Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

Optimalisasi Sistem Keamanan dan Pengawasan Dinamis Warga Binaan di Lapas Kelas II B Way Kanan

Emroni — 2025-08-05

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalankan hukuman, tetapi juga sebagai institusi rehabilitasi yang harus menjamin keamanan, keteraturan, dan pembinaan sosial narapidana secara manusiawi. Namun, masih banyak lapas di Indonesia yang menghadapi kendala serius seperti overkapasitas, kurangnya petugas, serta lemahnya sistem pengawasan berbasis relasi dan partisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi, hambatan, dan strategi optimalisasi sistem keamanan serta pengawasan dinamis di Lapas Kelas IIB Way Kanan. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris dengan metode kualitatif, melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dinamis lebih efektif dalam menciptakan disiplin kolektif dan iklim pembinaan yang inklusif, meskipun masih terkendala oleh faktor struktural, substansial, dan kultural. Diperlukan transformasi menyeluruh melalui penataan organisasi, pelatihan soft-skills, dan integrasi teknologi cerdas. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi reformasi pemasyarakatan yang adaptif, humanis, dan berbasis kepercayaan.

Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Penyelundupan Manusia dalam Konteks Hukum Keimigrasian

Rahel Elena Gultom — 2025-08-05

Penyelundupan manusia menjadi ancaman serius dalam dinamika hukum keimigrasian Indonesia akibat posisinya yang strategis sebagai negara transit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada para pelaku, khususnya di wilayah Kota Dumai. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan dokumen internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan dalam UU Keimigrasian dan KUHP terbaru, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan struktural dan teknis di lapangan, seperti lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan personel, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan regulasi khusus mengenai penyelundupan manusia serta penguatan sistem penegakan hukum yang komprehensif agar kejahatan transnasional ini dapat diberantas secara lebih efektif dan berkeadilan

Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa Pandemi Covid-19

Shavira Bonita Prasetyo — 2025-08-05

Pandemi Covid-19 mendorong sistem kerja Work From Office (WFO) tetap dijalankan pada sektor-sektor vital seperti rumah sakit, meskipun berisiko tinggi terhadap kesehatan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas hak kesehatan bagi pekerja WFO di UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara serta mengkaji implementasi kebijakan perusahaan selama pandemi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan teknik wawancara terhadap tujuh narasumber dari berbagai latar belakang kerja, serta studi kepustakaan terhadap regulasi terkait. Hasil menunjukkan bahwa rumah sakit telah menerapkan protokol kesehatan, menyediakan APD, serta melibatkan pekerja dalam program jaminan sosial. Namun, masih terdapat ketimpangan perlindungan terhadap pekerja outsourcing dan pekerja lanjut usia, khususnya dalam penjadwalan shift malam dan akses layanan kesehatan. Studi ini merekomendasikan perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan adil sebagai respon terhadap tantangan krisis kesehatan

Kewenangan Jampidmil Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Keadilan

Dendy Steferry Winanto — 2025-08-11

Perkara koneksitas yang melibatkan yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer memerlukan mekanisme penanganan yang terkoordinasi, transparan, dan berlandaskan asas kesetaraan di hadapan hukum. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) berperan strategis dalam mengintegrasikan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan JAMPIDMIL dalam penyelesaian perkara koneksitas serta implementasinya dalam kerangka keadilan substantif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan analisis deskriptif-analitis melalui telaah peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan wawancara narasumber ahli hukum militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan KUHAP telah memberikan pedoman normatif, implementasi di lapangan menghadapi kendala koordinasi, perbedaan penafsiran yurisdiksi, dan hambatan prosedural.

Perlindungan Hukum Bagi Militer Dari Pencemaran Nama Baik Dalam Kasus Peminjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online

Edy Kurniawan — 2025-08-11

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses pembiayaan melalui pinjaman online, namun memunculkan risiko pencemaran nama baik yang juga dapat menimpa anggota militer. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anggota militer yang menjadi korban pencemaran nama baik akibat penggunaan aplikasi pinjaman online berbasis financial technology. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan OJK memberikan dasar perlindungan hukum melalui jalur perdata, pidana, dan administratif, namun efektivitasnya bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, pengawasan ketat, dan peningkatan kesadaran hukum personel militer. Temuan ini berimplikasi pada perlunya penguatan regulasi, penutupan celah hukum, dan tindakan tegas untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi anggota militer.

Analisis Yuridis Putusan Perkara Insubordinasi di Pengadilan Militer

Erlina Barus — 2025-08-11

Insubordinasi merupakan salah satu pelanggaran berat dalam hukum pidana militer yang mengancam disiplin, hierarki komando, dan kehormatan kesatuan TNI. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis perbandingan antara Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 25-K/PTM/I/2018 dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 123-PTM.III/XI/2024, dengan fokus pada perbedaan penerapan hukum, pertimbangan hakim, dan implikasinya terhadap konsistensi penegakan hukum pidana militer. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan metode komparatif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas sanksi meskipun jenis pelanggaran yang dilakukan serupa, di mana faktor sikap terdakwa, dampak perbuatan terhadap kesatuan, dan pertimbangan moral hakim menjadi pembeda utama. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya pedoman pemidanaan yang baku di lingkungan peradilan militer untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh prajurit TNI.

Perlindungan Hukum Data Personel Militer Dalam Era Teknologi Informasi di Lingkungan TNI AD

I Putu Arya Wibawa — 2025-08-11

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah meningkatkan risiko ancaman terhadap data personel militer, termasuk serangan cyber war, peretasan, dan penyalahgunaan data internal, yang berpotensi mengancam kedaulatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data personel militer di lingkungan TNI Angkatan Darat, mengidentifikasi kelemahan kerangka hukum yang ada, serta merumuskan strategi penguatan perlindungan data di era digital. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif dan preskriptif melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus sektor militer yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Implikasinya, diperlukan pembentukan regulasi sektoral yang spesifik, penguatan kebijakan internal, modernisasi infrastruktur keamanan siber, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia TNI AD untuk memastikan perlindungan hak privasi prajurit dan menjaga ketahanan siber militer

Peran Strategi Promosi dan Differentiation dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan E-commerce

Aliy Rasyid — 2025-08-11

Perkembangan pesat industri e-commerce di Indonesia telah memunculkan persaingan yang ketat, sehingga upaya mempertahankan loyalitas pelanggan menjadi aspek strategis yang perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh strategi promosi dan diferensiasi terhadap loyalitas pelanggan pada platform e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori, melibatkan 100 responden yang dipilih melalui teknik non-probability sampling. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert lima poin, sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka. Analisis data dilakukan dengan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS) untuk menguji validitas, reliabilitas, serta hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan diferensiasi berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa keunikan produk, kualitas layanan, dan citra merek yang kuat lebih efektif dalam membangun loyalitas jangka panjang dibandingkan promosi yang bersifat jangka pendek

Pengaruh Independensi Auditor, Skeptisme Profesional, Audit Fee Terhadap Kualitas Audit Pada 4 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

Fahmi Fauzan — 2025-08-12

Kegagalan audit di tingkat global maupun nasional, seperti kasus Enron, WorldCom, SNP Finance, Garuda Indonesia, dan Jiwasraya, menunjukkan lemahnya penerapan standar audit dan integritas profesional yang berdampak pada penurunan kepercayaan publik. Regulasi audit di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah diperkuat untuk memitigasi permasalahan ini, namun temuan P2PK mengindikasikan kelemahan implementasi Sistem Pengendalian Mutu pada KAP di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh independensi auditor, skeptisme profesional, dan audit fee terhadap kualitas audit. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif pada 100 auditor dari empat KAP terbesar di Bandung, dipilih dengan teknik simple random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert lima poin, diuji validitas dan reliabilitasnya, lalu dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, dengan kontribusi simultan sebesar 80,6%. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan independensi, peningkatan skeptisme profesional, dan penetapan audit fee yang memadai untuk menjaga kualitas audit dan kredibilitas profesi

Kajian tentang Budaya Hukum sebagai Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia

Wildan Fikarudin — 2025-08-12

Proliferasi pinjaman online ilegal di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan lebih dari 800.000 konten dan situs web yang diblokir hingga akhir 2023. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh budaya hukum masyarakat Indonesia terhadap fenomena maraknya pinjaman online ilegal dan merumuskan strategi penguatan budaya hukum sebagai upaya preventif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis normatif yang didukung data empiris dari OJK, Kominfo, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum Indonesia yang didominasi pola patrimonial, rendahnya kesadaran hukum preventif, dan adanya legal culture gap menciptakan kondisi kondusif bagi pertumbuhan platform ilegal. Budaya permisif terhadap pelanggaran hukum, persepsi tentang kelemahan penegakan hukum, dan rendahnya literasi keuangan telah dimanfaatkan platform ilegal melalui modus biaya tersembunyi, bunga tinggi, intimidasi penagihan, dan pelanggaran privasi data. Penelitian menyimpulkan bahwa mengatasi pinjaman online ilegal membutuhkan transformasi budaya hukum yang komprehensif melalui penguatan literasi hukum, kampanye digital masif, penegakan hukum yang tegas, peningkatan financial inclusion, dan sistem monitoring proaktif