Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

Optimalisasi Sistem Keamanan dan Pengawasan Dinamis Warga Binaan di Lapas Kelas II B Way Kanan

Emroni — 2025-08-05

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalankan hukuman, tetapi juga sebagai institusi rehabilitasi yang harus menjamin keamanan, keteraturan, dan pembinaan sosial narapidana secara manusiawi. Namun, masih banyak lapas di Indonesia yang menghadapi kendala serius seperti overkapasitas, kurangnya petugas, serta lemahnya sistem pengawasan berbasis relasi dan partisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi, hambatan, dan strategi optimalisasi sistem keamanan serta pengawasan dinamis di Lapas Kelas IIB Way Kanan. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris dengan metode kualitatif, melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dinamis lebih efektif dalam menciptakan disiplin kolektif dan iklim pembinaan yang inklusif, meskipun masih terkendala oleh faktor struktural, substansial, dan kultural. Diperlukan transformasi menyeluruh melalui penataan organisasi, pelatihan soft-skills, dan integrasi teknologi cerdas. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi reformasi pemasyarakatan yang adaptif, humanis, dan berbasis kepercayaan.

Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Penyelundupan Manusia dalam Konteks Hukum Keimigrasian

Rahel Elena Gultom — 2025-08-05

Penyelundupan manusia menjadi ancaman serius dalam dinamika hukum keimigrasian Indonesia akibat posisinya yang strategis sebagai negara transit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada para pelaku, khususnya di wilayah Kota Dumai. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan dokumen internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan dalam UU Keimigrasian dan KUHP terbaru, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan struktural dan teknis di lapangan, seperti lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan personel, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan regulasi khusus mengenai penyelundupan manusia serta penguatan sistem penegakan hukum yang komprehensif agar kejahatan transnasional ini dapat diberantas secara lebih efektif dan berkeadilan

Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa Pandemi Covid-19

Shavira Bonita Prasetyo — 2025-08-05

Pandemi Covid-19 mendorong sistem kerja Work From Office (WFO) tetap dijalankan pada sektor-sektor vital seperti rumah sakit, meskipun berisiko tinggi terhadap kesehatan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas hak kesehatan bagi pekerja WFO di UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara serta mengkaji implementasi kebijakan perusahaan selama pandemi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan teknik wawancara terhadap tujuh narasumber dari berbagai latar belakang kerja, serta studi kepustakaan terhadap regulasi terkait. Hasil menunjukkan bahwa rumah sakit telah menerapkan protokol kesehatan, menyediakan APD, serta melibatkan pekerja dalam program jaminan sosial. Namun, masih terdapat ketimpangan perlindungan terhadap pekerja outsourcing dan pekerja lanjut usia, khususnya dalam penjadwalan shift malam dan akses layanan kesehatan. Studi ini merekomendasikan perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan adil sebagai respon terhadap tantangan krisis kesehatan

Kewenangan Jampidmil Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Keadilan

Dendy Steferry Winanto — 2025-08-11

Perkara koneksitas yang melibatkan yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer memerlukan mekanisme penanganan yang terkoordinasi, transparan, dan berlandaskan asas kesetaraan di hadapan hukum. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) berperan strategis dalam mengintegrasikan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan JAMPIDMIL dalam penyelesaian perkara koneksitas serta implementasinya dalam kerangka keadilan substantif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan analisis deskriptif-analitis melalui telaah peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan wawancara narasumber ahli hukum militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan KUHAP telah memberikan pedoman normatif, implementasi di lapangan menghadapi kendala koordinasi, perbedaan penafsiran yurisdiksi, dan hambatan prosedural.

Perlindungan Hukum Bagi Militer Dari Pencemaran Nama Baik Dalam Kasus Peminjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online

Edy Kurniawan — 2025-08-11

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses pembiayaan melalui pinjaman online, namun memunculkan risiko pencemaran nama baik yang juga dapat menimpa anggota militer. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anggota militer yang menjadi korban pencemaran nama baik akibat penggunaan aplikasi pinjaman online berbasis financial technology. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan OJK memberikan dasar perlindungan hukum melalui jalur perdata, pidana, dan administratif, namun efektivitasnya bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, pengawasan ketat, dan peningkatan kesadaran hukum personel militer. Temuan ini berimplikasi pada perlunya penguatan regulasi, penutupan celah hukum, dan tindakan tegas untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi anggota militer.

Analisis Yuridis Putusan Perkara Insubordinasi di Pengadilan Militer

Erlina Barus — 2025-08-11

Insubordinasi merupakan salah satu pelanggaran berat dalam hukum pidana militer yang mengancam disiplin, hierarki komando, dan kehormatan kesatuan TNI. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis perbandingan antara Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 25-K/PTM/I/2018 dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 123-PTM.III/XI/2024, dengan fokus pada perbedaan penerapan hukum, pertimbangan hakim, dan implikasinya terhadap konsistensi penegakan hukum pidana militer. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan metode komparatif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas sanksi meskipun jenis pelanggaran yang dilakukan serupa, di mana faktor sikap terdakwa, dampak perbuatan terhadap kesatuan, dan pertimbangan moral hakim menjadi pembeda utama. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya pedoman pemidanaan yang baku di lingkungan peradilan militer untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh prajurit TNI.

Perlindungan Hukum Data Personel Militer Dalam Era Teknologi Informasi di Lingkungan TNI AD

I Putu Arya Wibawa — 2025-08-11

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah meningkatkan risiko ancaman terhadap data personel militer, termasuk serangan cyber war, peretasan, dan penyalahgunaan data internal, yang berpotensi mengancam kedaulatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data personel militer di lingkungan TNI Angkatan Darat, mengidentifikasi kelemahan kerangka hukum yang ada, serta merumuskan strategi penguatan perlindungan data di era digital. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif dan preskriptif melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus sektor militer yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Implikasinya, diperlukan pembentukan regulasi sektoral yang spesifik, penguatan kebijakan internal, modernisasi infrastruktur keamanan siber, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia TNI AD untuk memastikan perlindungan hak privasi prajurit dan menjaga ketahanan siber militer

Peran Strategi Promosi dan Differentiation dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan E-commerce

Aliy Rasyid — 2025-08-11

Perkembangan pesat industri e-commerce di Indonesia telah memunculkan persaingan yang ketat, sehingga upaya mempertahankan loyalitas pelanggan menjadi aspek strategis yang perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh strategi promosi dan diferensiasi terhadap loyalitas pelanggan pada platform e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori, melibatkan 100 responden yang dipilih melalui teknik non-probability sampling. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert lima poin, sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka. Analisis data dilakukan dengan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS) untuk menguji validitas, reliabilitas, serta hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan diferensiasi berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa keunikan produk, kualitas layanan, dan citra merek yang kuat lebih efektif dalam membangun loyalitas jangka panjang dibandingkan promosi yang bersifat jangka pendek

Pengaruh Independensi Auditor, Skeptisme Profesional, Audit Fee Terhadap Kualitas Audit Pada 4 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

Fahmi Fauzan — 2025-08-12

Kegagalan audit di tingkat global maupun nasional, seperti kasus Enron, WorldCom, SNP Finance, Garuda Indonesia, dan Jiwasraya, menunjukkan lemahnya penerapan standar audit dan integritas profesional yang berdampak pada penurunan kepercayaan publik. Regulasi audit di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah diperkuat untuk memitigasi permasalahan ini, namun temuan P2PK mengindikasikan kelemahan implementasi Sistem Pengendalian Mutu pada KAP di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh independensi auditor, skeptisme profesional, dan audit fee terhadap kualitas audit. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif pada 100 auditor dari empat KAP terbesar di Bandung, dipilih dengan teknik simple random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert lima poin, diuji validitas dan reliabilitasnya, lalu dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, dengan kontribusi simultan sebesar 80,6%. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan independensi, peningkatan skeptisme profesional, dan penetapan audit fee yang memadai untuk menjaga kualitas audit dan kredibilitas profesi

Kajian tentang Budaya Hukum sebagai Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia

Wildan Fikarudin — 2025-08-12

Proliferasi pinjaman online ilegal di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan lebih dari 800.000 konten dan situs web yang diblokir hingga akhir 2023. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh budaya hukum masyarakat Indonesia terhadap fenomena maraknya pinjaman online ilegal dan merumuskan strategi penguatan budaya hukum sebagai upaya preventif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis normatif yang didukung data empiris dari OJK, Kominfo, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum Indonesia yang didominasi pola patrimonial, rendahnya kesadaran hukum preventif, dan adanya legal culture gap menciptakan kondisi kondusif bagi pertumbuhan platform ilegal. Budaya permisif terhadap pelanggaran hukum, persepsi tentang kelemahan penegakan hukum, dan rendahnya literasi keuangan telah dimanfaatkan platform ilegal melalui modus biaya tersembunyi, bunga tinggi, intimidasi penagihan, dan pelanggaran privasi data. Penelitian menyimpulkan bahwa mengatasi pinjaman online ilegal membutuhkan transformasi budaya hukum yang komprehensif melalui penguatan literasi hukum, kampanye digital masif, penegakan hukum yang tegas, peningkatan financial inclusion, dan sistem monitoring proaktif

Efektivitas Kebijakan Hukum Program Kemandirian Terhadap Pengurangan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan

Ade Wahyudi — 2025-08-14

Program kemandirian di lembaga pemasyarakatan merupakan strategi pembinaan yang efektif untuk mengurangi angka residivisme melalui penguatan keterampilan kerja, kepercayaan diri, dan kesiapan sosial-ekonomi narapidana pasca bebas. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi program kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan dalam menghadapi tantangan overcrowding dan keterbatasan sumber daya. Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kultural, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap petugas pemasyarakatan, narapidana peserta program, serta mitra eksternal, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas warga binaan terlibat aktif dalam pelatihan berbasis pertanian, perikanan, dan tata boga, yang terbukti meningkatkan keterampilan teknis, motivasi kerja, dan peluang kemandirian ekonomi. Namun, hambatan berupa keterbatasan fasilitas, jumlah instruktur, stigma sosial, dan akses kerja yang rendah masih menjadi tantangan signifikan. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan fasilitas dan profesionalisme instruktur, serta pendampingan pasca bebas berbasis komunitas untuk memastikan keberlanjutan pembinaan dan optimalisasi reintegrasi sosial mantan narapidana

Perlindungan Hak Narapidana Terhadap Ancaman Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan

Meizal Irwanto — 2025-08-14

Perlindungan hak narapidana dari ancaman kekerasan merupakan isu strategis dalam reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Studi ini bertujuan mengidentifikasi hambatan, menganalisis efektivitas regulasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang humanis dan berkeadilan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif dan penguatan data empiris melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hak narapidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, implementasinya terkendala oleh overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya mekanisme pelaporan, dan budaya permisif terhadap kekerasan. Ancaman kekerasan yang terjadi bersifat fisik, psikis, verbal, dan struktural, dengan dampak signifikan terhadap pemenuhan hak serta proses rehabilitasi narapidana. Analisis berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengungkapkan kelemahan pada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang memerlukan reformasi menyeluruh

Faktor Penyebab Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Laut Wilayah Indonesia

Antonia Alfiayu Zigha Nanga — 2025-08-14

Pengawasan laut Indonesia menghadapi tantangan serius akibat tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang memiliki mandat serupa. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor utama penyebab tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan laut di wilayah perbatasan Indonesia dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi, dan minimnya integrasi data menjadi penghambat utama efektivitas pengawasan laut, yang berdampak pada inefisiensi operasional, kerugian ekonomi negara, penurunan kredibilitas diplomasi maritim, dan ancaman terhadap kelestarian lingkungan laut. Temuan ini menegaskan urgensi pembentukan otoritas maritim tunggal dengan kewenangan koordinatif mengikat dan dukungan integrasi teknologi informasi untuk mewujudkan keamanan, kedaulatan, dan keberlanjutan sumber daya maritim sesuai standar internasional

Perlindungan Hukum Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu di Warung Kopi Kota Bengkulu

Dynda Noor Farida — 2025-08-14

Perlindungan hak cipta lagu dan musik merupakan elemen penting dalam menjamin hak ekonomi dan moral pencipta, khususnya terhadap pemanfaatan karya untuk tujuan komersial di sektor usaha seperti warung kopi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pengelolaan royalti hak cipta lagu/musik di Kota Bengkulu sesuai PP No. 56 Tahun 2021, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan pelaku usaha dan kesejahteraan pencipta. Menggunakan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui telaah peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan pemilik warung kopi, pengelola LMKN, dan pihak terkait lainnya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi regulasi telah meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum sebagian pelaku usaha, tantangan masih ditemukan pada aspek pengawasan, transparansi distribusi royalti, dan resistensi dari pelaku usaha kecil. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola, pelaku usaha, dan masyarakat serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan ekosistem industri musik yang adil, transparan, dan berkelanjutan

Kepemimpinan Bunyai Dalam Mendukung Kompetensi Manajerial Santri di Pondok Pesantren Baitul Qur’an Nganjuk

Lu’lu’ Syuroiyah Nadliroh — 2025-08-14

Kepemimpinan Bu Nyai di pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kompetensi manajerial santri di era modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pembinaan, penerapan kurikulum tersembunyi, dan dampak kepemimpinan Bu Nyai terhadap kesiapan santri menghadapi tantangan abad ke-21. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan critical incident analysis dan content analysis dengan triangulasi sumber, metode, dan teori. Hasil menunjukkan bahwa Bu Nyai memadukan keteladanan, pembelajaran berbasis pengalaman, dan kolaborasi lintas lembaga untuk menanamkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya. Implementasi kurikulum tersembunyi terbukti efektif dalam pembentukan karakter, etos kerja, dan kemampuan manajerial santri, yang tercermin pada keberhasilan alumni memimpin lembaga, organisasi, dan program pemberdayaan masyarakat. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan model kepemimpinan Bu Nyai sebagai referensi pengembangan pendidikan pesantren yang integratif, adaptif, dan berdaya saing global

Penunjukan Notaris Pengganti Sebagai Penerima Protokol Dari Notaris Yang Bermasalah Hukum

Anggri Yana — 2025-08-15

Notaris memiliki peran vital dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Ketika notaris menghadapi permasalahan hukum hingga berhalangan menjalankan tugas, penunjukan notaris pengganti atau penerima protokol menjadi krusial untuk menjamin kelanjutan pengelolaan arsip kenotariatan secara sah dan tertib. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, prosedur, dan tanggung jawab notaris pengganti sebagai penerima protokol dari notaris yang bermasalah hukum, serta mengidentifikasi kendala implementasi dan solusinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah terkait, dianalisis melalui interpretasi sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan penyerahan protokol telah tegas diatur dalam UU Jabatan Notaris dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, pelaksanaannya sering terkendala lemahnya penegakan sanksi terhadap penolakan tanpa alasan sah. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, dan optimalisasi fungsi pengawasan untuk menjaga wibawa jabatan notaris dan kepercayaan publik.

Kekuatan Hukum Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 Terhadap Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Perusahaan

Julius Caesar Transon Simorangkir — 2025-08-16

Fenomena penahanan ijazah oleh perusahaan menimbulkan persoalan ketidakadilan dalam hubungan kerja karena melemahkan posisi tawar pekerja di tengah tingginya angka pengangguran di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta menelaah konsekuensi hukumnya terhadap praktik penahanan ijazah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan, dengan sumber data primer berupa regulasi dan surat edaran, serta sekunder berupa literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa surat edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat meskipun berisi larangan penahanan ijazah oleh perusahaan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih kuat dan mengikat agar perlindungan hukum terhadap pekerja dapat berjalan efektif dan konsisten.

Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E Commerce di Era Ekonomi Digital

Aliy Rasyid — 2025-08-18

Digitalisasi perpajakan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di era ekonomi digital. Transformasi ini menghadirkan peluang efisiensi administrasi dan transparansi transaksi, namun juga menimbulkan tantangan berupa rendahnya literasi digital, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menekankan pada aspek pemahaman perpajakan, kompleksitas regulasi, dan transparansi transaksi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui penyebaran kuesioner kepada 81 pelaku UMKM digital di wilayah Cikarang Utara, yang dipilih dengan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares (PLS) melalui SmartPLS 3.2.9 untuk menguji validitas, reliabilitas, dan hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM, di mana sistem digitalisasi perpajakan seperti e-filing dan e-billing dinilai lebih mudah dan efisien. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan literasi digital, sosialisasi kebijakan, serta pendampingan langsung dari otoritas pajak agar UMKM dapat memanfaatkan sistem perpajakan digital secara optimal

Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Prajurit Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Keluarga Besar TNI

Slamet Riyadi — 2025-08-18

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019. Latar belakang penelitian berangkat dari urgensi penegakan disiplin militer yang sejalan dengan prinsip rule of law dan akuntabilitas publik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar yuridis serta implikasi putusan hakim terhadap integritas peradilan militer dan kredibilitas TNI. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan tipe deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tanpa pidana tambahan pemecatan, meskipun perbuatan tersebut terbukti merusak citra, moralitas, dan disiplin militer. Simpulan penelitian menegaskan bahwa pemecatan seharusnya dijatuhkan sebagai langkah preventif dan represif guna menjaga integritas institusi militer, menegakkan disiplin, serta memberikan efek jera, sehingga ke depan diperlukan pedoman yang lebih tegas dalam praktik peradilan militer.

Analisis Yuridis Tindak Pidana Judi Online Dalam Perspektif Kriminologi

Saiful Hananto — 2025-08-18

Perkembangan teknologi digital pada era globalisasi telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai judi online, yang tidak hanya merambah masyarakat sipil tetapi juga kalangan militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana judi online dalam perspektif yuridis dan kriminologis dengan studi kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 272-K/PM.II-08/AD/XII/2023. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, serta wawancara dengan hakim dan oditur militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan prajurit TNI dalam judi online dipengaruhi oleh faktor internal seperti tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, lemahnya pengawasan, dan kecenderungan perilaku berisiko, serta faktor eksternal berupa pengaruh sosial, kemudahan akses teknologi, dan celah regulasi. Analisis teori anomie Durkheim mengungkap lemahnya norma sosial dalam institusi militer sebagai pendorong penyimpangan, sedangkan teori pilihan rasional Cornish dan Clarke menjelaskan kalkulasi untung-rugi pelaku sebelum bertindak.

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghasutan Yang Dilakukan Oleh Militer

Ni Made Ariani — 2025-08-18

Militer memiliki peran strategis sebagai pilar pertahanan negara yang diikat oleh disiplin dan hukum khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 160 KUHP terhadap anggota militer dalam Putusan Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024, dengan menelaah kesesuaian pertimbangan hakim serta implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus, didukung data sekunder dari literatur hukum serta wawancara terbatas dengan pakar hukum militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur penghasutan dinyatakan terpenuhi, terdapat kelemahan dalam penalaran yuridis terutama terkait kausalitas antara ucapan terdakwa dan perbuatan pidana yang terjadi, serta kurangnya pertimbangan terhadap kepentingan umum dan relevansi pasal lain seperti Pasal 170 dan 351 KUHP. Penelitian ini menegaskan perlunya kehati-hatian hakim dalam menafsirkan unsur penghasutan di lingkungan militer agar putusan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan menjaga integritas institusi pertahanan.

Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Peradilan Militer

Winarto — 2025-08-18

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan sosial, dan stabilitas negara. Dalam konteks militer, kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga merusak disiplin, moralitas, dan citra institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan yuridis majelis hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika di lingkungan peradilan militer, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/MIL/2016. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hukum pada tingkat pertama, banding, dan kasasi, di mana Mahkamah Agung akhirnya membebaskan terdakwa karena lemahnya alat bukti dan prosedur pembuktian. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip due process of law dalam peradilan militer guna menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, serta menjaga keseimbangan antara kedisiplinan militer dan perlindungan hak asasi manusia

Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Ayat-Ayat Jihad: Analisis Pemikiran Mufassir Kontemporer Terhadap Isu Kekerasan dan Perdamaian

Fauziah Nur Ariza — 2025-08-19

Isu jihad sering disalahpahami sebagai seruan perang tanpa batas, padahal literatur Islam klasik maupun kontemporer menunjukkan makna yang lebih luas mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Kesempitan tafsir jihad menjadi sekadar instruksi peperangan telah melahirkan narasi ekstrem yang mencederai pesan universal Al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendekatan kontekstual dalam memahami ayat-ayat jihad dengan menelaah pemikiran M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, dengan analisis isi dan pendekatan tematik serta penguatan validitas melalui triangulasi sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa jihad dalam Al-Qur’an bersifat multidimensi, mencakup perjuangan spiritual, intelektual, sosial, dan defensif dalam kondisi tertentu. Pendekatan kontekstual para mufassir kontemporer mampu meluruskan distorsi makna jihad yang sering disalahgunakan kelompok radikal, sekaligus menegaskan relevansi jihad sebagai energi moral untuk keadilan, pembangunan, dan perdamaian global. Temuan ini berimplikasi pada pengembangan wacana Islam moderat yang mendukung terciptanya masyarakat damai dan inklusif

Bahasa Sebagai Alat Dakwah Politik: Studi Kasus Pidato Ulama Dalam Konteks Politik Islam

M. Fahri Harahap — 2025-08-19

Bahasa dalam dakwah Islam memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai media komunikasi spiritual, tetapi juga sebagai instrumen pembingkai isu-isu politik yang sarat dengan kepentingan ideologis. Ulama sebagai aktor sosial-keagamaan memanfaatkan strategi retorika seperti diksi emosional, repetisi, dan narasi historis untuk membentuk opini publik, memberi legitimasi keagamaan, sekaligus mengarahkan perilaku politik umat. Penelitian ini bertujuan mengkaji penggunaan bahasa sebagai alat dakwah politik dalam pidato ulama yang memuat pesan politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis wacana kritis model Norman Fairclough, data diperoleh dari dokumentasi pidato ulama yang tersebar di berbagai platform digital, dianalisis melalui dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa dakwah tidak hanya berfungsi menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menjadi media legitimasi politik yang efektif dalam membangun dukungan ideologis masyarakat Muslim. Meski demikian, dakwah politik memiliki dampak ambivalen: di satu sisi memperkuat partisipasi politik berbasis nilai agama, namun di sisi lain dapat memicu polarisasi sosial

Analisis Yuridis Implementasi Asas Ne Bis In Idem Pada Peradilan Militer di Indonesia Terhadap Perkara Tindak Pidana Yang Telah Diselesaikan Secara Hukum Adat

Widodo — 2025-08-19

Hukum adat memiliki posisi sentral dalam sistem hukum Indonesia karena berakar pada nilai-nilai tradisional yang masih hidup di masyarakat, sementara peradilan militer memiliki yurisdiksi khusus berdasarkan ketentuan hukum formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas ne bis in idem dalam peradilan militer terhadap perkara pidana yang telah diselesaikan melalui hukum adat. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketidaksinkronan antara putusan adat dan peradilan militer, sehingga pelaku yang telah dikenai sanksi adat tetap berpotensi diadili kembali secara formal. Temuan ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih jelas dan pedoman teknis dari Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum militer. Implikasi penelitian ini mendorong penguatan literasi hukum dan penerapan keadilan restoratif agar tercipta sistem peradilan militer yang adil, konsisten, serta harmonis dengan nilai-nilai budaya bangsa

Penyebaran Berita Hoaks di Media Sosial Dan Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014

Thomas Ary Wibowo — 2025-08-19

Penyebaran berita hoaks di media sosial semakin menjadi tantangan serius di era digital, terutama ketika melibatkan prajurit TNI yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebaran berita hoaks di media sosial serta meninjau pertanggungjawaban hukum prajurit TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui kajian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menyajikan analisis deduktif untuk memahami norma hukum yang berlaku dan penerapannya terhadap kasus penyebaran hoaks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prajurit TNI yang menyebarkan hoaks dapat dikenakan sanksi disiplin maupun pidana, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Disiplin Militer Nomor Kepkumplin/25/X/2019. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya literasi digital, penguatan regulasi, pengawasan media sosial, serta sinergi antara militer, pemerintah, dan masyarakat dalam mencegah penyebaran hoaks demi menjaga kedisiplinan dan profesionalisme prajurit di era digital.

Peran Market Orietation Dan Brand Innovation Terhadap Competitive Advantage Pada Dealer Jd Toyota Jababeka ( PT. Mulia Mega Makmur)

Aliy Rasyid — 2025-08-20

Perkembangan teknologi dan industri global memberikan dampak signifikan terhadap sektor otomotif, khususnya dalam hal inovasi produk, strategi pemasaran, dan perilaku konsumen. Digitalisasi manufaktur, otomatisasi proses, dan penerapan teknologi berbasis Internet of Things (IoT) mendorong perusahaan untuk meningkatkan daya saing melalui pembaruan produk dan layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh market orientation dan brand innovation terhadap competitive advantage pada Dealer JD Toyota Jababeka (PT. Mulia Mega Makmur). Pendekatan kuantitatif digunakan dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner terhadap 100 responden, yang merupakan konsumen aktif pada tahun 2024, serta analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa market orientation dan brand innovation berpengaruh positif dan signifikan terhadap competitive advantage, di mana orientasi pasar yang efektif meningkatkan pemahaman kebutuhan konsumen, sementara inovasi merek memperkuat citra dan loyalitas pelanggan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perusahaan otomotif untuk mengintegrasikan strategi pemasaran berbasis konsumen dengan pengembangan produk inovatif agar mampu bersaing dalam industri otomotif yang semakin kompetitif dan dinamis.

Tinjauan Teoritis Etika Bisnis terhadap Nilai-Nilai Korporat Universitas Pertiwi dalam Perspektif Deontologi, Utilitarianisme, dan Etika Kebijakan

Tsardosslapito — 2025-08-20

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi telah memberikan dampak signifikan terhadap dinamika organisasi, termasuk pembentukan budaya etis sebagai fondasi keberlanjutan institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam enam nilai inti Universitas Pertiwi Sukses Pelanggan, Profesionalisme, Budaya Berprestasi, Budaya Pembelajar, Kerja Sama Tim, serta Kreativitas dan Inovasi dalam perspektif etika bisnis dengan menggunakan pendekatan deontologi, utilitarianisme, dan etika kebajikan. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, memanfaatkan literatur nasional dan internasional terkini pada periode 2021–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa seluruh nilai inti Universitas Pertiwi memiliki dasar etis yang kuat dan berkontribusi dalam membentuk budaya organisasi yang berintegritas, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan stakeholder. Namun, implementasi yang bersifat deklaratif tanpa integrasi praktik dapat menurunkan kredibilitas institusi. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian etika organisasi serta menawarkan implikasi praktis bagi penyusunan kebijakan manajerial dan tata kelola universitas berbasis nilai-nilai etis.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Mengupayakan Pemidanaan Alternatif Pada Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Bapas Kelas I Serang

Tubagus Haekal Er Ghifari — 2025-08-20

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi isu krusial dalam diskursus hukum pidana modern, terutama pada konteks penegakan keadilan berbasis hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mengupayakan pemidanaan alternatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas I Serang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta menganalisis temuan dengan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PK memiliki peran strategis melalui penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan, pemberian rekomendasi diversi, pendampingan psikososial, dan pengawasan pelaksanaan sanksi non-penjara. Namun, implementasi prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan jumlah PK, minimnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya posisi rekomendasi dalam proses hukum, serta resistensi sosial terhadap mekanisme diversi

Asas Keseimbangan Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan

Marisa Humaira — 2025-08-20

Peningkatan kebutuhan perumahan di Indonesia menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan berkelanjutan, terutama akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan keterbatasan lahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran notaris dalam mewujudkan asas keseimbangan pada pembuatan Akta PPJB, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktik, dan merumuskan strategi penguatan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif berbasis kajian literatur, doktrin hukum, regulasi, dan praktik terbaik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas keseimbangan sangat bergantung pada peran aktif notaris dalam memverifikasi keadilan klausul perjanjian, memberikan penyuluhan hukum, serta memastikan adanya kesetaraan hak dan kewajiban. Namun, tantangan seperti dominasi pengembang, lemahnya literasi hukum konsumen, dan keterbatasan pengawasan regulasi seringkali menghambat penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi notaris, dan reformasi sistem perlindungan konsumen untuk menciptakan ekosistem transaksi perumahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Eksploitasi Warga Negara Indonesia di Kamboja sebagai Administrator Judi Online dan Perdagangan Orang: Tinjauan Yuridis terhadap Celah Keimigrasian Indonesia

Dicky Laksono — 2025-08-20

Eksploitasi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai administrator judi daring di Kamboja menunjukkan adanya kelemahan signifikan dalam kerangka regulasi keimigrasian Indonesia pada era migrasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah yuridis dalam sistem keimigrasian Indonesia dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik internasional. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui telaah undang-undang, putusan pengadilan, laporan internasional, dan literatur bereputasi, termasuk Palermo Protocol, Konvensi ILO C029, dan rujukan kebijakan migrasi digital di Malaysia, Filipina, dan Thailand. Hasil analisis menemukan kelemahan mendasar pada kategori visa pekerja digital, minimnya integrasi data antar-instansi, lemahnya SOP deteksi perdagangan orang berbasis teknologi, serta belum optimalnya implementasi protokol perlindungan korban. Studi komparatif dengan kebijakan e-visa berbasis geofencing, lisensi agen ketat, dan emergency repatriation system di negara tetangga menunjukkan potensi penerapan inovasi teknologi dan perlindungan berbasis hak asasi manusia di Indonesia.

Tinjauan Hukum Akibat Penjualan Harta Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris

Guruh Pascalistya — 2025-08-20

Perkembangan sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah kolonial, pluralisme budaya, dan penerapan tiga rezim hukum utama, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Curup No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp terkait penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan desain socio-legal research, menggabungkan analisis dokumen hukum, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penjualan dan hibah sepihak yang dilakukan Tergugat I dinyatakan batal demi hukum karena melanggar Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta prinsip keadilan distributif. Putusan pengadilan menegaskan pentingnya perlindungan hak kolektif ahli waris dan memperkuat penerapan prinsip musyawarah keluarga sebagai dasar penyelesaian sengketa. Selain memberikan preseden yuridis bagi praktik peradilan agama di Indonesia, penelitian ini menyoroti kelemahan koordinasi antar lembaga, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang menyebabkan lambatnya eksekusi putusan

Analisis Dominasi Pembeli Dalam Penetapan Harga Kopi di Sidorenggo Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani

Imron Jamil Anam — 2025-08-21

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan harga kopi dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani kopi di Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Fenomena dominasi pembeli, keterbatasan akses pasar, dan rendahnya inovasi produk menjadi tantangan utama yang dihadapi petani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan, melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga kopi didominasi tengkulak dan pedagang besar, sehingga petani kehilangan posisi tawar dan hanya menerima harga di bawah nilai pasar. Selain itu, rendahnya akses terhadap informasi harga, minimnya teknologi pascapanen, dan ketiadaan sertifikasi keberlanjutan menyebabkan kopi Sidorenggo belum mampu bersaing di pasar global. Penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan daya saing melalui pembentukan koperasi petani, pemanfaatan teknologi digital, diversifikasi produk, dan implementasi sertifikasi mutu untuk menciptakan sistem perdagangan kopi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Analisis Peran Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Masyarakat Adat Minangkabau

Hafidz Akbar — 2025-08-21

Pewarisan adat Minangkabau di Kabupaten Agam merepresentasikan sistem hukum yang unik, memadukan nilai-nilai adat dan syariat Islam dalam kerangka pluralisme hukum. Perempuan memegang peran sentral sebagai pewaris pusaka tinggi untuk menjaga kesinambungan garis keturunan matrilineal, sementara harta pusaka rendah dibagi dengan prinsip faraidh sesuai ketentuan syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola pewarisan di Minangkabau dengan menyoroti interaksi antara norma adat, ketentuan hukum Islam, dan tantangan sosial modern. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau mampu menjaga harmonisasi antara adat dan syariat melalui musyawarah adat, mediasi keluarga, serta peran Kerapatan Adat Nagari dan ulama. Temuan ini menegaskan relevansi filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” dalam menyelesaikan konflik pewarisan secara damai, inklusif, dan berkeadilan.

Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Waris di Pengadilan Agama Curup

Wahyu Eko Setiadi — 2025-08-21

Sengketa pembagian harta waris merupakan salah satu persoalan kompleks dalam hukum keluarga Islam, khususnya di Indonesia, di mana ketidaksepahaman antar ahli waris dan praktik hibah sepihak sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris melalui Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan hakim dan panitera, serta data sekunder melalui telaah putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan secara adil dan proporsional melalui pembatalan hibah sepihak dan penetapan pembagian harta sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 176) dan QS. An-Nisa ayat 11, yaitu proporsi bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, penyelesaian sengketa dihadapkan pada sejumlah hambatan, termasuk keterbatasan bukti otentik, rendahnya literasi hukum masyarakat, konflik internal keluarga, serta kurang optimalnya proses mediasi.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ekspedisi J&T Kota Bengkulu Akibat Keterlambatan Pengiriman Dan Kerusakan Barang

Andini Oetari Nur Insani — 2025-08-24

Pertumbuhan e-commerce yang pesat di Indonesia telah meningkatkan permintaan terhadap jasa ekspedisi, termasuk J&T Express, namun kompleksitas layanan sering memunculkan masalah seperti keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen jasa ekspedisi J&T di Kota Bengkulu dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan sifat deskriptif dan metode studi kasus, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan konsumen dan pihak J&T, sedangkan data sekunder berasal dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, literatur, dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat kelalaian J&T, sementara hambatan utama perlindungan hukum meliputi rendahnya kesadaran konsumen, lemahnya penegakan hukum, dan kompleksitas penyelesaian sengketa. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun UUPK No. 8 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya belum optimal.

Analisis Yuridis Perkawinan Usia Muda di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand

Atammisi Waedoyee — 2025-08-24

Pernikahan usia muda masih menjadi permasalahan serius di Kampung Padang Besar, Provinsi Songkhla Selatan, Thailand, meskipun regulasi nasional telah menetapkan batas usia minimal menikah 17 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan Thailand terkait pernikahan usia muda, mengidentifikasi faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi praktik tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode kualitatif-sosiologis dan analisis yuridis-normatif, melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta studi pustaka dari literatur nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur masih marak terjadi, khususnya di kalangan Muslim yang mengikuti ketentuan Majelis Agama Islam Songkhla (MAIS). Faktor dominan penyebabnya meliputi kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pemahaman agama, dan lingkungan sosial yang permisif. Temuan ini menegaskan adanya ketidakharmonisan antara hukum agama dan hukum negara, sehingga menyebabkan keterbatasan perlindungan hukum bagi anak.

Penandatanganan Para Pihak Secara Bersama-Sama Dalam Pembuatan Akta Notaris

Zainal Abidin — 2025-08-24

Penandatanganan akta notaris secara bersamaan oleh seluruh pihak merupakan aspek esensial dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum di Indonesia. Praktik ini memastikan keabsahan akta, mencegah pemalsuan, dan meminimalisasi potensi sengketa antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kehadiran para pihak secara simultan dalam proses penandatanganan akta notaris, menelaah implikasi hukum atas pelanggaran prosedural, serta mengeksplorasi keterkaitannya dengan praktik cyber notary dan penerapan standar kenotariatan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan hukum positif, doktrin, yurisprudensi, serta praktik global yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penandatanganan akta secara bersama-sama merupakan syarat mutlak untuk menjaga kekuatan pembuktian dan legitimasi akta. Selain itu, perkembangan konsep cyber notary menuntut pembaruan regulasi agar sejalan dengan standar internasional, sekaligus mempertahankan integritas profesi notaris di Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi praktik kenotariatan nasional dengan perkembangan global guna meningkatkan perlindungan hukum dan kepercayaan publik.

Efektivitas Implementasi Standar Pengamanan Pintu Utama di Lapas Kelas IIB Way Kanan

M.Pria Tama — 2025-08-24

Keamanan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, tidak hanya sebatas penghukuman, tetapi juga pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi standar pengamanan pintu utama berdasarkan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015, dengan fokus pada hambatan dan strategi peningkatannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif melalui studi pustaka yang komprehensif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta triangulasi literatur nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah petugas, ketiadaan sistem rotasi dan jadwal kerja yang terdokumentasi, minimnya pemanfaatan teknologi pengawasan, serta rendahnya integritas petugas menjadi hambatan utama implementasi pengamanan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan, sehingga efektivitas sistem pengamanan masih tergolong sedang menuju rendah. Penelitian ini merekomendasikan reformasi menyeluruh melalui penambahan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan SOP, digitalisasi sistem pengawasan, serta pembentukan budaya kerja berbasis disiplin dan profesionalisme untuk mewujudkan pengamanan pintu utama yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Analisis Efektivitas Pengamanan Keamanan terhadap Narapidana Terorisme di Lapas Way Kanan

Rachmad Ryan Afandi — 2025-08-24

Terorisme merupakan ancaman global yang terus berevolusi secara signifikan, ditandai dengan perkembangan pola, jaringan, dan strategi yang semakin kompleks, termasuk penyebaran ideologi ekstremisme di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi pengamanan terhadap narapidana terorisme di Lapas Kelas IIB Way Kanan serta mengidentifikasi tantangan implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif-analitis, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menyoroti aspek struktur, substansi, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengamanan didukung oleh sinergi antara pengawasan berlapis berbasis teknologi, pemisahan narapidana, pembatasan komunikasi eksternal, serta pelaksanaan program deradikalisasi yang melibatkan konseling dan pembinaan psikososial. Namun, ditemukan sejumlah kendala utama, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang minim, lemahnya pelatihan petugas, serta belum optimalnya koordinasi lintas lembaga.

Hukum Sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian

Pandam Bayu Seto Aji — 2025-08-26

Hukum sebagai kenyataan sosial merupakan fenomena multidimensional yang memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai produk interaksi sosial yang mencerminkan nilai, budaya, dan sistem kekuasaan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum sebagai kenyataan sosial dalam pengembangan teori hukum dan mengevaluasi efektivitas penggunaannya sebagai objek studi serta bahan penelitian dalam memahami realitas hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif melalui studi kepustakaan yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum sebagai kenyataan sosial memiliki peran strategis dalam membentuk teori hukum yang responsif, kontekstual, dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, serta perkembangan global. Selain itu, teori hukum memberikan kerangka analitis yang sistematis untuk menjembatani kesenjangan antara law in books dan law in action sehingga mampu mengatasi kompleksitas praktik hukum di masyarakat multikultural. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan sistem hukum yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, pluralisme hukum, serta standar regulasi internasional

Etika Komunikasi dan Aspek Hukum dalam Penggunaan Data Konsumen Oleh Platform Digital

Sutinnarto Sutinnarto — 2025-08-26

Penelitian ini membahas praktik komunikasi yang dijalankan oleh platform digital dalam pengumpulan dan pemanfaatan data konsumen, dengan fokus pada perspektif etika komunikasi dan aspek hukum perlindungan data pribadi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, data konsumen menjadi komoditas strategis yang sering kali digunakan tanpa pemahaman utuh dari pihak pengguna. Melalui pendekatan kualitatif dan kajian literatur, penelitian ini menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip komunikasi etis—seperti transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab—dilaksanakan oleh platform digital saat menyampaikan informasi mengenai penggunaan data. Di samping itu, penelitian ini juga meninjau keberadaan dan efektivitas regulasi hukum di Indonesia terkait perlindungan data pribadi, serta bagaimana regulasi tersebut mendukung atau belum mendukung terciptanya komunikasi yang etis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar platform digital belum sepenuhnya menerapkan prinsip komunikasi etis dalam praktiknya, terutama dalam aspek penyampaian informasi dan mekanisme persetujuan pengguna. Di sisi lain, regulasi yang ada masih mengalami tantangan dalam hal implementasi dan penegakan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan etis dalam komunikasi dan kepastian hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak konsumen di era digital.

Antara Adab dan Apatisme: Memahami Fenomena Silent Students Mahasiswa Gen-Z dalam Pembelajaran Pendidikan Islam

Sri Yuni Astuti T — 2025-08-26

Perkembangan pendidikan tinggi di era digital memunculkan tantangan baru, salah satunya adalah fenomena silent students atau mahasiswa yang memilih diam selama proses pembelajaran, khususnya pada konteks Pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku diam mahasiswa generasi Z, mengevaluasi keterkaitannya dengan nilai-nilai adab, serta merumuskan strategi pedagogis yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi reflektif, melalui observasi non-partisipatif, refleksi pengalaman mengajar, dan analisis dokumen mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis, budaya akademik, dan metode pembelajaran berperan penting dalam terbentuknya perilaku diam. Penerapan strategi berbasis empati seperti penciptaan ruang aman, metode pembelajaran partisipatif, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan komunikasi dosen-mahasiswa terbukti efektif meningkatkan partisipasi aktif. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya integrasi nilai-nilai Islam dengan pendekatan pembelajaran modern untuk menciptakan lingkungan akademik yang inklusif, humanis, dan mampu menumbuhkan keberanian intelektual mahasiswa.

Pengaruh Model Pembelajaran Course Review Horay Dalam Meningkatkan Aktivitas Dan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII SMP Swasta Istiqlal Delitua

Sindi Sahputri — 2025-08-27

Proses pembelajaran IPS di SMP Swasta Istiqlal Delitua masih didominasi metode ceramah satu arah yang menyebabkan rendahnya aktivitas dan prestasi belajar siswa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penerapan model pembelajaran Course Review Horay terhadap peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-eksperimen tipe Nonequivalent Control Group Design pada 24 siswa kelas VII, yang dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kontrol. Data dikumpulkan melalui tes pilihan ganda dan lembar observasi terstruktur, lalu dianalisis menggunakan uji-t independen dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Course Review Horay meningkatkan keterlibatan siswa secara signifikan dibandingkan metode konvensional. Aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen mencapai kategori “baik” sedangkan kelas kontrol berada pada kategori “cukup”. Rata-rata nilai posttest kelas eksperimen meningkat sebesar 25,8 poin dibandingkan pretest, sedangkan kenaikan di kelas kontrol hanya 13,46 poin. Uji gain menunjukkan indeks peningkatan kelas eksperimen sebesar 0,417 (kategori sedang) dan lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol dengan nilai 0,218 (kategori rendah). Uji-t juga membuktikan adanya perbedaan signifikan (p < 0,05) antara hasil belajar kelompok eksperimen dan kontrol. Penerapan model CRH dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran interaktif yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di sekolah menengah.

Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Fhariz Muhammad Akbar — 2025-08-27

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan pendekatan socio-legal, yang menggabungkan analisis norma hukum dan realitas sosial di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejaksaan berperan aktif dalam proses penuntutan mulai dari penerimaan berkas penyidikan hingga penyusunan dakwaan dan strategi pembuktian di persidangan. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan alat bukti, tekanan dari pihak luar, serta keterlambatan hasil audit dari lembaga terkait yang menghambat efektivitas penuntutan. Selain itu, faktor struktural dan budaya di masyarakat turut mempengaruhi proses pemberantasan korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peran kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di daerah, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses penuntutan dalam rangka memberantas korupsi secara lebih optimal.

Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu

Vevi Eko Saputra — 2025-08-27

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah sosial dan hukum paling kompleks di dunia yang berdampak pada kesehatan, psikologis, dan stabilitas sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh BNN Provinsi Bengkulu, termasuk efektivitas implementasi kebijakan, mekanisme pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta kesesuaiannya dengan praktik internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca-rehabilitasi, dengan dua model perawatan: rawat inap dan rawat jalan. Meskipun capaian program menunjukkan hasil positif, efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa kurangnya dukungan keluarga, keterbatasan fasilitas, tingginya potensi konflik antarpenyalahguna, serta rendahnya sinergi antarinstansi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan berbasis bukti, peningkatan kapasitas layanan, dan pemanfaatan standar praktik internasional untuk mencapai efektivitas program rehabilitasi secara optimal dan berkelanjutan.

Peran Subdirektorat Industri Perdagangan (Indagsi) Polda Bengkulu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Barang Palsu di Kota Bengkulu

Tedy Novri Anugrah — 2025-08-27

Peredaran barang palsu menjadi salah satu bentuk kejahatan ekonomi global yang memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Subdirektorat Industri dan Perdagangan (Indagsi) Polda Bengkulu dalam menanggulangi tindak pidana peredaran barang palsu di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk membandingkan temuan lapangan dengan teori penegakan hukum dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Subdit Indagsi meliputi upaya preventif berupa edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta upaya represif melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penuntutan pelaku pemalsuan produk. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan laboratorium pengujian, kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tingginya peredaran produk palsu berbasis digital. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan teknologi autentikasi berbasis kecerdasan buatan serta kolaborasi lintas lembaga menjadi solusi potensial untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum

Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah di Kota Bengkulu

Zaqi Aulia Dwinando — 2025-08-28

Sengketa penyerobotan tanah menjadi salah satu permasalahan kompleks di Indonesia karena melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan hukum yang berdampak luas pada stabilitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa penyerobotan tanah di Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan desain penelitian hukum empiris yang memadukan kajian norma hukum dan dinamika sosial di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen pendukung, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori keadilan distributif dan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi efektif menyelesaikan sengketa tanah karena lebih hemat waktu, biaya, dan menjaga hubungan sosial para pihak. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kejelasan bukti kepemilikan, komunikasi terbuka, profesionalitas mediator, dan partisipasi aktif para pihak. Namun, kegagalan mediasi sering disebabkan oleh ketidakhadiran salah satu pihak, tumpang tindih data administrasi, rendahnya literasi hukum, serta kurangnya transparansi proses. Studi kasus di Kota Bengkulu memperlihatkan bahwa penggunaan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berhasil menyelesaikan sebagian besar konflik melalui kesepakatan damai.

Implementasi Undang-Undang No 7 tahun 2017 Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu di Indonesia

Abu Yazid Bustami Harahap — 2025-08-28

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilu Indonesia serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode statute approach dan conceptual approach, mengkaji UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 20 Tahun 2018, serta literatur ilmiah dari jurnal nasional dan internasional; analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi normatif telah memberikan dasar hukum progresif dalam menjamin keterwakilan minimal 30% perempuan pada daftar calon legislatif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Partai politik cenderung menjadikan kuota perempuan sebagai formalitas administratif, menempatkan calon perempuan pada posisi tidak strategis, dan kurang melakukan kaderisasi yang memadai. Faktor budaya patriarki dan keterbatasan modal politik perempuan semakin memperburuk ketidaksetaraan peluang. Meskipun demikian, keberadaan regulasi, dukungan instrumen internasional seperti CEDAW, dan meningkatnya kesadaran publik memberikan peluang untuk memperkuat peran perempuan dalam politik.

Komunikasi Antar Budaya Petugas Pemasyarakatan Dan Warga Binaan Asing di Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura

Tresia Rita Hulir — 2025-08-29

Perbedaan bahasa, nilai sosial, dan norma budaya memunculkan hambatan signifikan dalam proses pembinaan dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika komunikasi antarbudaya, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan strategi efektif guna meningkatkan kualitas interaksi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melibatkan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan komunikasi berdampak pada efektivitas pembinaan, akses layanan kesehatan, dan perlindungan hak-hak WBA. Implementasi strategi berbasis kompetensi antarbudaya, penyediaan panduan multibahasa, pelatihan petugas, dan pemanfaatan teknologi penerjemahan terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas komunikasi. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan kebijakan pemasyarakatan yang lebih inklusif, harmonis, dan berkeadilan.

Peran Teman Sebaya dalam Upaya Pencegahan Perilaku Bullying di SMA Negeri 9 Kota Bogor

Fifi Julfiati — 2025-08-29

Bullying di sekolah merupakan salah satu masalah serius yang berdampak pada perkembangan psikososial, emosional, dan akademik siswa. Perilaku ini dapat mengganggu proses pendidikan dan membentuk lingkungan belajar yang tidak aman, sehingga peran teman sebaya menjadi faktor penting dalam upaya pencegahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teman sebaya dalam pencegahan perilaku bullying di SMAN 9 Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman siswa terkait bullying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teman sebaya memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini kasus bullying, memberikan dukungan psikologis kepada korban, serta menegakkan norma sosial untuk mencegah terjadinya perilaku bullying. Upaya teman sebaya dinilai cukup efektif melalui strategi seperti memberikan contoh perilaku positif, berani menegur pelaku, mendukung korban, dan melaporkan kasus kepada pihak sekolah. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara siswa, guru, pihak sekolah, dan institusi terkait melalui pengembangan program anti-bullying berbasis partisipasi siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan kondusif.

Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Pembelajaran Manajemen Islam

Aisyah Nindi Antika — 2025-08-29

Pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam memperluas akses pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi efektivitas aplikasi mobile berbasis model ADDIE sebagai media pembelajaran Manajemen Islam. Pendekatan Research and Development (R&D) digunakan dengan melibatkan 35 peserta didik PKBM Ampelgading, melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan konten berbasis Flutter dan Firebase, implementasi, serta evaluasi dengan metode pre-test, post-test, dan angket kepuasan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan nilai rata-rata dari 66,8 menjadi 84,6 setelah menggunakan aplikasi, dengan tingkat kepuasan peserta mencapai 92% pada aspek kesesuaian materi dan 82% pada motivasi belajar. Fitur interaktif berupa video pembelajaran, kuis otomatis, dan forum diskusi Islami meningkatkan keterlibatan peserta sebesar 78%, sedangkan personalisasi materi membantu peserta memahami konsep manajemen berbasis nilai-nilai Islam secara lebih kontekstual. Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan literasi digital dan keterbatasan jaringan dapat diatasi melalui penyediaan modul PDF offline dan pendampingan tutor. Integrasi nilai-nilai Islam dalam aplikasi terbukti meningkatkan karakter, akuntabilitas, dan kesadaran moral peserta

Membangun Fondasi Ilmiah melalui Pemilihan Desain dan Tinjauan Literatur

Lailatur Rohanita — 2025-08-29

Perkembangan metodologi penelitian sosial menuntut peneliti untuk menguasai desain riset yang tidak hanya sistematis tetapi juga kontekstual agar hasil penelitian memiliki validitas dan relevansi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pemilihan desain penelitian dan penyusunan tinjauan pustaka dalam buku Research Design edisi ketiga karya John W. Creswell. Metode yang digunakan adalah library research dengan menelaah sumber primer dan sekunder melalui pendekatan content analysis dan critical review. Data dikumpulkan dari buku utama Creswell, artikel jurnal bereputasi (Scopus), serta publikasi ilmiah terkini yang relevan, kemudian dianalisis untuk mengevaluasi kesesuaian konsep Creswell dengan kebutuhan penelitian sosial modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka Creswell yang mencakup paradigma, strategi, dan metode mampu membimbing peneliti dalam merancang penelitian yang logis, reflektif, dan kontekstual; pemilihan desain yang tepat meningkatkan integrasi teori, metode, dan interpretasi temuan; penyusunan tinjauan pustaka berperan penting dalam memetakan celah penelitian dan memperkuat argumentasi teoretis; pendekatan Creswell efektif digunakan untuk penelitian interdisipliner dengan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif; serta relevansi kerangka ini semakin tinggi dalam menghadapi dinamika sosial dan keberagaman konteks lokal

Pemaknaan Perselingkuhan Ipar Adalah Maut: Analisis Resepsi pada Audien Perempuan

Hindun Atya Rahmania — 2025-08-29

Film memiliki peran penting sebagai media komunikasi massa yang memengaruhi persepsi sosial dan norma perilaku, khususnya pada isu sensitif seperti perselingkuhan dan dinamika keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis resepsi audiens perempuan terhadap representasi perselingkuhan dalam film “Ipar Adalah Maut” (2024) menggunakan pendekatan analisis resepsi Stuart Hall. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik random purposive sampling terhadap empat informan perempuan yang dipilih berdasarkan status pernikahan dan pengalaman menonton film, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dianalisis dalam tiga kategori resepsi: hegemonic, negotiated, dan oppositional readings. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi signifikan dalam pemaknaan pesan film, di mana IT dan EM berada pada posisi hegemonic dominant reading dengan menerima pesan moral film sepenuhnya, sementara AK dan LCB menempati posisi negotiated reading dengan memodifikasi makna berdasarkan nilai agama, pengalaman personal, dan perspektif pemberdayaan perempuan; tidak ditemukan informan pada kategori oppositional reading karena narasi film sejalan dengan kerangka moral dominan.

Tinjauan Yuridis Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan Terhadap Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Dan Pengembangan Sektor Keuangan

Agan Sutanto — 2025-08-29

Koperasi memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya dalam mencegah terjadinya wanprestasi dan sengketa keperdataan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memadukan analisis normatif dan temuan lapangan melalui wawancara, telaah dokumen, dan kajian regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU P2SK memberikan peran strategis bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas utama koperasi simpan pinjam dan mendorong penerapan tata kelola berbasis risiko, transparansi, dan perlindungan konsumen. Namun, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya, minimnya infrastruktur teknologi, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga

Profil Pelajar Pancasila Sebagai Karakter Dasar Peserta Didik Dalam Era Society 5.0 Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila di SD Negeri 105855 PTPN II Tanjung Morawa

Rina Devi Purnama Silitonga — 2025-08-29

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter peserta didik, khususnya pada era Society 5.0 yang menuntut integrasi nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan dengan kompetensi abad ke-21. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi guru dalam menanamkan karakter tanggung jawab melalui pembelajaran PPKn pada siswa kelas VIII MTs Swasta Sholihin, Kecamatan Tanjung Morawa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman karakter tanggung jawab dilakukan melalui integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran, penerapan metode Contextual Teaching and Learning (CTL), pemanfaatan teknologi, pemberian tugas berbasis proyek, serta keteladanan guru. Faktor pendukung meliputi kebijakan madrasah, peran keluarga, dan budaya sekolah, sementara faktor penghambat mencakup kurangnya komunikasi dengan orang tua, metode ceramah yang dominan, dan keterbatasan fasilitas. Penelitian ini memberikan implikasi pada penguatan strategi pendidikan karakter berbasis Profil Pelajar Pancasila untuk membentuk generasi adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing global

Pemahaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Maunalisa Maunalisa — 2025-08-29

Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia dan menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya pada generasi muda di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi mendalam dan angket terbuka terhadap 20 mahasiswa yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa berada pada kategori cukup baik, namun masih ditemukan kesenjangan antara pengetahuan dan praktik berkendara, khususnya dalam aspek teknis keselamatan. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan mahasiswa meliputi pemahaman hukum, pengalaman berkendara, pengaruh lingkungan sosial, kondisi infrastruktur, dan dukungan kebijakan publik. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kesadaran hukum serta perancangan program edukasi keselamatan lalu lintas yang lebih efektif di lingkungan perguruan tinggi

Patronase Politik Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Pada Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024

Elsi Safitri — 2025-08-29

Pemilu di Indonesia merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan membangun pemerintahan yang representatif, namun praktik patronase politik masih mendominasi proses demokrasi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, strategi, dan dampak patronase politik oleh calon anggota legislatif di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan lima bentuk patronase yang digunakan kandidat, yaitu pembelian suara, pemberian pribadi, pemberian barang kelompok, penyediaan pelayanan sosial, dan proyek gentong babi, yang terbukti efektif meningkatkan peluang kemenangan melalui mobilisasi dukungan masyarakat. Meskipun demikian, praktik ini berdampak pada menguatnya pola hubungan patron-klien yang berpotensi melemahkan kualitas demokrasi lokal dan mendorong orientasi politik ke arah transaksi material, sehingga diperlukan regulasi dan pengawasan pemilu yang lebih ketat untuk memperkuat tata kelola demokrasi

Legalistas Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nur Lutfie Umi Laili — 2025-08-29

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan cryptocurrency sebagai inovasi signifikan dalam sistem keuangan global berbasis blockchain dan kriptografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas penggunaan cryptocurrency, regulasi yang mengaturnya di Indonesia, serta pandangan hukum ekonomi Islam terhadap legalitasnya sebagai alat pembayaran dan komoditas investasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka untuk menelaah literatur akademik, peraturan perundang-undangan, fatwa, dan hasil penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, cryptocurrency legal diperdagangkan sebagai komoditas investasi tetapi ilegal digunakan sebagai alat pembayaran. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan ulama; DSN-MUI dan LBMNU Jawa Timur menetapkan cryptocurrency haram digunakan sebagai alat tukar maupun komoditas, sedangkan LBMNU Yogyakarta dan sebagian ulama kontemporer, termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah, memperbolehkannya sebagai aset investasi selama memenuhi prinsip syariah, seperti kejelasan akad, bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta didukung aset riil. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi syariah yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga kehati-hatian umat Islam dalam berinvestasi pada aset kripto

Peran Lembaga Hukum Dalam Menjaga Stabilittas Sosial di Era Digital

Rikser Alsandro Parera — 2025-08-30

Transformasi digital mengakselerasi sirkulasi informasi, inovasi ekonomi, dan konektivitas sosial, namun sekaligus memunculkan risiko sosial berupa hoaks, kejahatan siber, ujaran kebencian, polarisasi politik, serta kebocoran data yang menggerus kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran lembaga hukum dalam menjaga stabilitas sosial di ruang digital serta mengidentifikasi tantangan kunci dan strategi kolaboratif lintas-aktor. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik, data dihimpun melalui studi literatur regulasi dan laporan resmi serta wawancara mendalam dengan pakar hukum dan praktisi teknologi informasi; analisis tematik digunakan untuk memetakan pola peran, efektivitas, dan kendala. Hasil menunjukkan lembaga hukum berperan strategis melalui pembaruan regulasi (UU ITE, UU PDP), penegakan hukum (penanganan penipuan daring, ujaran kebencian, dan kebocoran data), serta pengarusutamaan literasi digital publik. Tantangan utama meliputi sifat lintas yurisdiksi kejahatan siber, ketimpangan kapasitas forensik digital, fragmentasi koordinasi antar-lembaga, dan rendahnya literasi digital

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Biaya Logistik di PT. XYZ Dengan Menggunakan Metode Fault Tree Analysis (FTA)

Aqilah Nur Assyifa — 2025-08-30

Efisiensi logistik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan karena biaya logistik yang tinggi dapat berdampak langsung pada profitabilitas dan keberlanjutan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi komponen biaya logistik pada proses impor mesin dan bahan baku di PT. XYZ, (2) menganalisis faktor internal dan eksternal penyebab inefisiensi biaya logistik, serta (3) merumuskan strategi perbaikan yang efektif untuk menekan biaya logistik secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Fault Tree Analysis (FTA). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen internal perusahaan, laporan biaya logistik, invoice impor, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan informasi kedatangan barang menjadi penyebab utama tingginya biaya logistik, yang berdampak pada keterlambatan penyusunan dokumen, ketidaksiapan armada dan tenaga kerja, serta gangguan proses bongkar muat. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi alur informasi internal, penerapan sistem pelaporan real-time, dan peninjauan ulang komunikasi operasional antar divisi.

Kebijakan Yuridis dan Implementasi Perlindungan Konsumen Bitcoin dalam Menghadapi Ancaman Penipuan Online di Indonesia

Ni Kadek Marlita Erdiana Putri — 2025-08-30

Penelitian ini menganalisis kebijakan yuridis dan implementasi perlindungan konsumen atas penggunaan Bitcoin di Indonesia pada tengah percepatan ekonomi digital dan meningkatnya modus penipuan daring. Tujuan riset adalah mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku, memetakan peran lembaga pengawas, serta membandingkan praktik terbaik internasional untuk merumuskan penguatan tata kelola yang berorientasi konsumen. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta telaah literatur terkait aset kripto dan perlindungan konsumen. Hasil menunjukkan masih adanya disharmonisasi kebijakan, kebutuhan penguatan pengawasan seiring peralihan kewenangan ke otoritas sektor jasa keuangan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta urgensi penerapan standar keamanan informasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi lintas-otoritas, edukasi publik yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknologi, serta kolaborasi internasional untuk menekan penipuan lintas batas sehingga ekosistem kripto nasional menjadi lebih aman, akuntabel, dan kompetitif.

Implementasi Kebijakan Perwal Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang

Muhamad Zaky Idrus — 2025-08-31

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan mendorong kota-kota untuk mengadopsi model Smart City guna mempercepat layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Tangerang dalam penerapan Aplikasi Tangerang LIVE sebagai strategi pengembangan Smart City. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kebijakan di Diskominfo Kota Tangerang dan pengguna aplikasi, dilengkapi studi dokumentasi, serta dianalisis dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan Aplikasi Tangerang LIVE berkontribusi pada percepatan layanan publik dan praktik e-Government, namun masih dihadapkan pada kendala komunikasi kebijakan, keterbatasan infrastruktur dan anggaran, kesenjangan literasi digital, serta kebutuhan penguatan koordinasi antar-OPD dan konsistensi prosedur birokratis. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya orkestrasi kebijakan yang terintegrasi, penguatan kapasitas SDM, perluasan sosialisasi berbasis inklusi digital, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memaksimalkan manfaat Smart City bagi warga.

Menilik Hak Gugat Organisasi Lingkungan Pasca Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023

Timbo Mangaranap Sirait — 2025-09-02

Penerbitan PERMA No. 1 Tahun 2023 menandai fase baru penegakan hukum lingkungan di Indonesia dengan memperketat standar pembuktian ilmiah dan memperjelas parameter legal standing organisasi lingkungan, khususnya syarat kegiatan nyata minimal dua tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kumulatif syarat legal standing dalam Putusan PN Denpasar No. 678/Pdt.G/LH/2023, memetakan konsistensi yurisprudensi dengan putusan sebelumnya, serta merumuskan strategi litigasi alternatif bagi organisasi yang belum memenuhi persyaratan administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan perbandingan putusan, termasuk PN Denpasar 2023, PN Pelalawan 2020, dan WALHI 1988, serta praktik internasional seperti citizen suits dan Aarhus Convention. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran kumulatif atas syarat legal standing menyebabkan gugatan organisasi baru tidak diperiksa pokok perkaranya, sehingga memperkuat tren formalisasi peradilan lingkungan dan menciptakan masa inkubasi bagi LSM baru.

Faktor Penyebab Perempuan Dan Anak Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Moh. Efendi Pontoh — 2025-09-02

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada ketimpangan struktural, budaya patriarki, dan rendahnya literasi hukum, serta diperparah oleh kerentanan sosial-ekonomi, pola asuh berbasis kekerasan, pernikahan dini, dan komunikasi keluarga yang buruk. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor utama pendorong KDRT dan menganalisis keterkaitannya dengan kesadaran hukum, ketimpangan gender, pola asuh, ketergantungan ekonomi, pernikahan dini, serta dugaan perselingkuhan. Menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif deskriptif, data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, korban, dan tokoh masyarakat, serta dokumen resmi dan publikasi relevan; analisis dilakukan secara tematik melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil menunjukkan dominasi faktor internal (literasi hukum rendah, patriarki, pola asuh keras, gangguan kesehatan mental, siklus kekerasan antargenerasi, dan komunikasi tidak efektif) serta faktor eksternal (kemiskinan, rendahnya pendidikan, pernikahan dini, ketergantungan finansial, keterbatasan layanan, dan stigma sosial).

Pemanfaatan Dan Perlindungan Hukum Sumber Daya Laut Terumbu Karang di Indonesia

Diki Okta Dwi Putra — 2025-09-02

Terumbu karang Indonesia menyumbang porsi penting keanekaragaman hayati global dan menopang perikanan, pariwisata bahari, serta perlindungan garis pantai, namun kualitas ekosistem menunjukkan tren penurunan akibat praktik penangkapan destruktif, polusi, sedimentasi, dan kenaikan suhu laut. Kerangka hukum nasional dan komitmen internasional telah tersedia, tetapi implementasinya menghadapi kendala kapasitas, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan dan perlindungan hukum sumber daya terumbu karang di Indonesia dengan menilai efektivitas regulasi, tantangan implementasi, dan peluang optimalisasi pemanfaatan berkelanjutan. Metode yang digunakan ialah pendekatan hukum normatif berbasis studi pustaka dan analisis perbandingan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, instrumen internasional, dan praktik pengelolaan di negara lain. Hasil menunjukkan nilai ekonomi terumbu karang yang tinggi bagi perikanan dan ekowisata, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, terutama pada pengawasan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi mencakup penguatan tata kelola adaptif berbasis bukti, perluasan kawasan konservasi efektif, pemantauan berbasis teknologi jarak jauh dan kecerdasan buatan, serta pengarusutamaan pengelolaan berbasis komunitas.

Pembuktian Penguasaan Hak Atas Tanah Untuk Pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Kalibata RW 05 Tahun 2019-2020 Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997

Ridwan Alfi Saputro — 2025-09-02

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mempercepat proses sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kompleksitas permasalahan pertanahan, seperti tumpang tindih sertifikat, konflik agraria, dan lemahnya integrasi data antarinstansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi PTSL di Kelurahan Kalibata RW 05 pada tahun 2019–2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengevaluasi kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas program. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan mengkaji regulasi, wawancara mendalam, serta analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL mampu mempercepat proses sertifikasi hingga 20% dari total bidang tanah yang belum terdaftar, tetapi implementasinya masih terhambat oleh rendahnya sosialisasi, hilangnya dokumen kepemilikan, biaya pendampingan yang tinggi, dan lemahnya koordinasi antarinstansi

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Penanggulangannya

Mutiara Harahap — 2025-09-02

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang mengancam hak asasi manusia dan kesejahteraan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, menilai efektivitas implementasinya, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat diterapkan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya sumber daya aparat, keterbatasan fasilitas, rendahnya literasi hukum, dan budaya malu yang menyebabkan kasus tidak dilaporkan. Studi internasional seperti Finkelhor et al. (2021) dan Stoltenborgh et al. (2021) menegaskan bahwa perlindungan yang efektif memerlukan sistem peradilan ramah anak, pendampingan psikososial, serta kolaborasi multisektor antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, dan perluasan jejaring perlindungan agar hak anak dapat terjamin secara optimal

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

Abdul Gofar — 2025-09-02

Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak berdampak langsung pada keamanan ekonomi pekerja dan stabilitas hubungan industrial dalam konteks penegakan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja korban PHK sepihak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2025/PN SRG, mengevaluasi keselarasan putusan dengan norma hukum positif, dan mengkaji implikasinya bagi praktik hubungan industrial. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, didukung analisis deskriptif-preskriptif atas dokumen putusan dan peraturan terkait, serta pelengkap yuridis empiris melalui telaah literatur dan standar internasional ketenagakerjaan. Hasil menunjukkan bahwa PHK dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga pengusaha diwajibkan membayar upah, pesangon, dan hak lainnya sebagai pengejawantahan prinsip perlindungan lebih dan keadilan sosial. Implikasi riset menekankan urgensi penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas mediasi, dan mekanisme pengawasan yang efektif agar kepastian hukum, keseimbangan kepentingan para pihak, dan daya saing pasar kerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan

Collaborative Governance Lapas Kelas IIA Bojonegoro Dengan LPK “Andre” Dalam Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian Narapidana

Rafli Rahmanda Harsanta Febriansyah — 2025-09-02

Pertumbuhan ekonomi nasional menempatkan sektor pertanian sebagai penopang strategis melalui penyediaan pangan, serapan kerja, dan kontribusi devisa. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi, mengidentifikasi kendala implementasi, dan merumuskan strategi peningkatan efektivitas tata kelola kolaboratif dalam pelatihan pengelolaan hasil pertanian bagi narapidana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil menunjukkan kolaborasi mampu meningkatkan keterampilan teknis, kepercayaan diri, dan kesiapan kerja warga binaan, disertai praktik pembelajaran partisipatif, kurikulum berbasis kompetensi, serta adopsi awal pemasaran digital. Namun, efektivitas program dibatasi oleh ketiadaan evaluasi pascapelatihan yang sistematis, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, ketidaksinkronan jadwal antarmitra, jejaring pemasaran yang lemah, serta stigma sosial pasca-bebas. Implikasi kebijakan menekankan penguatan mekanisme monitoring–evaluasi berbasis indikator, kemitraan dengan industri/UMKM untuk magang dan penempatan kerja, akselerasi transformasi digital pemasaran, pemberian insentif bagi pemberi kerja ramah mantan narapidana, dan program inklusi komunitas guna menekan residivisme serta memperluas dampak sosial-ekonomi.

Peran Otoritas Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Nilai-Nilai Keislaman di SDI Al-Hikmah Dampit

Muhammad Husni — 2025-09-02

Pendidikan Islam dituntut adaptif terhadap arus digitalisasi dan globalisasi agar mampu melahirkan lulusan cerdas sekaligus berkarakter. Dalam kerangka itu, kepemimpinan kepala sekolah yang memadukan otoritas formal dan moral menjadi kunci pengelolaan sumber daya berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran otoritas kepala sekolah dalam mengelola sumber daya manusia, fasilitas, dan keuangan secara efektif di SDI Al-Hikmah Dampit. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus fenomenologis; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, divalidasi dengan triangulasi sumber-teknik serta member checking, dan dianalisis secara tematik-interaktif ala Miles & Huberman. Hasil menunjukkan sinergi otoritas formal (kebijakan, struktur, penganggaran) dan moral (keteladanan, integritas, amanah) membentuk budaya kerja Islami yang kolaboratif dan akuntabel; praktik transparansi keuangan, manajemen SDM berbasis nilai, mekanisme syura, pengelolaan sarpras yang efisien, serta keterlibatan orang tua–komite memperkuat profesionalisme guru, motivasi serta karakter peserta didik, dan kinerja organisasi sekolah.

Dukungan Keluarga Sebagai Upaya Narapidana Beradaptasi di Rutan Kelas IIB Takengon

Refky Apriliansyah — 2025-09-02

Kriminalitas sebagai fenomena multidimensional menuntut pendekatan pemasyarakatan yang tidak hanya represif, tetapi juga rehabilitatif dengan melibatkan keluarga sebagai jejaring dukungan utama bagi narapidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dukungan keluarga dalam membantu proses adaptasi narapidana pada fase pembinaan awal di Rutan Kelas IIB Takengon, dengan fokus pada bentuk dukungan, dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis dan motivasi, serta kontribusinya bagi keberhasilan pembinaan dan penurunan residivisme. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif desain studi kasus melalui wawancara mendalam pada lima narapidana dan beberapa petugas, didukung observasi partisipatif dan telaah dokumen; kredibilitas data diperkuat triangulasi sumber/teknik dan analisis tematik berlandaskan kerangka coping Lazarus–Folkman. Hasil menunjukkan bahwa dukungan emosional, informasional, instrumental, penghargaan sosial, dan spiritual dari keluarga meningkatkan stabilitas psikologis, menekan stres, memperkuat motivasi serta kepatuhan terhadap aturan, dan memfasilitasi keterlibatan aktif dalam program pembinaan; temuan juga mengindikasikan kesiapan reintegrasi sosial yang lebih baik dan potensi penurunan residivisme

Peran Pemerintah Dalam Mengatur Pernikahan Beda Agama

Hilal Najmul Huda — 2025-09-04

Pernikahan beda agama di Indonesia berada pada simpul tegang antara norma keagamaan, jaminan konstitusional, dan kebutuhan sosial kontemporer, dengan KHI melarang secara tegas sementara wacana pembaruan hukum terus menguat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran negara dalam mengatur pernikahan beda agama melalui perbandingan sistematis antara KHI dan CLD-KHI untuk menemukan model kebijakan yang menyeimbangkan nilai keagamaan, konstitusi, dan perlindungan HAM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-analitis dan komparatif terhadap regulasi, putusan pengadilan, dan literatur akademik. Hasil menunjukkan: (1) KHI mempertahankan larangan pernikahan lintas agama dan menstrukturkan pencegahan melalui mekanisme administratif-yudisial; (2) CLD-KHI menawarkan kerangka progresif berbasis maqasid al-syariah yang membuka ruang legalitas bersyarat; (3) terdapat kekosongan norma pada UU Perkawinan serta inkonsistensi praktik peradilan yang menciptakan ketidakpastian status hukum keluarga; (4) kebutuhan reformasi regulasi untuk mekanisme pencatatan non-diskriminatif dan kepastian hak keperdataan anak.

Perlindungan Investor Atas Transaksi Aset Kripto Dalam Keadaan Rug Pull di Indonesia

M. Ilham Akbar — 2025-09-04

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari manipulasi pasar oleh whale dan bentuk perlindungan hukum bagi investor korban rug pull di Indonesia. Penelitain ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi whale menghadapi kekaburan hukum, karena ketiadaan definisi formal dalam peraturan spesifik aset kripto, sehingga penegakannya bergantung pada konsep umum perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap korban rug pull ditemukan sangat tidak memadai akibat adanya kekaburan hukum, di mana peraturan yang ada tidak secara eksplisit mengatur subjek hukum pengembang proyek maupun sarana transaksi modern seperti platform Decentralized Finance (DeFi). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum saat ini belum memberikan perlindungan yang efektif dan merekomendasikan dua hal: (1) penerbitan peraturan teknis oleh OJK untuk mengatasi manipulasi pasar; dan (2) pembentukan undang-undang baru yang komprehensif tentang aset digital dengan mengadopsi model internasional untuk memberikan kepastian hukum yang menyeluruh.

Perumusan Profil Lulusan Menggunakan Pendekatan Manajemen Mutu

Muhammad Husni — 2025-09-04

Transformasi pendidikan Islam di era globalisasi menempatkan perumusan profil lulusan sebagai fondasi strategis untuk menyelaraskan kurikulum, pedagogi, dan evaluasi dengan kebutuhan pasar kerja serta kompetensi abad ke-21. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses perumusan profil lulusan di Pondok Modern Darul Khoirot (PMDK) Malang, menganalisis implementasi manajemen mutu dalam penetapan profil, dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, analisis dokumen, dan kajian pustaka; analisis dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles & Huberman dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjaga kredibilitas. Hasil menunjukkan empat tahap kunci: identifikasi kebutuhan pemangku kepentingan, penyusunan draf berbasis benchmarking nasional-global, finalisasi partisipatif, serta publikasi dan sosialisasi sebagai panduan implementasi; penerapan Total Quality Management (TQM) dengan siklus Plan–Do–Check–Act (PDCA), penguatan kapasitas pendidik, dan kolaborasi lintas sektor mendorong konsistensi capaian, integrasi nilai keislaman dengan literasi digital, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi lintas budaya.