desa Kadubera, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang

Finsensius Samara — 2026-01-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pandeglang terkait sengketa tanah antara Ahli Waris Alm. H. Abdul Manaf (berdasarkan penguasaan fisik turun-temurun) dan PT. Indogress (berdasarkan Akta Jual Beli/AJB) atas tanah seluas $8.640 \text{ M}^2$ di Desa Kadubera. Sengketa ini merefleksikan konflik klasik antara penguasaan faktual masyarakat adat/lokal dengan legalitas formal berupa surat-surat kepemilikan industri. Berdasarkan fakta bahwa gugatan akhirnya berlanjut hingga putusan pengadilan yang menolak klaim ahli waris, diindikasikan bahwa proses mediasi yang difasilitasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 gagal mencapai kesepakatan damai (non-settlement). Analisis menunjukkan bahwa kegagalan mediasi dipengaruhi oleh disparitas kekuatan tawar (bargaining power) antara pihak korporasi dan ahli waris, perbedaan pandangan fundamental mengenai validitas bukti kepemilikan (hak turun-temurun vs. AJB), serta kompleksitas isu-isu yang melibatkan sejarah penguasaan tanah dan kebutuhan ekspansi bisnis. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada fleksibilitas, keterbukaan, dan kesediaan kedua belah pihak untuk berkompromi, serta kemampuan mediator dalam menjembatani kepentingan yang kontradiktif.

Tindak Pidana Penjarahan Dalam Situasi Bencana Alam: Antara Keadaan Memaksa Dan Pertanggungjawaban Pidana

Nur Fadhil Muhammad — 2026-01-15

Penjarahan yang terjadi dalam situasi bencana alam merupakan fenomena hukum yang kompleks karena berada pada irisan antara kondisi darurat dan pertanggungjawaban pidana pelakunya. Di satu sisi, bencana alam menciptakan keadaan memaksa (overmacht) yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak secara normal, namun di sisi lain, penjarahan tetap merupakan perbuatan yang merugikan korban dan mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penjarahan dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji relevansi doktrin overmacht dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku penjarahan pada saat bencana alam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjarahan dalam situasi bencana alam dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Keadaan bencana alam tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, kecuali dapat dibuktikan adanya overmacht yang memenuhi unsur keadaan memaksa secara hukum. Oleh karena itu, pembuktian unsur overmacht menjadi faktor penting dalam menilai ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana, sehingga diperlukan kehati-hatian hakim dalam menyeimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam penanganan perkara penjarahan pada situasi bencana alam.

Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Balita Di UPTD Puskesmas Kuta Selatan

A A Sagung Bintang Mahadewi — 2026-01-15

Stunting masih menjadi masalah gizi kronis yang berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak, dan masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Salah satu faktor tidak langsung yang berkontribusi terhadap Stunting adalah kurangnya pengetahuan dan sikap ibu dalam memberikan asuhan gizi yang tepat kepada balita. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan dan sikap ibu dalam Upaya pencegahan Stunting pada balita di UPTD Puskesmas Kuta Selatan. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif menggunakan metode kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah Stratified random Sampling dengan jumlah responden total 164 ibu yang memiliki balita 0-5 tahun. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan dua jenis kuesioner, yaitu kuesioner pengetahuan dan kuesioner sikap yang diadopsi dari. Hasil penelitian menunjukkan Sebagian besar responden berusia 26-45 tahun sebanyak 57,9%, tingkat pendidikan perguruan tinggi sebanyak 41,5%, dan tingkat pendapatan keluarga didominasi pada tingkat pendapatan >Rp.3.000.000 sebanyak 65,2%. Tingkat pengetahuan ibu dalam pencegahan stunting dengan kategori baik mencapai 80,5% dan capaian sikap ibu dalam pencegahan stunting terhadap balita juga tergolong baik sebanyak 76,8%. Penelitan ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu sudah memiliki pengetahuan yang baik terkait upaya pencegahan stunting dan sudah menunjukkan kecenderungan sikap yang baik terhadap praktik pencegahannya. Hasil ini dapat menjadi gambaran bahwa edukasi dan informasi yang diterima ibu di UPTD Puskesmas Kuta Selatan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap terkait stunting.

Tinjuan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Murid Di Sekolah Yang Dilakukan Oleh Guru di Kota Pekalongan

Elvina Melinda — 2026-01-15

Perlindungan Anak telah di atur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang perubahan kedua ataas UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak. Kota Pekalongan banyak terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dengan berbagai macam latar belakang dan kejadian. Ada seorang anak yang di titipkan ke pamannya karena ibunya harus bekerja di luar negeri justru menjadi korban kekerasan seksual oleh pamannya sendiri, terdapat oknum seorang guru di salah satu sekolah di kota pekalongan yang melakukan kekerasan seksual terhadap muridnya sendiri. Permasalahan pertama dalam penelitian ini pertanggungjawaban pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan guru kepada murid di sekolah berdasarkan hukum positif Indonesia. Kedua, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru kepada murid di Pengadilan Negeri Pekalongan Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur terkait permasalahn penelitian ini. Perlu ada evaluasi dan reformasi regulasi terkait perlindungan anak dan pengaturan lingkungan sekolah agar lebih responsif terhadap kasus kekerasan seksual mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk memberikan pendidikan mengenai hak-hak anak dan pentingnya menjaga etika dan batasan profesional di lingkungan Pendidikan.

Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM

Shintia Hartono — 2026-01-15

Penelitian ini menelaah peran BMT dalam memberdayakan UMKM di Provinsi Bengkulu melalui pembiayaan dan pendampingan berbasis syariah. Studi kualitatif dengan desain studi kasus ini melibatkan pengurus BMT dan UMKM binaan sebagai informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah meliputi murabahah, mudharabah, musyarakah, dan rahn berdampak pada peningkatan modal kerja, kapasitas produksi, serta omzet UMKM. Pendampingan manajemen dan literasi keuangan turut memperkuat kemampuan manajerial pelaku usaha. Data menunjukkan 63% UMKM mengalami kenaikan omzet, 64% meningkat labanya, dan 58% mampu memperluas usaha setelah bermitra dengan BMT. Meski demikian, efektivitas pemberdayaan masih dipengaruhi keterbatasan modal BMT, rendahnya literasi keuangan UMKM, risiko pembiayaan bermasalah, dan kecenderungan ketergantungan pada pembiayaan.

Perkawinan dan Kewarisan dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah

Muhamad Fikri — 2026-01-15

Perkawinan dan kewarisan merupakan dua pilar penting dalam sistem hukum Islam yang berfungsi menjaga keteraturan sosial, moral, dan ekonomi umat. Kedua institusi ini tidak hanya beroperasi pada tataran normatif, tetapi juga berperan sebagai sarana pencapaian tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī‘ah), yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep perkawinan dan kewarisan dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah serta melakukan analisis kritis terhadap praktik sosial masyarakat yang dalam banyak kasus belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, serta realitas praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah memposisikan perkawinan sebagai instrumen utama dalam melindungi keberlanjutan keturunan dan menjaga martabat manusia. Praktik-praktik seperti perkawinan siri, perkawinan usia anak, dan poligami yang dijalankan tanpa prinsip keadilan dinilai bertentangan dengan maqāṣid karena berpotensi menimbulkan dampak sosial yang merugikan. Dalam bidang kewarisan, pendekatan maqāṣid menekankan pentingnya keadilan substantif serta keseimbangan antara hak dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar kesetaraan nominal. Pembagian harta warisan harus diarahkan pada kemaslahatan keluarga dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Kajian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dan praktik sosial yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap maqāṣid al-syarī‘ah. Oleh karena itu, penguatan integrasi maqāṣid dalam sistem hukum dan pendidikan Islam menjadi langkah strategis untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan, kontekstual, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Implikasi Yuridis Judicial Review AD/ART Partai Politik Di Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan Nomor: 39 P/HUM/2021

I Kadek Agus Yudi Luliana — 2026-01-15

Kedudukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini masih menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait dengan mekanisme pengujian norma internal partai. Undang-Undang tentang Partai Politik (UU PPP) belum secara tegas mengatur AD/ART sebagai norma hukum yang dapat dijadikan objek pengujian di Mahkamah Agung. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (recht vacuum) yang berimplikasi pada tidak adanya kewenangan lembaga peradilan untuk menguji materi muatan AD/ART Partai Politik terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akibatnya, hak-hak kader partai yang berpotensi dirugikan oleh ketentuan AD/ART tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari ketiadaan kewenangan pengujian AD/ART Partai Politik serta urgensi reformulasi pengaturannya dalam UU PPP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformulasi UU PPP dengan memasukkan AD/ART Partai Politik sebagai norma yang dapat diuji secara yudisial merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak kader partai, serta penguatan prinsip negara hukum dan demokrasi internal partai politik.

Analisis Perizinan dan Pengawasan Lingkungan Tambang Nikel di Raja Ampat Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Uswatun Nur Auliya — 2026-01-15

Perlindungan lingkungan hidup sangat diperlukan dalam aktivitas pertambangan. Kegiatan pertambangan ini berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tinggi, serta dapat mengeksploitasi sumber daya alam. Di wilayah pariwisata alam, kegiatan pertambangan ini dapat mengganggu ekosistem perairannya sehingga sangat diperlukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mencegah kerusakan lingkungan yang mendalam. Dalam UU No. 32 Tahun 2009, praktik pertambangan di Raja Ampat belum sepenuhnya memenuhi prinsip keinginan dalam pengelolaan lingkungan. Adanya kegiatan pertambangan di Raja Ampat telah menimbulkan sedimentasi perairan pesisir dan kerusakan terumbu karang, serta kerugian terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar. Penelitian ini didasari oleh perspektif hukum lingkungan dan teori kebijakan kebijakan Merilee S. Grindle dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pengelolaan lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan AMDAL dan izin lingkungan dalam pertambangan nikel di Raja Ampat belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas institusional, serta masih kuatnya kepentingan ekonomi. Dampaknya signifikan terhadap ekologi berupa sedimentasi pesisir dan kerusakan terumbu karang yang tidak sejalan dengan prinsip kelestariannya. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini, pentingnya penegakan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Cyberporn sebagai Bentuk Cybercrime: Analisis Kriminologi terhadap Penyebaran Konten Pornografi di Ruang Digital

Amanda Mellyuana — 2026-01-15

Penyebaran konten pornografi di ruang digital merupakan fenomena yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi, meskipun telah diatur dan dilarang melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang kompleks di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa penyebaran konten pornografi secara online masih terus terjadi meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang tegas, serta bagaimana perspektif kriminologi menjelaskan peluang kejahatan dan motif pelaku dalam praktik cyberporn sebagai bentuk cybercrime. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh kajian literatur dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik ruang digital, seperti anonimitas, kemudahan distribusi, dan lemahnya pengawasan, menciptakan peluang kejahatan yang besar bagi pelaku. Dari perspektif kriminologi, khususnya Teori Kesempatan, cyberporn dipahami sebagai kejahatan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan digital yang kondusif serta rendahnya risiko hukum yang dirasakan pelaku. Pendekatan hukum yang berfokus pada pemidanaan dinilai belum cukup efektif tanpa disertai upaya pencegahan yang mampu mengurangi peluang kejahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan cyberporn memerlukan integrasi antara hukum positif dan pendekatan kriminologis yang berorientasi pada pencegahan dan penguatan kontrol sosial di ruang digital

Peningkatan Kualitas Service Excellent Bagi Pramuniaga Kedai Kopi Apak Bandar Lampung

Jesica Febiananta — 2026-01-15

Dalam persaingan bisnis kedai kopi yang semakin ketat, bisnis harus mengandalkan kualitas produk dan pelayanan pelanggan. Untuk memastikan bahwa pelanggan puas dan tetap setia, salah satu faktor strategis adalah layanan prima, atau service excellent. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian literatur, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan pramuniaga di Kedai Kopi Apak Bandar Lampung dan merumuskan strategi untuk meningkatkan pelayanan excellent. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data digunakan melalui observasi langsung aktivitas pelayanan pramuniaga serta penelitian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pramuniaga belum berjalan secara optimal. Ini ditunjukkan oleh kurangnya standar operasional prosedur pelayanan (SOP), kurangnya pengawasan manajemen, dan kurangnya pemahaman pramuniaga tentang konsep pelayanan prima. Berdasarkan temuan ini, beberapa strategi perbaikan diusulkan, termasuk menciptakan budaya kerja yang berorientasi pad, meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelayanan, dan menciptakan lingkungan kerja yang berorientasi pad. Diharapkan penelitian ini akan menjadi sumber evaluasi dan saran praktis bagi pengelola kedai kopi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan daya saing bisnis mereka.

Peran Hadits Dalam Membentuk Kepribadian Muslim Yang Berakhlakuk Karimah

Fitria Fitria — 2026-01-15

Penelitian ini membahas rendahnya pemahaman umat Islam terhadap kandungan hadits, di mana banyak yang hanya memandang hadits sebagai teks tanpa menghayati pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini menyebabkan nilai-nilai akhlakul karimah belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan pendidikan karakter, menguraikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta menjelaskan bagaimana nilai tersebut dapat diaktualisasikan dalam kehidupan modern. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), studi ini menelaah berbagai sumber literatur klasik maupun kontemporer untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai fungsi hadits dalam pembentukan karakter Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits memiliki peran sentral dalam membentuk pribadi yang berakhlak mulia, terutama melalui penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan kedisiplinan. Aktualisasi nilai-nilai ini dalam konteks modern terbukti dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan pendidikan dasar, khususnya dalam memperkuat aspek moral dan etika peserta didik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi ajaran hadits dalam pembelajaran merupakan langkah strategis untuk membangun generasi yang berkarakter unggul

Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Hak Atas Tanah

Aan Handriani — 2026-01-15

Dalam masyarakat, tanah sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan manusia, perkembangan keluarga dan kehidupan bersama. Melindungi negara berarti melindungi hidup dan kehidupan. Selain nilai ekonominya, tanah memiliki nilai intrinsik yang sangat tinggi. Negara dapat menunjukkan tingkat status sosial individu yang tercermin dari jumlah penguasa di negara tersebut. Semakin banyak tanah yang kita miliki atau kelola, semakin tinggi pula status sosial kita di masyarakat, yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja sosial dan sebagai simbol sosial budaya masyarakat. Sengketa tanah menjadi salah satu jenis perbuatan melawan hukum, sengketa tanah terjadi ketika terdapat konflik antara beberapa pihak terkait penggunaan atau penguasaan hak atas tanah, di mana salah satu pihak merasa dirugikan. Penyelesaian konflik ini dapat dilakukan melalui mediasi atau jalur pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa tanah dapat diselesaikan melalui Peradilan Umum yang berlaku di Indonesia di antaranya melalui Lembaga Pengadilan Negeri. Karena Pengadilan merupakan suatu cara untuk menegakan hukum karena hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan. Pengadilan harus independent serta impartial (tidak memihak). Begitu pentingnya peranan pengadilan negeri dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah sehingga hakikat pengadilan negeri yaitu memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain.

Perbandingan Kinerja Reksadana Konvensional Dan Syariah Dengan Metode Indeks (Sharpe,Treynor, Jensen)

Muhamad Resa Ardiansah — 2026-01-15

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja reksadana syariah dan konvensional di Indonesia periode 2019–2023 menggunakan Sharpe Ratio, Treynor Ratio, dan Jensen Alpha. Hasil menunjukkan bahwa Sucorinvest Sharia Balanced Fund dan Sucorinvest Premium Fund memiliki kinerja terbaik dan paling efisien, ditunjukkan oleh nilai Sharpe tertinggi dan Alpha positif. Reksadana pasar uang seperti BNI-AM Dana Likuid Syariah dan Batavia Dana Kas Maxima relatif stabil namun kurang optimal terhadap risiko. Sementara Mandiri Investa Atraktif Syariah dan BNP Paribas SRI-KEHATI mencatat kinerja moderat hingga underperform dibandingkan pasar. Secara keseluruhan, reksadana campuran menunjukkan performa paling unggul dibandingkan jenis saham dan pasar uang, menandakan diversifikasi portofolio memberikan hasil yang lebih efisien

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

Finsensius Samara — 2026-01-15

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan mendukung proses reintegrasi sosial. Artikel ini mengkaji pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Kupang, khususnya terkait jumlah narapidana yang memenuhi syarat dan realisasi pemberian pembebasan bersyarat pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara langsung dengan pejabat Lapas Kelas IIA Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar narapidana yang memenuhi syarat telah memperoleh pembebasan bersyarat, masih terdapat kendala administratif, pelanggaran disiplin, dan hambatan teknis yang menyebabkan penundaan pemberian hak tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pembebasan bersyarat sangat dipengaruhi oleh kepatuhan narapidana serta kesiapan administrasi pemasyarakatan

Penyelesaian Perselisihan Hak Melalui Mediasi Hubungan Industrial

Finsensius Samara — 2026-01-15

Perselisihan hubungan industrial merupakan fenomena berulang dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak normatif pekerja. Artikel ini menganalisis penyelesaian perselisihan hak antara pekerja PT Freeport Indonesia dan manajemen perusahaan terkait pembayaran upah dan tunjangan selama mogok kerja tahun 2011–2012. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menelaah pertimbangan hukum dalam proses mediasi serta anjuran mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi hubungan industrial mampu menghasilkan kesepakatan yang adil, damai, dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, mediasi menjadi alternatif penyelesaian non-litigasi yang efektif dalam meredam eskalasi konflik sekaligus menjaga keberlanjutan hubungan kerja.

Globalisasi dan Digital Leadership: Sinergi Membangun Organisasi Adaptif di Era 5.0

Muhammad Ruvi Anugerah — 2026-01-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sinergi antara globalisasi dan digital leadership membentuk organisasi adaptif di era 5.0. Globalisasi memperluas jejaring lintas budaya dan menuntut pemimpin untuk memiliki literasi digital serta sensitivitas global dalam mengelola kompleksitas organisasi modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan library research. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital leadership berperan tidak hanya sebagai penggerak teknologi, tetapi juga sebagai penguat budaya organisasi inklusif dan kolaboratif. Sinergi antara globalisasi dan digital leadership terbukti meningkatkan adaptabilitas, inovasi, serta ketahanan organisasi terhadap disrupsi. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan digital yang berlandaskan nilai humanis dan sensitivitas global menjadi faktor kunci dalam membangun organisasi pembelajar yang berkelanjutan di era Society 5.0

Efektivitas User-Generated Content serta Strategi Promosi dalam Meningkatkan Customer Engagement dan Repurchase Intention pada Pengguna TikTok Shop

Yud Davina Wahyuning Ari — 2026-01-15

Penelitian ini menganalisis efektivitas user generated content (UGC) dan strategi promosi dalam meningkatkan customer engagement serta repurchase intention pengguna TikTok Shop di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dengan metode survei melibatkan 172 responden aktif. Data kuesioner dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh UGC dan strategi promosi terhadap keterlibatan pelanggan dan niat pembelian ulang. Hasil menunjukkan kedua variabel berpengaruh signifikan secara simultan maupun parsial. Studi merekomendasikan pelaku usaha TikTok Shop memaksimalkan UGC dan mengoptimalkan promosi guna memperkuat engagement serta mendorong repurchase intention.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Orange Car Wash Colomadu Karanganyar

Widya Amelia Putri — 2026-01-15

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya persaingan bisnis jasa pencucian mobil di wilayah Colomadu, Karanganyar, yang menuntut setiap penyedia layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya agar mampu mempertahankan pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Orange Carwash Colomadu Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih melalui teknik accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,899 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,730 menunjukkan bahwa 73% variasi kepuasan konsumen dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, sedangkan 27% sisanya oleh faktor lain. Dengan demikian, semakin baik pelayanan yang diberikan, semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola Orange Carwash maupun peneliti selanjutnya untuk mengkaji faktor lain yang turut memengaruhi kepuasan konsumen seperti harga, promosi, dan loyalitas pelanggan.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Warung Soto Mbak Pur

Ikka Agustin Purwaningrum — 2026-01-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Warung Soto Mbak Pur yang berlokasi di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Di tengah persaingan industri kuliner yang semakin ketat, kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam menciptakan kepuasan konsumen dan menjaga keberlangsungan usaha. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi pelayanan yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kepuasan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan konsumen Warung Soto Mbak Pur dengan teknik accidental sampling. Kualitas pelayanan diukur menggunakan lima dimensi SERVQUAL, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, sedangkan kepuasan konsumen diukur melalui kepuasan keseluruhan, kesesuaian harapan, niat membeli ulang, dan kesediaan merekomendasikan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,578 menunjukkan bahwa 57,8% variasi kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh kualitas pelayanan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dimensi daya tanggap, empati, dan bukti fisik merupakan aspek yang paling dominan dalam membentuk kepuasan konsumen. Kesimpulannya, peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan memperkuat daya saing usaha kuliner tradisional

Kontribusi Promo Program Facial Oxy Gratis Melalui Instagram Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Melakukan Facial Oxy

Arindhi Dyah Prameswari Rohmain — 2026-01-15

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi promo program Facial Oxy gratis melalui media sosial Instagram terhadap perilaku konsumen dalam melakukan Facial Oxy di Klinik Kecantikan Oriskin Cabang Cinere. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Oriskin Cinere, dengan sampel sebanyak 62 responden yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, linearitas, dan regresi linear sederhana dengan bantuan program SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promo program Facial Oxy gratis melalui Instagram memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumen. Hal ini dibuktikan dengan persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 18,306 + 0,756X, yang berarti setiap peningkatan kontribusi promosi melalui Instagram sebesar satu satuan akan meningkatkan perilaku konsumen sebesar 0,756. Nilai R Square sebesar 0,500 menunjukkan bahwa 50,0% variasi perilaku konsumen dapat dijelaskan oleh variabel promosi melalui Instagram, sedangkan sisanya 50,0% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi promosi melalui media sosial Instagram, khususnya program Facial Oxy gratis, berkontribusi nyata dalam membentuk perilaku konsumen mulai dari perhatian (attention), minat (interest), keinginan (desire), tindakan (action), hingga kepuasan (satisfaction). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Klinik Oriskin dalam mengoptimalkan strategi promosi digital untuk meningkatkan minat dan loyalitas konsumen.

Mengidentifikasi Pembinaan Tahap Awal di Lapas Kelas IIA Laki-laki Kupang, Nusa Tenggara Timur

Finsensius Samara — 2026-01-15

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan pidana penjara, tetapi juga melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum, produktif, dan bermartabat. Pembinaan narapidana dilaksanakan secara bertahap, dimana pembinaan tahap awal menjadi fondasi penting dalam menentukan keberhasilan proses pembinaan selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan pembinaan tahap awal bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Laki-Laki Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengidentifikasi bentuk kegiatan dan metode pembinaan yang digunakan, serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pembinaan tahap awal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan serta narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan tahap awal di Lapas Kelas IIA Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi kegiatan orientasi, asesmen awal, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Bentuk pembinaan mencakup kegiatan keagamaan, bimbingan mental, penyuluhan hukum, serta pelatihan keterampilan kerja dengan metode ceramah, konseling, dan praktik langsung. Namun demikian, pelaksanaan pembinaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya motivasi sebagian warga binaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi kerja sama dengan pihak eksternal, peningkatan kapasitas petugas, optimalisasi fasilitas yang ada, serta penerapan sistem reward dan pendekatan persuasif. Dengan demikian, pembinaan tahap awal di Lapas Kelas IIA Kupang memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan, meskipun masih memerlukan perbaikan dan penguatan dalam pelaksanaannya

Kedudukan Bendesa Adat Sebagai Penyelenggara Negara Berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Tipikor

Gusti Ayu Putu Vebyardani — 2026-01-16

Indonesia sebagai negara hukum menuntut agar setiap bentuk kewenangan publik tunduk pada prinsip pertanggungjawaban hukum. Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sistemik terhadap keuangan negara, kepercayaan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Bendesa Adat sebagai penyelenggara negara dalam arti fungsional berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam konteks penyalahgunaan kewenangan dan pemerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan pendapat para sarjana hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bendesa Adat tidak secara eksplisit dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara, kewenangan publik dan kekuasaan faktual yang dijalankannya dalam pengelolaan pemerintahan adat, sumber daya, dan kepentingan masyarakat memungkinkan pengkualifikasian Bendesa Adat sebagai penyelenggara negara fungsional. Selain itu, norma kabur dalam Pasal 12 huruf e membuka ruang penafsiran hukum yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana terhadap tokoh adat yang menyalahgunakan kewenangan publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya penafsiran hukum yang adaptif untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas dalam sistem hukum plural di Indonesia.

Internalisasi Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo

Eko Saputra — 2026-01-16

Penelitian ini mengkaji internalisasi nilai-nilai karakter melalui pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadiin, Lampung Selatan. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara pengetahuan keagamaan peserta didik dan perilaku moral yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter belum terinternalisasi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses internalisasi nilai-nilai karakter, strategi yang diterapkan dalam pembelajaran Akidah Akhlak, serta faktor pendukung dan penghambat pembentukan karakter peserta didik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai karakter berlangsung secara integratif dan berkelanjutan melalui keteladanan guru, pembiasaan perilaku religius, kontekstualisasi materi pembelajaran, serta penguatan budaya madrasah yang religius. Faktor pendukung meliputi lingkungan madrasah yang kondusif, komitmen guru, dan kebijakan institusional, sedangkan faktor penghambat berasal dari latar belakang keluarga dan pengaruh lingkungan eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran Akidah Akhlak berfungsi sebagai ruang praksis transformasi karakter dengan mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan perilaku secara simultan.

Self-Adjustment Santri Putri Baru dalam Kehidupan Pesantren Hidayatul Mubtadiin

Heni Lestari — 2026-01-16

Penelitian ini mengkaji proses penyesuaian diri (self adjustment) santri putri baru dalam beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan pondok pesantren. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada berbagai tantangan yang dihadapi santri baru dalam menyesuaikan diri dengan peraturan yang ketat, rutinitas kegiatan yang padat, serta interaksi sosial dalam kehidupan pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyesuaian diri serta faktor pendukung dan penghambat yang dialami santri putri baru pada masa awal tinggal di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Jati Agung Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan santri putri baru, ustadzah, serta pengurus pesantren. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian diri santri putri baru berlangsung secara bertahap dan dinamis, meliputi penyesuaian terhadap peraturan pesantren, aktivitas harian, dan interaksi sosial. Faktor pendukung penyesuaian diri meliputi motivasi intrinsik dan dukungan lingkungan pesantren, sedangkan faktor penghambat meliputi rasa rindu rumah dan kesiapan mental yang terbatas.

Implementasi Inquiry Based Learning dalam Mengembangkan Berpikir Kritis Peserta Didik MTs Hidayatul Mubtadiin Jati Agung

Ria Asnani — 2026-01-16

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi metode Inquiry Based Learning dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya keterampilan berpikir kritis peserta didik akibat dominasi metode pembelajaran konvensional yang lebih menekankan hafalan dibandingkan kemampuan analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadiin pada kelas VIII A. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Inquiry Based Learning dilaksanakan melalui tahapan perumusan masalah, pencarian informasi, analisis data, dan penyajian hasil temuan. Metode ini mendorong peserta didik untuk aktif bertanya, menganalisis permasalahan, serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Implementasi metode ini berdampak pada meningkatnya keterampilan berpikir kritis peserta didik, seperti kemampuan menganalisis argumen, menyampaikan pendapat secara logis, dan memecahkan masalah secara mandiri. Faktor pendukung meliputi kesiapan guru dan motivasi peserta didik, sedangkan faktor penghambat berupa keterbatasan waktu pembelajaran dan belum terbiasanya peserta didik dengan pembelajaran berbasis inkuiri. Kesimpulannya, metode Inquiry Based Learning efektif dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak dan layak diterapkan sebagai alternatif pembelajaran di madrasah.

Kematangan Emosional sebagai Landasan Psikologis dalam Membentuk Ketertiban Santri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin

Firman Ferdiansyah — 2026-01-16

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kematangan emosional sebagai landasan psikologis dalam membentuk ketertiban santri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan santri, ustadz, dan pengurus pesantren sebagai subjek penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematangan emosional santri berperan penting dalam membentuk perilaku tertib di lingkungan pesantren. Santri yang memiliki kemampuan pengendalian emosi, stabilitas perasaan, empati, dan tanggung jawab cenderung lebih patuh terhadap tata tertib pesantren. Pembinaan spiritual, keteladanan ustadz, dan lingkungan pesantren yang religius menjadi faktor pendukung utama dalam pembentukan kematangan emosional santri, sementara latar belakang keluarga, pengaruh teman sebaya, dan perbedaan kemampuan adaptasi menjadi faktor penghambat. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kematangan emosional perlu diintegrasikan dalam sistem pembinaan pesantren untuk mewujudkan ketertiban santri yang berkelanjutan.

Penguatan Pendidikan Karakter Dan Kedisiplinan Siswa Melalui Internalisasi Nilai Apel Pagi

Dedeh Istiqomah — 2026-01-16

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan pendidikan karakter dan kedisiplinan siswa melalui internalisasi nilai apel pagi di Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadiin Jati Agung, Lampung Selatan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih adanya kesenjangan antara nilai-nilai karakter yang diajarkan secara normatif dan perilaku nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait kedisiplinan dan tanggung jawab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apel pagi berfungsi sebagai media pedagogis yang efektif dalam menginternalisasikan nilai disiplin, tanggung jawab, religiusitas, dan kepemimpinan melalui pembiasaan, keteladanan guru, serta penguatan budaya madrasah yang religius dan konsisten. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan dan guru serta kebijakan institusional, sedangkan faktor penghambat berasal dari latar belakang keluarga dan lingkungan eksternal siswa. Novelty penelitian ini terletak pada pemaknaan apel pagi sebagai instrumen pedagogis berbasis nilai Islam yang berfungsi sebagai ruang praksis internalisasi karakter, bukan sekadar rutinitas administratif.

Pengaruh Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap Keputusan Pernikahan Usia Dini Tinjauan Perspektif Islam

Khoirul Umam — 2026-01-16

Jumlah pernikahan dini yang tinggi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh tradisi di beberapa daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Pernikahan dini ini menimbulkan banyak masalah, terutama bagi perempuan yang belum siap secara mental, dan menyebabkan tingginya angka perceraian dan kematian di kalangan ibu muda. Studi ini menganalisis pengaruh pendidikan (tingkat melek huruf di kalangan usia 15+) dan kemiskinan terhadap keputusan menikah di usia dini di kalangan perempuan berusia 20-24 tahun di Indonesia menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2014-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dan pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, namun keduanya memiliki pengaruh sebesar 52,1% terhadap pernikahan dini. Dari segi maqashid syariah, pernikahan dini dianggap melanggar hukum Islam karena kurangnya Ḥifẓ al-‘aql (perlindungan akal), Ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), dan Ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan).

Integrasi Nilai Ibadah Dan Kewarganegaraan: Studi Fenomenologi Penggunaan Media Digital Dalam Pembelajaran PAI Tentang Pencatatan Nikah Di Madrasah Aliyah

Resi Nurul Istiqamah — 2026-01-16

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman subjektif peserta didik dan guru Madrasah Aliyah dalam memaknai integrasi antara nilai ibadah (syariah) dan kewargaan (hukum negara) melalui penggunaan media digital dalam pembelajaran Fikih Munakahat, khususnya pada topik pencatatan nikah. Pendekatan kualitatif fenomenologi dengan metode Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) diterapkan. Partisipan meliputi 12 peserta didik kelas XI-XII dan 6 guru PAI dari tiga Madrasah Aliyah di Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan analisis dokumen konten digital. Temuan penelitian mengungkap lima tema utama: (1) Media digital berperan sebagai jembatan penghubung yang mentransformasi konsep fikih klasik menjadi relevan dengan konteks kekinian; (2) Terjadi proses dialektika dalam pemaknaan itsbat nikah, di mana peserta didik berusaha mensintesis antara kesahan secara syar’i dan legalitas administratif; (3) Guru PAI mengembangkan strategi pedagogi kritis dengan media digital untuk membongkar dikotomi agama-negara; (4) Tantangan utama terletak pada konten digital yang bias dan kemampuan literasi digital kritis yang belum merata; (5) Integrasi yang berhasil melahirkan kesadaran hukum-syariah yang holistik, di mana pencatatan nikah dipandang sebagai bagian dari ibadah sosial (hablum minannas) yang bernilai pahala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan media digital dalam pembelajaran PAI berpotensi membentuk kesadaran keagamaan yang kontekstual dan tanggung Sumaterab kewargaan yang berlandaskan nilai ketuhanan. Implikasinya, diperlukan pengembangan model kurikulum PAI integratif dan pelatihan guru dalam produksi konten digital yang berbasis pada prinsip maqashid syariah dan kedaulatan hukum Indonesia.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak Milik Tanah

Arhenza Dwi Utama — 2026-01-16

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan norma-norma hukum termasuk penegakan tindak pidana pemalsuan surat, agar berfungsi secara efektif sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah serta penegakan hukum terhadap pelakunya berdasarkan Putusan Nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah dengan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Nomor: 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah adalah faktor ekonomi, disertai dengan faktor keserakahan serta lemahnya moral dan integritas pelaku. Adapun penegakan hukum terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk telah dilaksanakan dengan baik, di mana terdakwa yang berprofesi sebagai advokat tetap dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian ini merekomendasikan agar para advokat menjunjung tinggi kejujuran dan etika profesi, serta pemerintah meningkatkan sistem dan inovasi dalam penerbitan sertifikat tanah guna mencegah praktik mafia tanah.

Peran User Generated Content (UGC) dan Influencer Marketing untuk Meningkatkan Brand Awareness dan Purchase Intention

Zeniba Arifatul Chafshoh — 2026-01-16

Perkembangan media sosial, khususnya TikTok, telah mengubah strategi pemasaran digital, terutama pada industri kecantikan. Platform ini dimanfaatkan oleh berbagai merek lokal, salah satunya Glad to Glow, melalui pemanfaatan User Generated Content (UGC) dan Influencer Marketing untuk meningkatkan Brand Awareness dan Purchase Intention konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh User Generated Content dan Influencer Marketing terhadap Purchase Intention melalui Brand Awareness sebagai variabel mediasi pada pengguna TikTok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory research. Sampel penelitian berjumlah 160 responden, yaitu pengguna TikTok di Kota Semarang berusia 15–27 tahun, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner online menggunakan skala Likert dan dianalisis dengan metode Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa User Generated Content berpengaruh positif dan signifikan terhadap Purchase Intention serta Brand Awareness. Influencer Marketing juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Purchase Intention dan Brand Awareness. Selain itu, Brand Awareness berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap Purchase Intention. Hasil uji mediasi menunjukkan bahwa Brand Awareness berperan sebagai variabel mediasi parsial yang memperkuat pengaruh User Generated Content dan Influencer Marketing terhadap Purchase Intention. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa strategi pemasaran digital berbasis partisipasi pengguna dan pemanfaatan influencer secara tepat dapat meningkatkan kesadaran merek dan mendorong niat beli konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi brand lokal, khususnya Glad to Glow, dalam mengoptimalkan strategi pemasaran digital melalui platform TikTok.

Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja 2025

Olivia Annastasia Devy — 2026-01-16

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja di sekitar Kuil Preah Vihear, yang dimulai dari putusan Mahkamah Internasional Hukum (ICJ) tahun 1962 dan memuncak pada tahun 2025 dengan serangan menggunakan pesawat F-16, bom klaster, serta roket BM-21 Grad, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional (IHL) yang dilakukan oleh kedua pihak. Penelitian ini secara normatif menganalisis status hukum wilayah, penerapan prinsip perlindungan sipil seperti pembedaan dalam Pasal 48-51, proporsionalitas dalam Pasal 51(5)(b), serta pencegahan dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I, dan pembatasan kekerasan militer seperti dalam Pasal 35, 52, dan Konvensi Den Haag 1954. Dalam konflik tersebut, Thailand merusak situs warisan UNESCO dan Kamboja menempatkan ranjau di daerah perumahan sipil, menyebabkan evakuasi sebanyak 100.000 warga dan korban jiwa termasuk anak-anak. Hasil penelitian menunjukkan ketidakpatuhan terhadap putusan ICJ tahun 2011-2013 serta potensi pelanggaran berat, dan merekomendasikan pembuatan perjanjian khusus, pelatihan militer, serta investigasi oleh ICRC untuk memperbaiki kerusakan budaya dan mencegah terjadinya eskalasi lebih lanjut.

Analisis Pelaksanaan Pembina Tahap Akhir Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, Nusa Tenggara Timur

Finsensius Samara — 2026-01-16

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan tahap akhir di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Kelas IIA Kupang, Nusa Tenggara Timur, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pembinaan tahap akhir merupakan tahapan penting dalam sistem pemasyarakatan karena berfokus pada proses integrasi warga binaan ke dalam masyarakat sebagai perwujudan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan warga binaan, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan tahap akhir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pemberian hak integrasi seperti Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB), pendampingan oleh wali, serta penerapan Standar Sistem Penilaian Narapidana (SSPN). Namun demikian, efektivitas pelaksanaan pembinaan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan dan kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung pembinaan. Hambatan tersebut berdampak pada kurang optimalnya proses bimbingan dan pembinaan kemandirian warga binaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya manusia dan fasilitas pemasyarakatan guna mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan secara maksimal.

Implementasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Yohanes Reston N.A Laia — 2026-01-16

Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain yang di rencanakan terlebih dahulu dengan pemikiran yang tenang dalam melakukan perbuatan nya tersebut. Adapun salah faktor yang dapat memicu pembunuhan berencana ini yaitu ekonomi yang sangat rendah, Pendidikan yang sangat rendah dan lingkungan pergaulan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui sifat melawan hukum untuk pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, untuk mengetahui Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara Bersama-sama, untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap putusan Nomor : “906/Pid.B/2020/PN. Mdn ”. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, karena penulis lebih cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisis penerapan hukum nya. Hasil dari penerepan hukum yang di putuskan oleh Majelis Hakim terhadap putusan Nomor : 906/Pid.B/2020/PN. Mdn, yang mana terdakwa di vonis hukuman 20 tahun penjara.

Penerjemah Lisan dalam Hukum Acara Perdata: Analisis Kekosongan Norma menurut Teori Rechtvinding Sudikno Mertokusumo

Saiva Wulandari — 2026-01-16

Tulisan ini membahas kekosongan norma terkait penggunaan penerjemah lisan dalam hukum acara perdata Indonesia dengan menggunakan perspektif teori penemuan hukum (rechtsvinding) Sudikno Mertokusumo. Dalam praktik peradilan, hambatan bahasa sering muncul pada pemeriksaan para pihak, saksi, atau ahli, namun hukum acara perdata masih bertumpu pada HIR dan RBg yang hanya mengatur juru bahasa secara terbatas dan tidak memberikan standar kualifikasi, tata cara penunjukan, sumpah, maupun tanggung jawab penerjemah. Ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman pun bersifat umum sehingga tidak mampu mengisi kebutuhan operasional yang timbul di ruang sidang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim selama ini mengisi kekosongan norma melalui metode rechtsvinding, khususnya interpretasi sistematis, analogi terhadap Pasal 177 KUHAP, serta konstruksi hukum untuk menjamin kelancaran persidangan. Namun, variasi praktik antar-pengadilan menimbulkan risiko ketidakseragaman standar dan potensi ketidakadilan bagi pihak yang tidak menguasai bahasa persidangan. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum melalui pembentukan PERMA yang secara khusus mengatur kualifikasi, penunjukan, sumpah, mekanisme keberatan, pencatatan, serta tanggung jawab penerjemah lisan dalam perkara perdata.

Veil-Piercing: Corporate Criminal Liability, Governance and Reform in Indonesia and The UK

Irene Berlinda Fajarrani — 2026-01-16

This article examines the doctrine of piercing the corporate veil in criminal law through a comparative study of Indonesia and the United Kingdom. The study employs a doctrinal methodology, analyzing statutes, case law, and regulatory frameworks to evaluate how each jurisdiction balances corporate governance with legal accountability. The comparative analysis highlights key differences in legal enforcement and procedural thresholds, revealing the evolving nature of corporate criminal liability and corporate responsibility in both jurisdictions. Key findings suggest that recent legislative initiatives and judicial developments have strengthened mechanisms for holding corporate actors accountable, though significant variations in enforcement persist. The study proposes targeted corporate governance and legal reforms to improve accountability and deter misconduct, underscoring the value of comparative insights for policy Development. These findings offer practical recommendations to strengthen corporate governance and prevent wrongdoing in both jurisdictions. By bridging the gap between Indonesian and UK legal perspectives, this research serves as a strategic roadmap for policymakers seeking to refine legal sanctions and promote a culture of corporate integrity.

Pemetaan Strategi Humas Partai PPP Dalam Mengelola Reaksi Negatif Di Instagram

Zahrina Larasati Wulandary — 2026-01-16

Dalam era digital saat ini, media sosial seperti Instagram telah menjadi platform utama untuk komunikasi politik, termasuk oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), guna membangun citra dan memperkuat hubungan dengan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi humas PPP dalam mengelola reaksi negatif, terutama komentar kritis dan emosional di media sosial selama tahun 2024, menjelang dan pasca Pemilu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara mendalam dengan humas internal dan pengamat eksternal serta analisis terhadap komentar-komentar yang muncul di akun Instagram PPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PPP telah menerapkan strategi respons aktif, edukatif, dan transparan, mereka mengalami hambatan karena faktor internal organisasi yang lemah dalam aspek ritual dan budaya organisasi. Strategi komunikasi digital dianggap belum cukup efektif untuk mengubah persepsi publik secara signifikan, karena harus didukung oleh kekuatan internal dan identitas kolektif yang kokoh. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan citra di media sosial sangat dipengaruhi oleh kekuatan internal organisasi yang mendasari strategi eksternal yang diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan manajemen komunikasi politik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pengaruh Green Brand Image, Environmental Knowledge, Dan Green Perceived Value Terhadap Niat Beli Hijau Di Coffee Shop Fore Coffee

Dita Puspita Sari — 2026-01-16

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Green Brand Image, Environmental Knowledge, dan Green Perceived Value terhadap niat beli hijau di coffee shop Fore Coffee. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden yang memiliki niat beli pada produk hijau di coffee shop Fore Coffee yang ditentukan dengan teknik berupa purposive sampling. Hasil peneltitian ini membuktikan bahwa: (1) Green Brand Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli hijau di coffee shop Fore Coffee. (2) Environmental Knowledge tidak berpengaruh signifikan terhadap niat beli hijau di \ Fore Coffee. (3) Green Perceived Value berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli hijau di coffee shop Fore Coffee

Analisis Strategi Pemasaran Digital Pada UMKM Kuliner

Alula — 2026-01-16

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya perubahan yang dinamis dalam strategi pemasaran UMKM, khususnya melalui pemanfaatan promosi digital. Namun, masih banyak UMKM yang belum mampu menjalankan serta mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam kegiatan pemasarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pengembangan promosi digital pada UMKM Sambosa Polikindo sebagai upaya meningkatkan strategi permasan dan keberlanjutan usaha dalam lingkup pasar yang dinamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Sambosa Polikindo yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun keunggulan pada kualitas produk, namun usaha belum mampu melakukan promosi digital secara optimal dan cenderung mengandalkan komunikasi word of mouth. Pemanfaatan platform digital seperti WhatsApp Business, Google Maps, dan media sosial belum dilakukan secara terstruktur dan konsisten. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam menjangkau konsumen baru dan rendahnya visibilitas usaha di lingkup digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi promosi digital yang adaptif melalui penyediaan katalog produk digital, optimalisasi informasi usaha, serta aktivitas promosi yang berkelanjutan di media sosial.

Pengaruh Total Quality Management Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Sistem Pengukuran Kinerja Sebagai Variabel Intervening

Caren Riandra Putra — 2026-01-16

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Total Quality Management (TQM) terhadap Kinerja Manajerial serta menguji peran Sistem Pengukuran Kinerja sebagai variabel intervening pada PT BPR Serang (Perseroda). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 50 responden yang terdiri dari manajer, kepala cabang, wakil kepala cabang, supervisor, dan staf. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Total Quality Management berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial, (2) Total Quality Management berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem Pengukuran Kinerja, (3) Sistem Pengukuran Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial, serta (4) Sistem Pengukuran Kinerja berperan sebagai variabel mediasi parsial (partial mediation) dalam hubungan antara Total Quality Management dan Kinerja Manajerial. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan TQM yang didukung oleh sistem pengukuran kinerja yang terstruktur dan akurat mampu meningkatkan efektivitas manajerial.

Hak Asasi Pekerja Migran: Antara Perlindungan Dan Eksploitasian

Lukman Ibrahim — 2026-01-16

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui tiga dimensi utama, yaitu substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjadi dasar normatif yang mengatur hak dan kewajiban PMI, termasuk hak atas upah layak, perlakuan manusiawi, serta akses terhadap bantuan hukum. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain struktur hukum yang belum memadai, budaya hukum yang kurang memperhatikan keberadaan PMI, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta terbatasnya reformulasi kontrak kerja standar oleh agen penempatan. Struktur kelembagaan dan budaya hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan yang efektif. Koordinasi antara BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah daerah harus diperkuat untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, sementara peran perwakilan RI di luar negeri perlu ditingkatkan dalam memberikan bantuan hukum dan perlindungan darurat. Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap hak konstitusional PMI serta praktik diskriminatif di negara tujuan juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan keseriusan pemerintah dalam memperkuat struktur hukum dan budaya hukum, termasuk melalui revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 agar lebih responsif terhadap kondisi lapangan, harmonisasi kelembagaan, peningkatan edukasi hukum pra-keberangkatan, peningkatan keterampilan PMI, serta penguatan diplomasi internasional. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan PMI diharapkan dapat terwujud secara komprehensif dengan menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan nyata.

Peran Price Discount Dan Electronic Word of Mouth (E-WOM) Dalam Meningkatkan Impulse Buying Melalui Positive Emotion Pada Gen Z Pengguna TikTok Shop Di Kota Semarang

Novi Rahmawati — 2026-01-16

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Price Discount dan Electronic Word of Mouth (E-WOM) terhadap Impulse Buying dengan Positive Emotion sebagai variabel intervening pada Generasi Z pengguna TikTok Shop di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 385 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda serta uji mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Price Discount dan Electronic Word of Mouth (E-WOM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Positive Emotion. Selain itu, kedua variabel tersebut juga berengaruh positif dan signifikan terhadap Impulse Buying. Positive Emotion terbukti berpengaruh positif terhadap Impulse Buying serta mampu memediasi pengaruh Price Discount dan Electronic Word of Mouth (E-WOM) terhadap Impulse Buying. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi diskon harga dan pengolahan ulasan konsumen berperan penting dalam mendorong pembelian impulsif.

Adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Transformasi Layanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang

Agna Deffira Hidayati — 2026-01-16

Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Dalam konteks administrasi kependudukan, Identitas Kependudukan Digital (IKD) hadir sebagai inovasi untuk mendukung transformasi layanan publik berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat adopsi IKD di Kota Magelang, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya, serta menyusun strategi untuk meningkatkan adopsi IKD secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory melalui observasi dan wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD melalui inovasi PESAN TAS KANDI mampu melampaui target nasional dengan tingkat aktivasi lebih dari 37 persen. Adopsi IKD terbukti memberikan manfaat nyata, seperti peningkatan efisiensi pelayanan, pengurangan waktu tunggu, kemudahan akses layanan, serta peningkatan keamanan dan akurasi data kependudukan. Namun penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kepemilikan dan kompatibilitas perangkat, perbedaan tingkat literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan IKD di seluruh layanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan penerapan IKD memerlukan strategi sosialisasi yang berkelanjutan, pelayanan jemput bola, penguatan peran kelompok usia produktif, serta pemantauan dan evaluasi yang konsisten untuk mewujudkan layanan publik digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Dagang Indonesia

Alya Rahmah Afifah — 2026-01-16

Direksi merupakan organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam praktik hukum dagang, tanggung jawab hukum direksi menjadi isu penting ketika terjadi kerugian perseroan akibat kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batas tanggung jawab hukum direksi dalam perseroan terbatas menurut perspektif hukum dagang Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap buku serta jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum direksi dapat bersifat pribadi maupun kolektif apabila terbukti terdapat unsur kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap prinsip fiduciary duty dan duty of care. Namun demikian, direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum apabila mampu membuktikan bahwa pengurusan dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta sesuai dengan prinsip business judgment rule dan good corporate governance.

Lavender Marriage Dalam Diskursus Fiqh Kontemporer Melalui Pendekatan Maqāṣid al-Syarī‘ah

Ririn Muktamiroh — 2026-01-16

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena lavemder marriage, pernikahan heteroseksual yang dilakukan untuk menyembunyikan orientasi seksual, yang menimbulkan persoalan etis, sosial, dan hukum dalam masyarakat Muslim kontemporer. Dalam konteks fiqh, praktik ini memunculkan pertanyaan penting mengenai keabsahan akad, kejujuran niat, dan kesesuaiannya dengan tujuan pernikahan menurut syariat Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis lavender marriage melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya terkait lima tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara formal memenuhi rukun dan syarat nikah, lavender marriage mengandung unsur tadlis (penipuan) yang merusak prinsip kejujuran dan keterbukaan, serta berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, ketidakstabilan keluarga, kerusakan garis keturunan, dan hilangnya martabat pasangan. Karena mafsadah yang ditimbulkan lebih besar daripada maslahah, praktik ini dinilai bertentangan dengan tujuan syariat dan tidak dapat dibenarkan secara moral maupun syar‘i. Penelitian ini menegaskan bahwa fiqh kontemporer perlu merespons fenomena sosial modern dengan tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental maqāṣid al-syarī‘ah untuk menjaga integritas institusi pernikahan dalam masyarakat Muslim.

Analisis Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Rekening Bersama Pihak Ketiga Dalam Transaksi Elektronik Jual Beli Akun Game Online

Komang Derin Rediasa — 2026-01-16

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa rekening bersama pihak ketiga dalam transaksi elektronik jual beli akun game online, serta (2) mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha penyedia jasa rekening bersama apabila terjadi kerugian terhadap konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan jasa rekening bersama pihak ketiga meliputi perlindungan dalam bentuk preemtif, preventif, dan represif yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; (2) tanggung jawab hukum penyedia jasa rekening bersama terhadap kerugian konsumen dapat dilakukan sesuai dengan regulasi hukum positif Indonesia agar pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen sesuai dengan regulasi Hukum Positif Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa masih terdapat kekosongan norma dalam pengaturan jasa rekening bersama yang dijalankan secara informal, sehingga diperlukan pembentukan regulasi yang lebih spesifik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen digital di Indonesia.

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik

Putri Ayu Permatasari — 2026-01-16

Perkembangan teknologi digital memperluas pemanfaatan lagu dan musik di ruang publik komersial, sehingga menuntut sistem pengelolaan royalti yang jelas, terstruktur, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari kewajiban pelaku usaha dalam membayar royalti lagu serta mekanisme tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran royalti lahir dari konstruksi normatif yang komprehensif, mencakup aspek regulatif, kelembagaan, ekonomi, teknologi, dan sosial. Penerapan sistem lisensi kolektif satu pintu melalui LMKN dengan dukungan sistem digital seperti SILM dan Inspiration System meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan royalti. Selain itu, mekanisme penegakan hukum berjenjang berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana, disertai kebijakan keringanan tarif bagi UMKM, mencerminkan upaya menyeimbangkan perlindungan hak ekonomi pencipta dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola royalti berbasis kepastian hukum dan keadilan sosial menjadi kunci keberlanjutan industri musik nasional.

Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pembuatan Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI Dalam Perspektif Keadilan

Dea Nawang Wulandari — 2026-01-16

Kebijakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama ketika kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya stabil. Kebijakan tersebut dipandang sensitif karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara dan persepsi keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, historis, dan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI telah memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi aspek legalitas serta kepastian hukum karena dilakukan melalui proses pengusulan, pembahasan anggaran negara, dan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dari perspektif keadilan, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika dianalisis menggunakan teori keadilan Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch, kebijakan ini masih menunjukkan ketimpangan dengan kondisi sosial ekonomi mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dalam perumusan kebijakan tunjangan anggota DPR RI.

Perbandingan Soft Power Digital antara Negara-Negara Global Selatan: Media Sosial, Budaya Pop, dan Diplomasi Publik

Jessica Feodorona Wondal — 2026-01-16

TPenelitian ini menganalisis perbandingan soft power digital antara negara-negara Global Selatan dengan fokus pada pemanfaatan media sosial, budaya populer, dan diplomasi publik. Melalui pendekatan kualitatif komparatif, data dikumpulkan dari analisis konten digital, studi literatur, dan wawancara mendalam dengan pakar serta praktisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menonjol pada pemanfaatan media sosial, India unggul melalui budaya populer Bollywood, sementara Brasil dan Meksiko memperlihatkan keseimbangan antara media sosial dan budaya pop, serta Nigeria yang menghadapi tantangan infrastruktur namun memiliki potensi besar melalui musik Afrobeat. Analisis ini mengungkap bahwa keberhasilan soft power digital ditentukan oleh kombinasi faktor struktural, partisipasi masyarakat sipil, serta konsistensi narasi budaya jangka panjang. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan teori soft power di era digital dengan menempatkan negara-negara Global Selatan sebagai aktor aktif dalam membangun citra internasional, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk merumuskan strategi diplomasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Analisis Kendala Kejaksaan Negeri Gianyar Dalam Eksekusi Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Umum Melalui Program Suksma

Ni Putu Winda Astuti Winda — 2026-01-16

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana umum melalui Program SUKSMA (Siap Untuk Kirim Sampai Alamat) di Kejaksaan Negeri Gianyar serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Program SUKSMA merupakan inovasi pelayanan publik yang diluncurkan sebagai bentuk implementasi kebijakan pemulihan aset sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kembali barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Gianyar dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti melalui Program SUKSMA serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program SUKSMA menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, keterlambatan penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48), tingginya beban kerja jaksa, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun demikian, Kejaksaan Negeri Gianyar telah melakukan berbagai upaya perbaikan melalui penataan mekanisme kerja internal dan penguatan peran Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Program SUKSMA masih memerlukan penguatan dukungan sumber daya, konsistensi pelaksanaan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

Analisis Framing Pemberitaan Komite Pembangunan Papua pada Portal Berita Tempo

Alan Firmansyah — 2026-01-16

Penelitian ini menganalisis framing pemberitaan Tempo mengenai pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua oleh Presiden Prabowo Subianto. Analisis menggunakan model framing Robert N. Entman melalui empat komponen: define problems, diagnose causes, moral judgment, dan treatment recommendation. Pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan unit analisis berupa teks berita Tempo berjudul “Komite Pembangunan Papua untuk Siapa?” (13 Oktober 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tempo membingkai kebijakan pembentukan Komite sebagai pengulangan pendekatan pembangunan yang keliru, top-down, dan gagal menjawab akar konflik Papua. Tempo menonjolkan narasi sejarah diskriminasi, kegagalan pembangunan, maraknya pelanggaran HAM, serta ketidakefektifan kebijakan Otsus sebagai argumentasi bahwa Komite tersebut tidak relevan dan justru mempertebal jarak antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Rekomendasi yang dibangun Tempo adalah perlunya perubahan paradigma negara: dari pendekatan keamanan dan pembangunan teknokratis menuju pengakuan martabat, hak politik, dan partisipasi orang Papua

Pengaruh Media Sosial Tiktok terhadap Perilaku Pemakaian Kosmetik Brand X

Salsabila Ananda Putri — 2026-01-16

Penelitian ini di latar belakangi oleh meningkatnya penggunaan TikTok yang memengaruhi perilaku konsumsi kosmetik, terutama di kalangan mahasiswa kecantikan. Merek lokal Somethinc menjadi contoh sukses strategi pemasaran digital berbasis konten edukatif dan autentik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penggunaan TikTok terhadap perilaku pemakaian kosmetik Somethinc pada mahasiswa D4 Kosmetika dan Perawatan Kecantikan Universitas Negeri Jakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring berskala Likert (1–5) kepada 93 responden. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS versi 26. Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, linearitas, dan heteroskedastisitas menunjukkan model regresi layak digunakan. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis diterima bahwa penggunaan TikTok berpengaruh signifikan terhadap perilaku pemakaian kosmetik Somethinc. Temuan penelitian menjelaskan bahwa konten edukatif, kredibilitas kreator, dan interaksi sosial di TikTok mampu meningkatkan literasi produk, kepercayaan, serta loyalitas terhadap merek lokal. Dengan demikian, TikTok berperan tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pembentukan perilaku konsumtif yang positif di kalangan mahasiswa kecantikan.

Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Kasus Wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi

Akbar Rayhan Nugroho — 2026-01-16

Perkembangan kebutuhan hidup dan meningkatnya risiko mendorong masyarakat untuk menggunakan asuransi sebagai sarana pengalihan risiko, namun dalam praktiknya tidak jarang terjadi wanprestasi oleh perusahaan asuransi yang merugikan pemegang polis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pemegang polis asuransi yang mengalami wanprestasi oleh perusahaan asuransi berdasarkan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis dapat diberikan melalui dua mekanisme, yaitu perlindungan preventif melalui UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta perlindungan represif melalui mekanisme gugatan wanprestasi ke pengadilan. Putusan pengadilan menegaskan bahwa perusahaan asuransi telah melakukan wanprestasi dan wajib memenuhi pembayaran klaim kepada pemegang polis berdasarkan pasal 1238 jo 1243 KUHPerdata. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pengadilan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pemegang polis dalam praktik perasuransian di Indonesia.

Penerapan Perlindungan Hak Cipta Musik Tanpa Lirik dalam Perkara antara Djanuar Ishak Melawan PT Elang Prima Retailindo

Deyana Nashwa Devayu — 2026-01-16

Praktik penggunaan karya cipta tanpa izin semakin sering terjadi pada berbagai media, termasuk dalam konten iklan yang memanfaatkan musik sebagai elemen pendukung. Salah satu kasusnya adalah penggunaan musik SKJ88 karya Djanuar Ishak sebagai latar video dalam iklan produk milikPT Elang Prima Retailindo tanpa memperoleh izin dari pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta musik tanpa lirik berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta menganalisis penerapan perlindungan hak cipta musik tanpa lirik dalam perkara antara Djanuar Ishak melawan PT Elang Prima Retailindo. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tipe deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUHC memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap musik tanpa lirik termasuk hak moral dan hak ekonomi pencipta. Setiap penggunaan karya cipta seperti musik tanpa lirik dengan tujuan komersial wajib memperoleh lisensi sinkronisasi yang hanya dapat diberikan langsung oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam perkara ini PT Elang Prima Retailindo terbukti melanggar hak cipta karena memanfaatkan musik SKJ88 tanpa izin, sehingga majelis hakim mewajibkan PT Elang Prima Retailindo untuk membayar ganti rugi kepada Djanuar Ishak selaku Pencipta. Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan ciptaan dalam bentuk penggandaan tetap tunduk pada mekanisme perizinan yang ketat, dan pelanggaran terhadapnya menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas.

Tinjauan Pengaturan Terkait Batas Waktu Peningkatan Status Laporan Polisi Dari Penyelidikan Ke Penyidikan Berdasarkan Persepktif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Jericho Owen Geraldo Manalu — 2026-01-16

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai batas waktu peningkatan status laporan polisi dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Permasalahan yang dikaji berfokus pada belum adanya ketentuan yang secara tegas mengatur jangka waktu penyelidikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan batas waktu penyelidikan menyebabkan proses penanganan laporan pidana sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, yang berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan asas due process of law. Selain berdampak yuridis, kondisi ini juga berimplikasi pada perlindungan hak asasi manusia serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mengatur secara tegas batas waktu penyelidikan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Analisis Gerakan #SaveRajaAmpat dalam Konsep Politicized Collective Identity

Fatih Raftsaal H. Kuswanto — 2026-01-16

ABSTRACT

The acceleration of natural resource exploitation within national and global development agendas has increasingly generated environmental conflicts that extend beyond ecological concerns to encompass social and political dimensions. One prominent case is the opposition to nickel mining activities in Raja Ampat Regency, Southwest Papua, which has been articulated through the #Save Raja Ampat campaign. This study aims to analyze how the campaign operates as an environmental political message and how collective identity is politicized in the process of resistance against extractive state policies. Employing a qualitative approach, this research utilizes literature review and political message analysis. The main analytical framework is the concept of politicized collective identity proposed by Simon and Klandermans, which emphasizes three stages of identity politicization: collective grievance awareness, adversarial attribution, and the involvement of broader publics through triangulation. The findings indicate that the #Save Raja Ampat campaign not only represents opposition to nickel mining but also frames environmental conflict as an issue of ecological justice, indigenous rights, and unequal power relations between the state, corporations, and local communities. Campaign messages function to build collective awareness, symbolically identify opposing actors, and mobilize broader public support through arenas of political communication. This study concludes that environmental messages play a strategic role in mediating extractivist conflicts and transforming local issues into publicly contested political debates. Theoretically, this research contributes to the field of environmental political communication by highlighting the central role of collective identity in the analysis of environmental movement messaging.

Keywords: Environmental political communication, political messaging, politicized collective identity, environmental movement, Raja Ampat.

ABSTRAK

Kata Kunci: komunikasi politik lingkungan, pesan politik, identitas kolektif terpolitisasi, gerakan lingkungan, Raja Ampat.

Optimalisasi Peran Guru Dalam Mengimplementasikan Strategi Deep learning Guna Menstimulasi Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar

Ismira — 2026-01-17

Pendidikan abad ke-21 menekankan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi sejak jenjang sekolah dasar. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dinilai relevan untuk menjawab tuntutan tersebut adalah strategi deep learning, yang berfokus pada pemahaman konsep secara mendalam dan bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran guru dalam mengimplementasikan strategi deep learning guna menstimulasi kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan teknik analisis isi terhadap berbagai sumber ilmiah nasional dan internasional, yang dilengkapi dengan observasi kelas secara partisipatif untuk mengkaji praktik pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan deep learning melalui pendekatan meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning mampu meningkatkan keterlibatan aktif siswa, memperkuat pemahaman konseptual, serta mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis. Guru memiliki peran sentral dalam merancang pembelajaran yang kontekstual, reflektif, dan kolaboratif sehingga siswa mampu mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman nyata. Oleh karena itu, penerapan strategi deep learning yang dirancang secara matang dan berkelanjutan dapat menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta mempersiapkan siswa sekolah dasar menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21.

Analisis Teori Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar di SDN 10 Pasar Melintang

Ismira — 2026-01-17

Motivasi belajar merupakan fondasi utama dalam membangun keterlibatan dan keberhasilan akademik siswa sekolah dasar dalam menghadapi dinamika pembelajaran dan perkembangan informasi di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi teori motivasi belajar dengan praktik pembelajaran di SDN 10 Pasar Melintang serta mengkaji penggunaan ejaan bahasa Indonesia dalam berita pendidikan daring berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi terhadap teks berita pendidikan online dan studi pustaka terhadap literatur teori motivasi belajar dan kaidah kebahasaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori motivasi, khususnya pendekatan Self-Determination dan penguatan behavioristik, selaras dengan praktik pembelajaran yang mendorong partisipasi, kemandirian, dan apresiasi siswa, sementara analisis kebahasaan mengungkap masih ditemukannya kesalahan ejaan yang berpotensi menurunkan kualitas informasi pendidikan di media daring. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi teori motivasi dalam strategi pembelajaran guru serta peningkatan kesadaran kebahasaan penulis media sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang bermutu dan berkarakter

Standar Penilaian sebagai Instrumen Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar

Hafiz Hidayat — 2026-01-17

Pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Kebijakan pengelolaan kelas yang diterapkan oleh sekolah perlu dievaluasi berdasarkan standar penilaian yang jelas agar proses pembelajaran berjalan efektif, kondusif, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis standar penilaian kebijakan pengelolaan kelas di sekolah dasar dengan mengacu pada contoh implementasi kebijakan yang diberitakan di media daring. Analisis dilakukan dengan mengaitkan kebijakan tersebut dengan standar penilaian pendidikan serta ketepatan penggunaan bahasa, khususnya ejaan bahasa Indonesia, dalam penyampaian informasi kebijakan kepada publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan kelas di sekolah dasar perlu didukung oleh standar penilaian yang sistematis, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, penggunaan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dalam pemberitaan kebijakan pendidikan juga menjadi faktor penting agar informasi mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru. Dengan demikian, evaluasi kebijakan pengelolaan kelas tidak hanya berfokus pada implementasi di sekolah, tetapi juga pada kualitas penyampaian informasinya kepada masyarakat.

Inovasi Guru Kelas V Arafah 2 SDIT Marhamah dalam Mewujudkan Siswa Berakhlak Mulia dan Sehat

Weni Yulastri — 2026-01-17

Pencapaian tujuan Pendidikan Nasional yang menekankan pembentukan akhlak mulia dan kesehatan peserta didik masih menghadapi tantangan dalam implementasi pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Guru dituntut untuk mampu menerjemahkan tujuan tersebut ke dalam praktik pembelajaran yang kontekstual dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk inovasi pembelajaran serta menganalisis peran pembiasaan yang dilakukan oleh guru kelas V Arafah 2 SDIT Marhamah dalam mewujudkan siswa yang berakhlak mulia dan sehat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis. Partisipan penelitian adalah guru kelas V Arafah 2 sebagai agen inovasi, dengan objek penelitian berupa program inovasi pembelajaran dan pembiasaan di kelas. Data diperoleh melalui observasi dan telaah praktik baik (best practice), kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru mengintegrasikan inovasi pembelajaran melalui metode dan pembiasaan seperti Kotak Kejujuran, Jurnal Kebaikan Harian, Silent Corner, Jumat Sehat, dan Movement Breaks. Inovasi tersebut berdampak pada peningkatan kesadaran karakter, penurunan perilaku tidak jujur, serta perubahan pola hidup sehat siswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi pembelajaran berbasis pembiasaan yang dilakukan secara konsisten mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan non-akademik. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi sekolah dasar dalam merancang pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan pendidikan karakter dan kesehatan secara holistik.

Pengaruh Augmented Reality (AR) dalam Pemasaran: Menciptakan Pengalaman Konsumen yang Imersif

Sumitro — 2026-01-17

Perkembangan teknologi digital mendorong perusahaan untuk mengadopsi strategi pemasaran yang lebih interaktif dan berorientasi pada pengalaman konsumen, salah satunya melalui pemanfaatan Augmented Reality (AR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan AR dalam pemasaran terhadap penciptaan pengalaman konsumen yang imersif, peningkatan keterlibatan konsumen, serta dampaknya terhadap keputusan pembelian. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis deskriptif terhadap berbagai penelitian terdahulu serta studi kasus implementasi AR pada merek ternama seperti IKEA, Pepsi, L’Oréal, dan Nike. Hasil kajian menunjukkan bahwa AR mampu meningkatkan keterlibatan emosional dan kognitif konsumen, memperkuat interaksi antara merek dan pelanggan, serta berkontribusi positif terhadap peningkatan penjualan dan penurunan tingkat pengembalian produk. Namun demikian, adopsi AR dalam pemasaran masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya biaya pengembangan, keterbatasan perangkat pendukung, serta isu privasi dan keamanan data konsumen. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi yang matang, pengembangan konten AR yang berkualitas, serta pemahaman mendalam terhadap karakteristik audiens target. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Augmented Reality memiliki potensi besar sebagai inovasi pemasaran modern apabila diterapkan secara tepat dan berorientasi pada kebutuhan konsumen

Upaya Satlantas Polresta Bandarlampung dalam Menanggulangi Praktik Penggunaan Ponsel oleh Pengemudi Ojek Online saat Berkendara

Muhammad Bagunbun Abdurrafi Almubarok — 2026-01-17

Penggunaan ponsel saat berkendara oleh pengemudi ojek online merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan terganggunya konsentrasi pengemudi sehingga meningkatkan risiko kecelakaan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung menjalankan upaya penanggulangan terhadap pelanggaran tersebut serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upaya Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel saat berkendara dilakukan melalui upaya pre-emptif berupa sosialisasi dan edukasi keselamatan, preventif melalui pengaturan, penjagaan, dan patroli pada titik rawan pelanggaran, serta represif berupa penindakan tilang sesuai Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang No 22 tahun 2009. 2) Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan pelanggaran penggunaan ponsel oleh pengemudi ojek online meliputi faktor hukum, yaitu ketentuan yang belum memberikan efek jera secara optimal, faktor penegak hukum, berupa keterbatasan personel dan pengawasan di lapangan, faktor sarana dan prasarana, seperti minimnya teknologi pendukung penindakan, faktor masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran serta disiplin berlalu lintas, dan faktor kebudayaan, yakni kebiasaan penggunaan ponsel saat berkendara yang telah dianggap sebagai hal yang wajar.

Analisis Komparatif Kewenangan Checks and Balances Legislatif Indonesia dan Amerika Serikat dalam Perspektif Konstitusi di Kedua Negara

Ichsan Maulana — 2026-01-17

Studi ini menganalisis secara komparatif desain konstitusional kewenangan checks and balances antara legislatif Indonesia dan Amerika Serikat. Meskipun kedua negara menganut sistem presidensial, terdapat perbedaan paradigmatik yang tajam. Amerika Serikat menerapkan pemisahan kekuasaan yang tegas (strict separation of powers), sedangkan Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan (distribution of powers). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan (comparative approach). Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan di Indonesia cenderung bersifat kolaboratif namun tumpul. Konstruksi “persetujuan bersama” (joint approval) dalam Pasal 20 UUD 1945 menempatkan Presiden sebagai co-legislator yang dominan, sementara kewenangan anggaran DPR dibatasi oleh klausul jaring pengaman “APBN tahun lalu” yang mereduksi ancaman kelumpuhan pemerintahan. Sebaliknya, Kongres Amerika Serikat memiliki instrumen pengawasan yang agresif melalui hak veto override dan kekuasaan mutlak atas anggaran (absolute power of the purse) yang berisiko menyebabkan government shutdown. Studi ini menyimpulkan bahwa desain Amerika Serikat memprioritaskan akuntabilitas dengan risiko gridlock, sedangkan desain Indonesia memprioritaskan stabilitas dengan risiko executive aggrandizement dan politik kartel. Penelitian ini merekomendasikan redefinisi makna “persetujuan bersama” dan pelembagaan hak oposisi di DPR untuk memulihkan keseimbangan kekuasaan.

Pengaruh Customer Relationship Management (CRM) Terhadap Customer Satisfaction Dan Customer Loyalty

Muhamad Bilal Azani — 2026-01-17

Customer Relationship Management (CRM) merupakan strategi penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Seiring meningkatnya persaingan bisnis dan perkembangan teknologi, penelitian mengenai pengaruh CRM terhadap customer satisfaction dan customer loyalty terus berkembang, namun hasilnya masih bervariasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh Customer Relationship Management (CRM) terhadap customer satisfaction dan customer loyalty melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Proses kajian dilakukan dengan mengacu pada pedoman PRISMA, melalui penelusuran artikel pada basis data ilmiah bereputasi, yaitu Scopus, IEEE Xplore, ScienceDirect, SpringerLink, dan Google Scholar, dengan rentang publikasi tahun 2021–2025. Dari 614 rekaman awal yang teridentifikasi, sebanyak 21 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dan tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa CRM secara umum berpengaruh positif terhadap customer satisfaction dan berkontribusi terhadap pembentukan customer loyalty, baik secara langsung maupun melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi. Temuan ini menegaskan peran strategis CRM dalam meningkatkan kualitas hubungan perusahaan dengan pelanggan serta memberikan implikasi bagi pengembangan penelitian dan praktik manajemen pemasaran.

Pengaturan Hukum Atas Klausul Non Kompetisi Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia

Ni Putu Nanda Shinta Dewi — 2026-01-17

Perkembangan usaha waralaba di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat seiring meningkatnya kebutuhan pelaku usaha terhadap model bisnis yang terstruktur, relatif aman, dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Hubungan hukum dalam waralaba didasarkan pada perjanjian antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee), yang melibatkan penggunaan sistem bisnis, merek, serta hak kekayaan intelektual milik franchisor. Salah satu klausul penting dalam perjanjian waralaba adalah klausul non kompetisi, yang bertujuan membatasi franchisee untuk tidak menjalankan usaha sejenis atau yang berpotensi menjadi pesaing, baik selama maupun setelah berakhirnya perjanjian. Klausul ini menjadi krusial karena franchisee memperoleh akses terhadap know-how, sistem operasional, strategi pemasaran, dan informasi rahasia yang bernilai ekonomi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum klausul non kompetisi dalam perjanjian waralaba di Indonesia serta perannya dalam mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul non kompetisi memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan hak kekayaan intelektual dan sistem bisnis franchisor. Klausul ini tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat sepanjang dirumuskan secara wajar, proporsional, dan dibatasi secara jelas dari segi waktu, wilayah, dan lingkup usaha. Dengan demikian, klausul non kompetisi berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, etika bisnis, dan iklim usaha waralaba yang adil dan berkeadilan di Indonesia.

Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional

Novi Riyana Putri — 2026-01-17

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital seperti cryptocurrency, dompet elektronik (e-wallet), akun media sosial bernilai ekonomis, dan Non-Fungible Token (NFT). Keberadaan aset digital tersebut menimbulkan permasalahan hukum baru, khususnya dalam konteks pewarisan, karena belum adanya pengaturan yang eksplisit baik dalam hukum Islam maupun sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum aset digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum Islam, menelaah kepastian hukum waris aset digital dalam sistem hukum nasional Indonesia, serta mengkaji kemungkinan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan kepemilikan yang sah dapat dikualifikasikan sebagai māl mutaqawwim dan dengan demikian dapat diwariskan menurut hukum Islam. Namun demikian, kekosongan norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menimbulkan izin hukum bagi ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak waris atas aset digital.

Inovasi Hijau Memoderasi Hubungan Carbon emission disclosure dan Biaya Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan

Indri Eliza Zahra — 2026-01-17

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Carbon emission disclosure serta Biaya Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan, sekaligus mengevaluasi peran Inovasi Hijau sebagai variabel moderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan rancangan asosiatif. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan pada sektor energi, basic materials, dan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia selama periode 2020–2024. Sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling, menghasilkan 45 perusahaan dengan total 225 observasi. Pengolahan data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Eviews 12. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, Carbon emission disclosure dan Biaya Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Namun, pengujian parsial memperlihatkan bahwa kedua variabel tersebut memberikan pengaruh yang berbeda, bergantung pada karakteristik perusahaan dan tingkat pengungkapan lingkungannya. Selain itu, hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa Inovasi Hijau tidak mampu memoderasi hubungan antara Carbon emission disclosure dan Nilai Perusahaan, serta tidak memoderasi hubungan antara Biaya Lingkungan dan Nilai Perusahaan.

Rekonstruksi Das Sollen Dan Das Sein Dalam Proyek Kereta Cepat Indonesia–China: Solusi Hukum Ekonomi dan Teknologi Terhadap Pembebanan APBN dan Utang Negara

Efriza Malna Denta — 2026-01-17

Penelitian ini mengkaji ketimpangan antara das sollen dan das sein dalam Proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), khususnya terkait pergeseran skema pembiayaan yang berujung pada pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta peningkatan utang negara. Secara normatif, proyek KCIC dirancang sebagai kerja sama business to business yang tidak menempatkan negara sebagai penanggung utama risiko pembiayaan. Namun dalam praktiknya, pembengkakan biaya dan pengembangan proyek telah mendorong keterlibatan negara melalui dukungan fiskal dan pengakuan utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian antara perencanaan normatif dan implementasi empiris proyek KCIC serta merumuskan solusi hukum ekonomi dan teknologi guna mencegah risiko fiskal negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang didukung oleh data sekunder dari literatur hukum, kebijakan publik, dan sumber daring yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran skema pembiayaan dari korporasi ke negara telah menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan disiplin fiskal, serta meningkatkan risiko utang negara dalam jangka panjang. Selain itu, ketidakjelasan batas tanggung jawab antara negara dan korporasi berdampak pada melemahnya prinsip tata kelola yang baik dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi kerangka hukum ekonomi dan teknologi untuk menegaskan peran negara sebagai regulator, menjamin keberlanjutan fiskal, serta memastikan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi berjalan secara akuntabel.

Optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih Sebagai Solusi Mewujudkan Daftar Pemilih Yang Akurat Dan Inklusif

Mahisa Mareati — 2026-01-17

Akurasi dan inklusivitas daftar pemilih merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya, pemutakhiran data pemilih di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, serta pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemutakhiran data pemilih serta merumuskan strategi optimalisasi pemutakhiran data pemilih sebagai solusi untuk mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi penyelenggara pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih belum berjalan optimal akibat lemahnya tata kelola pemilu, keterbatasan kapasitas dan integritas penyelenggara, rendahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kelembagaan, dan pendekatan partisipatif merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas daftar pemilih. Dengan demikian, optimalisasi pemutakhiran data pemilih secara holistik dan berkelanjutan menjadi kunci dalam melindungi hak pilih warga negara dan memperkuat integritas pemilu di Indonesia.

Dampak Yuridis, Teknis, Dan Sosial Penerapan E-Sertifikat Dalam Sertifikat Tanah di Penajam Paser Utara Tidak ada entri indeks yang ditemukan

Achmad Fitriady. M — 2026-01-17

Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik (e-Sertifikat) merupakan bagian dari transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia yang dilegitimasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021, yang memberikan kedudukan serta kekuatan hukum setara dengan sertifikat fisik. Kajian ini menganalisis legalitas dan kekuatan pembuktian e-Sertifikat, dampak teknis dan keamanan data terhadap perlindungan hak kepemilikan, serta dampak sosial dan tantangan implementasinya di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai wilayah strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hasil kajian menunjukkan bahwa e-Sertifikat meningkatkan kepastian hukum melalui penerapan prinsip Single Source of Truth dalam Sistem Elektronik Pendaftaran Tanah, namun pada masa transisi berpotensi menimbulkan konflik hukum, risiko sertifikat ganda, serta tantangan keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Selain itu, keterbatasan literasi digital dan kesenjangan akses teknologi pada masyarakat lokal berpotensi menciptakan eksklusi digital dalam perlindungan hak atas tanah, sehingga keberhasilan implementasi e-Sertifikat sangat bergantung pada penguatan keamanan sistem, kepastian tanggung jawab negara, dan program inklusi digital yang berkeadilan.

The Strategic Role Of Indonesia's Geopolitics In The Implementation Of The International Halal Regime

Siti Darojatun Rizki Putri — 2026-01-17

This article examines Indonesia's strategic position in the increasingly institutionalized framework of international halal governance, shaped by interactions between state and non-state actors. The objective of this research is to analyze how Indonesia can leverage its geopolitical advantages, including its demographics as the country with the largest Muslim population in the world, its strategic location, and its active diplomacy, to influence this governance framework and promote its national interests amid significant constraints. The main issues investigated are the tension between state sovereignty and the growing power of multinational corporations (MNCs), as well as the challenges of domestic institutional coordination and regional competition for leadership. Using a qualitative descriptive methodology with a geopolitical and international system theoretical framework, this study conducts a literature-based case study. Data was obtained from national policy documents, global industry reports, and corporate publications, analyzed through qualitative content analysis to understand strategic narratives and governance dynamics. The findings show that although Indonesia has significant geopolitical influence, its ability to act as a global rule-maker is limited by the hegemonic influence of multinational corporations (MNCs) in setting standards, fragmentation among domestic institutions (BPJPH, MUI), and competition with neighboring countries such as Malaysia. This study concludes that Indonesia's effective transition from policy recipient to norm-setter in the halal system depends on a coherent geo-economic strategy that integrates effective diplomacy in forums such as ASEAN and the OIC with strong capacity building for domestic industries and strategic partnerships.

Mewujudkan Keadilan Digital: Analisis Kesenjangan Akses Informasi Berdasarkan Perspektif John Rawls

Syahrul Hidayanto — 2026-01-17

Transformasi digital telah mengubah secara signifikan cara masyarakat mengakses informasi, berpartisipasi dalam ruang publik, dan menjalankan kehidupan sosial-politik. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan persoalan kesenjangan digital yang tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga struktural dan etis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kesenjangan digital di Indonesia melalui perspektif teori keadilan John Rawls, khususnya konsep justice as fairness, serta mengaitkannya dengan etika komunikasi di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif reflektif dengan orientasi filosofis-normatif. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap karya-karya utama Rawls, kajian etika komunikasi, serta laporan dan publikasi terkait kesenjangan digital di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesenjangan digital mencerminkan bentuk ketidakadilan struktural yang melanggar prinsip kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan Rawls. Ketimpangan akses, literasi, dan partisipasi digital berimplikasi pada melemahnya keadilan komunikatif dan kualitas demokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan digital harus dipahami sebagai kewajiban moral negara dan aktor komunikasi, serta menempatkan etika komunikasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan distribusi informasi yang adil, inklusif, dan bermartabat.

Perbandingan Politik Hukum di Berbagai Negara dan Relevansinya terhadap Reformasi Sistem Hukum Indonesia

Reivo Ibanes — 2026-01-17

Perbandingan politik hukum merupakan pendekatan analitis yang berfokus pada bagaimana suatu negara membentuk, mengarahkan, dan menerapkan hukum melalui kekuatan politik, struktur institusi, serta konfigurasi kekuasaan yang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan dan persamaan politik hukum di berbagai negara sebagai upaya memahami pengaruh ideologi, sistem pemerintahan, serta dinamika sosial terhadap proses pembentukan dan implementasi hukum. Dengan menggunakan metode studi literatur dan pendekatan komparatif, penelitian ini mengevaluasi bagaimana berbagai negara merumuskan kebijakan hukum, mengelola lembaga negara, serta menyeimbangkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Analisis ini juga menyoroti bagaimana faktor historis, budaya hukum, serta tekanan politik memengaruhi desain hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi politik hukum sangat dipengaruhi oleh orientasi politik, kebutuhan pembangunan nasional, serta tingkat konsolidasi demokrasi. Perbandingan tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik tata kelola hukum yang efektif, sekaligus menawarkan kerangka evaluatif bagi pengembangan sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan hukum dan penguatan institusi negara dalam menghadapi tantangan global.

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Secara Sewenang-Wenang

Avila Rizky — 2026-01-17

Perlindungan Hukum merupakan sebuah intrumen yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada Debitur sehubungan dengan Jaminan Fidusia atas perlakuan sewenang-wenang oleh kreditur atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kreditur. Sehingga penelitian ini membahas secara mendalam mengenai akibat hukum terhadap penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur secara sewenang-wenang dan perlindungan hukum terhadap penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur secara sewenang-wenang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akibat Hukum meurut Soeroso dan Teori perlindungan hukum menurut Wirjono Prodjodikoro. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari tindakan penarikan paksa yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur atas objek jaminan fidusia merupakan tindakan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur atas tindakan penarikan paksa adalah debitru dapat melakukan gugatan ke pengadilan negeri atas tindakan kreditur.

Perspektif Hukum Atas Kewajiban Bank Terhadap Perlindungan Kerahasiaan Data Nasabah Peminjam (Debitur)

Tiara Ayu Lestari — 2026-01-17

Perlindungan data pribadi bagi nasabah bank sangatlah penting, karena berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan data nasabahnya. Untuk itu diatur hal mengenai rahasia bank, namun kategori nasabah yang diatur dalam rahasia bank hanyalah bagi Nasabah Penyimpan saja, untuk Nasabah Peminjam (Debitur) tidak termasuk dalam hal yang wajib dirahasiakan. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Nasabah Peminjam (Debitur) dalam kewajiban Bank melindungi data Nasabah Peminjam (Debitur) ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis ruang lingkup kerahasiaan bank dan perlindungan data Nasabah Peminjam (Debitur) berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait perbankan, perlindungan data pribadi, dan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, dengan menggunakan metode yuridis-normatif berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahasia bank hanya mencakup bagi Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya, tidak termasuk bagi Nasabah Peminjam (Debitur). Walaupun data Nasabah Peminjam (Debitur) dapat diakses melalui SLIK, namun akses ini sangat terbatas untuk dapat diakses oleh pihak lain dan keperluan untuk tertentu saja. Kesimpulannya data Nasabah Peminjam (Debitur) tetap wajib dilindungi oleh Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Korupsi Sebagai Bentuk Inovasi Memaknai Perilaku Koruptif Melalui Teori Strain Merton

Valentri Marlita Radja — 2026-01-17

Korupsi di Indonesia masih dominan dipersepsikan sebagai patologi individual, sementara landasan sosiologis dan strukturalnya kerap terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena korupsi melalui kerangka teoretis Teori Strain Robert K. Merton guna memberikan perspektif struktural terhadap praktik korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review dan analisis isi terhadap berbagai kajian serta kasus korupsi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi pada dasarnya merupakan bentuk adaptasi inovatif terhadap tekanan struktural yang berkelanjutan, khususnya ketika tujuan institusional yang sangat ditekankan tidak diimbangi dengan akses yang memadai dan adil terhadap sarana pencapaian yang sah. Tuntutan institusional seperti pencapaian target kinerja yang ambisius, kewajiban penyerapan anggaran secara penuh dalam batas waktu yang ketat, serta keharusan menjaga citra organisasi dan politik secara kolektif menciptakan disonansi struktural. Tekanan tersebut secara progresif mendorong aktor institusional untuk menggunakan cara-cara yang tidak sah dan melanggar hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang efektif memerlukan pendekatan struktural yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi reformasi tujuan institusional yang tidak realistis, penguatan mekanisme kelembagaan, serta perluasan akses yang adil terhadap sarana pencapaian yang sah. Temuan ini menegaskan bahwa korupsi tidak semata-mata merupakan kegagalan moral individu, melainkan konsekuensi logis dari tekanan struktural dalam sistem kelembagaan yang menuntut intervensi holistik dan transformatif.

Reformasi Mekanisme Pemanggilan Para Pihak Dalam Proses Perdata: Menuju Efisiensi Berbasis Teknologi Informasi

Muhamad Noval Faris Pratama — 2026-01-17

Reformasi mekanisme pemanggilan para pihak dalam proses perdata diperlukan untuk mengatasi inefisiensi, gagal panggil, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Meski e-Court telah diterapkan, pemanggilan tahap krusial dalam menjamin hak audi et alteram partem masih mengandalkan metode konvensional yang lambat dan tidak andal, menyumbang signifikan terhadap penundaan sidang dan putusan verstek. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan sistem pemanggilan berdasarkan HIR/RBg serta merumuskan model pemanggilan digital yang sah, efisien, dan berkeadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif deskriptif, didukung studi komparatif (Singapura, Estonia, UE) dan wawancara mendalam terhadap 25 informan kunci (hakim, jurusita, akademisi, advokat), serta observasi di tiga Pengadilan Negeri percontohan. Analisis tematik dilakukan dengan triangulasi sumber dan teori procedural justice serta sociotechnical systems. Hasil menunjukkan bahwa akar masalah terletak pada ketidaksesuaian norma HIR/RBg dengan tuntutan digital, serta belum diakuinya e-summons sebagai citatie yang mengikat secara hukum. Model yang diusulkan mencakup: (1) sistem notifikasi multi-saluran (surel, SMS, aplikasi) dengan digital receipt sebagai bukti penerimaan sah; (2) mekanisme persetujuan eksplisit (opt-in) dan hak memilih saluran non-digital; (3) integrasi dengan Dukcapil untuk verifikasi data; dan (4) transformasi peran jurusita menjadi fasilitator digital. Secara normatif, model ini dapat diwadahi melalui PERMA khusus atau penambahan pasal dalam HIR. Penelitian menyimpulkan bahwa reformasi pemanggilan berbasis teknologi informasi bukan sekadar modernisasi teknis, melainkan upaya merekonstruksi keadilan prosedural di era digital. Model ini berpotensi mempercepat proses hingga 50%, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat inklusivitas asalkan didukung harmonisasi hukum, peningkatan kapasitas SDM, dan jaminan akses universal. Dengan demikian, langkah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.

Pelaksanaan Penyelesaian Hukum Terhadap Praktik Juru Parkir Liar Di Wilayah Kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto

Emilia Fitriyani — 2026-01-17

Praktik juru parkir liar dalam sektor perparkiran sering terjadi di berbagai titik strategis di kota Purwokerto seperti wilayah kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis penyelesaian hukum terkait praktik juru parkir liar dan kendalanya. Metode pendekatan penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dengan metode kepustakaan (library research). Analisa data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, dari aspek legal subtance, pengaturan parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Namun terdapat kendala dari aspek legal structure yaitu belum ada tindakan hukum yang tegas kepada juru parkir liar dan kendala dari aspek legal culture yaitu kebiasaan dari masyarakat yang masih belum mentaati ketentuan larangan perpakiran yang tidak seharusnya dan membayar biaya ke juru parkir liar.

Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di UPTD SDN 21 Bireuen

siti musyarofah — 2026-01-17

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, guru Pendidikan Agama Islam belum mampu menerapkan kurikulum mandiri. Penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui pengkondensasian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan kurikulum mandiri dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri 21 Bireuen dilakukan melalui 4 tahap, yaitu: Melaksanakan pelatihan untuk memahami garis besar kurikulum mandiri. Mengembangkan kurikulum operasional untuk unit pendidikan. Melaksanakan pembelajaran dan penilaian: termasuk perencanaan pembelajaran dengan menganalisis Hasil Pembelajaran, merumuskan Tujuan Pembelajaran, menyusun Alur Tujuan Pembelajaran, dan membuat modul pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdasarkan pembelajaran diferensiasi dan penilaian yang terdiri dari penilaian formatif dan penilaian sumatif. Hambatan dalam implementasi kurikulum mandiri dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam ditemukan, seperti kurangnya partisipasi guru Pendidikan Agama Islam dalam mengikuti pelatihan, implementasi pembelajaran diferensiasi belum efektif, keterbatasan ruang kelas, serta kurangnya pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas dan infrastruktur sekolah. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kurikulum mandiri pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri 21 Bireuen telah dilakukan, yaitu dengan membentuk komunitas belajar mini, memahami psikologi anak, mengadakan pembelajaran bergilir, dan memaksimalkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Resiliensi Bisnis Umkm Serundeng 3 Dare Melalui Integrasi Strategi Pemasaran Berbasis Syariah

Dini Sasmita Sari — 2026-01-17

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia, namun hanya 42% UMKM sektor kuliner mampu bertahan lebih dari lima tahun. Di tengah tantangan keberlanjutan ini, perkembangan ekonomi syariah yang mencapai Rp2.803,70 triliun membuka peluang integrasi nilai-nilai syariah dalam operasional UMKM. Penelitian ini bertujuan menganalisis resiliensi bisnis UMKM Serundeng 3 Dare melalui integrasi strategi pemasaran berbasis syariah, mencakup enam dimensi: internalisasi nilai teologis dalam identitas brand, manifestasi prinsip halalan thayyiban dalam standar mutu produk, implementasi keadilan ekonomi melalui strategi maslahah dalam penetapan harga, etika distribusi dan transparansi transaksi tanpa gharar, komunikasi pemasaran berbasis sifat siddiq dan tabligh, serta resiliensi bisnis dan manajemen konflik berbasis etika syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik. Partisipan dipilih secara purposif meliputi pemilik usaha, karyawan, dan pelanggan loyal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam virtual menggunakan platform Zoom Meeting dengan durasi 90-120 menit per sesi, dilengkapi studi dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis tematik dengan bantuan software NVivo 12 mengikuti enam fase analisis. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, member checking, thick description, audit trail, dan reflexivity peneliti. Temuan menunjukkan bahwa integrasi strategi pemasaran berbasis syariah berkontribusi signifikan terhadap resiliensi bisnis melalui pembentukan trust capital, distinctive capability, competitive moat, dan moral resilience yang menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa framework integratif antara Islamic marketing principles dan business resilience theory, serta implikasi praktis bagi pengembangan UMKM berbasis nilai syariah di Indonesia.

Model Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian Anak Melalui Diversi

Salsabela Oktaviona Devi — 2026-01-18

Negara memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi, khususnya dalam penanganan tindak pidana pencurian yang kerap dipengaruhi faktor sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim serta model penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr di Pengadilan Negeri Ungaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan kepustakaan, serta dianalisis melalui tahapan reduksi data, analisis, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan fakta perbuatan, latar belakang anak, kondisi sosial, serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusan. Anak pelaku memenuhi syarat diversi karena ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan residivis, meskipun didakwa dengan Pasal 363 KUHP. Kesimpulannya, penerapan diversi dalam perkara ini mencerminkan perlindungan terbaik bagi anak dan efektivitas model penegakan hukum restoratif, dengan implikasi perlunya optimalisasi peran penyidik, penuntut umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan sejak tahap awal proses peradilan.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Melalui Transaksi Informasi dan Elektronik

Salsabela Oktaviona Devi — 2026-01-18

Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan peningkatan jumlah aktivitas perjudian melalui internet, yang berdampak negatif pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat, sehingga memerlukan penegakan hukum yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pertimbangan hukum hakim pada studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7104 K/Pid.Sus/2025. Jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan studi dokumen dan data lapangan sebagai sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan perjudian online di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai lex specialis, dengan kerja sama antara Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan PPATK. Putusan yang dianalisis menunjukkan bagaimana sistem hukum civil law bekerja, yang memberikan hakim kebebasan untuk memutuskan berdasarkan fakta hukum, alat bukti elektronik, serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis, yang menyebabkan perbedaan antara tuntutan jaksa dan keputusan hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kualitas pembuktian dan perumusan tuntutan yang lebih komprehensif diperlukan guna meningkatkan efek jera dan efektivitas penegakan hukum perjudian online.

Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Ridwan Arifin Hartawan — 2026-01-18

UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional tidak hanya berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan, tetapi juga menghadapi kerentanan struktural akibat ketimpangan posisi tawar dalam relasi bisnis dengan pelaku usaha berskala besar yang berpotensi melahirkan praktik eksploitasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kerangka perlindungan hukum terhadap UMKM serta merumuskan model perlindungan yang bersifat operasional dan implementatif dalam mencegah praktik eksploitasi ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, khususnya dalam ketiadaan parameter objektif untuk menilai ketidakadilan dalam kemitraan usaha, lemahnya mekanisme penegakan, serta tingginya biaya transaksi hukum yang menciptakan disinsentif bagi UMKM untuk memperjuangkan haknya. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reformasi regulasi yang menitikberatkan pada penetapan standar pembayaran yang mengikat, penguatan lembaga pengawas, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen pengawasan dan akses keadilan guna mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Paradoks Yudisial Omnibus Law: Analisis Komparatif Putusan Uji Formil Dan Uji Materiil Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023

Yudhi Hertanto — 2026-01-18

Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) melalui metode omnibus law memicu kontroversi dan penolakan dari lima organisasi profesi kesehatan utama, yang berujung pada pengujian yudisial di Mahkamah Konstitusi (MK). Penelitian ini menganalisis sebuah paradoks yudisial yang muncul dari hasil pengujian tersebut. Di satu sisi, MK menolak seluruh permohonan uji formil (Putusan 29 Februari 2024), menyatakan proses legislasi yang dikritik minim partisipasi tersebut sah secara konstitusional. Di sisi lain, MK justru mengabulkan sebagian uji materiil (Putusan Perkara 49/PUU-XXII/2024) terhadap Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan, dengan alasan ketiadaan aturan peralihan telah menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Analisis teoretis menggunakan teori sistem autopoietik Gunther Teubner dan standar meaningful participation dari Putusan MK sebelumnya (No. 91/PUU-XVIII/2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan uji formil merefleksikan operasionalisasi sistem hukum yang tertutup (autopoietik), yang memvalidasi kepatuhan formal-prosedural. Sebaliknya, putusan uji materiil secara implisit memvalidasi kegagalan partisipasi substantif, karena MK terpaksa melakukan koreksi bedah terhadap substansi UU yang cacat. Paradoks ini mengekspos tegangan fundamental antara legitimasi prosedural yang formalistik dan keadilan substantif dalam praktik legislasi omnibus law di Indonesia, yang berimplikasi pada "perampasan legal" kewenangan organisasi profesi dan terjadinya "kekosongan norma" di level praktik

Pendekatan Psikologi Dan Komunikatif Dalam Konten Dakwah Kadam Sidik

Siti Rosdiyyah — 2026-01-18

Penelitian ini membahas pendekatan psikologis dan komunikatif yang digunakan dalam konten dakwah Kadam Sidik di platform digital, khususnya TikTok. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada audiens yang dipilih secara purposive, penelitian ini menelusuri bagaimana gaya komunikasi Kadam Sidik, seperti kelembutan, empati, serta penggunaan bahasa sederhana dan cerita yang relevan, memengaruhi pemahaman dan pengalaman spiritual pendengar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwah Kadam Sidik mampu menyentuh aspek emosional audiens, memberikan ketenangan, serta mendorong motivasi untuk berubah dan memperbaiki diri. Banyak pendengar merasakan kedekatan spiritual dengan Allah setelah mengikuti dakwahnya. Selain itu, keteladanan pribadi Kadam Sidik yang dianggap tulus, rendah hati, dan dekat dengan masyarakat turut memperkuat penerimaan pesan dakwah yang disampaikan

Dari Sorogan Ke Digital: Kitab Kuning Sebagai Pilar Transformasi Dakwah di Pondok Pesantren

Nely Muharroma — 2026-01-18

Pesantren merupakan institusi utama dalam pewarisan keilmuan Islam klasik sekaligus ruang strategis bagi transformasi dakwah di tengah dinamika modernisasi digital dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran kitab kuning sebagai pilar utama transformasi dakwah serta mengkaji bagaimana metode pembelajaran tradisional dipertahankan dan diadaptasi dalam konteks pemanfaatan teknologi yang terbatas di Pondok Pesantren Al-Inayah dan Pondok Pesantren Al-Fath. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif lapangan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pengajar dan pengelola pesantren, didukung oleh observasi langsung dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kitab kuning tetap menjadi fondasi utama dalam pembentukan keilmuan dan karakter santri melalui keberlanjutan metode tradisional seperti sorogan, bandongan, serta sistem pembelajaran berbasis klasifikasi kelas. Di sisi lain, kedua pesantren juga menampilkan bentuk inovasi selektif melalui penyesuaian strategi pengajaran, pengelolaan waktu belajar, dan pemanfaatan media pendukung tanpa menggeser nilai-nilai etika dan tradisi keilmuan pesantren. Temuan ini mengimplikasikan bahwa transformasi dakwah di lingkungan pesantren tidak dimaknai sebagai penggantian tradisi dengan teknologi, melainkan sebagai proses adaptasi pedagogis dan manajerial yang menjaga otoritas teks klasik sekaligus meningkatkan relevansinya dalam menghadapi perkembangan era digital

Akuntansi Mudharabah pada Keuangan Syariah Indonesia

Wilda Ningsih — 2026-01-18

Meskipun aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp960,82 triliun pada Q1 2025, pembiayaan mudharabah hanya berkontribusi 6–8%, menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara prinsip fiqh muamalah serta PSAK 105 dengan praktik di bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Kajian ini bertujuan menganalisis keselarasan teori antara fiqh dan PSAK 105, mengeksplorasi praktik empiris, mengidentifikasi tantangan implementasi utama, serta mengusulkan solusi untuk menghidupkan kembali mudharabah sebagai instrumen inti keuangan syariah yang inklusif. Tinjauan literatur sistematis dengan analisis tematik dan triangulasi sumber dilakukan dengan memanfaatkan jurnal akademik, laporan regulasi, dan literatur fiqh terbitan utamanya tahun 2018–2025. Prinsip fiqh dan PSAK 105 selaras secara fundamental pada profit-and-loss sharing (PLS), namun implementasi terhambat oleh deviasi kontrak, masalah agensi, biaya monitoring tinggi, keterbatasan kompetensi SDM, serta lambatnya adopsi teknologi digital seperti blockchain dan fintech syariah. Diperlukan pedoman regulasi terkoordinasi, peningkatan literasi digital, dan kolaborasi multistakeholder untuk menutup kesenjangan tersebut

Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Teh Pucuk di Kota Bogor

Siti Zahra Maulina Suparman — 2026-01-19

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian Teh Pucuk di Kota Bogor. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya konsumsi minuman teh kemasan di Indonesia, di mana Teh Pucuk Harum menjadi merek dengan perolehan Top Brand Index tertinggi secara nasional. Namun, hasil prasurvei pada masyarakat Kota Bogor menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap kualitas dan harga Teh Pucuk belum optimal, sehingga keputusan pembelian tidak sejalan dengan popularitas produk secara nasional. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain asosiatif. Sampel berjumlah 385 responden diperoleh melalui teknik multistage sampling, dengan instrumen berupa kuesioner skala Likert. Data dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, korelasi berganda, serta regresi linier berganda melalui SPSS versi terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan harga secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Teh Pucuk. Koefisien regresi menunjukkan bahwa kedua variabel independen memberikan kontribusi positif terhadap keputusan pembelian, dengan harga memiliki pengaruh relatif lebih dominan dibandingkan kualitas produk. Nilai korelasi (R = 0,618) mengindikasikan adanya hubungan kuat antara kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian, sedangkan nilai R Square sebesar 0,382 menunjukkan bahwa 38,2% variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas produk dan strategi harga yang kompetitif untuk mempertahankan keputusan pembelian konsumen, khususnya di Kota Bogor.

Strategi Transformasi Digital UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing dan Keberlanjutan Bisnis di Indonesia

Mutia Rizky Septiani — 2026-01-19

Penelitian ini mengulas strategi transformasi digital UMKM dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis di Indonesia melalui Systematic Literature Review dan analisis bibliometrik VOSviewer. Protokol PRISMA digunakan untuk menyeleksi publikasi tahun 2020–2025 sehingga diperoleh 30 artikel yang dianalisis secara tematik. Pemetaan jaringan mengungkap tiga klaster pengetahuan utama, yakni inti UMKM–daya saing–keberlanjutan, penggerak transformasi digital–inovasi–kinerja, serta konteks Indonesia yang dipacu pandemi dan e-commerce. Hasil sintesis menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi ditentukan oleh literasi dan pelatihan digital, kesiapan organisasi, desain model bisnis berbasis teknologi, dan kolaborasi enabler yang mencakup pemerintah, penyedia teknologi, lembaga keuangan, kampus, serta komunitas lokal. Hambatan dominan meliputi keterbatasan infrastruktur, modal, keamanan data, dan ketimpangan wilayah. Dampak yang teridentifikasi berupa peningkatan efisiensi operasional, perluasan pasar, penguatan tata kelola, dan munculnya inovasi yang menopang keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Overlay Visualization menegaskan pergeseran fokus dari respons krisis menuju konsolidasi strategi dan kebijakan. Studi ini merekomendasikan orkestrasi lintas-aktor, skema pembiayaan cerdas, dan program peningkatan kapasitas berjenjang agar transformasi digital menghasilkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan.

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Terdaftar di Indonesia Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

I Dewa Made Satya Dwisadewa — 2026-01-19

Perlindungan merek dagang terdaftar sangat penting untuk menjaga persaingan bisnis yang adil dan melindungi kepentingan keuangan pemegang hak. Undang-undang utama yang mengatur perlindungan merek dagang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dagang dan menyediakan mekanisme penegakan hukum perdata, administratif, dan pidana terhadap pelanggaran. Pelanggaran merek dagang tetap ada meskipun kerangka peraturan ini luas, terutama ketika menyangkut merek yang dikenal secara global seperti Arc'teryx. Proliferasi barang Arc'teryx palsu di pasar fisik dan online menunjukkan betapa sulitnya menghentikan penggunaan merek dagang terdaftar yang tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan mengkaji berbagai bentuk pelanggaran merek terhadap Arc'teryx yang berada dalam lingkup hukum positif Indonesia. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang relevan dan mengevaluasi kesenjangan antara hukum secara teori dan penerapannya menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum untuk perlindungan merek dagang sudah cukup, pengawasan yang buruk, sedikit kerja sama antarlembaga, dan kesadaran publik yang rendah terus menghambat proses penegakan hukum. Untuk menjamin perlindungan merek dagang yang lebih efektif di Indonesia, taktik penegakan hukum harus diperkuat, sinergi kelembagaan harus ditingkatkan, dan literasi hukum publik harus ditingkatkan.

Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Penganiayaan di Lampung Utara

Muhammad Azriel Alwi — 2026-01-19

Penelitian ini membahas penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan di Polres Lampung Utara dengan menekankan analisis terhadap kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus penganiayaan di wilayah ini umumnya bersifat ringan, muncul dari konflik spontan, dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan sosial, sehingga membuka ruang yang luas bagi penyelesaian melalui pendekatan pemulihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperkaya dengan data dokumen dan informasi pendukung terkait proses mediasi penal di tingkat penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme restorative justice telah diterapkan melalui tahapan identifikasi perkara, pelaksanaan mediasi oleh penyidik, kesepakatan tertulis antara pelaku dan korban, serta penghentian perkara berdasarkan diskresi penyidik. Secara yuridis, proses tersebut telah mencerminkan prinsip dasar keadilan restoratif dan sejalan dengan kewenangan aparat pada tahap penyidikan. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi hambatan seperti perbedaan pemahaman aparat, keterbatasan kemampuan fasilitasi mediasi, dan belum optimalnya dokumentasi proses. Secara keseluruhan, restorative justice memiliki potensi besar menjadi mekanisme penyelesaian perkara yang efektif dan responsif di Polres Lampung Utara, terutama apabila didukung melalui peningkatan kapasitas aparat dan penyempurnaan prosedur penyelesaian perkara.

Navigasi Etika di Tempat Kerja: Tinjauan Literatur tentang Kepemimpinan Inklusif dan Kesejahteraan Karyawan

Dany Iswanti — 2026-01-19

Etika di tempat kerja menjadi aspek penting dalam organisasi modern yang menghadapi keberagaman tenaga kerja dan tuntutan peningkatan kesejahteraan karyawan. Kepemimpinan inklusif dipandang mampu menciptakan lingkungan kerja yang adil, menghargai perbedaan, serta mendukung kesejahteraan karyawan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran etika di tempat kerja dalam membentuk kepemimpinan inklusif serta implikasinya terhadap kesejahteraan karyawan melalui tinjauan literatur. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan menganalisis artikel ilmiah dari jurnal nasional dan internasional yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Penelusuran literatur dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar dan DOAJ berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan etika kerja yang kuat berkontribusi terhadap terciptanya kepemimpinan inklusif dan berdampak positif pada kesejahteraan karyawan, kepuasan kerja, serta komitmen organisasi. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi teoretis dan praktis bagi organisasi dalam membangun lingkungan kerja yang etis, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemutusan Kontrak Migas Dalam Perspektif Maqâshid Al-Syarî‘Ah: Perlindungan Terhadap Harta (Hifzh Al-Mâl) Dan Negara (Hifzh Al-Dawlah)

Iskandar Zulkarnaen — 2026-01-19

Industri minyak dan gas bumi (migas) menempati posisi krusial sebagai sektor strategis yang menopang perekonomian nasional Indonesia. Akan tetapi, pelaksanaan kontrak migas dalam praktiknya sering dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti perubahan kebijakan regulatif, ketidakstabilan harga energi global, serta adanya ketimpangan kepentingan antara negara dan pihak kontraktor. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebijakan pemutusan kontrak yang berdampak luas, baik terhadap upaya perlindungan kekayaan negara (hifzh al-mâl) maupun terhadap kesinambungan kedaulatan dan otoritas negara (hifzh al-dawlah). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemutusan kontrak migas dalam perspektif maqâshid al-syarî‘ah, dengan menitikberatkan pada perlindungan aset publik dan kepentingan negara, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip Al-Qur’an dalam kajian ilmu tafsir. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dalam kerangka penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kontrak migas berbasis Production Sharing Contract, literatur fikih klasik dan kontemporer terkait maqâshid al-syarî‘ah, kitab-kitab tafsir Al-Qur’an, serta kajian atas sejumlah kasus pemutusan kontrak migas di Indonesia. Data dianalisis secara kualitatif dengan menempatkan maqâshid al-syarî‘ah sebagai kerangka etik dan normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemutusan kontrak migas dapat dipandang sah secara hukum positif, syariah, dan selaras dengan penafsiran Al-Qur’an sepanjang bertujuan melindungi harta publik dari potensi kerugian (QS. an-Nisā’ [4]: 29), mencegah dominasi pihak asing atas kekayaan nasional (QS. al-Ḥasyr [59]: 7), serta menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam sebagai amanah kepemimpinan (QS. al-An‘ām [6]: 165). Oleh karena itu, pemutusan kontrak migas tidak semata-mata merupakan prosedur hukum, melainkan juga instrumen strategis dalam menjaga kepentingan nasional yang sejalan dengan tujuan syariah dan nilai-nilai Al-Qur’an.

Analisis Perbandingan Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia

Rukniyah — 2026-01-19

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pluralisme hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum kewarisan, di mana hukum kewarisan Islam dan hukum waris perdata (Burgerlijk Wetboek) berlaku secara berdampingan dalam masyarakat. Kondisi ini menimbulkan perbedaan prinsip, sistem pembagian, serta mekanisme hukum yang sering kali berimplikasi pada perbedaan praktik dan potensi sengketa kewarisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif prinsip dasar, sistem pembagian warisan, serta penerapan dan mekanisme pilihan hukum antara hukum kewarisan Islam dan hukum waris perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan melalui telaah terhadap buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan dengan kajian kewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, dan ijtihad ulama yang bersifat religius dengan pembagian warisan yang telah ditentukan untuk mewujudkan keadilan ilahiah. Sementara itu, hukum waris perdata berlandaskan tradisi hukum Barat yang menekankan keadilan individual, kebebasan kehendak, dan rasionalitas hukum. Pluralisme hukum kewarisan di Indonesia memberikan ruang pilihan hukum, namun juga menghadirkan tantangan dalam kepastian dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman komprehensif terhadap kedua sistem hukum sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan dalam praktik kewarisan.

Public Sector Accounting as a Mechanism for Anti-Corruption and Good Governance: A Literature Review

Andini Maulidina — 2026-01-19

Corruption and fraud remain the main problems in public sector governance in Indonesia, as they contribute to state financial losses, declining performance of government agencies, and weakening public trust. Weak public-sector accounting systems, internal controls, and the implementation of good governance principles often create opportunities for the abuse of authority. This Research aims to comprehensively examine the contribution of public sector accounting in preventing corruption and fraud and its role in supporting the improvement of good governance. The research method is a literature review, examining and analyzing national and international scientific journals relevant to public sector accounting, good governance, internal supervision, auditing, and the use of technology in public financial management. The results of the study show that implementing transparent and accountable public-sector accounting significantly improves government agency performance and reduces corruption and fraud. Strengthening the principles of good governance and the effectiveness of internal supervision has been proven to enhance the accounting function as an instrument of public control and accountability. In addition, adopting accrual-based accounting and international standards, such as the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), can improve the quality of financial information and reduce information asymmetry. However, the effectiveness of its implementation depends heavily on institutional support, the quality of the legal system, political stability, and anti-corruption commitments. Therefore, preventing corruption in the public sector requires an integrated approach that combines strengthening public sector accounting, good governance, internal supervision, independent audit, and sustainable use of technology.

Penjatuhan Sanksi Bagi Keluarga Penerima Dana Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Aldy Mahful — 2026-01-19

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi bagi keluarga penerima dana hasil tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang dianalasis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hal yang mempengaruhi penjatuhan sanksi ialah adanya fakta hukum yang ditemukan selama persidangan dan kelengkapan barang bukti; terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana dengan menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dimana ia membuka rekening atas nama dirinya (sebagai istri) dari terdakwa, dan selanjutnya dipergunakan untuk membeli aset baik bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana; terdakwa melakukan tindakan manipulative data secara berulang dan dalam tempo yang lama, sehingga perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menghambat pemerintah dalam pemberantas tindak pidana pencucian uang; serta mempertimbangkan keadaan yang meringankan dimana terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Budaya Meme Sebagai Media Kritik Sosial Generasi Z Di Kota Medan

Rahmad Nur Munthe — 2026-01-19

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam pola komunikasi publik, termasuk munculnya budaya meme sebagai medium penyampaian pesan sosial dan politik yang cepat, ringkas, dan mudah dipahami. Generasi Z, sebagai kelompok yang sangat dekat dengan teknologi dan media sosial, memanfaatkan meme tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana ekspresi dan kritik terhadap berbagai isu sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Generasi Z di Kota Medan memaknai, memproduksi, serta mendistribusikan meme sebagai media kritik sosial, serta mengidentifikasi isu-isu dominan yang muncul dalam meme tersebut. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis konten terhadap informan berusia 17–25 tahun yang aktif menggunakan media sosial, penelitian ini menemukan bahwa meme memiliki dua fungsi utama bagi Gen Z: sebagai hiburan dan sebagai alat kritik sosial. Para informan menunjukkan pola konsumsi meme yang intens dan menekankan pentingnya integrasi teks, visual, dan konteks sosial dalam memahami makna meme. Isu-isu sosial yang dominan dalam meme Gen Z Medan meliputi politik, ekonomi, kemacetan dan infrastruktur kota, pendidikan, budaya lokal, serta dinamika kehidupan sehari-hari. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meme cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran sosial karena sifatnya yang humoris, tidak konfrontatif, dan mudah viral, meskipun efektivitasnya lebih kuat pada level penyadaran dibandingkan mendorong aksi nyata. Dengan demikian, budaya meme berperan penting sebagai medium refleksi sosial dan komunikasi kritis dalam ekosistem digital anak muda Kota Medan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian komunikasi digital, budaya populer, serta praktik literasi media di tingkat lokal.

Implementasi Konsep Tauhid, Tarbiyah, Ta’lim, dan Ta’dib dalam Budaya Sekolah

Rosmiati Daya — 2026-01-19

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi konsep Tauhid, Tarbiyah, Ta’lim, dan Ta’dib dalam budaya sekolah sebagai upaya pembentukan karakter peserta didik yang holistik dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Konsep Tauhid menjadi fondasi utama dalam menanamkan kesadaran ketuhanan, sementara Tarbiyah berperan dalam proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik secara berkelanjutan. Ta’lim difokuskan pada proses transfer ilmu pengetahuan, dan Ta’dib menekankan pembentukan adab serta akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi keempat konsep tersebut tercermin dalam kebijakan sekolah, proses pembelajaran, keteladanan pendidik, serta pembiasaan nilai-nilai religius dalam aktivitas sekolah. Implementasi yang konsisten mampu membentuk budaya sekolah yang religius, disiplin, dan berkarakter. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan dalam mengembangkan budaya sekolah yang berorientasi pada nilai-nilai Islam secara komprehensif.

Fenomena Annyala di Kabupaten Gowa: Analisis Faktor Pendorong, Mekanisme Rekonsiliasi Adat, dan Implikasinya terhadap Masyarakat Bugis-Makassar

Mustafa — 2026-01-19

Penelitian ini mengkaji fenomena annyala (kawin lari) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai mekanisme adaptasi masyarakat Bugis-Makassar terhadap tekanan struktural dan perubahan sosial kontemporer. Menggunakan metode kualitatif fenomenologis dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam terhadap pelaku annyala, imam desa, tokoh masyarakat, dan pemangku adat. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan tiga faktor utama pendorong annyala: (1) tingginya uang panai' (50 juta rupiah ke atas) yang memberatkan pihak laki-laki, (2) kehamilan di luar nikah, dan (3) perjodohan yang tidak sesuai kehendak. Peran hukum adat, khususnya melalui Imam sebagai mediator, terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik melalui mekanisme ammotere abbaji (rekonsiliasi). Terjadi transformasi signifikan dalam persepsi masyarakat, di mana annyala yang dulunya dianggap appakasiri-siri (sangat memalukan) kini mengalami normalisasi seiring berkurangnya stigma sosial. Implikasi multidimensional meliputi: beban psikologis pelaku yang mengalami pemendekan durasi isolasi sosial, paradoks ekonomi di mana biaya annyala justru lebih mahal dari pernikahan normal, dan supremasi de facto hukum adat dalam sistem hukum plural. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dinamika budaya Bugis-Makassar dalam menghadapi modernisasi, serta menawarkan model rekonsiliasi berbasis kearifan lokal yang dapat menjadi rujukan kebijakan sosial di wilayah dengan praktik serupa.

Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian di Desa Gunung Pasir Jaya Kabupaten Lampung Timur

Ristyana Maysha Dewi — 2026-01-19

Tanah memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat agraris, khususnya dalam praktik perjanjian bagi hasil yang berkembang secara turun-temurun di pedesaan. Perbedaan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan praktik sosial yang berlangsung secara lisan menimbulkan potensi permasalahan hukum, terutama apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Gunung Pasir Jaya Kabupaten Lampung Timur serta mekanisme penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil di Desa Gunung Pasir Jaya dilaksanakan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan, kekeluargaan, dan kearifan lokal yang dikenal dengan sistem mertelon. Pembagian hasil umumnya dilakukan dengan pola dua pertiga untuk penggarap dan sepertiga untuk pemilik lahan, dengan jangka waktu perjanjian yang fleksibel sesuai kesepakatan para pihak. Wanprestasi jarang terjadi karena kuatnya kontrol sosial masyarakat, namun apabila terjadi, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan mediasi adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tidak sesuai dengan ketentuan formal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, praktik perjanjian bagi hasil tersebut tetap sah secara hukum karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan efektif secara sosial.

Pelaku Tindak Pidana Penyedia Payment Gateway Dalam Mengakuisisi Merchant Judi Online

Sovian Andi Putra — 2026-01-19

Maraknya penyedia barang dan/atau jasa (“merchant”) yang menjalankan aktivitas ilegal seperti judi online yang di fasilitasi oleh Payment Gateway menjadi persoalan yang mestinya perlu diselesaikan karena buruknya proses akuisisi merchant oleh penyedia Payment Gateway tersebut. Penyedia Payment Gateway harus memahami tanggung jawab mereka dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan menangani adanya transaksi ilegal. Tanggung jawab hukum penyedia Payment Gateway dalam melakukan akuisisi transaksi ilegal haruslah dilihat objektifnya secara kasus per kasus (case by case). Setiap kasus harus dikaji secara terpisah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas transaksi ilegal yang terjadi serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah transaksi ilegal seperti identifikasi dan verifikasi merchant, menerapkan sistem keamanan atau anti fraud yang kuat termasuk melakukan monitoring transaksi dengan cermat. Karena dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penyedia Payment Gateway yang memfasilitasi merchant judi online masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis maupun yuridis. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh penyedia Payment Gateway agar tidak adanya merchant judi online yang terhubung dengan layanan Payment Gateway? Dan bagaimana pertimbangan hukum bagi penyedia Payment Gateway yang memfasilitasi merchant judi online dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 325/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Kesimpulannya bahwa tanggung jawab hukum penyedia Payment Gateway tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga pidana, yang berdampak serius bagi penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif aktivitas perjudian online. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan regulasi menjadi langkah tak terelakkan agar Payment Gateway dapat berperan sebagai elemen pengaman dan pemicu pertumbuhan ekonomi digital yang sehat di Indonesia.

Child Grooming as Sexual Violence in Indonesia

Kezia Grace Harefa — 2026-01-19

Pelecehan anak adalah proses manipulatif yang bertujuan untuk mengeksploitasi korban secara seksual, seringkali dilakukan secara bertahap dan terselubung. Fenomena ini telah menarik perhatian global menyusul dugaan kasus yang melibatkan tokoh publik, seperti Kim Soo-hyun, yang memicu diskusi tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Meskipun istilah "pelecehan anak" tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Indonesia, tindakan tersebut dapat diteliti di bawah UU No. 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menekankan perlindungan korban, dan, jika relevan, KUHP Baru Indonesia dalam konteks tindak pidana seksual. Studi ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan hukum dan konseptual untuk menganalisis regulasi hukum pelecehan anak. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS menyediakan kerangka hukum untuk perlindungan korban, regulasi pelecehan anak sebagai bentuk kekerasan seksual tetap tersirat, menyoroti perlunya klarifikasi normatif. Studi ini menggarisbawahi urgensi harmonisasi legislasi untuk memastikan pelecehan anak dapat diidentifikasi dan ditangani secara hukum sebelum mengakibatkan kekerasan seksual, sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan hukum pidana terkait anak dan tindak pidana seksual di Indonesia.

Izin Edar Sebagai Legalitas Usaha Kosmetik Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 Dan Peraturan Bpom

Lalu Anugrah Nugraha — 2026-01-19

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tata cara perolehan izin edar (legalitas) kosmetik di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta bentuk sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan izin edar, dengan implementasi pada studi kasus WBS Cosmetic. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Kesehatan memberikan dasar normatif mengenai kewajiban setiap pelaku usaha untuk memperoleh izin edar sebelum produk beredar sebagai jaminan keamanan, mutu, dan khasiat produk kosmetik. Sementara itu, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 menjadi pedoman teknis yang mengatur prosedur, dokumen, dan mekanisme pengajuan notifikasi secara daring melalui sistem BPOM. Pelanggaran terhadap kewajiban izin edar diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 80 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang menetapkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pencabutan izin, hingga penutupan akses daring, serta dapat dikenakan sanksi pidana jika terdapat unsur kesengajaan atau penipuan. Kasus WBS Cosmetic di Lombok Timur menjadi contoh konkret pelanggaran izin edar, di mana produk dimusnahkan meskipun dinyatakan aman, karena tidak memenuhi kewajiban hukum perizinan, sehingga melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mewujudkan Kepastian Hukum

Qoidatul Maulida Ulfa — 2026-01-19

Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditinjau dari perspektif kepastian hukum, dengan studi pada Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti. KDRT merupakan permasalahan sosial dan hukum yang kompleks karena tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga merusak keharmonisan rumah tangga serta ketertiban sosial. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten guna memberikan perlindungan hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut telah mencerminkan penerapan ketentuan hukum yang berlaku secara tepat. Pemberian sanksi pidana dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai wujud nyata kepastian hukum bagi korban. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan serta aspek sosiologis yang menyertai perkara, sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan mampu menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya tindak KDRT di masa mendatang.

Analisis Sistem Reward-Punishment Berbasis Behavioristik Dalam Kelas Sosiologi

Muh Nur — 2026-01-19

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem reward–punishment berbasis teori behavioristik dalam pembelajaran sosiologi serta dampaknya terhadap perilaku belajar dan partisipasi siswa di kelas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian meliputi satu guru sosiologi dan siswa kelas XI jurusan IPS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi kelas, wawancara mendalam, angket, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan reward mampu meningkatkan keaktifan, kedisiplinan, serta kepatuhan siswa terhadap aturan kelas. Sementara itu, punishment yang bersifat edukatif dan proporsional berkontribusi dalam menekan perilaku menyimpang tanpa menimbulkan tekanan psikologis berlebihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem reward–punishment berbasis behavioristik dapat menjadi strategi pedagogis yang efektif dalam pembelajaran sosiologi apabila diterapkan secara kontekstual, humanis, dan berorientasi pada pembentukan karakter siswa.

Implementasi Prinsip Kesetaraan Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan

Al Queena Belqiis — 2026-01-19

Prinsip kesetaraan para pihak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang menempatkan para pihak dalam posisi yang seimbang secara hukum. Dalam perjanjian sewa tanah dan bangunan, prinsip ini berperan penting untuk menjamin adanya keadilan serta perlindungan hukum bagi pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa. Namun, dalam praktiknya, perjanjian sewa sering kali disusun secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi ekonomi dan tawar yang lebih kuat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kesetaraan para pihak dalam perjanjian sewa tanah dan bangunan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terwujudnya prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip kesetaraan telah diakui secara normatif dalam hukum perjanjian, penerapannya dalam perjanjian sewa tanah dan bangunan belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif serta itikad baik dari para pihak agar perjanjian sewa dapat mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban secara adil.

Model Penanganan Limbah Dari Sektor Industri Berdasarkan Filosofi Keseimbangan Alam Dalam Islam

Ginaia Neizka Atallah — 2026-01-19

Perkembangan dalam sektor industri memberikan sumbangan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghasilkan limbah yang bisa membahayakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Sebelumnya, pengelolaan limbah industri lebih fokus pada teknik dan kepatuhan hukum, sementara aspek etika dan nilai moral sering terabaikan. Studi ini bertujuan untuk menyusun model pengelolaan limbah industri yang didasarkan pada konsep keseimbangan alam menurut Islam. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis literatur dari artikel dan jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti khalifah, mīzān (keseimbangan), amanah, serta larangan isrāf dapat menjadi dasar etis yang kuat dalam mengelola limbah industri. Mengombinasikan nilai-nilai tersebut dengan metode pengelolaan limbah yang berkelanjutan, seperti mengurangi limbah di sumbernya, memanfaatkan kembali, mendaur ulang, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, dapat menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, instrumen ekonomi Islam seperti wakaf hijau dan tanggung jawab sosial yang berbasis syariah bisa membantu mendukung keberlanjutan pembiayaan. Dengan demikian, filosofi keseimbangan alam dalam Islam sangat relevan sebagai dasar untuk pengelolaan limbah industri yang bertanggung jawab dan berkesinambungan.

Pengaruh Kepemimpinan Otoriter terhadap Burnout dengan Psychological Capital sebagai Mediasi pada Karyawan

Suaidah Lubis — 2026-01-20

Burnout adalah kondisi kelelahan psikologis yang dialami karyawan akibat tekanan kerja yang berkepanjangan serta gaya kepemimpinan yang maladaptif, salah satunya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter ditandai dengan kontrol yang ketat, minimnya partisipasi bawahan, dan komunikasi satu arah, yang berpotensi meningkatkan tingkat burnout pada karyawan. Di sisi lain, modal psikologis (psychological capital) yang terdiri dari harapan (hope), keyakinan diri (self-efficacy), ketangguhan (resilience), dan optimisme (optimism), diyakini berperan sebagai sumber daya psikologis yang mampu melindungi karyawan dari dampak negatif lingkungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan otoriter terhadap burnout, dengan modal psikologis sebagai variabel mediasi pada karyawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei dengan teknik total sampling. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan otoriter berpengaruh positif terhadap burnout, modal psikologis berpengaruh negatif terhadap burnout, serta kepemimpinan otoriter berpengaruh negatif terhadap modal psikologis. Selain itu, modal psikologis terbukti memediasi hubungan antara kepemimpinan otoriter dan burnout. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan modal psikologis sebagai upaya untuk meminimalkan burnout pada karyawan yang dipicu oleh gaya kepemimpinan otoriter.

Penertiban Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Provinsi Dki Jakarta

Rahaditya Afif Sedjati — 2026-01-20

Penetapan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 merupakan respons Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani konflik agraria, khususnya penguasaan tanah tanpa izin. Secara normatif, Gubernur memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang PRP Nomor 51 Tahun 1960, namun dalam praktik masih terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein. Baik dari aspek norma maupun implementasi, peraturan ini dinilai menimbulkan persoalan terkait keadilan, kewenangan, dan dampak sosial bagi masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penertiban penguasaan tanah tanpa izin yang berhak pasca berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 serta merumuskan konstruksi pengaturan dan pelaksanaan yang ideal. Metode penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Analis Hukum dan Analis Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran, dan didukung studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban secara umum berjalan efektif dalam mencegah pemakaian tanah tanpa izin dan mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Namun demikian, diperlukan penyusunan petunjuk teknis agar pelaksanaannya lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum.

Profil Upaya Guru Dalam Menumbuhkan Minat Baca Permulaan Anak Usia Dini Di Paud Nurul Ishlah

Neneng Novi Silvia Sa’adah — 2026-01-20

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan awal sebelum anak memasuki jalur pendidikan formal. Selain di persiapkan untuk memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, rangsangan terhadap enam aspek perkembangan juga penting bagi anak. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat Pendididikan Anak Usia dini sering kali di tuntut orang PAUD secara aktif mengajarkan membaca yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kenyataannya tersebut menimbulkan kekliruan dan menafsirkan membaca anak usia dini . Pada dasarnya membaca anak usia dini dinamakan membaca permulaan. Seringkali lembaga penyelenggara PAUD mengajarkan kepada anak tidak sesuai dengan karakteristik pembelajarannya, yaitu bermain sambil belajar sehingga pada saat pengembangan membaca permulaan masih terdapat anak yang kurang berminat dalam membaca permulaan. Namun hal ini tidak terlihat ketika peneliti melakukan pengamatan di PAUD Nurul Ishlah, sebagian anak terlihat bersemangat mengikuti kegiatan membaca permulaan. Bahkan dari pengamatan singkat yang di lakukan, beberapa anak bahkan sudah mampu membaca dengan lancar. Melalui pengamatan awal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang upaya guru dalam menumbuhkan minat membaca permulaan yang di lakukan di PAUD tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya dan penerapan metode yang dilakukan guru dalam menumbuhkan minat membaca permulaan anak usia dini di PAUD Nurul Ishlah. Metode yang di gunakan yaitu metode studi kasus yang bertujuan untuk memahami fenomena membaca permulaan yang di terapkan oleh guru PAUD Nnurul Ishlah Kota Serang. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan di PAUD Nurul Ishlah upaya guru dan metode yang di lakukan adalah bermain sambil belajar, diantaranya bermain outdoor mencari dan menmukan , balok huruf, kartu huruf, papan huruf, puzzle huruf, mind mapping, membaca buku gambar berseri, bermain menghubungkan kata dengan gambar, memilih buku pojok baca dan sebagainya.

Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Ariel Denny Pasangkin — 2026-01-20

Negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dalam konteks tersebut, penanganan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia menempati posisi yang sangat penting, khususnya terkait dengan peran jaksa dalam proses penyidikan dan penuntutan. Secara normatif, kewenangan jaksa dalam perkara pelanggaran HAM yang berat telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan pelaksana, serta diperkuat oleh komitmen internasional Indonesia. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut menghadapi berbagai persoalan yuridis, struktural, dan faktual, terutama pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Perbedaan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas penegakan hukum menunjukkan adanya kesenjangan yang berdampak pada efektivitas penuntutan dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kewenangan jaksa dapat dijalankan secara optimal dalam sistem peradilan pidana HAM di Indonesia, sekaligus mencerminkan tantangan negara hukum dalam menjamin akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat.

Mengembangkan Kelembagaan Pendidikan Islam Menurut Ahmad Dahlan

Ita Fatmawati — 2026-01-20

Pengembangan kelembagaan pendidikan Islam merupakan agenda strategis dalam merespons tantangan pendidikan Islam kontemporer, seperti menguatnya polarisasi identitas, lemahnya tata kelola institusi, serta kebutuhan akan model pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Artikel ini bertujuan menganalisis pemikiran Ahmad Dahlan tentang pengembangan kelembagaan pendidikan Islam serta relevansinya bagi penguatan pendidikan Islam moderat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap karya-karya Ahmad Dahlan dan berbagai kajian ilmiah yang membahas pemikiran serta praktik pendidikan Muhammadiyah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Ahmad Dahlan merumuskan model kelembagaan pendidikan Islam yang menekankan integrasi ilmu pengetahuan, pembaruan sistem manajemen kelembagaan, dan orientasi aksi sosial sebagai ruh pendidikan. Model ini menempatkan lembaga pendidikan Islam tidak hanya sebagai pusat transmisi ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang menumbuhkan sikap keberagamaan yang rasional, toleran, dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan demikian, pemikiran Ahmad Dahlan memberikan landasan strategis bagi pengembangan kelembagaan pendidikan Islam yang moderat, adaptif, dan relevan dengan tuntutan zaman.

Strategi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digitalisasi Dan Industri 4.0

I Gusti Ngurah Kesa Janardana — 2026-01-20

Revolusi Industri 4.0 telah membawa dampak besar terhadap perubahan lanskap sosial, ekonomi, dan hukum, termasuk dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Transformasi digital dan kemajuan teknologi menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam menjaga kepemilikan atas karya intelektual yang semakin kompleks dan tanpa batas fisik. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai literatur akademik, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait HKI di era digital. Pembahasan dilakukan dalam empat fokus utama, yaitu: adaptasi hukum terhadap digitalisasi, tantangan dalam pengakuan bentuk baru HKI seperti NFT, perlindungan terhadap UMKM dan kekayaan komunal, serta strategi internasionalisasi dan kolaborasi lintas sektor. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan HKI harus bersifat preventif, adaptif, dan progresif. Pembaruan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta kolaborasi antar lembaga dan negara menjadi strategi penting dalam memperkuat sistem perlindungan HKI yang adil dan relevan. Disarankan agar pemerintah merumuskan kebijakan yang responsif terhadap inovasi dan memperkuat infrastruktur hukum digital nasional.

Analisis Perbandingan Hukum Adopsi Internasional Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia Dan Australia

Komang Dinda Pebrina Putra — 2026-01-20

Adopsi anak internasional merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak anak atas pengasuhan dalam lingkungan keluarga yang layak, terutama bagi anak-anak yang tidak memiliki perlindungan orang tua secara memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan hukum adopsi internasional antara Indonesia dan Australia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang berlaku, seperti UU No. 35 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2007, Adoption Act tiap negara bagian di Australia, dan Hague Convention on Intercountry Adoption. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia dan Australia sama-sama mengakui pentingnya kepentingan terbaik anak, namun memiliki perbedaan dalam aspek prosedural, kelembagaan, dan asas hukum. Indonesia mengatur lebih ketat melalui pengadilan dan instansi sosial, sedangkan Australia menekankan otoritas negara bagian dan standar internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi kunci untuk menjamin legalitas dan perlindungan anak secara maksimal dalam praktik adopsi lintas negara.

Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Usaha Jasa Laundry di Kota Singaraja

Ketut Nugraha Aditya Pramanda — 2026-01-20

Praktik pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku usaha jasa laundry masih sering ditemukan, termasuk di Kota Singaraja. Klausula tersebut pada umumnya memuat pembatasan atau pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Padahal, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula eksonerasi tertentu dan menyatakan klausula yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam praktik usaha jasa laundry di Kota Singaraja serta mengkaji akibat hukum bagi pelaku usaha yang tetap mencantumkan klausula eksonerasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum berjalan efektif karena rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta minimnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya. Akibat hukum berupa batal demi hukumnya klausula eksonerasi dan kewajiban ganti rugi belum diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan edukasi hukum guna mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan.

Ketimpangan Akses Pendidikan Agama dan Implikasinya terhadap Mobilitas Sosial

Ita Fatmawati — 2026-01-20

Ketimpangan akses terhadap pendidikan agama masih menjadi persoalan yang mengemuka dalam sistem pendidikan di Indonesia. Meskipun pendidikan agama diposisikan sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter dan nilai moral peserta didik, realitas di lapangan menunjukkan adanya perbedaan kualitas dan kesempatan belajar yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, kebijakan pendidikan, serta distribusi sumber daya yang tidak merata. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji ketimpangan akses pendidikan agama dengan menggunakan perspektif teori konflik, serta menganalisis implikasinya terhadap mobilitas sosial dalam masyarakat. Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah pemikiran tokoh-tokoh teori konflik, seperti Karl Marx, Max Weber, dan Pierre Bourdieu, serta berbagai hasil penelitian kontemporer dalam bidang sosiologi pendidikan dan pendidikan agama Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan agama tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ajaran dan nilai keagamaan, tetapi juga berperan sebagai modal sosial dan kultural yang dapat memengaruhi posisi sosial individu. Ketimpangan dalam akses dan mutu pendidikan agama berpotensi memperkuat stratifikasi sosial dan membatasi peluang mobilitas sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan agama perlu dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Tanpa kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada pemerataan kualitas, pendidikan agama berisiko menjadi sarana reproduksi ketimpangan sosial, bukan sebagai instrumen pemberdayaan dan peningkatan mobilitas sosial.

Kendala Dalam Pelaksanaan Pendampingan Hukum Bagi Anak Korban Penyebaran Video Pornografi Di Kabupaten Buleleng

Desak Komang Tria Swandewi — 2026-01-20

Pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban penyebaran video pornografi menjadi kebutuhan yang semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Meskipun berbagai aturan hukum telah tersedia, pelaksanaan pendampingan di lapangan masih menghadapi beragam kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pendampingan hukum terhadap anak korban penyebaran video pornografi di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi peraturan perundang-undangan, wawancara, dan pengamatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala tidak hanya berasal dari aspek kelembagaan, seperti keterbatasan tenaga pendamping dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti stigma masyarakat, rasa malu korban, serta rendahnya kesadaran hukum keluarga. Selain itu, keterbatasan layanan pemulihan yang berkelanjutan turut memengaruhi efektivitas pendampingan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup tanpa dukungan sistem yang kuat dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga pendamping, peningkatan kerja sama lintas sektor, serta edukasi publik agar pendampingan hukum dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Hambatan dalam Implementasi Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng

Komang Diky Sukma Trijaya — 2026-01-20

Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bentuk perlindungan hukum bagi setiap orang yang mengalami salah tangkap, salah penahanan, salah penuntutan, atau salah putusan melalui pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Meskipun ketentuan ini telah diatur secara jelas, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Sangsit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hambatan dalam implementasi Pasal 95 KUHAP terhadap korban salah tangkap di Desa Sangsit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi Pasal 95 KUHAP meliputi rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, serta kurang optimalnya peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak korban. Kondisi tersebut menyebabkan hak korban atas ganti kerugian dan rehabilitasi belum terpenuhi secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperluas akses bantuan hukum, serta memperkuat komitmen aparat penegak hukum guna mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan efektif.

Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penanganan Sengketa Konsumen: Tantangan Finalitas Putusan Dan Efektivitas EksekusI

Wayacita Joan Wuisang — 2026-01-20

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk sebagai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang diharapkan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen yang umumnya memiliki posisi tawar lebih lemah dibanding pelaku usaha. Namun, efektivitas BPSK tidak hanya ditentukan oleh proses persidangan, melainkan terutama oleh realisasi pemulihan hak (remedies) setelah putusan dijatuhkan, karena Pembentukan BPSK merupakan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diharapkan lebih cepat, murah, dan sederhana. Dalam desain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), jalur non-litigasi melalui lembaga penyelesaian sengketa ditempatkan berdampingan dengan opsi peradilan umum, sehingga sejak awal sistem perlindungan konsumen mengakui dua jalur penyelesaian sengketa. Secara normatif, BPSK memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi, yang menegaskan karakter BPSK sebagai alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dengan fungsi kuasi-ajudikatif.

Problem utama yang menonjol dalam praktik adalah efektivitas pelaksanaan putusan (enforcement), khususnya ketika pihak yang kalah—seringkali pelaku usaha—tidak menjalankan putusan secara sukarela, sehingga keberhasilan perlindungan konsumen tidak berhenti pada putusan tetapi pada realisasi pemulihan hak. Kelemahan eksekusi dikaitkan dengan konstruksi hukum yang mensyaratkan keterlibatan Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan eksekusi, sehingga konsumen dapat menghadapi prosedur lanjutan yang menambah waktu dan biaya. Di saat yang sama, ketegangan norma juga muncul karena sifat putusan BPSK kerap dipahami "final dan mengikat," tetapi tetap tersedia mekanisme keberatan ke pengadilan yang dapat melemahkan makna finalitas dan memicu ketidakpastian prosedural.

Dalam praktik pihak yang kalah sering tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis kedudukan, kewenangan, serta problem kepastian hukum terkait finalitas putusan BPSK. Hasil kajian menunjukkan adanya tantangan pada aspek eksekusi putusan yang masih memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri, serta ketegangan norma mengenai sifat putusan BPSK yang dipahami "final dan mengikat" tetapi tetap terbuka jalur keberatan ke pengadilan, yang berpotensi memperpanjang sengketa dan menurunkan kepastian hukum. Penguatan eksistensi BPSK perlu diarahkan pada harmonisasi pengaturan finalitas dan keberatan, penguatan desain eksekusi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta penguatan sinergi dengan Pengadilan Negeri dan lembaga perlindungan konsumen untuk memastikan penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Amy Shientiarizki Krisna — 2026-01-20

Keberadaan obat tradisional di Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai warisan budaya maupun sebagai alternatif pengobatan. Namun, peredaran obat tradisional tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menimbulkan risiko terhadap kesehatan konsumen dan melanggar hak-hak konsumen yang dijamin oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap obat tradisional ilegal, peran BPOM dalam pengawasan, serta bentuk perlindungan hukum dan upaya penegakan hukum yang tersedia bagi konsumen yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah diatur secara berlapis, dengan UU Kesehatan sebagai lex specialis yang menekankan standar keamanan, khasiat, dan mutu obat, dan UUPK sebagai lex generalis yang menjamin hak konsumen atas keselamatan, kenyamanan, dan informasi yang benar. BPOM memiliki peran strategis dalam evaluasi izin edar, pemantauan distribusi, dan penindakan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), termasuk operasi gabungan dengan aparat penegak hukum. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh mekanisme perdata melalui ganti rugi langsung, BPSK, maupun pengadilan, sedangkan pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana dan/atau denda sesuai UU Kesehatan. Kesimpulannya, integrasi mekanisme perdata dan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hak konsumen, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pencegahan peredaran obat tradisional ilegal di masa depan. Saran penelitian menekankan penguatan pengawasan BPOM melalui teknologi, edukasi konsumen, dan kolaborasi lintas lembaga untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum.

Implementasi Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada PILKADA 2024

Sulkifli — 2026-01-20

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Luwu Timur serta mengidentifikasi strategi mobilisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sebagai negara demokrasi, Indonesia wajib menjamin inklusivitas politik tanpa diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Luwu Timur menerapkan dua strategi utama: pertama, mobilisasi langsung melalui validasi data pemilih secara door-to-door (Coklit) dan penyediaan fasilitas TPS aksesibel seperti template Braille dan jalur khusus. Kedua, mobilisasi tidak langsung melalui sosialisasi digital serta kolaborasi lintas sektoral dengan Dinas Sosial dan komunitas disabilitas untuk menghapus stigma sosial. Meskipun upaya ini meningkatkan aksesibilitas, tantangan geografis dan paradigma masyarakat masih menjadi hambatan. Simpulan penelitian menekankan bahwa pemenuhan hak konstitusional disabilitas di Luwu Timur telah mengalami kemajuan melalui model mobilisasi ganda, namun memerlukan penguatan pada audit fasilitas fisik dan pelatihan sensitivitas petugas lapangan untuk menjamin keadilan substantif pada pemilu mendatang.

Implementasi Kewenangan Pemerintah Dalam Perpanjangan Izin Lingkungan

Syurpana Nofanda — 2026-01-20

Penelitian ini menganalisis dinamika implementasi kewenangan pemerintah dalam perpanjangan izin lingkungan dengan mengambil studi kasus PT. Sinar Anugerah Sukses (SAS) di Provinsi Jambi. Dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung analisis dokumenter, penelitian mengkaji kompleksitas tarik-menarik kepentingan ekonomi dan lingkungan, distribusi kewenangan antar level pemerintahan, serta efektivitas mekanisme pengawasan dalam konteks perizinan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara pemerintah provinsi dan kota dalam implementasi kewenangan perizinan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan. Penelitian juga mengidentifikasi ambiguitas hukum pasca-diberlakukannya UU Cipta Kerja yang mengubah rezim "izin lingkungan" menjadi "persetujuan lingkungan", yang berimplikasi pada mekanisme perpanjangan izin dan penegakan sanksi administratif. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai pertentangan kepentingan dan kewenangan dalam perpanjangan izin lingkungan pada konteks otonomi daerah, yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Penelitian merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi pusat-daerah, peningkatan transparansi dan partisipasi publik, serta pengembangan sistem digitalisasi terintegrasi untuk administrasi dan pengawasan perizinan lingkungan.

Maslahah Mursalah sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan

Nurma Harana Mora Siregar — 2026-01-20

Kewajiban pencatatan perkawinan telah ditegaskan dalam hukum positif Indonesia, namun dalam praktik sosial masih dijumpai perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi, terutama dalam bentuk nikah siri. Praktik ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait kepastian status hukum serta perlindungan hak perempuan dan anak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pencatatan perkawinan dari perspektif maslahah mursalah sebagai dasar penetapan kewajiban dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash sebagai rukun atau syarat sah perkawinan, kewajiban tersebut dapat dibenarkan karena membawa kemaslahatan yang nyata dan mencegah timbulnya kemudaratan. Pencatatan perkawinan berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban anggota keluarga, serta mencegah terjadinya ketidakadilan dalam relasi keluarga. Dengan demikian, kewajiban pencatatan perkawinan tidak hanya memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan dan keadilan keluarga

Wilayah Jabatan Notaris sebagai Unsur Keabsahan Akta Otentik

Jacinda Syarlynadira — 2026-01-20

Wilayah jabatan notaris merupakan salah satu aspek fundamental dalam pelaksanaan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan mengenai batas wilayah jabatan notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi yuridis terhadap keabsahan akta otentik yang dibuatnya. Permasalahan muncul ketika notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya, yang berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan pembuktian dan status hukum akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan wilayah jabatan notaris sebagai unsur keabsahan akta otentik serta akibat hukum yang timbul apabila ketentuan tersebut dilanggar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah jabatan notaris merupakan syarat formil yang menentukan keotentikan suatu akta. Pelanggaran terhadap ketentuan wilayah jabatan menyebabkan akta kehilangan sifat otentiknya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Oleh karena itu, kepatuhan notaris terhadap batas wilayah jabatannya menjadi hal yang esensial guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan.

Peran Prinsip Maslahah dalam Penetapan Hukum Waris Islam

Rizal Febriansyah — 2026-01-20

Penelitian ini membahas peran prinsip maslahah dalam penetapan dan penerapan hukum waris Islam. Hukum waris Islam secara normatif telah diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan Hadis, namun dalam praktiknya sering menghadapi berbagai persoalan sosial dan hukum di masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani ketentuan nash dengan realitas sosial yang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran prinsip maslahah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan waris modern tanpa mengabaikan ketentuan dasar syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji sumber primer berupa Al-Qur’an dan Hadis serta sumber sekunder berupa kitab fikih, ushul fikih, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menjelaskan ketentuan hukum waris Islam dan mengkaji penerapan prinsip maslahah dalam penetapan hukum waris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip maslahah berperan penting dalam memberikan fleksibilitas penerapan hukum waris Islam, khususnya dalam menghadapi permasalahan kontemporer seperti ketimpangan ekonomi ahli waris, harta bersama suami istri, kedudukan anak angkat, serta pengelolaan harta warisan produktif. Penerapan maslahah mampu mewujudkan keadilan substantif, menjaga keharmonisan keluarga, dan menciptakan kemanfaatan sosial yang lebih luas

Reorientasi Perlindungan Hukum Preventif Bagi Investor Asing Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Tri Sinta Sari — 2026-01-20

Penelitian ini memfokuskan pada urgensi reorientasi perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia melalui transformasi sistem perizinan pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Isu utama yang diangkat adalah bagaimana pergeseran paradigma dari rezim perizinan konvensional (License-Based) menuju Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Approach/RBA) dapat memitigasi hambatan birokrasi dan ketidakpastian hukum yang selama ini menghambat investasi asing (PMA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS-RBA) telah mentransformasi perlindungan hukum investor dari yang semula bersifat represif menjadi preventif melalui standardisasi prosedur dan minimalisasi diskresi birokrasi. Meskipun secara konseptual sistem ini menawarkan kepastian hukum dan prediktabilitas bisnis yang lebih baik, efektivitasnya di lapangan masih menghadapi tantangan serius berupa ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah, ego sektoral, serta instabilitas aturan turunan. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hukum preventif ini memerlukan penguatan integrasi sistem secara menyeluruh dan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas regulasi guna mewujudkan iklim investasi yang kompetitif dan aman bagi pemodal internasional.

Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games Tournament) dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Siswa SMA Negeri 3 Kota Bengkulu

Noni Azri — 2026-01-20

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa kelas X SMA Negeri 3 Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu (quasi experiment) melalui Nonequivalent Control Group Design. Sampel penelitian berjumlah 44 siswa yang terbagi ke dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes pretest dan posttest, serta dokumentasi. Data dianalisis menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji t (t-test) dengan rumus Separated Varians. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model kooperatif tipe TGT dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Kelas eksperimen menunjukkan peningkatan hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Temuan ini membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament berpengaruh signifikan dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas X SMA Negeri 3 Kota Bengkulu

Analisis Konten Hiburan Berbasis (AI) di Media Sosial

Moch. Sheva Indraputra — 2026-01-21

Perkembangan sebuah era digital tengah terjadi dalam lanskap media sosial, yang dipicu oleh adanya kecerdasan buatan (AI) dalam produksi dan distribusi konten. Kehadiran AI dalam komunikasi digital tidak hanya mengubah cara individu dan organisasi berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam persepsi khalayak. Fenomena konten hiburan berbasis AI mengaburkan batasan antara orisinalitas manusia dan hasil algoritma, sehingga memunculkan pertanyaan krusial mengenai sistem tanda dan makna. Jika dahulu ikon dan simbol merupakan hasil intensi penuh manusia, kini tanda-tanda tersebut diproduksi melalui perintah prompt yang diolah secara otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran AI dalam pembuatan konten hiburan di media sosial melalui pendekatan kualitatif. Fokus utama studi ini adalah mengeksplorasi pergeseran cara pesan visual dikonstruksi dan dikonsumsi pada platform Tiktok dan Instagram. Melalui analisis perbedaan antara teknologi Veo3 dan Capcut, ditemukan bahwa AI telah melampaui batas kebiasaan. Peran kreator kini berubah dari praktisi artistik menjadi seorang prompt engineer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Veo3 unggul dalam aspek realisme ikonik dengan detail visual yang memberikan kesan profesionalisme tinggi. Sementara Capcut mempresentasikan demokratisasi kreatif yang lebih praktis, di mana fitur template dan sinkronisasi ritme musik menjadi indeks partisipasi aktif pengguna dalam budaya pop yang instan. Secara keseluruhan, integrasi AI dalam media sosial menciptakan metode berpikir baru antara kecanggihan tekniks dan ekspresi budaya massa.

Komunikasi Pemasaran Digital Bahagia Bersama Wedding Planner Melalui Wedding Content Creator Di Bandung

Ita Rahmawati — 2026-01-21

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas strategi komunikasi pemasaran digital yang diimplementasikan oleh Bahagia Bersama Wedding Planner di Bandung melalui pemanfaatan unit Wedding Content Creator. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam terhadap pemilik perusahaan serta para calon pengantin yang telah menggunakan jasa tersebut. Analisis data dilakukan dengan menerapkan kerangka teori Elaboration Likelihood Model (ELM) untuk membedah bagaimana pesan pemasaran diproses oleh calon pengantin. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa Bahagia Bersama Wedding Planner berhasil mengintegrasikan rute perifer dan rute sentral secara harmonis dalam menarik minat pelanggan. Isyarat perifer dimanfaatkan melalui estetika visual Instagram yang menarik untuk memicu atensi awal, sementara rute sentral diperkuat melalui proposisi nilai berupa layanan Wedding Content Creator gratis yang efektif dalam memitigasi isu sensitivitas harga serta memberikan nilai ekonomi tambahan yang signifikan. Implementasi dokumentasi instan ini merupakan respon inovatif terhadap perubahan perilaku konsumen generasi milenial dan Gen Z yang memposisikan konten media sosial sebagai kebutuhan primer. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi pemasaran digital di industri jasa pernikahan sangat bergantung pada kemampuan vendor dalam menyelaraskan daya tarik visual dengan argumentasi logis yang mampu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan secara berkelanjutan di tengah saturasi pasar yang kompetitif.

Analisis Framing Berita Demonstrasi Gaji dan Tunjangan DPR pada Website Tempo.co dan Kompas.com

Nurfitroh Rahmawati — 2026-01-21

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan framing berita mengenai aksi demonstrasi penolakan gaji dan tunjangan anggota DPR pada portal media Tempo.co dan Kompas.com pada periode 25-31 Agustus 2025. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan teknik analisis framing model Robert N. Entman, dengan empat elemen utama: define problems, diagnose causes, make moral judgements, dan suggest remedies. Temuan utama penelitian ini menunjukkan perbedaan orientasi jurnalistik yang signifikan: Tempo.co secara konsisten membangun narasi kritis dengan menonjolkan ketimpangan ekonomi serta sikap apatis anggota dewan di tengah krisis legitimasi fiskal. Sementara, Kompas.com membingkai dengan pelaporan dampak fisik kericuhan di daerah menuju analisis struktural yang solutif. Implikasi pada penelitian ini ialah menegaskan peran media digital bukan sekedar penyampai fakta, melainkan aktor pengonstruksi realitas politik. Tempo.co beperan sebagai pengawan kekuasaan, sementara Kompas.com berperan sebagai jembatan informasi yang mengutamakan stabilitas sosial melalui pendekatan kebijakan.

Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru: Kontestasi antara Kriminalisasi Moral, Privasi, dan Hukum Islam

Ahmad Nurozi — 2026-01-21

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan penting dalam pengaturan relasi antara moralitas, hukum pidana, dan ruang privat warga negara. Salah satu ketentuan yang paling diperdebatkan adalah kriminalisasi kohabitasi sebagai delik aduan dalam Pasal 412, yang menimbulkan ketegangan antara perlindungan moral publik dan hak privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum kohabitasi sebagai delik aduan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif melalui analisis teks KUHP 2023 dan literatur hukum pidana serta Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi bersifat terbatas dan prosedural melalui mekanisme delik aduan absolut dengan pembatasan pelapor pada keluarga inti. Selain itu, terdapat pembedaan yuridis yang tegas antara kohabitasi dan zina serta kecenderungan intervensi negara yang selektif terhadap ruang privat. Dalam perspektif Hukum Islam, pengaturan ini sejalan secara parsial dalam tujuan perlindungan keluarga, tetapi belum sepenuhnya konsisten dalam penggunaan instrumen pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan non-pidana yang preventif dan proporsional lebih relevan.

Kepastian Hukum Atas Hasil Laporan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Terhadap Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Yang Tidak Wajar

Brigita Teresa Manopo — 2026-01-21

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum atas tindak lanjut hasil laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak wajar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun laporan PPATK berfungsi sebagai intelijen keuangan strategis, kekuatan hukumnya dalam praktik penegakan hukum masih terbatas sehingga berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kedudukan pembuktian laporan PPATK serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum (Manopo, 2026; Radbruch, 1961).

Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Reputasi dalam Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

Kadek Ferdian Dwi Arsa — 2026-01-21

Perkembangan media sosial memperluas ruang ekspresi publik sekaligus menghadirkan tantangan dalam perlindungan reputasi di ranah digital. Penelitian ini mengkaji batas kebebasan berpendapat dalam sistem hukum Indonesia dengan fokus pada penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis rumusan delik dan praktik penegakan hukum terkait pencemaran nama baik elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan pasal tersebut masih bersifat overbroad dan multiinterpretatif sehingga berpotensi mengkriminalisasi kritik yang sah. Ketidakpastian hukum ini dapat menekan partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip proporsionalitas, penilaian niat jahat, serta pengutamaan mekanisme non-pidana untuk mewujudkan ruang digital yang demokratis dan berkeadilan.

Penanaman Modal Asing: Aktor, Risiko, dan Tanggung Jawab Multinational Corporation serta Peran Home State Measures

Kadek Indra Dewan Tara — 2026-01-21

Pandemi COVID-19 mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat stabilitas ekonomi melalui peningkatan investasi, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA). Pengembangan perusahaan membutuhkan modal besar, sehingga keberadaan investor asing menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pihak-pihak yang terlibat dalam PMA, risiko-risiko yang melekat pada investasi asing, serta bentuk tanggung jawab multinational corporations (MNCs) dan home state measures. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis, yang dianalisis melalui teknik deskripsi, evaluasi, dan argumentasi berdasarkan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak-pihak dalam PMA meliputi negara asing, individu asing, badan usaha atau badan hukum asing, badan hukum Indonesia, serta aktor lain seperti MNCs, BUMN asing, organisasi internasional, dan NGO. Risiko PMA terbagi menjadi risiko komersial—meliputi risiko bisnis, keuangan, inflasi, dan nilai tukar—serta risiko non-komersial yang bersifat tidak terprediksi, seperti ketidakpastian politik dan dampaknya terhadap bisnis. MNCs memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan intervensi politik, menghormati HAM, menjaga lingkungan, dan mendukung pembangunan ekonomi. Sementara itu, home states wajib mengawasi perusahaan multinasionalnya, menetapkan kerangka tanggung jawab negara, serta memberikan pemulihan atas pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri. Kesimpulannya, PMA membutuhkan kerangka regulasi yang jelas dan mekanisme akuntabilitas yang kuat demi menciptakan iklim investasi yang aman dan berkelanjutan.

Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi di PT Samudera Logistics Services

Dyna Rahmawati — 2026-01-21

Industri logistik menuntut karyawan yang memiliki kompetensi tinggi, ketepatan waktu, serta ketahanan kerja yang baik. Salah satu upaya strategis perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah melalui program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Namun, efektivitas pelatihan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga oleh tingkat kepuasan kerja yang dirasakan karyawan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada PT Samudera Logistics Services. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan menelaah jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan variabel pelatihan, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan kepuasan kerja. Program pelatihan yang dirancang secara efektif mampu meningkatkan kepuasan kerja karyawan melalui pengembangan kompetensi, kepercayaan diri, dan peluang pengembangan karier, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja. Kepuasan kerja terbukti berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara pelatihan dan kinerja karyawan, khususnya dalam konteks perusahaan logistik dan pergudangan yang menuntut efisiensi dan keandalan operasional.

Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli di Maharani Florest

Ika Widyawati — 2026-01-21

Tanaman hias memiliki nilai estetika, ekologis, dan ekonomi yang semakin meningkat seiring berkembangnya minat masyarakat serta pemanfaatan media pemasaran modern. Persaingan usaha tanaman hias menuntut pelaku UMKM untuk menerapkan strategi promosi yang efektif dan memberikan kualitas pelayanan yang optimal guna meningkatkan minat beli konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen pada usaha tanaman hias Maharani Florest. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer diperoleh melalui kuesioner berskala Likert lima poin yang disebarkan kepada 100 responden menggunakan teknik accidental sampling, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 25 melalui uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen, yang mengindikasikan bahwa strategi promosi yang tepat, khususnya melalui media sosial, mampu meningkatkan ketertarikan dan kesadaran konsumen. Kualitas pelayanan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, di mana pelayanan yang cepat, ramah, dan responsif meningkatkan kepuasan serta kepercayaan konsumen. Selain itu, promosi dan kualitas pelayanan secara simultan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi minat beli konsumen. Kesimpulannya, peningkatan promosi yang efektif dan kualitas pelayanan yang optimal merupakan strategi penting bagi UMKM tanaman hias untuk meningkatkan minat beli dan daya saing usaha.

Wasathiyah dan Keadilan Peran Gender dalam Perilaku Investasi Modern: Analisis Sosial-Kontekstual atas Tafsir Quraish Shihab

Raden Muhammad Fasya Fathurrahman Al Ghony — 2026-01-21

Diskursus wasathiyah dalam Islam telah berevolusi melampaui batasnya sebagai ajaran moral menuju paradigma epistemologis yang mampu menjembatani ketegangan antara tradisi dan modernitas. Penelitian ini mengkaji pemikiran Quraish Shihab tentang wasathiyah dan keadilan gender dalam transformasi sosial-ekonomi kontemporer, dengan fokus pada bagaimana penalaran tafsirnya merekonstruksi kesadaran moral masyarakat Muslim modern. Melalui pendekatan tafsir sosial-kontekstual, penelitian ini menganalisis karya-karya Shihab seperti Tafsir al-Mishbah dan Wawasan al-Qur’an untuk mengungkap relevansi etika gender di tengah arus kapitalisme digital dan budaya investasi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wasathiyah yang dikemukakan Shihab berfungsi sebagai keseimbangan etis yang aktif (muwāzanah ḥarakiyyah), yang menjembatani kekakuan tekstual dan ekstremisme ideologis dengan menempatkan nilai keadilan (‘adl) dan keseimbangan (mīzān) sebagai inti moral relasi gender. Tafsir Shihab tidak terjebak dalam pola patriarkal klasik, namun juga tidak larut dalam wacana feminisme sekuler, melainkan menghadirkan model hermeneutika reformis yang berakar pada nilai-nilai Qur’ani. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wasathiyah merupakan jembatan intelektual dan spiritual yang menghubungkan wahyu dengan realitas sosial, serta menawarkan kerangka transformatif bagi pembacaan ulang keadilan gender Islam di tengah tantangan modernitas.

Pertanggungjawaban Pidana Terharap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Serta Pengedaran Mata Uang Rupiah Yang Dikeluarkan Bank Indonesia

Nabilla Adinda Shantyka — 2026-01-21

Tindak pidana pembelanjaan dan pemalsuan uang termasuk dalam kategori delik formil, yaitu tindak pidana dianggap telah selesai pada saat perbuatan yang dilarang dilakukan, tanpa mensyaratkan timbulnya akibat nyata. Contoh penerapannya terdapat dalam Putusan Nomor: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk, di mana terdakwa terbukti melakukan pembelanjaan dan pemalsuan uang, sehingga hakim perlu menilai secara komprehensif bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembelanjaan serta pemalsuan uang dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan. Narasumber penelitian meliputi Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Terdakwa secara sadar dan sengaja mengedarkan serta membelanjakan uang palsu tanpa melalui prosedur yang sah, sehingga unsur kesalahan berupa dolus terpenuhi. Terdakwa juga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan terbukti secara sah melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang junto Pasal 55 ayat (1) ke–1 KUHP. Jaksa menuntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, namun hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 1 (satu) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada tiga aspek teori pertimbangan hukum, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan tetap memastikan terpenuhinya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Saran penelitian ini menekankan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim hendaknya tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif dalam masyarakat, agar dapat menekan kemungkinan terulangnya kejahatan serupa.

Kendala Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah Anak Yang Ditelantarkan

Renly Aprilia Pakaya — 2026-01-21

TPenelitian ini menganalisis kendala hukum penyelesaian sengketa nafkah anak yang ditelantarkan dalam Perkara Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, menggunakan pendekatan yuridis empiris deskriptif-analitis. Landasan normatif UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 jo. KHI Pasal 105, 156, dan 157 menghadapi ambiguitas interpretasi "kemampuan finansial" ayah, menyebabkan mediasi gagal dan litigasi panjang hingga banding (A.U. vs F.A.I.). Penggugat R.A. menuntut Rp18.000.000/bulan untuk tiga anak (M.D.A.F., I.E.H., O.B.K.), tetapi eksekusi terhambat minimnya data aset informal sektor perikanan Gorontalo, koordinasi lemah Pengadilan-Dinsos-Polri, dan budaya motonungo yang menggantikan nafkah individual. Data 2023 mencatat 40% dari 211 kasus nafkah (65% perceraian) tidak rutin dibayar. Hambatan sistemik ini diperparah ekonomi pasca-pandemi (pengangguran 5,8%, pekerja informal 70%). Reformasi direkomendasikan meliputi Unit Layanan Eksekusi Nafkah (ULE Nafkah) berbasis e-court terintegrasi SIN, sanksi progresif (blokir rekening/SIM, pidana Pasal 49 UU Perlindungan Anak), MoU tripartit, dan akulturasi adat. Penelitian berkontribusi memperkuat penegakan maqasid syariah hifz al-nasl dan SDGs Goal 16 melalui transformasi Pengadilan Agama dari penentu putusan menjadi penjamin hak anak pasca-perceraian.

Penerapan Living Law (Pasal 597 KUHP Baru): Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia 2026.

Zein Novita D.ahili — 2026-01-21

Penelitian ini menganalisis konsep living law dalam Pasal 597 KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, sebagai inovasi reformasi hukum pidana Indonesia yang mengintegrasikan hukum adat sebagai pertimbangan pidana subsidiér untuk mencapai keadilan substantif di tengah pluralisme hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif (statute, konseptual, komparatif), penelitian mengidentifikasi efektivitas penerapan awal yang menurunkan backlog perkara 22% dan meningkatkan kepuasan masyarakat 78% di Bali-Papua, melalui sanksi hybrid double track system. Namun, risiko multitafsir frasa "hukum yang hidup di masyarakat" memunculkan subjektivitas hakim, inkonsistensi yurisdiksi (disparitas sanksi 50% di Kalimantan), dan diskriminasi gender dalam hukum adat patriarkal, sebagaimana diperingatkan Amnesty International 2026. Rekonstruksi normatif direkomendasikan melalui PERMA Mahkamah Agung yang menetapkan kriteria empirik (survei 70%), uji konstitusional MK, pelatihan hakim 5.000 orang, dan model komparatif Afrika Selatan (customary law test) serta Kanada (Gladue principles). Reformasi ini didukung database adat nasional dan monitoring Komnas HAM untuk menjaga supremasi UUD 1945 Pasal 28D. Kesimpulan menegaskan Pasal 597 berpotensi menjadi instrumen inklusif transformasi hukum 2026 jika risiko destruktif dikelola, mewujudkan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang harmonis antara formal-informal.

Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Kekerasan Guru dalam Perspektif Hak Asasi Anak di Sekolah

Yoan Febrinke — 2026-01-21

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk di lingkungan pendidikan. Namun, realitas menunjukkan masih terjadinya praktik kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah serta dampak yang ditimbulkannya terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak oleh guru merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta bertentangan dengan etika dan tanggung jawab profesi pendidik. Kekerasan tersebut menimbulkan dampak multidimensional, meliputi trauma psikologis, gangguan sosial, penurunan prestasi akademik, serta hilangnya rasa aman dan kepercayaan anak terhadap institusi pendidikan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan masih adanya paradigma kekerasan sebagai metode pendisiplinan menjadi hambatan dalam perlindungan anak di sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bulan Suro Dalam Pandangan Hukum Islam Menurut Empat Imam Mazhab

Masfaqihan — 2026-01-21

Penelitian ini berangkat dari fenomena sosial di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, di mana sebagian tokoh masyarakat masih memandang bulan Suro sebagai waktu yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan. Keyakinan ini berakar pada tradisi Jawa yang mengaitkan bulan Suro dengan kesialan dan risiko buruk bagi kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan para tokoh masyarakat terhadap praktik tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan Hukum Islam menurut empat imam mazhab. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis literatur, termasuk referensi klasik seperti karya al-Syafi‘i, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian tokoh masyarakat mempertahankan larangan menikah di bulan Suro sebagai tradisi budaya, sementara sebagian lainnya mulai menginterpretasikannya sebagai sekadar adat yang tidak bersifat mengikat. Berdasarkan perspektif empat mazhab, tidak ditemukan dalil syar‘i yang melarang pernikahan pada bulan tertentu, sehingga keyakinan tersebut dikategorikan sebagai ‘urf selama tidak diyakini sebagai hukum agama. Temuan ini menegaskan bahwa adat lokal dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pencabulan

Nadia Artha Aulia — 2026-01-21

Pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Kerentanan ganda yang dialami anak penyandang disabilitas menuntut adanya perlindungan hukum yang bersifat khusus dan berkelanjutan dari negara, terutama melalui peran pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menelaah. peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PPPA telah melaksanakan perlindungan hukum melalui pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana yang ramah disabilitas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta hambatan komunikasi dengan korban penyandang disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan layanan perlindungan yang inklusif menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak penyandang disabilitas korban pencabulan.

Pernikahan di Era Media Sosial di Indonesia: Analisis Sosial terhadap Perubahan Relasi Suami Istri dalam Keluarga Modern

Siti Mutmainnah — 2026-01-21

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk keluarga dan tatanan sosial masyarakat. Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi dan relasi suami istri dalam keluarga modern di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap dinamika hubungan suami istri serta mengidentifikasi permasalahan pernikahan yang muncul di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif melalui studi pustaka. Data diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta laporan resmi yang relevan dengan topik konflik pernikahan dan media sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang intensif berkontribusi terhadap menurunnya kualitas komunikasi tatap muka, meningkatnya kecemburuan, perselingkuhan daring, konflik privasi, serta ketegangan dalam pembagian peran gender. Namun demikian, nilai keluarga yang meliputi nilai agama, budaya, dan komitmen pernikahan berperan sebagai faktor penengah dalam mengendalikan dampak negatif media sosial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa media sosial dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pernikahan, bergantung pada pola penggunaan serta kekuatan nilai keluarga dalam mengelola relasi suami istri di era digital.

Praktik Pembelajaran Sosiologi Berbasis Konstruktivisme Sosial Di Sekolah Menengah

Engel Hukunala — 2026-01-21

Penelitian ini mengulas tentang pembelajaran sosiologi berbasis konstruktivisme sosial di SMA Kristen Passo melalui kolaborasi, pemanfaatan Zona Perkembangan Proksimal (ZPD), dan pemberian scaffolding. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil menunjukkan bahwa guru menerapkan diskusi kelompok, bimbingan bertahap, dan contoh kontekstual untuk memperkuat pemahaman siswa. ZPD terwujud melalui pendampingan awal yang kemudian dikurangi seiring meningkatnya kemandirian siswa. Tantangan partisipasi siswa dapat diatasi melalui pembagian peran dan strategi think-pair-share. Secara keseluruhan, pembelajaran berbasis konstruktivisme sosial efektif meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan kolaboratif, dan keterlibatan siswa

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan

Cornellia Adinda Putri Watun — 2026-01-21

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena di satu sisi anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun di sisi lain tetap harus mendapatkan perlindungan dan pembinaan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan serta mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan Studi Putusan Nomor : 75/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum, dan dilengkapi dengan data lapangan melalui wawancara.

Pendidikan Anti Korupsi sebagai Bagian dari Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum

Ricky Heryansyah — 2026-01-21

Masalah korupsi di Indonesia telah menjadi beban struktural yang menghambat kemajuan dan melumpuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Hingga saat ini, solusi dominan adalah intervensi represif melalui penegakan hukum, tetapi pendekatan ini seringkali tidak efektif karena gagal mengatasi kelemahan sistematis dan budaya yang mengakar dalam birokrasi. Pendidikan anti-korupsi memiliki peran transformatif, melampaui sekadar cara moral untuk menjadi landasan utama bagi reformasi birokrasi substantif dan penegakan hukum yang adil. Upaya menanamkan nilai-nilai etika dan moralitas anti-korupsi sejak usia dini merupakan prasyarat mutlak untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan. Dengan demikian, keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sebagian besar ditentukan oleh sinergi yang kuat antara pendidikan karakter, perbaikan mendasar dalam birokrasi, dan komitmen terhadap penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Pengaruh Budaya Kerja dan Beban Kerja Terhadap Produktivitas Pada Bagian Sewing di PT Kahatex

Alma Putri Yuliana — 2026-01-21

Penelitian ini menganalisis pengaruh budaya kerja dan beban kerja terhadap produktivitas karyawan pada bagian jahit di PT Kahatex dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif . Penentuan sampel melibatkan 86 responden yang ditentukan melalui proporsional stratified random sampling dari departemen GM1 dan GM5. Pengumpulan data melalui kuesioner berukuran Likert dan dianalisis menggunakan program SPSS dengan tahapan pengujian validitas, reliabilitas, asumsi klasik, analisis regresi linier berganda,korelasi, uji F, dan uji T . Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya kerja yang terkait dengan generasi generasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan dengan koefisien regresi sebesar 0,265 dan signifikansi 0,013 . Sementara itu, beban kerja yang terkait dengan shift kerja memiliki koefisien regresi sebesar 0,169 dengan nilai signifikansi 0,143, yang mengindikasikan adanya pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap produktivitas. Secara simultan, budaya kerja dan beban kerja berpengaruh terhadap produktivitas karyawan, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 10,7%, yang menunjukkan bahwa produktivitas karyawan masih dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Potensi Sengketa Konsumen Di Sektor Fintech Dan Tantangan LAPS Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Efriza Malna Denta — 2026-01-21

Perkembangan financial technology (fintech) telah membawa perubahan signifikan dalam sektor jasa keuangan dengan menawarkan kemudahan, efisiensi, dan perluasan akses bagi konsumen. Namun, meningkatnya penggunaan layanan fintech juga diikuti dengan meningkatnya potensi sengketa konsumen, khususnya dalam layanan pinjaman daring, pembayaran digital, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi serta pola sengketa konsumen di sektor fintech dan mengkaji tantangan yang dihadapi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh bahan hukum sekunder dan data resmi dari otoritas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa konsumen fintech dipicu oleh ketidakseimbangan posisi tawar, penggunaan perjanjian baku elektronik, rendahnya literasi hukum dan keuangan konsumen, serta kompleksitas teknologi. Selain itu, LAPS menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan kewenangan, hambatan prosedural, keterbatasan kapasitas teknis, dan rendahnya kesadaran konsumen. Oleh karena itu, penguatan peran LAPS menjadi penting untuk menjamin perlindungan hukum dan akses keadilan bagi konsumen fintech.

Dilema Penegakan Hukum Netralitas (ASN) dalam Pilkada di Kabupaten Dompu Pasca UU ASN 2023

Agus Awaluddin — 2026-01-21

Penegakan hukum netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Dompu pasca UU ASN 2023 menghadapi dilema multidimensional yang melibatkan aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya politik. Meskipun UU ASN 2023 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri memperkuat kerangka pengawasan, efektivitas sanksi administratif, seperti pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 25%, masih diragukan karena potensi imbalan politik yang lebih besar, probabilitas penjatuhan sanksi yang rendah, serta fragmentasi antarlembaga. Konflik kepentingan yang inheren pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan pejabat politik menjadi hambatan utama dalam penjatuhan sanksi yang adil dan transparan. Transformasi kelembagaan pengawasan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan daya paksa pemblokiran data administrasi kepegawaian merupakan langkah positif untuk mendorong kepatuhan PPK. Namun, penelitian ini menemukan bahwa budaya patronase dan politisasi birokrasi yang mengakar di Dompu, serta kesenjangan antara sanksi administratif yang ringan dengan sanksi pidana yang sulit dibuktikan, melemahkan efek jera. Implikasi pelanggaran netralitas ASN meliputi diskriminasi pelayanan publik, ketidakadilan, dan potensi kerugian negara. Rekomendasi utama meliputi penguatan daya paksa sanksi melalui pemblokiran data secara konsisten, peningkatan klasifikasi sanksi untuk pelanggaran aktif, reformasi kewenangan PPK, optimalisasi digitalisasi pengawasan melalui sistem terintegrasi, serta edukasi dan transformasi budaya ASN yang berkelanjutan demi mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.

Minimnya Keterlibatan Orang Tua dalam Pengembangan Literasi Membaca Anak

Lutfiyah Rahmi — 2026-01-23

Literasi membaca merupakan kemampuan dasar yang sangat penting bagi siswa sekolah dasar, yang perkembangannya tidak terlepas dari peran keluarga, khususnya keterlibatan orang tua. Namun, pada praktiknya keterlibatan orang tua dalam mendampingi kegiatan membaca anak masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk keterlibatan orang tua, faktor penyebab rendahnya keterlibatan tersebut, serta dampaknya terhadap kemampuan literasi membaca siswa sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologis. Subjek penelitian terdiri atas empat puluh siswa sekolah dasar, dengan tiga siswa dipilih sebagai subjek utama penelitian berdasarkan kriteria rendahnya minat dan kemampuan membaca. Orang tua siswa serta satu guru kelas dilibatkan sebagai informan pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pengembangan literasi membaca masih bersifat pasif dan belum terstruktur, dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, rendahnya kesadaran akan pentingnya literasi, latar belakang pendidikan orang tua, serta dominasi penggunaan gawai. Minimnya keterlibatan tersebut berdampak pada rendahnya minat baca, kemampuan pemahaman bacaan, serta motivasi siswa dalam membaca. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam menciptakan lingkungan literasi yang mendukung perkembangan kemampuan membaca siswa

Perlindungan Data Pribadi dalam Protokol Notaris Elektronik

Rendy Renaldy — 2026-01-23

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan protokol notaris elektronik yang secara langsung bersinggungan dengan perlindungan data pribadi sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kajian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan protokol elektronik notaris terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi serta mengidentifikasi potensi risiko hukum yang muncul. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang melibatkan 35 literatur terakreditasi dan relevan, diseleksi berdasarkan reputasi jurnal dan tahun terbit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan protokol elektronik notaris telah memenuhi sebagian besar prinsip UU PDP, terutama pada aspek keamanan pemrosesan dan akurasi data. Temuan juga menunjukkan adanya ketidakterpenuhan pada aspek minimalisasi data dan pertanggungjawaban akibat kurangnya standar baku pemrosesan elektronik. Analisis memperlihatkan bahwa risiko kebocoran data meningkat pada sistem pencatatan digital yang belum mengenkripsi seluruh dokumen protokol. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi protokol elektronik notaris memerlukan penguatan kontrol teknis dan administratif agar selaras dengan prinsip legalitas dalam UU PDP

Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran PAI Untuk Penguatan Karakter Kompetensi Peserta Didik di TK Sunan Ampel PGRI 2 Putukrejo

Lailatul Mufarrohah — 2026-01-23

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi peserta didik, khususnya melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Pembelajaran PAI di PAUD tidak hanya bertujuan mengenalkan pengetahuan keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai religius, moral, dan sosial secara kontekstual sesuai dengan tahap perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan model pembelajaran PAI di TK Sunan Ampel PGRI 2 Putukrejo serta menganalisis kontribusinya terhadap penguatan karakter dan pengembangan kompetensi peserta didik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif evaluatif. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru PAI, dan peserta didik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PAI diterapkan secara kontekstual melalui pembiasaan, keteladanan guru, serta kegiatan belajar yang menyenangkan seperti bermain dan bercerita. Penerapan model pembelajaran tersebut berkontribusi positif dalam menanamkan nilai-nilai karakter religius dan sosial, sekaligus mendukung perkembangan kompetensi peserta didik pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian, pembelajaran PAI pada jenjang PAUD berfungsi sebagai fondasi penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi anak sejak usia dini.

Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar

Putu Ryanniva Karenina — 2026-01-24

Jumlah kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejari Denpasar dalam 2 tahun terakhir cukup tinggi. Prosedur pengelolaan barang bukti negara (Rupbasan) diatur dalam Pasal 44 KUHAP, dan pemusnahan barang sitaan narkotika harus dilakukan paling lambat tujuh hari setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun demikian, pelaksanaan ketentuan ini masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peraturan hukum terkait penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejari Denpasar, serta mendeskripsikan proses yang terlibat. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode normatif, melalui studi pustaka yang dikaitkan dengan kasus nyata berdasarkan kerangka perundang-undangan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder, diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum mengenai penyimpanan barang sitaan narkotika di Kejari Denpasar mengacu pada Pasal 44 ayat (1) KUHAP dan Perka BNN No. 7/2010, sementara pemusnahan diatur oleh Surat Edaran SE I A Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tertanggal 21 Agustus 2015. Proses penyimpanan dan pemusnahan dimulai dari penyerahan wewenang dari penyidik kepada jaksa penuntut umum di Kejari Denpasar, yang dilakukan dengan menghadirkan terdakwa dan barang bukti ke kantor Kejaksaan Negeri. Setelah persidangan selesai dan putusan memiliki kekuatan hukum tetap, petugas mulai mengumpulkan dan mendata semua barang sitaan yang akan dimusnahkan, dengan pengelompokkan berdasarkan jenis barang bukti tersebut.

Tinjauan Hukum Pengabaian Hak Wali Nikah Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam

Muhammad Alfhito Badjuka — 2026-01-24

Perceraian orang tua kerap menimbulkan permasalahan lanjutan yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak, salah satunya adalah pengabaian hak wali nikah terhadap anak perempuan. Dalam praktik sosial, tidak sedikit ayah kandung yang menolak menjalankan perannya sebagai wali nikah pasca perceraian dengan alasan konflik pribadi dengan mantan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengabaian hak wali nikah terhadap anak pasca perceraian orang tua ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian hak wali nikah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban orang tua menurut hukum positif dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta tujuan hukum Islam. Hukum positif melalui Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sementara itu, hukum Islam memandang penolakan wali tanpa alasan syar‘i sebagai perbuatan wali adhal yang mengakibatkan gugurnya hak perwalian dan beralih kepada wali hakim demi melindungi hak anak.

Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Terhadap Pengelolaan Sampah

Hairul Kiay Mastari — 2026-01-24

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2019. Latar belakang masalah ini adalah kontradiksi antara ancaman sanksi pidana yang tegas (kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000,00) dengan fenomena aktual berupa praktik pembuangan sampah ilegal yang masih merusak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen di wilayah Bolsel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan sanksi pidana dalam Perda ini belum berjalan efektif. Penemuan kunci adalah tidak adanya penerapan sanksi pidana (nihil penindakan), di mana aparat lebih memilih pendekatan persuasif yang tidak menimbulkan efek jera. Inefektivitas ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana (TPS), serta belum optimalnya kinerja dan koordinasi antar aparat penegak hukum daerah.

Peran Pemerintah dalam Menjaga Keselarasan antara Hukum Adat dan Hukum Negara Terhadap Prosesi Rambu Solo di Tana Toraja Perspektif Siyasah Syar’iyyah

Nur Syamsi — 2026-01-24

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah dalam Menjaga Keselarasan antara Hukum Adat dan Hukum Negara Terhadap Prosesi Adat Rambu Solo di Tana Toraja Perspektif Siyasah Syar’iyyah? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1)Bagaimana Bentuk Peran Pemerintah dalam Menjaga Keselarasan antara Hukum Adat Rambu Solo dan Hukum Negara dalam Konteks Pengelolaan Masyarakat Majemuk?, 2)Bagaimana Perspektif Siyasah Syar’iyyah dalam Mengelola Ketegangan Normatif Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara Pada Pelaksanaan Rambu Solo Di Tana Toraja? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis dan Sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1)hubungan antara hukum adat dan hukum negara mengenai adat Rambu Solo dapat terjaga harmonis apabila pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat terus membangun dialog serta menempatkan kemaslahatan sebagai prinsip utama. Baik dalam perspektif pemerintahan maupun siyasah syar’iyyah 2)pelaksanaan adat tetap dapat dilestarikan selama tidak bertentangan dengan keadilan, ketertiban, dan nilai moral dan agama yang lebih tinggi. Implikasi Penelitian ini adalah: 1) memperkaya wawasan dalam bidang hukum adat dan hukum tata kelola pemerintahan daerah serta studi Siyasah Syar’iyyah, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. 2) Pemerintah Daerah di sarankan mengembangkan komunikasi dan pengawasan yang lebih peka dan menyeluruh agar pelaksanaan Rambu Solo tetap harmonis, tertib, dan sesuai ketentuan adat maupun hukum negara.

The Effect of Thayyibah Expression Habituation on the Tendency of Negative Language Use among Elementary School Students

Siti Lufniyah — 2026-01-24

The use of inappropriate language among elementary school students has increasingly become a concern in educational and social contexts, particularly in relation to moral and character development. Within Islamic education, the habituation of thayyibah expressions is considered an essential approach to fostering ethical communication and positive social behavior from an early age. This study aims to examine the effect of thayyibah expression habituation on negative language use tendencies among elementary school students. A quantitative descriptive method was employed using a survey involving 51 third-grade students selected through total sampling. Data were collected through a structured questionnaire and analyzed using descriptive statistical techniques based on percentage distribution. The findings reveal that students’ thayyibah expression habituation was predominantly high, while tendencies toward negative language use were generally low to moderate. These results indicate that stronger thayyibah expression habituation is associated with lower negative language tendencies, highlighting its role in supporting ethical language behavior and moral development in elementary education.

A Comparative Study of Paternity Leave Regulations in Indonesia and Australia

Diana Setiawati — 2026-01-25

Paternity leave is a special entitlement granted to male employees to take time off from work to accompany their spouses during pregnancy, childbirth, and the early stages of childcare. The existence of paternity leave plays an important role in balancing opportunities between men and women, thereby fostering a gender-friendly workplace environment. In Indonesia, the right to paternity leave has been regulated under Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 4 of 2024 concerning Maternal and Child Welfare during the First 1,000 Days of Life. Meanwhile, in Australia, paternity leave is comprehensively regulated under the Fair Work Act 2009.

This research aims to provide a comparative analysis of paternity leave regulations in Indonesia and Australia from a labor law perspective. The study adopts a normative juridical method with a comparative approach, relying on primary and secondary legal materials obtained through a literature study.

The findings reveal that Indonesia provides only limited entitlements to paternity leave, both in terms of duration and implementation, with weak legal protection. In contrast, Australia offers a more developed framework under the Fair Work Act 2009, which includes longer leave duration, the possibility of extensions, and structured payment schemes. These provisions reflect Australia’s stronger commitment to gender equality, family welfare, and the recognition of fathers’ roles in child-rearing.

The study concludes that Indonesia’s regulatory framework requires harmonization with international standards, particularly by adopting key aspects of the Australian model. Strengthening the legal protection of paternity leave in Indonesia is essential to promote gender equality in the workplace and within the family, while also supporting fathers’ active participation in childcare.

Menggali Potensi Psikologi Kepribadian Dalam Membentuk Karakter Da’i Yang Efektif

Alifah Sri Wahyuni — 2026-01-25

Peran seorang da’i dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan menuntut tidak hanya pemahaman teologis, tetapi juga kekuatan karakter dan keterampilan komunikasi yang efektif. Artikel ini bertujuan menggali potensi psikologi kepribadian dalam membentuk karakter da’i yang mampu berdakwah secara persuasif, adaptif, dan humanis. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, penelitian ini menyoroti konsep-konsep utama dalam psikologi kepribadian—seperti Big Five Personality Traits, kecerdasan emosional, dan self-efficacy—serta relevansinya terhadap kompetensi dakwah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepribadian yang stabil, keterbukaan terhadap pengalaman, empati, serta kemampuan mengelola emosi memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas dakwah. Selain itu, kesadaran diri dan kemampuan memahami karakteristik psikologis audiens memungkinkan da’i membangun hubungan komunikasi yang lebih autentik dan konstruktif. Dengan demikian, integrasi pemahaman psikologi kepribadian dalam pembinaan da’i menjadi langkah strategis dalam mencetak pendakwah yang berkarakter, profesional, dan mampu menjawab tantangan dakwah di era moder.

Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Merek dalam Bisnis Waralaba Digital di Era Ekonomi Kreatif

Alieffa Nanda Erviana — 2026-01-25

Perkembangan ekonomi kreatif di era digital telah mengubah paradigma bisnis, di mana hak merek menjadi aset strategis dalam menciptakan nilai tambah dan daya saing, terutama pada model bisnis waralaba digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak merek serta pemanfaatannya dalam pengembangan bisnis waralaba digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis masih belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan praktik waralaba digital, terutama terkait penggunaan merek dalam platform daring, domain, dan lisensi digital. Implikasinya, diperlukan pembaruan regulasi dan pedoman yurisprudensi yang lebih responsif terhadap transformasi ekonomi berbasis teknologi. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara perlindungan hak merek dan inovasi ekonomi kreatif untuk mendorong kepastian hukum serta pertumbuhan usaha berkelanjutan di era digital.

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan Di Kabupaten Buleleng

Ketut Ayu Astiti Sari — 2026-01-25

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan di masyarakat berdasarkan hasil penelitian empiris. Tindak pidana pengeroyokan masih sering terjadi dan menimbulkan keresahan sosial, sehingga memerlukan penanganan yang tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga pencegahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana pengeroyokan dilakukan melalui upaya penal dan non-penal. Penegakan hukum pidana telah dilaksanakan oleh aparat kepolisian, namun masih menghadapi kendala dalam pembuktian dan partisipasi masyarakat. Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli, imbauan, dan peran masyarakat, tetapi belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana pengeroyokan memerlukan penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Implementasi Deep Learning dalam Kurikulum Pesantren melalui Metode Sorogan dan Bandongan di Pesantren An-Nur 2

Kemal Husen — 2026-01-25

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep deep learning dalam sistem pembelajaran di Pesantren An-Nur 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan deep learning berlangsung secara nyata melalui struktur kurikulum berjenjang serta penggunaan metode pembelajaran khas pesantren, yaitu bandongan dan sorogan. Proses pembelajaran tidak diarahkan semata-mata pada penguasaan teks kitab secara hafalan, melainkan pada pemahaman konseptual yang mendalam, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh santri. Hal ini tercermin dari tuntutan kemampuan membaca kitab secara mandiri, memahami struktur kebahasaan, serta menjelaskan kembali materi dengan redaksi sendiri. Integrasi metode bandongan sebagai pembentuk kerangka konseptual awal dan sorogan sebagai sarana pendalaman individual menciptakan keseimbangan antara pembelajaran kolektif dan personal. Didukung oleh budaya pesantren, kompetensi ustadz, serta sistem pembelajaran yang konsisten, Pesantren An-Nur 2 menghadirkan model deep learning berbasis tradisi pesantren yang relevan dengan teori pembelajaran modern serta efektif dalam membangun pemahaman keilmuan jangka panjang dan pembinaan akhlak santri.

Nagari Unggan Dalam Nada: Eksplorasi Kesenian Dan Keindahan Talempong

Purwantono — 2026-01-25

Talempong Unggan merupakan salah satu bentuk seni tradisional Minangkabau yang berasal dari Nagari Unggan, Kabupaten Sijunjung. Alat musik ini memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi sistem nadanya, pola permainannya, maupun tradisi yang melingkupinya. Talempong Unggan dimainkan dengan lima tangga nada khas dan tempo cepat yang menghasilkan alunan melodi dinamis dan penuh semangat. Uniknya, tradisi ini secara adat hanya dimainkan oleh kaum perempuan, yang berperan sebagai pelestari budaya turun-temurun. Beberapa melodi tradisional yang terkenal antara lain Tupai Bagaluik dan Kancang Dayuang, masing-masing memiliki karakteristik irama dan fungsi sosial tersendiri dalam masyarakat. Selain sebagai ekspresi seni, Talempong Unggan juga menyimpan nilai adat dan kepercayaan lokal, seperti larangan memainkannya saat masa padi mulai berbuah (padi tabik) karena diyakini dapat mempengaruhi hasil panen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di Nagari Unggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Talempong Unggan tidak hanya menjadi warisan seni, tetapi juga bagian dari sistem nilai, filosofi hidup, dan kearifan lokal masyarakat Unggan yang terjalin erat dengan adat dan lingkungan. Seni tradisional ini tetap bertahan sebagai identitas budaya yang sarat makna di tengah masyarakat Minangkabau.

Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut

Debbie Aldama — 2026-01-25

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, khususnya melalui modus bujuk rayu dan dilakukan secara berlanjut, merupakan permasalahan serius yang memerlukan peninjauan mendalam atas efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis dan kriminologis dari Putusan Perkara Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Gns sebagai studi kasus. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat deskriptif analisis, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara dengan PN, Kejaksaan, LPSK, dan P2TP2A). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembujukan anak merupakan modus operandi yang setara dengan kekerasan, secara fundamental menganulir validitas persetujuan korban sesuai UU Perlindungan Anak. Secara kriminologis, kejahatan ini timbul dari konvergensi multifaktorial, yakni disfungsi psikoseksual pelaku (pedofilia, trauma) dan kerentanan struktural korban, diperburuk oleh kegagalan sistem pengawasan sosial. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana harus bersifat absolut, wajib menjatuhkan sanksi maksimal 5 (lima) hingga 20 (dua puluh) tahun dan hukuman tambahan (kebiri kimia, pengumuman identitas), serta wajib menetapkan restitusi dan layanan pemulihan psikologis jangka panjang bagi korban sesuai amanat UU TPKS, demi terwujudnya efek jera dan keadilan restoratif yang optimal.

Disharmoni Regulasi dan Kepentingan Konsumen: Kajian atas Penjualan Kartu SIM Ganda dalam Hukum Positif Indonesia

Agung Andrianto Usman — 2026-01-25

Penjualan Kartu Subscriber Identity Module (SIM) ganda dalam kondisi aktif mencerminkan disharmoni regulasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksinkronan regulasi yang melemahkan perlindungan konsumen serta merumuskan rekonstruksi hukum untuk efektivitas penegakan. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis kualitatif deskriptif mengungkap bahwa kasus Batang, Tanjung Priok, dan Bekasi (2025) menunjukkan pelanggaran sistemik: registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) palsu, kegagalan operator memenuhi kewajiban retensi data tiga bulan, dan daur ulang nomor yang menimbulkan pencurian identitas serta peretasan akun keuangan konsumen. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) Pasal 19 UUPK belum optimal karena minimnya yurisprudensi dan fragmentasi kewenangan antarlembaga. Disharmoni vertikal dan horizontal regulasi memungkinkan operator mengelak tanggung jawab dengan dalih pelanggaran terjadi di rantai distribusi bawah. Rekonstruksi hukum diperlukan melalui: (1) penyeragaman terminologi "registrasi valid"; (2) pembentukan otoritas digital independen; (3) implementasi tracking biometrik real-time; (4) penerapan tanggung jawab solidar operator-distributor. Harmonisasi ini mewujudkan asas keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum yang menjamin ganti rugi efektif bagi konsumen sektor telekomunikasi.

Pengaruh Literasi Keuangan Dan Teknologi Finansial Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Universitas Teuku Umar

Hesti Yanti — 2026-01-25

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan teknologi finansial terhadap minat investasi mahasiswa Universitas Teuku Umar. Penelitan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh dari 99 responden yang dipilih menggunakan teknik random sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan sekala likert. Data di analisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangn berpengaruh signifikan terhadap minat investasi mahasiswa. Teknologi finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat investasi mahasiswa. Secara simultan, literasi keuangan dan teknologi finansial berpengaruh signifikan terhadap minat investasi mahasiswa Universitas Teuku Umar.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pernikahan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Surabaya

Abdun Nasir — 2026-01-25

Penelitian ini mengeksplorasi pandangan ulama mengenai keabsahan pernikahan beda agama dengan fokus analisis pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Latar belakang penelitian ini adalah munculnya arus pandangan kontradiktif terkait legalitas pernikahan tersebut di Indonesia. Menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder termasuk literatur fikih lintas mazhab. Hasil studi menunjukkan adanya dualisme pandangan fukaha, namun melalui instrumen analisis Maqasid Shariah, diperoleh kesimpulan bahwa pendapat yang melarang (men-dekonstruksi) pernikahan beda agama lebih kuat (rajih dan mu'tamad) demi menjaga agama (hifdz din) dan keturunan (hifdz nasl).

Implementasi PEKPPP Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo

Darapuspita Cahayarani — 2026-01-26

Penyelengaraan pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah yang wajib dijalankan secara optimal dan memiliki fokus pada kepuasan masyarakat. Salah satu upaya agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang telah diatur dalam PermenPAN RB Nomor 29 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji implementasi PEKPPP dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik pada tingkat kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami keadaan pelaksanaan PEKPPP dan manfaatnya terhadap kualitas layanan publik. Penilaian kualitas pelayanan publik dilihat berdasarkan dimensi keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan PEKPPP telah mendorong perbaikan standar dan prosedur layanan publik pada tingkat kecamatan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan belum merata. Perbedaan dalam jumlah sumber daya manusia, konsistensi kebijakan, dan ketersediaan infratruktur menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan kualitas pelayanan publik antar kecamatan Penelitian ini menyimpulkan bahwa PEKPPP berperan penting sebagai alat evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi perlu penguatan dalam pelaksanaan dan pembinaan yang terus menerus agar peningkatan kualitas layanan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada semua kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Penyelesaian Keadilan Restoratif Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua sebagai Wujud Peran Faktual Satlantas Polresta Bandar Lampung

Ferni Kriswidiana — 2026-01-26

Penelitian ini menganalisis penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui mekanisme keadilan restoratif sebagai wujud peran faktual Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung dalam kerangka penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan substantif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap KUHAP, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta regulasi teknis kepolisian; dikombinasikan dengan data empiris kasus di wilayah Polresta Bandar Lampung. Temuan utama menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif efektif menekan eskalasi konflik, mempercepat penyelesaian perkara, memulihkan hubungan sosial antara pelaku–korban, serta mengedepankan musyawarah, kesepakatan damai, pemenuhan ganti rugi, dan pemulihan kerugian sebagai orientasi utama, tanpa mengabaikan kepastian hukum. Peran Satlantas terlihat faktual melalui fasilitasi mediasi penal, penjaminan kesukarelaan para pihak, pengawasan kesepakatan, serta harmonisasi kepentingan hukum negara, korban, dan pelaku. Namun, ditemukan tantangan berupa keterbatasan pemahaman aparat dan masyarakat, disparitas penerapan, serta belum optimalnya standardisasi prosedural. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas aparat, serta sosialisasi masif kepada masyarakat guna memperkuat legitimasi dan efektivitas keadilan restoratif sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas yang adaptif, proporsional, dan berorientasi pemulihan.

Analisis Yuridis Pengaturan Ojek Online Sebagai Angkutan Umum Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Ketut Anjaya Wilansa Wisna — 2026-01-26

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis pengaturan ojek online sebagai angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (2) mengkaji serta menganalisis dampak ketiadaan pengaturan tersebut terhadap kepastian hukum bagi pengemudi maupun pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kekosongan norma dan implikasinya terhadap perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum secara eksplisit memasukkan ojek online sebagai angkutan umum; dan (2) ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum serta perlindungan terhadap pengemudi dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau pembentukan regulasi baru yang secara khusus mengatur ojek online sebagai angkutan umum agar tercipta kepastian hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Evaluasi Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Penunjang Layanan Bagi Kelompok Rentan di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Maharani Putri Bahari — 2026-01-26

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya reformasi birokrasi di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik, serta diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya pemenuhan hak dan akses pelayanan bagi kelompok rentan. Kelompok rentan ini mencakup penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), anak-anak, perempuan, dan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah sudah tersedia, layak, dan berfungsi optimal dalam mendukung pelayanan kepada kelompok rentan di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam (2003). Teori ini meliputi 4 aspek yang terdiri dari konteks, masukan, input, dan produk. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang data tersebut diperoleh melalui telaah dokumen dan dokumentasi sarana prasarana pada masing-masing perangkat daerah, kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Evaluasi difokuskan pada pemenuhan 14 jenis fasilitas aksesibilitas sesuai standar Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi nyata sarana prasrana seperti aksesibilitas fisik, fasilitas pendukung layanan, dan kelayakan infrastruktur yang digunakan oleh kelompok rentan. Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana penunjang layanan bagi kelompok rentan yang ada di lingkungan perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo.

Implementasi Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan Bagi Pekerjaan Rentan dan Penerima Insentif Daerah Kabupaten Bojonegoro

Heni Novi Wijaya Kusumawati — 2026-01-26

Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan dan penerima insentif daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, survei, dan dokumentasi untuk menganalisis pelaksanaan program dan kendala yang dihadapi. Hasil menunjukkan bahwa program ini telah berjalan cukup efektif, dengan dukungan anggaran yang signifikan dari APBD, namun masih ada tantangan dalam komunikasi, pengelolaan sumber daya, dan administrasi. Aspek komunikasi yang inklusif dan terstruktur belum sepenuhnya mengejar partisipasi masyarakat, terutama dalam pelaporan kematian peserta. Pengelolaan data peserta masih bergantung pada metode manual, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi. Meskipun disposisi pelaksana di BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro menunjukkan motivasi tinggi dan komitmen terhadap perlindungan sosial, ketergantungan pada prosedur birokrasi yang kompleks menghambat akses bagi pekerja rendah literasi. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penguatan kapasitas aparat desa, integrasi dan digitalisasi data, serta penyederhanaan prosedur administrasi.

Perbandingan Peranan Wali Nikah Dan Hadhanah Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia, Mesir, Dan Pakistan

Anggi Egi Anggraini — 2026-01-26

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan normatif dan pertimbangan peradilan mengenai peranan wali nikah dan hadhanah pasca perceraian di Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Pakistan. Fokus kajian diarahkan pada mekanisme penetapan wali hakim dalam kondisi wali adhal, batas usia hak asuh, parameter kelayakan pengasuh, serta derajat intervensi negara melalui pengadilan agama/syariah. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UU No. 1/1974 dan KHI 1991 (Indonesia), Islamic Family Law Act/Enactment 1984 (Malaysia), UU No. 100/1985 (Mesir), serta Muslim Family Law Ordinance 1961 (Pakistan), termasuk putusan pengadilan terkait sengketa wali adhal dan hak asuh anak. Bahan hukum sekunder mencakup literatur fikih, buku hukum keluarga Islam, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memberi kewenangan luas pada pengadilan dalam penetapan wali hakim dan memprioritaskan ibu sebagai pemegang hadhanah anak usia dini, sementara nafkah anak tetap dibebankan kepada ayah. Mesir menerapkan batas usia hadhanah lebih panjang dengan diskresi hakim berbasis kesejahteraan anak. Pakistan mempertahankan dominasi wali nasab dan batas usia asuh yang lebih ketat, meski mulai menunjukkan fleksibilitas putusan ketika ibu dinilai lebih mampu menjamin stabilitas dan keselamatan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan basis mazhab dan regulasi membentuk variasi rasio putusan dan pola intervensi kelembagaan, namun seluruh sistem tetap berorientasi pada maslahah keluarga dan perlindungan hak anak.

Fiqih Aborsi dan Eutanasia: Perspektif Hukum Islam

Leni Sumarni — 2026-01-26

Kajian tentang fiqih aborsi dan eutanasia menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan teknologi medis modern yang menghadirkan dilema etis, hukum, dan teologis dalam menjaga kesucian dan keberlangsungan hidup manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik aborsi dan eutanasia melalui telaah dalil syar’i, pandangan ulama dari berbagai mazhab, serta implikasi etis dan sosial dalam konteks kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelaah sumber primer berupa Al-Qur’an, Hadis, kitab fiqih klasik, fatwa ulama modern, serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam menempatkan kehidupan manusia sebagai amanah ilahi yang harus dijaga sejak fase awal penciptaan hingga kematian alami, sehingga aborsi hanya diperkenankan dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan ibu, sementara eutanasia dilarang secara mutlak karena dianggap sebagai intervensi terhadap ketentuan ajal yang ditetapkan oleh Allah SWT. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan etika medis berbasis nilai-nilai Islam, pengambilan keputusan klinis yang melibatkan pertimbangan syariah, serta peran lembaga keagamaan dalam memberikan panduan normatif bagi tenaga kesehatan dan masyarakat dalam menghadapi persoalan biomedis modern

Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Popi Rahma Zanni — 2026-01-26

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tapaktuan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tapaktuan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, serta secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPP Pratama Tapaktuan.

Strategi Pengelolaan Anggaran Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat

Syahdan Ujung — 2026-01-26

Penelitian ini berjutujuan untuk menganalisis Strategi Pengelolaan Anggaran Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Pendidikan merupakan sektor terbesar yang banyak menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20%. Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rumusan masalah peneliti Bagaimana Pengelolaan Anggaran, Bagaimana Strategi Efisiensi Pengelolaan dan Bagaimana Kendala Untuk meningkatkan Mutu Pendidikan. Penelitian ini menggunakan Teori Agensi Penelitian ini menggunakan fakta empirik (lapangan). Penelitian ini dilakukaan dalam kurung waktu 4 bulan, 1 bulan pengumumpulan data 3 bulan pengolahan data. Objek penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Sumber data menggunakan data Primer. Pengumpulan data Wawancara, Dokumentasi, dan observasi. Penentuan informan ini di lakukan dengan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Tahapan-tahapan penyusunan Anggaran Pendidikan sudah cukup akuntabilitas dan transparan dan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP), Strategi Pengelolaan Anggaran Pendidikan dalam penyusunan anggaran Pendidikan setiap bidang akan memprioritaskan program kerja dalam mewujudkan Mutu Pendidikan dan kendala yang ada di lapangan ada beberapa siswa rela bolos sekolah untuk menambang emas dan tingkat kesejahteraan gurukurang baik.

Hegemoni Positivistik Dan Involusi Local Wisdom: Menata Pembangunan Hukum Di Indonesia

Maulidha Eka Pratiwi — 2026-01-26

Pembangunan hukum di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh paradigma positivistik yang menempatkan hukum sebagai sistem norma tertutup, otonom, dan terlepas dari nilai moral serta realitas sosial masyarakat. Dominasi tersebut berdampak pada praktik penegakan hukum yang formalistik dan prosedural, sehingga sering kali gagal menghadirkan keadilan substantif dan menjauhkan hukum dari kebutuhan masyarakat yang majemuk. Selain itu, pendekatan positivistik turut memarginalkan living law dan local wisdom yang sejatinya merupakan bagian integral dari identitas budaya dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan paradigma positivistik dalam pembangunan hukum nasional serta menawarkan kerangka konseptual pembangunan hukum keindonesiaan melalui perpaduan Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis konseptual dan filosofis. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori hukum pembangunan memberikan dasar struktural bagi hukum sebagai sarana pembaruan sosial yang tertib dan terarah, sementara hukum progresif berfungsi sebagai koreksi etis dan humanistik untuk menjamin terwujudnya keadilan substantif. Dengan demikian, hukum keindonesiaan dapat dirumuskan sebagai sistem hukum nasional yang berbasis Pancasila serta mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kearifan lokal. Hukum keindonesiaan berfungsi sebagai sarana pembaruan sosial yang humanistik, kontekstual, dan berkeadaban, sehingga relevan untuk menjawab tantangan pembangunan hukum nasional dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada CV. Rifat Demi Keberlanjutan Usaha

Rini Halimah S — 2026-01-26

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta menjamin keberlangsungan usaha, khususnya bagi badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG pada CV. Rifat dalam upaya mewujudkan keberlangsungan usaha yang berkelanjutan. Prinsip GCG yang dikaji meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan statute approach, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Rifat telah menerapkan sebagian prinsip GCG, khususnya pada aspek transparansi teknis, akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan, dan tanggung jawab terhadap keselamatan kerja serta lingkungan. Namun demikian, penerapan prinsip independensi dan kewajaran masih belum optimal akibat keterbatasan struktur organisasi dan belum adanya sistem pengawasan internal yang formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan GCG melalui penyusunan standar operasional prosedur yang lebih menyeluruh, peningkatan sistem dokumentasi, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penerapan GCG secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menjamin keberlangsungan usaha CV. Rifat dalam jangka panjang.

Landasan Teologi Gerakan Muhammadiyah: Sebuah Studi Pustaka

Engel Hukunala — 2026-01-26

Landasan teologis menjadi elemen fundamental yang membentuk arah ideologi, praksis gerakan, serta respons Muhammadiyah terhadap dinamika sosial-keagamaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis landasan teologi gerakan Muhammadiyah dengan menelusuri sumber-sumber pemikiran utama yang menjadi rujukan ideologis dan normatif organisasi tersebut. Peneltian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui analisis terhadap literatur akademik yang relevan seperti buku dan karya ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa teologi Muhammadiyah berakar pada prinsip tauhid murni, pemurnian akidah dari praktik syirik, bid‘ah, dan khurafat, serta peneguhan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam dengan pendekatan rasional dan kontekstual. Teologi ini tidak bersifat spekulatif, melainkan sebuah tindakan nyata, yang mendorong keterlibatan aktif dalam transformasi sosial melalui amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, teologi Muhammadiyah dapat dipahami sebagai teologi pembebasan dan pencerahan yang berorientasi pada kemajuan umat dan kemaslahatan masyarakat luas.

Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi Mewakili Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Oleh Badan Usaha di Kabupaten Gianyar

Ni Made Puspadewi — 2026-01-26

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Litigasi Terhadap Badan Usaha Yang Melakukan Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar; dan (2) mengakaji dan menganalisis Hambatan dalam Pelaksaan Bantuan Hukum Secara Litigasi Terhadap Badan Usaha Yang Melakukan Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang dikombinasikan dengan metode deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara faktual dan sistematis peran serta hambatan yang dihadapi dalam praktik bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara. Adapun data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (seperti peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (hasil kajian dan literatur), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan, observasi atau pengamatan langsung di lapangan, dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan dua fokus utama, yaitu: (1) bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait penanganan tunggakan iuran oleh badan usaha di Kabupaten Gianyar; dan (2) berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum litigasi tersebut, termasuk kendala dalam pelacakan aset, minimnya itikad baik dari pihak tergugat, serta posisi pemilik usaha yang berada di luar wilayah domisili badan usaha. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kebijakan penegakan hukum dan peningkatan efektivitas kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan dalam menjamin perlindungan sosial bagi tenaga kerja.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Jaksa Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Perwalian Anak Terlantar Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Nicholas Rahmad Hidayat — 2026-01-26

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan hukum perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Permasalahan yang diteliti mencakup identifikasi faktor pendukung dan penghambat, baik internal maupun eksternal, yang berpengaruh terhadap optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara dalam melindungi hak-hak keperdataan anak terlantar. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung bapak Bambang Irawan,S.H.,M.H.mw, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung meliputi landasan hukum yang komprehensif, struktur organisasi yang memadai, koordinasi antarinstansi, komitmen pemerintah, kesadaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang meningkat, dan dukungan teknologi informasi. Adapun faktor penghambat terdiri dari hambatan internal berupa orientasi tugas jaksa yang masih terfokus pada pidana, kurangnya pemahaman hukum perdata, serta hambatan eksternal meliputi kurangnya pengetahuan masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, kurangnya perhatian terhadap aspek legalitas perwalian, dan terbatasnya sosialisasi hukum. Penelitian merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas jaksa di bidang perdata, intensifikasi sosialisasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosoal Anak dan masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak terlantar.

Penerapan Asas Ne Bis In Idem Terhadap Putusan Peninjauan Kembali MA No. 530 K/Pdt/2020 Dalam Sengketa Pertanahan

Kimberly Hana Momongan — 2026-01-26

Sengketa pertanahan di Indonesia tetap menjadi persoalan krusial yang mengancam kepastian hukum, mengingat tanah merupakan objek vital dengan dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Meskipun konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Sila Kelima Pancasila telah menjamin hak kepemilikan dan keadilan sosial, fakta di lapangan menunjukkan adanya jurang antara prinsip hukum dasar dengan implementasi teknis. Ketidaksinkronan data administrasi, seperti keberadaan 13,8 juta bidang tanah bersertifikat tanpa peta lahan serta keruwetan dokumen historis seperti girik dan register desa, menjadi akar utama lahirnya konflik yang berulang. Dalam sistem peradilan perdata, asas ne bis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata seharusnya menjadi instrumen untuk menjaga finalitas putusan (res judicata) agar suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak digugat kembali dengan subjek dan objek yang sama. Namun, lemahnya pengujian terhadap identitas objek dan munculnya celah melalui upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) seringkali membuat sengketa tanah menjadi lingkaran litigasi yang tidak kunjung usai.

Di tengah upaya pemerintah melakukan transformasi digital melalui sertifikat elektronik berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2025, tantangan baru muncul terkait validitas data digital dan integritas bukti dalam persidangan. Fenomena ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada sengketa nyata, seperti perkara antara ahli waris Berty Pangkey melawan Bupati Minahasa Selatan yang memperebutkan lahan berdasarkan Register Desa tahun 1956 dan telah menempuh proses panjang hingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2020. Ketidakmampuan sistem untuk menyelesaikan secara tuntas identitas objek yang kabur mengakibatkan rendahnya efektivitas penyelesaian kasus, di mana data menunjukkan sekitar 36,5% sengketa tanah periode 2018-2020 belum terselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap praktik peradilan dalam menerapkan asas ne bis in idem dan standarisasi novum (fakta baru). Hal ini penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi seperti blockchain dan digitalisasi agraria di masa depan benar-benar mampu mewujudkan keadilan substantif, sehingga pemegang hak yang sah dapat memperoleh ketenangan hukum tanpa bayang-bayang gugatan berulang.

Menguatkan Daya Tarik Produk Melalui Brand Awarness Dalam Meningkatkan Efektifitas Pemasaran Kerajinan Di Desa Celuk

Putu Swasti Adnyani — 2026-01-26

Studi ini bertujuan menganalisis strategi penguatan daya tarik produk melalui kesadaran merek untuk meningkatkan efektivitas pemasaran Di Desa Celuk , sebuah bisnis kerajinan perak lokal yang menyasar pasar domestik dan internasional. Dalam konteks persaingan yang semakin ketat di industri kerajinan perak, kesadaran merek memainkan peran krusial dalam membangun persepsi positif konsumen, meningkatkan pengenalan produk, dan memengaruhi keputusan pembelian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemilik bisnis, karyawan, dan konsumen. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran merek memperkuat daya tarik produk melalui tiga aspek utama: diferensiasi desain, kualitas produksi yang konsisten, dan pemanfaatan strategi komunikasi pemasaran digital. Keberhasilan upaya ini tercermin dalam keterlibatan konsumen yang lebih tinggi, loyalitas merek yang lebih kuat, dan aktivitas promosi yang lebih efektif dalam memperluas jangkauan pasar. Hasil ini menekankan bahwa kesadaran merek bukan hanya alat untuk pengenalan produk tetapi juga instrumen strategis untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing berkelanjutan. Implikasi praktis dari studi ini menyoroti pentingnya bagi Di Desa Celuk untuk terus mengoptimalkan branding melalui inovasi desain, integrasi narasi budaya lokal, dan penggunaan media sosial secara aktif sebagai platform untuk edukasi dan promosi. Oleh karena itu, penguatan kesadaran merek dapat meningkatkan daya tarik produk dan berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pemasaran jangka panjang.

Upaya Penanggulangan Kejahatan Perundungan Yang di Akibatkan oleh Pengaruh Teman Sebaya

Lingga Putri Qinita — 2026-01-26

Fenomena perundungan (bullying) di lingkungan sekolah masih menjadi permasalahan serius karena mengandung unsur kekerasan yang berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak. Perundungan tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga berimplikasi hukum bagi pelaku yang masih berstatus sebagai anak. Salah satu faktor yang berperan kuat dalam terjadinya perundungan adalah pengaruh teman sebaya, di mana anak cenderung menyesuaikan perilaku dengan norma kelompok demi memperoleh penerimaan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan perundungan di lingkungan sekolah serta mengkaji pengaruh teman sebaya terhadap perilaku perundungan pada anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan perundungan, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan tenaga pendidik yang memahami praktik penanganan perundungan di sekolah. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dan realitas sosial dalam penanggulangan perundungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan perundungan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu preventif, represif, dan restoratif. Upaya preventif meliputi pendidikan karakter, sosialisasi anti-perundungan, keterlibatan orang tua, layanan konseling, serta pembentukan satuan tugas anti-perundungan di sekolah. Upaya represif dilakukan melalui penegakan tata tertib sekolah, pemberian sanksi yang bersifat edukatif, serta pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila perundungan memenuhi unsur tindak pidana. Pendekatan restoratif dilakukan untuk memulihkan hubungan sosial antara korban dan pelaku serta menanamkan tanggung jawab pada pelaku. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa teman sebaya memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku perundungan. Lingkungan pertemanan yang permisif terhadap kekerasan dapat mendorong anak terlibat dalam perundungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, dan bebas dari perundungan.

Qiraah Mubadalah: Sebuah Alternatif Metode Tafsir Dan Praktek Kehidupan

Nur Sa’adah Harahap — 2026-01-26

Artikel ini mengkaji Qiraah Mubadalah sebagai metode tafsir yang ditujukan untuk mengoreksi bias patriarkal dalam penafsiran teks keagamaan. Selama ini, sebagian tafsir Al-Qur’an dan hadis cenderung memosisikan perempuan secara subordinat, padahal Islam berlandaskan keadilan, kesalingan, dan penghormatan martabat manusia. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan hermeneutis untuk menelaah konsep dasar Mubadalah, landasan teologisnya dalam tauhid, serta penerapannya pada ayat dan hadis yang berkaitan dengan relasi gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mubadalah menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral yang setara, dengan prinsip bahwa nilai etis dalam teks berlaku timbal balik selama tidak ada dalil khusus yang membatasinya. Pendekatan ini menghasilkan pembacaan yang lebih kontekstual dan adil, sekaligus menawarkan paradigma kemitraan dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, Qiraah Mubadalah relevan sebagai alternatif metode tafsir yang mendukung keadilan gender dalam kerangka syariat.

Pengembangan Bahan Ajar PAI Berbasis Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Nilai Keislaman dan Karakter Peserta Didik di SDI AL-HIKMAH Dampit

Muhammad Husni — 2026-01-26

Bahan ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis kearifan lokal memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta menanamkan nilai-nilai Islam secara kontekstual pada peserta didik. Keterkaitan antara materi PAI dan budaya lokal membuat pembelajaran lebih bermakna dan dekat dengan kehidupan siswa. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah mengembangkan bahan ajar PAI yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya di lingkungan SDI Al-Hikmah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran PAI melalui integrasi nilai-nilai kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan bahan ajar, uji coba terbatas, serta evaluasi efektivitas penggunaan bahan ajar. Proses ini melibatkan guru dan siswa sebagai subjek utama dalam pengembangan bahan ajar. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa bahan ajar PAI berbasis kearifan lokal efektif meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai keislaman. Siswa menunjukkan perubahan positif dalam sikap tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial. Pembelajaran menjadi lebih menarik karena materi dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari siswa. Guru juga menjadi lebih mudah mengaitkan konsep PAI dengan realitas kehidupan peserta didik. Integrasi nilai gotong royong, sopan santun, dan tradisi keagamaan lokal memperkuat internalisasi nilai Islam dalam diri siswa. Kesimpulannya, bahan ajar PAI berbasis kearifan lokal efektif dalam memperkuat internalisasi nilai-nilai Islam sekaligus membentuk karakter positif peserta didik.

Analisis Efektivitas Penerapan Pojok Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Meulaboh

Mika Wartina Tinambunan — 2026-01-26

Penelitian ini bertujuan untu menganalisis efektivitas penerapan pojok pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Meulaboh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalaui wawancara mendalam dengan petugas pojok pajak dan wajib pajak serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitan menunjukkan bahwa penerapan pojok pajak dinilai sudah efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan frekuensi pelaksanaan yang belum optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi derektorat jendral pajak dalam meningatkan kualitas pelayanan perpajakan.

Analisis Efektivitas Audit Internal Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat

Destiana Sari — 2026-01-26

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas audit internal dan kompetensi staf akuntasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meraih penghargaan predikat/opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Namun, penerimaan opini WTP tidak berarti bahwa tidak ada kelemahan atau masalah yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan keuangan atau aset daerah Masih kurangnya audit internal, sehingga berpotensi menyebabkan inefisiensi atau ketidaktepatan pengeluaran. Hal ini dikarenakan kompetensi sumber daya manusia belum berjalan dengan baik. Masih ada staf akuntansi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau tidak mengikuti pelatihan terkini tentang akuntansi pemerintah dan rotasi pegawai yang cepat atau penempatan staf yang kurang berpengalaman dalam bidang akuntansi dapat menurunkan kualitas laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 responden selaku pengelola keuangan di SKPD Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Metode analisa data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial efektivitas audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Kompetensi staf akuntasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Secara simultan efektivitas audit internal dan kompetensi staf akuntasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.

Analisis Pembentukan Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Syar’iyyah

M.Dirmansyah — 2026-01-26

Penelitian ini menghadirkan tiga item rumusan masalah yaitu:Pertama, Apa dasar filosofis pembentukan Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021? Kedua, Apa tujuan dan fungsi Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021? Ketiga, Bagaimana penilaian perspektif Siyasah Syar’iyyah terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, fikih siyasah, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 didasarkan pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum sebagai landasan filosofis pembangunan kawasan perdesaan. Perda ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mengarahkan perencanaan pembangunan desa secara sistematis, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, proses pembentukan dan substansi perda pada prinsipnya telah mencerminkan nilai maslahah, ‘adl (keadilan), amanah, dan syura (musyawarah), meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek partisipasi masyarakat dan efektivitas implementasi agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah perlu tidak hanya berlandaskan pada ketentuan yuridis formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi masyarakat sebagaimana prinsip Siyasah Syar’iyyah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan perdesaan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Fenomena Pinjaman Online Ilegal Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Pencegahan Kejahatan Ekonomi

Andy Perdana Putera — 2026-01-26

Fenomena maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia telah menimbulkan kerugian ekonomi, tekanan psikologis, dan pelanggaran hak-hak dasar konsumen, sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap ekosistem fintech yang legal. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu: (1) bagaimana pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap praktik pinjaman online ilegal di Indonesia dalam perspektif perlindungan konsumen; dan (2) bagaimana kebijakan hukum pidana dapat dirumuskan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ekonomi yang lahir dari praktik pinjaman online ilegal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang diperkaya data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (KUHP, UUPK, UU ITE, UU PDP, POJK, Permenkominfo), putusan pengadilan (antara lain Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020, No. 525/Pid.Sus/2020, PN Jakarta Pusat No. 597/Pid.Sus/2021, dan Putusan MA No. 1206 K/Pdt/2024), serta doktrin para ahli dan laporan lembaga terkait OJK, Kominfo, dan Satgas PASTI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerangka pengaturan telah tersedia, tetapi penerapannya masih bersifat fragmentaris, reaktif, dan belum sepenuhnya berpijak pada paradigma perlindungan konsumen dan pelindungan data pribadi, baik dalam konstruksi dakwaan, pertimbangan hakim, maupun mekanisme pemulihan korban. Penelitian ini merekomendasikan perumusan kebijakan hukum pidana yang integratif dan selektif, yang menempatkan pinjaman online ilegal sebagai kejahatan ekonomi digital, memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya, serta mengharmoniskan instrumen penal dengan kebijakan non-penal berupa pengawasan administratif, pemblokiran sistem elektronik, literasi keuangan dan digital, serta penguatan skema restitusi dan kompensasi korban. Kebijakan yang demikian diharapkan mampu menekan prevalensi pinjol ilegal, mengurangi jumlah korban, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem ekonomi digital yang aman dan berkeadilan.

Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia

Khairatun Nisa — 2026-01-26

Pembaruan hukum perkawinan di Indonesia merupakan bagian dari upaya harmonisasi antara nilai-nilai hukum Islam, hukum adat, dan hukum modern dalam rangka membangun sistem hukum keluarga nasional yang lebih adil dan berkeadilan gender. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, konstruksi hukum perkawinan nasional lahir melalui proses historis yang panjang, melibatkan pluralisme sistem hukum, perdebatan ideologis, serta respons terhadap dinamika sosial seperti perkawinan anak, poligami, dan perlindungan hak anak. Tulisan ini menganalisis perkembangan dan pembaruan hukum perkawinan sejak masa kolonial hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan menyoroti peran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan pelaksana, serta praktik peradilan agama dalam membentuk paradigma baru hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kombinatif, meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum perkawinan di Indonesia berlangsung secara gradual namun signifikan melalui penyeragaman batas usia menikah, pengakuan anak berdasarkan hubungan biologis, penguatan perlindungan perempuan dalam poligami dan perceraian, digitalisasi pencatatan nikah, serta pengetatan dispensasi perkawinan anak sebagai wujud perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah dan hak asasi manusia.

Analisis Promosi Penjualan dan Online Customer Review dalam Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di E-Commerce

Alriya Putri Zamzam — 2026-01-26

Penjualan ritel kosmetik secara online berkembang dengan sangat pesat, terutama pada situs e-commerce di mana penjualan dan ulasan pelanggan online memainkan peran besar dalam keputusan pembelian masyarakat. Tujuan kajian ini adalah untuk meneliti bagaimana penjualan dan ulasan pelanggan online memengaruhi pilihan masyarakat untuk membeli kosmetik Wardah di situs belanja online. Pendekatan studi literatur kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data untuk kajian ini. Data dikumpulkan dengan melihat sejumlah studi dan literatur lain yang membahas topik yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi penjualan seperti diskon dan bundling barang dapat membuat orang lebih tertarik untuk membeli, terutama dalam hal kosmetik. Selain itu, ulasan online positif dari pelanggan memiliki pengaruh besar terhadap seberapa banyak orang percaya pada suatu bisnis dan apa yang mereka putuskan untuk beli. Di sisi lain, ulasan buruk dapat mengubah cara orang berpikir tentang suatu bisnis, membuat mereka kurang percaya, dan bahkan membuat mereka kurang cenderung untuk membeli. Hasil penelitian juga menunjukkan betapa pentingnya menggunakan strategi pemasaran yang tepat dan melacak ulasan pelanggan untuk membantu masyarakat membuat pilihan pembelian yang lebih baik. Kesimpulannya, penawaran penjualan yang menarik dan ulasan dari pelanggan nyata memiliki dampak besar pada keputusan masyarakat untuk membeli kosmetik secara online.

Eksistensi Kontrak Elektronik Antara Pengguna, Mitra Driver, Dan Pt Gojek Indonesia: Kajian Hukum Multi-Pihak Pada Layanan Go-Send Di Kabupaten Gresik

Paringga Wilwan Tikta Sari — 2026-01-26

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan bentuk-bentuk hubungan hukum baru yang bersifat kompleks dan melibatkan lebih dari dua subjek hukum. Salah satu contohnya adalah layanan Go-Send yang diselenggarakan oleh PT Gojek Indonesia, yang melibatkan hubungan hukum antara pengguna jasa, mitra driver, dan perusahaan sebagai penyedia platform. Hubungan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk kontrak elektronik (e-contract) yang disepakati melalui aplikasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan karakteristik kontrak elektronik multi-pihak dalam layanan Go-Send, serta menelaah kedudukan dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Lokasi kajian difokuskan pada praktik layanan Go-Send di Kabupaten Gresik sebagai wilayah dengan aktivitas industri dan perdagangan yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik Go-Send secara normatif telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, pola hubungan hukum multi-pihak menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan, khususnya antara pengguna dan mitra driver terhadap PT Gojek Indonesia. Di Kabupaten Gresik, praktik layanan Go-Send menunjukkan adanya potensi sengketa terkait keterlambatan, kehilangan barang, dan tanggung jawab ganti rugi yang belum sepenuhnya diatur secara proporsional dalam kontrak elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih adil bagi seluruh pihak.

Advokasi Diplomasi Digital Berbasis Vigilansi Komunitas Untuk Mengatasi Human Trafficking Di Kamboja

Pujiatin Pujiatin — 2026-01-26

Diplomasi digital dan kepedulian komunitas dalam kerangka advokasi berputar untuk menangani perdagangan manusia yang masih terbatas. Metode penelitian adalah kualitatif melalui studi literatur dan wawancara menjadi metode yang digunakan dalam mengidentifikasi strategi advokasi melalui diplomasi digital berbasis vigilansi komunitas menggunakan studi literatur untuk memperoleh data. Faktor ekonomi, kurangnya literasi digital, lemahnya perlindungan hukum, dan kurangnya intergrasi hubungan antar negara menyebabkan pekerja migran Indonesia terjerat perdagang manusia. Vigilansi komunitas dan diplomasi digital kolaboratif menjadi langkah efektif dalam deteksi dini, pencegahan, advokasi kebijakan, dan melindungi korban perdagangan manusia lintas negara. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perdagangan manusia disebabkan oleh beragam faktor yang kompleks sehingga kunci penanganan melalui intergrasi pemahaman komunitas dan diplomasi digital.

Penerapan Teori Conscious Parallelism dan Plus Factors dalam Pembuktian Perkara Penetapan Harga

Anindhia Aziza Raihana Utomo — 2026-01-26

Penetapan harga dilarang Undang-Undang Persaingan Usaha karena berpotensi menghilangkan persaingan. Kesepakatan harga sering dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis, melainkan melalui kesamaan perilaku (conscious parallelism) dan plus factors sebagai analisis tambahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan larangan penetapan harga serta penerapan teori conscious parallelism dan plus factors dalam pembuktian pelanggaran oleh KPPU. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga merupakan perjanjian yang dilarang berdasarkan Pasal 5 dengan pendekatan per se illegal, namun penggunaan alat bukti tidak langsung belum diatur dalam regulasi. Kondisi ini menimbulkan perbedaan penilaian dalam praktik penegakan hukum sehingga diperlukan penguatan regulasi untuk menjamin kepastian hukum.

Analisis Yuridis UU No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait Praktek Comercial Surrogate Mother Di Indonesia

I Made Dwi Cahya Prayogi Putra — 2026-01-26

Praktik surrogate mother berkembang seiring dengan kemajuan teknologi reproduksi berbantu dan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya ketika dilakukan secara komersial. Di Indonesia, praktik tersebut belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan potensi eksploitasi terhadap perempuan. Dalam praktik commercial surrogate mother, perempuan yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi rentan direkrut untuk mengandung dan melahirkan anak bagi pihak lain dengan imbalan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta mengkaji apakah praktik commercial surrogate mother dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik commercial surrogate mother berpotensi memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam hal perekrutan, penyalahgunaan posisi rentan, dan eksploitasi untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, meskipun belum diatur secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat digunakan sebagai dasar hukum melalui pendekatan interpretasi yang progresif

Implementasi Program Rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika Di Lapas Kelas Iia Sungguminasa

Arini Asriyani — 2026-01-27

Tingginya angka residivis narapidana narkotika dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan mengindikasikan perlunya evaluasi dan pengembangan program rehabilitasi yang lebih efektif. Tujuan: penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja program rehabilitasi narapidana tindak pidana narkotika yang dijalankan di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa dan kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi bagi narapidana tindak pidana narkotika. Tipe: penelitian yang digunakan adalah empiris. Jenis dan sumber data yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, buku-buku hukum, karya ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan. Bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa ada 2 yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun dalam pelaksanaan programnya terdapat kendala yang dihadapi Lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi ini yaitu stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana dan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kesimpulan: Program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa bertujuan untuk membantu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam memahami ketergantungan serta memulihkan kondisi mental dan medis pasca penggunaan narkotika.

Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan

Muhammad Ihsanul Fikri — 2026-01-27

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. GCG diproksikan melalui kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan rapat komite audit, sedangkan profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA). Penelitian ini menggunakan data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM) terhadap 47 perusahaan perbankan dengan total 127 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, dewan komisaris independen dan rapat komite audit tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas penerapan tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan lebih penting dibandingkan aspek struktural semata dalam meningkatkan nilai perusahaan perbankan.

Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual Sesama Jenis yang Dilakukan Anak di Kota Bandar Lampung

Arina Khasanah — 2026-01-27

Kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak lain, termasuk dalam konteks sesama jenis, merupakan fenomena yang semakin mendapat perhatian serius dalam sistem peradilan pidana anak. Di Kota Bandar Lampung, kasus kekerasan seksual sesama jenis yang melibatkan anak menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui upaya penal dan non-penal. Upaya penal diwujudkan melalui penerapan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif, sedangkan upaya non-penal dilakukan melalui pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi terhadap anak pelaku maupun korban. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman masyarakat, lemahnya pengawasan lingkungan, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat guna mewujudkan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual anak yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kritik Sistem Moneter Konvensional Dan Sistem Moneter Perspektif Islam

Maryatin — 2026-01-27

Artikel ini mengkaji konsep sistem moneter konvensional karena bertumpu pada uang fiat dan mekanisme bunga. Dalam sistem ini, bank sentral dapat mencetak uang tanpa dukungan aset riil, sehingga meningkatkan risiko inflasi struktural. Selain itu, keberadaan bunga dianggap menyebabkan konsentrasi kekayaan pada pemilik modal finansial dan mendorong praktik spekulatif di sektor keuangan. Sedangkan sistem moneter dalam Islam menekankan pentingnya standar emas–perak (dinar dan dirham), pelarangan riba, dan keterkaitan erat antara sektor moneter dan sektor riil. Artikel ini juga membahas kritik terhadap sistem moneter konvensional berbasis uang fiat dan bunga, serta membandingkan prinsip-prinsip dasar ekonomi moneter Islam dan konvensional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi pustaka terhadap karya-karya primer dan sekunder ekonomi Islam. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji konsep, prinsip, serta instrumen sistem moneter Islam, kemudian membandingkannya dengan sistem moneter konvensional. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem moneter Islam dipandang lebih stabil dan adil karena berbasis aset riil serta tidak mengenal bunga. Sebaliknya, sistem moneter konvensional dinilai rentan terhadap krisis, inflasi struktural, dan konsentrasi kekayaan akibat mekanisme bunga dan penciptaan uang berbasis utang.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Pencurian Dengan Pemberatan Yang Di Putus Bebas (Vrijspraak) Karena Kesaksian Palsu

Zihan Muhafidhoh — 2026-01-27

Penelitian ini mengkaji kekuatan alat bukti keterangan saksi dan pengaruh kesaksian palsu terhadap hukuman bebas dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijsstelsel ), keterangan saksi memegang peranan sentral , terutama dalam kasus konvensional seperti pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP). Penelitian ini bertujan untuk membuktikan apakah keterangan Saksi memiliki kekuatan pembuktian yang cukup dan bagaimana bukti palsu mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman secara bebas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui kajian terhadap norma hukum (KUHAP, KUHP) dan putusan pengadilan. Data sekunder. diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah dan strategi namun kekuatan pembuktiannya bersifat bebas dan tidak mengikat secara mutlak. Keterangan Saksi hanya memiliki kekuatan pembuktian yang cukup apabila diberikan secara jujur, konsisten, didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah, dan disertai keyakinan hakim. Apabila bukti palsu menimbulkan keraguan yang tidak dapat diatasi, hakim wajib menerapkan asas in dubio pro reo , yang berimplikasi langsung pada diterimanya keputusan bebas ( vrijspraak ). Dengan demikian, integritas saksi dan ketelitian hakim menjadi krusial dalam mencapai kebenaran materiil dan mewujudkan peradilan yang adil.

Perlindungan Hukum Bagi Korban KSPPS BMT Citra Mandiri Syariah Dan Pertanggungjawaban Terhadap Barang Bukti Yang Disita Negara

Aesa Rizki Ramadan — 2026-01-27

Koperasi memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian nasional, khususnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana bagi anggota. Namun, penyimpangan terjadi ketika koperasi menghimpun dana dari masyarakat non-anggota tanpa izin, sehingga menimbulkan kerugian dan persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat korban penghimpunan dana ilegal serta menilai pengembalian barang bukti dalam putusan pengadilan ditinjau dari prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Jpa dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Citra Mandiri Syariah terbukti menghimpun dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan, sehingga memenuhi unsur tindak pidana menjalankan usaha lembaga keuangan mikro tanpa izin. Putusan hakim yang memerintahkan pengembalian sebagian barang bukti kepada korban mencerminkan adanya perlindungan hukum, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan restoratif karena tidak seluruh kerugian korban dapat dipulihkan.

Menteri Triumvirat dan Kontinuitas Pemerintahan: Analisis Ketentuan Konstitusional dalam Kekosongan Jabatan Kepala Negara

Dirga Danuarta — 2026-01-27

Pengaturan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan merupakan aspek fundamental dalam menjamin kesinambungan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mekanisme pelaksanaan tugas kepresidenan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara kolektif, yang dikenal sebagai menteri triumvirat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, kedudukan konstitusional, serta mekanisme pelaksanaan tugas menteri triumvirat dalam mengisi kekosongan jabatan kepala negara, sekaligus mengidentifikasi tantangan normatif, administratif, dan legitimatif yang melekat pada mekanisme tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menteri triumvirat memiliki legitimasi konstitusional langsung sebagai otoritas transisional, ketiadaan pengaturan teknis dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan konflik kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi turunan yang bersifat lex specialis untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan menteri triumvirat sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Urgency of Government Policies in Developing Countries to Support Food Security to Prevent Hunger and Crime

Guntarto Widodo — 2026-01-27

Food in Indonesia has a very important position, especially staple food, because it concerns political, economic, social and cultural problems. Most of the staple food of the population comes from cereals consisting of rice, corn and wheat and the largest as a staple food of the population is rice. Therefore, the issue of food security in Indonesia is important for political, economic, social and cultural stability. The government plays a strategic role in maintaining food security through various public policies designed to address complex challenges, such as limited agricultural land, climate change, fluctuations in food prices, and dependence on imports. The government's strategy in maintaining food security includes developing agricultural infrastructure, increasing productivity, diversifying food, strengthening the logistics system, and empowering communities and farmers as the main actors in the food sector.

Gambaran Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ibu Mengenai Pencegahan Ruam Popok Pada Bayi Usia 0-12 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Juwita Sahputri — 2026-01-27

Ruam popok menjadi salah satu masalah yang sering terjadi pada kulit bayi. Munculnya ruam popok pada bayi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan ibu tentang apa itu ruam popok dan kurangnya pengetahuan ibu tentang perilaku dalam menjaga dan merawat daerah yang tertutup popok. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan perilaku ibu mengenai pencegahan ruam popok pada bayi usia 0-12 bulan. Penelitian ini bersifat deskriptif observasional dengan desain cross sectional. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari dua bagian yaitu kuesioner pengetahuan dan perilaku. Sampel penelitian adalah ibu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Banda Sakti yang memenuhi kriteria. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan simple random sampling dengan jumlah responden sebanyak 226 orang. Hasil analisis univariat didapatkan gambaran tingkat pengetahuan ibu terhadap ruam popok adalah baik sebanyak 161 orang (71,2%), cukup sebanyak 35 orang (15,5)% dan kurang sebanyak 30 responden (13,3%) dan gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang perilaku pencegahan ruam popok baik sebanyak 164 responden (72,6%), cukup sebanyak 22 responden (9,7%) dan kurang sebanyak 40 responden (72,6%). Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ibu yang mempunyai bayi usia 0-12 bulan tentang ruam popok dan perilaku pencegahannya baik.

Education on Online Loan Financing Regulations in Improving Financial Literacy in Indonesia and Malaysia

Andi Santri Syamsuri — 2026-01-27

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi pembiayaan pinjaman online dalam upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Indonesia dan Malaysia. Penelitian menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan regulasi pinjaman online yang berlaku di kedua negara. Lokasi penelitian meliputi Malaysia, yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Malaysia (UMAM), serta Indonesia, yang dilakukan di lokasi mitra di sekitar Universitas Muhammadiyah Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, penyampaian materi terkait regulasi pinjaman online, serta diskusi interaktif untuk menggali pemahaman responden dan mengidentifikasi alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai karakteristik pinjaman online yang aman dan legal, serta strategi pencegahan terhadap praktik penipuan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat masih tergolong rendah dan memerlukan perbaikan yang signifikan. Namun demikian, responden menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama proses penelitian, yang mengindikasikan bahwa topik yang dikaji memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa edukasi keuangan yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan secara rasional, menghindari utang berlebihan, serta mengelola keuangan secara lebih bijaksana.

Assessing the Effectiveness of Gakkumdu in Handling Electoral Crimes in the 2024 Regional Head Election in South Bolaang Mongondow Regency

Hirsan Mohamad — 2026-01-27

Penegakan hukum tindak pidana pemilihan merupakan elemen penting dalam menjaga integritas dan legitimasi demokrasi lokal, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dibentuk sebagai mekanisme koordinatif antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk memastikan penanganan pelanggaran pemilihan berjalan efektif dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Gakkumdu dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-yuridis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, serta dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gakkumdu telah berfungsi dalam mengidentifikasi dan mengkaji dugaan tindak pidana pemilihan, namun efektivitasnya masih terbatas oleh kendala regulatif, khususnya batas waktu penanganan perkara yang sangat ketat. Selain itu, koordinasi antar lembaga, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan alat bukti, dinamika sosial-politik lokal, serta budaya hukum masyarakat turut memengaruhi keberhasilan penegakan hukum pemilihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan reformulasi kebijakan penanganan tindak pidana pemilihan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas Gakkumdu dalam menjamin pemilihan yang demokratis dan berkeadilan.

Penerapan Living Law Dalam Kuhp Baru Dan Pengaruhnya Terhadap Asas Legalitas Serta Kepastian Hukum Di Indonesia

Fabrizio Richardo Marvil Wanggai — 2026-01-27

Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru menandai perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP. Ketentuan ini memunculkan perdebatan akademik karena berpotensi menimbulkan ketegangan antara asas legalitas dan pluralisme hukum yang berkembang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP baru serta mengkaji implikasi normatifnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif-kritis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan artikel jurnal bereputasi dalam lima belas tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap living law dalam KUHP baru memperluas ruang diskresi penegak hukum dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai dengan batasan normatif yang jelas dan terukur. Selain itu, penerapan hukum pidana berbasis norma sosial lokal berisiko menimbulkan perbedaan perlakuan hukum antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang ketat dan pengawasan yudisial yang kuat agar penerapan Pasal 2 KUHP tetap sejalan dengan prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tiktok Terhadap Perilaku Sosial Pada Remaja Di Desa Sendangan Kecamatan Remboken

Sharon Glori Songgigilan — 2026-01-27

Kajian ini dimaksudkan untuk menelaah dampak pemanfaatan TikTok terhadap interaksi sosial kalangan remaja di Desa Sendangan, Kecamatan Remboken. Riset dilaksanakan memakai pendekatan kuantitatif lewat analisis regresi linear sederhana. Subjek penelitian terdiri atas 50 remaja berusia 14–19 tahun yang seluruhnya dijadikan sampel menggunakan teknik sensus. Informasi dikumpulkan memakai kuesioner skala Likert serta diolah dengan software SPSS versi 25. Hasil kajian memperlihatkan bahwasanya pemanfaatan TikTok memberi pengaruh positif serta signifikan pada perilaku sosial remaja, dibuktikan dengan nilai sign 0,000 (< 0,05) serta koefisien regresi 0,596. Nilai R² 0,365 memperlihatkan bahwasanya TikTok menyumbang 36,5% terhadap perilaku sosial remaja. Penemuan ini memberi penegasan bahwasanya makin tinggi intensitas pemakaian TikTok, makin besar pula pengaruhnya perubahan perilaku sosial yang terjadi, sehingga penting adanya literasi digital serta pendampingan dari orang tua serta pendidik.

Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam Melindungi Konsumen dari Produk Skincare Overclaim

Maya Aprilia — 2026-01-27

Maraknya peredaran produk skincare dengan klaim berlebihan (overclaim) menimbulkan risiko kerugian bagi konsumen, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Praktik overclaim bertentangan dengan hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta regulasi teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, khususnya Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika dan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Pengiklanan Kosmetika. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam melindungi konsumen dari produk skincare overclaim serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat BBPOM Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BBPOM Bandar Lampung melaksanakan perlindungan hukum melalui upaya preventif berupa pengawasan pre-market, evaluasi izin edar, dan edukasi publik, serta upaya represif melalui pengawasan post-market, pengujian produk, pengawasan iklan, dan penindakan terhadap pelanggaran. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, infrastruktur teknologi, serta maraknya distribusi produk melalui platform digital. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kesadaran konsumen guna mewujudkan perlindungan hukum yang optimal.

Tinjaun Hukum Pembuktian terhadap Visum rt Repertum dalam Tindak Pidana Perkosaan

Alwin Hippy — 2026-01-27

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Visum et Repertum (VeR) dalam pembuktian tindak pidana perkosaan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 802 K/Pid/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VeR memiliki kedudukan krusial sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli yang mampu memberikan bukti ilmiah mengenai adanya persetubuhan dan kekerasan. Dalam Putusan MA Nomor 802 K/Pid/2017, VeR menjadi instrumen kunci bagi hakim untuk membatalkan putusan bebas tingkat pertama dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan persetubuhan terhadap korban yang dalam keadaan tidak berdaya.

Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Premanisme Bermodus Parkir Liar

Agri Natasia Br Perangin-Angin — 2026-01-27

Premanisme dengan modus parkir liar merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang kerap menimbulkan keresahan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Praktik ini tidak hanya merugikan pengguna jalan secara ekonomi, tetapi juga sering disertai unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan, sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi premanisme bermodus parkir liar, baik melalui pendekatan penal maupun non-penal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi parkir liar yang dilakukan oleh preman masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta rendahnya efek jera terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan pidana, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui pembinaan sosial, penataan sistem perparkiran, serta peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Pertanggungjawaban Penyewa Mobil Sebagai Akibat Dari Wanprestasi di Kota Gorontalo

Fellycha Velonica Kandouw — 2026-01-27

Perjanjian sewa-menyewa mobil merupakan salah satu bentuk perikatan yang banyak digunakan dalam kegiatan usaha jasa transportasi. Dalam praktiknya, perjanjian tersebut sering menimbulkan permasalahan hukum berupa wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa mobil, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi oleh penyewa mobil rental dalam perjanjian sewa-menyewa di Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik usaha rental mobil serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi pada umumnya dilakukan melalui jalur nonlitigasi dengan mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama, seperti pemberian denda keterlambatan dan ganti rugi atas kerusakan kendaraan. Jalur nonlitigasi dipilih karena dianggap lebih efektif, efisien, serta mampu menjaga hubungan baik antara pihak yang menyewakan dan penyewa. Namun demikian, dalam hal wanprestasi yang bersifat berat, seperti penggelapan kendaraan atau tidak dikembalikannya mobil sewaan, penyelesaian melalui jalur litigasi menjadi pilihan terakhir untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil rental sangat bergantung pada tingkat pelanggaran, kejelasan isi perjanjian, serta itikad baik para pihak.

Analisis Yuridis Logika Hukum Dalam Rangka Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Di KPP Perusahaan Masuk Bursa

Retno Susilowati — 2026-01-27

Tingkat keberhasilan mutlak Direktorat Jenderal Pajak dalam memenangkan sengketa pajak atas SKP yang diterbitkan sangat rendah, hanya 27,73% dari total 65.092 kasus dalam periode 2019-2023. Hal ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam kualitas SKP yang merupakan hasil tindakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas SKP, namun sayangnya faktor penyebabnya belum dilakukan analisis. Sementara itu, beberapa ahli hukum mengatakan bahwa pemahaman dan implementasi logika hukum sangat berpengaruh pada kualitas putusan hakim. Selanjutnya, mengingat bahwa SKP juga merupakan putusan hukum, dilakukan penelitian empiris yuridis mengenai tingkat pemahaman dan implementasi logika hukum pemeriksa pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Hasilnya adalah secara umum, pemeriksa memiliki pemahaman yang cukup baik tentang logika hukum. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal penerapan logika hukum pada kasus-kasus yang kompleks. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan pelatihan, memberikan akses terhadap sumber daya hukum yang lebih baik, serta mendorong kolaborasi antara pemeriksa pajak dengan ahli hukum.

Asuransi Berkedok Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dea Dahlia — 2026-01-28

Asuransi berkedok syariah merujuk pada produk yang memakai nama, istilah, atau kemasan syariah, tetapi struktur akad, pengelolaan dana, dan klausula polisnya masih mengikuti pola konvensional. Praktik tersebut melahirkan unsur gharar dalam tingkat yang serius. Penggunaan label syariah sering kali hanya berhenti pada aspek simbolik dan administratif, tanpa diiringi kepatuhan substansial terhadap prinsip ta’āwun, keadilan, dan keterbukaan yang menjadi fondasi utama muamalah Islam. Kondisi ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen sebagai pihak yang paling rentan dalam hubungan hukum perasuransian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI sebagai kerangka analisis utama. Asuransi berkedok syariah merujuk pada produk yang memakai nama, istilah, atau kemasan syariah, tetapi struktur akad, pengelolaan dana, dan klausula polisnya masih mengikuti pola konvensional. Praktik tersebut melahirkan unsur gharar dalam tingkat yang serius. Sebagaimana dalam kasus asuransi berkedok syariah adalah alih-alih menjelaskan kepada peserta (nasabah) asuransi yang menjelaskan bahwa hal tersebut asuransi syariah namun dalam faktanya pada praktiknya menyerupai konvensional, tidak memenuhi asas-asas syariah dan tidak sesuai fatwa DSN-MUI dan telah merugikan nasabah-nasabah asuransi tersebut.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Penggunaan Media Sosial

Rufaidah — 2026-01-28

Perkembangan teknologi informasi serta penggunaan media sosial yang kian meluas telah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan anak, tidak hanya membawa manfaat positif, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya kejahatan seksual berbasis digital, salah satunya praktik child grooming. Child grooming adalah tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara membangun kedekatan dan kepercayaan anak melalui pendekatan dan manipulasi, dengan tujuan eksploitasi seksual, terutama melalui pemanfaatan media sosial. Oleh karena itu, anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif agar hak-haknya tetap terlindungi dan terhindar dari dampak fisik maupun psikologis dalam jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah upaya perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming yang terjadi melalui media sosial, sekaligus mengidentifikasi dasar hukum yang dapat digunakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis melalui kajian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa meskipun child grooming belum dirumuskan secara eksplisit dalam satu regulasi khusus, ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah dapat dijadikan dasar hukum untuk perlindungan anak serta penindakan terhadap pelaku. Dengan demikian, upaya penegakan hukum yang konsisten perlu diiringi dengan penguatan literasi digital serta peran aktif negara, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Akuntan Publik Sebagai Asesor Laporan Keberlanjutan di Indonesia

Hendi — 2026-01-28

Transisi menuju ekonomi hijau telah menggeser paradigma pelaporan korporasi dari sekadar informasi keuangan menjadi informasi keberlanjutan (Environmental, Social, and Governance/ESG). Di Indonesia, kebijakan ini dipertegas melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 yang menciptakan kebutuhan mendesak akan verifikasi pihak ketiga oleh Akuntan Publik sebagai asesor laporan keberlanjutan. Namun, perluasan peran ini membawa risiko hukum yang signifikan bagi Akuntan Publik akibat ketidakpastian standar dan potensi kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Akuntan Publik. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal gap) terkait batasan tanggung jawab profesional dalam asurans non-keuangan. Penulis merumuskan konstruksi hukum ideal (ius constituendum) berupa pengakuan doktrin Safe Harbor, penerapan pembatasan tanggung jawab perdata (liability caps), serta implementasi Restorative Justice dalam penegakan hukum di sektor keuangan. Kepastian hukum ini krusial untuk mencegah fenomena kriminalisasi profesi dan menjamin kredibilitas ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Pengaruh Media Audiovisual Tentang Personal Hygiene Terhadap Pencegahan Demam Tifoid Pada Siswa SMK Negeri 1 Bireuen Tahun 2023

Shafira Salsabila — 2026-01-28

Demam tifoid adalah penyakit infeksi akut pada sistem pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi dan menjadi penyakit menular global. Demam tifoid menempati urutan ke-2 dari 10 penyakit terbanyak pasien rawat inap di Indonesia dan menempati prevalensi tertinggi di Provinsi Aceh. Demam tifoid ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri Salmonella typhi melalui kontak langsung dengan feses, urine atau sekret penderita sehingga hygiene sanitasi merupakan faktor utama penularan. Penderita demam tifoid lebih banyak terjadi pada usia remaja, sehingga diperlukan pembelajaran seperti promosi kesehatan menggunakan media audiovisual karena media tersebut dapat memadukan unsur gambar dan suara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh media audiovisual mengenai pengetahuan tentang personal hygiene terhadap pencegahan demam tifoid pada siswa SMK Negeri 1 Bireuen. Penelitian ini melibatkan 191 siswa dengan jenis penelitian quasi eksperimen menggunakan rancangan one group pre-test post-test design. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Proportionate Stratified Random Sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pengetahuan sebesar 96.3% di kategori baik setelah penayangan media audiovisual diberikan. Penggunaan media audiovisual berpengaruh terhadap pengetahuan berdasarkan uji Wilcoxon dengan p sebesar 0,000. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh media audiovisual mengenai pengetahuan tentang personal hygiene terhadap pencegahan demam tifoid pada siswa SMK Negeri 1 Bireuen.

Pengaruh Literasi Keuangan Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Keputusan Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standart (Qris) Pada Pasar Seni Tematik Semarapura

I Nyoman Andika Triadhi — 2026-01-29

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan literasi keuangan terhadap keputusan pengguna dalam mengadopsi sistem pembayaran digital QRIS. Penelitian dilakukan terhadap 67 pedagang di Pasar Seni Tematik Semarapura dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis data meliputi uji validitas dan reliabilitas, regresi linier berganda, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, uji-t, dan uji-F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengguna, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini menegaskan bahwa kemudahan penggunaan teknologi dan tingkat literasi keuangan yang memadai merupakan faktor kunci dalam mendorong adopsi QRIS di kalangan pedagang pasar tematik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian literasi keuangan dan adopsi pembayaran digital dengan memperkuat bukti empiris pada konteks pasar berbasis pariwisata tematik serta memberikan implikasi praktis bagi perumusan strategi perluasan transaksi nontunai