Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

Status Pernikahan Dari Pasangan Yang Pindah Agama Setelah Menikah Menurut Maqashid Syariah

Brilian Sabila Anjani Putri — 2025-11-19

Perpindahan agama setelah pernikahan menimbulkan persoalan hukum dan syariah yang serius karena mengganggu stabilitas keluarga serta perlindungan keturunan, sehingga membutuhkan kajian mendalam melalui perspektif maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis status pernikahan pasangan yang salah satunya pindah agama dengan menitikberatkan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai prinsip utama maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif melalui studi literatur terhadap ayat Al-Qur’an, hadis, dan pendapat ulama mengenai dampak hukum perpindahan agama setelah menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan agama dapat mengganggu keseimbangan spiritual, keharmonisan emosional, dan kepastian hukum dalam keluarga sehingga menimbulkan mudarat bagi pasangan maupun anak. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa fasakh melalui pengadilan agama dapat menjadi solusi syar’i untuk mencegah kerugian yang lebih besar serta memastikan perlindungan iman, kesejahteraan jiwa, dan keberlangsungan keturunan sesuai tujuan maqashid syariah

Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan No. 298/Pid.B/2023/PN.Gto: Suatu Telaah atas Prinsip Kepastian dan Keadilan Hukum

Abdul Rahman Toyi — 2025-11-19

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN.Gto terhadap tindak pidana perjudian daring berdasarkan Pasal 303 KUHP, serta implikasinya terhadap prinsip kepastian dan keadilan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-komparatif, dengan menelaah bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua terdakwa terbukti melanggar ketentuan yang sama, namun terdapat perbedaan pidana yang dijatuhkan 7 bulan penjara terhadap terdakwa Djufri Machmud dan 10 bulan terhadap terdakwa Yusri Pakaya. Perbedaan ini disebabkan oleh penilaian subjektif hakim terhadap faktor peringanan dan pemberat, meliputi peran pelaku, jangka waktu perbuatan, serta besaran hasil tindak pidana. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan melalui diskresi yudisial, disparitas pemidanaan yang tidak disertai justifikasi rasional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan penerapan asas equality before the law

Analisis Terhadap Penggunaan Harga Transaksi Dibawah Nilai Jual Objek Pajak Dalam Akta Jual Beli

I Gd Arya Marendra Putra Sunarbawa — 2025-11-19

Tanah sebagai aset ekonomi dan objek hak milik yang dapat dialihkan melalui transaksi jual beli sering diperdagangkan dengan nilai di bawah NJOP, sehingga menimbulkan implikasi hukum dan perpajakan yang perlu dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif legalitas transaksi jual beli tanah di bawah NJOP serta konsekuensi perpajakannya, sekaligus menguraikan peran PPAT dalam menjamin kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui analisis literatur terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan referensi akademik terkini minimal terbitan tahun 2020. Hasil kajian menunjukkan bahwa transaksi di bawah NJOP tetap sah secara hukum selama memenuhi asas konsensualisme dan dituangkan dalam akta otentik oleh PPAT, namun berpotensi menimbulkan sengketa pajak dan ketidakseimbangan beban fiskal. Implikasinya, diperlukan penguatan regulasi, verifikasi nilai transaksi yang lebih ketat, serta peningkatan tanggung jawab PPAT dalam memberikan edukasi hukum kepada para pihak guna menjaga keadilan fiskal dan mencegah sengketa ke depan

Kekuatan Hukum Kontrak yang Dibuat Tanpa Akta Notaris Menurut KUH Perdata

Kevin Varrisco Christoven Soenartha — 2025-11-19

Praktik pembuatan kontrak di bawah tangan masih banyak dilakukan dalam berbagai transaksi hukum di Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan kekuatan hukumnya apabila tidak dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian kontrak yang dibuat tanpa akta notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), melalui telaah terhadap bahan hukum primer seperti KUH Perdata, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak tanpa akta notaris tetap sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi empat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, kekuatan pembuktian kontrak di bawah tangan lebih lemah dibandingkan akta notaris karena hanya berlaku jika diakui oleh para pihak yang menandatanganinya. Dalam penyelesaian sengketa perdata, kontrak di bawah tangan tetap dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi pihak yang mengajukan harus mampu membuktikan keaslian dokumen tersebut

Upaya Hak Akses Ayah kepada Anak Dilarang oleh Ibu Pemegang Hak Asuh

Fardy Iskandar — 2025-11-19

Penelitian ini mengkaji pembatasan akses ayah oleh ibu pascaperceraian serta menelusuri hak ayah yang terhambat dan kewajiban ayah dalam mendukung tumbuh kembang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan hak akses ayah kepada anak dilarang oleh Ibu pemegang hak asuh. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan penelitan hukum, metode analisis dokumen dengan data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan dengan penelitian ini dan data sekunder adalah bahan hukum yang mendukung data primer. Hasil dari penelitian ini adalah pertama upaya hak akses Ayah dilarang bertemu dengan anak yang dibawah Ibu sebagai pemegang hak asuh dapat melakukan langkah pertama menempuh laporan ke KPAI, kemudian langkah kedua jika tidak berhasil, dapat menempuh gugatan pengadilan, kedua kewajiban Ayah setelah perceraian adalah kewajiban finansial, kewajiban emosional, keterlibatan dalam pendidikan dan tumbuh kembang anak, hak asuh dan waktu kunjungan.

Problematika Hukum dalam Penguasaan Kawasan Konservasi: Studi atas Pemanfaatan Cagar Alam untuk Kegiatan Ekonomi di Indonesia

Mutiara I. Kadir — 2025-11-19

Penelitian ini membahas problematika hukum penguasaan kawasan konservasi di Indonesia dengan fokus pada pemanfaatan Cagar Alam Tangale untuk kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya perkebunan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa kegiatan penguasaan dan pembukaan lahan di kawasan konservasi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara yuridis, tindakan tersebut mengandung implikasi pidana, perdata, dan administratif yang mengharuskan pelaku untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan. Namun, penelitian ini juga menyoroti faktor ekonomi dan sosial masyarakat sebagai penyebab utama perambahan, yang menuntut pendekatan hukum berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan. Diperlukan kebijakan kolaboratif melalui kemitraan konservasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyeimbangkan perlindungan lingkungan dengan kesejahteraan sosial. Penegakan hukum yang humanis dan edukatif diharapkan mampu menciptakan tata kelola kawasan konservasi yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Analisis Hukum Terhadap Wewenang PPATK : Studi Kasus Pemblokiran Rekening Oleh PPATK

Denisa Nurmariani — 2025-11-19

Pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang (selanjutnya disebut PPATK) berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang (selanjutnya disebut UU TPPU) merupakan bagian dari upaya negara dalam memperkuat pencegahan dan pendeteksian transaksi keuangan yang mencurigakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan PPATK dalam melakukan pemblokiran rekening dormant dengan meninjau kesesuaiannya terhadap asas Legalitas dan Prosedur yang diatur dalam UU TPPU. Metode yang digunakan yakni metode pendekatan kasus, penelitian menelaah praktik pemblokiran rekening dormant oleh PPATK terhadap sejumlah nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PPATK berwenang mengajukan permintaan penghentian sementara transaksi, lembaga ini tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pemblokiran rekening secara langsung tambah indikasi yang jelas terkait tindak pindana pencucian uang. Temuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan PPATK pada kerangka normatif untuk mencegah pelampauan kewenangan, sekaligus menyoroti urgensi penguatan tata kelola pengawasan keuangan dan perlindungan hak nasabah

Analisis Hukum terhadap Maraknya Kembali Situs Judi Online Meski Telah Diblokir Pemerintah

Hafizh Zaki Putra Mahendra — 2025-11-19

Kemunculan kembali situs judi online di Indonesia meskipun telah diblokir menunjukkan adanya kesenjangan antara larangan normatif dan efektivitas penegakan hukum digital. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor hukum yang memungkinkan situs judi daring muncul kembali serta menilai kecukupan KUHP dan UU ITE dalam mengatur persoalan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan sumber hukum primer dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan empat faktor utama: akses teknologi yang rendah hambatan, lemahnya koordinasi antar-lembaga dan keterlambatan blokir, penggunaan penyamaran digital serta regenerasi domain, dan rendahnya kesadaran hukum serta literasi digital pengguna. Meskipun larangan telah tegas, penegakan masih reaktif dan tertinggal secara teknologi, memberi ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan celah regulatif dan teknis. Penelitian menyimpulkan bahwa pengendalian tidak cukup dengan pemblokiran, melainkan memerlukan pembaruan regulasi, penguatan kapasitas teknis, dan penguatan literasi digital publik

Refund Tiket Konser Musik K-Pop Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen: Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan

Made Nitya Amanda Putri Manik Mas — 2025-11-19

Meningkatnya penyelenggaraan konser musik K-Pop di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun di sisi lain memunculkan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan refund tiket konser musik K-Pop yang tidak terlaksana sesuai perjanjian, serta menelaah tanggung jawab pelaku usaha atas terjadinya wanprestasi akibat perubahan lokasi konser. Pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, berfokus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemberian refund tiket konser merupakan bentuk realisasi hak konsumen atas kompensasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf g UUPK. Promotor sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap jasa yang tidak sepadan dengan perjanjian, serta memikul tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan asas itikad baik pada usahanya

Analisis Peran Brigade Mobile Dalam Penegakan Hukum Pada Kerusuhan Massa Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

Aldi Setiawan — 2025-11-20

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Brigade Mobile (Brimob) dalam penegakan hukum terhadap kerusuhan massa yang terjadi dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Fokus studi diarahkan pada Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Sat. Brimob Polda Sumut), mengingat peran strategis mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban saat aksi unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan gangguan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk memahami peran Brigade Mobile (Brimob) dalam penegakan hukum terkait dengan kerusuhan massa yang terjadi selama pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. (2) Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Brimob dalam menjalankan tugasnya dalam situasi kerusuhan massa serta dalam menjaga ketertiban umum tanpa melanggar hak-hak individu yang menyampaikan pendapat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brimob berperan penting dalam upaya penanganan kerusuhan massa, baik melalui tindakan preventif seperti pengamanan unjuk rasa, maupun tindakan represif yang proporsional saat terjadi eskalasi kekerasan

Tindak Pidana Terhadap Pertambangan Pulau Gag Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan

Nila Permata Sari — 2025-11-20

Pulau Gag di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat, merupakan salah satu pulau kecil dengan ekosistem pesisir yang sangat rentan terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan di pulau ini menimbulkan polemik karena diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kegiatan pertambangan di Pulau Gag dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menelaah dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan di Pulau Gag bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil, yang seharusnya diprioritaskan untuk kegiatan berkelanjutan seperti konservasi dan pariwisata. Pertambangan di kawasan ini menyebabkan kerusakan ekosistem darat dan laut, mengancam kelestarian spesies endemik seperti pari manta dan burung cenderawasih botak, serta menurunkan kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada ekowisata

Analisis Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Produk Odeng Sebagai Budaya Madura dan Implikasi Hukumnya

Nasira Arijasakinah — 2025-11-20

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Odeng Madura sebagai penutup kepala tradisional yang memiliki nilai filosofis dan budaya yang khas. Sebagai ekspresi budaya yang rentan ditiru dan dieksploitasi secara komersial, Odeng memerlukan dasar hukum yang jelas untuk menjaga keaslian dan memperkuat identitas budaya masyarakat Madura. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Odeng memenuhi kriteria ekspresi budaya tradisional yang dapat dilindungi, dan pendaftaran HKI memberikan perlindungan preventif maupun represif terhadap penggunaan tanpa izin. Perlindungan ini berimplikasi pada pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal

Penyelesaian Perkara Klitih Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Jeremy Arnold Christian Bangun — 2025-11-20

Fenomena klitih sebagai bentuk kekerasan jalanan yang melibatkan anak atau remaja sebagai pelaku utama di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara klitih di Yogyakarta serta menilai efektivitas mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara klitih dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan edukatif dibandingkan pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan. Mekanisme diversi, yang mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke luar peradilan, terbukti sejalan dengan tujuan pembinaan dan perlindungan anak. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik yuridis, struktural, maupun kultural. Hambatannya meliputi keterbatasan norma hukum dalam UU SPPA yang membatasi ruang lingkup diversi, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap paradigma restoratif, serta resistensi masyarakat terhadap penyelesaian damai karena dianggap tidak memberikan efek jera

Analisis Penanganan Pengungsi di Indonesia dan Negara Negara Non Pihak dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Sarina Riyadi — 2025-11-20

Arus pengungsi yang masif telah menjadi isu global yang krusial, menciptakan dilema kompleks bagi negara transit seperti Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dan mengkaji implikasinya terhadap stabilitas keamanan nasional dengan membandingkannya pada negara non-pihak lain di ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi kebijakan jalan tengah yang pragmatis dengan membentuk kerangka kerja kemanusiaan yang formal dalam kemitraan dengan UNHCR. Pendekatan ini lebih terstruktur dibandingkan model keamanan ad-hoc Malaysia, namun tidak se-terpusat pada negara seperti Mekanisme Penyaringan Nasional di Thailand. Meskipun kebijakan ini efektif mengelola risiko keamanan jangka pendek dan menjaga citra internasional Indonesia, sifatnya sebagai solusi sementara menciptakan kerentanan jangka panjang, termasuk situasi terkatung-katung bagi pengungsi dan potensi gesekan sosial.

Tinjauan Hukum Administratif Dan Hak Deteni di Indonesia Untuk Dalam Status Pengungsi

Sarina Riyadi — 2025-11-20

Posisi Indonesia sebagai negara transit pengungsi yang signifikan, meskipun tidak menjadi negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951, menciptakan dilema hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum administratif yang mengatur proses bagi deteni untuk memperoleh status pengungsi serta mengkaji pemenuhan hak-hak fundamental mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis terhadap bahan hukum primer seperti Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan kerangka hukum administratif yang fragmentatif dan dualistik, ditandai oleh konflik norma antara UU Keimigrasian yang berorientasi keamanan dengan Peraturan Presiden yang berlandaskan kemanusiaan. Pendelegasian Penentuan Status Pengungsi kepada UNHCR yang disertai lemahnya koordinasi antarlembaga menyebabkan inefisiensi sistemik dan kekosongan hukum, terutama bagi Final Rejected Persons (FRP) yang menghadapi penahanan tanpa batas waktu yang jelas. Kerangka yang timpang ini berimplikasi pada tidak optimalnya pemenuhan hak deteni, khususnya hak atas kepastian hukum dan kesehatan yang terancam oleh masalah sistemik seperti kelebihan kapasitas di rumah detensi

Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Bina Era Dany — 2025-11-20

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme upaya hukum keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK), dengan focus pada studi kasus putusan nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana Pengaturan hukum penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha dalam hukum psitif di Indonesia; bagaimana upaya hukum keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen; dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalm putusan Nomo 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif yuridis mengenai dasar hukum, prosedur, serta batas batas kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa, serta untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus keberatan terhadap putusan BPSK. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statue Approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa keberatan terhadap putusan BPSK merupakan instrument korektif yang sensial dalam sistem peradilan konsumen, guna menjamin tegaknya prinsip keadlian dan kepastian hukum. Dalam putusan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, majelis hakim menyatakan pembatalan putusan BPSK karena terbukti adanya pelanggaran terhadap asas peradilan yang adil.

Penjatuhan Pidana Atas Penyebaran Konten Pornografi Melalui Platform Digital Onlyfans

Komang Anisya Susiladevi — 2025-11-20

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 terhadap kasus Dea OnlyFans terkait penyebaran konten pornografi melalui platform digital. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan unsur kebebasan berekspresi di dunia digital yang berhadapan dengan norma hukum pidana mengenai kesusilaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, di mana sumber data diperoleh melalui kajian terhadap putusan pengadilan, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu niat atau mens rea dari terdakwa, dampak sosial dari perbuatannya, serta tanggung jawab moral sebagai pengguna media digital. Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan atas dasar motif ekonomi, hakim menilai bahwa tindakan tersebut tetap memenuhi unsur penyebaran konten pornografi yang dilarang oleh hukum positif Indonesia. Putusan yang dijatuhkan berupa pidana penjara dengan masa percobaan menunjukkan adanya keseimbangan antara efek jera dan upaya rehabilitasi sosial terhadap terdakwa. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam putusan ini menegaskan pentingnya penerapan hukum secara proporsional terhadap pelaku tindak pidana di ruang digital, sekaligus menjadi refleksi atas batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran kesusilaan di era media sosial

Kebijakan Kriminalisasi dalam KUHP Baru: Studi Kritis terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden

Dafa Darmawan — 2025-11-20

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa konsekuensi besar terhadap pembaharuan hukum pidana nasional. Salah satu ketentuan yang paling menuai polemik adalah kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana termuat dalam Pasal 218 sampai 220. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bertumpu pada analisis terhadap UUD 1945, KUHP baru, putusan Mahkamah Konstitusi, serta instrumen hak asasi manusia internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan kriminalisasi tersebut tidak sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana dan berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis. Norma yang multitafsir menciptakan ancaman terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi dan berisiko disalahgunakan sebagai instrumen politik. Oleh karena itu, reformulasi pasal penghinaan Presiden menjadi kebutuhan mendesak agar pembaharuan hukum pidana benar-benar konsisten dengan nilai demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia

Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Elektronik di Platform E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Gst. Ngr. Pt. Arya Kusuma Wijaya — 2025-11-20

Perkembangan pesat transaksi digital telah meningkatkan kenyamanan konsumen sekaligus memunculkan persoalan hukum berupa wanprestasi dalam perjanjian elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus wanprestasi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPK dan UU ITE telah memberikan dasar hukum preventif dan kuratif yang cukup kuat, namun implementasinya masih lemah akibat kebijakan internal platform yang tidak seimbang, rendahnya literasi hukum konsumen, serta sulitnya penegakan tanggung jawab pelaku usaha. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan BPSK, peningkatan akuntabilitas platform, serta regulasi turunan yang lebih tegas agar perlindungan konsumen di ruang digital semakin efektif dan berkeadilan.

Strategi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Manipulasi Label Makanan Kedaluwarsa

Ni Putu Debi Febrianti — 2025-11-20

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan kedaluwarsa tanpa label tanggal kedaluwarsa serta mengkaji pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan meninjau undang-undang, doktrin, dan asas-asas hukum yang mengatur perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peredaran makanan tanpa label tanggal kedaluwarsa menyimpang dari hak konsumen untuk menerima data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bertentangan dengan ketentuan mengenai pelabelan pangan olahan. Perlindungan hukum terhadap konsumen terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan yang mewajibkan pelabelan pangan, edukasi kepada masyarakat, dan pengawasan terhadap peredaran produk. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian ganti rugi kepada konsumen dan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Pertanggungjawaban pelaku usaha dapat ditinjau dari segi perdata, pidana, dan administratif, di mana pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian konsumen, dijatuhi sanksi pidana, serta dikenai tindakan administratif seperti penarikan produk atau pencabutan izin edar. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan yang konsisten, penerapan sanksi yang tegas, serta peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat guna membangun mekanisme perlindungan konsumen yang efisien dan berkeadilan

Pelindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Bowaru Dalam Pengembangan Geothermal di Kecamatan Jerebu’u Kabupaten Ngada

Mariana Marines Hardiyanti Meze — 2025-11-20

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat Bowaru dalam pengembangan proyek geothermal di Kecamatan Jerebu’u. Metode yang digunakan ialah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis didasarkan pada Teori Keadilan John Rawls, Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, dan Teori Pluralisme Hukum John Griffith. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Bowaru menghendaki perlindungan hukum preventif berupa partisipasi dalam perencanaan dan musyawarah adat, serta represif berupa kompensasi dan ganti rugi atas kerugian terhadap tanah ulayat dan situs sakral. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Bowaru belum optimal karena minimnya partisipasi dan lemahnya penegakan hukum. Diperlukan kebijakan yang lebih responsif dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat adat

Analisis Hukum terhadap Penerapan Klausa Eksonerasi dalam Kontrak Pengangkutan Barang

I Ngurah Made Arya Putrawan Sudana — 2025-11-20

Kontrak pengangkutan barang sangat vital bagi perekonomian namun rentan terhadap sengketa pertanggungjawaban. Klausa eksonerasi sering digunakan oleh pihak pengangkut untuk membatasi atau meniadakan tanggung jawabnya atas kerugian, kerusakan, atau keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan batasan-batasan penerapan klausa eksonerasi dalam kontrak pengangkutan barang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausa eksonerasi pada prinsipnya dibolehkan atas dasar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Meskipun demikian, penerapannya dibatasi secara ketat oleh asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), ketentuan khusus Pasal 468 KUHDagang mengenai tanggung jawab fundamental pengangkut, serta larangan klausula baku dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengadilan berwenang untuk mengesampingkan klausa eksonerasi jika terbukti melanggar keadilan, kepatutan, atau melindungi pihak yang terbukti lalai maupun beritikad buruk

Analisis Yuridis Tindak Pidana Kasus Narkotika Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Muhamad Ikhwan — 2025-11-20

Penelitian ini mengkaji analisis yuridis terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1744/Pid.Sus/2021/PN.Tng. Penelitian bertujuan untuk memahami penerapan hukum Pasal 131 UU Narkotika dalam putusan tersebut, menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta mengidentifikasi faktor faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap kasus narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 131 UU Narkotika dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, dengan pertimbangan hakim yang mencakup aspek barang bukti, keterlibatan terdakwa, dan dampak sosial tindak pidana. Namun, terdapat tantangan dalam penegakan hukum, seperti pembuktian yang kompleks dan faktor eksternal seperti tekanan sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum dan peningkatan pemahaman hakim terhadap aspek teknis kasus narkotika untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif.

Reformasi KUHAP dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Ikama Dewi Setia Triana — 2025-11-20

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang saat ini dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaharuan KUHAP agar sejalan dengan prinsip due process of law serta memberikan perlindungan yang setara bagi tersangka, korban, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), melalui kajian literatur dan analisis deskriptif-kualitatif terhadap rancangan revisi KUHAP tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP yang berlaku saat ini masih berorientasi pada crime control model yang menekankan kepastian dan efisiensi, namun mengabaikan aspek keadilan prosedural dan perlindungan terhadap HAM. Reformasi KUHAP harus diarahkan untuk menegakkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hukum terhadap HAM, bukan sekadar efisiensi prosedural dalam membangun sistem peradilan pidana yang demokratis, akuntabel, dan berkeadaban hukum.

Peranan Notaris dalam Pembentukan dan Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Merah Putih: Analisis Aspek Hukum Formil dan Materil

Sri Olawaty Suaib — 2025-11-21

Kelemahan dalam keabsahan akta pendirian koperasi di tingkat desa masih menjadi persoalan mendasar dalam tata kelola ekonomi rakyat. Di Indonesia, dari 127.846 koperasi aktif, sekitar 27% belum memenuhi standar legalitas akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di Provinsi Gorontalo, sembilan koperasi desa di Kecamatan Batudaa Pantai menjadi representasi persoalan tersebut. Lemahnya pemenuhan aspek hukum formil dan materil menyebabkan akta koperasi sering kali tidak mencerminkan nilai keadilan sosial serta prinsip demokrasi ekonomi. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif dengan basis studi literatur hukum, menelaah regulasi pokok seperti UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Permenkop No. 9 Tahun 2018. Analisis dilakukan secara tematik kualitatif terhadap aspek formil keotentikan dan keabsahan akta serta aspek materil substansi nilai-nilai koperasi. Hasil menunjukkan bahwa peranan notaris tidak berhenti pada pembuatan akta, melainkan juga dalam menjamin keadilan kontraktual, integritas hukum, dan keberlanjutan kelembagaan koperasi. Model hukum integratif yang lahir dari kajian ini menegaskan harmonisasi antara hukum perikatan dan prinsip sosial ekonomi desa. Temuan ini memperkuat pelaksanaan Asta Cita Presiden poin ke-4 dan ke-5 serta mendukung SDGs Tujuan 8 dan 16, tentang ekonomi berkelanjutan dan institusi yang inklusif.

Relevansi Ajaran KH. Hasyim Asy’ari Dalam Kitab Adab al-‘Alim wa al-Muta‘allim Terhadap Etika Mahasiswa Universitas Hasyim Asy’ari Jombang

M Ikhsan Nurdin — 2025-11-21

Penelitian ini mengkaji relevansi ajaran etika KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab klasik Adabul Al-'Alim wa Al-Muta'allim terhadap etika mahasiswa di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Universitas ini mengintegrasikan ilmu agama dan umum dan berkomitmen mencetak lulusan berilmu dan berakhlak mulia. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan konseptual, melibatkan wawancara dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai etika yang diajarkan KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab tersebut masih sangat relevan dengan perilaku dan etika mahasiswa UNHASY, mencakup sikap hormat kepada guru, pengaturan diri dalam pembelajaran, tanggung jawab akademik, serta kesadaran spiritual. Pengamalan ajaran ini telah membentuk budaya etika yang baik di kampus, meski masih ada tantangan seperti kedisiplinan waktu. Diharapkan kitab ini dapat dijadikan mata kuliah atau kajian rutin untuk memperkuat budaya akademik sesuai prinsip adab dan akhlak Islam

Pemikiran Buya Hamka terhadap Peradaban Sosial Islam

Maya Inayati Sari — 2025-11-21

Artikel ini dilatarbelakangi oleh urgensi memahami kembali pemikiran Buya Hamka tentang peradaban sosial Islam di tengah tantangan global dan dinamika sosial keagamaan kontemporer. penelitian ini bertujuan menganalisis konsep peradaban sosial Islam menurut Hamka, integrasi nilai Islam dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta relevansinya bagi masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis karya primer seperti Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, dan Sejarah Umat Islam, serta karya sekunder yang mengkaji modernisasi dan moderasi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hamka memandang peradaban sosial Islam sebagai entitas dinamis yang dibangun atas prinsip tauhid, moderasi, keadilan, dan keseimbangan antara spiritualitas dan rasionalitas, serta mampu merespons konteks sosial Indonesia yang plural dan multikultural. Temuan ini mengimplikasikan perlunya revitalisasi nilai-nilai moderasi dan etika sosial Islam dalam kebijakan pendidikan, pembangunan sosial, dan penguatan harmoni antarumat beragama

Tanggung Jawab Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Radiasi Udang yang Mengandung Cesium-137

Robi’atul Adawiyah — 2025-11-21

Penelitian akan membahas tanggung jawab negara dan swasta terhadap pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat dalam kasus radiasi Cesium-137 yang ditemukan pada produk udang di Kawasan Industri Modern Cikande, Banten. Permasalahannya bagaimana hak atas lingkungan hidup yang sehat dipenuhi oleh negara serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum negara dan pihak swasta terhadap warga yang terdampak. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis hubungan antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup serta menguraikan implementasi tanggung jawab hukum negara dan pelaku industri dalam kasus pencemaran radioaktif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian didapati bahwa pencemaran radioaktif Cesium-137 merupakan bentuk kelalaian pengawasan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak warga atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (3) UU 39/1999. Negara berkewajiban menjalankan prinsip state obligation to protect melalui pengawasan, transparansi informasi, dan pemulihan lingkungan, sementara pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak atas dampak pencemaran. Selain itu, warga negara berhak menuntut keadilan melalui mekanisme access to justice sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU 32/2009. Kesimpulannya, perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat menuntut tanggung jawab negara, kepatuhan korporasi, dan partisipasi publik dalam mewujudkan keadilan ekologis dan HAM.

Pengembangan Media Aplikasi Pembelajaran Berbasis Internet Untuk Siswa Kelas 4 SD Pada Pelajaran Matematika Materi Statistika

Heri Setiyawan — 2025-11-21

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pembelajaran matematika yang lebih interaktif pada materi statistika kelas 4 SD yang selama ini masih terbatas pada media konvensional sehingga belum mampu menghadirkan konsep secara konkret dan menarik bagi siswa. Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi pembelajaran berbasis internet yang dirancang untuk memfasilitasi pemahaman konsep statistika melalui fitur visual dan interaktif. Penelitian menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model ADDIE yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Hasil menunjukkan bahwa aplikasi memperoleh validasi sangat baik dari ahli media dan ahli materi, serta mendapat respon positif dari siswa dan guru. Penggunaan aplikasi juga mampu meningkatkan pemahaman siswa berdasarkan perbandingan nilai sebelum dan sesudah pembelajaran. Temuan ini menegaskan bahwa aplikasi berbasis internet yang dikembangkan efektif mendukung proses pembelajaran matematika dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, fleksibel, dan bermakna bagi siswa sekolah dasar

Kepemilikan Robux dan Ketimpangan Sosial Digital Anak: Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Puspita Dewi Wulandari — 2025-11-21

Roblox merupakan salah satu platform permainan daring yang sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan dan pembelajaran, tetapi juga menciptakan ruang ekonomi digital melalui sistem mata uang virtual yang disebut robux. Namun, di balik inovasinya, muncul persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses ekonomi digital serta perlindungan anak dalam ruang virtual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena ketimpangan sosial akibat kepemilikan robux serta implikasi hukumnya berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta hukum perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yuridis-normatif melalui studi literatur dan analisis perilaku sosial di dalam platform Roblox. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap robux dapat menimbulkan diskriminasi digital yang berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan hak anak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Kesimpulannya, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif mengenai transaksi digital anak dan pengawasan terhadap praktik ekonomi dalam gim daring untuk menjamin keadilan dan keselamatan anak di ruang virtual

Persepsi Mahasiswa Teknik Mesin Upi Terhadap Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Dunia Akademik Dan Industri

Karyadi Dwi Nurally — 2025-11-21

Tuntutan dunia industri terhadap insinyur profesional yang memiliki integritas moral kuat menjadikan integrasi nilai-nilai etika Islam dalam pendidikan tinggi teknik sebagai kebutuhan mendesak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi persepsi mahasiswa Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengenai aktualisasi nilai Amanah (kepercayaan) dan Shiddiq (kejujuran) dalam praktik akademik serta relevansinya bagi dunia industri. Melalui metode kajian literatur kualitatif, penelitian ini mensintesis berbagai sumber ilmiah bereputasi yang membahas etika Islam, pendidikan teknik vokasional, dan konsekuensi pelanggaran etika profesional. Temuan menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki kesadaran normatif yang tinggi terhadap nilai-nilai Islam dalam aktivitas akademik, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam kemampuan menerjemahkan nilai tersebut ke dalam respons praktis terhadap dilema etika industri. Kajian ini menegaskan bahwa tanggung jawab profesional dalam bidang teknik tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip etika Islam, sehingga diperlukan penguatan kurikulum melalui studi kasus etika terapan yang menghubungkan integritas akademik dengan kompetensi etis industri. Implikasinya menekankan pentingnya penyempurnaan kurikulum dan penelitian lanjutan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam pengambilan keputusan etis di situasi profesional yang nyata

Digitalisasi Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Makassar

Supriadi — 2025-11-21

Fenomena penelitian ini adalah transformasi digital perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memberi kemudahan, kecepatan, dan efisiensi transaksi melalui BSI Mobile. Isu yang muncul yaitu rendahnya pemahaman masyarakat tentang layanan syariah, risiko keamanan digital, serta persaingan dengan bank konvensional. Penelitian ini menyoroti bagaimana digital banking BSI membangun kepercayaan nasabah sekaligus memperkokoh eksistensi perbankan syariah di era modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah bagaimana layanan digital banking di BSI mampu memfasilitasi kebutuhan transaksi nasabah serta mengidentifikasi kontribusinya dalam membangun kepercayaan terhadap layanan perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berlandaskan postpositivisme dengan peneliti sebagai instrumen utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan layanan digital banking di BSI KC Makassar melalui BSI Mobile memudahkan nasabah dalam membuka, memperbarui, hingga menutup rekening secara digital dengan verifikasi sidik jari dan identitas. Digitalisasi ini meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan transaksi sekaligus memperkuat kepercayaan nasabah melalui unsur kompetensi, kebaikan hati, dan integritas yang saling melengkapi sehingga membangun loyalitas nasabah serta memperkokoh eksistensi perbankan syariah di era digital. Implikasinya, BSI perlu terus memperkuat teknologi, keamanan, dan inovasi layanan agar kepercayaan nasabah tetap terjaga.

FPIC dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Dunia Global Perspektif Hukum Internasional dan Praktik Negara

Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana — 2025-11-21

Penelitian ini menganalisis implementasi Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serta perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dari perspektif hukum internasional dan praktik di berbagai negara. Masyarakat adat di seluruh dunia menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pengakuan atas hak mereka di tengah arus globalisasi dan eksploitasi sumber daya alam. Prinsip FPIC dan hak ulayat telah diakui dalam hukum internasional, khususnya melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan Konvensi ILO No. 169, yang menekankan partisipasi aktif dan penentuan nasib sendiri masyarakat adat dalam keputusan terkait tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Meskipun kerangka hukum internasional cukup kuat, implementasi di tingkat nasional masih jauh dari ideal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi literatur, analisis peraturan, dan telaah praktik negara yang dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara standar internasional dan praktik di lapangan, di mana FPIC kerap direduksi menjadi konsultasi formal tanpa substansi. Ambiguitas mengenai hak veto memperburuk efektivitas prinsip ini. Di Indonesia, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat belum sepenuhnya diikuti dengan legislasi dan kelembagaan yang memadai, sehingga menimbulkan konflik tanah dan marginalisasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan FPIC melalui interpretasi yang jelas, legislasi nasional yang selaras dengan standar internasional, penyederhanaan formalisasi hak ulayat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan masyarakat adat

Analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Penanganan Tahanan Pada Rutan Polri

Satrio Wahyu Sri Pamungkas — 2025-11-22

Penelitian ini membahas implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan tahanan di Rumah Tahanan Kepolisian Republik Indonesia (Rutan Polri) sebagai upaya mewujudkan sistem penahanan yang profesional, manusiawi, dan sesuai hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan SOP serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitasnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris untuk melihat hukum dalam praktik nyata di Rutan Polri. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, dan kasus dengan peristiwa terkait penerimaan, penempatan, pengawasan, dan pelayanan tahanan sebagai fokus analisis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP telah memiliki dasar hukum dan pedoman yang kuat, namun penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas ruang tahanan, jumlah personel yang tidak proporsional, serta kurangnya fasilitas medis, psikologis, dan administrasi digital. Upaya adaptasi tetap dilakukan oleh petugas agar hak-hak dasar tahanan tetap terpenuhi

Perkembangan Teori Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

Ismaidar — 2025-11-22

Perubahan sistem hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai babak baru dalam pembangunan hukum di Indonesia. Salah satu aspek penting yang mengalami transformasi adalah peran dan fungsi penemuan hukum (rechtsvinding) dalam sistem hukum nasional. Penemuan hukum bukan sekadar kegiatan teknis hakim dalam mengisi kekosongan hukum, tetapi juga merupakan proses intelektual yang melibatkan penalaran yuridis dan pertimbangan moral untuk mewujudkan keadilan substantif. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan teori penemuan hukum dalam konteks sistem hukum Indonesia serta menelaah bagaimana prinsip-prinsip tersebut direfleksikan dalam KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta sumber hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Baru memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum secara kreatif dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan sosial, terutama melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat (living law). Dengan demikian, teori penemuan hukum yang semula berorientasi pada positivisme hukum kini bergeser menuju paradigma hukum progresif yang menempatkan hakim sebagai agen moral dalam menegakkan hukum yang berkeadilan.

Peran Kepala Desa Teluk Terate Dalam Penyelesaian Perselisihan Sengketa Tanah

Yuyun — 2025-11-22

Sengketa tanah masih menjadi persoalan hukum dominan di tingkat desa karena berkaitan dengan kepemilikan, batas wilayah, dan lemahnya administrasi pertanahan sehingga kepala desa dituntut berperan sebagai mediator untuk menjaga keadilan sosial dan harmoni masyarakat. penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepala Desa Teluk Terate dalam penyelesaian sengketa tanah berdasarkan kewenangan hukum dan praktik sosial yang berkembang. penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan mengintegrasikan analisis hukum normatif dan observasi lapangan melalui wawancara langsung dengan kepala desa dan perangkat desa; hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan sebagai mediator, fasilitator, dan penengah melalui klarifikasi administrasi, musyawarah, dan pemberian rekomendasi penyelesaian, meskipun efektivitasnya masih dibatasi oleh minimnya arsip pertanahan dan keterbatasan kewenangan yuridis; implikasinya menegaskan pentingnya penguatan kapasitas hukum pemerintahan desa, digitalisasi arsip pertanahan, serta koordinasi intensif dengan ATR/BPN untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa tanah di tingkat lokal

Sosialisasi Kesadaran Hukum Sejak Dini untuk Mencegah Kenakalan Remaja: Penguatan Karakter Siswa SMP Negeri 39 Samarinda

Novyra Fitriany Karno — 2025-11-22

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Anak Sebagai Generasi Harapan: Pentingnya Memahami Hukum Sejak Dini” yang dilaksanakan di SMP Negeri 39 Samarinda yang melibatkan 38 siswa kelas VII yang berusia sekitar 14-15 tahun, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan peserta didik. Anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa, harus diberi pengetahuan dasar tentang hukum agar mereka dapat membedakan mana yang benar dan salah serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus sehari-hari. Kegiatan ini mengacu pada teori pendidikan hukum menurut Satjipto Rahardjo (2006) yang menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa. Penting bagi mereka untuk memahami nilai-nilai hukum dan moral sejak dini agar mampu menjadi individu yang bertanggung jawab serta menghormati hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kurangnya pemahaman hukum dikalangan pelajar seringkali menjadi penyebab munculnya perilaku menyimpang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa lebih memahami aturan hukum yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Mereka juga lebih disiplin dan lebih menyadari pentingnya menghindari perilaku melanggar hukum seperti perundungan, kekerasan, dan pelecehan. Kegiatan ini sangat penting karena akan menghasilkan generasi muda yang jujur dan taat hukum. Mereka akan berfungsi sebagai dasar untuk masyarakat yang adil dan beradab di masa depan

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna Terhadap Pasien Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan

Afiyah Putri Ameliawati — 2025-11-22

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan bagian integral dari kesejahteraan nasional yang wajib dijamin oleh negara melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban serta pertanggungjawaban rumah sakit berakreditasi paripurna sebagai korporasi dalam perspektif hukum perdata, pidana, dan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian akreditasi paripurna tidak dapat sepenuhnya menjamin rumah sakit terbebas dari potensi risiko hukum, karena hakikat pelayanan kesehatan berorientasi pada manusia dan bersifat kompleks. Selain itu, pertanggungjawaban hukum rumah sakit paripurna terhadap pasien belum diatur secara khusus, melainkan tunduk pada ketentuan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, rumah sakit wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang timbul akibat tindakan medis atau pelayanan yang tidak sesuai standar, tanpa memandang status akreditasi. Dengan demikian, rumah sakit sebagai korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administrasi

Kontradiksi Antara Pidana Penjara dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Kekerasan Mengakibatkan Kematian

Julia Rahayu — 2025-11-22

Kontradiksi antara penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan asas kepentingan terbaik bagi anak terus menjadi perdebatan kritis dalam sistem peradilan pidana, karena pemidanaan yang ditujukan untuk menciptakan efek jera kerap berbenturan dengan mandat perlindungan anak yang mensyaratkan dukungan terhadap perkembangan psikologis, pendidikan, dan reintegrasi sosial mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketegangan yuridis antara tujuan pemidanaan dan perlindungan anak pelaku kejahatan berat. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta putusan pengadilan, hasil kajian menunjukkan bahwa pidana penjara masih dominan dijatuhkan terhadap anak dalam kasus serius, namun implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan semangat Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Temuan ini mengimplikasikan urgensi penguatan alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif guna menjamin kepastian hukum dan hak korban tanpa mengabaikan masa depan serta martabat anak pelaku

Pemahaman dan Preferensi Ibu Pada Produk Kosmetik Halal Anak di Kecamatan Manggala Kota Makassar

Nur Isra' Ahmad — 2025-11-22

Pertumbuhan industri kosmetik halal mengalami peningkatan yang sangat pesat, termasuk di Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar dan menjadi salah satu pasar utama. Permintaan terhadap produk yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman semakin meluas, tidak hanya pada sektor makanan dan minuman, tetapi juga pada kosmetik dan perawatan tubuh. Meski demikian, perhatian akademik terhadap kosmetik halal khusus untuk anak masih minim, padahal anak-anak juga menggunakan produk perawatan tubuh dan pilihan mereka sangat dipengaruhi oleh orang tua, terutama ibu. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemahaman dan preferensi ibu terhadap produk kosmetik halal anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif eksploratif dengan melibatkan 10 ibu yang memiliki anak usia 3–7 tahun yang bersekolah di Sekolah Islam Terpadu di Kecamatan Manggala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibu di Kecamatan Manggala memiliki pemahaman dan preferensi yang mendalam terhadap produk kosmetik halal anak, ditunjukkan melalui pilihan yang konsisten dan loyal pada merek terpercaya, serta peran aktif dalam membentuk pola konsumsi halal sejak dini. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi edukasi dan kebijakan yang mendukung konsumsi halal sejak usia dini.

The Implementation of Law Number 28 of 2014 in Legal Protection of Musicians' Musical Works in Denpasar Regarding Royalty Collection

Muhamad Syahnakri — 2025-11-22

Indonesia's creative industry, particularly in the music sector, faces significant challenges in optimizing copyright protection for musicians. This study examines the implementation of Law No. 28 of 2014, focusing on the role of Collective Management Organizations in ensuring fair royalty collection in Denpasar. The research employs a juridical-empirical approach, utilizing field observations and interviews with relevant stakeholders, including musicians, business owners, and legal experts. The findings reveal that many musicians in Denpasar struggle to protect their rights due to a lack of understanding of Collective Management Organizations and royalty collection procedures. Business operators, such as coffee shop owners, often fail to meet their legal obligations regarding royalty payments. The study concludes that enhancing the presence and effectiveness of Collective Management Organizations, along with increased outreach and education, is essential for improving copyright protection for musicians and ensuring compliance with the law.

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Reintegrasi Sosial Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Annisa Nur Aziza — 2025-11-22

Kegiatan magang di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang dilaksanakan untuk memahami secara mendalam peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari kebutuhan untuk menghubungkan teori akademik dengan praktik profesional di lapangan dalam rangka mewujudkan sistem pembinaan yang manusiawi dan berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi-fungsi utama Pembimbing Kemasyarakatan, meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, serta pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi langsung, wawancara, studi dokumentasi, dan partisipasi aktif selama periode magang dari Juli hingga Oktober 2025. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berperan strategis dalam proses reintegrasi sosial melalui penyusunan Litmas yang komprehensif, pelaksanaan pendampingan hukum dan psikososial, serta pembimbingan kemandirian dan kepribadian bagi klien. Namun, ditemukan beberapa kendala, antara lain inefisiensi dalam proses registrasi awal klien, lemahnya koordinasi administratif antara lapas dan bapas, serta terbatasnya kesinambungan program pembimbingan kemandirian. Temuan ini menegaskan perlunya optimalisasi sistem digitalisasi layanan dan penguatan kerja sama lintas sektor. Kesimpulannya, pelaksanaan magang memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya sinergi antara teori dan praktik dalam membentuk Pembimbing Kemasyarakatan yang profesional, adaptif, dan berintegritas dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial klien.

Analisis Kinerja Keuangan Koperasi SMPN 1 Soreang Berdasarkan Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas

Haamidah — 2025-11-23

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Koperasi SMPN 1 Soreang pada periode 2021–2023 melalui rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan tahunan koperasi, yang mencakup neraca serta laporan perhitungan hasil usaha (PHU). Analisis dilakukan dengan metode rasio keuangan untuk menilai kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, serta efektivitas penggunaan modal dalam menghasilkan laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas berada pada kategori sangat baik, yang berarti koperasi mampu menjaga arus kas dan melunasi kewajiban lancar secara tepat waktu. Rasio solvabilitas termasuk dalam kategori sehat karena struktur modal koperasi relatif stabil dan ketergantungan terhadap utang rendah. Namun demikian, rasio profitabilitas memperlihatkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun, sehingga mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga efisiensi dan keberlanjutan laba. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar koperasi meningkatkan efisiensi operasional, melakukan diversifikasi usaha, dan mengoptimalkan strategi keuangan agar profitabilitas dapat kembali optimal serta mendukung keberlangsungan koperasi di masa depan.

Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Partij Terkait Perjanjian Pinjam Pakai Nama Di Desa Sedeoen Kabupaten Rote Ndao Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Hutang Di Bank NTT

Jessica Eunike Lauwoie — 2025-11-24

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta partij terkait praktik pinjam pakai nama (nominee) dalam perjanjian sewa tanah di Desa Sedeoen, Kabupaten Rote Ndao yang dijadikan jaminan hutang di Bank NTT, dengan latar belakang ditemukannya dua akta sewa menyewa identik namun dengan pihak penyewa berbeda; menggunakan metode hukum empiris kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif karena akta tersebut batal demi hukum melanggar Pasal 1320 dan 1335–1337 KUHPerdata, berpotensi melanggar Pasal 266 KUHP serta Pasal 15, 16, 38, 39, dan 40 UUJN sehingga disimpulkan bahwa notaris wajib bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365–1366 KUHPerdata dan Pasal 65 UUJN, serta perlu kehati-hatian dan pengaturan tegas pemerintah untuk melarang praktik nominee dalam penguasaan tanah oleh WNA.

Transformasi Digital dan Internalisasi Ideologi Islam Berkemajuan dalam Gerakan Sosial Muhammadiyah

Aulia Nabila Realisti — 2025-11-24

Transformasi digital telah mengubah secara signifikan cara gerakan keagamaan dan sosial, termasuk Muhammadiyah, dalam mengekspresikan nilai-nilai Islam melalui platform digital. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang strategis bagi perluasan dakwah, penguatan literasi ideologis, dan aktualisasi gagasan Islam Berkemajuan di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Muhammadiyah menginternalisasikan prinsip-prinsip ideologinya melalui aktivisme digital serta bagaimana transformasi tersebut berkontribusi terhadap gerakan sosialnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, dengan menganalisis dokumen resmi Muhammadiyah (Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah), jurnal ilmiah, dan media dakwah daring. Analisis dilakukan melalui tahapan seleksi sumber, validasi, dan interpretasi data menggunakan teori Cyber-Islamic Environment dan konsep literasi ideologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital meningkatkan efektivitas dakwah dan memperkuat literasi ideologis warga Muhammadiyah, sekaligus memperluas partisipasi dalam program sosial dan kemanusiaan. Kajian ini juga menemukan bahwa transformasi digital tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana penguatan ideologi Islam Berkemajuan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian dakwah digital dan ideologi Islam; secara praktis, memberikan arah pengembangan literasi, etika, dan kaderisasi digital Muhammadiyah di masa depan.

Kewajiban Nafkah Istri Yang Sudah Dicerai: Tinjauan Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Azima Amalia — 2025-11-24

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah umumnya berlaku selama masa iddah tiga kali siklus haid bagi wanita yang tidak hamil dan sampai melahirkan bagi wanita yang sedang mengandung. Namun, tanggung jawab ini dapat diperpanjang setelah masa iddah apabila berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak, sesuai ketentuan hukum nasional dan prinsip moral dalam hukum Islam. Integrasi antara hukum positif dan syariah menegaskan bahwa nafkah pasca perceraian bukan sekadar formalitas hukum, melainkan manifestasi keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan keluarga.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pidana Illegal Mining: Menelisik Akar Disparitas Putusan di Peradilan

Cahyani Tute — 2025-11-24

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) untuk menelisik akar terjadinya disparitas putusan pada dua perkara kasasi Mahkamah Agung: 1502 K/Pid.Sus/2023 dan 2058 K/Pid.Sus/2023 yang sama-sama berlokasi di Bone Bolango dan melibatkan warga negara Tiongkok. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan putusan, berpijak pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman serta nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hasil kajian menunjukkan enam sumber utama disparitas: perbedaan kualitas fakta dan alat bukti; perbedaan penafsiran unsur melawan hukum (formil vs materiel); perbedaan penilaian mens rea/kesengajaan; variasi penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (penyertaan); penggunaan judicial discretion yang berbeda (restriktif vs teleologis); serta ketiadaan pedoman pemidanaan khusus Minerba. Putusan 1502 menitikberatkan ketiadaan keterlibatan langsung dan keraguan pembuktian, sedangkan putusan 2058 menilai rangkaian perbuatan ekonomis sebagai partisipasi aktif yang memenuhi unsur delik. Implikasi yuridisnya adalah menurunnya prediktabilitas putusan dan efek jera. Rekomendasi meliputi penyusunan SEMA/PERMA pedoman pemidanaan Minerba, peningkatan kompetensi hakim melalui pelatihan tematik, penguatan kualitas penyidikan dan pembuktian, serta konsolidasi yurisprudensi melalui mekanisme kamar agar tercipta konsistensi dan akuntabilitas penegakan hukum.

Sistem Pengawasan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Sebagai Instrumen Perwujudan Sustainable Environmental Recovery

Nor Alfisyahr — 2025-11-24

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan lembaga yang
memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana lingkungan hidup untuk
mendukung pemulihan dan pelestarian lingkungan di Indonesia. Penelitian ini
mengkaji sistem pengawasan BPDLH sebagai instrumen perwujudan sustainable
environmental recovery dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif
melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan
pendekatan teoretis. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) Bagaimana konstruksi
hukum sistem pengawasan BPDLH dalam kerangka pengelolaan dana lingkungan
hidup?; (2) Bagaimana efektivitas sistem pengawasan BPDLH dalam mewujudkan
sustainable environmental recovery?; dan (3) Apa kendala dan upaya optimalisasi
sistem pengawasan BPDLH? Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem
pengawasan BPDLH dibangun melalui mekanisme pengawasan internal, eksternal,
dan partisipatif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala seperti
koordinasi antar lembaga pengawas, keterbatasan kapasitas sumber daya, dan
minimnya partisipasi masyarakat. Untuk mengoptimalkan sistem pengawasan,
diperlukan penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan
pengembangan mekanisme pengawasan berbasis teknologi serta partisipasi publik
yang lebih inklusif.

Implikasi Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah

Akbar Hidayatullah Daud — 2025-11-24

Di Indonesia, sertifikat tanah merupakan dokumen sah yang menyatakan kepemilikan atas hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, sertipikat sering kali menjadi objek penyiaran di pengadilan akibat adanya cacat administratif atau yuridis dalam proses penerbitannya. Mengetahui dampak putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo terhadap pencabutan sertifikat hak milik atas tanah menjadi tujuan penelitian ini. Adapun rumasan masalah yang digunakan, Pertama bagaimana penerapan hukum terhadap pembatalan sertipikat hak milik atas tanah dan mekanisme pembatalan sertipikat hak milik atas tanah. Kedua, dampak pembatalan sertipikat hak milik atas tanah bagi pihak yang bersengketa. Metode penelitian yang digunakan yakni empiris di mana mengetahui secara langsung di lapangan akibat yang ditimbulkan terhadap pembatalan hak milik atas tanah di Gorontalo. Hasil penelitian ditemukan dalam pembatalan sertipikat hak milik atas tanah hakim menggunakan peraturan – peraturan terbaru yang berhubungan langsung dengan pertanahan. Dampak yang dirasakan dari pembatalan secara langsung dan tidak langsung juga dirasakan oleh subjek hukum yang terlibat langsung di dalamnya.

Legalitas Virtual Office dan Virtual Address sebagai Tempat Kedudukan Resmi Perseroan Terbatas: Analisis Konflik Normatif, Administrasi, dan Pajak di Indonesia

Rafika Amalia — 2025-11-24

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dasar hukum perdata dan administrasi yang mengatur pengakuan dan batasan penggunaan Virtual Office atau Virtual address sebagai alamat resmi PT dan persyaratan kepatuhan perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT yang menggunakan VO / VA. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan fokus pada analisis hukum dan regulasi sebagai bahan hukum primer dan sekunder yang mengatur domisili PT dan penggunaan VO di Indonesia. Hasil penelitian mengemukakan bahwa legalitas Virtual Office dan Virtual Address sebagai Tempat Kedudukan Resmi PT adalah sah, namun beroperasi di bawah rezim bersyarat yang kompleks. Meskipun hukum perseroan memberikan landasan formal, kepatuhan fiskal yang ketat berfungsi sebagai penentu utama legalitas operasional. Kebutuhan akan ruang fisik nyata menegaskan bahwa pemerintah berupaya memastikan akuntabilitas Wajib Pajak Badan.

Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Pembinaan Anak Binaan: Analisis Pasal 85 UU SPPA di LPKA Kelas IIA Gorontalo

Inayah Dzulhijjah Asril — 2025-11-24

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam konteks pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Gorontalo. Sistem ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana anak dari model retributif menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pusat kebijakan. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik lapangan, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Gorontalo telah melaksanakan berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian melalui pendidikan keagamaan, pelatihan vokasional, serta kemitraan strategis dengan lembaga pelatihan lokal. Namun, efektivitas pembinaan masih menghadapi tiga hambatan utama, yaitu kevakuman regulasi terkait residivis anak, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, serta stigma sosial masyarakat terhadap anak binaan. Hambatan terakhir ini terbukti paling signifikan dalam menggagalkan proses reintegrasi sosial, sehingga keberhasilan rehabilitasi anak tidak hanya ditentukan oleh sistem hukum, tetapi juga oleh penerimaan sosial yang manusiawi dan berkelanjutan.

Analisis Yuridis dan Praktis Surat Berharga Cek sebagai Alat Pembayaran di Indonesia

Fajar Putra Hanifah — 2025-11-24

Kemajuan pesat dalam sektor bisnis mendorong pelaku usaha untuk mencari metode pembayaran yang efisien, sederhana, dan aman. Dalam aktivitas perusahaan dan perdagangan, tuntutan terhadap kepraktisan dan keamanan dalam proses pembayaran semakin meningkat. Saat ini, penggunaan uang tunai tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan, sebab telah tersedia alternatif berupa surat berharga yang dapat difungsikan sebagai alat pembayaran tunai maupun kredit. Pemanfaatan surat berharga dalam arus transaksi keuangan mempertimbangkan unsur kepraktisan, perlindungan, nilai prestise, serta potensi investasi. Dalam praktiknya, surat berharga memungkinkan transaksi berlangsung tanpa membawa uang tunai dalam jumlah besar, sehingga mengurangi risiko kehilangan akibat pencurian, kebakaran, atau perampokan. Sistem ini juga menjamin bahwa hanya pihak yang sah yang dapat menggunakan surat tersebut, mengingat ada prosedur khusus dalam penggunaannya. Dengan demikian, penggunaan surat berharga menjadi solusi yang dipilih oleh para pelaku usaha untuk mempercepat dan menyederhanakan arus pembayaran secara aman.

Analisis Kecakapan Hukum Debitur di Bawah Usia 21 Tahun dalam Pelaksanaan Akad Kredit Menurut Hukum Perdata Indonesia

Ismaidar — 2025-11-24

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecakapan hukum debitur di bawah usia 21 tahun dalam pelaksanaan akad kredit menurut hukum perdata Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kecakapan hukum para pihak. Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang baru dianggap dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian, debitur di bawah usia 21 tahun yang belum menikah dianggap belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk akad kredit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur di bawah usia 21 tahun tanpa persetujuan orang tua atau wali hanya memiliki kekuatan hukum bersyarat, yakni dapat dibatalkan oleh pihak yang berwenang. Temuan ini menunjukkan pentingnya prinsip kehati-hatian (prudential principle) bagi lembaga keuangan dalam proses penyaluran kredit untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Pemenuhan Hak Beragama dan Penolakan Gereja Toraja di Sungai Keledang Samarinda

Rizky Amelia — 2025-11-25

Penelitian ini mengkaji penolakan terhadap pembangunan Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang, Kota Samarinda, sebagai bentuk pembatasan terhadap hak beragama yang dijamin oleh konstitusi. Meskipun seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi oleh jemaat, pembangunan gereja tetap tertunda akibat penolakan dari sebagian masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara jaminan hukum yang ideal dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan, laporan investigatif, dan dokumen resmi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa negara belum menjalankan perannya secara optimal dalam menjamin hak beragama kelompok minoritas. Penolakan yang tidak didasarkan pada hukum justru dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang adil. Penelitian ini menekankan pentingnya peninjauan ulang terhadap regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadah agar tidak menjadi alat pembatas, melainkan sarana perlindungan. Kajian ini menawarkan sudut pandang hukum yang menempatkan keadilan dan kesetaraan sebagai dasar utama dalam menjawab persoalan kebebasan beragama di tengah masyarakat yang majemuk

Efektivitas Penanggulangan Kasus Narkoba oleh Kepolisian Resort Tolitoli: Telaah terhadap Dinamika Penegakan Hukum dan Upaya Preventif di Kabupaten Tolitoli

Moh Ikbal — 2025-11-25

Penelitian ini mengkaji efektivitas penanggulangan kasus narkoba oleh Kepolisian Resort Tolitoli di Kabupaten Tolitoli dengan fokus pada dinamika penegakan hukum serta upaya preventif dan rehabilitasi. Data empiris menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus narkoba yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024, menandakan pengaruh jaringan sindikat narkoba yang terorganisir dan kesulitan aparat dalam mengoptimalkan pengawasan wilayah yang luas dan rawan. Selain upaya represif, program preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda telah dijalankan, namun perlu dikembangkan dengan metode yang lebih inovatif dan cakupan yang lebih luas. Di sisi rehabilitasi, meski telah tersedia, efektivitasnya masih terbatas karena tingginya angka kekambuhan, stigma sosial, serta keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional. Studi ini merekomendasikan pendekatan holistik dan sinergis antar lembaga dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan peran masyarakat, serta dukungan kebijakan yang lebih progresif demi mewujudkan penanggulangan narkoba yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Tolitoli

Evaluasi Konsep Fair Use dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia di Tengah Dinamika Industri Kreatif Digital

Aditiya — 2025-11-25

Penelitian ini membahas konsep dan implementasi doktrin fair use dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan industri kreatif digital yang pesat. Konsep fair use diatur dengan pendekatan kategorikal yang masih memiliki kelemahan dalam menghadapi fenomena konten dinamis seperti remix, sampling, parodi, serta karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Penelitian ini mengkaji tantangan yang timbul dari ketidakjelasan batasan fair use sehingga sering disalahgunakan sebagai pembenaran pelanggaran hak cipta. Isu penting lainnya adalah peran dan tanggung jawab platform digital dalam mengawasi serta mencegah pelanggaran hak cipta, yang belum diatur secara tegas dalam regulasi. Selain itu, perkembangan teknologi AI menghadirkan persoalan hukum baru terkait perlindungan dan batasan fair use. Penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis komparatif untuk memberikan rekomendasi penguatan regulasi agar perlindungan hak cipta tetap terjaga tanpa menghambat perkembangan industri kreatif digital. Hasil penelitian menegaskan perlunya revisi undang-undang yang adaptif, penegakan hukum efektif, dan edukasi publik dalam menciptakan ekosistem kreatif yang sehat dan berkelanjutan

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pencegahan Kejahatan Siber Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Penggunaan Aplikasi Game Roblox

Nurhikma Resky Rahmadani — 2025-11-25

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi anak-anak, khususnya melalui platform permainan daring seperti Roblox. Meskipun dirancang sebagai media edukatif dan hiburan, Roblox menyimpan potensi risiko kejahatan siber seperti eksploitasi seksual, cyberbullying, dan child grooming. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum orang tua dalam mencegah kejahatan siber terhadap anak di bawah umur melalui aplikasi game daring seperti Roblox, serta menilai efektivitas regulasi nasional dan literasi digital dalam membentuk ekosistem digital yang aman bagi anak. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan PP TUNAS. Teori Routine Activity dari Cohen dan Felson digunakan untuk menekankan peran orang tua sebagai capable guardian dalam mencegah kejahatan daring. Kajian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pembahasan yuridis yang secara spesifik menyoroti peran hukum orang tua dalam pengawasan aplikasi game daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pengawasan dapat berimplikasi hukum, dan bahwa regulasi belum efektif tanpa dukungan literasi digital yang memadai.

Kapitalisme Dan Hukum : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Ketimpangan Ekonomi Di Indonesia

Satria Manggala Putra — 2025-11-25

Sistem kapitalisme telah menjadi fondasi utama dalam perkembangan hukum ekonomi global, termasuk di Indonesia. Meskipun kapitalisme diklaim mendorong efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi, sistem ini juga menghadirkan paradoks berupa ketimpangan sosial dan konsentrasi kekayaan pada segelintir elite ekonomi. Dalam konteks ini, hukum memiliki posisi yang kompleks: di satu sisi, hukum diharapkan menjadi instrumen pemerataan dan keadilan sosial; namun di sisi lain, hukum kerap berfungsi sebagai legitimasi bagi kepentingan kapitalis yang dominan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dialektis antara kapitalisme dan hukum melalui pendekatan sosiologi hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-sosiologis, tulisan ini menelaah bagaimana hukum ekonomi di Indonesia dibentuk, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam kerangka sistem kapitalisme yang berorientasi pada pasar bebas. Analisis difokuskan pada bagaimana regulasi dan kebijakan ekonomi cenderung berpihak pada akumulasi modal ketimbang pemerataan kesejahteraan, seperti yang tampak dalam berbagai kebijakan investasi dan deregulasi melalui omnibus law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen transformasi sosial yang adil. Sebaliknya, hukum cenderung berperan dalam memperkuat struktur ekonomi kapitalistik yang timpang, di mana kepentingan korporasi besar lebih diutamakan dibanding hak ekonomi rakyat kecil. Dengan demikian, diperlukan reorientasi paradigma hukum ekonomi Indonesia yang berpijak pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan sebagai antitesis terhadap dominasi kapitalisme neoliberal.

Krisis Nilai Antara Hukum Positif Dan Moral Sosial: Telaah Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia

Satria Manggala Putra — 2025-11-25

Penegakan hukum pidana di Indonesia kerap kali memperlihatkan jurang antara ketentuan hukum positif dengan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Ketidakharmonisan ini muncul ketika hukum dipraktikkan secara kaku tanpa mempertimbangkan keadilan substantif dan konteks sosial pelaku. Fenomena tersebut tampak nyata dalam sejumlah kasus, seperti kasus Nenek Minah (2009) yang dijatuhi hukuman karena mencuri tiga biji kakao, serta kasus Baiq Nuril (2019) yang dikriminalisasi akibat membela kehormatannya dari pelecehan. Melalui pendekatan normatif-filosofis, tulisan ini berupaya mengurai akar disharmoni antara hukum positif dan nilai sosial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Analisis diarahkan pada pemikiran Gustav Radbruch tentang hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta gagasan progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan hukum sebagai sarana untuk membahagiakan manusia. Tulisan ini menegaskan bahwa reformasi hukum pidana harus diarahkan pada penyatuan antara keadilan formal dan keadilan sosial, dengan mendorong pembaruan paradigma penegak hukum menuju sistem yang humanis, adaptif, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Di Ruang Publik: Analisis Kebijakan Kriminal Indonesia

Indrianti Putri Laila — 2025-11-25

Fenomena tindak kekerasan di ruang publik menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan menimbulkan implikasi serius terhadap rasa aman masyarakat serta wibawa hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang selama ini bersandar pada paradigma retributif terbukti belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif (restorative justice) muncul sebagai paradigma alternatif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab moral pelaku, dan partisipasi aktif korban dalam proses penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan keadilan restoratif sebagai kebijakan kriminal (criminal policy) dalam penanganan tindak kekerasan di ruang publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kebijakan institusional Polri dan Kejaksaan RI. Selain itu, dilakukan pula telaah terhadap praktik penerapan restorative justice pada kasus-kasus kekerasan ringan yang ditangani melalui mediasi penal di tingkat kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain belum adanya unifikasi norma hukum yang tegas mengenai batasan perkara kekerasan yang dapat diselesaikan secara restoratif, lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip voluntariness dan equality of bargaining power, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mekanisme pemulihan.

Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Pencurian: Perfektif Restorative Justice

Abian Farhan Alfahrezy HSB — 2025-11-25

Fenomena main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap pelaku pencurian masih kerap terjadi di Indonesia, menandakan adanya kesenjangan antara penegakan hukum formal dengan realitas sosial masyarakat. Tindakan eigenrichting tidak hanya melanggar supremasi hukum, tetapi juga menciptakan lingkaran kekerasan yang tidak berujung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan kriminal Indonesia dalam menanggulangi eigenrichting serta mengkaji implementasi restorative justice sebagai alternatif solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminal Indonesia terhadap eigenrichting masih bersifat represif-reaktif dengan mengandalkan ketentuan pidana umum dalam KUHP (Pasal 170, 351-358, 338-340) yang tidak spesifik dan sulit diimplementasikan karena pelaku bersifat massal. Pendekatan retributif yang ada terbukti tidak efektif karena tidak menyentuh akar permasalahan, yakni ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan kondisi sosio-ekonomi yang memicu pencurian. Restorative justice menawarkan paradigma alternatif yang lebih humanis dan komprehensif melalui tiga tahap implementasi: preventif (edukasi hukum kepada masyarakat), intervensi (mediasi saat terjadi pencurian), dan restoratif (penyelesaian pasca-eigenrichting melalui restorative circle). Model ini menempatkan pemulihan hubungan sosial dan rekonsiliasi sebagai prioritas, melibatkan pelaku pencurian, korban, massa, dan masyarakat dalam proses penyelesaian yang partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan kriminal dari pendekatan penal-represif menuju integrasi kebijakan non-penal yang preventif, disertai dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mediasi penal dan pembentukan payung hukum restorative justice untuk tindak pidana dewasa dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Perbandingan Protokol Palermo Dan UU TPPO Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia

Agustino Marselino Susu — 2025-11-25

Perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Indonesia mengadopsi Protokol Palermo melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), namun perbedaan ketentuan memengaruhi perlindungan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum untuk menganalisis kesesuaian kedua instrumen hukum. Hasil menunjukkan Protokol Palermo menegaskan pengecualian unsur “persetujuan” bagi korban anak dan menekankan mekanisme perlindungan serta kerja sama internasional, sedangkan UU TPPO belum mengaturnya secara eksplisit. Kesimpulannya penelitian ini harmonisasi kedua instrumen belum optimal, sehingga perlindungan korban belum maksimal, dan revisi UU TPPO serta peningkatan kapasitas aparat diperlukan.

Implementasi Teori Retributif Dalam Penjatuhan Pidana Mati Kasus Mutilasi Wanita di Malang

Regita Cahyani Prasetya — 2025-11-25

Kasus mutilasi terhadap seorang wanita di Pasar Besar Malang yang dilakukan oleh seorang laki-laki berinisial SS telah menjadi perhatian publik karena kekejaman dan kebrutalan tindakannya. Kejahatan ini menimbulkan perdebatan etis dan yuridis mengenai bentuk hukuman yang pantas bagi pelaku. Penulis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman mati oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 888 K/Pid/2020 merupakan bentuk keadilan yang sesuai dengan teori retributif Immanuel Kant. Teori ini berlandaskan pada prinsip pembalasan yang setimpal atas perbuatan jahat, di mana hukuman dijatuhkan bukan untuk sekadar menakuti, melainkan untuk menegakkan nilai moral dan hukum itu sendiri. Dalam kasus SS, perbuatan sadis berupa pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban yang masih hidup mencerminkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan norma kemanusiaan. Oleh karena itu, hukuman mati dapat dianggap proporsional sebagai bentuk tanggung jawab moral negara dalam menegakkan keadilan. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap teori hukum, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah terkait hukuman mati dalam perspektif HAM dan filsafat hukum Kantian.

Rasio Keuangan Sebagai Prediktor Harga Saham: Studi Empiris pada PT Kimia Farma, Tbk Periode 2014 - 2023

Anggie Regiesta — 2025-11-25

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya rasio keuangan sebagai indikator fundamental dalam memprediksi dinamika harga saham pada perusahaan farmasi yang memiliki karakteristik industri yang kompleks dan sangat dipengaruhi kondisi ekonomi makro. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Return on Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), dan Current Ratio (CR) terhadap harga saham PT Kimia Farma Tbk periode 2014–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan verifikatif melalui analisis regresi linear berganda yang didahului uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ROA, NPM, dan CR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, namun secara simultan ketiganya berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien determinasi 33,9% yang menggambarkan bahwa rasio keuangan tetap memiliki daya prediksi terhadap pergerakan harga saham meskipun sensitivitasnya menurun akibat faktor eksternal. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa investor perlu mempertimbangkan rasio keuangan secara komprehensif bersama indikator makroekonomi lainnya agar keputusan investasi lebih akurat dan berkelanjutan

Efektivitas Proses Ganti Rugi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Proyek Tol Yogyakarta - Bawen

Basuki — 2025-11-25

Pulau Jawa sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional yang menyumbang sekitar 60 persen terhadap total perekonomian Indonesia memperoleh perhatian strategis dalam pengembangan infrastruktur, termasuk melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Yogyakarta–Bawen yang tercantum dalam Permenko Nomor 7 tahun 2023. Proyek tol dengan panjang 75,12 km yang terbagi dalam enam seksi ini turut berdampak pada wilayah Kabupaten Magelang, khususnya Desa Pancuranmas yang terdampak di dua dusun, yaitu Dusun Joho dan Dusun Basung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme ganti rugi dalam kaitannya dengan pemenuhan aspek kesejahteraan masyarakat Desa Pancuranmas. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama masyarakat merasa puas terhadap nominal ganti rugi, kualitas pelayanan, serta transparansi dan keterbukaan informasi selama proses musyawarah. Kedua muncul kekhawatiran dari masyarakat yang masih dapat bertahana terkait akses mobilitas masyarakat nantinya pasca pembangunan proyek selesai. Kemudian yang ketiga terhadap waktu pencairan ganti rugi dinilai kurang efektif karena pelaksanaannya tidak merata dan cenderung acak, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi warga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan konsistensi dan percepatan dalam sistem pencairan ganti rugi guna memperkuat kepercayaan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat terdampak

Foundation Controversy as a Tool for Misuse of Loopholes Funds in Foundation Settings in Indonesia

Yenny Febrianty — 2025-11-25

This study analyses the use of foundations as mechanisms for financial diversion and highlights the legal shortcomings in the regulation of foundations in Indonesia, leading to insufficient oversight and public accountability. Recent incidents, including the Aksi Cepat Tanggap Foundation (ACT) and the PPATK's disclosures regarding 176 philanthropic institutions, suggest that certain foundations function as front organisations to conceal or misdirect funds from unclear sources. This study utilises a normative juridical methodology, employing statutory, conceptual, and case approaches. It focusses on examining Law Number 28 of 2004 concerning Foundations, its derivative laws, and the management practices of social funds in charitable organisations. The findings of the study reveal that foundation supervision in Indonesia is insufficient, as the supervisory body provides guidance without audit authority, and external oversight by the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Social Affairs is restricted to administrative functions lacking substantive audits. Agency fragmentation, insufficient consequences, and the lack of public disclosure requirements increase the likelihood of legal form misuse. The supervisory system necessitates reform via the alteration of foundational rules, the implementation of digital public audits, and the strengthening of fiduciary obligations and good governance principles within positive law. This research highlights the necessity of integrating legal standards with social norms to establish governance defined by transparency, accountability, and integrity, thereby restoring public trust in non-profit organisations in Indonesia

Tanggung Jawab Pemilik Tanah Terhadap Penyewa Atas Sengketa Hak Sewa Tanah yang Tidak Terdaftar di BPN

Aulia Ananta Syahidah — 2025-11-26

Penelitian ini membahas kewajiban pemilik lahan terhadap penyewa dalam masalah hak sewa tanah yang tidak tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Latar belakang penelitian ini berangkat dari fakta bahwa banyak perjanjian sewa tanah di Indonesia dilakukan secara informal tanpa pendaftaran resmi, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan bagi penyewa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pemilik lahan, posisi hukum penyewa tanah dalam sudut pandang hukum agraria, serta prosedur penyelesaian sengketa yang dapat diambil jika terjadi konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber hukum primer terdiri dari UUPA, KUH Perdata, dan peraturan mengenai pendaftaran tanah, sedangkan sumber hukum sekunder meliputi literatur, jurnal, serta pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dan praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik tanah tetap bertanggung jawab penuh terhadap penyewa berdasarkan asas pacta sunt servanda meskipun perjanjian tidak terdaftar. Namun, kedudukan hukum penyewa menjadi sangat lemah karena hak sewanya tidak memperoleh perlindungan terhadap pihak ketiga akibat tidak adanya asas publisitas. Penyelesaian konflik dapat dilakukan baik melalui cara non-yudisial seperti mediasi ataupun melalui proses hukum dengan mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan. Dalam penelitian ini ditekankan bahwa perlu adanya perubahan aturan agar pendaftaran perjanjian sewa tanah menjadi suatu kewajiban hukum, bukan sekadar opsi, serta betapa pentingnya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum penyewa dalam sistem agraria Indonesia.

Tanggung Jawab Negara-Negara Peluncur Terhadap Sampah Luar Angkasa Menurut Instrumen Hukum Luar Angkasa

Adika Joseph Andrean Djawa — 2025-11-26

Penelitian ini membahas tanggung jawab negara-negara peluncur terhadap sampah luar angkasa berdasarkan instrumen hukum luar angkasa, yaitu Outer Space Treaty 1967, Liability Convention 1972, dan Registration Convention 1976, serta kaitannya dengan prinsip Common Heritage of Mankind. Permasalahan utama yang dikaji meliputi bagaimana bentuk tanggung jawab negara peluncur dalam pengelolaan dan pengurangan sampah luar angkasa serta penerapan prinsip warisan bersama umat manusia dalam konteks tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas peluncuran satelit telah memperbesar jumlah sampah luar angkasa, sementara mekanisme tanggung jawab negara peluncur masih bersifat sukarela tanpa penegakan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kerja sama internasional untuk mewujudkan pengelolaan luar angkasa yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip Common Heritage of Mankind

Implikasi Hukum Dari Penanganan Sengketa Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Oleh KPU Yang Diselesaikan Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Rifki Ismail — 2025-11-26

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum dari penanganan sengketa hasil verifikasi faktual partai politik (parpol) yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Tujuan utama adalah menilai bagaimana independensi hakim PTUN, standar bukti administratif, serta kedudukan data verifikasi sebagai objek bukti mempengaruhi kejelasan norma hukum dan akuntabilitas proses verifikasI. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen hukum, meliputi UUD 1945, UU No. 5/1986 tentang PTUN beserta perubahannya, UU No. 7/2017 tentang Pemilu, serta putusan PTUN terkait sengketa pemilu. Hasil menunjukkan bahwa independensi dan imparsialitas hakim PTUN berkontribusi pada penilaian yang netral terhadap prosedur verifikasi faktual dan data terkait, sehingga putusan tidak terpapar pengaruh kepentingan eksternal dan meningkatkan legitimasi hasil verifikasi. Selain itu, kedudukan data verifikasi sebagai bukti memerlukan kerangka regulasi yang menjamin autentikasi, relevansi, serta akses publik terkontrol, guna memfasilitasi transparansi tanpa mengorbankan perlindungan data pribadi. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi antara kemajuan teknologi verifikasi seperti penggunaan analitik data dan manajemen metadata dengan prinsip kepastian hukum, melalui regulasi teknis yang jelas, dokumentasi komprehensif, dan mekanisme umpan balik yudisial. Implikasi etis terkait potensi bias algoritma dan risiko keamanan data menuntut tata kelola risiko yang menyeluruh, audit independen, serta jalur sengketa yang efisien. Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan reformasi regulasi objek sengketa, peningkatan transparansi data, dan kolaborasi institusional untuk menjaga integritas pemilu serta memperkuat kedudukan PTUN sebagai penjaga kepastian hukum dalam demokrasi.

Analisis Dampak Digitalisasi Pelayanan Publik Dalam E-Government Terhadap Hak Masyarakat Di Tengah Ketimpangan Akses Internet

Amelia — 2025-11-26

Digitalisasi dalam layanan publik melalui konsep e-government menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan e-government memungkinkan integrasi layanan secara cepat dan terpusat, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang efektif dan terbuka semakin mudah diakses. Namun, digitalisasi tersebut menghadapi tantangan serius berupa ketimpangan akses internet yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak digitalisasi layanan publik melalui e-government memengaruhi pemenuhan hak masyarakat, serta mengetahui bentuk-bentuk ketimpangan akses internet. Metode yang digunakan adalah studi normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis kebijakan publik terkait pemerataan akses teknologi informasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat dampak yang cukup signifikan dalam masyarakat seperti keterlambatan dalam mengakses layanan, ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak, keterbatasan atas informasi publik, mempengaruhi akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, beban sosial dan ekonomi, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Serta bentuk-bentuk ketimpangan akses internet yaitu, faktor geografis, generasi, ekonomi, dan rendahnya literasi digital.

Kearifan Lokal Sebagai Instrumen Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Industrialisasi

Muhammad Ikhsan Hattu — 2025-11-26

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas kearifan lokal sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup di era industrialisasi, serta mengkaji strategi harmonisasi antara hukum positif dan hukum lokal untuk memperkuat tata kelola lingkungan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal yang berfokus pada analisis norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup serta kedudukan kearifan lokal di dalamnya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif dan normatif untuk menafsirkan hubungan antara hukum nasional dan living law. Validitas temuan dijaga melalui ketelitian penalaran hukum dan konsistensi penggunaan sumber hukum yang otoritatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal seperti Tana’ Ulen di Kalimantan, awig-awig di Bali, dan sasi di Maluku memiliki daya ikat normatif yang berfungsi sebagai living law. Integrasi nilai lokal ke dalam hukum positif dapat meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan dan memperkuat keadilan ekologis, terutama di tengah kebijakan industrialisasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Studi ini dapat menjadi rujukan dalam pembentukan kebijakan hukum lingkungan berbasis pluralisme hukum dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menawarkan pendekatan konseptual baru yang menempatkan kearifan lokal bukan sekadar entitas budaya, tetapi sebagai instrumen hukum fungsional dalam sistem hukum nasional.

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Kebocoran Data Pribadi dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia

Alieffa Nanda Ervian — 2025-11-26

Perkembangan teknologi perbankan digital di Indonesia membawa kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga meningkatkan risiko kebocoran data pribadi nasabah. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran atas lemahnya perlindungan hukum terhadap hak privasi dan keamanan data finansial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap kebocoran data pribadi serta efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait keamanan siber perbankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum, serta wawancara dengan pakar hukum perbankan dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah dibentuk, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya penegakan hukum, ketidaksiapan infrastruktur digital perbankan, dan rendahnya kesadaran nasabah akan keamanan data. Perlindungan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga perbankan dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan siber dan akuntabilitas pengelolaan data. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan regulasi dan strategi kebijakan untuk menciptakan sistem perbankan digital yang aman dan berkeadilan.

Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Warda Zakiya — 2025-11-26

Konflik pertanahan di Indonesia sering melibatkan masyarakat adat yang memiliki tradisi hukum tersendiri. Artikel ini membahas bagaimana hukum adat berperan dalam penyelesaian sengketa tanah dengan menekankan prinsip musyawarah dan rekonsiliasi. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif melalui kajian literatur terhadap peraturan dan literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga adat seperti musyawarah kaum atau pengadilan adat dengan memfokuskan pada mufakat dan pemulihan harmoni sosial, bukan sekadar pemberian sanksi. Contoh di Indonesia seperti praktek adat Minangkabau dan peradilan adat Papua mencerminkan efektivitas penyelesaian damai berbasis kearifan lokal. Dengan kata lain, hukum adat mempromosikan keadilan restoratif yang berakar pada budaya setempat. Kesimpulannya, penguatan regulasi dan lembaga adat serta harmonisasi dengan hukum formal sangat penting untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik pertanahan secara adil dan berkelanjutan.

Evaluasi Normatif Pengaturan dan Pengawasan OJK terhadap Sektor Perbankan Berdasarkan Prinsip Good Governance

Warda Zakiya — 2025-11-26

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan penting dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji efektivitas pengawasan OJK dalam menjaga stabilitas sistem perbankan, melindungi konsumen, dan mendorong tata kelola yang baik (Good Governance). Metode pengawasan OJK, tantangan yang dihadapi, serta implementasi pengawasan dianalisis secara komprehensif berdasarkan literatur, regulasi, dan studi kasus terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah berkontribusi signifikan terhadap stabilitas keuangan, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas industri perbankan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Rekomendasi strategis disampaikan untuk meningkatkan fungsi pengawasan OJK di masa mendatang.

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi sebagai Alternatif di Luar Pengadilan dalam Sistem Hukum Indonesia

Muhammad Faisal Aziz — 2025-11-26

Penelitian ini menganalisis efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah ketidakefisienan proses litigasi yang sering memakan waktu lama, biaya tinggi, dan berpotensi merusak hubungan antar pihak yang bersengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah sejauh mana efektivitas mediasi dalam hal waktu, biaya, dan kepuasan, serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, dan sumber akademik relevan periode 2019–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi memberikan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan ekonomis serta menjaga hubungan baik antar pihak, namun masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum, kualitas mediator yang belum merata, dan dukungan kelembagaan yang terbatas. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kompetensi mediator, pembaruan regulasi, dan pemanfaatan teknologi mediasi daring (online dispute resolution) untuk memperkuat efektivitas mediasi dalam sistem hukum Indonesia.

Kesenjangan Regulasi dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Buy Now Pay Later di Indonesia

Kiki Juwita — 2025-11-26

Pertumbuhan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia menandai pergeseran pola pembiayaan konsumtif masyarakat yang semakin terintegrasi dengan teknologi finansial. Layanan ini menawarkan kemudahan akses kredit tanpa kartu, namun di balik inovasi tersebut muncul problem hukum yang belum terakomodasi oleh regulasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan BNPL, serta menelaah relevansinya terhadap prinsip-prinsip hukum perbankan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa BNPL beroperasi dalam area abu-abu antara rezim hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan. Celah hukum tersebut tampak pada belum adanya standar kelayakan pengguna, lemahnya transparansi biaya, inkonsistensi pelaporan kredit ke SLIK, hingga minimnya pedoman etika penagihan dan perlindungan data pribadi.

Dari perspektif hukum perbankan, BNPL memiliki karakter pembiayaan konsumtif yang menuntut penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip kerahasiaan (bank secrecy), serta tanggung jawab sosial lembaga keuangan. Bank yang terlibat dalam skema BNPL wajib memastikan verifikasi kelayakan konsumen dan menjaga integritas data pribadi pengguna. Sebaliknya, penyelenggara nonbank cenderung beroperasi dengan pengawasan yang lebih longgar, sehingga berpotensi menimbulkan risiko over-indebtedness dan pelanggaran privasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, diperlukan harmonisasi antara hukum perbankan dan kebijakan perlindungan konsumen dalam tata kelola BNPL. Regulasi yang komprehensif akan menjadi dasar penting bagi keberlanjutan inovasi finansial digital yang akuntabel dan beretika.

Implikasi Hukum Akibat Ketidakhadiran Salah Satu Pihak Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Terhadap Prinsip Itikad Baik dan Efektivitas Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Echa Cristi — 2025-11-26

Tulisan ini mengkaji konsekuensi hukum akibat ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi di pengadilan terhadap prinsip itikad baik dan efektivitas penyelesaian sengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menetapkan bahwa mediasi wajib ditempuh dalam setiap perkara perdata, dengan kehadiran para pihak sebagai prasyarat pokok. Penelitian yuridis normative ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan untuk menganalisis norma hukum, asas itikad baik, dan praktik mediasi di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil secara patut, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Dalam situasi tersebut, hakim dapat menilai pihak yang absen tidak beritikad baik, sehingga gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) atau bahkan dijatuhi putusan verstek terhadap pihak tergugat yang absen. Sebaliknya, jika ketidakhadiran disertai alasan sah (misalnya sakit atau tugas dinas yang dibuktikan secara resmi), umumnya hakim mengizinkan mediasi dijadwal ulang agar penyelesaian damai tetap dapat ditempuh.

Ketiadaan satu pihak secara signifikan melemahkan efektivitas mediasi. Mediasi efektif memerlukan dialog dan negosiasi antar semua pihak, tanpa kehadiran salah satu pihak, proses damai praktis terhenti dan sengketa beralih kembali ke litigasi penuh. Dampak ini tidak hanya menambah beban peradilan, tetapi juga melanggar asas kesetaraan kedudukan pihak dan prinsip itikad baik, karena pihak yang hadir kehilangan kesempatan menyelesaikan sengketa secara damai. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan yang lebih tegas, seperti pedoman Mahkamah Agung tentang kriteria alasan sah ketidakhadiran, sistem pemanggilan elektronik yang terdokumentasi, serta sanksi proporsional yang memperhatikan asas keadilan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen para pihak untuk hadir dalam mediasi dan menjaga esensi itikad baik dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Bank di Era Digitalisasi Perbankan

Muhammad Faisal Aziz — 2025-11-26

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem perbankan di Indonesia, di mana aktivitas perbankan kini banyak dilakukan secara elektronik dan berbasis data pribadi nasabah. Kondisi tersebut meningkatkan efisiensi namun juga menimbulkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas penyalahgunaan data pribadi oleh pihak bank serta bagaimana pertanggungjawaban hukum bank apabila terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih terbatas karena lemahnya pengawasan, kurangnya kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian, serta belum optimalnya mekanisme notifikasi dan pemulihan hak nasabah. Tanggung jawab hukum bank bersifat berlapis, mencakup sanksi administratif, perdata, dan pidana, serta diwujudkan melalui kewajiban pelaporan insiden, mekanisme ganti rugi, dan penyelesaian sengketa baik secara internal, mediasi, maupun litigasi. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara regulasi umum dan sektoral serta peningkatan kapasitas pengawasan dan literasi hukum agar perlindungan terhadap data pribadi nasabah dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum

Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Perlindungan Konsumen

Fadhilatul Amiroh — 2025-11-26

Perkembangan layanan jasa keuangan digital di Indonesia seperti paylater, rentan akan perbuatan melawan hukum sehingga membutuhkan hukum yang kuat untuk memastikan perlindungan konsumen melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) dari perspektif perlindungan konsumen dengan menilai kesesuaian antara kerangka regulasi, kewenangan, dan kepatuhan pelaku usaha terhadap perinsip perlindungan konsumen. Metode yang digunakan yakni analisis dokumen hukum dan peraturan terkait sektor jasa keuangan serta telaah kebijakan publik untuk mengidentifikasi celah regulasi dan interpretasi hukum yang mempengaruhi akses dan efektivitas LAPS-SJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum LAPS-SJK menyediakan jalan alternatif bagi penyelesaian sengketa, akan tetapi masih terdapat masalah normatif terkait standar perlindungan yang belum konsisten dan kebutuhan akan penguatan mekanisme akuntabilitas serta transparansi. Untuk itu, diperlukan kebijakan hukum berupa penyempurnaan norma peraturan, pengaturan teknis pelaksanaan LAPS-SJK, dan penguatan mekanisme pengawasan regulator untuk menjamin perlindungan konsumen yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan

Urgensi Pengaturan Paylater Sebagai Produk Keuangan Digital: Perspektif Hukum Perbankan

Fadhilatul Amiroh — 2025-11-26

Penelitian ini membahas urgensi pengaturan paylater sebagai produk keuangan digital dalam perspektif hukum perbankan Indonesia. Perkembangan pesat layanan paylater menunjukkan adanya pergeseran perilaku masyarakat dalam menggunakan fasilitas pembiayaan yang lebih cepat, praktis, dan berbasis teknologi. Namun demikian, paylater hingga saat ini belum memiliki landasan hukum yang komprehensif dalam sistem keuangan nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait status yuridis, mekanisme pengawasan, dan standar perlindungan konsumen. Melalui metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengidentifikasi bahwa paylater memiliki karakteristik yang serupa dengan fasilitas kredit perbankan, sehingga pada prinsipnya harus tunduk pada prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan mekanisme manajemen risiko yang memadai. Minimnya regulasi juga berpotensi menciptakan masalah over-indebtedness, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik penagihan yang tidak etis. Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi antara paylater, hukum perbankan, dan kerangka pengawasan fintech menjadi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen. Penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan komprehensif merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan dalam koridor hukum yang ada.

Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Modern E-Commerce di Indonesia

Kiki Juwita — 2025-11-26

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan lonjakan signifikan, dengan transaksi daring yang meningkat secara pesat dan pergeseran perilaku konsumen menuju belanja digital. Seiring dengan kenaikan volume transaksi, potensi sengketa seperti barang tidak sesuai, kualitas buruk, atau pembatalan sepihak juga semakin besar. Mekanisme litigasi melalui pengadilan dianggap kurang efektif karena prosedur yang panjang, biaya tinggi, dan keterbatasan akses, terutama bagi sengketa nilai kecil. Sebagai alternatif, Online Dispute Resolution (ODR) muncul sebagai solusi yang mengombinasikan teknologi dan metode ADR (alternative Dispute Resolution) seperti mediasi dan arbitrase, menawarkan penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, cepat, dan murah. Namun, regulasi ODR di Indonesia belum sepenuhnya jelas; meskipun terdapat dasar hukum seperti UU Arbitrase dan Perma Mediasi, payung hukum khusus ODR belum terbentuk. Dalam kajian ini, dianalisis peran ODR dalam memperluas akses keadilan bagi konsumen serta meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa e-commerce, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan telaah literatur dari studi-studi terkini.

Kesenjangan Akses Jaminan Sosial dan Perlindungan Kerja bagi Pekerja Informal Penyandang Disabilitas

Fasih Islahatusani — 2025-11-27

Ketidaksesuaian akses terhadap jaminan sosial bagi pekerja informal penyandang disabilitas masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan lebih dalam. Kelompok ini sering menghadapi berbagai hambatan, baik dari individu maupun kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja informal penyandang disabilitas dalam mengakses jaminan sosial serta menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam memperluas perlindungan sosial bagi mereka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan. Data diperoleh dari peraturan-undangan, dan penelitian terdahuu yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa hambatan internal meliputi rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, dan kurangnya literasi mengenai hukum dan ekonomi. Sementara itu, kendala eksternal meliputi minimnya sosialisasi program, prosedur administrasi yang rumit, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Kebijakan pemerintah dinilai belum sepenuhnya efektif karena belum mampu menjangkau seluruh penyandang disabilitas, terutama di wilayah pedesaan. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih inklusif, sederhana, dan berkeadilan agar penyandang disabilitas di sektor informal dapat memperoleh hak atas jaminan sosial secara merata.

Pelanggaran Privasi Digital Di Kalangan Remaja (Penyebaran Foto/Video Tanpa Izin)

Rizki Setyobowo Sangalang — 2025-11-27

Era digital menghadirkan peluang sekaligus risiko bagi remaja, terutama terkait pelanggaran privasi melalui penyebaran foto/video tanpa izin yang berdampak sosial-psikologis dan yuridis (UU ITE, UU PDP). Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan sikap etis remaja mengenai privasi digital serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan dilaksanakan melalui edukasi interaktif berbasis diskusi partisipatif, studi kasus, dan tanya jawab, menekankan internalisasi nilai etika bermedia sosial. Sasaran adalah siswa-siswi SMA Nusantara Palangka Raya; pelaksanaan inti pada 15 September 2025 dengan 25 peserta. Evaluasi menggunakan kuesioner pra–pasca menunjukkan peningkatan pemahaman hukum/privasi dari 72% menjadi 88% (kenaikan 16 poin persentase). Peserta aktif berdiskusi, mengidentifikasi praktik berisiko, dan menyepakati komitmen bersama untuk tidak menyebarkan konten pribadi tanpa izin. Temuan menegaskan efektivitas pendekatan partisipatif dalam membangun literasi hukum dan etika digital pada remaja serta merekomendasikan integrasi literasi privasi dalam kurikulum sekolah dan keterlibatan orang tua.