Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

The State's Responsibility in Ensuring Access to Education for Children with Special Needs in Remote Areas

Hasan Syahrizal — 2026-03-01

The fulfillment of the right to education for children with special needs in remote rural areas continues to face a gap between the normative guarantees provided by the national legal framework and the limited reality of educational access due to geographical barriers and weaknesses in local policy implementation. This study aims to analyze the state’s responsibility in ensuring access to education for children with special needs in the remote areas of Indragiri Hilir Regency, Riau Province, by examining the alignment between human rights principles, the national legal framework, and the practical implementation of education policies at the local level. The study employs a normative-empirical approach with a descriptive-analytical design, combining a review of statutory regulations and inclusive education policies with field data collection through semi-structured interviews, observations, and analysis of regional education planning documents. The findings indicate that although the state possesses a strong legal foundation for guaranteeing the educational rights of children with special needs, policy implementation in remote rural areas remains largely formalistic, as reflected in the limited availability of inclusive educational institutions, the shortage of specialized educators, weak needs-based planning, and underdeveloped public oversight and complaint mechanisms. The implications of this study highlight the importance of strengthening region-based affirmative policies, cross-sectoral integration, and the development of adaptive educational service models to ensure more responsive, inclusive, and equitable legal protection for children with special needs

Peran Pengelolaan Informasi Publik Pada Laman KPU Kabupaten Sidoarjo Sebagai Upaya Edukasi Politik Masyarakat

Farell Dhia Masayu — 2026-03-01

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lembaga publik untuk mengelola dan menyajikan informasi secara lebih terbuka, cepat, dan akuntabel. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pengelolaan informasi publik menjadi faktor penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta literasi politik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan informasi publik pada laman resmi KPU Kabupaten Sidoarjo berdasarkan prinsip good governance menurut Dwiyanto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan non-partisan telah diterapkan dengan cukup baik dalam pengelolaan laman KPU Kabupaten Sidoarjo. Namun, prinsip efisiensi, responsivitas, dan partisipasi masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis, serta belum optimalnya fitur interaktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa laman KPU Kabupaten Sidoarjo memiliki peran strategis sebagai media informasi dan edukasi politik, namun memerlukan penguatan berkelanjutan agar seluruh prinsip good governance dapat diterapkan secara optimal dalam pengelolaan informasi publik berbasis digital.

Analisis Yuridis Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Online dengan Skema Cash On Delivery (COD) Cek Dulu

Zahra Zamaya Harahap — 2026-03-01

Perkembangan perdagangan elektronik mendorong penggunaan metode transaksi Cash On Delivery (COD) dengan fitur Cek Dulu pada platform marketplace sebagai upaya meningkatkan perlindungan konsumen. Metode transaksi ini menjadi penting dalam jual beli barang pecah belah yang memiliki risiko tinggi mengalami kerusakan selama proses pengiriman dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum antar pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum para pihak serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian jual beli barang pecah belah melalui mekanisme COD Cek Dulu di platform Shopee. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli barang pecah belah melalui COD Cek Dulu melibatkan beberapa pihak, yaitu penjual, pembeli, Shopee, perusahaan jasa pengiriman, dan kurir, dengan hubungan hukum yang berbeda-beda. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli lahir dari perjanjian jual beli, sedangkan hubungan antara Shopee dengan pengguna didasarkan pada perjanjian baku elektronik. Perusahaan jasa pengiriman bertanggung jawab atas proses pengangkutan barang, sementara tanggung jawab kurir terbatas pada pelaksanaan pengantaran. Pertanggungjawaban hukum dibedakan berdasarkan kedudukan masing-masing pihak, di mana penjual bertanggung jawab atas kualitas dan pengemasan barang, pembeli wajib memeriksa barang sebelum pembayaran, platform memiliki tanggung jawab terbatas pada penyelenggaraan sistem, dan jasa pengiriman bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman. penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban yang jelas diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik bebasis COD Cek Dulu.

Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat

Talita Amelia Putri — 2026-03-01

Dalam suatu instansi atau organisasi, pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kinerja karyawan menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta kualitas pelayanan yang diberikan. Berdasarkan kondisi yang terjadi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat, masih ditemukan kinerja karyawan yang belum sepenuhnya optimal dan belum mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan tersebut diduga berkaitan dengan kompetensi karyawan yang belum berkembang secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan pada BPSDM Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BPSDM Jawa Barat yang berjumlah 30 orang, sehingga teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus atau total sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi karyawan masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan. Hasil analisis verifikatif menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan BPSDM Jawa Barat. Model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik, di mana data berdistribusi normal dan tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi memiliki peran dalam meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi karyawan perlu mendapat perhatian agar kinerja pegawai dapat ditingkatkan.

Otoritas Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi dalam Pemblokiran Aplikasi dan Situs Judi Daring Menurut Undang-Undang ITE

Arnaz Maulana — 2026-03-01

Maraknya judi online di Indonesia mengalami peningkatan tajam sejak pandemi Covid-19, seiring dengan intensifikasi penggunaan teknologi digital dan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku perjudian daring untuk memperluas jangkauan aktivitasnya, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi pengawasan dan penegakan hukum di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan hukum Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi dalam mengendalikan dan menindak situs judi online berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penelitian ini menganalisis penerapan kebijakan pemutusan akses terhadap situs perjudian daring dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum siber. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal dengan mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian empiris melalui literatur serta pengamatan terhadap praktik pemblokiran situs judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komdigi memiliki legitimasi hukum yang memadai untuk melakukan pemblokiran, penghapusan konten, dan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala berupa kompleksitas teknologi digital, pemanfaatan layanan komputasi awan global, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya partisipasi publik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sinergi kelembagaan, pengembangan teknologi pengawasan, dan perlindungan hukum bagi pelapor sebagai upaya strategis dalam pemberantasan judi online.

Pendekatan Humanistik dan Pemanfaatan Media Sosial dalam Meningkatkan Peserta Didik Baru di SMP Muhammadiyah 7 Surabaya

Tri Mei Lisnawati — 2026-03-01

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan humanistik yang dipadukan dengan pemanfaatan media sosial berperan signifikan dalam meningkatkan jumlah peserta didik baru di SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan utama. Pertama, pendekatan humanistik yang diterapkan memberikan keleluasaan dalam proses belajar, menempatkan kebutuhan emosional peserta didik sebagai prioritas, serta membangun hubungan intrapersonal yang erat antara guru dan siswa. Pendekatan ini diwujudkan melalui berbagai program unggulan yang telah dijalankan secara konsisten oleh SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Kedua, pemanfaatan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, website, dan WhatsApp digunakan sebagai sarana promosi untuk memperkenalkan serta menyebarluaskan informasi terkait profil dan keunggulan sekolah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut. Selain itu, publikasi juga diperluas melalui platform eksternal seperti PWMU.co yang memiliki jangkauan lebih luas, khususnya di kalangan warga Muhammadiyah Jawa Timur. Konten yang disajikan tidak hanya bersifat promosi formal, tetapi juga menampilkan aktivitas peserta didik, pesan-pesan motivasi Islami, serta berbagai prestasi sekolah, dengan melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembuatan konten. Strategi ini memberikan dampak positif terhadap citra sekolah sebagai lembaga pendidikan yang terbuka, adaptif, dan modern dalam menghadapi perkembangan dunia digital.Sinergi antara pendekatan humanistik sebagai fondasi internal dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana eksternal terbukti efektif dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap sekolah, yang berdampak pada peningkatan jumlah peserta didik baru. Pendekatan humanistik berfungsi membangun keunggulan dan karakter sekolah dari dalam, sementara media sosial menjadi media strategis untuk menyebarluaskan keunggulan tersebut kepada masyarakat luas. Secara teoritis, penelitian ini didukung oleh pemikiran Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tersusun secara hierarkis, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Sementara itu, Carl Rogers menekankan pentingnya penerimaan tanpa syarat (unconditional positive regard) sebagai landasan dalam pengembangan potensi individu tanpa tekanan atau mekanisme pertahanan diri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi pendidikan dan peneliti dalam meningkatkan kualitas manajemen penerimaan peserta didik baru secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Restitution As A Form Of State Responsibility Toward Child Victims Of Sexual Abuse Crimes

Muhammad Eri Fatriansyah — 2026-03-01

The criminal act of sexual abuse against children constitutes a serious offense that causes long-term traumatic impacts on victims. The state bears a constitutional obligation to protect and restore the rights of child victims of sexual crimes through restitution mechanisms. This study examines the implementation of restitution as a manifestation of state responsibility within the Indonesian criminal justice system. The objectives of this research are to identify the juridical foundations of restitution for child victims of sexual abuse, analyze its implementation mechanisms, and evaluate the obstacles in fulfilling restitution rights. This research employs a normative juridical approach through the analysis of statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that although restitution has been regulated under Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, its implementation continues to face substantive and procedural challenges. The primary obstacles include limited understanding among law enforcement officials, the complexity of application procedures, constraints on state budget allocation, and the low level of victim awareness regarding restitution rights. In conclusion, restitution is a vital instrument for victim recovery and reflects the state’s responsibility; however, it requires systemic reform through procedural simplification, capacity building for law enforcement personnel, adequate budget allocation, and extensive public dissemination.

Analisis Pragmatik Terhadap Ujaran Kebencian Dalam Komentar Netizen Pada Platform Tiktok Terkait Pemberitaan Gus Elham

Liya Adqiyah — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian serta makna pragmatik yang muncul dalam komentar netizen pada platform TikTok terkait kasus viral Gus Elham. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data berupa komentar yang mengandung unsur penghinaan, sarkasme, dan provokasi. Data diperoleh melalui teknik tangkap layar, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ejekan terhadap fisik dan identitas hingga komentar yang memancing penilaian negatif. Analisis pragmatik mengungkap bahwa tuturan tersebut tidak hanya dibentuk oleh pilihan kata, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, emosi kolektif, serta pola interaksi pengguna di ruang digital.

Korupsi dan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur

Dianto Gunawan Tamba — 2026-03-01

Korupsi merupakan permasalahan struktural yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi nasional berdasarkan hasil kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan menganalisis berbagai artikel ilmiah yang relevan dan dipublikasikan pada tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penurunan investasi, meningkatnya biaya transaksi, serta inefisiensi alokasi sumber daya. Dalam jangka panjang, korupsi menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan daya saing ekonomi nasional. Selain itu, korupsi juga menghambat pembangunan ekonomi dengan menurunkan efektivitas belanja publik, memperburuk kualitas pelayanan publik, meningkatkan ketimpangan pendapatan, serta menghambat pembangunan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Berbagai penelitian juga menegaskan bahwa dampak korupsi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kelembagaan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi melalui penguatan penegakan hukum, transparansi anggaran, serta peningkatan partisipasi publik menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Strategi Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pembunuhan Berencana

Ni Made Trinsnawati — 2026-03-01

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang menuntut pembuktian unsur “berencana” secara cermat sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Hal ini tercermin dalam perkara pembunuhan di Kabupaten Way Kanan dengan terdakwa Erwinudin yang membunuh lima anggota keluarganya dan menyembunyikan jenazah di dalam septic tank. Kompleksitas pembuktian meningkat akibat keterlibatan anak di bawah umur dan upaya sistematis terdakwa menghilangkan jejak. Terdakwa dijatuhi pidana mati yang dikuatkan melalui Putusan Nomor 146/PID/2023/PT Tjk. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pembuktian Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta tantangan dan upaya mengatasinya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan JPU Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi JPU dilakukan melalui optimalisasi alat bukti Pasal 184 KUHAP, khususnya ahli forensik, visum et repertum, dan petunjuk dari pola perencanaan serta jeda waktu perbuatan. Meskipun menghadapi tantangan berupa kondisi jenazah yang membusuk dan hambatan psikologis saksi anak, JPU berhasil membuktikan seluruh unsur delik melalui pendalaman keterangan ahli dan rekonstruksi fakta hukum yang komprehensif. Strategi ini terbukti efektif dalam meyakinkan hakim pada tingkat pertama hingga banding. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kemampuan teknis jaksa dalam penggunaan bukti ilmiah (scientific evidence) dan penguatan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan perkara pembunuhan berencana untuk menjamin penegakan hukum yang akuntabel dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Efektivitas Dashboard SIAKAD

Al Fikri — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas sistem informasi terhadap efektivitas dashboard Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) di perguruan tinggi. Di era digital, SIAKAD menjadi alat penting untuk mengelola data akademik, namun tantangan seperti kualitas sistem yang rendah dapat menghambat efektivitasnya. Rumusan masalah mencakup aspek kualitas sistem informasi yang mempengaruhi efektivitas dashboard dan tingkat pengaruhnya. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi aspek-aspek kualitas tersebut serta mengetahui hubungannya. Kesimpulan penelitian adalah kualitas sistem informasi yang tinggi meningkatkan efektivitas dashboard, dengan saran untuk meningkatkan akurasi, keandalan, pelatihan pengguna, dan pengembangan visualisasi interaktif. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pengelola SIAKAD untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi.

Perspektif Teori Pemidanaan Gabungan terhadap Pemidanaan Anak yang Melakukan Pengeroyokan Bersama Pelaku Dewasa

Muhammad Alfi Miftahuddin — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan bersama pelaku dewasa serta menilai relevansi penerapan teori pemidanaan gabungan dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana hakim menggunakan teori gabungan sebagai dasar filosofis dan yuridis dalam merumuskan putusan yang tetap menegakkan kepastian hukum namun tetap mengutamakan perlindungan dan pembinaan bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim, jaksa, dan akademisi untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan pemidanaan anak di lapangan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa hakim menerapkan teori pemidanaan gabungan secara konsisten dengan memadukan unsur retributif, utilitarian, dan rehabilitatif. Hakim memastikan terpenuhinya unsur Pasal 170 KUHP namun tetap memprioritaskan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Pidana pembinaan di LPKA selama enam bulan dipilih untuk memenuhi tujuan pertanggungjawaban sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk diperbaiki. Kesimpulannya, teori pemidanaan gabungan menjadi kerangka paling tepat dalam pemidanaan anak yang terlibat tindak pidana bersama pelaku dewasa. Putusan yang dijatuhkan telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, dan tujuan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak.

Analisis Pertimbangan Yuridis dan Sosiologis dalam Pemidanaan Pelaku Penyelundupan Narkotika

Indah Qotrunnada — 2026-03-01

Putusan dalam perkara penyelundupan narkotika menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana satu tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan mempertimbangkan peran terdakwa yang hanya bertindak sebagai kurir. Faktor sosiologis, seperti tekanan ekonomi, ketergantungan pada pihak pengendali, dan posisi terdakwa sebagai pelaku tingkat bawah dalam jaringan, dinilai lebih dominan dibandingkan pertimbangan yuridis mengenai beratnya dampak kejahatan narkotika. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya memadukan aspek kemanusiaan dalam pemidanaan, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan yang dikategorikan serius dan terorganisasi. Ketidakseimbangan antara pertimbangan sosial dan aspek normatif membuka ruang diskusi mengenai batas wajar judicial discretion dalam perkara narkotika.

Kepastian Hukum Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Kejaksaan

Meiza Amanda Pratama — 2026-03-01

Pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan memulihkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi sering kali menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan hak korban, khususnya dalam proses penegakan hukum oleh Kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik Kejaksaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan mengenai restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi anak korban. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, mekanisme eksekusi restitusi yang belum efektif, serta hambatan administratif dan yuridis dalam proses penuntutan dan eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Kejaksaan melalui optimalisasi kewenangan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pembaruan regulasi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual.

Kajian Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound dalam Konteks Hukum di Indonesia

Sanusi — 2026-03-01

Penelitian ini mengkaji relevansi pemikiran Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound terhadap dinamika hukum di Indonesia melalui studi kasus konflik pembangunan Rempang Eco City di Kepulauan Riau. Kasus ini memperlihatkan pertentangan antara hukum formal sebagai alat pembangunan ekonomi dengan hukum yang hidup di masyarakat (living law) yang berakar pada norma dan adat Melayu Tua. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menganalisis bagaimana teori living law dan law as a tool of social engineering beroperasi dalam konteks kebijakan pembangunan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam kasus Rempang belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial sebagaimana ditekankan dalam nilai-nilai Sociological Jurisprudence. Hukum formal lebih menonjolkan aspek rekayasa sosial untuk pembangunan ekonomi, tetapi gagal memahami dimensi sosial budaya masyarakat lokal. Temuan ini menegaskan perlunya paradigma hukum Indonesia yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan berlandaskan prinsip keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

Perlindungan Perempuan Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual Di Media Sosial

Erwin Taroreh — 2026-03-01

Pelecahan seksual terhadap perempuan di media sosial merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang semain meningkat seiring perkembangan teknologi informasi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan psikologis dan sosial bagi korban, tetapi juga merefleksikan tantangan serius bagi sistem hukum pidana dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelecahan seksual di media sosial dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta menelaah pengaturan hukum dan mekanisme perlindungan bagi perempuan sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin dan hasil penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan seksual di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis kesusilaan dalam KUHP menuju pendekatan yang berorientasi pada korban melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di media sosial menghadapi berbagai kendala antara lain disharmonisasi regulasi, lemahnya implementasi, minimnya perspektif gender aparat penegak hukum, serta terbatasnya mekanisme perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta integrasi sistem perlindungan dan pemulihan korban untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif hak asasi manusia.

Analisis Dampak Investasi Lingkungan pada Toyota Motor Corporation Diukur Menggunakan Environmental Return On Investment Tahun 2012–2014

Nuryanti — 2026-03-01

Artikel ini membahas tentang kegiatan pemeliharan lingkungan pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur otomotif dihubungkan dengan keputusan penggunaan sumber daya energi dalam kegiatan produksinya, penggunaan teknologi, dan strategi produk yang diluncurkan ke pasar. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis implikasi finansial dari upaya pengurangan dampak lingkungan dan transisi menuju energi terbarukan di pabrik Toyota Motor Corporation dengan menggunakan kerangka teori keuangan perusahaan, yang meliputi konsep capital expenditure (CAPEX) dan operating expenditure (OPEX), terhadap efek ekonomis yang berpotensi didapatkan oleh perusahaan berupa return on investment (ROI). Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif-kuantitatif berbasis analisis laporan keberlanjutan (Sustainability Report) tahun 2012- 2014 yaitu periode sebelum (2012- 2013) dan saat penerapan program pengurangan dampak lingkungan bernama Toyota Environmental Challenge (TEC) 2050 yang mulai dicanangkan pada tahun 2014. Dari laporan keberlanjutan Toyota Motor Corporation pada kurun waktu tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa Toyota melakukan peningkatan jumlah pengeluaran untuk kebutuhan pemeliharaan lingkungan, dan meskipun transisi energi terbarukan meningkatkan belanja modal jangka pendek pada awal program, selanjutnya kebijakan ini berpotensi menurunkan biaya operasional, mengurangi risiko keuangan, serta memperbaiki profil environmental, social, and governance (ESG) perusahaan. Dalam jangka panjang, strategi ini diperkirakan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penciptaan nilai perusahaan dan keberlanjutan kinerja keuangan Toyota.

Analisis Yuridis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) Terhadap Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK)

Amy Shientiarizki — 2026-03-01

sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA) terhadap kepastian hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia. Secara normatif, sistem OSS-RBA memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yuridisdengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap prinsip lex certa dan lex scriptadalam penyelenggaraan perizinan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem OSS-RBA telah memberikan kepastian hukum melalui penyederhanaan perizinan, transparansi prosedur, dan integrasi antarinstansi. Namun, efektivitas penerapan prinsip kepastian hukum masih menghadapi kendala dalam implementasi, seperti ketimpangan kapasitas antar daerah, tumpang tindih regulasi sektoral, serta keterbatasan infrastruktur digital. Meskipun demikian, OSS-RBA terbukti mampu memperkuat asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, dan akuntabilitas, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi UMK dalam hal efisiensi waktu, biaya, serta peningkatan akses pembinaan usaha

Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Arief Rahman — 2026-03-01

Pertanggungjawaban rumah sakit atas tindakan medis dokter merupakan isu penting dalam perlindungan hukum pasien seiring meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan dan kasus dugaan malpraktik medis. Rumah sakit tidak lagi dipandang hanya sebagai penyedia fasilitas kesehatan, melainkan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas seluruh rangkaian pelayanan medis yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan medis dokter yang menimbulkan kerugian bagi pasien serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban rumah sakit dalam memberikan perlindungan hukum kepada pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pertanggungjawaban rumah sakit bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk pertanggungjawaban rumah sakit bersifat multidimensional, meliputi pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi, pertanggungjawaban institusional melalui mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dan sanksi administratif, serta pertanggungjawaban sebagai pelaku usaha jasa kesehatan. Integrasi ketiga rezim hukum tersebut menegaskan kewajiban rumah sakit untuk bertanggung jawab secara finansial, administratif, dan manajerial guna menjamin perlindungan hukum pasien.

Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Waris

Iftah Kurnia Sari — 2026-03-01

Sengketa rumah waris kerap terjadi akibat penguasaan harta peninggalan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa dasar hukum yang sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antar anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa rumah waris melalui Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg serta mengkaji akibat hukum putusan tersebut terhadap perlindungan hak ahli waris yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas kepastian hukum secara konsisten melalui penegasan kedudukan para penggugat sebagai ahli waris yang sah berdasarkan Pasal 832 dan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta mengkualifikasikan penguasaan rumah waris oleh tergugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Putusan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga konstitutif dan eksekutorial karena memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek sengketa kepada ahli waris yang berhak. Dengan demikian, putusan ini memberikan kepastian hukum, pemulihan hak keperdataan, serta perlindungan hukum yang nyata bagi para ahli waris dalam penyelesaian sengketa rumah waris.

Pengaturan Larangan Mengemis Dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Padang No. 01 Tahun 2025 Tentang Penegakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Thahirah Tasman — 2026-03-01

Mengemis merupakan fenomena sosial yang masih banyak dijumpai di berbagai daerah, terutama di wilayah perkotaan. Peminta sedekah sering terlihat di persimpangan jalan, tempat ibadah, pasar, dan ruang publik lainnya. Di Sumatera Barat sendiri, lebih spesifik lagi di kota Padang, masih banyak ditemukan anak-anak pengemis yang berkeliaran di mana-mana. Misalnya, di persimpangan lalu lintas, restoran yang ramai, tempat wisata, area perbelanjaan, dan banyak tempat lain yang sering digunakan sebagai lokasi operasional untuk mendapatkan uang dari masyarakat. Salah satu pusat perbelanjaan di Kota Padang adalah Pasar Raya Padang, yang merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi terbesar di kota ini. Salah satu lokasi yang sering digunakan oleh pengemis adalah Pasar Raya Padang. Fenomena pengemis jalanan bukan hanya menjadi masalah di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga telah menjadi masalah di Kota Padang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memahami bagaimana pengelolaan peraturan larangan mengemis di Kota Padang. serta bagaimana upaya Pemerintah Kota Padang dalam penegakkan Perda tentang larangan mengemis di kota padang

Analisis Hukum Terhadap Fenomena Ketakutan Untuk Menikah Dikalangan Generasi Muda Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan

Ziva Uswandres Fareza — 2026-03-01

Penelitian ini membahas fenomena ketakutan menikah yang semakin berkembang di kalangan generasi muda Indonesia, dikenal dengan istilah “ marriage is scary”. Fenomena ini disebebkan oleh berbagai faktor sossial, psikologi dan ekonomi yang memunculkan kecemasan terhadap institusi perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, literatur terkait, dan hasil studi empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan hukum dalam undang-undang perkawinan memberikan dasar hukum yang kuat, namun belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan sosial dan psikologis yang dialami generasi muda. Fenomena ketakutan menikah memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif, disertai edukasi dan pendampingan pranikah yang kompherensif guna membangun kesiapan mental dan social calon pengantin. Penelitian ini menyimpulkan perlunya perlunya sinergi antara regulasi hukum dan progam sosial untuk mengatasi kecemasan generasi muda terhadap.

Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Ekspor Udang Oleh Amerika Serikat Karna Kandungan Radio Aktif

Filqi Adillah Putri — 2026-03-01

Artikel ini membahas implikasi hukum dari penolakan ekspor udang oleh Amerika Serikat akibat kontaminasi radioaktif, dengan menyoroti perlunya peningkatan kepatuhan dalam industri ekspor seafood Indonesia. Analisis ini mengidentifikasi kesenjangan dalam kerangka regulasi yang ada, terutama fokus pada penegakan hukum seperti Undang-Undang Kepabeanan No. 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 serta No. 45 Tahun 2009. Melalui pemeriksaan terhadap regulasi ini dan arahan Menteri terkait, studi ini mengeksplorasi langkah-langkah prosedural yang diperlukan untuk memastikan ekspor seafood yang aman dan memenuhi syarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat struktur hukum yang berlaku, ketidakkonsistenan dalam praktik pemantauan dan sertifikasi menyebabkannya sulit bagi eksportir untuk memenuhi standar internasional. Temuan ini menekankan bahwa baik pihak pemerintah maupun eksportir memiliki tanggung jawab dalam menjaga integritas rantai pasokan seafood. Oleh karena itu, analisis ini menekankan pentingnya peningkatan pelatihan bagi eksportir, transparansi yang lebih besar dalam proses sertifikasi, dan penetapan protokol inspeksi yang lebih ketat. Berdasarkan temuan ini, paper ini merekomendasikan strategi yang dapat dilaksanakan untuk memperkuat mekanisme kepatuhan, termasuk pengembangan program edukasi yang komprehensif bagi eksportir tentang persyaratan regulasi dan praktik terbaik untuk keselamatan lingkungan. Ditekankan juga perlunya penerapan sanksi yang lebih ketat bagi pelanggaran untuk mencegah praktik yang kurang serius. Pada akhirnya, rekomendasi ini bertujuan untuk melindungi kesehatan publik dan menjaga reputasi Indonesia di pasar seafood global sambil mengatasi kompleksitas regulasi lingkungan internasional.

Analisis Manajemen Promosi Ritel Pada Toko SRC Satria Dalam Meningkatkan Minat Beli Dan Loyalitas Konsumen

I Komang Surya Darma Budi — 2026-03-01

Perkembangan sektor ritel yang semakin kompetitif, khususnya dengan maraknya ritel modern dan minimarket waralaba, menuntut pelaku usaha ritel skala kecil untuk mampu beradaptasi melalui pengelolaan strategi pemasaran yang efektif. Salah satu strategi yang memiliki peran penting dalam menghadapi persaingan tersebut adalah manajemen promosi ritel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen promosi ritel pada Toko SRC Satria serta mengkaji perannya dalam meningkatkan minat beli dan loyalitas konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan informan utama pemilik Toko SRC Satria serta beberapa konsumen sebagai informan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko SRC Satria telah menerapkan manajemen promosi ritel secara terencana meskipun dalam skala sederhana, meliputi penataan produk yang rapi, penggunaan display yang menarik, pemberian potongan harga dan paket hemat, serta komunikasi langsung yang intensif antara pemilik toko dan konsumen. Penerapan strategi promosi tersebut mampu menciptakan kenyamanan berbelanja, mempermudah konsumen dalam menemukan produk, serta meningkatkan ketertarikan konsumen untuk melakukan pembelian. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa manajemen promosi ritel berkontribusi terhadap peningkatan minat beli yang ditandai dengan frekuensi kunjungan yang stabil dan kecenderungan pembelian ulang. Selain itu, pendekatan personal dan pelayanan yang ramah menjadi faktor penting dalam membangun loyalitas konsumen, yang tercermin dari kesetiaan pelanggan untuk terus berbelanja di Toko SRC Satria. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan promosi ritel yang sederhana namun tepat sasaran dapat menjadi strategi efektif bagi ritel UMKM dalam meningkatkan daya saing, mempertahankan pelanggan, serta mendukung keberlangsungan usaha di tengah persaingan ritel yang semakin ketat.

Pengaruh Karakteristik Bisnis Keluarga Terhadap Resiliensi Bisnis Dengan Family Relationship Sebagai Variabel Mediasi

Wahyu Ning Yuliani — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik bisnis keluarga terhadap resiliensi bisnis pada UMKM berbasis keluarga di Kota Bandar Lampung, serta menguji peran family relationship sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM keluarga yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik bisnis keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap resiliensi bisnis. Selain itu, karakteristik bisnis keluarga juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap family relationship. Selanjutnya, family relationship memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap resiliensi bisnis. Namun demikian, hasil pengujian efek tidak langsung menunjukkan bahwa family relationship tidak berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara karakteristik bisnis keluarga dan resiliensi bisnis. Hal ini mengindikasikan bahwa resiliensi UMKM keluarga di Kota Bandar Lampung lebih dipengaruhi secara langsung oleh kekuatan karakteristik bisnis keluarga dibandingkan oleh family relationship. Temuan penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pelaku UMKM keluarga agar lebih memperkuat karakteristik internal usaha, seperti keterlibatan keluarga, orientasi jangka panjang, dan nilai-nilai keluarga, sebagai strategi utama dalam meningkatkan resiliensi bisnis. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi secara teoritis dalam memperkaya kajian bisnis keluarga, khususnya terkait peran family relationship dalam konteks UMKM di negara berkembang.

Analisis Harmonisasi Perda Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2004 Tentang Syarat Kemampuan Keagamaan Bagi Calon Pengantin Dengan UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Muhammad Diki Rivaldo — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang syarat keampuan Keagamaan Bagi Calon Pengantin dengan Undang-Undang (UU) Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan uramanya adalah bagaimana potensi konflik normatif yang timbul karena penambahan syarat kemampuan keagamaan yang sangat spesifik sebagai syarat administratif untuk menikah, yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis doktrinal terhadap harmonisasi hukum. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan mengkaji sumber hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, asas-asas hukum, khususnya menggunakan test of harmony dari MariaFarida Indrati. Hasil penelitian ini yaitu teridentifikasi adanya disharmoni subtantif dan hierarkis antara regulasi tersebut. Secara subtantif, perda ini menciptakan norma baru yang mengikat sertifikasi, kemampuan keagmaan, yang membatasi hak konstitusional untuk menikah, yang tidak disyaratkan oleh UU Perkawinan. Secara hierarkis, perda ini melampaui kewenangan pemerintah daerah dengan mengatur urusan absolut pemerintah pusat (agama), yang kewenangan daerahnya hanya terbatas pada pelaksanaan teknis dan fasilitasi.

Peran Faktor Sosiologis Sebagai Dasar Pertimbangan Non-yuridis Hakim dalam Memutus Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga

Astrid Putri Pratiwi — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran faktor sosiologis sebagai dasar pertimbangan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan sebagai korban, serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan akademisi hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada pembuktian unsur-unsur delik secara yuridis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial korban, relasi kuasa dalam rumah tangga, dampak psikologis, serta tuntutan keadilan masyarakat. Faktor sosiologis berperan penting dalam menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta dalam menafsirkan tujuan pemidanaan sebagai sarana perlindungan korban, pencegahan kejahatan, dan pemulihan keseimbangan sosial. Putusan pidana penjara selama sebelas bulan dinilai telah mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman pemidanaan yang lebih sensitif terhadap dimensi sosiologis guna mewujudkan keadilan substantif dan konsistensi putusan.

Deformalisasi Cessie dalam Praktik Perbankan: Benturan Antara Kepastian Hukum Pasal 613 KUHPerdata dan Efisiensi Pasar Kredit Sekunder

Rosida Simanjuntak — 2026-03-01

Praktik perbankan modern, khususnya dalam pasar kredit sekunder dan sekuritisasi aset, semakin menuntut mekanisme pengalihan piutang (cessie) yang cepat dan efisien demi menjaga likuiditas pasar keuangan. Namun, persyaratan formalitas kaku yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata, yang mewajibkan adanya notifikasi formal atau persetujuan tertulis dari debitur, seringkali dianggap sebagai hambatan birokratis yang signifikan dalam mempercepat arus transaksi finansial berskala besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan yuridis yang muncul antara prinsip kepastian hukum yang melekat pada KUHPerdata dengan prinsip efisiensi ekonomi yang mendorong praktik "deformalisasi" cessie dalam operasional perbankan kontemporer. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual untuk mengevaluasi praktik perbankan saat ini terhadap kerangka hukum perdata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak bank seringkali mengabaikan prosedur notifikasi formal demi mempercepat transaksi sekuritisasi, sehingga memicu fenomena deformalisasi hukum yang sistematis. Praktik ini menciptakan posisi hukum yang rentan bagi kreditor penerima (assignee), karena tanpa notifikasi yang sah, debitur secara hukum tetap berhak melakukan pembayaran kepada kreditor asal (assignor). Selain itu, terdapat disharmoni regulasi yang nyata antara hukum perdata materiil dengan peraturan teknis otoritas jasa keuangan yang cenderung lebih mengutamakan kecepatan transaksi dan kegunaan ekonomi. Studi ini membuktikan bahwa pengejaran efisiensi pasar seringkali mengorbankan perlindungan hukum bagi debitur serta melemahkan asas publisitas dalam hukum kebendaan yang sangat penting untuk melindungi kepentingan pihak ketiga. Diperlukan adanya rekonseptualisasi komprehensif terhadap kerangka hukum cessie agar dapat mengharmonisasikan kebutuhan pasar keuangan global yang dinamis dengan prinsip dasar perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan oleh KUHPerdata.

Juridical Analysis of the Crime of Illegal Cigarette Distribution According to the Excise Law

Nanda Putra Nurdiansyah — 2026-03-01

This study is titled “Juridical Analysis of the Crime of Distributing Illegal Cigarettes According to Law on Excise” and is motivated by the widespread distribution of cigarettes without excise stamps or with counterfeit stamps, which causes state losses and disrupts economic order. The main issues examined are, first, how the legal regulations regarding excise and illegal cigarettes are according to Law Number 39 of 2007, and second, what forms of criminal liability apply to perpetrators of illegal cigarette distribution under this law. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach, relying on primary legal materials in the form of regulations related to excise, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and other scientific documents. The results of this study indicate that Law No. 39 of 2007 has clearly regulated criminal sanctions for violations in the field of excise, particularly through the provisions of Articles 54 and 56, however, its implementation still faces challenges in terms of supervision and law enforcement. This research is expected to serve as a reference for improving policies to combat the circulation of illegal cigarettes and enhancing the effectiveness of excise law enforcement.

Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Pengungsi Asing yang Berada dalam Wilayah NKRI

Muhammad Dzaki — 2026-03-01

Pada abad ke-21 ini dunia internasional dihadapkan dengan polemik yang pelik, khususnya adalah masalah terkait konflik peperangan, salah satu akibat dari konflik ini adalah timbulnya pengungsi yang meninggalkan negara asalnya untuk mencari suaka dan perlindungan di negara lain yang lebih aman dan stabil. Salah satu negara tujuan pengungsi asing adalah Indonesia, pada dasarnya negara Indonesia tidak meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967, namun melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, karena Peraturan Presiden ini timbul kewenangan Indonesia dalam menangani pengungsi asing. Melalui peraturan ini pemerintah Indonesia menetapkan kerangka dan kewenangan dalam pengelolaan pengungsi asing, penentuan status pengungsi, penempatan pengungsi secara sementara serta protokol pemenuhan kebutuhan dasar. Penanganan pengungsi asing ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Indonesia secara penuh, UNHCR dan IOM pun memiliki kewajiban dalam mengurus para pengungsi asing. Perlu diingat bahwa negara Indonesia tidaklah meratifikasi konvensi pengungsi dan protokol 1967, maka dari itu Indonesia tidaklah berkewajiban penuh dalam menampung pengungsi asing, Indonesia hanya memiliki kewenangan dalam menampung sementara para pengungsi asing dan ketika situasi telah kondusif dan memungkinkan untuk pemindahan pengungsi asing, para pengungsi akan dipindahkan ke negara ketiga yang telah meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967.

Analisis Yuridis Berjalannnya Hukum Acara Pidana Terhadap Hak–Hak Tersangka Dalam Penangkapan Studi Kasus Tim Klewang Padang

Adinda Zairini — 2026-03-01

Penangkapan adalah salah satu bentuk tindakan yang dipaksa dalam proses hukum pidana yang secara langsung membatasi hak-hak orang yang diadili. Oleh karena itu, penangkapan harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan peraturan hukum acara pidana. Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) telah menyatakan secara jelas tentang syarat, prosedur, serta perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan. Namun, dalam praktiknya, tindakan penangkapan oleh aparat penegak hukum masih menimbulkan masalah, terutama terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum pelaksanaan hukum acara pidana terhadap hak-hak tersangka dalam proses penangkapan oleh tim klewang Polresta Padang. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara aturan, prosedur penangkapan telah diatur dengan jelas dalam KUHAP, tetapi dalam praktiknya masih terdapat potensi penyimpangan, khususnya terkait dengan prosedur formal dan pemenuhan hak-hak tersangka. Karena itu, diperlukan peningkatan penerapan penangkapan yang tetap sejalan dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia.

Perspektif Islam tentang Etika Akal Imitasi (AI) di Kalangan Mahasiswa Muslim

Hadisaputra — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan etis mahasiswa Muslim terhadap penggunaan akal imitasi (Artificial Intelligence/AI) dalam konteks akademik dengan perspektif Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Universitas Muhammadiyah Makassar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam mahasiswa Muslim dari berbagai fakultas yang secara aktif memanfaatkan AI dalam aktivitas pembelajaran. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengaitkan temuan empiris dan kerangka normatif Islam, khususnya konsep akal sebagai amanah, kemaslahatan, amanah akademik, tafakkur, niyyah, serta nilai Islam Berkemajuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memaknai AI bukan sebagai pengganti akal manusia, melainkan sebagai wasilah yang mendukung ikhtiar intelektual selama digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menegasikan peran berpikir kritis. AI dipersepsi membawa kemaslahatan berupa efisiensi belajar dan pengayaan pemahaman awal, namun penggunaannya dibatasi oleh nilai kejujuran, amanah, dan integritas akademik. Penelitian ini juga menemukan adanya ketegangan etika antara kemudahan teknologi dan tuntutan tanggung jawab moral, terutama terkait risiko ketergantungan yang berpotensi melemahkan daya tafakkur. Prinsip niyyah menjadi parameter utama dalam menentukan legitimasi moral penggunaan AI. Dalam kerangka Islam Berkemajuan, AI diposisikan sebagai alat rasional yang harus diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan tanpa menggeser peran sentral akal manusia.

Keabsahan Taukil Qabul Nikah Tanpa Surat Kuasa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Azzahra Khoirunnisa — 2026-03-01

Metode taukil qabul merupakan salah satu alternatif dalam suatu perkawinan, dimana hal ini dilakukan ketika calon mempelai laki-laki berhalangan hadir yang disebabkan karena uzur syari’i. Dalam proses pelimpahan wewenang ini, Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur penerapan surat kuasa sebagai bagian dari berkas akad nikah yang wajib dipenuhi sebagai bagian dari syarat dan prosedur taukil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptifdengan pendekatan yuridis normatif, dengan data bersumber dari Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri AgamaNomor 30 Tahun 2024, dan literatur fiqh. Temuan menunjukkan bahwa meskipun taukil qabul dapat dianggap sah menurut fiqh Islam tanpa adanya surat kuasa, namun dalam sistem hukum positif Indonesia hal tersebut dapat menimbulkan risiko pembatalan pernikahan. Kesenjangan antara standar hukum fiqh dan hukum positif Indonesia ini mencerminkan penerapan prinsip maashlahah mursalahdalam menjaga kepentingan umum. Penelitian merekomendasikan kepatuhan penuh terhadap persyaratan surat kuasa tertulis untuk menghindari risiko hukum dan memastikan perlindungan maksimal bagi calon pengantin, wali, dan anak-anak yang dilahirkan

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Perspektif Siyasah Syar’iyah

Nurhikmah — 2026-03-01

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Meskipun regulasi mengenai netralitas ASN telah diatur secara tegas, praktik di Kabupaten Gowa masih menunjukkan adanya pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan netralitas ASN dalam perspektif siyasah Syar'iyah. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumemtasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan netralitas ASN dilakukan melalui tahap pencegahan, pengawasan langsung, dan penindakan. Namun pelaksanaanya masih terkendala oleh rendahnya Pemahaman ASN, keterbatasan alat bukti, tekanan politik, serta keterbatasan kewenanagan pemberian sanksi. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, netralitas ASN mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan, sehingga pelanggaranya bertentangan dengan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan.

Efektivitas Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pebayan Kota Padang Perspektif Hukum Nasional Dan Daerah

Khairani Putri Azzahra — 2026-03-01

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap PKL di kawasan Pebayan Kota Padang dari perspektif hukum nasional dan daerah.Penelitian ini bertujuan unutk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap PKL berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Perda Kota PAdang No 1 Tahun 2025 .Metode penelitian normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan konseptual, dan komperatif melalui studi pustaka rterhadap doktrin hukum, literatur, dan regulasi terkait.Hasil penelitian memnujukan bahwa penegakan hukum terjadap PKL belum efektif karena lamahnya pengawasan aparat, inkonsistensi penertiban, dan tekanan ekonmi yang mendorong PKL kembali ke lokasi terlarangFaktor-faktor seperti rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan fasilitas relokasi, serta faktor eksternal seperti keterbatasan antarinstansi yang kurang optimal dan prilaku masyarakat yang tetap embeli di lokasi terlarang,turut mempengaruhi efetivitas.Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum memelrlukan integrasi regulasi dengan penyediaan lokasi relokasi strategis, pemberdayaan ekonomi PKL, pengawasan berkelanjutan dan sosialisasi hukum, sehingga ketertiban publik dapat tercapai dan legitimasi hukum terbangun.

Sosiologi Penegakan Hukum Lingkungan: Respons Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan Oleh Industri Di Wawo

Radiatam Mardiah — 2026-03-01

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum lingkungan dari perspektif sosiologi hukum dengan menitikberatkan pada respons masyarakat terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri pembukaan lahan jagung di wilayah Wawo. Penelitian menggunakan metode empiris dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukaan lahan dilakukan berdasarkan legalitas administratif, namun tetap menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, seperti perubahan iklim mikro, krisis air bersih, dan peningkatan risiko banjir. Penegakan hukum lingkungan cenderung bersifat formalistik dan belum menyentuh perlindungan lingkungan secara substantif. Respons masyarakat menunjukkan sikap ambivalen antara kepentingan ekonomi dan kesadaran ekologis, di mana masyarakat lebih memilih strategi adaptasi dibandingkan tuntutan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum lingkungan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya hukum, dan ketergantungan ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Tanggung Jawab Hukum Produsen Farmasi Terhadap Konsumen Atas Peredaran Sirup Terkontaminasi Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut

Sunanto — 2026-03-01

Peredaran sirup obat yang terkontaminasi etilen glikol dan dietilen glikol hingga menyebabkan kasus gagal ginjal akut pada anak menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap keamanan produk farmasi serta memperlihatkan lemahnya perlindungan konsumen di sektor kesehatan. Kondisi tersebut menuntut kajian hukum yang komprehensif terkait pertanggungjawaban produsen farmasi dan mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum produsen farmasi terhadap konsumen serta mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban atas kerugian akibat peredaran sirup terkontaminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang didukung oleh teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen farmasi memiliki tanggung jawab hukum yang bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab perdata melalui prinsip tanggung jawab mutlak, tanggung jawab pidana atas pelanggaran standar keamanan dan keselamatan produk, serta tanggung jawab administratif berupa sanksi dari otoritas pengawas. Mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta jalur litigasi melalui pengadilan, termasuk gugatan perdata dan class action. Pengaturan tersebut secara normatif telah memberikan dasar perlindungan hukum, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan teknis. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan konsumen di bidang farmasi sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, penguatan pengawasan, serta akses konsumen terhadap mekanisme pemulihan hak yang adil dan berkeadilan.

Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Putri Linni Febrina Harahap — 2026-03-01

Anak-anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum khusus, terutama ketika mereka menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah hak restitusi, yang merujuk pada hak korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian fisik, psikologis, dan materiil yang diderita akibat kejahatan tersebut. Namun, dalaam praktiknya, pemenuhan hak restitusi bagi anak-anak korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun implementasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur hak restitusi bagi anak-anak korban kekerasan seksual dan untuk meneliti implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh materi hukum primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa hak restitusi bagi anak korban telah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan instrumen hukum terkait lainnya. Meskipun demikian, implementasi restitusi masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman di kalangan petugas penegak hukum, rendahnya kepatuhan pelaku dalam memenuhi kewajiban restitusi, dan kelemahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, penguatan peraturan, peningkatan peran otoritas penegak hukum, dan pembentukan mekanisme penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan restitusi untuk memastikan restitusi.

Implementation of Good Corporate Governance Towards Investment Decision-Making: A Case Study of Koperasi Wanita Anggrek Bulan in Bandar Lampung

Relifidi Audrey — 2026-03-01

Urgensi implementasi tata kelola yang kredibel dalam memitigasi risiko pengambilan keputusan investasi menjadi determinan utama bagi keberlanjutan organisasi berbasis kerakyatan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam proses pengambilan keputusan investasi, sekaligus menganalisis dinamika hambatan serta perumusan strategi penguatan tata kelola pada Koperasi Wanita Anggrek Bulan di Bandar Lampung. Fokus kajian ini dititikberatkan pada mekanisme keputusan kredit yang diposisikan sebagai instrumen investasi strategis dalam menjaga stabilitas portofolio lembaga. Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Data dihimpun melalui teknik triangulasi yang mencakup wawancara mendalam terhadap delapan informan kunci yang merepresentasikan struktur organisasi, observasi partisipatif, serta analisis dokumentasi internal. Proses pengolahan data dilakukan secara sistematis menggunakan bantuan perangkat lunak NVivo 15, melalui tahapan reduksi, kodifikasi, dan visualisasi data guna memastikan objektivitas dan validitas temuan. Hasil penelitian mengungkap bahwa Koperasi Wanita Anggrek Bulan telah mengasimilasi lima pilar GCG—Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran—ke dalam ekosistem pengambilan keputusan investasinya. Strategi mitigasi risiko dilakukan melalui seleksi keanggotaan yang rigit dan analisis kapasitas finansial yang presisi sebagai upaya preventif terhadap risiko kredit macet. Meskipun dihadapkan pada tantangan fluktuasi jumlah anggota dan restrukturisasi administratif, koperasi mampu mempertahankan keberlangsungan organisasinya melalui optimalisasi teknologi informasi dan penguatan kepercayaan anggota melalui keterbukaan informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi penerapan kerangka GCG bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi strategis dalam mewujudkan kesehatan finansial dan daya saing koperasi di masa depan.

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing Dalam Menghadapi Diskriminasi Di Tempat Kerja:

Wasito — 2026-03-01

Penelitian ini berangkat dari meningkatnya penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia yang di satu sisi dikaitkan dengan kebutuhan investasi dan alih teknologi, namun di sisi lain memunculkan praktik pembatasan jabatan, disparitas upah, penahanan paspor, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang berpotensi diskriminatif. Rumusan masalah tesis ini adalah: (1) bagaimana implementasi UU Ketenagakerjaan dan UU HAM dalam memberikan perlindungan terhadap TKA dari diskriminasi di tempat kerja; dan (2) bagaimana kesenjangan antara norma hukum nasional dan standar internasional (Konvensi ILO) dengan realitas perlindungan TKA di lapangan serta implikasinya bagi penguatan sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, secara normatif TKA ditempatkan sebagai subjek hukum yang seharusnya menikmati perlindungan yang sama dengan pekerja lokal, namun implementasinya masih didominasi logika pengendalian administratif sehingga perlindungan terhadap TKA baru terlihat kuat ketika sengketa sampai ke pengadilan. Kedua, terdapat kesenjangan normatif dan implementatif dengan standar ILO, terutama terkait ketiadaan larangan eksplisit diskriminasi berbasis kewarganegaraan, pembatasan jabatan yang bersifat struktural, lemahnya mekanisme pengaduan ramah TKA, serta praktik yang mendekati kerja paksa. Tesis ini menyimpulkan perlunya penguatan norma anti- diskriminasi, reformulasi kebijakan TKA, dan penguatan kelembagaan pengawasan agar perlindungan TKA selaras dengan prinsip keadilan substantif dan rule of law. Rekomendasi diarahkan pada revisi UU 13/2003 dan regulasi turunannya, peningkatan kapasitas pengawas, serta koordinasi ketenagakerjaan–keimigrasian– HAM dalam penanganan kasus TKA secara terpadu.

Hambatan dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Kabupaten Klungkung

Ida Ayu Parami Cintiya — 2026-03-01

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, pemberian perlindungan hukum kepada korban masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Klungkung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban meliputi keterbatasan substansi hukum yang masih berorientasi pada pelaku, kendala aparat penegak hukum dalam pembuktian dan pendampingan korban, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kondisi psikologis korban yang mengalami trauma dan rasa takut. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peningkatan peran masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban.

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Yang Melakukan Aktifitas Di Wilayah Adat

Sinung Karto — 2026-03-01

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik kriminalisasi terhadap masyarakat adat ketika menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan kultural di wilayah adatnya sendiri, khususnya sejak ekspansi izin kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang tumpang tindih dengan hak ulayat, sehingga hukum pidana dan undang-undang sektoral kerap berfungsi sebagai instrumen pengamanan investasi alih-alih sarana perlindungan hak konstitusional. Rumusan Masalah 1. Mengapa masyarakat adat dikriminalisasi dalam aktivitasnya di wilayah adat; 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang beraktivitas di wilayah adatnya. Metode Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang diperkaya dengan data empiris konflik masyarakat adat di berbagai daerah. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, undang-undang sektoral di bidang agraria, kehutanan, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia, serta putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah dan laporan organisasi masyarakat sipil. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk mengungkap relasi antara konstruksi normatif dan praktik penegakan hukum. Kesimpulan menunjukkan bahwa kriminalisasi masyarakat adat berakar pada disharmoni regulasi sektoral, paradigma “hutan negara” yang mengabaikan hutan adat, lambannya pengakuan administratif wilayah adat oleh pemerintah daerah, serta bias struktural aparat penegak hukum yang cenderung berpihak kepada negara dan korporasi. Perlindungan hukum yang ideal menuntut penguatan pengakuan konstitusional dan administratif atas hak ulayat, harmonisasi undang-undang sektoral, pedoman penegakan hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, peradilan yang progresif dan responsif terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, serta integrasi peran lembaga adat dan organisasi masyarakat sipil dalam suatu model perlindungan yang bersifat konstitusional, administratif, sektoral, dan yudisial secara terpadu.

Strategi Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Penguatan Kemitraan Stakeholder pada Lembaga Pendidikan

Ayu Gita Lestari — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen hubungan masyarakat (humas) dalam penguatan kemitraan stakeholder pada lembaga pendidikan dari perspektif teoretis dan konseptual. Lembaga pendidikan membutuhkan strategi komunikasi yang efektif untuk membangun dan memelihara hubungan dengan berbagai stakeholder, termasuk siswa, orang tua, tenaga pendidik, pemerintah, dan masyarakat luas. Manajemen humas berperan strategis dalam memastikan komunikasi yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan memperkuat citra lembaga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research, melalui kajian literatur mendalam terhadap buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen relevan mengenai manajemen humas dan kemitraan stakeholder di lembaga pendidikan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan strategi humas yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen humas yang efektif meliputi perencanaan komunikasi yang terstruktur, pelaksanaan program humas partisipatif, pemeliharaan hubungan berkelanjutan, dan evaluasi rutin terhadap interaksi dengan stakeholder. Implementasi strategi ini meningkatkan dukungan masyarakat, memperkuat legitimasi lembaga, dan memfasilitasi kolaborasi yang produktif. Kesimpulannya, manajemen humas yang berbasis komunikasi dua arah, transparansi, partisipasi, dan kolaborasi strategis menjadi kunci dalam membangun kemitraan stakeholder yang produktif dan berkelanjutan pada lembaga pendidikan.

Rekonstruksi Konsep Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia

Ayu Gita Lestari — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep analisis lingkungan internal dan eksternal dalam perspektif manajemen sumber daya manusia (MSDM) agar lebih relevan dengan dinamika organisasi kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada penelaahan konseptual terhadap peran analisis lingkungan sebagai dasar perumusan kebijakan MSDM yang adaptif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah buku-buku rujukan dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema MSDM dan analisis lingkungan organisasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi konsep, serta interpretasi kritis terhadap temuan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis lingkungan internal dan eksternal memiliki peran strategis dalam MSDM, terutama dalam perencanaan SDM, pengembangan kompetensi, serta penyesuaian kebijakan terhadap perubahan lingkungan kerja. Pembahasan juga menegaskan bahwa konsep analisis lingkungan yang selama ini bersifat umum perlu direkonstruksi agar lebih spesifik dan aplikatif dalam konteks MSDM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi konsep analisis lingkungan internal dan eksternal dapat memperkuat posisi MSDM sebagai mitra strategis organisasi dalam menghadapi tantangan perubahan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu MSDM serta menjadi rujukan konseptual bagi penelitian selanjutnya.

Pemanfaatan Electronic Public Relations dalam Pengelolaan Komunikasi Digital Organisasi

Desy Sasmita — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemanfaatan Electronic Public Relations (EPR) dalam pengelolaan komunikasi digital organisasi di era perkembangan teknologi informasi. Kajian ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan organisasi terhadap strategi komunikasi yang mampu menjangkau publik secara luas, cepat, dan interaktif melalui media digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode library research (studi kepustakaan), yang bersumber dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen akademik yang relevan dengan konsep Electronic Public Relations dan komunikasi digital. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pengklasifikasian, penelaahan kritis, serta sintesis terhadap berbagai sumber pustaka yang digunakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Electronic Public Relations berperan strategis dalam mendukung efektivitas penyampaian informasi, membangun citra positif organisasi, serta memperkuat hubungan antara organisasi dan publik melalui media digital. Selain itu, EPR mendorong terciptanya komunikasi dua arah yang lebih interaktif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Electronic Public Relations merupakan bagian penting dalam pengelolaan komunikasi organisasi di era digital dan perlu dikembangkan secara terencana serta berbasis kajian teoretis yang komprehensif.

Kepastian Hukum Dan Perlindungan Konsumen Atas Maraknya Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal

Lalu Anugrah Nugraha — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum bagi konsumen serta kerangka normatif perlindungan konsumen terhadap maraknya peredaran sediaan farmasi ilegal di Indonesia. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana kepastian hukum diwujudkan, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, serta bagaimana penerapan hukum terhadap pengedar sediaan farmasi ilegal dalam studi kasus konkret. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi konsumen diwujudkan melalui kewajiban izin edar sebagai jaminan keamanan, khasiat, dan mutu produk yang diawasi oleh BPOM. Perlindungan konsumen dilakukan melalui mekanisme preventif berupa kontrol pra-pasar dan mekanisme represif melalui kontrol pasca-pasar yang mencakup sanksi administratif hingga pidana. Penerapan hukum terhadap pengedar sediaan farmasi ilegal dalam kasus yang diteliti menunjukkan adanya sanksi berlapis sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena produk tersebut dianggap sebagai objek terlarang yang membahayakan kesehatan publik.

Transformasi Paradigma Pidana Mati Bersyarat dalam Tindak Pidana Narkotika

Ilham Faturrahman Mohamad — 2026-03-01

Penelitian ini menganalisis transformasi normatif pidana mati pasca-pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan fokus khusus pada harmonisasi lex specialis dalam kasus narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, menggabungkan analisis perundang-undangan dengan studi kasus komparatif terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung sebelum dan sesudah reformasi 2026. Analisis konten dilakukan terhadap 50 putusan kasasi untuk mengukur pergeseran dalam penalaran hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma fundamental dari retributive justice menuju proportionate justice dan rehabilitasi. Putusan pra-2026 sebagian besar bergantung pada faktor objektif, seperti kuantitas narkotika dan general prevention, untuk menjustifikasi pidana mati absolut. Sebaliknya, yurisprudensi pasca-2026 mengintegrasikan mekanisme pidana mati bersyarat berdasarkan Pasal 100 KUHP Nasional, dengan memprioritaskan mitigating factors seperti peran terdakwa dan potensi rehabilitasi. Temuan empiris mengungkap peningkatan signifikan dalam konversi vonis mati menjadi pidana bersyarat, naik dari 12% pra-reformasi menjadi 65% pasca-reformasi, diiringi lonjakan penggunaan istilah yudisial "proporsionalitas" (35%) dan "rehabilitasi" (42%). Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun prinsip ultimum remedium semakin teroperasionalisasi, inkonsistensi dalam penafsiran "perilaku baik" masih terjadi, sehingga memerlukan pedoman yudisial yang terstandarisasi untuk menjamin kepastian hukum.

Penerapan Asas Lex Favor Reo terhadap Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Melisa B. Daud — 2026-03-01

Transisi dari KUHP lama (WvS) menuju KUHP Nasional melalui Pasal 3 ayat (7) membawa revolusi doktrinal dengan memperluas penerapan asas lex favor reo hingga tahap pasca-inkracht, sehingga secara langsung menantang sakralitas finalitas putusan (res judicata) sebagai pilar kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis dialektika antara keadilan substantif dan kepastian hukum dalam penerapan Pasal 3 ayat (7) KUHP Nasional serta merumuskan model prosedural penyesuaian pidana yang konstitusional dan operasional. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif terhadap KUHP Nasional, KUHP lama, KUHAP, serta putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait penerapan lex favor reo. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan sosiologis, disertai rekonstruksi ratio decidendi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan lex favor reo terhadap putusan inkracht secara filosofis selaras dengan paradigma pemidanaan humanis dan keadilan korektif, namun menimbulkan rechtsvacuum pada tataran hukum acara dan membuka potensi disparitas eksekusi, tsunami perkara, serta gesekan kewenangan antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan model hibrida penyesuaian pidana yang menggabungkan screening administratif di tingkat eksekutor dengan mekanisme judicial gatekeeping yang sederhana dan cepat, yang diatur secara rinci melalui Peraturan Mahkamah Agung atau regulasi teknis lintas lembaga. Dengan desain demikian, Pasal 3 ayat (7) berpotensi terimplementasi secara seragam, akuntabel, dan proporsional, sehingga mampu menyeimbangkan perlindungan hak terpidana dengan martabat finalitas putusan dalam negara hukum Pancasila.

Judicial Overreach MK dalam Putusan No. 112/PUU-XX/2022

Sitisyukriyah M. Hubaib — 2026-03-01

Penelitian ini menganalisis judicial overreach dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun dengan pemberlakuan surut, yang secara yuridis melanggar doktrin stare decisis, preseden open legal policy (Putusan MK No. 46/PUU-XIII/2015, No. 90/PUU-XX/2022), prinsip non-retroaktivitas, dan judicial restraint. Metode penelitian normatif-preskriptif menggunakan pendekatan statute approach, case approach, dan conceptual approach untuk menguji ratio decidendi mayoritas hakim terhadap dissenting opinion Saldi Isra, Suhartoyo, et al. Hasil analisis menunjukkan inkonsistensi fatal MK yang beralih dari negative legislator menjadi positive legislator, dengan argumentasi spekulatif tentang "pengaruh politis" tanpa bukti empiris, menciptakan konflik kepentingan bagi pemohon Nurul Ghufron yang masa jabatannya otomatis diperpanjang. Implikasi ketatanegaraan sangat serius: membuka Pandora's box intervensi yudisial terhadap kebijakan publik, membatalkan proses Pansel KPK 2024-2028 (waste of state resources), memutus rantai democratic accountability DPR-Presiden, dan mendorong Indonesia menuju juristocracy. Penelitian menyimpulkan bahwa Putusan 112/PUU-XX/2022 bukan sekadar judicial activism melainkan judicial overreach yang mencederai checks and balances dan menuntut reformasi konstitusional mendesak berupa pembatasan kewenangan MK pada open legal policy, penguatan mekanisme akuntabilitas hakim konstitusi, dan pengembalian supremasi konstitusi sebagai pengawal demokrasi representatif.

Analisis Perda No. 6 Tahun 2024 tentang Insentif dan Investasi Daerah di Kabupaten Bone Perspektif Siyasah Dusturiyah

Suatang Ata — 2026-03-01

Regulasi tentang insentif dan kemudahan investasi memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Di Kabupaten Bone, lahirnya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2024 menjadi upaya konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing investasi sekaligus memperkuat sektor UMKM dan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peraturan tersebut melalui pendekatan ROCCIPI, serta mengevaluasinya dalam bingkai siyasah dusturiyah sebagai perspektif etis dan normatif yang berbasis nilai-nilai Islam. Pengunaan pendekatan kualitatif deskriptif dan strategi studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber dan content analysis. Temuan menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan orientasi pembangunan yang progresif, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pada aspek institusional, komunikasi publik, dan pemerataan manfaat kebijakan. Perspektif siyasah dusturiyah menekankan pentingnya prinsip keadilan, musyawarah, dan maslahat dalam setiap tahapan implementasi regulasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model evaluasi kebijakan daerah yang memadukan kerangka analitis teknokratik dan nilai-nilai keadaban publik, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan partisipasi masyarakat, reformasi kelembagaan, dan sistem pengawasan kebijakan investasi daerah. Hasil studi ini diharapkan menjadi referensi praktis dan konseptual bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan aktor pembangunan lokal dalam mewujudkan tata kelola investasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Hukum Perkawinan Di Timur Tengah : Mesir, Yordania, Suriah, Dan Arab Saudi

Wiranto — 2026-03-01

Hukum Keluarga di kawasan Arab Timur Tengah merupakan arena kontestasi dinamis antara warisan doktrinal fiqh, tuntutan modernisasi struktural negara, dan aspirasi keadilan gender dalam masyarakat Muslim kontemporer. Kajian ini menganalisis secara komparatif perkembangan hukum perkawinan di Mesir, Yordania, Suriah, dan Arab Saudi, yang secara kolektif merepresentasikan spektrum konservatisme dan respons negara terhadap reformasi hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan komparatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin fiqh yang ditransformasikan menjadi hukum positif melalui mekanisme ijtihad legislatif seperti takhayyur dan talfīq. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mesir, sebagai pionir kodifikasi hukum keluarga pada abad ke-20, mengadopsi model Konservatisme Pragmatis yang ditandai oleh inovasi terbatas, seperti institusi khulu’, yang tetap dinegosiasikan dengan otoritas keagamaan Al-Azhar. Yordania mencerminkan pola Dualitas Hukum, di mana prinsip kesetaraan konstitusional secara eksplisit dikecualikan dari ranah keluarga yang sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi Syariah. Suriah, meskipun secara historis responsif terhadap fiqh Hanafi, menunjukkan Stagnasi Reformasi akibat ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Sebaliknya, Arab Saudi mengalami Transformasi Struktural melalui pengesahan Undang-Undang Status Personal (Personal Status Law/PSL) tahun 2022 yang mengkodifikasi fiqh Hanbali secara sistematis, menciptakan kepastian hukum administratif tanpa liberalisasi substantif. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun mazhab fiqh menyediakan landasan doktrinal, faktor penentu utama dalam pembentukan hukum status personal adalah siyāsah shar‘iyyah dan kepentingan politik negara dalam menjaga legitimasi ideologisnya.

Analisis Kekuatan Legalitas Materil Pasal 2 KUHP Baru Dan Kepastian Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana

M. Rafsan Jzani — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan legalitas materil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Fokus kajian diarahkan pada kedudukan dan daya mengikat putusan sidang adat dalam sistem hukum pidana nasional, serta batas-batas penerapan norma adat terhadap perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan legalitas materil memberikan legitimasi terbatas terhadap hukum adat sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional dan diformalkan melalui regulasi negara. Namun demikian, tanpa perumusan normatif yang limitatif dan mekanisme pengawasan yang jelas, penerapan legalitas materil berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan guna menjamin keseimbangan antara pengakuan hukum adat dan asas kepastian hukum dalam kerangka negara hukum.

Keadilan Hak Waris Istri

Rifda Adla Salsabila — 2026-03-01

Penelitian ini mengkaji keadilan hak waris istri di Dusun Lodadi, Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dalam perspektif pemikiran Amina Wadud. Permasalahan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum waris Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan praktik pembagian waris dalam masyarakat adat Jawa yang cenderung mengesampingkan hak istri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis normatif-sosiologis. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi lapangan untuk mengungkap praktik kewarisan lokal serta relevansinya dengan prinsip keadilan Islam dan keadilan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris di Umbulmartani masih didominasi oleh adat patriarkal yang memprioritaskan anak laki-laki sebagai penerus dan pemilik utama harta warisan, sementara istri hanya ditempatkan sebagai pengelola tidak langsung atau pemegang hak pakai. Dalam perspektif Amina Wadud, praktik tersebut mencerminkan ketidakadilan struktural berbasis gender karena bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, martabat manusia, dan kesetaraan yang diajarkan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi praktik kewarisan memerlukan pendekatan hermeneutika kontekstual dan transformasi kesadaran sosial agar sistem kewarisan yang lebih adil dan inklusif dapat terwujud.

The Influence Of Entrepreneurial Competency And Leadership On Micro-Enterprise Sustainability In Bandar Lampung City

Zahwa Nura Aziza — 2026-03-01

Usaha mikro memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, namun banyak yang masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi kewirausahaan dan kepemimpinan kewirausahaan terhadap keberlanjutan usaha mikro di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan dari 125 pemilik usaha mikro melalui kuesioner terstruktur. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha yang memiliki kompetensi kewirausahaan yang lebih kuat—seperti kemampuan mengenali peluang, berpikir strategis, mengelola sumber daya, dan memiliki komitmen usaha—lebih mampu menjaga keberlangsungan usahanya dalam lingkungan yang dinamis dan terbatas sumber daya. Sebaliknya, kepemimpinan kewirausahaan tidak menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro, yang menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan formal kurang dominan dalam konteks usaha mikro di mana pemilik usaha terlibat langsung dalam aktivitas operasional sehari-hari. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menegaskan peran kompetensi kewirausahaan sebagai faktor internal utama dalam menentukan keberlanjutan usaha mikro, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.

Deepfake Fraud dalam Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending: Implikasi terhadap Perlindungan Hukum bagi Lender di Indonesia

Syahla Regita Sujiro — 2026-03-01

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan menghadirkan inovasi layanan Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara daring tanpa lembaga keuangan konvensional. Namun, kemajuan ini juga memunculkan ancaman baru berupa deepfake fraud, yaitu penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan untuk memalsukan identitas digital dan menipu sistem verifikasi elektronik (e-KYC). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi lender sebagai konsumen fintech serta menilai pertanggungjawaban hukum penyelenggara ketika terjadi kerugian akibat penyalahgunaan deepfake. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap UUPK, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta POJK No. 22 Tahun 2023 dan POJK No. 40 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional telah komprehensif dalam memberikan perlindungan preventif melalui keamanan sistem dan transparansi informasi, serta perlindungan represif melalui ganti rugi dan sanksi administratif terhadap penyelenggara yang lalai. Kesimpulannya, kerangka hukum Indonesia telah cukup komprehensif dalam melindungi lender Fintech P2P Lending, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian, keamanan digital, dan akuntabilitas penyelenggara dalam menghadapi ancaman deepfake fraud.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Obat Tradisional dan Kosmetik Mengandung Narkotika Tanpa Izin Edar

Sarah Erda Kurniati — 2026-03-01

Peredaran obat tradisional dan kosmetik yang mengandung narkotika tanpa izin edar merupakan perbuatan melawan hukum yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta melanggar ketentuan hukum pidana dan hukum kesehatan. Praktik ini tidak hanya melanggar regulasi perizinan, tetapi juga beririsan dengan tindak pidana narkotika yang memiliki ancaman pidana berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran obat tradisional dan kosmetik yang mengandung narkotika tanpa izin edar serta mengkaji penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kesehatan, serta peraturan terkait izin edar obat dan kosmetik, dengan penerapan sanksi pidana yang bersifat kumulatif maupun alternatif. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari peredaran produk ilegal yang mengandung zat berbahaya.

Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Islam Pada Era Reformasi

Chairil Irawan Rangkuti — 2026-03-01

Penelitian ini berangkat dari persoalan utama mengenai bagaimana konfigurasi politik pada era Reformasi memengaruhi arah pembentukan produk hukum Islam di Indonesia. Sejak jatuhnya Orde Baru, ruang politik terbuka secara drastis, muncul aktor-aktor baru, dan terjadi peningkatan tuntutan masyarakat Muslim terkait legislasi bernuansa syariah. Namun, hingga kini belum terdapat kajian komprehensif yang membandingkan dinamika lima pemerintahan Reformasi dalam menghasilkan regulasi Islam serta dampaknya terhadap relasi negara–agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan hukum Islam dari era BJ Habibie hingga Joko Widodo, dengan menelaah konteks politik, proses legislasi, dan penguatan kelembagaan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif berbasis analisis dokumen dan literatur, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, putusan Mahkamah Agung, riset akademik, laporan lembaga negara, dan publikasi ilmiah. Data historis-politik dipadukan dengan analisis kebijakan hukum (legal policy analysis) untuk memetakan kontinuitas dan perubahan setiap era. Sumber rujukan berasal dari buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta berita kredibel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) konfigurasi politik menentukan model legislasi syariah—mulai dari respons transisional (Habibie), inklusivitas keagamaan (Gus Dur), stabilisasi kelembagaan (Megawati), ekspansi legislasi syariah berskala nasional (SBY), hingga konsolidasi dan modernisasi tata kelola (Jokowi); (2) era SBY merupakan periode paling produktif dengan lahirnya regulasi strategis seperti UU Zakat, UU Wakaf, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan penguatan Peradilan Agama; (3) era Jokowi memperluas institusionalisasi syariah melalui BPJPH dan sistem sertifikasi halal nasional; dan (4) orientasi hukum Islam bergerak dari simbolisme ke teknokratis-kelembagaan yang lebih moderat.Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian pemetaan komparatif lintas pemerintahan yang menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak bersifat linear maupun ideologis, melainkan bersifat kombinatif: dipengaruhi kebutuhan masyarakat Muslim, dinamika politik, dan dorongan modernisasi institusi. Temuan ini memperkaya diskursus politik hukum Islam dan memberi kerangka analitis bagi studi kebijakan publik dan hubungan negara–agama di Indonesia.

Resistensi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bone: Studi Kritis Implementasi Perda No. 1 Tahun 2020 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Lira Sopi Ema — 2026-03-01

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian vital dari sektorekonomi informal yang memberikan kontribusi signifikanterhadap penyediaan lapangan kerja dan akses barang murahbagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, keberadaanmereka kerap menimbulkan permasalahan tata ruang kota, seperti kemacetan, gangguan estetika, dan konflik penggunaanruang publik. Di Kabupaten Bone, upaya pemerintah daerahmengatasi dilema ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons pedagangkaki lima terhadap implementasi perda tersebut dari perspektifSiyasah Dusturiyah, sebuah konsep dalam tata kelola politikhukum Islam yang menekankan asas keadilan dan kemaslahatanpublik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif denganteknik pengumpulan data melalui observasi, wawancaramendalam, dan dokumentasi terhadap pedagang, pejabatpemerintah, akademisi, serta masyarakat, penelitian inimenemukan bahwa sebagian besar PKL menunjukkan resistensiterhadap kebijakan tersebut. Ketidakpuasan ini dipicu oleh kurangnya sosialisasi, lokasi relokasi yang tidak strategis, sertaimplementasi program pemberdayaan yang tidak sesuaikebutuhan mereka. Temuan ini menyoroti adanya kesenjanganantara tujuan normatif kebijakan dengan kondisi faktual di lapangan, sekaligus menunjukkan perlunya pendekatankebijakan yang lebih partisipatif dan berbasis keadilansubstantif. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis terhadappenguatan integrasi nilai-nilai siyasah dusturiyah dalam praktikkebijakan publik lokal, serta merekomendasikan perumusanregulasi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap pelaku ekonomi mikro.

Analisis Hambatan Polres Badung Dalam Menanggulangi Penggunaan Knalpot Brong Di Wilayah Hukum Polres Badung

I Gusti Ayu Pramesti Gayatri Devi — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot tidak sesuai standar (knalpot brong) serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kabupaten Badung. Penelitian ini dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polres Badung. Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian sebagai sumber utama melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot brong dilakukan melalui upaya preventif berupa sosialisasi dan edukasi tertib berlalu lintas, serta upaya represif berupa penindakan tilang dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya modifikasi kendaraan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

Mekanisme Arbitrase Online Pada Lembaga Arbitrase Di Indonesia Dan China: Suatu Studi Perbandingan

Kadek Mei Eriani Putri — 2026-03-01

Perkembangan transaksi digital meningkatkan potensi perdamaian bisnis lintas wilayah, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian penyelesaian yang cepat, efisien, dan adaptif terhadap teknologi. Artikel ini membandingkan mekanisme arbitrase online di Indonesia dan Tiongkok melalui BANI dan Shenzhen Court of International Arbitration (SCIA) dengan metode hukum normatif (pendekatan peraturan-undangan dan pengukuran) berbasis studi kepustakaan. Hasil menunjukkan SCIA menjadikan proses elektronik sebagai jalur utama dengan prosedur rinci, meliputi verifikasi identitas, pengajuan dan pembuktian dokumen secara unggahan, penyiaran melalui sidang video, serta penandatanganan dan penyampaian eksekusi secara elektronik. Sementara itu, BANI telah mengakomodasi arbitrase online melalui aturan internal, namun penerapannya masih cenderung hybrid karena aspek pembuktian dan putusan masih membuka kebutuhan formalitas fisik. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan standardisasi prosedur di Indonesia untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas arbitrase online.

Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Sebagai Upaya Preventif Terhadap Kejahatan Skimming Pada Transaksi Digital Mahasiswa

Muh Aditya Rusmanto — 2026-03-01

Perkembangan transaksi digital di lingkungan perguruan tinggi telah menjadikan mahasiswa sebagai subjek hukum yang aktif dalam penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi. Kondisi tersebut juga meningkatkan resiko terjadinya kejahatan skimming, yang berimplikasi langsung pada hilangnya harta dan terganggunya kepastian hukum pengguna transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kejahatan skimming pada transaksi digital mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) dengan menggunakan Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah, Teori Perlindungan Hukum, Teori Literasi Digital, dan Teori Preventif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif di Indonesia masih cenderung menitikberatkan pada penindakan represif, sementara upaya perlindungan hukum preventif belum dioptimalkan secara komprehensif. Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, kejahatan skimming bertentangan dengan prinsip ḥifẓ al-māl karena mengakibatkan perampasan harta secara batil dan merusak kemaslahatan. Teori Perlindungan Hukum menegaskan bahwa hukum harus hadir sejak tahap pencegahan untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi mahasiswa sebagai pengguna transaksi digital. Sementara itu, Teori Literasi Digital menunjukkan bahwa penguatan edukasi dan sosialisasi keamanan transaksi digital di lingkungan UMKT memiliki peran strategis dalam menekan potensi kejahatan skimming. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi penguatan perlindungan hukum preventif melalui sinergi regulasi, peningkatan literasi digital, serta peran aktif perguruan tinggi dan lembaga keuangan guna mewujudkan perlindungan harta dan kemaslahatan bersama.

Relevansi Filsafat Ilmu Dalam Menghadapi Disrupsi Pengetahuan Di Era Digital

Fatiya Nadhrah — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran filsafat ilmu dalam menghadapi disrupsi pengetahuan di era digital, khususnya dalam menegaskan validitas dan otoritas pengetahuan hukum serta implikasinya terhadap teori dan praktik hukum. Kajian ini menggunakan landasan teori filsafat ilmu yang meliputi dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagai kerangka analisis utama, serta didukung oleh pemikiran filsafat hukum dan teori hukum transformatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa buku, jurnal ilmiah nasional berbahasa Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pengklasifikasian, dan analisis kritis terhadap literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah mengubah realitas hukum, cara pengetahuan hukum dibentuk, serta orientasi nilai dalam praktik hukum. Filsafat ilmu berperan penting dalam menjaga rasionalitas, legitimasi, dan orientasi nilai hukum agar tidak tereduksi menjadi sekadar instrumen teknologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pendekatan filosofis dalam pengembangan hukum digital merupakan prasyarat penting untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan di tengah disrupsi pengetahuan era digital.

Kebijakan Hukum Penetapan Harga Kuliner di Destinasi Wisata: Antara Prinsip Kebebasan Berusaha dan Perlindungan Konsumen

Gyska Indah Harya — 2026-03-01

Fenomena kenaikan harga makanan dan minuman yang tidak wajar di destinasi wisata saat musim liburan menimbulkan keprihatinan publik dan mencerminkan ketidakseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha sering memanfaatkan tingginya permintaan dengan cara yang mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Penelitian ini mengkaji disharmoni antara prinsip kebebasan berusaha, yang memberi hak kepada pelaku usaha untuk menetapkan harga berdasarkan mekanisme pasar, dan prinsip perlindungan konsumen, yang menjamin harga yang adil serta informasi yang benar. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah dasar hukum penetapan harga di sektor pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya regulasi khusus mengenai batas kewajaran harga, meskipun prinsip dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 memberikan dasar normatif yang kuat bagi kebijakan hukum yang seimbang.

Peran Learning Agility Sebagai Moderator dalam Hubungan Burnout dengan Academic Engagement pada Mahasiswa Pekerja

Kelly Angel Suripto — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran Learning Agility sebagai moderator dalam hubungan antara burnout akademik dan Academic Engagement pada mahasiswa pekerja. Mengacu pada Teori Involvement Astin (1999), tingkat keterlibatan mahasiswa ditentukan oleh besarnya investasi waktu, energi, dan perhatian yang diberikan dalam proses akademik. Pada mahasiswa pekerja, tuntutan pekerjaan dapat mengurangi kapasitas tersebut, sehingga meningkatkan risiko burnout akademik dan menurunkan academic engagement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Learning Agility memiliki peran moderasi yang signifikan terhadap hubungan burnout akademik dan Academic Engagement (Estimate = –0,0127; p < 0,001). Mahasiswa dengan tingkat Learning Agility yang lebih tinggi mampu merespons tekanan kerja–kuliah secara adaptif, sehingga dampak negatif burnout akademik terhadap academic engagement menjadi lebih kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa learning agility berperan signifikan dalam memoderasi hubungan antara burnout akademik dan academic engagement. Temuan ini mengindikasikan pentingnya pengembangan sumber daya personal mahasiswa pekerja dalam menghadapi tekanan peran ganda. Temuan ini menegaskan bahwa Learning Agility merupakan sumber daya psikologis penting yang membantu mahasiswa pekerja mempertahankan keterlibatan akademik meskipun berada dalam kondisi penuh tekanan. Program pengembangan Learning Agility direkomendasikan untuk meningkatkan ketahanan akademik dan mengurangi dampak burnout akademik.

Studi Keterkaitan Negara Hukum Dan Kekuasaan Dalam Perspektif Politik Hukum

Nickolaz Boy Regawoge — 2026-03-01

Power is closely related to law because power is not only concerned with the instruments of lawmaking, but also includes law enforcement. The synergistic character of law and power, especially in terms of the legality of power, is explained by Mochtar Kusumaatmadja with one phrase, "Law without power is a dream and power without law is despotism." This synergy between law and power can be seen as the division of power known as the Trias Politica principle. Power consisting of legislative, executive, and judicial institutions is regulated by the 1945 Constitution as the highest source of law in Indonesia. This paper uses a juridical-normative study research method with a literature review in the form of secondary data, namely journals and books resulting from previous research. The results of this study indicate that law and power are closely related. Law and power run side by side and cannot be separated from each other. The essence of power is the ability of a person to impose their will on others. Law exists because of legitimate power. It is legitimate power that creates law. This means that law and power are complementary to each other.

Analisis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pengolahan Ikan Bandeng Presto UD. Dhita Food, Kota Malang

Muawanah — 2026-03-01

Sektor UMKM olahan ikan bandeng memiliki potensi ekonomi tinggi namun sering terkendala pada aspek manajemen finansial yang belum terstruktur.Usaha produk olahan perikanan memiliki tantangan pengolahan hasil produk perikanan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan analisis usaha dan pendampingan pada UMKM produk olahan ikan bandeng di UD Dhita food, yang berlokasi di Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang masalah utama pencatatan keuangan yang manual, strategi pemasaran yang terbatas, atau efisiensi produksi. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi observasi, wawancara mendalam, serta pelatihan dan pendampingan manajemen usaha. Analisis usaha dilakukan dengan menghitung Revenue Cost Ratio (R/C Ratio), Break Even Point (BEP), dan analisis keuntungan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan signifikan pada pengetahuan peserta tentang teknologi pengolahan ikan, dari rata-rata skor pretest 53% menjadi 92% pada post-test, dengan peningkatan sebesar 39%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode pelatihan dan pendampingan yang diterapkan berhasil meningkatkan pemahaman owner Dhita Food. Melalui kegiatan ini, UD Dhita Food diharapkan dapat mengoptimalkan profitabilitas dan memperluas jangkauan pasar produk olahan bandengnya secara berkelanjutan.

Gugatan Sederhana dalam Perspektitf Access to Justice pada Perkara Wanprestasi

Putri Risti Afrilianes — 2026-03-01

Gugatan Sederhana merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang dirancang untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penerapan Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya dalam perkara wanprestasi dengan nilai gugatan kecil dan pembuktian yang sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Gugatan Sederhana dari perspektif akses terhadap keadilan dalam penyelesaian perkara wanprestasi, dengan menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur, efisiensi waktu, dan keterjangkauan biaya bagi pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Gugatan Sederhana telah mencerminkan prinsip akses terhadap keadilan melalui penyederhanaan hukum acara, pembatasan upaya hukum, serta peran aktif hakim dalam proses persidangan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat, perbedaan penafsiran oleh aparat peradilan, serta hambatan administratif yang berpotensi mengurangi efektivitas Gugatan Sederhana sebagai sarana akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur peradilan, serta penyempurnaan regulasi guna memastikan bahwa Gugatan Sederhana benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam menjamin akses terhadap keadilan.

Tindak Pidana Penggelapan Karena Hubungan Kerja Atau Penyalahgunaan Wewenang Dalam Rangka Penerapan Hukum Pidana

Frangky Tua Silitonga — 2026-03-01

Perkembangan hukum pidana yang melindungi hak sesorang dan juga berakibat adanya kerugian yang timbul, salah satu bentuk kerugian yang dialami seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka Kitab Undang-Undangh Hukum Pidana (KUHP) menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP. Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan pekerjaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidan ini. Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 374 yang merupakan penggelapan pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran, bahkan saat ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi. Bahwa pada zaman modern saat ini aturan mengenai penyelesaian hukum dengan cara penedekatan keadilan restoratif Aparat penegak Hukum dari Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan sudah memuat dalam peraturannya sendiri. Sehingga mengenai kasus-kasus Tindak Pidana menjadi efisien, cepat dan biaya sederhana selama para pihak korban dan tersangka mau melakukan penyelesaian secara damai atau kekeluargan. Dan juga tujuan daripada keadailan restoratif adalah pemulihan kerugian hak korban bukan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana.

Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (AB-CHMINACA)

Rodhia Al Munawwaroh — 2026-03-01

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks seiring dengan munculnya jenis narkotika baru, salah satunya narkotika jenis tembakau sintetis yang mengandung senyawa AB-CHMINACA. Senyawa ini termasuk dalam kelompok synthetic cannabinoid yang memiliki efek psikoaktif menyerupai ganja, namun dengan tingkat potensi dan risiko yang jauh lebih tinggi. Keberadaan tembakau sintetis menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum karena bentuk dan cara peredarannya sulit dikenali serta sering kali belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Kondisi tersebut berimplikasi pada proses pembuktian unsur tindak pidana serta penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Adapun permasalahan ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis (AB-CHMINACA) dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan untuk melengkapi data melalui informasi dari aparat penegak hukum yang berkaitan dengan penanganan perkara narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor kepribadian dan rasa ingin tahu, faktor lingkungan sosial dan pergaulan, faktor ekonomi, serta faktor kemudahan memperoleh bahan baku dan peredaran melalui media sosial.Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk telah didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana narkotika serta didukung oleh alat bukti yang sah. Penerapan ketentuan pidana dalam putusan tersebut dinilai telah mencerminkan upaya penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

Disharmonisasi Hukum Islam dengan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Analisis Konflik Normatif dan Solusi Integratif

Adiyatza Masdar — 2026-03-01

Penelitian ini mengkaji disharmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional Indonesia dengan menitikberatkan pada konflik normatif serta perumusan solusi integratif. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan keberlanjutan dalam menyelaraskan norma hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk dan faktor konflik penyebab normatif antara hukum Islam dan hukum nasional serta merumuskan pendekatan integratif dalam upaya harmonisasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi terutama terjadi pada perbedaan asas, nilai, dan tujuan hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga, kewarisan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Konflik tersebut juga dipengaruhi oleh pluralitas tafsir fiqh, keterbatasan kodifikasi hukum Islam, serta kecenderungan legislasi negara yang positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa solusi integratif dapat ditempuh melalui pendekatan konstitusional dan nilai-nilai Pancasila, reinterpretasi hukum Islam secara kontekstual berbasis maqā ṣ id al-syarī'ah, reformasi legislasi, serta penguatan kelembagaan Peradilan Agama. Pendekatan ini menempatkan hukum Islam sebagai sumber nilai yang berkontribusi secara konstruktif dalam pembangunan sistem hukum nasional yang adil, inklusif, dan berkeadaban.

Character Education Based on Akhlaq Lil Banin for Child Students at Hidayatul Qur'an School East Lampung

Fadhil Nur Hidayat — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendidikan karakter berbasis kitab Akhlaq Lil Banin di Pondok Pesantren Hidayatul Quran, khususnya pada kelas sabrowi yang terdiri atas santri anak-anak berusia 10–12 tahun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi data condensation, data display, serta conclusion drawing/verification. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter dalam kitab Akhlaq Lil Banin yang diajarkan kepada santri meliputi karakter terhadap orang tua, guru, sesama teman, serta adab dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan melalui pembelajaran di kelas, keteladanan ustadz, dan pembiasaan dalam aktivitas keseharian pesantren. Penerapan nilai karakter pada santri mulai terlihat dalam perilaku sehari-hari, meskipun belum sepenuhnya konsisten dan masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di pesantren sangat dipengaruhi oleh metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik usia santri, serta memberikan kontribusi empiris terhadap kajian implementasi pendidikan karakter berbasis kitab klasik dalam konteks pembelajaran pada santri anak-anak di kelas sabrowi Pondok Pesantren Hidayatul Qur’an.

Penerapan Konsep Strict liability dalam Hukum Pidana Kontemporer

Zum Noversa Riala — 2026-03-01

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep strict liability dalam hukum pidana kontemporer serta relevansinya terhadap asas fundamental geen straf zonder schuld yang menegaskan bahwa tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan. Perkembangan kejahatan modern yang bersifat teknis, kompleks, dan berisiko tinggi menyebabkan pembuktian unsur mens rea sering kali sulit dilakukan sehingga mendorong hadirnya model pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan sebagai alternatif mekanisme perlindungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah dasar normatif, karakter delik, serta batasan penerapan strict liability dalam berbagai regulasi sektoral di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strict liability tidak bertentangan secara prinsipil dengan asas geen straf zonder schuld, sepanjang diterapkan secara selektif pada delik yang berorientasi pada keselamatan publik dan disertai mekanisme pengawasan serta ruang pembelaan seperti due diligence defense. Dengan demikian, strict liability berfungsi sebagai pengecualian yang dibenarkan secara normatif untuk mencapai penegakan hukum yang lebih efektif tanpa menghapus kedudukan asas kesalahan sebagai prinsip utama sistem pemidanaan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Penipuan Investasi Online oleh Kepolisian

Dela Septiana — 2026-03-01

Maraknya investasi online ilegal telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi masyarakat Indonesia, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi online oleh Kepolisian, khususnya pada Subdit V Cyber Crime Polda Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor paling dominan yang memengaruhi penegakan hukum pidana penipuan investasi online yang dilakukan oleh Kepolisian, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang optimal memerlukan pembaruan regulasi yang spesifik, peningkatan kapasitas SDM kepolisian, dan transformasi budaya masyarakat.

Aspek Hukum Pajak atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia

Basten Roberto Halim — 2026-03-01

Perkembangan cryptocurrency sebagai bagian dari ekonomi digital menimbulkan implikasi hukum baru, khususnya dalam bidang perpajakan. Di Indonesia, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun diklasifikasikan sebagai komoditas digital yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dikenai pajak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pajak atas transaksi cryptocurrency di Indonesia melalui studi kasus implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 serta menilainya berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak dan teori kesejahteraan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan membandingkan pengaturan pajak aset kripto di Singapura dan kerangka kebijakan OECD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK No. 50 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam pemajakan transaksi cryptocurrency melalui pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan serta mekanisme pemungutan oleh penyelenggara perdagangan aset kripto. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, khususnya terkait transaksi lintas negara dan keterbatasan pengawasan. Berdasarkan teori kesejahteraan negara, kebijakan pajak atas transaksi cryptocurrency merupakan langkah progresif untuk memperluas basis pajak, namun masih memerlukan penyempurnaan agar dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan negara secara optimal.

Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Tinggi

Jayanti Oktaria — 2026-03-01

Perkembangan teknologi informasi mendorong modernisasi administrasi peradilan di Indonesia, salah satunya melalui penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diterapkan dan dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penerapan SIPP merupakan perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta sejalan dengan upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan tingkat banding memegang peran strategis dalam menjamin tertibnya pengelolaan administrasi perkara yang bersifat terbuka dan terintegrasi melalui pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara optimal. Permasalahan penelitian ini menitikberatkan pada tingkat optimalisasi penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang serta berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Meskipun SIPP telah diberlakukan secara nasional berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tataran implementasi masih dijumpai sejumlah kendala, baik yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, maupun aspek teknis sistem yang berdampak pada efektivitas penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Selain itu, data empiris diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai implementasi dan optimalisasi SIPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPP di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penerapan SIPP memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas administrasi perkara banding sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh aparatur peradilan, kendala jaringan dan infrastruktur teknologi, serta perlunya peningkatan sinkronisasi data antar satuan kerja peradilan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan program pelatihan yang berkelanjutan, disertai dengan penguatan sarana dan prasarana teknologi informasi, serta penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan SIPP secara berkesinambungan guna mendukung terwujudnya sistem peradilan yang modern, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Implementasi Ecourt Pada Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri

Isnani Kurnia Putri — 2026-03-01

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di bidang peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia merespons perkembangan tersebut melalui penerapan sistem peradilan elektronik (e-Court) sebagai upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penerapan e-Court secara normatif diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Sistem ini mencakup administrasi perkara secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara (e-Filing), pembayaran biaya perkara (e-Payment), pemanggilan para pihak (e-Summons), hingga persidangan elektronik (e-Litigation).. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana implementasi e-Court dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Meskipun e-Court dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akses keadilan, dalam praktiknya masih terdapat hambatan baik dari aspek teknis, sumber daya manusia, maupun tingkat literasi digital masyarakat pencari keadilan, khususnya pihak yang tidak menggunakan jasa advokat.. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan, serta studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan aparatur pengadilan dan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan e-Court di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi perkara, transparansi pelayanan, serta kemudahan akses bagi para pihak berperkara. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa informasi, ketidakstabilan jaringan internet, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta belum optimalnya sosialisasi dan pendampingan teknis bagi pihak non-advokat. Disarankan agar Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang terus meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta memperluas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pencari keadilan. Upaya tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi e-Court sehingga tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu mewujudkan peradilan yang berkeadilan dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perbandingan Kedudukan Hukum Laporan Akuntan Publik Dalam Jasa Investigasi Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia

Budi Harsono — 2026-03-01

Artikel ini menganalisis dan membandingkan kedudukan hukum laporan akuntan publik dalam jasa investigasi sebagai bagian dari pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia. Fokus utama berada pada (i) jalur penerimaan (admissibility) laporan investigatif dalam sistem pembuktian, (ii) bobot pembuktian (weight) laporan melalui mekanisme pengujian di persidangan, serta (iii) desain kelembagaan yang memengaruhi penggunaan laporan tersebut, khususnya pada pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, melalui studi kepustakaan atas peraturan, doktrin, dan sumber hukum relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa di Indonesia laporan jasa investigasi akuntan publik tidak berdiri sebagai alat bukti mandiri, melainkan harus dikonstruksikan ke dalam kategori alat bukti KUHAP, terutama sebagai keterangan ahli dan/atau surat, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat derivatif dan sangat bergantung pada strategi pembuktian serta penilaian hakim. Di sisi lain, pada konteks pembuktian kerugian negara, terjadi tarik-menarik normatif-institusional antara ruang yang diberikan Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor dengan kecenderungan penguncian otoritas pemeriksaan melalui Penjelasan Pasal 603 KUHP (berlaku 2 Januari 2026), yang berdampak pada kepastian hukum penggunaan laporan investigatif pihak non-negara. Sebaliknya, Malaysia memberikan pengakuan lebih eksplisit terhadap expert evidence melalui Evidence Act 1950 serta menormalisasi keterujian bukti ahli melalui kombinasi laporan dan testimoni, diperkuat oleh etika profesi dan pedoman prosedural penyusunan expert report. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kerangka pembuktian di Indonesia agar pemanfaatan laporan investigasi akuntan publik lebih akuntabel dan konsisten, tanpa mengurangi prinsip fair trial dan tata kelola pembuktian kerugian negara

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonanan Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional

Ananda Putra Mahardika — 2026-03-01

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan sebelumnya, dengan tujuan untuk memperbaiki putusan yang mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Penelitian ini mengkaji tentang Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional Berdasarkan Putusan Nomor: 362 PK/PDT/2025. Tujuan penelitian pada kasus ini ialah untuk mengetahui apakah Faktor Penyebab Terjadinya Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional dan Bagaimakah Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional Berdasarkan Putusan Nomor : 362 PK/PDT/2025. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Dengan menggunakan pengumpulan data melalui penelitian kepustakan (Library Research) dan penelitian lapangan (Filed Research). Sumber data diperoleh dari putusan pengadilan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tahap wawancara untuk mendapatkan keterangan dan juga jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer-To-Peer Lending Terhadap Risiko Gagal Bayar Lender

Herina — 2026-03-01

Pertumbuhan pesat industri teknologi finansial berbasis Peer-to-Peer (P2P) lending di Indonesia diiringi dengan meningkatnya risiko gagal bayar yang menimbulkan kerugian bagi pemberi dana (lender). Berbagai kasus pada platform berizin Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum lender, terutama pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pertanggungjawaban hukum penyelenggara pembiayaan P2P setelah POJK 40/2024 diberlakukan. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 40/2024 menggeser paradigma tanggung jawab penyelenggara dari perantara pasif menjadi pengelola risiko aktif, sehingga kelalaian dalam credit scoring dan manajemen risiko dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, bukan sekadar risiko bisnis lender. Klausula pengalihan tanggung jawab kepada lender bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan batal demi hukum. Namun, pemulihan kerugian lender masih belum efektif karena penegakan hukum yang dominan bersifat administratif, sehingga diperlukan penguatan pertanggungjawaban hukum dan pengembangan mekanisme perlindungan yang lebih efektif dalam ekosistem ekonomi digital.

Analisis Yuridis Dampak Tes Wawasan Kebangsaan terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Prinsip Negara Hukum

Vicktor Alexander Saroinsong — 2026-03-01

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen yang berperan strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disertai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menimbulkan polemik hukum terkait dampaknya terhadap independensi KPK. Penelitian ini menganalisis secara yuridis pengaturan dan kedudukan TWK serta dampak pelaksanaannya terhadap independensi KPK dalam perspektif prinsip negara hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, melalui telaah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan TWK dalam proses alih status menimbulkan persoalan normatif, terutama terkait konstruksi kewenangan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemenuhan due process of law. Selain itu, TWK berdampak pada independensi KPK, khususnya pada dimensi personal dan struktural, karena memengaruhi keberlanjutan serta komposisi SDM penegakan hukum dan memperluas titik kontrol administratif pasca alih status ASN. Dengan demikian, pelaksanaan TWK belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip negara hukum dan berpotensi melemahkan independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum.

Konsep Kekuasaan Dan Legitimasi Dalam Perspektif Antropologi

Marzuki Manurung — 2026-03-01

Kekuasaan dan legitimasi merupakan dua konsep fundamental dalam kajian antropologi politik yang menentukan bagaimana struktur sosial, otoritas, dan praktik pemerintahan terbentuk serta dipertahankan. Topik ini penting untuk dibahas karena dinamika politik kontemporer, baik di level negara maupun komunitas lokal, memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak hanya bersumber dari institusi formal, tetapi juga dibangun melalui simbol, tradisi, dan norma budaya yang memengaruhi legitimasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan memahami relasi antara kekuasaan dan legitimasi dalam konteks masyarakat majemuk, di mana interaksi antarbudaya sering kali menciptakan bentuk otoritas yang hibrid. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana legitimasi kekuasaan terbentuk, dipertahankan, dan dinegosiasikan dalam ruang sosial yang sarat dengan nilai budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis wacana terhadap karya-karya antropologi politik, serta observasi terbatas pada praktik simbolik di komunitas lokal. Hasil sementara menunjukkan bahwa legitimasi tidak hanya berasal dari legalitas formal, tetapi juga dari pengakuan sosial yang dibangun melalui ritual, simbol, dan praktik budaya. Dengan demikian, antropologi politik memberikan kontribusi penting untuk memahami bahwa kekuasaan bersifat relasional dan legitimasi selalu bergantung pada konteks sosial-budaya yang melingkupinya.

Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pembayaran Digital Asing Di Indonesia : Tanggung Jawab Perdata Dan Kewajiban Perizinan

Fhelisha Patricia — 2026-03-01

Pesatnya pertumbuhan transaksi digital lintas batas telah menghadirkan tantangan baru bagi kedaulatan hukum Indonesia, terutama ketika sanksi pemblokiran akses terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) asing yang tidak terdaftar justru membekukan dana konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata PSE asing serta perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat ketidakpatuhan perizinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap putusan pengadilan terkait sengketa administratif PSE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan PSE asing memenuhi kewajiban pendaftaran merupakan pelanggaran hukum yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Terkait hambatan yurisdiksi dan klausula pilihan hukum dalam kontrak baku yang merugikan, hakim dapat menerapkan doktrin kehadiran ekonomi dan asas ketertiban umum untuk menarik entitas asing ke dalam yurisdiksi Indonesia. Selain itu, mekanisme perlindungan perdata saat ini dinilai masih bersifat post-factum, sehingga belum memadai untuk menyelamatkan dana konsumen secara cepat saat terjadi pemblokiran. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan regulasi yang mewajibkan PSE asing memiliki kantor perwakilan dan menempatkan dana jaminan atau skema escrow pada bank nasional untuk menjamin eksekusi ganti rugi.

Analisis Normatif Atas Kebijakan Pajak UMKM Terkait Kemudahan Administrasi dan Beban Fiskal

Artoni Artoni — 2026-03-01

Penelitian ini menelaah aturan pajak untuk UMKM di Indonesia dengan tujuan melihat apakah aturan tersebut mempermudah urusan administrasi, beban pajak yang adil, dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menelaah peraturan utama seperti PP No.46 tahun 2013, PP No.23 tahun 2018, PP No.55 tahun 2022, UU No.7 tahun 2021, dan UU No.20 tahun 2008. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan seperti tarif pajak final cenderung rendah dan membuat pelaporan serta pembayaran pajak lebih sederhana bagi banyak pelaku UMKM. Namun permasalahan seperti aturan pelaksana yang kurang rinci menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, risiko wajib pajak yang tidak berhak memanfaatkan fasilitas ini dan batasan peredaran usaha yang tetap bisa menjadi tidak relevan karena inflasi. Rekomendasi utama adalah memperjelas aturan teknis, memakai data pihak ketiga untuk memeriksa kebenaran laporan, meninjau kembali batasan peredaran usaha secara berkala, serta memperkuat edukasi dan digitalisasi layanan pajak agar UMKM lebih mudah patuh tanpa mengurangi penerimaan negara.

Implementasi Piagam ASEAN : Peluang dan Tantangan bagi Timor Leste sebagai Anggota Baru

Jessica Carina Baptista Ferreira — 2026-03-01

Keanggotaan penuh Timor Leste dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menandai fase baru dalam integrasi kawasan Asia Tenggara serta memperluas cakupan implementasi Piagam ASEAN sebagai instrumen hukum utama organisasi regional tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan implementasi Piagam ASEAN bagi Timor Leste sebagai anggota baru, khususnya dalam konteks kapasitas institusional, kepatuhan normatif, dan integrasi kebijakan regional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan ASEAN memberikan peluang strategis bagi Timor Leste dalam integrasi hukum melalui Piagam ASEAN memberikan peluang besar bagi Timor Leste dalam memperkuat kepastian hukum melalui mekanisme regional dan perlindungan kedaulatan di bawah kerangka keamanan kolektif. Namun, tantangan signifikan ditemukan pada aspek kapasitas legislatif untuk meratifikasi instrumen hukum ASEAN yang sangat luas, keterbatasan sumber daya manusia dalam birokrasi hukum, serta beban finansial dari prinsip kontribusi tahunan yang setara. Selain itu, sinkronisasi antara sistem hukum sipil Timor Leste dengan instrumen ekonomi ASEAN menuntut reformasi regulasi domestik yang masif. Kesiapan institusional menjadi penentu utama apakah Timor Leste dapat memanfaatkan integrasi ini sebagai katalisator pembangunan atau justru menjadi beban administratif kawasan. Tantangan serius ini, berupa keterbatasan kapasitas institusional, kesiapan sumber daya manusia, serta kesulitan adaptasi terhadap prinsip-prinsip Piagam ASEAN seperti non-interference dan pengambilan keputusan berbasis konsensus. Selain itu, harmonisasi kebijakan nasional dengan norma hukum ASEAN menjadi tantangan struktural yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Piagam ASEAN oleh Timor Leste sangat bergantung pada dukungan kelembagaan ASEAN serta konsistensi reformasi internal di tingkat nasional.

Sintesis Kritis Tipologi Ian G. Barbour dan Paradigma Tauhidi Mulyadhi Kartanegara dalam Model Dua Tahap Integrasi Ilmu Berbasis Nalar Kritis Reflektif Muhammad Arfan Mu’ammar

Christy Wahyuni Erwinata — 2026-03-01

Penelitian ini mengkaji relasi agama dan sains melalui analisis komparatif antara tipologi Ian G. Barbour dan paradigma Tauhidi Mulyadhi Kartanegara yang diperkuat oleh pendekatan nalar kritis reflektif M. Arfan Mu’ammar. Tipologi Barbour memberikan perangkat diagnosis interdisipliner untuk memetakan pola hubungan agama dan sains, sedangkan paradigma Tauhidi Kartanegara memberikan fondasi ontologis dan teleologis bagi integrasi ilmu. Melalui analisis hermeneutis dan komparatif, penelitian ini merumuskan Model Dua Tahap Integrasi Ilmu yang terdiri dari tahap diagnosis interdisipliner dan tahap integrasi transdisipliner. Model ini kemudian diterapkan pada studi kasus teknologi CRISPR Cas9 untuk menilai persoalan etis dalam rekayasa genetik modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan bertingkat ini mampu menghasilkan penilaian etis yang komprehensif dan selaras dengan prinsip maqasid al syariah, khususnya menjaga nyawa dan menjaga keturunan. Temuan ini memberikan kontribusi metodologis bagi pengembangan epistemologi Islam kontemporer yang responsif terhadap tantangan bioteknologi modern.

Pengembangan Modul Terjemah Al-Qur’an Berbasis Nahwu Shorof Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Di Smp Al-Qur’an Safinda Banyuwangi

Achmad Zakaria — 2026-03-01

Pemahaman Al-Qur’an merupakan tujuan utama pembelajaran Al-Qur’an di lembaga pendidikan Islam. Namun, pembelajaran terjemah Al-Qur’an yang tidak disertai pemahaman kaidah bahasa Arab sering menyebabkan siswa hanya menghafal arti kata tanpa memahami makna ayat secara utuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul Terjemah Al-Qur’an berbasis nahwu shorof, mengetahui tingkat kelayakan modul, serta menguji efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman siswa di SMP Al-Qur’an Safinda Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model ADDIE yang meliputi tahap analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, angket validasi ahli, tes pretest–posttest, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul dinyatakan sangat layak oleh ahli materi dan ahli media, serta efektif meningkatkan pemahaman siswa. Dengan demikian, modul ini layak digunakan sebagai bahan ajar pendukung pembelajaran Terjemah Al-Qur’an.

Analisis Kepastian Hukum Alokasi Hak Pemajakan Indonesia Atas Laba Perusahaan Digital Multinasional (Over-The-Top) Luar Negeri Berdasarkan Pilar Satu Base Erosion And Profit Shifting (BEPS) 2.0

Asman — 2026-03-01

Revolusi ekonomi digital telah menantang arsitektur pajak internasional tradisional yang bergantung pada kehadiran fisik (nexus). Perusahaan multinasional Over-The-Top (OTT) meraup laba signifikan di negara pasar seperti Indonesia tanpa memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) fisik, menciptakan kekosongan hukum dan ketidakadilan pajak. Pemerintah Indonesia merespons dengan konsep Significant Economic Presence (SEP) dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun implementasinya ditangguhkan demi menunggu konsensus global Pilar Satu BEPS 2.0. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum alokasi hak pemajakan serta harmonisasi Pilar Satu ke dalam hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum saat ini menciptakan ketidakpastian. Adopsi Pilar Satu (Amount A) menawarkan solusi yang lebih adil berbasis market nexus dibandingkan SEP unilateral, namun memerlukan harmonisasi hukum yang cermat melalui ratifikasi Multilateral Convention (MLC) untuk menjamin kesesuaian dengan Konstitusi dan UU PPh Indonesia.

Metode Profetik dalam Pendidikan Karakter Kepemimpinan Perspektif Al-Qur’an

zakiyamani zakiyamani — 2026-03-01

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur’an dapat dikembangkan melalui metode profetik yang berakar pada keteladanan dan nilai-nilai pendidikan Nabi Muhammad Saw. Metode profetik tersebut menekankan integrasi dimensi spiritual, moral, dan praksis dalam pembentukan karakter kepemimpinan, khususnya nilai kejujuran (shiddīq), amanah, kemampuan komunikasi (tablīgh), dan kecerdasan (fathānah). Penerapan metode ini terbukti efektif dalam melahirkan pemimpin Islami yang berpegang pada ajaran Islam, mampu menjadi teladan, bertanggung jawab dalam menjalankan amanah kepemimpinan, bersikap adil, serta memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan pengikutnya. Temuan penting lainnya mengungkap keberhasilan Nabi Muhammad Saw sebagai figur pemimpin paling berpengaruh sekaligus pendidik yang berhasil mencetak generasi sahabat dengan karakter kepemimpinan unggul. Kesimpulan tersebut diperoleh melalui kajian mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung isyarat metode profetik dan pendidikan karakter kepemimpinan, yang dianalisis secara komprehensif menggunakan pendekatan tafsir tematik. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pola interaksi dan strategi pendidikan Nabi Muhammad Saw dalam membina para sahabat yang berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter dan pengembangan kapasitas kepemimpinan mereka. Secara teoretis, penelitian ini sejalan dengan pandangan Warren Bennis yang menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan hasil proses pendidikan, serta sejalan dengan pemikiran Muhammad Akrom Al-‘Adlūni dan Ronny Siagian yang menyatakan bahwa karakter kepemimpinan dapat ditanamkan dan dikembangkan melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Namun demikian, temuan penelitian ini berbeda dengan pandangan Thomas Carlyle dan William James yang menganggap kepemimpinan sebagai sifat bawaan sejak lahir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan tahapan analisis deskriptif, analisis isi, dan penarikan kesimpulan. Metode penafsiran yang digunakan adalah tafsir tematik (maudhū‘ī) dengan pendekatan historis terhadap kehidupan dan kepemimpinan Nabi Muhammad Saw.

Peran Akademisi Dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023 Di Kab. Pangkajene Dan Kepulauan Perspektif Siyasah Syariah

Nurul Rezkyani — 2026-03-01

Peraturan daerah merupakan instrumen hukum strategis dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik lokal. Agar peraturan daerah tidak bersifat normatif semata, keberadaan Naskah Akademik menjadi penting sebagai landasan ilmiah dalam proses pembentukan regulasi. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan akademisi dalam penyusunan Naskah Akademik peraturan daerah masih menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan ruang analisis dan lemahnya dukungan kelembagaan. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi konteks penting untuk mengkaji peran akademisi mengingat dampaknya yang strategis terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk keterlibatan akademisi, pemikiran akademisi yang dituangkan dalam Perda, serta implementasi prinsip-prinsip siyasah syariah dalam penyusunan Naskah Akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan akademisi bersifat teknis, analitis, dan konsultatif, serta berpengaruh signifikan terhadap substansi Peraturan daerah yang dihasilkan. Selain itu, nilai-nilai siyasah syariah seperti kemaslahatan, musyawarah, dan keadilan terimplementasi secara substantif meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran akademisi secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Perlindungan Hukum terhadap Identitas Debitur dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia

Muhammad Lutfhi Dharmawan — 2026-03-01

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan financial technology (fintech), khususnya layanan pinjaman online, yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, praktik penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia kerap menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait penyalahgunaan identitas dan data pribadi debitur dalam proses penagihan. Permasalahan ini tidak hanya bertentangan dengan asas itikad baik dalam perjanjian, tetapi juga berpotensi melanggar hak privasi serta menimbulkan kerugian bagi debitur. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap identitas debitur dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan identitas debitur ditinjau dari perspektif perbuatan melawan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas debitur dalam perjanjian pinjaman online dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Perlindungan hukum terhadap debitur dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif, baik melalui pengaturan dan pengawasan oleh OJK maupun melalui mekanisme penegakan hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi debitur dalam penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia.

Penyebaran Foto Dan Video Pribadi Yang Mengandung Unsur Pornografi Dapat Dipidana

Kadek Bayu Sukrisnawan — 2026-03-01

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hampir semua aspek kehidupan tersasar oleh teknologi. Pemanfaatan teknologi yang tepat akan menghasilkan dakpak yang positif bagi diri sendiri dan orang lain. Namun dari kemajuan tersebut dapat memunculkan dampak negatif yang sangat signifikan. Teknologi informasi saat ini telah menjadi lading bagi oknum-oknmum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan sebauh tindakan yang melawan hukum. Menyebarkan video atau foto orang lain tanpa izin merupakan sebuah tindakan melawan hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tidak hanya video dan foto orang lain, menyebarkan video pribadi yang mengandung unsur negatif dan membuat terganggunya ketertiban masyarakat juga merupakan sebuah tindak pidana. Tidak semata karena video atau foto tersebut milik pribadi seseorang dapat menyebar luaskan video dan foto begitu saja kepada publik. Terdapat regulasi yang diataur dalam hukum Indonesia berkaitan dengan penyebaran foto dan video yang mengandung unsur pornografi, sebagaiaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” Tentang Imformasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024” Tentang perubahan kedua atas “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” Tentang Imformasi dan Transaksi Elektronik.

Analisis Yuridis Terhadap Peluang Penghindaran Pajak Dalam Fasilitas Kawasan Berikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Mega Sulistyo — 2026-03-01

Fasilitas Kawasan Berikat merupakan instrumen insentif fiskal yang bertujuan mendorong pertumbuhan industri berorientasi ekspor dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membawa restrukturisasi pengaturan di bidang kepabeanan dan perpajakan yang turut memengaruhi tata kelola Kawasan Berikat. Meskipun kerangka regulasi tersebut secara normatif dirancang untuk menyederhanakan perizinan dan memperkuat pengawasan, dalam praktiknya masih terdapat peluang penghindaran pajak dalam pemanfaatan fasilitas tersebut. Penelitian ini menganalisis: (1) pengaturan hukum fasilitas Kawasan Berikat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan perundang-undangan terkait, serta (2) efektivitas penerapan Ketentuan Anti-Penghindaran Pajak Umum (General Anti-Avoidance Rule/GAAR) dalam menutup peluang penghindaran pajak yang timbul akibat hambatan regulatif dan kelembagaan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum telah tersusun secara komprehensif, fragmentasi antara rezim kepabeanan dan perpajakan, tumpang tindih kewenangan pengawasan, serta keterbatasan integrasi sistem administrasi mengurangi efektivitas korektif GAAR. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi antarinstansi menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan fiskal dalam sistem Kawasan Berikat.

Pembentukan Moral Untuk Generazi Z Dan Alpha Di Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadlo

Muhammad Husni — 2026-03-01

Pondok Pesantren Annur 2 Al-Murtadlo, sebagaimana lembaga pendidikan Islam lainnya, menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan proses pembelajaran bagi Generasi Z dan Generasi Alpha. Kedua generasi ini memiliki karakteristik unik yang menuntut strategi pembelajaran yang adaptif agar tetap relevan dan efektif. Generasi Z dan Generasi Alpha dikenal memiliki tingkat adaptasi teknologi yang tinggi, preferensi terhadap gaya belajar visual dan interaktif, serta rentang perhatian yang relatif pendek. Karakteristik tersebut menuntut pendekatan pembelajaran yang inovatif dan responsif guna mengakomodasi kebutuhan belajar mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pembelajaran yang efektif yang diterapkan di Pondok Pesantren Annur 2 Al-Murtadlo bagi Generasi Z dan Generasi Alpha, serta mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan pemahaman keagamaan dan pengembangan karakter santri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan santri, guru, dan pengelola pesantren, serta analisis dokumen terhadap kurikulum dan metode pembelajaran yang diterapkan di Pondok Pesantren Annur 2 Al-Murtadlo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan kurikulum dan praktik pembelajaran di Pondok Pesantren Annur 2 Al-Murtadlo, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pesantren lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mendidik Generasi Z dan Generasi Alpha.

Pengaruh Pemanfaatan Artificial Intelligence Dan Motivasi Belajar Terhadap Kinerja Akademik Mahasiswa Dalam Perspektif Pengembangan SDM

Ade Marito Siregar — 2026-03-01

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam proses pembelajaran mahasiswa di Universitas HKBP Nommensen Medan, sehingga perlu dikaji pengaruhnya terhadap kinerja akademik dalam perspektif pengembangan sumber daya manusia (SDM). Masalah penelitian yang diangkat adalah bagaimana pemanfaatan AI dan motivasi belajar mahasiswa memengaruhi kualitas kinerja akademik serta kesiapan mahasiswa sebagai human capital masa depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan AI dan motivasi belajar terhadap kinerja akademik mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data diperoleh melalui kuesioner skala Likert yang dibagikan kepada 120 mahasiswa aktif di Universitas HKBP Nommensen Medan dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dan motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja akademik mahasiswa, dengan kontribusi bersama sebesar 56,2%. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi pemanfaatan AI yang efektif dan motivasi belajar yang tinggi dapat meningkatkan kualitas kinerja akademik mahasiswa sebagai bagian dari strategi pengembangan SDM.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Yang Dipengaruhi Penyalahgunaan Narkoba

Enggar Sukmawardahni — 2026-03-01

Banyak kejahatan berdampak buruk pada masyarakat, termasuk kerugian finansial serta kecemasan, ketidakpastian, dan gangguan kenyamanan sehari-hari. Pencurian terutama pencurian kendaraan bermotor adalah salah satu jenis aktivitas kriminal yang paling umum dan sangat terkait dengan kepemilikan dan nilai ekonomi barang. Meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor juga dikaitkan dengan perkembangan masyarakat moderen dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Cara paling umum bagi pencuri untuk mendapatkan uang adalah dengan menjual motor curian kepada penadah. Pada kenyataannya, pelaku yang kecanduan narkoba sering menggunakan uang dari penjualan ini untuk memuaskan keinginan mereka akan narkoba, khususnya sabu -sabu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan pustaka, yang berfokus pada pemeriksaan hukum dan sumber daya hukum yang menguntungkan terkait upaya polisi untuk memerangi pencurian sepeda motor kekerasan disebabkan penyalahgunaan narkoba serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pencurian sepeda motor antara lain kelalaian masyarakat dalam menjaga kendaraan, tidak digunakannya pengaman tambahan, faktor ekonomi, serta ketergantungan narkoba yang menyebabkan pelaku bertindak tidak rasional. Upaya penanggulangan dilakukan melalui langkah preemtif, preventif, dan represif oleh kepolisian. Namun, pelaksanaannya masih dihambat oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian, masyarakat, dan pemerintah dalam menanggulangi pencurian sepeda motor dengan kekerasan.

Efektivitas Penggunaan Media Podcast Bahasa Arab Dalam Meningkatkan Maharatul Istima’

Ibnu Fikri — 2026-03-01

Era digital memberikan peluang bagi media pembelajaran yang inovatif dan autentik dalam meningkatkan keterampilan menyimak secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penggunaan media podcast berbahasa Arab dalam meningkatkan maharah istima’ siswa Madrasah Tsanawiyah Quranic Scientia FTK UIN Imam Bonjol. Pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen digunakan dalam penelitian ini. Desain eksperimen yang digunakan adalah model quasi-eksperimental yaitu pre-test dan post-test yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pemilihan sampel dilakukan dengan purposive sampling dengan jumlah sampel terdiri dari 30 orang peserta didik. 15 orang dikelompokkan menjadi kelas eksperimen dan 15 orang berada pada kelas kontrol. Hasil pre-test pada kelas eksperimen menunjukkan rata-rata 68,33, dan 70,67 pada kelas kontrol. Setelah diberikan perlakuan, kelas eksperimen mendapatkan rata-rata 81,07 dengan predikat baik sekali. Hasil SPSS uji-t pada paired sample t-test didapatkan signifikansi 0,001 < 0,05 yang artinya terdapat efektifitas penggunaan podcast dengan aplikasi podqasti terhadap maharah istima siswa kelas delapan Madrasah Tsanawiyah Quranic Scientia. Podcast berbahasa Arab pada aplikasi podqasti efektif dalam meningkatkan kemampuan memahami isi wacana lisan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan untuk penelitian lanjutan dalam memanfaatkan aplikasi podqasti sebagai alternatif media pembelajaran yang inovatif dan interaktif pada maharah yang lain.

Translanguaging Practices in English Language Teaching

Fahria Musa’ad — 2026-03-01

English language teaching in multilingual contexts is deeply intertwined with language choice and learners' linguistic identities. This study examines translanguaging practices from a sociolinguistic perspective at SDI 100 Kepulauan Selayar, Indonesia, to address the gap in primary school EFL research. The study aims to investigate the patterns of English-Indonesian use, identify emerging forms of translanguaging, and analyze its sociolinguistic functions in classroom interaction. This research employed a qualitative descriptive design with data collected through non-participant observations, audio recordings, and semi-structured interviews. The findings indicate that English and Indonesian were used systematically; English served formal instruction, while Indonesian was used for clarification and affective support. Various forms of translanguaging, including teacher-initiated and peer interaction, functioned as instructional scaffolding that validated students' multilingual identities and reduced anxiety. This study concludes that translanguaging is an effective pedagogical practice that supports comprehension and engagement, suggesting that context-sensitive approaches are essential for multilingual primary education.

Pemanfaatan Media Visual Dalam Pengembangan Bahan Ajar Matkul Akhlaq Di Pesantren

Sutan Faiz Amrillah — 2026-03-01

Pembelajaran Akhlaq di pesantren secara tradisional sangat bergantung pada metode ceramah dan pembacaan kitab klasik (kitab kuning), yang terkadang membuat santri kesulitan mengontekstualisasikan nilai-nilai moral ke dalam realitas modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar mata kuliah Akhlaq yang berbasis media visual guna meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran bagi santri di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan angket respon santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi media visual berupa infografis alur adab, video animasi studi kasus moral, dan slide presentasi interaktif mampu meningkatkan pemahaman konseptual santri sebesar [isi dengan persentase, misal: 85%]. Selain itu, penggunaan media visual secara signifikan meningkatkan keterlibatan aktif santri dalam diskusi kelas dibandingkan metode konvensional. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa media visual bukan berfungsi menggantikan otoritas kitab klasik, melainkan sebagai instrumen pendukung yang memperkuat visualisasi nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari.

Implementasi Pendidikan Karakter Bertanggung Jawab Pada Anak Usia Dini Di Lingkungan Sekolah RA Manba’ul Irvani Walhikmah

Eva Mayasari — 2026-03-01

Skripsi ini mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter pada anak usia dini di lingkungan sekolah. Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam perkembangan anak sejak usia dini, karena menjadi fondasi dalam membentuk kepribadian, sikap, dan perilaku positif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah pendidik dan peserta didik pada salah satu lembaga pendidikan anak usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter dilakukan melalui pembiasaan sehari- hari, keteladanan guru, serta kegiatan bermain yang terarah. Nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja sama, dan disiplin ditanamkan secara konsisten melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Faktor pendukung implementasi antara lain peran aktif guru, lingkungan yang kondusif, dan keterlibatan orang tua. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya dan perbedaan karakter setiap anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan karakter dapat diimplementasikan secara efektif pada anak usia dini dengan pendekatan yang sesuai dan berkesinambungan.

Dinamika Hukum Tata Negara dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Konstitusional di Tengah Perkembangan Era Digital

Susmita — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika Hukum Tata Negara dalam menjaga dan menegakkan prinsip demokrasi di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik demokrasi, baik dalam bentuk perluasan partisipasi publik maupun munculnya tantangan baru seperti disinformasi, manipulasi politik digital, dan potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara memiliki peran fundamental dalam mengatur relasi antara negara, warga negara, dan teknologi digital agar prinsip-prinsip demokrasi tetap terjaga sesuai dengan amanat konstitusi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan konstitusionalisme digital melalui pembaruan regulasi, peran lembaga negara, dan peneguhan nilai demokrasi substantif.

Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis Kearifan Lokal

Muhammad Husni — 2026-03-01

Globalisasi memengaruhi perilaku siswa dan menantang efektivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Penelitian ini menelusuri strategi guru MTs Azharul Ulum 02 Brongkal dalam mengintegrasikan nilai kearifan lokal ke bahan ajar PAI, serta faktor pendukung dan penghambatnya, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan guru menggunakan pendekatan kontekstual, pembiasaan karakter, dan keteladanan untuk menanamkan nilai budaya dan moral. Regulasi, dukungan kepala sekolah, dan sinergi guru mendukung proses ini, sementara perbedaan karakter siswa dan keterbatasan fasilitas menjadi penghambat. Integrasi kearifan lokal terbukti efektif membentuk karakter, akhlak, dan identitas budaya siswa.

Keterkaitan Antara Negara Hukum Dan Kekuasaan

Pendi Ujung — 2026-03-01

Konsep Rechtsstaat atau negara hukum selalu berkaitan erat dengan distribusi, pembatasan, dan pengendalian kekuasaan politik. Sepanjang sejarah, para ahli hukum memperdebatkan apakah negara hukum berfungsi sekadar sebagai ideal normatif atau sebagai mekanisme operasional yang mampu mengekang kewenangan negara yang sewenang-wenang. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara prinsip negara hukum dengan praktik penyelenggaraan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan modern. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, tulisan ini menemukan bahwa esensi negara hukum tidak hanya bertumpu pada supremasi hukum, melainkan juga pada desain kelembagaan yang menjamin checks and balances, perlindungan HAM, dan pencegahan konsentrasi kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara negara hukum dan kekuasaan bersifat dialektis: hukum membentuk kekuasaan, dan kekuasaan menopang berjalannya hukum. Tanpa interaksi yang seimbang, negara hukum mudah berubah menjadi konsep yang semu atau bahkan represif.

Inkonsistensi Yurisdiksi dan Mekanisme Pembatalan Putusan BPSK Telaah Kritis Terhadap Sengketa Pembiayaan Syariah Berbasis Akad Murabahah

Liza Adelia — 2026-03-01

Konflik yurisdiksi dalam sengketa konsumen berakad syariah seringkali menimbulkan ketegangan dialektis antara perlindungan konsumen populis dan kepastian hukum kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kewenangan atributif Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta implikasi yuridis kompetensi absolut Pengadilan Agama pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam konteks pembatalan putusan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus melalui tinjauan literatur terhadap artikel jurnal bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan BPSK bertindak ultra vires saat memutus sengketa wanprestasi pembiayaan yang sejatinya merupakan domain hukum kontrak. Lebih lanjut, ditemukan adanya anomali yurisdiksi di mana Pengadilan Negeri melakukan pembatalan putusan BPSK atas objek akad Murabahah, yang seharusnya secara konstitusional merupakan wewenang eksklusif Peradilan Agama. Praktik peradilan juga menunjukkan adanya "patologi" hukum dalam penerapan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, di mana hakim seringkali melampaui batas pemeriksaan formal dan memasuki pemeriksaan pokok perkara (review on the merits). Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi kewenangan lembaga penyelesai sengketa harus didasarkan pada penghormatan terhadap kompetensi absolut guna menjamin kepastian hukum dan kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Efektivitas Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Wujud Keadilan Restoratif Di Indonesia

Andrios Insan Pranowo — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagai bentuk wujud keadilan restoratif. Diversi merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar proses peradilan formal, yang bertujuan untuk menghindari penjatuhan hukuman dan memberikan kesempatan bagi anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pemulihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan studi kasus pada beberapa wilayah di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan diversi, untuk menggali sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan dan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan diversi telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif, keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan diversi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses diversi. Namun, di sisi lain, penerapan diversi terbukti memberikan dampak positif dalam mengurangi angka tahanan anak dan memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pendidikan serta rehabilitasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa diversi sebagai bagian dari keadilan restoratif dapat mengurangi stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan fokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan diversi di Indonesia, dibutuhkan peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait, guna memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan tercapai tujuan keadilan restoratif.

Parental Strategies in Shaping Early Childhood Politeness Perception to Maintain Eastern Cultural Values

Nurul Faizah — 2026-03-01

Globalisasi dan perluasan media digital telah mengubah pola interaksi sosial secara signifikan, sehingga diperlukan fokus pada bagaimana kesantunan anak usia dini dipertahankan dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana orang tua membentuk persepsi kesantunan anak melalui interaksi sehari-hari dan menguji bagaimana praktik tersebut berkontribusi pada pemahaman mereka tentang komunikasi yang sesuai secara budaya. Dengan menggunakan desain kualitatif deskriptif-interpretatif, data dikumpulkan dari dua belas orang tua di Sulawesi Selatan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan terhadap rutinitas harian, dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keteladanan orang tua merupakan strategi utama dalam menanamkan kesantunan, yang mencakup ekspresi verbal maupun perilaku nonverbal seperti isyarat hormat dan istilah sapaan. Selain itu, orang tua menggunakan bimbingan verbal, koreksi perilaku, dan penguatan positif untuk menginternalisasi kesantunan sebagai nilai moral dan budaya. Temuan ini juga menyoroti bahwa orang tua secara aktif membingkai kesantunan untuk menangkal pengaruh eksternal dari teman sebaya dan media digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi orang tua yang konsisten sangat menentukan dalam menginternalisasi kesantunan sebagai praktik sosial berbasis budaya yang menjaga nilai-nilai Timur seperti adab, hormat, dan siri’.

Peran Teori Belajar Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Siswa Pada Pembelajaran

Rosmiati Daya — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Teori Belajar Sosial dalam meningkatkan partisipasi siswa pada proses pembelajaran melalui pendekatan studi pustaka. Teori Belajar Sosial oleh Albert Bandura, menekankan pentingnya proses observasi, peniruan, interaksi sosial, serta penguatan dalam pembentukan perilaku belajar siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah berupa buku, jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Teori Belajar Sosial, seperti modeling, pembelajaran kolaboratif, dan penguatan sosial, berperan signifikan dalam meningkatkan keaktifan, keterlibatan, serta motivasi siswa dalam pembelajaran. Selain itu, peran guru sebagai model dan fasilitator interaksi sosial terbukti mampu menciptakan lingkungan belajar yang partisipatif dan kondusif.

Perlindungan Konsumen Dalam Marketplace: Analisis Sengketa Antara Penjual Dan Pembeli

Martha Arviani — 2026-03-01

Perkembangan marketplace dalam perdagangan elektronik meningkatkan kemudahan transaksi sekaligus potensi sengketa antara penjual dan pembeli. Sengketa konsumen umumnya terjadi akibat barang tidak sesuai deskripsi, keterlambatan pengiriman, penipuan, dan paket hilang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi perlindungan bagi konsumen, mekanisme penyelesaian sengketa, serta tanggung jawab marketplace dalam transaksi elektronik. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (legislative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan konsumen diwujudkan melalui dua aspek utama, yakni upaya pencegahan dan pelaksanaan penegakan hukum, meskipun implementasinya belum mencapai tingkat optimalitas. Hal ini disebabkan oleh ambiguitas dalam batasan tanggung jawab platform marketplace serta pengawasan yang kurang efektif terhadap para pedagang.

The Influence of Local Languages on English Speech Community Interaction

Lady Maysuri — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh bahasa daerah terhadap interaksi dalam komunitas penutur bahasa Inggris di Indonesia. Dalam masyarakat multibahasa, bahasa daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penanda identitas budaya dan sosial. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk mengeksplorasi pengalaman hidup individu dalam menggunakan bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Inggris dalam interaksi sehari-hari. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan kuesioner yang melibatkan anggota komunitas penutur bahasa Inggris dari berbagai latar belakang bahasa daerah. Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang berulang terkait penggunaan bahasa dan interaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi bahasa daerah dalam interaksi berbahasa Inggris dapat meningkatkan saling pengertian, memperkuat hubungan sosial, serta menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih inklusif dan nyaman. Selain itu, penggunaan bahasa daerah berkontribusi dalam memperkuat identitas individu dan kelompok serta meningkatkan kepercayaan diri penutur saat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Temuan ini menegaskan peran bahasa daerah sebagai jembatan budaya dalam komunitas penutur bahasa Inggris yang multibahasa dan memberikan implikasi penting bagi kajian kebahasaan serta praktik pendidikan bahasa yang responsif terhadap budaya.

Batas Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan

Shyfa Shafira Putri Dema — 2026-03-01

Akta notaris merupakan alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat para pihak. Namun, dalam praktiknya tidak jarang akta notaris dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan karena tidak terpenuhinya syarat formil maupun materil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait batas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, khususnya apakah pembatalan akta oleh pengadilan secara otomatis menunjukkan adanya kesalahan atau kelalaian notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan serta implikasi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris pada prinsipnya hanya bertanggung jawab terhadap aspek formil pembuatan akta, bukan terhadap kebenaran materiil yang berasal dari keterangan para pihak, sepanjang notaris telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik profesi. Dengan demikian, pembatalan akta oleh pengadilan tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris, kecuali dapat dibuktikan adanya kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta.

Literatur Review: Resiliensi Stres pada Keluarga

Kartika Setia Purdani — 2026-03-01

Resiliensi keluarga merupakan kemampuan adaptif yang memungkinkan keluarga menghadapi tekanan emosional, psikologis maupun sosial secara efektif. Literatur review ini bertujuan meninjau bukti ilmiah mengenai peran resiliensi dalam menurunkan tingkat stress pada keluarga. Penelitian menggunakan metode literatur review deskriptif dengan pencarian artikel melalui Google Scholar, PubMed dan ScienceDirect pada rentang tahun 2014 sampai dengan 2025. Seleksi artikel mengikuti pedoman PRISMA dan menghasilkan 10 artikel ilmiah yang relevan untuk dianalisis. Dari 10 artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa resiliensi terbukti signifikan dalam menurunkan stres. Resiliensi dapat menurunkan stress pada keluarga melalui mekanisme seperti regulasi emosi, komunikasi efektif, dukungan sosial, spiritual serta kemampuan keluarga memaknai pengalaman sulit secara positif. Resiliensi berfungsi sebagai faktor protektif terhadap munculnya perilaku bermasalah pada anggota keluarga. Hasil studi membuktikan bahwa keluarga dengan resiliensi tinggi menunjukkan adaptasi lebih baik, emosi lebih stabil, serta proses pemulihan psikologis lebih cepat dalam menghadapi kondisi krisis seperti penyakit kronis, konflik keluarga, kematian anggota keluarga dan tekanan sosial. Resiliensi keluarga komponen penting dalam pengelolaan stress dan peningkatan kesehatan keluarga.

Literatur Review: Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesadaran Kesehatan terhadap Penyakit Hipertensi

Bachtiar Safrudin — 2026-03-01

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular dengan prevalensi tinggi yang memerlukan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran kesehatan terhadap hipertensi menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan kerangka PRISMA. Sepuluh artikel publikasi tahun 2023-2026 dianalisis secara komprehensif mencakup berbagai pendekatan metodologis. Hasil menunjukkan partisipasi masyarakat melalui edukasi, pemeriksaan kesehatan, dan pemberdayaan komunitas menghasilkan peningkatan pengetahuan 28-40% dengan perubahan perilaku preventif pada 75-80% partisipan. Faktor fasilitatif meliputi pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, dan tenaga kesehatan, sedangkan hambatan mencakup minimnya edukasi, sosialisasi terbatas, dan akses geografis. Peningkatan kesadaran mentransformasi perilaku pengendalian tekanan darah melalui pemeriksaan rutin, modifikasi konsumsi, dan aktivitas fisik berkelanjutan. Program partisipatif berbasis komunitas dengan pendekatan integratif, keterlibatan tokoh masyarakat, dan adaptasi konteks lokal terbukti efektif meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat. Implikasi penelitian menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan keberlanjutan program untuk pengendalian hipertensi. Penelitian lanjutan diperlukan mengeksplorasi efektivitas jangka panjang program partisipatif dalam menurunkan prevalensi hipertensi pada berbagai setting populasi.

Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan di Desa Melaya

Ni Made Nia Septarini — 2026-03-01

Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi kejadian stunting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada balita usia 24–59 bulan di Desa Melaya. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan rancangan korelasional dan pendekatan cross-sectional. Sampel berjumlah 79 ibu yang memiliki balita dan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner pengetahuan gizi serta lembar observasi status stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu memiliki tingkat pengetahuan cukup (51,9%), dan sebagian besar balita tidak mengalami stunting (78,5%). Hasil uji statistik menggunakan korelasi spearman rank diperoleh nilai p = 0,000 (p < 0,05) dan r = -0,724, yang menunjukkan adanya hubungan terbalik yang kuat dan signifikan antara pengetahuan ibu mengenai gizi dengan kejadian stunting yang artinya semakin baik pengetahuan ibu maka semakin rendah risiko balita mengalami stunting. Edukasi gizi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman ibu sehingga mampu menurunkan risiko kejadian stunting pada balita, sehingga upaya peningkatan pengetahuan gizi perlu menjadi bagian dari intervensi pencegahan stunting di masyarakat.

Efek Mediasi Customer Trust dalam Memediasi Hubungan antara Affiliate Marketing TikTok dan Impulse Buying Pada Generasi Z di Kota Makassar

Nadia Mawaddah — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis efek mediasi customer trust dalam memediasi hubungan antara affiliate marketing dan impulse buying pada Generasi Z di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah Generasi Z yang merupakan pengguna aktif media sosial TikTok dan pernah melakukan pembelian melalui tautan atau keranjang affiliate marketing di media sosial TikTok di Kota Makassar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 120 responden yang dipilih menggunakan teknik probability sampling dengan metode simple random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara daring menggunakan Google Form. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM). Penelitian ini memberikan implikasi bagi pelaku usaha dan pemasar digital untuk meningkatkan kualitas strategi affiliate marketing yang berfokus pada kredibilitas dan kepercayaan konsumen guna mendorong perilaku pembelian impulsif.

Pengaruh Implementasi Artifical Intelligence Dan Geographic Informatioin System Terhadap Efesiensi Operasional Pemetaan Data UMKM Pada PT Jawara Data Nusanatara

Irahayu Barimbing — 2026-03-01

Transformasi digital UMKM menjadi prioritas strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. PT Jawara Data Nusantara mengembangkan produk DataUMKM dengan mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Geographic Information System (GIS) untuk pendataan dan pemetaan UMKM secara terpusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi AI dan GIS terhadap efisiensi operasional dan kualitas output pemetaan data UMKM pada PT Jawara Data Nusantara. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research melalui studi kasus. Sampel penelitian sebanyak 35 proyek DataUMKM dipilih menggunakan purposive sampling. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur kepada 25 responden dan wawancara mendalam dengan manajemen. Data sekunder diperoleh dari performance metrics sistem dan dokumentasi proyek. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana dengan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan implementasi AI dan GIS berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi operasional (β = 0.742, p < 0.001, R² = 0.551) dengan peningkatan efisiensi 68%, penurunan waktu proses dari 45 menjadi 14 menit per data, pengurangan biaya operasional 52%, dan penurunan error rate dari 12.5% menjadi 2.8%. Implementasi AI dan GIS juga berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas output pemetaan (β = 0.689, p < 0.001, R² = 0.475) dengan akurasi geocoding mencapai 97.2%, kelengkapan data 94.8%, dan user satisfaction 4.3/5. Fitur machine learning untuk klasifikasi otomatis dan automated data validation menjadi kontributor utama peningkatan efisiensi, sementara integrasi Google Maps API meningkatkan akurasi pemetaan lokasi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam literatur technology adoption dan kontribusi praktis berupa rekomendasi pengembangan fitur AI advanced untuk meningkatkan kapabilitas DataUMKM dalam mendukung transformasi digital UMKM dan kebijakan ekonomi daerah berbasis data.

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perlindungan Korban di Kabupaten Banyumas

Rahtami Susanti — 2026-03-01

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak multidimensi terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban, termasuk melalui kewajiban pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas pasca berlakunya UU TPKS serta peran partisipasi masyarakat dalam optimalisasi perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kabupaten Banyumas berperan aktif dalam memberikan layanan pengaduan, pendampingan, dan pemulihan korban melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi. Selain itu, partisipasi masyarakat turut mendukung efektivitas perlindungan korban melalui sosialisasi, pelaporan, dan penghapusan stigma terhadap korban kekerasan seksual.

Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Praktik Peradilan Pidana

Tedi Ogala — 2026-03-01

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin efektivitas proses peradilan serta perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks pembaruan hukum pidana melalui KUHP baru dan keberlakuan KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah memiliki landasan yuridis yang kuat dan didukung oleh berbagai kebijakan pembaruan peradilan, penerapannya dalam praktik masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut antara lain ketidaksinkronan antara KUHP baru dan KUHAP, kompleksitas prosedur peradilan, potensi multitafsir norma, serta tantangan implementasi di tingkat aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui penyelarasan regulasi, penguatan pengawasan yudisial, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum agar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud secara efektif dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan.

Tinjauan Hukum Asas Pembuktian Terbalik pada Tingkat Pidana Pencucian Uang

Roni Setiawan Engahu — 2026-03-01

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan ekonomi yang bersifat kompleks, tertutup, dan sulit dibuktikan melalui mekanisme pembuktian pidana konvensional. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengadopsi asas pembuktian terbalik sebagai instrumen khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan asas pembuktian terbalik dalam TPPU serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dalam TPPU tidak berdiri sebagai sistem pembuktian pidana yang umum, melainkan sebagai instrumen lex specialis yang bersifat terbatas dan berimbang. Terdakwa hanya dibebani kewajiban membuktikan asal-usul harta kekayaan yang diduga terkait tindak pidana, sementara penuntut umum tetap wajib membuktikan unsur delik pokok. Namun, ketiadaan standar yang jelas terkait frasa “alat bukti yang cukup” berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan dan ketegangan dengan prinsip praduga tidak bersalah serta non self-incrimination. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas pembuktian terbalik relevan untuk mendukung pemulihan aset, namun memerlukan penguatan pengaturan prosedural agar penerapannya tetap sejalan dengan prinsip fair trial.

Penerapan Teori Pembelajaran Dalam Praktik Pendidikan

Nur Fadhilah RHD — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan berbagai teori pembelajaran dalam praktik pendidikan serta implikasinya terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Teori pembelajaran menjadi landasan konseptual dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan kontekstual. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka, yang mengkaji berbagai sumber literatur berupa buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta mendorong pembelajaran yang bermakna. Selain itu, pemahaman pendidik terhadap karakteristik masing-masing teori pembelajaran berperan penting dalam menentukan metode, media, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan teori pembelajaran tidak bersifat tunggal, melainkan perlu disesuaikan dengan konteks pendidikan, karakteristik peserta didik, serta tujuan pembelajaran agar pendidikan berjalan secara optimal.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Dalam Mengabulkan Permohonan Pailit Terhadap Debitor Yang Masih Dalam Proses Likuidasi

Rizki Ferdianza — 2026-03-01

Permohonan pailit terhadap debitor yang masih berada dalam proses likuidasi menimbulkan persoalan hukum terkait kewenangan pengurusan harta kekayaan debitor serta perlindungan kepentingan para kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Niaga dalam mengabulkan permohonan pailit terhadap debitor yang sedang dilikuidasi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Data diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pailit karena telah terpenuhinya syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta terpenuhinya prinsip pembuktian sederhana. Proses likuidasi tidak menghapus keberadaan utang debitor dan tidak menjadi penghalang bagi pengajuan permohonan pailit. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah beralihnya kewenangan pengurusan dan pemberesan harta debitor dari likuidator kepada kurator, sehingga seluruh kekayaan debitor menjadi boedel pailit yang dikelola di bawah pengawasan pengadilan. Putusan ini memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan hak-hak kreditor dalam proses penyelesaian utang piutang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pembolehan kampanye di lembaga Pendidikan dan Fasilitas Pemerintah Perspektif Maqashid Al-Syariah

Mutmainnah — 2026-03-01

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap larangan kampanye di lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kajian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu prosedur lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi, eksistensi putusan tersebut dalam sistem hukum pemilu, serta analisis putusan dari perspektif maqashid al-syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan yuridis formal dan normatif syar’i. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan identifikasi, reduksi, dan penafsiran normatif terhadap bahan hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 lahir dari pengujian materiil terhadap Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum akibat pertentangan dengan norma dalam batang tubuh pasal. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menetapkan penafsiran konstitusional bersyarat dengan menghapus penjelasan norma yang bertentangan, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pengaturan kampanye pemilu. Ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah, putusan ini sejalan dengan prinsip hifz al-‘aql karena menjamin kebebasan berpikir, akses informasi politik, serta partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya perumusan regulasi pemilu yang tegas, proporsional, dan komprehensif guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hak politik warga negara dan netralitas lembaga pendidikan serta institusi pemerintah sebagai ruang publik.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perdamaian (Homologasi) Akibat Wanprestasi Debitor Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Devia Crissila Wati — 2026-03-01

Penelitian ini mengkaji praktik Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), di mana debitor tidak selalu melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perdamaian, sehingga menimbulkan wanprestasi yang dapat berujung pada pembatalan perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perdamaian (homologasi) akibat wanprestasi, serta akibat hukum dari pembatalan perdamaian (homologasi) terhadap debitor dan kreditor berdasarkan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perdamaian (homologasi) dalam proses PKPU dapat dilakukan apabila debitor terbukti melakukan wanprestasi terhadap kewajiban yang telah disepakati dan disahkan oleh Pengadilan Niaga. Akibat hukum dari pembatalan perdamaian tersebut adalah berakhirnya masa PKPU dan kembalinya debitor pada status pailit, di mana pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor berada di bawah kewenangan kurator. Selain itu, para kreditor kembali memperoleh haknya sesuai dengan kedudukan masing-masing berdasarkan prinsip pembagian harta pailit yang adil dan proporsional. Putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi debitor dan kreditor dalam penyelesaian sengketa utang piutang.

Penerapan Metode Bernyanyi Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Simbolis Pada Anak Usia 4-5 Tahun Di Ra Al Fadhilah

Mumuy Muyasaroh — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan metode bernyanyi dalam meningkatkan kemampuan berpikir simbolis pada anak usia 4–5 tahun di RA Al Fadhilah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode bernyanyi secara konsisten dan terencana dapat merangsang kemampuan berpikir simbolis anak. Anak-anak mampu menghubungkan lirik lagu dengan pengalaman nyata, seperti mengenali tokoh dalam lagu sebagai representasi teman atau anggota keluarga, serta mengekspresikan ide dan emosi melalui gerakan, ekspresi wajah, dan komentar spontan yang berkaitan dengan isi lagu. Lagu-lagu bertema emosi, alam, dan kehidupan sehari-hari terbukti efektif dalam memicu respons simbolik anak, baik secara verbal maupun non-verbal. Faktor pendukung keberhasilan metode ini antara lain adalah kreativitas guru dalam menyajikan lagu, antusiasme anak dalam berpartisipasi, serta dukungan orang tua di rumah. Di sisi lain, beberapa tantangan seperti keterbatasan durasi kegiatan, keterbatasan variasi lagu edukatif yang sesuai usia, serta adanya anak yang masih pasif atau malu, menjadi catatan penting dalam pelaksanaan metode ini. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa metode bernyanyi bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga merupakan strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dalam mengembangkan aspek berpikir simbolis pada anak usia dini.

Studi Perbandingan Reformasi Hukum Perceraian Di Negara Muslim: Mesir, Pakistan, Malaysia, Dan Indonesia

Jumita Riska — 2026-03-01

Artikel ini bertujuan untuk melakukan studi perbandingan ketentuan hukum perceraian di beberapa Negara muslim meliputi Mesir, Pakistan, Malaysia dan Indonesia, yang dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, dan menganalisanya dengan kajian kepustakaan, lalu artikel ini dilihat dengan metode pendekatan penelitian komparatif, yaitu dilihat dengan berdasarkan perbandingan reformasi hukum dari masing-masing Negara. Dalam penelitian ini menampilkan hukum atau undang-undang hukum keluarga yang mengalami reformasi dari ke empat Negara ini; Mesir memperkenalkan pembaharuan dalam hukum keluarga pertamakali dengan mengesahkan Undang-Undang No.25 tahun 1920 dan 1929. Pakistan, lewat Muslim Familiy Law Ordinance tahun 1961 mengatur persoalan perceraian dan menjamin hak perempuan di dalamnya. Malaysia, ada beberapa aturan yang dipegang pada masing-masing wilayah sekutu dalam Negara tersebut. Indonesia, Sedangkan di Indonesia aturan mengenai perceraian tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Sukarela Putusan Nomor 41/Pdt. Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst

Shafira Rahmadanti — 2026-03-01

Pailit adalah situasi dimana debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu melunasi utang-utang kepada kreditor. Biasanya, debitor yang tidak sanggup melunasi utangnya disebabkan oleh penurunan dalam keadaan finansial atau situasi keuangan debitor tersebut. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berperan sebagai dasar hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara Debitor dan kreditor yang berkaitan dengan utang piutang dan penyelesaian utang perusahaan melalui restrukrisasi atau perdamaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis , Penerapan Asas Pembuktian Serderhana Dalam Permohonan Pailit Sukarela Oleh Debitor (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst) dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menilai Terpenuhinya Unsur Pembuktian Sederhana Dalam Pemohonan Pailit Sukarela (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan empiris, dengan terdiri dari data sekunder dan data primer, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pembuktian sederhana yang diajukan oleh Debitor untuk menyatakan bahwa dirinya layak dipailitkan dapat terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailatan dan PKPU. Dengan demikian, Penerapan asas pembuktian sederhana dalam permohonan pailit sukarela oleh debitor sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa unsur pembuktian sederhana telah terpenuhi karena terdapat dua kreditor serta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dapat diketahui bahwa hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek formil, tetapi juga itikad baik debitor yang mengajukan permohonan pailit secara sukarela. Hakim menilai bahwa debitor bersikap kooperatif dan beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban utangnya melalui mekanisme hukum yang sah.

Analisis Yuridis terhadap Praktik Dark Patterns dalam Digital Marketing dan Dampaknya bagi Konsumen

Dwi Arman Prasetya — 2026-03-01

Perkembangan digital marketing mendorong pelaku usaha memanfaatkan desain antarmuka digital untuk memengaruhi perilaku konsumen, salah satunya melalui praktik dark patterns. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi memanipulasi keputusan konsumen dan melemahkan prinsip keadilan serta transparansi transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dark patterns dalam digital marketing dari perspektif hukum perlindungan konsumen serta dampaknya terhadap pemenuhan hak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dark patterns bertentangan dengan hak konsumen atas informasi yang benar dan kebebasan memilih, memperkuat asimetri informasi, serta mereduksi otonomi konsumen dalam memberikan persetujuan. Selain itu, sifat manipulatif berbasis desain menyulitkan penegakan hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang adaptif untuk melindungi konsumen digital.

Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Kepala Daerah

Mohammad Hirzal Hakiki — 2026-03-01

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai wujud dari kedaulatan rakyat masih menyisakan problem struktural dalam penyelesaian sengketa dari hasil pemilihan. Dinamika kewenangan antara MA serta MK menunjukkan inkonsistensi regulasi serta ketidakpastian hukum yang berdampak pada kualitas keadilan elektoral. Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 yang mempermanenkan kewenangan dari MK untuk mengadili sengketa Pilkada justru menimbulkan persoalan konstitusional serta kelembagaan, mengingat Pilkada tidak secara eksplisit termasuk dalam rezim Pemilu menurut UUD 1945. Selain itu, tingginya beban perkara PHPU serta praktik persidangan panel tiga hakim memperkuat keterbatasan kapasitas institusional MK. Artikel ini menganalisis urgensi pembentukan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada sebagai solusi konstitusional serta demokratis guna menjamin kepastian hukum, keadilan elektoral, serta stabilitas politik daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwasanya pembentukan peradilan khusus merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat desain kelembagaan penuntasan sengketa Pilkada di Indonesia

Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Black Campign Perspektif Siyasah Syar’iyyah

Astriani — 2026-03-01

Praktik black campaign dalam pemilihan umum merupakan fenomena yang berpotensi merusak integritas demokrasi dan etika politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan black campaign dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum serta meninjaunya dari perspektif siyasah syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar’i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, norma larangan black campaign diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d yang melarang penghinaan, hasutan, dan adu domba dalam kampanye. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, serta Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang melarang penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan kebencian. Prosedur yang dilakukan bagi pelaku kampanye hitam telah diatur melalui mekanisme Bawaslu dan konsekuensi hukumnya yaitu sanksi administratif, etik, pidana, dan politik yang memberi efek jera serta menjamin integritas demokrasi. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, pengaturan kampanye hitam sejalan dengan prinsip keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah), karena mencegah kerusakan sosial serta menegakkan nilai kejujuran dan moralitas politik Islami. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan penguatan kesadaran etika politik dalam penyelenggaraan pemilu. serta menekankan perlunya kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat dalam menciptakan budaya politik yang etis, partisipatif, dan bermartabat dengan memperkuat mekanisme pengawasan edukasi publik berbasis nilai-nilai keislaman agar pemilu di Indonesia tidak hanya berjalan prosedural, tetapi juga mencerminkan substansi demokrasi yang beretika dan berkeadaban

Dampak Kebiasaan Cashless Berbasis Qris Terhadap Kesehatan Keuangan Pribadi Mahasiswa

Desrina Simamora — 2026-03-01

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi mahasiswa menjadi cashless, terutama melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebiasaan transaksi cashless berbasis QRIS terhadap kesehatan keuangan pribadi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. Fenomena menunjukkan bahwa kemudahan transaksi QRIS dapat memberikan dampak ganda: meningkatkan efisiensi pencatatan keuangan atau memicu perilaku konsumtif (impulsif). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling pada mahasiswa aktif pengguna QRIS. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner online dan dianalisis menggunakan regresi linear. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perilaku keuangan mahasiswa di era digital serta menjadi dasar edukasi literasi keuangan.

Urgensi Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Di Smk Al-Khozini Ganjaran Dengan Berbasis Pada Pendekatan Kontekstual Dalam Meningkatkan Relevansi Pembelajaran Di Era Digital

Hidayatulloh — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis pendekatan kontekstual dalam meningkatkan relevansi pembelajaran pada era digital, khususnya di SMK Al-Khozini Ganjaran Kabupaten Malang. Pengembangan ini didasarkan pada kebutuhan bahwa pembelajaran PAI tidak dapat lagi berorientasi pada hafalan teks dan ceramah satu arah, tetapi harus terhubung dengan realitas kehidupan siswa. Pendekatan kontekstual diterapkan melalui tiga elemen utama, yaitu pengalaman langsung siswa, isu sosial-budaya lokal, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, pembelajaran PAI menjadi lebih bermakna, interaktif, dan mampu membentuk karakter peserta didik secara nyata. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengembangan bahan ajar berbasis kontekstual dapat meningkatkan motivasi belajar, pemahaman nilai agama, serta kemampuan siswa menerapkan konsep keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, implementasinya menghadapi beberapa hambatan seperti kompetensi guru yang belum merata, keterbatasan infrastruktur digital, dan resistensi terhadap paradigma pembelajaran baru. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan melalui pelatihan guru, penyediaan sarana belajar, pendampingan sekolah, serta kebijakan yang mendorong inovasi pembelajaran. Secara keseluruhan, pengembangan bahan ajar PAI berbasis kontekstual memiliki potensi besar dalam menciptakan pembelajaran agama yang relevan, adaptif, dan selaras dengan tuntutan abad ke-21.

Problematika Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum

Lisnawati — 2026-03-01

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bolango Ulu di Kabupaten Bone Bolango dengan fokus pada aspek yuridis dan sosiologis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah menghadapi tiga hambatan utama, yaitu ketidaklengkapan berkas kepemilikan oleh masyarakat, adanya sertifikat ganda yang menimbulkan ketidakpastian hukum, serta penolakan masyarakat terhadap besaran nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh penilai independen. Ketiga faktor tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan daftar nominatif, musyawarah ganti kerugian, dan pelepasan hak atas tanah, sehingga berdampak langsung pada kelancaran pembangunan bendungan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengadaan tanah tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural, tetapi juga oleh kepastian hukum pertanahan dan keadilan substantif bagi masyarakat terdampak.

Implikasi Yuridis Pembatalan Akta Kelahiran terhadap Status Keperdataan Anak di Luar Perkawinan

Fadila Febiola — 2026-03-01

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini mengkaji hubungan antara pencatatan kelahiran, status keperdataan anak, serta rezim perlindungan anak dalam hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akta kelahiran menyebabkan anak kembali ditempatkan hanya dalam hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga berimplikasi pada pengakuan identitas, hak waris, serta akses terhadap perlindungan hukum dan layanan sosial. Meskipun pembatalan tersebut dalam kasus ini dilandasi oleh kepentingan administratif dan perlindungan anak, kebijakan tersebut tetap berpotensi menimbulkan kerentanan hukum baru apabila tidak disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, setiap tindakan pembatalan akta kelahiran harus ditempatkan dalam kerangka prinsip the best interests of the child dan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum.

Pendekatan Behavioristik-Kognitif Sebagai Model Pembelajaran Efektif Pendidikan Agama Islam

Wesil Arisih — 2026-03-01

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah masih menghadapi persoalan pedagogis, khususnya dominasi metode konvensional yang cenderung memisahkan antara penguatan perilaku dan pendalaman pemahaman keagamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendekatan behavioristik–kognitif dalam pembelajaran PAI serta kontribusinya terhadap pembentukan pemahaman dan sikap keagamaan peserta didik di MTs Raudlatul Ulum Putra Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendekatan behavioristik dan kognitif diwujudkan melalui pembiasaan kegiatan religius yang disertai penguatan perilaku serta pemaknaan konseptual terhadap ajaran Islam. Pendekatan ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman keagamaan, kedisiplinan, motivasi, serta sikap religius peserta didik secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan behavioristik–kognitif merupakan model pembelajaran PAI yang efektif dan holistik dalam membentuk karakter religius peserta didik di madrasah.

Pengaruh Perilaku Keuangan Dan Literasi Keuangan Digital Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Berbasis Fintech Pada Mahasiswa Manajemen Universitas HKBP Nommensen Medan

Dela Mariana Nopela Br. Raja Gukguk — 2026-03-01

Perkembangan financial technology (fintech) memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam melakukan transaksi dan mengelola keuangan pribadi. Namun, penggunaan fintech yang tidak disertai perilaku keuangan yang baik dan literasi keuangan digital yang memadai dapat menimbulkan masalah keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku keuangan dan literasi keuangan digital terhadap pengelolaan keuangan pribadi berbasis fintech pada mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas HKBP Nommensen Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 93 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku keuangan dan literasi keuangan digital berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap pengelolaan keuangan pribadi berbasis fintech. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kedua variabel menjelaskan sebesar 51,5% variasi pengelolaan keuangan pribadi. Penelitian ini menegaskan pentingnya perilaku keuangan yang baik dan literasi keuangan digital dalam mendukung pengelolaan keuangan mahasiswa di era digital.

Analisis Strategi Intergrated Marketing Communication Pada UMKM Batik Kontemporer Dyah Kuncoro Handmade

Ulayya Tsaabitah Kuncoro — 2026-03-01

Perkembangan teknologi digital menuntut UMKM untuk menerapkan strategi komunikasi pemasaran yang lebih terintegrasi agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif, termasuk pada sektor industri kreatif batik. Integrated Marketing Communication (IMC) menjadi pendekatan penting dalam menyampaikan pesan merek yang konsisten dan membangun brand awareness secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi IMC yang diterapkan oleh UMKM Batik Tulis Kontemporer Dyah Kuncoro Handmade dalam membangun brand awareness di era digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dyah Kuncoro Handmade telah menerapkan berbagai elemen IMC, meliputi advertising, sales promotion, public relations, direct marketing, dan personal selling melalui media digital dan non-digital. Namun, penerapan strategi tersebut masih bersifat situasional dan belum terintegrasi dalam perencanaan komunikasi yang terpadu. Analisis berdasarkan model SOME (Share, Optimize, Manage, Engage) menunjukkan bahwa strategi media sosial kuat pada aspek share dan engage, tetapi lemah pada optimize dan manage. Kondisi ini menyebabkan strategi IMC baru mampu membangun brand awareness pada tahap brand recognition, dan belum mencapai brand recall maupun top of mind. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UMKM perlu menyusun strategi IMC yang lebih terarah dan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing sekaligus mendukung pelestarian batik sebagai warisan budaya Indonesia.

Implementasi Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Persetubuhan Anak

Putri Khailla Asia Bagus — 2026-03-01

Penelitian ini mengkaji implementasi sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan. Latar belakang penelitian melibatkan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang memerlukan penanganan khusus melalui sistem peradilan pidana anak. Namun, dalam prakteknya, penerapan sanksi harus menyeimbangkan antara efek jera bagi pelaku dan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku agar tetap mendapatkan pembinaan yang layak, khususnya dalam kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Adapun permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN TJK dan bagaimana implementasi sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan pelatihan kerja bagi anak tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Selanjutnya analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. Pembahasan dalam penelitian ini adalah implementasi sanksi terhadap anak dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN TJK yakni: . Hakim memiliki peran besar dalam mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas untuk menentukan sanksi yang paling tepat bagi kepentingan terbaik anak. Dalam kasus ini, pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis seperti pembuktian unsur-unsur pasal dan aspek sosiologis, serta aspek filosofis seperti kondisi psikologis serta masa depan anak. Langkah-langkah pembinaan melalui pelatihan kerja sangat penting untuk memitigasi risiko pengulangan tindak pidana di masa mendatang.Hakim menjatuhkan pidana penjara yang dibarengi dengan sanksi tindakan berupa pelatihan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak tidak hanya berfokus pada penghukuman fisik, tetapi juga pada aspek rehabilitasi. Keberadaan sanksi pelatihan kerja menjadi poin utama dalam memastikan bahwa setelah menjalani masa pidana, anak memiliki keterampilan untuk kembali ke masyarakat Saran dalam penelitian ini adalah: Hakim diharapkan terus konsisten dalam menerapkan keadilan restoratif dan mengedepankan sanksi tindakan dibandingkan sekadar pidana penjara untuk menjamin perlindungan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, Implementasi sanksi tindakan berupa pelatihan kerja bagi anak pelaku tindak pidana dinilai harus lebih dioptimalkan sarana dan prasarananya agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara maksimal. Beberapa pihak seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan lembaga tempat pelatihan kerja dapat meningkatkan koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan sanksi tersebut. Maka instansi terkait dapat memperluas jenis pelatihan yang diberikan agar sesuai dengan minat dan bakat anak.

Strategi Komunikasi Lembaga Non-Profit Berbasis Komunitas Desa

Nanin Mahdalisa — 2026-03-01

Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi organisasi Generasi Penerus Desa Margakaya (GPDM) sebagai lembaga non-profit berbasis komunitas desa dalam pembinaan generasi muda di Desa Margakaya, Kecamatan Karawang Barat. Komunikasi dipahami sebagai sarana pembentukan makna bersama, penguatan relasi sosial, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola komunikasi GPDM, menganalisis strategi komunikasi dalam membangun keterlibatan khalayak internal dan eksternal, menilai efektivitas komunikasi berdasarkan Model Berlo (SMCR), serta mengidentifikasi kendala komunikasi yang memengaruhi keberlanjutan organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui observasi, wawancara, angket pendukung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi GPDM bersifat informal dan interpersonal, efektif dalam membangun kepercayaan internal, namun belum optimal menjangkau masyarakat desa secara luas. Analisis SMCR menunjukkan kekuatan pada unsur sumber dan saluran internal, sementara pengelolaan pesan dan penerima eksternal masih lemah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan strategi komunikasi yang terintegrasi, kontekstual, dan partisipatif melalui perluasan narasi manfaat sosial, optimalisasi media komunikasi, dan pelibatan masyarakat untuk memperkuat legitimasi sosial serta keberlanjutan GPDM dalam membangun ketahanan sosial generasi muda.

Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Telekomunikasi Atas Praktik "Sedot Pulsa" Dan SMS Spam

Iwan Setiawan Permana — 2026-03-01

Praktik penyedotan pulsa melalui layanan konten premium (premium content) dan intrusi SMS penawaran (spam) merupakan permasalahan klasik yang terus berulang dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi keabsahan klausula baku dalam perjanjian berlangganan serta merekonstruksi bentuk pertanggungjawaban perusahaan telekomunikasi pasca disahkannya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, mekanisme pendaftaran layanan konten otomatis tanpa affirmative consent merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang membatalkan perjanjian. Kedua, SMS spam bukan sekadar gangguan kenyamanan, melainkan bentuk pemrosesan data pribadi tanpa hak. Operator seluler sebagai Pengendali Data Pribadi memikul tanggung jawab mutlak (strict liability) atas kegagalan sistem keamanan data dan kerugian finansial konsumen, sesuai mandat Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen juncto Pasal 47 UU PDP.

Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Kasus Pencurian Data Pribadi Dalam Perspektif Undang–Undang No. 27 Tahun 2022 dan General Data Protection Regulations

Shanaya Azzahra Ariputri — 2026-03-01

Perkembangan teknologi digital telah menjadikan data pribadi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, meningkatnya pemrosesan data juga diiringi dengan meningkatnya risiko penyalahgunaan dan pencurian data pribadi, termasuk dalam sektor perbankan. Indonesia telah merespons urgensi insiden pencurian data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengadopsi prinsip-prinsip dari ketentuan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Permasalahan utama dalam penelitian ini dirumuskan pada bagaimana mekanisme penyelesaian kasus pencurian data pribadi di Indonesia dibandingkan dengan di Eropa serta bagaimana penyelesaian kasus di Indonesia jika ditinjau dari perspektif hukum GDPR.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dengan pendekatan masalah melalui pendekatan komparasi peraturan perundang – undangan dan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Metode pengolahan data melalui identifikasi, pemeriksaan, rekonstruksi dan sistematika data yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pencurian Data Pribadi di Indonesia dalam sektor perbankan masih belum sepenuhnya memiliki penyelesaian yang transparan dan tegas seperti apa yang terjadi pada kasus pencurian data pada bank di Eropa. Meskipun UU PDP telah memberikan perlindungan hukum bagi Subjek Data dengan menganut asas dan prinsip pada GDPR, pada penerapannya masih terdapat kendala lantaran ketiadaan Lembaga Pengawas yang berwenang untuk memberikan perlindungan dan ketegasan hukum.

Hubungan Antara Keterlibatan Orangtua dan Krisis Identitas Pada Remaja Akhir di Jawa Tengah

Narita Kristi Adya Mahanani — 2026-03-01

Masa remaja akhir (18–21 tahun) adalah fase penting transisi menuju kedewasaan yang ditandai oleh pembentukan identitas diri. Kegagalan dalam eksplorasi dan komitmen identitas dapat memicu krisis identitas, menghambat kesiapan memasuki peran dewasa. Penelitian ini menguji hubungan antara keterlibatan orang tua dan krisis identitas pada remaja akhir di Jawa Tengah menggunakan metode kuantitatif korelasional. Data dikumpulkan melalui Skala Keterlibatan Orangtua dan Skala Krisis Identitas, serta dianalisis dengan teknik korelasi Pearson. Hasil menunjukkan hubungan negatif signifikan antara keterlibatan orang tua dan krisis identitas, di mana keterlibatan yang tinggi mengurangi kecenderungan remaja untuk mengalami krisis identitas. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan orang tua yang suportif dalam mendukung eksplorasi identitas remaja.

Implementasi Terhadap Pemenuhan Pekerja Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Muhammad Fajar — 2026-03-01

Pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan kewajiban yuridis negara untuk menjamin keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan. Meskipun UU No. 8 Tahun 2016 mengatur kuota pekerja disabilitas sebesar 1% untuk sektor swasta dan 2% untuk instansi pemerintah/BUMN, realisasi di lapangan masih jauh dari target. Adanya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menimbulkan kekhawatiran terhadap pelemahan norma afirmatif, karena tidak menegaskan kembali kewajiban kuota, sehingga berpotensi menciptakan disharmoni hukum dan ketidakpastian bagi pekerja disabilitas. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2016 dan UU No. 6 Tahun 2023 dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia; dan (2) bagaimana pemenuhan kebutuhan pekerja penyandang disabilitas secara berkelanjutan sesuai dengan kedua regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak pekerja disabilitas belum optimal, masih menghadapi hambatan signifikan seperti minimnya sarana dan prasarana yang layak serta lemahnya pengawasan pemerintah. Pemenuhan hak tersebut cenderung bergantung pada kebijakan internal perusahaan yang bersifat informal dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme hukum dan kebijakan internal yang sistematis sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja penyandang disabilitas secara berkesinambungan.

Perluasan Kewajiban Pelaporan Data Transaksi Elektronik dalam PMK 108/2025: Keseimbangan Transparansi Fiskal dan Hak atas Privasi Data Ekonomi

Nia Arfarini — 2026-03-01

Studi ini mengevaluasi dinamika regulasi pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 yang memperketat mandat pelaporan data bagi entitas di ekosistem ekonomi digital. Urgensi regulasi ini dipicu oleh meluasnya fenomena ekonomi bayangan (shadow economy) yang menghambat optimalisasi pendapatan negara dari transaksi elektronik. Melalui metode pendekatan yuridis normatif, artikel ini membedah harmonisasi MK 108/2025 dapat menciptakan disinsentif menunjukkan adanya tantangan ganda: pertama, risiko tumpang tindih regulasi dengan rezim perlindungan data pribadi; kedua, meningkatnya beban biaya kepatuhan (compliance cost) yang berpotensi mendistorsi daya saing platform digital lokal. Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas PMK 108/2025 sangat bergantung pada simplifikasi birokrasi melalui digitalisasi pelaporan dan penyusunan parameter batasan akses data yang jelas untuk memitigasi penyalahgunaan informasi.

Menakar Keadilan Pemilu: Efektivitas Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu dalam Menegakkan Kesetaraan Politik sebagai Pilar Demokrasi

Mayariska Bilaleya — 2026-03-01

Penelitian ini menganalisis disparitas mekanisme penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) antara Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang menciptakan ketidaksetaraan politik struktural, melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang kesamaan di hadapan hukum. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus empiris Bawaslu Gorontalo Utara, ditemukan perbedaan signifikan Perbawaslu No. 7/2022 (Pemilu: 14 hari kalender, rekomendasi opsional KPU) versus No. 9/2024 (Pilkada: 7 hari kerja, mengikat), menghasilkan tingkat penyelesaian hanya 58% dari 18 pelanggaran (11 Pemilu, 7 Pilkada) dengan 64% kasus pidana tak tuntas. Nasional tercatat 1.023 dugaan (479 terverifikasi), terhambat koordinasi lemah KPU/Gakkumdu, multitafsir UU, dan SDM ad hoc seperti diidentifikasi Rahmat Bagja. Analisis teoritis Rawls (fair equality of opportunity) dan electoral justice International IDEA menegaskan disparitas ini erodasi legitimasi demokrasi 23% (LSI 2024), ciptakan moral hazard partai besar, dan ancam stabilitas pasca-Pilpres Prabowo-Gibran. Dampak sistemik: degradasi indeks integritas pemilu (Perludem 67), democratic backsliding, dan fragmentasi politik. Reformasi mendesak mencakup unifikasi Perbawaslu hybrid, kewenangan eksekutorial Bawaslu, digitalisasi pengaduan AI-Sirekap, Pengadilan Pemilu Khusus MK, serta anggaran mandiri 1,5% APBN. Tanpa rekonsolidasi pengawasan ini, keadilan elektoral substansif mustahil tercapai, mengkristalkan electoral authoritarianism yang menggerus kedaulatan rakyat Pasal 22E UUD 1945.

Transformasi Pidana Mati Bersyarat (Pasal 99-100 KUHP): Ultimum Remedium dan Rehabilitasi dalam Narkotika

Novita Hatiku — 2026-03-01

Penelitian ini menganalisis transformasi pidana mati bersyarat melalui Pasal 99-100 KUHP Nasional (UU 1/2023) yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 dalam tindak pidana narkotika, mengevaluasi sinkronisasi normatif dengan UU Narkotika pasca-Penyesuaian Pidana 2026 dan efektivitas rehabilitasi versus deterrence absolut. Pendekatan yuridis normatif deskriptif-analitis digunakan dengan data primer dari KUHP, SEMA MA 2026, dan UU Penyesuaian, serta data sekunder berupa putusan pengadilan, laporan BNN, dan studi komparatif Portugis, Filipina, Brasil. Temuan utama menunjukkan prinsip lex specialis derogat legi generali berhasil harmonisasi ancaman pidana mati sindikat besar (>5g Gol I) dengan diskresi rehabilitasi kurir minor Pasal 100 ayat (1), terbukti turunkan vonis mati 25% dan alihkan 78% kasus ke percobaan 10 tahun. Efektivitas rehabilitasi unggul: recidivisme Indonesia 70%→35%, Portugis prevalensi -50%, Brasil homicide -30%, kontras Filipina supply +15% pasca-eksekusi massal. Tantangan multitafsir "peran minor" picu inkonsistensi judicial dan overkapasitas LAPAS 93-180% hambat program. Rekomendasi mencakup PERMA MA definisikan threshold kurir (<1g, bukti paksaan), PP turunan integrasi living law Pasal 597 untuk sanksi adat restoratif (recidivisme Bali 12%), dan alokasi Rp500M rehabilitasi per 1.000 tahanan. Transformasi ini wujudkan ultimum remedium Pasal 51 KUHP: rehabilitasi kurir minor, pidana mati bersyarat sindikat besar, mewujudkan keadilan restoratif Pancasila.

Penentuan Harga Oleh Ojek Gunung Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Yuhana Yuhana — 2026-03-01

Transportasi ojek gunung merupakan sarana utama mobilitas masyarakat Desa Atar Lebar yang memiliki kondisi geografis perbukitan dan akses jalan terbatas. Dalam praktiknya, penentuan harga jasa ojek gunung dilakukan secara fleksibel tanpa standar tarif tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan keadilan dalam transaksi. Fokus penelitian ini adalah menganalisis praktik penentuan harga jasa ojek gunung serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengemudi dan pengguna jasa ojek gunung. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif berdasarkan prinsip akad ijarah, keadilan (al-‘adl), kerelaan (tarāḍin), dan larangan gharar. Kesimpulan penelitian ini adalah penentuan harga jasa ojek gunung dilakukan melalui kesepakatan antara pengemudi dan penumpang dengan mempertimbangkan faktor medan, jarak tempuh, cuaca, waktu perjalanan, dan risiko kerja. Praktik tersebut secara normatif telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah serta dibolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Namun, terdapat juga adanya kelemahan pada aspek transparansi dan keseimbangan posisi tawar, terutama dalam kondisi mendesak yang menyebabkan penumpang berada pada posisi lemah. Oleh karena itu, praktik penetapan harga jasa ojek gunung sah secara syariah, tetapi memerlukan penguatan etika muamalah agar lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat

Peran Naskah Video Animasi 2d Edukasi Mengatasi Kecanduan Gadget Akibat Fomo “Stop Fomo, Stop Scrolling”

Muhamad Zalfa Insani — 2026-03-01

Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) menjadi salah satu dampak dari intensitas penggunaan media sosial yang tinggi pada remaja, khususnya Generasi Z. FOMO mendorong perilaku scrolling berlebihan yang dapat memicu kecemasan dan ketergantungan mental. Karya tugas akhir ini bertujuan untuk merancang naskah video animasi 2D edukatif berjudul “Stop FOMO, Stop Scrolling” sebagai media penyadaran terhadap dampak negatif FOMO. Penulis berperan sebagai penulis naskah yang menyusun alur cerita, dialog, dan pesan edukatif melalui pendekatan visual storytelling. Proses penciptaan dilakukan melalui riset literatur, pengembangan struktur naskah naratif, serta kolaborasi dengan tim produksi agar pesan tersampaikan secara efektif dan relevan dengan karakteristik Gen Z. Naskah dirancang secara implisit dengan menampilkan konflik psikologis tokoh yang dekat dengan pengalaman remaja sehari-hari. Hasil perancangan menunjukkan bahwa naskah animasi 2D berbasis visual storytelling dapat menjadi media edukasi yang komunikatif dan mudah dipahami, serta mendorong kesadaran remaja untuk membangun perilaku digital yang lebih sehat.

Peran Animator dalam Memvisualisasikan Fenomena Fear of Missing out Kecanduan Gadget Melalui Karya Animasi “Stop FoMo Stop Scrolling”

Rayhan Ramdhani — 2026-03-01

Perkembangan teknologi digital telah menyebabkan fenomena Fear of Missing Out (FoMO) yang signifikan di kalangan remaja, khususnya Generasi Z, yang berdampak pada kesehatan mental, hubungan sosial, dan perilaku digital. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan memproduksi animasi 2D edukatif berjudul “STOP FOMO STOP SCROLLING” sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang FoMO dan strategi pengelolaan penggunaan gadget yang sehat. Metode penciptaan menggunakan pendekatan Design Sprint, yang meliputi tahap pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi, serta memanfaatkan teori multimedia learning (Mayer, 2009) dan Three-Act Structure (Field, 2005) untuk membangun narasi yang efektif dan emosional. Proses produksi melibatkan pembuatan asset visual, animasi karakter dan objek, pengaturan motion dan transisi, serta integrasi audio naratif. Animasi berdurasi tiga menit ini menampilkan perjalanan karakter utama, Alya, dari ketergantungan digital akibat FoMO hingga pengelolaan penggunaan gadget yang lebih sehat. Hasil penciptaan menunjukkan bahwa animasi 2D ini efektif dalam menyampaikan pesan edukatif, meningkatkan keterlibatan kognitif dan emosional audiens, serta memfasilitasi refleksi diri mengenai dampak FoMO. Animasi juga memberikan kontribusi akademik sebagai referensi pembuatan media edukatif dan pengembangan kompetensi praktis penulis sebagai animator. Animasi “STOP FOMO STOP SCROLLING” dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif bagi remaja, sekaligus menjadi acuan bagi pengembangan karya animasi edukatif lainnya

Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Bagi Warga Binaan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja

Putu Bangli Suri Artani — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
pembinaan keterampilan bagi warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
Kelas IIB Singaraja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
tentang Pemasyarakatan. Pembinaan keterampilan merupakan bagian dari pembinaan
kemandirian yang strategis untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Namun,
dalam praktiknya pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi residivis belum berjalan optimal.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan
deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di
Lapas Kelas IIB Singaraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi
kondisi overcapacity, keterbatasan anggaran, minimnya tenaga pembina keterampilan,
keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi warga binaan residivis. Kendala
kendala tersebut berdampak pada tidak meratanya pelaksanaan pembinaan keterampilan dan
berpotensi meningkatkan risiko residivisme. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan,
peningkatan sumber daya, dan inovasi program pembinaan agar tujuan sistem pemasyarakatan
dapat tercapai secara efektif.

Harmonisasi Perda No. 8 Tahun 2022 Kabupaten Enrekang dalam Perspektif Siyasah Syariah

Nur ahmad al fai'q — 2026-03-01

Pokok masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana harmonisasi peraturan daerah No 8 Tahun 2022 di Kabupaten Enrekang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam perspektif siyasah syariah? Kemudian dari pokok masalah di atas dapat dipecah menjadi sub masalah 1.Bagaimana Prosedur harmonisasi peraturan daerah kabupaten enrekang No 8 Tahun 2022?, 2.Bagaimana tingkat kesesuaian hierarki peraturan daerah No 8 Tahun 2022 dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan peraturan yang lebih tinggi?, 3.Bagaimana prinsip-prinsip Siyyasah Syariah yang dapat diterapkan dalam harmonisasi peraturan daerah di kabupaten enrekang? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses harmonisasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022 di Kabupaten Enrekang menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dengan evaluasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berkolaborasi dengan DPRD. Proses ini mencakup revisi substansi dan redaksional peraturan untuk menghindari potensi konflik hukum. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022 telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penerapan prinsip-prinsip siyasah syariah dalam proses harmonisasi peraturan daerah sangat penting untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan norma-norma syariah yang dianut oleh masyarakat. Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pengembangan kebijakan publik di tingkat daerah, yaitu kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses harmonisasi peraturan, pemahaman prinsip-prinsip hukum nasional dan syariah dalam proses legislasi, serta evaluasi dan peninjauan ulang terhadap peraturan yang ada

Kedudukan Purchase Order dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bella Dwijayanti1 — 2026-03-01

Purchase Order (PO) banyak digunakan dalam transaksi bisnis sebagai surat pemesanan tertulis yang memuat spesifikasi barang, harga, serta syarat pengiriman. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak mengatur PO secara eksplisit, kekuatan mengikatnya dapat lahir apabila PO mencerminkan mekanisme penawaran dan penerimaan serta memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kedudukan PO dalam perjanjian jual beli menurut KUH Perdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa PO dapat berfungsi sebagai perjanjian jual beli yang mengikat apabila terdapat kesepakatan para pihak mengenai objek dan harga (Pasal 1457 dan Pasal 1458), serta terdapat penerimaan melalui konfirmasi atau pelaksanaan prestasi. Setelah sah, PO mengikat para pihak layaknya undang-undang (Pasal 1338) dan dapat menjadi dasar tuntutan wanprestasi apabila kewajiban tidak dipenuhi.

Kedudukan Risalah Rapat dalam Ketentuan Hukum Perdata Indonesia

Fricillia Gladys Loviana Marpaung — 2026-03-01

Risalah rapat (Minutes of Meeting/Risalah Rapat) pada umumnya dibuat untuk mendokumentasikan hasil rapat, termasuk kesepakatan, keputusan, maupun instruksi para pihak dalam pelaksanaan kontrak. Dalam praktik kontrak konstruksi, risalah rapat tidak semata-mata berfungsi sebagai catatan administratif, melainkan juga mencerminkan hubungan hukum serta kehendak bersama yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam ketentuan hukum perdata Indonesia, risalah rapat dapat diposisikan sebagai alat bukti surat dan bahkan dapat dipersamakan sebagai perjanjian (termasuk perjanjian tambahan/addendum) sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) dan, apabila terbentuk secara sah, mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Apabila risalah rapat ditandatangani, dokumen tersebut dapat dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan dan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang tidak disangkal keasliannya. Artikel ini disusun melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berbasis bahan hukum sekunder.

Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Kegiatan Bisnis Endorsement Yang Mengandung Overclaim Di Indonesia

Gilang Setiawan — 2026-03-01

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong endorsement oleh influencer menjadi strategi pemasaran yang berkembang pesat dan dikualifikasikan sebagai kegiatan bisnis. Dalam praktiknya, hubungan antara influencer dan pelaku usaha dibangun melalui perjanjian bisnis yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak. Permasalahan muncul ketika endorsement memuat klaim berlebihan (overclaim) yang berpotensi melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan sengketa bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kegiatan endorsement sebagai hubungan bisnis serta tanggung jawab hukum influencer dan pelaku usaha dalam praktik endorsement yang mengandung overclaim di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap hukum perjanjian, hukum periklanan, serta prinsip itikad baik dalam kegiatan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa endorsement merupakan perbuatan hukum di bidang bisnis yang tunduk pada ketentuan hukum perdata dan peraturan perundang-undangan terkait periklanan. Overclaim dalam endorsement dapat menimbulkan tanggung jawab hukum baik secara kontraktual maupun nonkontraktual, tergantung pada peran dan kesepakatan para pihak dalam hubungan bisnis tersebut.

Relevansi Kepentingan Hukum Pelapor dengan Dakwaan dalam Perkara Deepfake

Reza Sukma Dewi — 2026-03-01

Deepfake merupakan teknologi manipulasi data audio dan visual yang mampu menampilkan seseorang solah-olah melakukan atau menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Penyalahgunaan ini menjadi suatu persoalan di masyarakat ketika digunakan untuk sarana penipuan, penyebaran informasi bohong, serta adanya eksploitasi data pribadi dengan mencatut identitas publik figure yang dipercaya masyarakat. Contohnya ada pada kasus di dalam penelitian ini yang berjudul “Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pembuat Konten Deepfake yang Menimbulkan Kerugian Orang Lain (Studi Kasus: Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns)” yang bertujuan yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis fakta hukum. Yang kedua, ketepatan penerapan ketentuan pidana terhadap pembuat konten deepfake yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perbuatan terdakwa berupa pembuatan dan penyebaran konten deepfake telah memenuhi unsur penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen. Namun demikian, penerapan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai kurang tepat karena lebih menitikberatkan pada aspek manipulasi keotentikan data elektroni, bukan pada kerugian pada orang lain. Oleh karena itu, Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih tepat digunakan dalam perkara penipuan digital berbasis deepfake.

Kebijakan Pemblokiran Rekening Tidak Aktif Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Achmad Rof'i Romadhoni — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik rekening nasabah yang secara hukum dapat diblokir oleh PPATK serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum PPATK atas kerugian yang dialami nasabah dan pihak bank akibat kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif (dormant). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemblokiran rekening oleh PPATK tidak dapat dilakukan semata-mata karena status rekening tidak aktif (dormant), melainkan harus didasarkan pada adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan mencurigakan, ketidakwajaran pola transaksi terhadap profil nasabah, atau kecocokan identitas dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM). Rekening aktif maupun rekening pasif pada prinsipnya tetap merupakan hak milik nasabah yang dilindungi hukum, sehingga setiap tindakan pemblokiran harus dilaksanakan secara proporsional, berdasarkan kewenangan yang sah, mengikuti prosedur yang ditentukan, dan disertai mekanisme pertanggungjawaban hukum guna menjamin perlindungan hak nasabah dan kepastian hukum.

Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas, dan Kebijakan Dividen dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Rizky Amelia — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak, profitabilitas, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan model Fixed Effect Model serta Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas dan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan, namun tidak mampu memoderasi hubungan profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur keuangan serta menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dan investor dalam pengambilan keputusan.

Perlindungan Hak Konstitusional Atas Privasi di Tengah Arus Kebebasan Berpendapat

Asep Imroni — 2026-03-01

Penelitian ini mengkaji dialektika antara hak atas privasi dan kebebasan berpendapat dalam kerangka hukum konstitusi di Indonesia, kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) sebagai pilar demokrasi. Namun, praktik intimidasi terhadap individu yang mengkritik kinerja pemerintah menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional dengan realitas implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena intimidasi terhadap pengkritik pemerintah dari perspektif hukum, mengidentifikasi pola-pola pelanggaran, dan mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kasus dan Mengulas prinsip hukum fundamental sekaligus ketentuan perundang-undangan yang relevan di skala nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman pidana melalui pasal-pasal karet, maupun serangan siber, menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengurangi hak-hak tersebut secara sewenang-wenang. budaya kekuasaan yang masih bersikap anti-kritik penguasa dan keterlibatan aktor digital seperti buzzer telah menciptakan iklim yang mencekam bagi jurnalis serta aktivis hal ini memperkeruh situasi melalui kampanye delegitimasi digital yang terstruktur terhadap jurnalis dan aktivis, kritik tidak lagi dipandang sebagai instrumen checks and balances, melainkan dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas. Meningkatnya intimidasi terhadap jurnalis dan individu vokal membawa dampak sistemik yang merusak fondasi demokrasi di Indonesia. Dampak paling nyata adalah munculnya "Chilling Effect" atau efek gentar, di mana pers dan masyarakat sipil mulai melakukan sensor mandiri (self-censorship) karena takut akan konsekuensi hukum atau serangan fisik. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum komprehensif, penguatan mekanisme perlindungan, dan perubahan paradigma aparat dalam merespons kritik publik.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisaris PT. Tulang Bawang Maju Bersama

Al Makki Ahmad Hartori — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dijatuhkannya putusan pidana terhadap Komisaris PT Tulang Bawang Maju Bersama serta mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tanjungkarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi karena terpenuhinya unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, pengayaan diri atau pihak lain, serta timbulnya kerugian keuangan negara walaupun kejadian terjadi di pt swasta. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk alat bukti, fakta persidangan, sikap terdakwa, serta tujuan pemidanaan yang menekankan efek jera dan pemulihan kerugian negara. Putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Upaya Kepolisian Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana kekerasan seksual

Narcicus Ronaldy Nenga Boro — 2026-03-01

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih marak terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, dan menimbulkan dampak psikologis serius bagi korban serta mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan melalui wawancara dan pengumpulan data langsung di wilayah hukum Polsek Kelapa Lima Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian meliputi penanganan kasus, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan khusus, dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan konsultasi, pendampingan, dan bantuan medis, serta pelaksanaan upaya preventif dan represif melalui sosialisasi dan kerja sama lintas instansi. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga, serta hambatan eksternal berupa kesulitan memperoleh informasi yang akurat terkait tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kepolisian dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban.

Exploring the Paradox of Natural Beauty and Management Neglect of Fodo Beach

Afore Tahir Harefa — 2026-03-01

Coastal tourism remains a primary driver of regional development, yet its sustainability is frequently compromised by the quality of local governance. Fodo Beach in Gunungsitoli presents a unique paradox where significant natural aesthetic capital is currently overshadowed by operational decline and infrastructure decay. This study aims to explore the disconnect between the destination’s natural potential and its management reality while identifying the specific factors contributing to its stagnation. Using a qualitative case study approach, data were gathered through in-depth interviews with family owners, visitors, and tourism officials, supplemented by field observations and thematic analysis. The findings reveal a "Strategic Gap" where high-value natural assets are neutralized by a lack of professional hospitality standards and deteriorating facilities. The informal, family-based management structure serves as the primary barrier to professionalization, characterized by a lack of standard operating procedures and "resource poverty" in human capital. Consequently, Fodo Beach has transitioned into a decline stage within its lifecycle, where enduring natural beauty can no longer compensate for systemic management neglect. This study implies that reversing the decline requires a fundamental shift from informal family-centric ownership toward professionalized governance or public-private partnerships to restore the destination's competitiveness.

Urgensi Rekonstruksi Norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Fitrotul Ummaroh — 2026-03-01

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dihadapkan pada maraknya fenomena kriminalisasi terhadap penyelenggara negara melalui penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi norma dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kebijakan publik dari praktik kriminalisasi. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal reasearch). Temuan penelitian menunjukkan bahwa rumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak memenuhi asas lex certa dan lex stricta sehingga mudah ditafsirkan dengan tujuan yang semata-mata untuk mengkriminalisasi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor mendesak untuk direvisi melalui rumusan yang lebih ketat terkait pembuktian mens rea.

Pertimbangan Hakim MK 60/2024 Syarat Calon Kepala Daerah: Siyasah Dusturiyah

Ilham Ramadhan — 2026-03-01

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai perubahan syarat pencalonan kepala daerah dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim konstitusi, menganalisis konsekuensi hukum dari putusan tersebut, serta mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mendasarkan pertimbangannya pada norma-norma konstitusional UUD NRI 1945 dengan menemukan adanya ketidakpastian hukum dan unsur diskriminatif dalam Pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Oleh karena itu, Mahkamah menetapkan perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah berbasis persentase Daftar Pemilih Tetap (DPT). Putusan ini menimbulkan konsekuensi normatif berupa pembatalan ketentuan pembatasan sebelumnya serta dampak praktis yang membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi partai politik non-kursi. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, putusan tersebut mencerminkan penguatan nilai musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan umum dengan mencegah terbuangnya suara sah serta menjamin kesetaraan hak politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 berkontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal yang lebih inklusif dan menuntut penyesuaian regulasi teknis demi menjamin kepastian hukum.

Analisis PBJT Jasa Parkir dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Khoirun Nisya — 2026-03-01

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berlakunya kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir yang diatur dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang menimbulkan dinamika dalam aspek pengaturan dan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan substansi hukum PBJT jasa parkir, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan kerangka analisis ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, pelaku usaha parkir, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 55 telah dirumuskan secara jelas dan memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PBJT jasa parkir, termasuk pengaturan objek dan pengecualian pajak. Implementasi kebijakan ini didukung oleh penurunan tarif PBJT, penerapan sistem self assessment, pemanfaatan sistem SIMPAKDU, serta kegiatan sosialisasi. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa parkir liar, potensi penyalahgunaan pengecualian pajak, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya pemahaman wajib pajak. Secara normatif, pengaturan PBJT jasa parkir dinilai sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan, penyempurnaan pengaturan pengecualian pajak, serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna mewujudkan keadilan fiskal dan optimalisasi pendapatan daerah.

Pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) Atas Kerugian Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Wayan Zenitia Devi — 2026-03-01

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum PT. PLN (Persero) atas kerugian konsumen akibat pemadaman listrik dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Tenaga listrik merupakan pelayanan publik yang bersifat vital dan strategis, namun dalam praktiknya pemadaman listrik, baik terencana maupun tidak terencana, masih kerap terjadi dan menimbulkan berbagai kerugian bagi konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan normatif mengenai pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen tenaga listrik berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional telah memberikan dasar yang kuat bagi pertanggungjawaban PT. PLN (Persero), khususnya melalui Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menjamin hak konsumen atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian penyedia tenaga listrik. Namun demikian, implementasi pertanggungjawaban tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait pembatasan bentuk kompensasi dan penggunaan alasan force majeure. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan konsistensi penegakan hukum dan pengawasan pemerintah guna menjamin perlindungan hak-hak konsumen secara efektif.

Quo Vadis Penerapan Doktrin Welfare State dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi

Pujangga Candrawijayaning Fajri — 2026-03-01

Berbagai kekayaan alam seperti di sektor pertambangan di Indonesia begitu melimpah jumlahnya, bahkan menempati posisi yang tinggi di antara negara-negara di dunia. Sehingga dibutuhkan pengelolaan yang sesuai agar nantinya hasil dari keuntungan pengelolaannya dapat terdistribusi dan terkonversi ke warga negara dalam bentuk jaminan sosial. Jika bersandar pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Indonesia merupakan negara yang menganut doktrin welfare state, sehingga semestinya hal yang dimaksud dapat terejawantahkan dengan maksimal. Hal tersebut tentunya memantik penagihan dan kritik dalam praktiknya. Penelitian ini berupaya menganalisis aspek praktik penerapan doktrin welfare state di Indonesia pasca reformasi pada sektor pengelolaan sumber daya alam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang terkumoul kemudian diolah dan dianallisis secara kritis. Hasil dari penelitian ini adalah negara semakin berderap mundur dalam berkomitmen menerapkan doktrin welfare state. Proyek pertambangan dan PSN yang berlindung di balik nama pembangunan dan kepentingan umum justru banyak menyasar pada perampasan kehidupan warga negara dan kerusakan ekosistem secara akut, sehingga pada gilirannya menimbulkan kesengsaraan alih-alih kesejahteraan.

Penerapan Doktrin Misbruik van Omstandigheden dalam Perjanjian Utang secara Lisan

Josefa Margareth Sibuea — 2026-03-01

Perjanjian utang secara lisan diakui sah dalam hukum perdata Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, ketiadaan bukti tertulis sering kali menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar para pihak dan membuka ruang terjadinya cacat kehendak, khususnya dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan konstruksi hukum penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian utang lisan serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, dengan fokus utama pada Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan telah diakui secara konsisten dalam yurisprudensi Indonesia sebagai alasan pembatalan perjanjian, terutama ketika terbukti adanya ketimpangan posisi tawar, pemanfaatan kondisi ekonomi atau psikologis pihak lain, serta timbulnya kerugian nyata. Hakim menilai bahwa dalam perjanjian lisan, kebebasan kehendak dan kekuatan pembuktian menjadi faktor penentu dalam membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum perjanjian di Indonesia dengan menegaskan kedudukan misbruik van omstandigheden sebagai bentuk cacat kehendak serta memperkuat peran penalaran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif dalam hubungan kontraktual non-formal

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Di Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak

Binsar B.S. Lumbantobing — 2026-03-01

Perundungan (bullying) di lingkungan sekolah merupakan fenomena yang semakin kompleks dan berdampak serius terhadap hak, martabat, serta perkembangan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Dalam perspektif hukum, bullying menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara adil tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak. Rumusan masalah yakni, 1) Bagaimana pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan di sekolah dalam sistem hukum Indonesia, dan 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku bullying serta perlindungan hukum bagi korban anak dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan anak. Metode penelitian menggunakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana dan viktimologi, serta putusan pengadilan yang relevan. Kesimpulan menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum pidana Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang memadai melalui KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menanggulangi bullying di sekolah, meskipun tidak mengatur bullying sebagai delik tersendiri. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa budaya diam di lingkungan sekolah, kesulitan pembuktian bullying psikis dan siber, serta kecenderungan penyelesaian internal yang mengabaikan kepentingan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan bullying yang berkeadilan menuntut integrasi yang seimbang antara akuntabilitas pelaku, pemulihan korban, dan kepentingan terbaik bagi anak, dengan menempatkan keadilan restoratif dan diversi sebagai koridor utama ketika pelaku adalah anak, serta menegaskan peran sekolah sebagai duty bearer dalam pencegahan dan penanganan perundungan.

Kendala Implementasi Lajur Khusus Sepeda Listrik Di Wilayah Hukum Singaraja

I Gede Baskara Amerta Saputra — 2026-03-01

Penggunaan sepeda listrik sebagai moda transportasi alternatif di wilayah hukum Singaraja mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan mobilitas masyarakat yang praktis dan ramah lingkungan. Namun, peningkatan tersebut belum diimbangi dengan penyediaan lajur khusus sepeda listrik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan keselamatan dan pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kendala implementasi lajur khusus sepeda listrik di wilayah hukum Singaraja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang dilakukan melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, observasi lapangan, serta kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi lajur khusus sepeda listrik belum terlaksana secara optimal karena beberapa kendala utama, yaitu belum adanya regulasi daerah yang bersifat teknis, keterbatasan sarana dan prasarana lalu lintas, tingginya kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan, serta belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran infrastruktur sepeda listrik dalam kebijakan transportasi daerah. Selain itu, ketiadaan fasilitas pendukung seperti marka dan rambu lalu lintas khusus juga meningkatkan risiko konflik dan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kebijakan daerah yang komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung penyediaan lajur khusus sepeda listrik guna mewujudkan keselamatan, kesejahteraan, dan kepastian hukum dalam lalu lintas.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga

Trias Politica Daizy — 2026-03-01

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikis, sehingga memerlukan penanganan hukum yang tegas dan berkeadilan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, serta proses pembuktian dan perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Tanjungkarang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan terpenuhinya unsur subjektif dan objektif tindak pidana serta mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Proses pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang sah dan saling berkaitan. Perlindungan hukum terhadap korban telah diberikan sejak tahap penyidikan hingga persidangan, meskipun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai dengan ketentuan hukum, namun masih memerlukan peningkatan efektivitas perlindungan terhadap korban

Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Perbandingan: Analisis Konseptual antara Hukum Indonesia dan Tort Law Singapura

Diana Rose Tambunan — 2026-03-01

Perbuatan melawan hukum merupakan instrumen penting dalam hukum perdata untuk melindungi hak-hak keperdataan dan menegakkan pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan pihak lain. Dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan dalam sistem hukum Singapura konsep tersebut berkembang melalui doktrin tort law yang bersumber dari tradisi common law. Meskipun memiliki tujuan yang serupa, kedua rezim hukum tersebut menunjukkan perbedaan mendasar dalam landasan konseptual, unsur-unsur pertanggungjawaban, dan pendekatan terhadap perbuatan melawan hukum Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum Indonesia dan tort law Singapura dengan menitikberatkan pada struktur pertanggungjawaban, penafsiran perbuatan melawan hukum, serta peran kesalahan dan kerugian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan konseptual melalui kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia menganut konsep perbuatan melawan hukum yang bersifat luas dan fleksibel, mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, hak subjektif, serta norma kepatutan, sedangkan tort law Singapura menerapkan pendekatan yang lebih terfragmentasi dan berbasis preseden melalui pengelompokan jenis-jenis tort dengan unsur yang spesifik. Analisis perbandingan ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan wacana pertanggungjawaban perdata dalam hukum Indonesia.

Tanggung Jawab Hukum Perdata Pengelola Objek Wisata atas Kecelakaan Pengunjung

Maureen Asikin — 2026-03-01

Kegiatan pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, namun di sisi lain juga mengandung potensi risiko kecelakaan bagi pengunjung objek wisata. Kecelakaan yang terjadi di area wisata menimbulkan persoalan hukum terkait tanggung jawab pengelola objek wisata terhadap kerugian yang dialami pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perdata pengelola objek wisata atas kecelakaan yang dialami oleh pengunjung serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola objek wisata memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengunjung sebagai bagian dari hubungan hukum yang timbul antara pengelola dan pengunjung. Apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian pengelola, maka pengelola dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum perdata berupa ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, pengelola objek wisata dituntut untuk menerapkan standar keselamatan yang memadai guna mencegah terjadinya kecelakaan dan meminimalkan risiko hukum di kemudian hari.

Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Motivasi Belajar terhadap Hasil ‎Belajar Peserta didik di tingkat SMP

Didit Darmawan — 2026-03-01

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang berperan penting untuk ‎pengembangan wawasan, kemampuan, dan penyesuaian diri terhadap ‎lingkungan sosial dan budaya. Hasil belajar peserta didik tidak hanya ‎dipengaruhi oleh faktor internal, seperti motivasi belajar, dan faktor eksternal, ‎terutama lingkungan keluarga. Studi ini bermaksud untuk mengkaji pengaruh ‎lingkungan keluarga dan motivasi belajar terhadap hasil belajar pada peserta ‎didik tingkat menengah pertama. Metode studi menggunakan pendekatan ‎kualitatif dengan metode literature review deskriptif yang dikumpulkan dari ‎penelusuran artikel, skripsi, dan prosiding melalui basis data nasional dan ‎internasional seperti Google Scholar dan Google Chrome kemudian dianalisis ‎secara deskriptif kualitatif dengan cara mengidentifikasi, membandingkan, dan ‎mensintesis temuan utama untuk menghasilkan pemahaman konseptual dan ‎empiris yang komprehensif. Studi ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga ‎dan motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar peserta didik ‎SMP, di mana pencapaian akademik dipengaruhi oleh faktor internal seperti ‎motivasi dan minat, serta faktor eksternal berupa lingkungan keluarga, pola asuh, ‎dan kondisi ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan aktif keluarga ‎memiliki peran penting untuk membentuk motivasi belajar dan keberhasilan ‎akademik peserta didik. Implikasi studi menekankan perlunya sinergi antara ‎sekolah dan keluarga melalui komunikasi intensif, seperti pertemuan rutin, ‎bimbingan belajar bersama, dan pelatihan parenting, guna meningkatkan ‎motivasi dan hasil belajar peserta didik

Penerapan Benefit Sharing Pada Petani Pemulia Varietas Lokal Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Bioparacy

Adelia Ma’rifatul Putri — 2026-03-01

Keanekaragaman spesies tanaman lokal di Indonesia telah dikembangkan oleh petani dari generasi ke generasi melalui metode pemuliaan tradisional dan memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan pertanian negara. Namun, perlindungan hukum untuk varietas lokal dan pengetahuan tradisional masih belum cukup kuat, yang menciptakan peluang bagi praktik biopiracy, seperti penggunaan dan pendaftaran varietas tanpa izin dan tanpa berbagi manfaat dengan petani yang merupakan pemilik bersama. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam sistem perlindungan varietas tanaman, yang cenderung lebih berfokus pada hak individu. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan A (ABS) sebagai mekanisme untuk mencegah praktik biopiracy terhadap varietas lokal. Pembagian manfaat memberikan keuntungan ekonomi kepada petani yang membudidayakan tanaman, dan juga memperkuat posisi hukum mereka serta pengakuan hak-hak masyarakat mereka. Oleh karena itu, penerapan pembagian manfaat dalam kerangka ABS merupakan strategi hukum penting untuk melindungi hak-hak petani varietas lokal sekaligus mencegah biopiracy di Indonesia.

Komparasi Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Modern dan Tradisional Dalam Kerangka Moderat

Imroatus Sholekah — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembelajaran kitab kuning di pesantren modern dan tradisional dalam kerangka moderasi beragama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif dengan lokasi penelitian di Pesantren Fathul Majid Bojonegoro sebagai representasi pesantren modern dan Pondok Pesantren Putri Gemulung Magelang sebagai representasi pesantren tradisional. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pesantren sama-sama menempatkan kitab kuning sebagai inti pendidikan keagamaan dan menggunakan metode bandongan, sorogan, serta hafalan dalam pembelajaran. Perbedaan keduanya terletak pada sistem dan pendekatan pembelajaran, di mana pesantren modern mengintegrasikan kajian kitab kuning dengan pendidikan formal dan metode klasikal-evaluatif, sedangkan pesantren tradisional mempertahankan sistem salaf yang berorientasi pada pendalaman literatur klasik secara intensif. Dalam kerangka moderasi beragama, pembelajaran kitab kuning di kedua pesantren berkontribusi dalam membentuk pemahaman Islam yang seimbang, toleran, dan menghargai perbedaan pendapat ulama. Dengan demikian, perbedaan model pembelajaran kitab kuning di pesantren modern dan tradisional menunjukkan variasi pendekatan yang saling melengkapi dalam menjaga tradisi keilmuan Islam dan merespons tantangan pendidikan kontemporer.

Eksplorasi Peran Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Efektivitas Keamanan Siber Pada Badan Siber Dan Sandi Negara

Chairul Akbar Hutasuhut — 2026-03-01

Penelitian ini mengeksplorasi peran manajemen risiko sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas keamanan siber pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen kebijakan, wawancara semi terstruktur dengan informan kunci di lingkungan BSSN, serta observasi terbatas terhadap aktivitas operasional terkait pengelolaan risiko. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan mekanisme kontribusi manajemen risiko terhadap efektivitas keamanan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme teknis mitigasi ancaman, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola (governance) yang memperkuat pengambilan keputusan strategis, efektivitas operasional respons insiden, serta pembentukan budaya organisasi yang sadar risiko. Secara strategis, pendekatan manajemen risiko organisasi turut mendukung penetapan prioritas pembinaan dan kebijakan mitigasi ancaman siber nasional. Pada tingkat operasional dan kelembagaan, pendekatan berbasis risiko meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperkuat kesiapan respons insiden, serta mendorong terbentuknya budaya organisasi yang sadar risiko dan meningkatkan akuntabilitas pengambilan keputusan. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, yaitu keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam analisis risiko serta dinamika ancaman siber yang berkembang sangat cepat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM analisis risiko, penerapan mekanisme evaluasi ulang risiko yang adaptif dan berkelanjutan, pengembangan kerangka metrik risiko siber, serta penguatan koordinasi lintas instansi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian manajemen risiko siber sektor publik serta menjadi rujukan kebijakan bagi penguatan ketahanan siber nasional Indonesia.

Memutus Mata Rantai Peredaran Narkoba di SMA Swasta Apipsu

Aries Hendra Tumatangi Hutagalung — 2026-03-01

Penelitian mengenai upaya memutus mata rantai peredaran narkoba di SMA Swasta Apipsu dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan remaja usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pencegahan, penanganan, serta peran lembaga sekolah dalam melindungi siswa dari ancaman narkoba. Kegiatan penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, serta keterlibatan langsung dalam beberapa aktivitas sosialisasi hukum bersama pihak kepolisian dan lembaga pendamping hukum. Pengalaman lapangan ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana proses edukasi, pembinaan, dan penegakan hukum dijalankan di lingkungan sekolah. Selama pelaksanaan kegiatan, peneliti mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pola peredaran narkoba di kalangan remaja serta strategi yang digunakan pihak sekolah dan penegak hukum untuk menanggulanginya. Kegiatan sosialisasi, pemeriksaan rutin, penguatan karakter, hingga kerja sama dengan aparat kepolisian terbukti berperan dalam mengurangi potensi penyebaran narkoba di sekolah. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan mata rantai peredaran narkoba tidak hanya membutuhkan peran aparat, tetapi juga komitmen seluruh warga sekolah. Upaya pencegahan berbasis pendidikan dan hukum menjadi pendekatan paling efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas narkoba.

Harta Bersama dan Problematikanya: Analisis Hukum Positif di Indonesia

Cahya Alifya Nazwa — 2026-03-01

Hukum Positif di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodir penyelesaian pembagian harta bersama. Aturan umum yang menyatakan bahwa harta dibagi secara adil, sering kali ditafsirkan sebagai pembagian 50:50. Realitasnya, kontribusi masing-masing pasangan tidak selalu seimbang. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan rasa ketidakadilan, yang pada akhirnya memicu sengketa di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas harta bersama, problematika yang timbul akibat pembagian harta bersama, serta upaya dan solusi dalam mengatasi sengketa harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berjenis studi kepustakaan dengan sifat deskriptif analisis dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku dengan didukung oleh bahan hukum lainnya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peraturan yang telah diundangkan yang mengatur mengenai pembagian atas harta bersama belum sepenuhnya memenuhi kriteria keadilan. Alternatif solusi yang dapat ditempuh untuk mencegah sengketa harta bersama adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Apabila sengketa harta bersama tidak mendapat kesepakatan, jalur yang dapat ditempuh para pihak sebagai upaya penyelesaian sengketa dapat melalui upaya litigasi dan non-litigasi.

Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Sudirman — 2026-03-01

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kesehatan, sosial, dan memicu overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan retributif berupa pidana penjara seringkali tidak efektif dalam menyembuhkan pecandu, justru berisiko memperparah ketergantungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice (keadilan restoratif) melalui rehabilitasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice bagi penyalahguna narkotika berlandaskan pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, dan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021, yang mengedepankan pemulihan daripada pembalasan. Pendekatan ini menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai pihak yang memerlukan pengobatan medis dan sosial, bukan sebagai kriminal yang harus dipenjara. Penerapan restorative justice melibatkan Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk memastikan pelaku adalah pengguna murni, bukan pengedar. Keberhasilan restorative justice memerlukan sinergi aparat penegak hukum, kesiapan fasilitas rehabilitasi, dan dukungan masyarakat. Kesimpulannya, restorative justice memberikan solusi manusiawi yang efektif untuk memulihkan pecandu, mengurangi beban negara akibat kelebihan kapasitas lapas, dan reintegrasi sosial yang lebih baik, sejalan dengan prinsip keadilan yang proporsional.

Metode Kisah Qur’ani dalam Pendidikan Karakter: Analisis Tematik Ayat-Ayat Kisah

Siti Mabruroh — 2026-03-01

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis metode kisah Qur’ani dalam pendidikan karakter melalui analisis tematik ayat-ayat kisah. Kisah-kisah dalam Al-Qur’an tidak hanya berfungsi sebagai narasi historis, tetapi juga sebagai sarana edukatif dalam penanaman nilai moral dan pembentukan karakter. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari Al-Qur’an, kitab-kitab tafsir, serta literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis melalui analisis tematik dengan mengelompokkan ayat-ayat kisah berdasarkan nilai pendidikan karakter. Hasil kajian menunjukkan bahwa kisah-kisah Qur’ani mengandung nilai-nilai pendidikan karakter, seperti ketaatan, kesabaran, tanggung jawab, dan kepemimpinan, yang relevan untuk diintegrasikan dalam proses pendidikan. Dengan demikian, metode kisah Qur’ani memiliki kontribusi penting dalam penguatan pendidikan karakter dalam konteks pendidikan Islam.

Perlindungan Korban dalam Penyebaran Video Kecelakaan Lalu Lintas di Era Digital: Perspektif Viktimologi dan Hukum Positif Indonesia

Komang Erlan Budana — 2026-03-01

Fenomena penyebaran video kecelakaan lalu lintas yang menampilkan kondisi korban secara eksplisit di media sosial tanpa persetujuan (consent) telah menimbulkan persoalan serius terkait pelindungan hak privasi dan martabat manusia di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk (1). menganalisis kekosongan dan fragmentasi norma dalam hukum positif Indonesia terkait fenomena penyebaran video kecelakaan lalu lintas tanpa persetujuan, (2). menggali relevansi perspektif viktimologi sebagai landasan dalam reformulasi kebijakan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistematis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). saat ini masih terdapat fragmentasi pengaturan dan kekosongan normatif parsial antara UU ITE, UU PDP, dan KUHP Baru, di mana belum ada satu formulasi utuh yang secara khusus mengualifikasikan penyebaran video korban sebagai tindak pidana tersendiri. (2). dari perspektif viktimologi, tindakan perekaman dan penyebaran tersebut merupakan bentuk nyata dari viktimisasi sekunder (secondary victimization) yang memperluas penderitaan korban secara psikologis, masif, dan permanen. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju victim-oriented criminal policy melalui pengakuan yuridis yang eksplisit, harmonisasi regulasi, dan penguatan mekanisme preventif berupa notice and take down oleh Penyelenggara Sistem Elektronik demi menjamin pelindungan martabat kemanusiaan.

Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya dalam Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia

Halimatusakdiah — 2026-03-01

Kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan persoalan struktural yang belum terselesaikan, salah satunya dipicu oleh dominasi pemidanaan penjara terhadap penyalahguna narkotika. Kajian ini berfokus pada rehabilitasi sebagai upaya dalam rangka mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang berlaku, prinsip keadilan restoratif, serta praktik pelaksanaannya dalam kerangka sistem pemasyarakatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi medis dan sosial memiliki kontribusi signifikan dalam menekan angka hunian lapas, mengoptimalkan proses pembinaan, dan menghadirkan model penegakan hukum yang lebih humanis. Namun demikian, implementasi kebijakan rehabilitasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, kurangnya sinergi antarinstansi, serta resistensi sosial yang dipengaruhi oleh stigma. Oleh sebab itu, penguatan dan konsistensi kebijakan rehabilitasi perlu diposisikan sebagai bagian integral dari reformasi hukum pidana untuk membangun sistem peradilan yang berkeadilan dan berdaya guna.

Pengaruh Literasi Keuangan dan Penggunaan Financial Technology Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM

Dhonna Nur Maulidiah — 2026-03-01

UMKM memiliki fungsi strategis dalam mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap UMKM dengan pengembangan literasi keuangan. penggunaan teknologi merupakan suatu kebutuhan masyarakat. Financial technology memudahkan transaksi sistem keuangan, sehingga menjadi efektif dan efisien. Kemampuan dalam mengatur keuangan menjadi keterampilan penting yang perlu dikuasai dalam upaya mengembangkan suatu usaha. Penelitian ini berupaya menelusuri kontribusi literasi keuangan dan penerapan financial technology terhadap praktik pengelolaan keuangan oleh UMKM pakaian di Telaga Sarangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 74 pelaku UMKM yang dipilih melalui metode simple random sampling. Instrument penelitian adalah kuesioner dengan skala Likert. Hasil penelitian uji R2 menunjukkan nilai sebesar 0.756 > 0.67 yang berarti bahwa adanya pengaruh kuat antara literasi keuangan dan financial technology terhadap pengelolaan keuangan.

Relevansi Asas Contrario Actus Terhadap Perubahan Regulasi Izin Usaha Pertambangan: Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 501K/TUN/2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Khair Tasnim Razak Naba hidayat — 2026-03-01

Perubahan regulasi izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu isu krusial adalah penerapan asas contrario actus dalam kondisi terjadinya peralihan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas contrario actus dalam eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/TUN/2022 serta relevansinya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan administratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar’i. Sumber data utama berasal dari putusan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum dan hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak menghapus kewajiban pejabat administrasi negara untuk melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Penerapan asas contrario actus tetap mengikat sebagai bentuk akuntabilitas pejabat publik. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, eksekusi putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hukum Dagang Terhadap Fenomena Live Shopping dan Kewajiban Penjual dalam Menjamin Keaslian Produk

Ibnu Nurhanip — 2026-03-01

Perkembangan teknologi digital saat ini telah memicu munculnya berbagai jenis perdagangan online, termasuk yang dikenal sebagai live shopping atau live commerce. Bentuk perdagangan ini memadukan proses jual-beli dengan siaran langsung yang interaktif dan meyakinkan, sehingga bisa langsung memicu minat pembelian konsumen dengan cepat dan besar. Meski begitu, di samping kemudahan dan volume transaksi yang tinggi, live shopping juga membawa masalah hukum, terutama soal tanggung jawab penjual untuk menjamin keaslian dan mutu produk yang dijual. Penelitian ini ingin mengkaji posisi hukum transaksi live shopping dari sudut pandang hukum dagang di Indonesia, serta meneliti tanggung jawab hukum penjual terkait jaminan keaslian barang. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah mengenai Perdagangan melalui Sistem Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari hasil analisis, terlihat bahwa transaksi live shopping adalah kontrak elektronik yang sah dan berlaku secara hukum, sehingga setiap ucapan atau tawaran penjual selama siaran langsung punya konsekuensi hukum. Penjual harus memberikan info yang akurat, transparan, dan jujur tentang kondisi serta keaslian produk. Jika melanggar, bisa dikenai sanksi perdata atau pidana. Karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi pelaku bisnis dan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen dalam praktik live shopping

Analisis Pernikahan Perempuan yang Belum Menyelesaikan Masa Iddah: Perspektif Wahbah az-Zuhaili

Hertina Sahara — 2026-03-01

Penelitian ini membahas pemikiran Wahbah az-Zuhaili mengenai pernikahan perempuan yang belum menyelesaikan masa iddah serta implikasi hukumnya dalam perspektif fikih kontemporer. Masalah pernikahan pada masa iddah menjadi penting karena berkaitan dengan kesahan akad, kejelasan nasab, perlindungan perempuan, dan stabilitas keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui analisis mendalam terhadap karya-karya Wahbah az-Zuhaili, terutama Tafsir al-Munir dan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah az-Zuhaili memandang iddah sebagai mekanisme perlindungan syariat yang bersifat komprehensif. Pernikahan yang dilakukan sebelum iddah selesai dianggap batal karena tidak memenuhi syarat syar‘i, serta berpotensi menimbulkan kerancuan nasab, hilangnya hak-hak perempuan, gangguan psikologis, dan munculnya stigma sosial. Pemikiran az-Zuhaili menegaskan bahwa iddah bukanlah pembatasan, tetapi instrumen menjaga kehormatan, hak hukum, dan stabilitas keluarga. Dengan demikian, pandangan Wahbah az-Zuhaili memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan hukum keluarga Islam dalam konteks kontemporer

Pengaruh Pengetahuan Investasi, Literasi Keuangan dan Persepsi Risiko terhadap Minat Investasi Mahasiswa Universitas Sari Mulia

Asniawati — 2026-03-01

Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan investasi masih tergolong rendah, meskipun akses terhadap informasi dan produk keuangan semakin luas, sehingga mendorong pentingnya penelitian untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi minat investasi mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan investasi, literasi keuangan, dan persepsi risiko terhadap minat investasi mahasiswa Universitas Sari Mulia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui kuesioner, dengan sampel jenuh sebanyak 65 mahasiswa Universitas Sari Mulia. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil uji t menunjukkan bahwa pengetahuan investasi berpengaruh signifikan terhadap minat investasi dengan nilai signifikansi 0,015 < 0,05, literasi keuangan juga berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,034 < 0,05, serta persepsi risiko berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,022 < 0,05. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap minat investasi dengan nilai F hitung sebesar 5,497 dan signifikansi 0,002 < 0,05. Dengan demikian, pengetahuan investasi, literasi keuangan, dan persepsi risiko baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi mahasiswa, sehingga menegaskan pentingnya edukasi dan penguatan literasi keuangan untuk meningkatkan partisipasi investasi di kalangan mahasiswa.

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Digital Startup yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024

Jessika Amanda Tasik — 2026-03-01

Perusahaan digital startup di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, namun peningkatan jumlah startup tidak selalu diikuti oleh peningkatan nilai perusahaan sehingga perlu dikaji lebih lanjut peran kinerja keuangan dalam memengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets (ROA), likuiditas yang diukur dengan Current Ratio (CR), dan solvabilitas yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Price to Book Value (PBV) pada perusahaan digital startup yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif bersifat asosiatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan, dengan metode purposive sampling yang menghasilkan 15 perusahaan dengan 60 observasi, yang setelah penghapusan outlier menjadi 56 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS 26 melalui uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV, CR berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PBV, serta DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV, sedangkan secara simultan ROA, CR, dan DER berpengaruh signifikan terhadap PBV. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,671 menunjukkan bahwa 67,1% variasi nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan struktur modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan nilai perusahaan startup digital, sementara likuiditas tidak selalu menjadi pertimbangan utama investor, serta memperkuat relevansi signaling theory bahwa informasi kinerja keuangan dapat menjadi sinyal bagi investor dalam menilai prospek perusahaan.

Analisis Remunerasi, Jenjang Karir Dan Produktivitas Terhadap Kinerja Pegawai Pada Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Makassar

Adriani Mayke Patandean — 2026-03-01

Tujuan penelitian; (1) untuk menganalisis pengaruh remunerasi terhadap kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar; (2) untuk menganalisis pengaruh remunerasi terhadap produktivitas pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar; (3) untuk menganalisis pengaruh jenjang karir terhadap kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dsn Produktivitas Makassar; (4) untuk menganalisis pengaruh jenjang karir terhadap produktivitas pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar; (5) untuk menganalisis pengaruh produktivitas terhadap kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar. Penelitian ini membahas mengenai analisis penguatan kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan jenisa data kualitatif dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner pyang disebarkan kepada 30 responden yang dimana respondenya merupakan pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Untuk menganalisis data yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner dan menjawab hipotesis penelitian ini menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0. Dari data yang telah dianalisis menggunkan aplikasi SmartPLS 3.0 dan uji hipotesis yang dilakukan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Remunerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar (2) Remunerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar. (3) Poduktivitas belum sepenuhnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar. (4) Jenjang Karir memiliki pengaruh positif dan singnifikan terhadap kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar. (5) Jenjang Karir belum sepenuhnya memiliki pengaruh positif dan signifiksn terhadap kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar

Dampak Beban Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Gen Z Di Industri Garmen Di Kabupaten Demak: Peran Lingkungan Kerja Sebagai Variabel Moderasi

Fadilla Novitasari — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan Generasi Z pada industri garmen di Kabupaten Demak, serta menguji peran lingkungan kerja sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden karyawan Generasi Z di industri garmen Kabupaten Demak. Teknik analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja dan stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selain itu, lingkungan kerja terbukti berperan sebagai variabel moderasi yang mampu memperlemah pengaruh negatif beban kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang kondusif dapat membantu karyawan Generasi Z dalam menghadapi tuntutan kerja sehingga kinerja tetap optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung peningkatan kinerja karyawan.

Peran Kepolisian Hutan Dalam Mencegah Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Buleleng

Michael Ranto Situmeang — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran kepolisian hutan dalam mencegah tindak pidana illegal logging di Kabupaten Buleleng serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian hutan di Buleleng sudah mencakup kegiatan preventif seperti patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, serta kerja sama dengan instansi lain. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tugas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta edukasi hukum berkelanjutan kepada masyarakat.

Tinjauan Hukum Terhadap Peran Polisi dalam Pemberantasan Judi Online

Wahyu Nugroho — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online serta mengidentifikasi hambatan yang muncul beserta solusi penanganannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, dan data resmi lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online dilakukan melalui penegakan formal meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemidanaan berdasarkan KUHP dan UU ITE, serta penegakan nonformal melalui pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi terutama bagi remaja. Hambatan utama dalam penanganan judi online meliputi keterbatasan SDM kepolisian di bidang IT, kesulitan memperoleh alat bukti, server situs judi yang berada di luar negeri, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Upaya kepolisian dilakukan melalui langkah preventif seperti sosialisasi dan edukasi publik, serta langkah represif berupa penindakan tegas terhadap pelaku. Penelitian menyimpulkan bahwa pemberantasan judi online memerlukan kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, lembaga keuangan, penyedia internet, dan masyarakat, serta penguatan SDM dan regulasi agar penegakan hukum lebih efektif di era digital.

Kasus Prososial Rendah pada Kelompok Siswa Latar Layanan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama XX

Imas Serayu Hardiningrum — 2026-03-01

Penelitian asesmen ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika psikologis dan tingkat perilaku prososial pada siswa kelas VIII G di Sekolah Menengah Pertama XX serta mengevaluasi efektivitas layanan group counseling dengan teknik reframing. Pendekatan multi-metode digunakan melalui wawancara dengan guru BK dan wali kelas, observasi, Focus Group Discussion, serta penggunaan instrumen psikologis TIKI-D, SDQ, FSCT, BAUM, DAP, dan HTP. Hasil asesmen menunjukkan rendahnya perilaku prososial yang ditandai dengan keterbatasan empati, kerja sama, dan kepedulian sosial, disertai kecemasan, konsep diri negatif, serta kesulitan interaksi teman sebaya. Kemampuan kognitif berada pada rentang rata-rata hingga di bawah rata-rata dan memengaruhi pemahaman situasi sosial siswa. Intervensi group counseling berbasis teknik reframing dilaksanakan secara terstruktur melalui diskusi dan latihan respons sosial. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kesadaran sosial, empati, dan perilaku kooperatif. Teknik reframing dinilai efektif dalam meningkatkan perilaku prososial siswa secara bertahap dan aplikatif.

Pelaku Tindak Pidana Militer Yang Disersi Dilakukan Diluar Kedinasan (Waktu Damai)

Anata Rendra Wijaya — 2026-03-01

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka tindak pidana desersi di lingkungan TNI yang dilakukan di masa damai (luar kedinasan), serta adanya disparitas dalam penerapan sanksi pemecatan (PDTH) dalam praktik peradilan militer. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis penerapan hukum desersi di masa damai dan membedah rasio decidendi hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 154 K/Mil/2025 dan Putusan No. 45-K/PMT.II/AD/I/2026 melalui lensa teori pertanggungjawaban pidana G.A. Van Hamel. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi bagaimana aspek intelektual, kesadaran sosial, dan kehendak bebas pelaku memengaruhi penjatuhan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penerapan hukum desersi di masa damai cenderung bersifat mekanistik-administratif, di mana pembuktian durasi ketidakhadiran lebih dari 30 hari (Pasal 87 KUHPM) secara otomatis berimplikasi pada sanksi kumulatif berupa penjara dan pemecatan demi purifikasi organisasi. Kedua, terdapat pergeseran paradigma yudisial antara tahun 2025 dan awal 2026. Putusan No. 154 K/Mil/2025 menerapkan standar disiplin absolut (eliminatif), sementara Putusan No. 45-K/PMT.II/AD/I/2026 mulai mempertimbangkan gradasi kesalahan berdasarkan krisis psikologis luar biasa (edukatif-korektif). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2026, hakim mulai menguji secara mendalam elemen "kemampuan menentukan kehendak" sesuai teori Van Hamel. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembentukan Pedoman Pemidanaan (Sentencing Guidelines) di lingkungan Peradilan Militer untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi prajurit, agar disparitas putusan dapat diminimalisir dan penegakan hukum tetap proporsional dengan memperhatikan latar belakang sosiologis pelaku

Rekonstruksi Norma Hukum Pengambilan Keputusan Medis Pada Bayi Periviabilitas: Perspektif Filsafat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Albert Prasetya — 2026-03-01

Kemajuan teknologi perawatan intensif neonatal telah menggeser batas ambang viabilitas janin, sehingga bayi periviabilitas yang lahir pada usia kehamilan 22–25 minggu memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, kondisi ini diiringi oleh tingginya risiko morbiditas jangka panjang dan ketidakpastian prognosis, yang menimbulkan dilema etik dan persoalan hukum dalam pengambilan keputusan medis. Di Indonesia, belum terdapat pengaturan hukum yang secara khusus mengatur tata laksana dan mekanisme pengambilan keputusan medis terhadap bayi periviabilitas, sehingga menimbulkan kekosongan norma (rechtvacuüm) dan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis dan orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengambilan keputusan medis terhadap bayi periviabilitas dari perspektif filsafat hukum dan hak asasi manusia, serta merumuskan konstruksi norma hukum yang berkeadilan dalam sistem hukum kesehatan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan melalui kajian dilema etik-medis dan perspektif teori keadilan, hukum alam, dan utilitarianisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak hidup bayi periviabilitas tidak dapat dipahami secara absolut sebagai kewajiban mempertahankan kehidupan biologis semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan, rasionalitas, dan proporsionalitas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi norma hukum yang menekankan pengaturan prosedural pengambilan keputusan medis, penguatan mekanisme shared decision making, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis dan orang tua guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara seimbang.

Implementasi Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Buleleng

Sebastian Yordan Pa — 2026-03-01

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam upaya pencegahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini mengkaji implementasi ketentuan tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder, di mana data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara, dengan penentuan sampel menggunakan non-probability sampling melalui pendekatan purposive sampling. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 57 telah dilakukan melalui berbagai upaya preventif, antara lain sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi lintas instansi, serta penyebaran informasi mengenai bahaya dan modus tindak pidana perdagangan orang. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, rendahnya frekuensi sosialisasi, belum tersedianya sistem deteksi dini yang terintegrasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum yang jelas, kerja sama antarinstansi, serta komitmen pemerintah daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Alida Madai — 2026-03-01

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak anak korban perceraian dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan fokus pada prinsip-prinsip perlindungan seperti kepentingan terbaik anak, hak asuh, nafkah, pendidikan, dan hak keperdataan, serta kendala implementasinya di Pengadilan Agama. Penelitian yuridis normatif ini menemukan bahwa meskipun regulasi secara normatif kuat melalui mekanisme hak asuh, mediasi, dan kewajiban orang tua, praktik lapangan terkendala oleh kurangnya kesadaran masyarakat, ketidakpatuhan nafkah, minim pengawasan, serta dampak psikologis dan sosial pada anak akibat peningkatan kasus perceraian sejak 2018-2023. Kesimpulannya, perlindungan hukum belum optimal sehingga disarankan penguatan sanksi, edukasi orang tua, pelatihan mediator, dan sinergi antarlembaga untuk memastikan hak anak terpenuhi secara berkelanjutan.

Legitimasi Kepala Daerah dan Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Hukum Transendental

Sudiar Kokodaka — 2026-03-01

Penelitian ini membahas legitimasi kepala daerah dan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia dengan menggunakan perspektif hukum transendental. Selama ini, legitimasi kepala daerah cenderung dipahami secara legal prosedural, yaitu diperoleh melalui kemenangan dalam pemilihan kepala daerah sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun, realitas politik lokal menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat sering kali berhenti pada proses elektoral dan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pemerintahan yang adil, bersih, dan berpihak kepada masyarakat. Fenomena politik uang, oligarki partai, dan dinasti politik memperlihatkan adanya jarak antara legitimasi formal dan legitimasi moral. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum transendental memperluas makna legitimasi kekuasaan dengan menempatkan jabatan publik sebagai amanah moral dan spiritual. Kepala daerah tidak hanya bertanggung jawab kepada konstitusi dan hukum positif, tetapi juga kepada nilai keadilan, kemaslahatan rakyat, dan pertanggungjawaban etik yang bersifat transendental. Dengan demikian, legitimasi kepala daerah yang utuh harus memadukan legitimasi prosedural dan legitimasi moral-transendental agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud secara substantif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Motivasi Intrinsik dan Kreativitas Kerja Guru Sekolah Dasar melalui Pemberdayaan Psikologis

Riza Aulia Saputri — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi intrinsik terhadap kreativitas kerja guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Labuhan Ratu dengan pemberdayaan psikologis sebagai variabel mediasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Sampel penelitian terdiri dari guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Labuhan Ratu. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik untuk menguji hubungan antar variabel serta peran mediasi pemberdayaan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kreativitas kerja guru. Hal ini berarti bahwa meskipun peningkatan motivasi intrinsik berpotensi meningkatkan kreativitas kerja, pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik. Namun, pemberdayaan psikologis terbukti memediasi pengaruh motivasi intrinsik terhadap kreativitas kerja. Artinya, motivasi intrinsik dapat meningkatkan kreativitas kerja apabila guru memiliki kondisi psikologis yang memberdayakan, seperti makna kerja, kompetensi, otonomi, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Skema Kontrak Elektronik Pada Karya Cipta yang Ditokenisasi di Marketplace Non-Fungible Token

Ronggo Warsito — 2026-03-01

Ronggo Warsito, NIM 2108016229, Program studi Ilmu Hukum, Minat Studi Hukum Perdata, Skema Kontrak Elektronik Pada Karya Cipta Yang Ditokenisasi Dan Di Marketplace Non-Fungible Token di bawah bimbingan Ibu Dr. Emilda Kuspraningrum S.H., Kn, M.H. dan Bapak Sofwan Rizko Ramadoni S.H., M.H. Perkembangan teknologi blockchain menghadirkan Non-Fungible Token sebagai instrumen baru dalam transaksi digital, termasuk perdagangan karya seni. Namun, praktik di Indonesia masih menghadapi problematika yuridis, terutama terkait absennya kontrak elektronik yang sah sebagai dasar legitimasi hukum dalam proses tokenisasi karya. Marketplace seperti OpenSea hanya menggunakan smartcontract untuk mengatur transfer token dan pembayaran, tanpa mengatur substansi hukum penting seperti lisensi hak cipta, identitas para pihak, maupun mekanisme ganti rugi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana terlihat pada kasus Kendra Ahimsa (Ardneks) vs Twisted Vacancy, di mana karya ditokenisasi tanpa persetujuan pencipta dan tetap diperdagangkan secara global. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum kontrak, dan perlindungan hukum menurut Utrecht. Analisis difokuskan pada konstruksi hukum ideal transaksi Non-Fungible Token melalui kontrak elektronik yang sah menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smartcontract dalam transaksi Non-Fungible Token sah secara teknologi, tetapi cacat secara yuridis karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata dan standar kontrak elektronik nasional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum dalam bentuk model “dua lapis kontrak”, yaitu kontrak elektronik tertulis sebagai dasar lisensi dan smartcontract sebagai instrumen eksekusi teknis. Dengan model ini, transaksi Non-Fungible Token dapat menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penghapusan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Indonesia Berdasarkan Putusan MK Nomor 62/Puu-Xxii/2024 Perspektif Siyasah Syariah

Ginayah Wulandari — 2026-03-01

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus batasan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang merupakan tidak penting dalam sistem pemilu Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi mengenai penghapusan ambang presiden dari sudut pandang siyasah syar'iah. Penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan metodologi peraturan-undangan, konseptualisasi, dan analisis keputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambang presiden bertentangan dengan prinsip kesetaraan rakyat, kesetaraan partai politik, dan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dari sudut pandang politik syar'iah, penghapusan batas presiden sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan musyawarah. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak hanya bersifat konstitusional, tetapi juga mematuhi nilai-nilai Islam dalam membangun demokrasi yang adil dan adil.

Dari Viral Ke Finansial: Pengaruh Paparan Influencer TikTok Terhadap Financial Management Behavior Generasi Muda di Kota Ambon Melalui Impulsive Buying

Simon Hendrik Leasa — 2026-03-01

Perkembangan TikTok semakin memengaruhi cara Generasi Muda dalam berbelanja dan mengelola keuangan. Konten promosi oleh influencer seringkali menjadi viral dikarenakan bersifat persuasif, sehingga memicu perilaku pembelian secara impulsif. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh paparan influencer TikTok terhadap perilaku pengelolaan keuangan generasi muda di kota Ambon dengan impulsive buying sebagai variabel mediasi. Sampel penelitian diambil dari 150 responden di kota Ambon yang berusia 17-30 tahun dan aktif menggunakan TikTok. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara online dan dianalisis menggunakan SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan influencer Tiktok berpengaruh signifikan terhadap impulsive buying, dan impulsive buying berpengaruh signifikan terhadap financial management behavior. Namun, paparan influencer TikTok tidak berpengaruh secara langsung terhadap financial management behavior. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh paparan influencer Tiktok terhadap financial management behavior Generasi muda terjadi secara tidak langsung melalui impulsive buying sebagai variabel mediasi.

Kebijakan Hukum Pemerintah Kabupaten Bone Terhadap Promosi Pariwisata Goa Mampu Perspektif Siyasah Syariyyah

Putri — 2026-03-01

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum Pemerintah Kabupaten Bone dalam promosi pariwisata Goa Mampu berdasarkan perspektif siyasah syar’iyyah. Goa Mampu merupakan destinasi wisata religi dan adat yang belum berkembang secara optimal akibat strategi promosi yang masih terbatas dan tidak berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bentuk pengaturan hukum, strategi promosi, serta kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar’i. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, pengelola Goa Mampu, masyarakat sekitar, dan akademisi bidang syariah, serta didukung oleh analisis dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dalam pengembangan dan promosi Goa Mampu. Namun, pelaksanaan promosi masih bersifat musiman, belum didukung oleh anggaran, sarana, dan pembaruan media digital yang memadai. Akibatnya, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan belum signifikan dan masih bergantung pada momen adat atau ziarah tertentu. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, kebijakan tersebut telah mengarah pada kemaslahatan dan pelestarian nilai budaya serta religi, tetapi masih perlu penguatan prinsip amanah dan keadilan agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal.

Keseimbangan Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen Berbasis Keadilan

Moch. Dewa Yando Nazula — 2026-03-01

Penelitian ini menganalisis antinomi hukum bagi pelaku usaha mikro dalam UU 5/1999 dan perlindungan hak konsumen dalam UU 8/1999. Meski Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan perlindungan UMKM sebagai instrumen demokrasi ekonomi, pengecualian pada Pasal 50 huruf h UU PM memicu dilema yuridis berupa distorsi pasar dan moral hazard. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, ditemukan bahwa sinkronisasi kedua regulasi tersebut belum mencapai titik ekuilibrium ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imunitas normatif bagi UMKM tanpa batasan omzet yang presisi mencederai asas keadilan komutatif melalui praktik kolusi harga artifisial. Sebaliknya, penegakan UUPK terhadap entitas kecil cenderung eksesif, sehingga berisiko menimbulkan kriminalisasi berlebih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi keadilan distributif memerlukan keseimbangan antara proteksi sektoral dan akuntabilitas hukum.

Pergeseran Kewenangan Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Permenkumham 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

Asri Dwi Purwanti — 2026-03-01

Penelitian ini mengkaji alasan mendasar di balik transformasi sistem pendaftaran CV menuju basis data elektronik Kementerian Hukum dan HAM, sekaligus mengevaluasi kekuatan mengikat akta pendirian yang terdaftar melalui SABU. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran kewenangan pendaftaran CV didasarkan pada 3 pilar kebijakan, yaitu efisiensi usaha, pengaturan data terpusat, dan integrasi dengan sistem OSS. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada keselarasan dengan KUHD untuk menghindari ketidakpastian hukum keperdataan. Di sisi lain, kekuatan pembuktian dari CV elektronik bergantung pada keaslian akta notaris serta eksposur digital melalui SABU. Meskipun tantangan dalam menyelaraskan data dan pengakuan bukti elektronik dalam konteks peradilan masih memerlukan penyajian bukti ganda untuk memastikan kepastian hukum dalam transaksi perdata yang modern.

Transformasi Hak Berpendapat Konstitusional di Ruang Siber: Analisis Normatif Konflik Pasal 27A UU ITE dengan Pasal 28E (2)-(3) UUD 1945

Muhammad Aditya Ramadhan Sya — 2026-03-01

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara warga negara menyampaikan pendapat, menggeser aktivitas dari dunia nyata ke dunia maya. Transformasi ini menyebabkan dampak hukum yang penting, yaitu munculnya ketegangan antara jaminan konstitusional hak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pembatasan hukum yang diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27A yang melarang serangan terhadap kehormatan atau nama baik di dunia digital dikritik karena rumusan aturannya bisa diartikan berbagai cara, sehingga membuka kemungkinan pemaksaan hukum terhadap ekspresi kritis warga negara. Penelitian ini menyajikan dua pertanyaan utama: 1) Bagaimana perbedaan antara Pasal 27A UU ITE dengan Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 dalam pandangan mengenai hierarki aturan hukum dan supremasi konstitusi? 2) Apakah Pasal 27A UU ITE sudah memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, serta proporsionalitas sebagai syarat pembatasan hak untuk berpendapat secara konstitusional? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini membahas prinsip lex superior derogat legi inferiori, supremasi konstitusi, dan standar pembatasan Hak Asasi Manusia yang sah dalam praktik ketatanegaraan. Analisis tersebut menunjukkan bahwa pembatasan hak untuk menyampaikan pendapat diizinkan secara konstitusional selama memenuhi syarat legalitas, legitimasi, dan proporsionalitas. Namun, isi Pasal 27A masih belum menunjukkan kepastian hukum yang cukup dan ketidakseimbangan yang optimal, sehingga bisa menyebabkan konflik dengan pokok-pokok UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan berdasarkan konstitusi serta perubahan aturan untuk menyamakan regulasi siber dengan perlindungan hak yang dijamin dalam konstitusi di negara hukum yang demokratis.

Pengakuan Bersalah di Tangan Penyidik: Validitas Pasal 7 ayat 1 Huruf M KUHAP 2025 dalam Uji HAM

Adhika Gilang Ramadhan — 2026-03-01

Pengakuan Bersalah di Tangan Penyidik: Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Huruf M KUHAP 2025 dalam Uji HAM menjadi perhatian utama kajian normatif yang memeriksa kekuasaan penyidik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengenai KUHAP, dengan dua inti pemasalahan: (1) Sejauh mana batasan kewenangan penyidik dalam menerima pengakuan bersalah dari tersangka, serta pemeriksaan awal yang dilakukan tanpa pengawasan hakim? (2) Apa hubungan normatifnya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), UU No. 39/1999, yang berkaitan dengan risiko pelanggaran proses yang adil, larangan terhadap pengakuan yang dipaksakan, serta hak untuk membela diri? Metode yuridis normatif melalui kajian pustaka primer dan sekunder menunjukkan adanya kemungkinan inkonstitusionalitas karena adanya kerentanan terhadap koersi tanpa adanya verifikasi independen. Dalam kesimpulan: Reformasi normatif yang mendesak diperlukan melalui perubahan Pasal 7 ayat 1 Huruf M, syarat pengesahan oleh hakim, penerapan keadilan restoratif, serta penguatan peran Komnas HAM untuk menyelaraskan dengan standar HAM nasional dan internasional, guna memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia.

Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Jual Beli Rumah oleh Developer yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan

Ardhian Lukman Hakim — 2026-03-01

Eksistensi yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diterbitkan oleh pengembang tanpa kelengkapan perizinan menjadi problematika hukum yang krusial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan PPJB tersebut ditinjau dari syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB tanpa dukungan IMB/PBG, kepastian hak atas tanah, dan keterbangunan minimal 20% mengalami cacat substansial pada syarat "objek tertentu" dan "kausa yang halal". Ketidakpatuhan terhadap Pasal 42 UU Perumahan dan Pasal 5 Permen PUPR No. 22/PM/2021 menyebabkan kontrak rentan dinyatakan batal demi hukum (null and void) melalui doktrin piercing the contract veil jika terbukti terdapat unsur dolus. Secara praktis, kondisi ini menjebak konsumen dalam situasi legal limbo dengan recovery rate yang rendah saat terjadi wanprestasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi melalui institusionalisasi PPJB Notarial dan penerapan mekanisme escrow account guna menjamin kepastian hukum yang paripurna bagi pembeli.

Personal Data Protection In The Digitization Of Notary Services And PPAT: An Analysis Of The Legal Responsibility Of Notaries/PPAT On The Security Of Client Data

Wirda Ningsih Octavia — 2026-03-01

The digitization of notary services and Land Deed Making Officials (PPAT) has brought significant transformation in public services in the legal sector, but at the same time has raised new challenges related to the protection of clients' personal data. This study analyzes the legal responsibilities of notaries and PPAT in securing clients' personal data in the digital era based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Using normative legal research methods with the approach of laws and regulations, cases, comparison, and theory, this study examines three main problem formulations: (1) how to regulate the legal responsibility of notaries/PPAT in protecting clients' personal data according to the PDP Law; (2) how to implement personal data protection in the practice of digitizing notary/PPAT services in Indonesia; and (3) how is the ideal concept of legal responsibility of notaries/PPAT that is balanced between digitization efficiency and personal data protection. The results of the study show that although the PDP Law provides a comprehensive legal framework, its implementation in the practice of notaries and PPAT still faces various technical, administrative, and legal understanding obstacles. This study recommends the need for harmonization of sectoral regulations, improvement of digital security infrastructure, and strengthening of supervisory mechanisms to ensure effective protection of personal data.

Menakar Keadilan Substantif dalam Enforceability Klausul Non-Kompetisi di Indonesia: Analisis Perbandingan Pasca-Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023

Adinda Aurellia Salsabilla — 2026-03-01

Transformasi ekonomi berbasis pengetahuan telah memicu peningkatan penggunaan klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja untuk melindungi rahasia dagang, meskipun regulasi di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran paradigma yudisial dalam penegakan klausul non-kompetisi di Indonesia dan merumuskan model regulasi yang mampu menjamin keadilan substantif bagi pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 menandai penguatan prinsip kepastian kontrak dan pengakuan kepentingan bisnis yang sah, namun masih mengabaikan parameter kewajaran dan hak ekonomi pekerja. Dibandingkan dengan sistem hukum di Jerman dan Belanda yang mewajibkan kompensasi finansial, praktik di Indonesia menciptakan beban ekonomi asimetris yang merugikan tenaga kerja. Penegakan klausul tanpa adanya kompensasi dinilai bertentangan dengan asas kepatutan dan berpotensi menghambat inovasi serta mobilitas sosial. Sebagai simpulan, Indonesia memerlukan rekonstruksi regulasi yang mengadopsi doktrin quid pro quo dan mekanisme garden leave untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan aset perusahaan dan hak asasi manusia.

Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah: Sebuah Studi Pustaka

Esby Eriyanti Nuzulia — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Muhammadiyah lahir dalam konteks sosial, keagamaan, dan pendidikan umat Islam yang ditandai oleh praktik keagamaan yang sinkretis, rendahnya kualitas pendidikan, serta kondisi sosial masyarakat yang terbelakang akibat kolonialisme. Selain itu, pengaruh pemikiran pembaruan Islam dari Timur Tengah, khususnya gagasan tajdid dan purifikasi ajaran Islam, turut membentuk dasar ideologis pendirian Muhammadiyah oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi pustaka (library reserach), terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti dokumen sejarah, karya tokoh Muhammadiyah, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdirinya Muhammadiyah tidak hanya merupakan respons terhadap kondisi internal umat Islam, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk menghadapi tantangan modernitas dan kolonialisme melalui reformasi pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial. Dengan demikian, Muhammadiyah berperan penting dalam membangun kesadaran keagamaan yang rasional, berkemajuan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat serta bangsa Indonesia.

Asbab An-Nuzul Qs. Al-Baqarah [2]:256 Dan Implikasinya Terhadap Konsep Toleransi Beragama

Siti Mabruroh — 2026-03-01

Artikel ini mengkaji asbāb an-nuzūl QS. Al-Baqarah [2]:256 dan implikasinya terhadap konsep toleransi beragama dalam perspektif Al-Qur’an. Kajian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pemahaman parsial terhadap ayat-ayat toleransi yang sering dilepaskan dari konteks historis penurunannya, sehingga melahirkan sikap ekstrem, baik yang terlalu permisif maupun eksklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), dengan sumber data utama berupa Al-Qur’an, kitab asbāb an-nuzūl, serta tafsir klasik dan kontemporer yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menempatkan teks ayat, konteks sosial penurunan, dan pandangan para mufassir dalam satu kesatuan pemahaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah [2]:256 diturunkan sebagai respons atas peristiwa sosial di masyarakat Madinah yang plural, khususnya terkait larangan pemaksaan agama. Implikasi asbāb an-nuzūl ayat ini menegaskan bahwa toleransi beragama dalam Islam berlandaskan pada kebebasan berkeyakinan dan penolakan terhadap pemaksaan, namun tetap memiliki batas yang jelas, yakni tidak mengarah pada relativisme agama. Dengan demikian, pemahaman asbāb an-nuzūl menjadi landasan penting dalam merumuskan konsep toleransi beragama yang kontekstual dan proporsional.

Kepemimpinan Rendah Hati dan Organizational Citizenship Behavior dengan Dukungan Rekan Kerja sebagai Variabel Mediasi

Yakarias Daniel Manalu — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan rendah hati terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) serta peran dukungan rekan kerja sebagai variabel mediasi. Kepemimpinan rendah hati dipahami sebagai gaya kepemimpinan yang menekankan kesadaran diri, keterbukaan terhadap kritik, dan penghargaan atas kontribusi karyawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap karyawan sebagai responden. Data dianalisis menggunakan analisis jalur untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan rendah hati berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB, yang berarti semakin baik penerapan kepemimpinan rendah hati oleh pimpinan, semakin tinggi pula perilaku OCB karyawan. Selain itu, dukungan rekan kerja terbukti memediasi secara signifikan pengaruh kepemimpinan rendah hati terhadap OCB. Temuan ini menegaskan bahwa kepemimpinan rendah hati tidak hanya berdampak langsung pada peningkatan OCB, tetapi juga secara tidak langsung melalui penguatan dukungan sosial antar rekan kerja, sehingga mampu mendorong perilaku kerja sukarela yang bermanfaat bagi organisasi.

Kontroversi Nasikh–Mansukh dalam Tafsir Al-Qur’an: Urgensinya terhadap Pola Keberagamaan Generasi Muslim Masa Kini

Imroatus Sholekah — 2026-03-01

Konsep nasikh–mansukh merupakan tema penting sekaligus kontroversial dalam kajian tafsir Al-Qur’an karena berkaitan dengan dinamika penetapan hukum Islam. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep nasikh–mansukh dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer serta menelaah urgensinya terhadap pola keberagamaan generasi Muslim masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis isi terhadap karya-karya tafsir dan ulūm al-Qur’ān.Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam tradisi klasik, nasikh–mansukh berfungsi sebagai instrumen metodologis pembentukan hukum secara bertahap, sedangkan dalam perspektif kontemporer dipahami sebagai penyesuaian penerapan hukum sesuai konteks sosial dan tujuan syariat. Pemahaman yang proporsional atas konsep ini penting untuk membangun sikap keberagamaan yang moderat dan kontekstual.

Hubungan Antara Self Transedence Values Dan Digital Prosocial Behavior Pada Mahasiswa Di Kota Surabaya: Peran Moral Elevation Sebagai Mediator

Nur Laila Fajrin — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara self-transcendence values dan digital prosocial behavior pada mahasiswa di Kota Surabaya, serta menguji peran moral elevation sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Perilaku prososial dalam konteks digital menjadi fenomena yang semakin penting seiring meningkatnya penggunaan media digital dalam kehidupan mahasiswa. Namun, kemunculan perilaku prososial digital tidak terlepas dari pengaruh nilai personal dan emosi moral yang dimiliki individu, sehingga perlu dikaji lebih lanjut melalui pendekatan empiris. Hasil analisis data menunjukkan bahwa self-transcendence values berpengaruh positif dan signifikan terhadap digital prosocial behavior (B = 0,8851; t = 4,7711; p = 0,0000). Interval kepercayaan 95% berada pada rentang LLCI = 0,5203 hingga ULCI = 1,2498, yang tidak melewati angka nol, sehingga Hipotesis 1 dinyatakan diterima. Selanjutnya, hasil uji mediasi menunjukkan bahwa self-transcendence values berpengaruh positif dan signifikan terhadap moral elevation (B = 0,9386; t = 14,9030; p = 0,0000), serta moral elevation berpengaruh positif dan signifikan terhadap digital prosocial behavior (B = 0,9389; t = 7,8599; p = 0,0000). Selain itu, hasil uji efek tidak langsung menunjukkan nilai effect sebesar 0,8812 dengan interval kepercayaan bootstrap 95% pada rentang 0,6212 hingga 1,1649 yang tidak melewati angka nol. Temuan ini menunjukkan bahwa moral elevation memediasi secara signifikan hubungan antara self-transcendence values dan digital prosocial behavior, sehingga Hipotesis 2 dinyatakan diterima. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa nilai self-transcendence berperan penting dalam mendorong perilaku prososial mahasiswa di ruang digital, baik secara langsung maupun melalui pengalaman emosi moral berupa moral elevation.

Hubungan Empati Digital Dengan Cyberbullying Pada Mahasiswa Pengguna Aktif Media Sosial Di Surabaya

Yunita Deo Hutagalung — 2026-03-01

Meningkatnya intensitas penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa membuka peluang munculnya berbagai bentuk perilaku menyimpang, salah satunya adalah cyberbullying. Salah satu aspek psikologis yang diduga memiliki keterkaitan dengan perilaku tersebut ialah empati digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara empati digital dan perilaku cyberbullying pada mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Subjek penelitian terdiri atas 304 mahasiswa pengguna aktif media sosial di Surabaya yang diperoleh melalui teknik snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen skala Likert untuk mengukur tingkat empati digital dan kecenderungan cyberbullying. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik korelasi Spearman’s Rho. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan negatif antara empati digital dan cyberbullying. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi empati digital yang dimiliki mahasiswa pengguna aktif media sosial di Surabaya, maka semakin rendah kecenderungan mereka untuk melakukan cyberbullying. Sebaliknya, rendahnya empati digital berkaitan dengan meningkatnya kecenderungan perilaku cyberbullying. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan cyberbullying melalui penguatan empati digital pada mahasiswa.

Peran Work Engagement Sebagai Mediator Dalam Hubungan Antara Psychological Capital Dan Turnover Intention Pada Guru Di Sidoarjo

Sekar Ardhity Koesdhyanindra Antya Ramadhany — 2026-03-01

Tingginya turnover intention di kalangan guru menimbulkan tantangan substansial yang berdampak pada keberlanjutan organisasi sekolah serta mutu pendidikan secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki keterkaitan antara psychological capital dan turnover intention, serta mengevaluasi fungsi work engagement sebagai mediator pada guru. Pendekatan kuantitatif dengan desain survei diterapkan dalam penelitian ini. Partisipan melibatkan 380 guru yang bertugas di Kabupaten Sidoarjo, dipilih melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen kuesioner yang mengukur psychological capital, work engagement, dan turnover intention, diikuti analisis mediasi dengan bantuan PROCESS Macro Hayes. Temuan empiris mengungkapkan bahwa psychological capital berpengaruh negatif signifikan terhadap turnover intention. Lebih lanjut, psychological capital berkontribusi positif terhadap work engagement, sementara keterlibatan kerja menunjukkan pengaruh negatif terhadap turnover intention. Analisis mediasi menunjukkan bahwa work engagement secara parsial memediasi hubungan antara psychological capital dan turnover intention. Implikasi temuan ini menekankan bahwa penguatan psychological capital pada guru dapat mengurangi turnover baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan work engagement. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian psikologi kerja dan organisasi dalam konteks pendidikan, serta implikasi praktis bagi pemangku kepentingan pendidikan dalam merancang intervensi yang berfokus pada penguatan sumber daya psikologis guru, meskipun perlu dipertimbangkan keterbatasan generalisasi ke konteks regional lainnya.

Hubungan Antara Tekanan Sosial Dan Quarter Life Crisis Pada Mahasiswa di Kota Surabaya: Peran Kecemasan Karir Sebagai Variabel Mediator

Nabila Octaviola Rosanti — 2026-03-01

Mahasiswa pada fase dewasa awal berada pada masa transisi yang ditandai oleh tuntutan pencapaian akademik, pemenuhan ekspektasi sosial, serta kesiapan memasuki dunia kerja. Kondisi ini berpotensi memunculkan quarter life crisis (QLC), yaitu krisis psikologis berupa kebingungan arah hidup, ketidakpastian masa depan, dan tekanan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini berlandaskan teori QLC dari Robbins dan Wilner serta kerangka konseptual Robinson dan Wright, dengan menempatkan tekanan sosial sebagai faktor eksternal dan kecemasan karier sebagai mekanisme psikologis yang diduga memediasi QLC. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional non-eksperimental. Partisipan berjumlah 223 mahasiswa aktif di Kota Surabaya (usia 18–25 tahun) yang dipilih secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert secara daring (Google Form) menggunakan skala tekanan sosial, kecemasan karier, dan QLC. Analisis dilakukan dengan uji mediasi menggunakan PROCESS Macro Hayes berbasis bootstrapping. Hasil menunjukkan tekanan sosial tidak berhubungan signifikan dengan QLC (B=0,1640; p=0,4827), kecemasan karier juga tidak berhubungan signifikan dengan QLC (B=-0,2637; p=0,4176), serta tidak terdapat efek mediasi kecemasan karier (B=0,0032; p=0,4274). Kesimpulannya, QLC pada mahasiswa Surabaya dipengaruhi faktor lain di luar tekanan sosial dan kecemasan karier.

Analisis Yuridis Praktik Perkawinan Sapih Pemisanan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 dan Awig-Awig Adat Bali

Ni Ketut Sugi Harta Nadi Agustina Putri — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait mekanisme dan proses penerapan perkawinan sedarah pemisanan Di Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (2) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait tanggapan respon masyarakat dan akibat yang ditimbulkan Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (3) Untuk mengkaji dan menganalisis Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dalam menyikapi perkawinan sedarah pemisanan yang belum diatur dalam awig-awig. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Beberapa Masyarakat di Desa Adat Kloncing masih melaksnakan perkawinan sedarah pemisanan. (2) Akibat Hukum Dari Perkawinan Sedarah Pemisanan menurut hukum yang terdapat di Desa Kloncing. Pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan dan sudah mengikatkan diri maka akan menerima konsekuensi diantara kedua belah pihak (Suami istri) kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku. (3) Upaya agar masyarakat desa yang melaksanakan perkawinan sedarah/ nganten pemisanan adalah Rencana yang dicanangkan mengenai upaya tersebut dengan sosialisasi mengenai larangan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dengan melaksanakan perkawinan sedarah/ nganten pemisanan dalam rencana ini kelian adat tidak sendiri dalam pencegahan tersebut, akan dibantu juga Seka Truna Truni (STT) dan Dokter.

Implikasi Hukum Cessie terhadap Status Kreditur Baru atas Piutang Bank yang Dilikuidasi

Gabriel Deni Pratama — 2026-03-01

Cessie merupakan mekanisme pengalihan hak piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam praktiknya, cessie kerap digunakan dalam proses pengalihan piutang bank yang dilikuidasi kepada pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum cessie terhadap status dan kedudukan hukum kreditur baru atas piutang bank yang dilikuidasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cessie yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum mengakibatkan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama kepada kreditur baru, termasuk hak penagihan atas debitur. Namun demikian, dalam konteks likuidasi bank, kedudukan kreditur baru tetap bergantung pada keabsahan perjanjian cessie serta pemenuhan asas keterbukaan dan perlindungan hukum bagi debitur. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pelaksanaan cessie sangat diperlukan guna menjamin hak kreditur baru tanpa mengabaikan perlindungan hukum bagi pihak debitur.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 23 /6/PBI/2021 dan Undang-Undang PDP No. 22 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Raisya Qianisa Nabilla — 2026-03-01

Perkembangan sistem pembayaran digital mendorong meningkatnya penggunaan uang elektronik dalam transaksi masyarakat. Di sisi lain, kondisi tersebut juga memunculkan berbagai risiko hukum, khususnya terkait keamanan sistem dan perlindungan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi uang elektronik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain belum terintegrasinya kedua regulasi dalam praktik pengawasan dan penyelesaian sengketa, lemahnya koordinasi antar-otoritas, belum adanya mekanisme kompensasi yang seragam, serta rendahnya literasi hukum masyarakat dan lambannya penanganan pengaduan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi lintas lembaga, penyeragaman standar keamanan, serta penegasan mekanisme pertanggungjawaban penyelenggara guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi uang elektronik.

Optimizing The Role Of Babinkamtibmas In Participatory Supervision Of Village Funds: A Community Policing Based Corruption Prevention Strategy To Accelerate Village Development

Eko Sujarwo — 2026-03-01

The Village Fund allocated by the central government to villages throughout Indonesia is a strategic instrument for accelerating development and improving the welfare of village communities. However, the implementation of this program is still colored by various corruption problems and irregularities that hinder the effectiveness of village development. The Bintara Pembina Pembina Seguridad and Public Order (Babinkamtibmas) as the spearhead of the National Police at the village level has a strategic position in participatory supervision of village funds through the community policing approach. This study aims to analyze the optimization of the role of Babinkamtibmas in participatory supervision of village funds as a community policing based corruption prevention strategy to accelerate village development. The research uses a normative juridical method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study show that Babinkamtibmas has the authority and strategic position in supervising village funds through preemptive, preventive, and repressive functions. However, the optimization of this role is still constrained by limited technical regulations, human resource capacity, inter-agency coordination, and community participation. The optimization strategies needed include strengthening the legal foundation, increasing the capacity of Babinkamtibmas human resources, developing an integrated coordination system, and empowering the community through community policing. In conclusion, optimizing the role of Babinkamtibmas in participatory supervision of village funds requires synergy between strengthening regulations, increasing institutional capacity, and empowering community participation to realize accountable and transparent village fund governance

Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Penetapan Batas Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Nasional

Alfisyahrin Firdaus — 2026-03-01

Asas kontradiktur delimitasi merupakan asas fundamental dalam hukum pendaftaran tanah yang berperan penting dalam proses penetapan batas bidang tanah. Asas ini menekankan keterlibatan langsung para pihak yang berbatasan untuk menyaksikan dan menyetujui batas yang ditentukan, sehingga tercapai kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas kontradiktur delimitasi dalam sistem pendaftaran tanah nasional, mengidentifikasi kendala dalam penerapannya, serta menawarkan solusi untuk memperkuat asas tersebut agar berfungsi optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa batas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas kontradiktur delimitasi telah diakui dalam sistem pendaftaran tanah, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Kendala yang muncul antara lain minimnya pemahaman masyarakat, lemahnya administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya pedoman teknis yang baku. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat pertanahan, serta sosialisasi kepada masyarakat agar asas ini dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pencegahan sengketa dan penjamin kepastian hukum dalam pendaftaran tanah.

Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia

Fajrian Noor Anugrah — 2026-03-01

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mati mengacu pada STNK yang masa berlakunya telah habis karena tidak diperpanjang. Pemilik kendaraan menghadapi beberapa konsekuensi hukum yaitu administratif dan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan pajak kendaraan bermotor yang terintegrasi dengan STNK dan perlindungan hukum bagi penunggak pajak kendaraan bermotor dalam perspektif hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan, pengawasan dan penindakan bagi penunggak pajak kendaraan bermotor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pertama: penerapan sanksi pidana pelanggaran penunggak pajak kendaraan bermotor yang telah dikenakan sanksi administratif denda keterlambatan meimbulkan penafsiran berbeda antara pemilik kendaraan bermotor dengan kepolisian. Kedua: Pengemudi kendaraan bermotor pada saat pemerikasaan dapat menunjukkan STNK meskipun belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tidak dapat melakukan tindakan tilang atau sita sementara oleh pihak kepolisian.

Politik Uang Dalam Pilkada Kabupaten Wajo: Analisis Etika Pemilih Dan Calon Pemimpin Menurut Siyasah Syariah

Andi Muh Reza Caecar Arfan — 2026-03-01

Praktik pembelian suara masih menjadi masalah serius dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo dan berpotensi merusak kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk, penyebab, dampak, serta perspektif etika politik Islam terkait praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang di Kabupaten Wajo dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, budaya patronase yang mendalam, dan kesadaran politik yang rendah. Politik uang digunakan dalam berbagai cara, seperti memberikan uang tunai selama serangan dini hari, mendistribusikan barang-barang makanan, dan menyediakan layanan transportasi oleh tim kampanye resmi atau jaringan informal. Beberapa orang melihat praktik ini sebagai berkah sementara, sehingga sulit untuk menolaknya. Dampak politik uang sangat besar, termasuk penurunan legitimasi pemimpin terpilih, peningkatan kemungkinan korupsi, dan meningkatnya apatisme, terutama di kalangan pemuda. Dari perspektif etika politik Islam, uang politik dianggap sebagai riba (bunga) dan dilarang karena suara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang konsisten, pendidikan politik yang berkelanjutan, penguatan nilai-nilai agama, dan pemberdayaan ekosistem.

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Freelancer Jasa Desain Grafis Digital Terhadap Tindakan Wanprestasi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Kota Singaraja

Komang Bino Yasepa — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi freelancer jasa desain grafis digital di Kota Singaraja dalam menghadapi tindakan wanprestasi konsumen pada transaksi elektronik, dan (2) mengetahui akibat hukum atas tindakan wanprestasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan freelancer desain grafis di Singaraja, serta didukung studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara yuridis, freelancer sebagai pelaku usaha memiliki landasan perlindungan yang kuat berdasarkan Pasal 6 UUPK dan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengakui sahnya perjanjian melalui media elektronik, serta (2) akibat hukum wanprestasi menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa minimnya penggunaan kontrak tertulis dan rendahnya kesadaran hukum untuk menempuh upaya litigasi maupun nonlitigasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah perlindungan hukum preventif seperti pembuatan kontrak kerja sederhana guna mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Kebijakan Green Economy Sebagai Perwujudan Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Investasi Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rodhi Agung Saputra — 2026-03-01

Pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam menyeimbangkan pertumbuhan investasi dengan kelestarian lingkungan hidup. Green economy hadir sebagai paradigma alternatif yang menawarkan solusi integratif antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan green economy di Indonesia mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks pembangunan investasi dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan teoritis (theoretical approach), penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang mengatur green economy di Indonesia serta relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan green economy di Indonesia telah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan green economy merupakan manifestasi konkret dari nilai-nilai Pancasila dalam konteks pembangunan modern, namun memerlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan untuk dapat diimplementasikan secara efektif.

Pengaruh Pembangunan Infrastruktur dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Taekas

Archangela Leyn — 2026-03-01

Desa Taekas menjadi salah satu desa yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih tergolong rendah, dimana data awal menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di desa ini masih rendah. Hal ini diduga dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai dan Program Keluarga Harapan (PKH) belum memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembangunan infrastruktur dan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Taekas baik secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga (KK) di masyarakat Desa Taekas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling purposive, dengan jumlah responden sebanyak 64 Kepala Keluarga (KK). Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Hasil menunjukan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Taekas. Program Keluarga Harapan (PKH) secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Taekas. Selain itu pembangunan infrastruktur dan Program Keluarga Harapan (PKH) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Taekas. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi masyarakat agar pembangunan infrastruktur yang sudah tersedia dijaga dengan baik dan memanfaatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Kebijakan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Untuk Penurunan Stunting

Nur Sukmawati — 2026-03-01

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah karena berimplikasi langsung pada pembangunan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Pemberian Makanan Tambahan di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya penurunan stunting di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tenaga kesehatan, kader posyandu, dan orang tua balita, observasi terhadap pelaksanaan kegiatan posyandu, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan laporan pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Program Pemberian Makanan Tambahan telah diimplementasikan secara relatif efektif. Hal ini ditunjukkan oleh keterlibatan aktif tenaga kesehatan dan kader posyandu, adanya dukungan pendanaan dari puskesmas dan pemerintah desa, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan balita. Program ini juga berkontribusi pada perbaikan status gizi balita yang tercermin dari meningkatnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemenuhan gizi anak. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan variasi menu makanan tambahan, rendahnya pemahaman gizi sebagian orang tua, serta perbedaan kapasitas dan kompetensi kader posyandu. Secara keseluruhan, kebijakan Program Pemberian Makanan Tambahan memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penurunan stunting, namun memerlukan penguatan edukasi gizi, peningkatan kualitas pelaksanaan program, dan koordinasi yang lebih intensif antar pemangku kepentingan.

Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah

Kadek Yogi Arya Agustama — 2026-03-01

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur pendaftaran tanah sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum atas hak atas tanah melalui penerbitan sertifikat sebagai alat bukti hak. Namun, dalam praktik peradilan perdata, kekuatan sertifikat tanah kerap dihadapkan dengan fakta penguasaan fisik tanah oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah serta penerapan asas penguasaan fisik (bezit) dalam penyelesaian sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertifikat tanah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat dipatahkan dengan bukti tandingan. Majelis hakim dalam perkara a quo lebih menekankan pada fakta penguasaan fisik tanah secara nyata, terus-menerus, terbuka, dan beritikad baik oleh tergugat selama puluhan tahun. Penguasaan tersebut memenuhi unsur asas bezit serta ketentuan penguasaan berturut-turut sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dan didukung yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum hak atas tanah tidak hanya ditentukan oleh sertifikat, tetapi juga oleh pembuktian materiil dan fakta penguasaan nyata di persidangan.

Strategi Pemasaran Market Challenger Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Keripik Manohara Di Jombang

Vindi Aulia Revalina — 2026-03-01

Penelitian dari dilatarbelakang oleh fenomena ketatnya persaingan industri makanan ringan di Kabupaten Jombang, di mana UMKM lokal harus berhadapan langsung dengan dominasi merek-merek besar. UD. Putri, melalui produk Keripik Manohara, mengambil langkah berani dengan memposisikan diri sebagai Market Challenger (penantang pasar) untuk memperluas jangkauan pasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk membedah bagaimana strategi penantang pasar tersebut diterapkan serta dampaknya terhadap performa penjualan produk. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Keripik Manohara berhasil memenangkan perhatian pasar melalui taktik serangan menyamping (flank attack), yaitu dengan menghadirkan kemasan premium yang estetis namun tetap menjaga harga agar tetap kompetitif. Keberhasilan strategi ini didukung kuat oleh dua faktor utama: loyalitas tenaga kerja berbasis keluarga dan penguatan aspek legalitas melalui sertifikasi Halal serta izin P-IRT. Legalitas ini terbukti menjadi "tiket emas" yang memudahkan produk menembus jaringan ritel modern dan swalayan.

Kedudukan Hak Asuh Anak Terhadap Cerai Gugat

Devi Tri Utami — 2026-03-01

Perceraian melalui cerai gugat menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab cerai gugat, penerapan hak asuh anak pasca perceraian, serta pelaksanaan mediasi dalam Putusan Nomor 2850/Pdt.G/2023/PA.Lpk ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerai gugat tidak hanya disebabkan oleh alasan normatif, tetapi juga faktor non-yuridis seperti ketidakharmonisan rumah tangga, kurangnya komunikasi, persoalan ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perkara tersebut, hakim menetapkan hak asuh anak berada pada ibu berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hak ayah untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tetap dijamin. Pelaksanaan mediasi tidak berjalan optimal akibat ketidakhadiran tergugat meskipun hakim telah memberikan nasihat perdamaian. Dengan demikian, penetapan hak asuh anak telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam dan Hukum Perdata. Perlindungan dan kepentingan anak menjadi pertimbangan utama dalam putusan tersebut.

Kodifikasi Mushaf Utsmani dan Dinamika Kontroversinya dalam Sejarah Islam

Mashfiyatus Shidqiyyah — 2026-03-01

Kodifikasi Al-Qur’an pada masa Khalifah Utsman ibn ‘Affan merupakan salah satu momen paling penting dalam sejarah Islam, namun sepanjang sejarahnya hal ini juga menjadi objek berbagai kontroversi. Penelitian ini mengkaji konteks historis mushaf Utsmani, perdebatan yang melibatkan sahabat-sahabat terkemuka seperti Abdullah ibn Mas‘ud, serta respons intelektual dari kalangan ulama klasik dan sarjana kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-historis dengan menganalisis sumber-sumber primer, literatur klasik Islam, serta kajian akademik modern guna memahami motivasi, proses, dan implikasi kodifikasi Al-Qur’an tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontroversi yang muncul terutama disebabkan oleh kesalahpahaman terhadap mushaf pribadi, perbedaan qirā’āt, serta perbedaan penafsiran historiografis, bukan karena adanya perubahan atau manipulasi terhadap teks Al-Qur’an. Para ulama klasik menegaskan bahwa kebijakan Utsman bertujuan untuk menjaga keutuhan teks dan persatuan umat Islam, sementara para sejarawan kontemporer menyoroti aspek kebutuhan administratif dan sosial yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mushaf Utsmani merupakan pencapaian fundamental dalam menjaga keotentikan Al-Qur’an, serta bahwa diskursus intelektual seputar kodifikasi tersebut memperkaya pemahaman kita tentang sejarah Islam awal, transmisi teks, dan dinamika penafsiran keilmuan.

Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Konsumen Pemilik Nomor Seluler Cantik dalam Layanan Telekomunikasi

Naomi Engelica — 2026-03-01

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya penggunaan telepon seluler, yang berdampak pada perubahan fungsi nomor seluler dari sekadar alat komunikasi menjadi objek yang memiliki nilai ekonomi. Fenomena nomor seluler cantik sebagai nomor dengan pola tertentu yang mudah diingat telah memicu terjadinya transaksi jual beli, namun belum diimbangi dengan kepastian perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Dalam praktiknya, konsumen pemilik nomor seluler cantik kerap mengalami kerugian, seperti nomor tidak dapat digunakan, keterkaitan dengan pengguna sebelumnya, serta gangguan keamanan dan kenyamanan layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pemilik nomor seluler cantik dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum preventif telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Telekomunikasi, serta peraturan pelaksananya, namun belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur perdagangan dan pengelolaan nomor seluler bernilai ekonomi. Sementara itu, perlindungan hukum represif tersedia melalui mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha, sanksi, dan penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Pembuktian Alternatif sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Pencurian dengan Kekerasan

Diana Thusyarifah Soraya — 2026-03-01

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan harta benda yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa sehingga menimbulkan keresahan sosial. Perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks menuntut optimalisasi sistem pembuktian untuk mengungkap kebenaran materiil di konferensi, salah satunya melalui pembuktian alternatif berupa integrasi alat bukti nonkonvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan berdasarkan pembuktian alternatif serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui kajian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa telah terpenuhi secara utuh, meliputi unsur perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, dan kesalahan berupa kesengajaan, yang dibuktikan melalui kombinasi keterangan saksi, pengakuan pengakuan, dan bukti pendukung lainnya. Pembuktian alternatif tersebut berhasil membuktikan adanya mens rea dan actus reus dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan telah mencerminkan keseimbangan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis guna mewujudkan keadilan substantif serta perlindungan jujur.

Sosialisasi Edukatif Bahaya Judi Online terhadap Peningkatan Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Remaja di Desa Bulo Karto, Kabupaten Pringsewu, Lampung

Sulistia Nur — 2026-03-01

Perkembangan teknologi informasi dan internet di Indonesia membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan ancaman baru, salah satunya adalah maraknya praktik judi online di kalangan remaja. Akses yang mudah, promosi yang masif, dan minimnya literasi digital membuat sebagian remaja rentan terjerumus dalam aktivitas ini. Indonesia dihadapkan pada dua fenomena digital yang kian meresahkan: judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol). Keduanya, meskipun berbeda secara esensi, memiliki benang merah yang sama dalam menjerat korbannya ke dalam lingkaran setan masalah finansial dan bahkan sosial. Judol menawarkan ilusi kekayaan instan melalui taruhan, sementara pinjol menawarkan kemudahan akses dana yang seringkali disalahgunakan, berujung pada tumpukan utang. Hasil sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman generasi muda mengenai dampak negatif judi online, baik dari sisi ekonomi, psikologis, sosial, maupun hukum. Peserta mulai menyadari bahwa judi online dapat merusak keuangan keluarga dan masa depan mereka. Diskusi interaktif mendorong munculnya komitmen bersama di kalangan pemuda untuk menjauhi praktik judi online serta lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan media digital.

Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Dalam Hukum Perdata Indonesia

I Gede Adhi Suwarmas Kawiswara — 2026-03-01

Sengketa perdata yang bersumber dari hubungan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia sering kali menimbulkan persoalan dalam penentuan dasar gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ketidaktepatan penggunaan dasar gugatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan konseptual dan kedudukan yuridis wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian, serta menentukan dasar gugatan yang tepat dalam hubungan kontraktual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan koheren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan mendasar dari segi sumber hubungan hukum, unsur-unsur yang harus dibuktikan, serta akibat hukumnya. Sengketa yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian pada prinsipnya lebih tepat diselesaikan melalui wanprestasi sebagai ketentuan khusus yang tunduk pada asas pacta sunt servanda. Penggunaan perbuatan melawan hukum dalam sengketa kontraktual berpotensi memperberat beban pembuktian dan menimbulkan kekaburan gugatan. Dengan demikian, penentuan dasar gugatan yang tepat menjadi faktor penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Efektivitas Pengawasan Pemerintah terhadap Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik di Kota Singaraja

Simanjuntak Maylisa Lisdiana — 2026-03-01

Hak cipta lagu dan/atau musik merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang menjamin perlindungan hukum dan pemenuhan hak ekonomi pencipta melalui pembayaran royalti atas pemanfaatan karya secara komersial, sebagaimana diatur dalam PP No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun dalam praktiknya, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban tersebut masih relatif rendah, termasuk di Kota Singaraja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan tidak hanya bersumber dari pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan peran pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pembayaran royalti lagu dan/atau musik pada pelaku usaha di Kota Singaraja, dengan fokus pada peran Kanwil Kemenkum Bali melalui DJKI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan mengkaji hukum sebagai bentuk perilaku nyata. Data yang diperoleh yakni melalui data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan penalaran yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah belum berjalan efektif karena masih terbatas pada upaya preventif berupa sosialisasi yang tidak berkelanjutan, tidak merata, dan belum secara khusus menyasar pelaku usaha di Kota Singaraja. Sementara pengawasan represif, baik melalui pemantauan langsung ke lokasi usaha maupun penanganan sengketa pembayaran royalti, belum terlaksana. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala, yakni ketiadaan LMK di Bali, keterbatasan kewenangan dan anggaran teknis DJKI, serta lemahnya koordinasi antarinstansi di tingkat daerah.

Screen Time Dan Aktivitas Digital Mahasiswa Universitas Andalas: Implikasinya Terhadap Praktik Ibadah

Wahyuddin Luthfi Abdullah — 2026-03-01

Penelitian ini mengkaji screen time dan aktivitas digital mahasiswa baru Muslim Universitas Andalas serta implikasinya terhadap praktik ibadah. Masa transisi menuju kehidupan kampus ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital yang berpotensi memengaruhi pola perilaku sehari-hari, termasuk aktivitas keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat screen time dan praktik ibadah, menganalisis hubungan keduanya, serta mengidentifikasi perbedaan praktik ibadah berdasarkan jenis aktivitas digital dominan. Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif-korelasional dengan melibatkan 262 mahasiswa baru Muslim. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup berskala Likert dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, korelasi Pearson, regresi linier berganda dengan kontrol demografis, uji linieritas, serta analisis varians satu arah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat screen time berada pada kategori sedang hingga tinggi, sedangkan praktik ibadah berada pada kategori cukup baik. Ditemukan hubungan positif yang lemah namun signifikan secara statistik antara screen time dan praktik ibadah. Screen time tetap menjadi prediktor signifikan setelah dikontrol oleh jenis kelamin, usia, dan fakultas, meskipun kontribusinya relatif kecil. Selain itu, mahasiswa dengan aktivitas digital dominan pada bidang edukasi memiliki praktik ibadah yang lebih tinggi dibandingkan kelompok hiburan dan media sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa relasi antara perilaku digital dan praktik ibadah bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh konteks penggunaan teknologi.

Model Praktik Baik Rukun Tetangga 008, RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur Sebagai Model Replikasi Perlindungan Lingkungan yang Berbasis SDG’s Desa

Taufiq Supriadi — 2026-03-01

Lingkungan bukan hanya tempat tinggal tetapi juga merupakan sumber utama untuk mendukung keberlangsungan hidup. Dalam perspektif hukum lingkungan, lingkungan hidup merupakan objek perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang baik perlu diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum lingkungan hidup dan menganalisis penerapannya melalui praktik nyata di masyarakat. Pada Rukun Tetangga (RT) 008, RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur, telah mengimplementasikan model praktik yang baik yaitu 1) membangun sumur artersis warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga; 2) program penanaman tanaman produktif dan tanamam hias untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi warga; 3) pembangunan akuarium, taman gantung, dan 45 biopori untuk konservasi air dan keindahan lingkungan; 4) pembangunan dua kolam ikan untuk budidaya Lele sebagai peningkatan gizi warga. Kegiatan-kegiatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip partisipasi masyarakat, pencegahan pencemaran, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dikenal dalam hukum lingkungan. Kegiatan warga juga mendukung program kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s) sehingga dapat dijadikan model replikasi perlindungan lingkungan pada rukun tangga lain sebagai bentuk konkret implementasi hukum lingkungan di tingkat rukun tangga.

Legitimasi Sosial Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri di Tengah Lemahnya Supremasi Hukum

Nur Mutmainnah — 2026-03-01

Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan fenomena sosial yang terus berulang dalam masyarakat Indonesia dan mencerminkan relasi problematis antara hukum, masyarakat, dan negara. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberlanjutan praktik ini menunjukkan adanya pergeseran legitimasi sosial dari hukum formal menuju praktik sosial berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri serta menjelaskan pengaruh lemahnya supremasi hukum terhadap penerimaan sosial atas praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis melalui kajian norma hukum, praktik sosial, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai praktik sosial yang memperoleh pembenaran moral dan penerimaan kolektif akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Lemahnya supremasi hukum memperkuat legitimasi sosial terhadap kekerasan kolektif dengan mengurangi otoritas hukum formal. Oleh karena itu, penguatan supremasi hukum, peningkatan kesadaran hukum, penerapan keadilan restoratif, dan perbaikan komunikasi hukum menjadi langkah penting dalam menekan legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri.

Insider Lending dalam Perspektif Regulasi Perbankan dan Good Corporate Governance

Novia Amanda — 2026-03-01

Insider lending merupakan praktik pemberian kredit kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kepemilikan, pengendalian, atau afiliasi dengan bank, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Praktik ini menjadi isu penting karena penyaluran kredit merupakan aktivitas utama bank yang sarat dengan kewenangan diskresioner dan risiko penyalahgunaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis insider lending dalam perspektif regulasi perbankan dan prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta menelaah pentingnya penguatan tata kelola dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perbankan yang mengatur prinsip kehati-hatian dan pembatasan kredit kepada pihak terkait, serta literatur ilmiah yang relevan dengan tata kelola perbankan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif insider lending tidak dilarang secara absolut, namun dibatasi secara ketat melalui ketentuan regulasi, khususnya terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit, transparansi, dan mekanisme pengawasan. Selain itu, insider lending dipandang bertentangan dengan prinsip independensi dan kewajaran dalam GCG serta mencerminkan potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan kredit. Oleh karena itu, penguatan penerapan Good Corporate Governance menjadi instrumen penting untuk membatasi kewenangan, memperkuat pengawasan internal, dan mencegah praktik insider lending yang merugikan, guna menjaga stabilitas perbankan dan kepercayaan publik.

Analisis Hukum Perubahan Skema Mandatory Spending Kesehatan: Upaya Mewujudkan Efisiensi Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pembangunan Nasional

Yudhi Hertanto — 2026-03-01

Transformasi regulasi kesehatan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah merombak arsitektur pembiayaan kesehatan nasional secara fundamental. Perubahan paling krusial adalah penghapusan skema mandatory spending yang sebelumnya diatur sebesar 5% dari APBN dan 10% dari APBD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dan filosofis dari transisi menuju anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) dalam kerangka hukum pembangunan nasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian menemukan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk rekayasa sosial (social engineering) untuk mengatasi inefisiensi serapan dana di daerah. Namun, penghapusan batas minimal ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum terhadap pemenuhan hak asasi atas kesehatan jika tidak disertai dengan indikator kinerja yang rigid. Strategi optimalisasi melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) menjadi syarat mutlak untuk menjamin keberlanjutan fiskal kesehatan yang inklusif.

Eksistensi Majelis Disiplin Profesi Dalam Menangani Pelanggaran Etik Dan Disiplin Kedokteran Pasca Berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Arif Rahman — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis perubahan kewenangan Majelis Disiplin Profesi (MDP) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap pemenuhan hak atas kepastian hukum yang adil bagi tenaga medis. Fokus kajian diarahkan pada kedudukan dan kewenangan MDP dalam penegakan disiplin profesi kedokteran, khususnya terkait kewajiban rekomendasi MDP sebelum dimulainya proses hukum pidana maupun perdata, serta relevansinya dengan prinsip keadilan distributif dan perlindungan hukum preventif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan dan penguatan kewenangan MDP secara normatif memberikan kepastian hukum dan kejelasan prosedural dalam penegakan disiplin profesi medis. Kewajiban rekomendasi MDP mencerminkan penerapan keadilan distributif dengan menempatkan pemeriksaan standar profesi sebagai mekanisme awal yang proporsional, sekaligus berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif guna mencegah kriminalisasi medis yang prematur. Pengaturan batas waktu dan fiksi hukum rekomendasi memastikan prinsip due process of law tetap terjaga bagi tenaga medis maupun pasien.

Evaluasi Program Kurikulum Merdeka Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatah Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro

Iin Rohmatul Marfu’ah — 2026-03-01

Kurikulum Mandiri berorientasi pada mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif serta mengembangkan kreativitas, kepekaan, dan inisiatif siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat dengan karakter Pancasila melalui prinsip-prinsip pengembangan karakter, fleksibilitas, dan pembelajaran isi yang esensial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Evaluasi Program Kurikulum Mandiri di Madrasah Swasta Ibtidaiyah Al-Fatah di Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan yang ditemukan dalam implementasi Kurikulum Mandiri meliputi fokus pada pendidikan karakter yang menimbulkan kesulitan bagi guru, kurangnya keaktifan siswa dalam kegiatan belajar, tidak adanya pelatihan intensif bagi guru, dan kelengkapan fasilitas dan infrastruktur yang masih belum optimal dalam mendukung proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi berdasarkan empat kriteria teori CIPP (Konteks, Masukan, Proses, Produk) telah memenuhi kriteria tetapi beberapa aspek belum optimal, yaitu kriteria masukan yang berkaitan dengan sumber daya manusia guru dan fasilitas serta infrastruktur, serta pencapaian hasil akademik pada kriteria produk yang masih perlu ditingkatkan. Peneliti menyarankan peningkatan fasilitas dan infrastruktur serta pelatihan guru, memaksimalkan media pembelajaran yang tersedia, dan meningkatkan pembelajaran literasi dan numerasi untuk mendukung implementasi Kurikulum Mandiri yang lebih efektif dan optimal.

Analisis Faktor Penentu Indeks Kualitas Udara Pada Sepuluh Provinsi Dengan Jumlah Industri Besar Dan Menengah Terbanyak Di Indonesia

Iman Jaya Gea — 2026-03-01

Penurunan kualitas udara merupakan permasalahan lingkungan yang semakin serius di Indonesia, terutama di wilayah dengan jumlah industri besar dan menengah (IBM) yang tinggi. Aktivitas industri yang intensif, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, serta peningkatan jumlah penduduk berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap kualitas lingkungan udara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) industri manufaktur, jumlah kendaraan, dan jumlah penduduk terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU) di sepuluh provinsi dengan jumlah IBM terbanyak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan model panel Autoregressive Distributed Lag (ARDL) menggunakan estimasi Pooled Mean Group (PMG), yang memungkinkan analisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, nilai PDRB industri manufaktur dan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IKU, sedangkan jumlah kendaraan berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, dalam jangka pendek, nilai PDRB industri manufaktur dan jumlah kendaraan berpengaruh signifikan terhadap IKU, sedangkan jumlah penduduk tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menegaskan adanya hubungan jangka panjang antara aktivitas ekonomi, mobilitas, dan dinamika demografis terhadap kualitas udara, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Kajian Normatif Perubahan Identitas Karena Bedah Plastik Gender Ditinjau Dari Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Dian Utari — 2026-03-01

Pengaturan hukum mengenai perubahan gender belum diatur secara khusus di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas bedah plastik gender ditinjau dari Pasal 433 UU Kesehatan, serta pengaturan hukum terhadap WNI yang sudah melakukan pergantian gender di luar Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan sumber data dalam wujud data sekunder atau bahan hukum, pertama bahan hukum primer yang terdiri peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan, lalu bahan hukum sekunder berupa temuan penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet. Teknik analisis data dan bahan hukum adalah metode analisis kualitatif. Terdapat ambiguitas dalam penerapan aturan hukum terkait bedah plastik dan rekonstruksi, ada perbedaan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan. Belum sinkronnya penetapan pengadilan dengan instansi terkait, walaupun penetapan pengadilan mengabulkan permohonan mengganti jenis kelamin tetapi belum tentu instansi tersebut dapat langsung menindaklanjuti perubahan jenis kelamin karena alasan-alasan tertentu. Aturan hukum mengenai bedah plastik yang merubah status gender kurang menjelaskan apakah sebelum atau sesudah melakukan bedah permohonan perubahan jenis kelamin dapat diajukan, seharusnya agar tidak menimbulkan multitafsir, aturan hukum di Indonesia harus memberikan kepastian bahwasanya orang yang melakukan perubahan identitas tersebut mengajukan permohonan terlebih dahulu dan jika dikabulkan maka boleh melakukan bedah plastik yang merubah status gender tersebut. Terkait pelaksanaan bedah plastik rekonstruksi di luar negeri, hukum pidana Indonesia seharusnya mempunyai aturan jelas agar setiap WNI yang melakukan praktik tersebut dapat dikejar menggunakan asas nasionalitas aktif tetapi diperhatikan juga apakah negara tempat dilakukan praktik, melarang atau tidak dengan mengacu ke Pasal 8 KUHP Baru.

Kendala Implementasi Pidana Dalam Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah

Ilham Faturrahman Mohamad — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala implementasi pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah serta faktor-faktor yang menghambat penegakannya di kawasan Jalan GORR. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dan kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pidana dalam perda tersebut menghadapi dua kendala utama. Pertama, kendala struktural yang meliputi dilema aparat Satpol PP dalam menjalankan kewenangan, lemahnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya infrastruktur pendukung, serta ketiadaan petunjuk teknis penindakan. Kedua, kendala kultural berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kebiasaan membuang sampah sembarangan yang mengakar, dan minimnya sosialisasi dari pemerintah. Akibatnya, sanksi pidana yang diancamkan tidak pernah dioperasionalkan sehingga praktik pembuangan sampah liar terus berlangsung. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan pembenahan struktural melalui penyusunan standar operasional prosedur, penguatan koordinasi antarinstansi, penyediaan infrastruktur memadai, serta pembangunan kesadaran kultural melalui sosialisasi berkelanjutan dan keteladanan aparat

Pertanggungjawaban Perdata Lembaga yang Tidak Berbadan Hukum dalam Pengumpulan Dana Publik untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Ilma Khikmatussafira — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban perdata lembaga tidak berbadan hukum dalam kegiatan pengumpulan dana di Indonesia. Praktik penghimpunan dana oleh komunitas, kelompok masyarakat, dan organisasi tanpa status badan hukum semakin berkembang, terutama melalui media sosial dan sarana digital. Namun, perkembangan tersebut belum diimbangi dengan kepastian hukum yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan, penyalahgunaan dana, serta ketidakjelasan hubungan hukum antara penyelenggara, donatur, dan penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kepustakaan untuk mengkaji batasan lembaga yang diperbolehkan melakukan pengumpulan dana menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang beserta peraturan pelaksananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mengatur secara jelas praktik pengumpulan dana oleh lembaga tidak berbadan hukum, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian mengenai legalitas kegiatannya. Dalam aspek pertanggungjawaban perdata, penyelenggara tetap dapat dimintai tanggung jawab melalui mekanisme wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, meskipun tidak memiliki status badan hukum. Prinsip dasar hukum perdata menegaskan bahwa setiap subjek yang melakukan perbuatan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan masyarakat, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pengumpulan dana publik

Perlindungan Konsumen Terhadap Pengolahan Air Minum Isi Ulang Galon Yang Belum Memenuhi Standar Higiene Sanitasi Di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda

Rhemilda Nazwa — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum terhadap pengolahan air minum isi ulang di Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda, serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya depot air minum isi ulang yang belum memenuhi standar higiene sanitasi, tidak melakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala, serta belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas air minum yang diterima konsumen, seperti air berwarna kekuningan, berbau, dan memiliki rasa yang tidak wajar, sehingga berpotensi merugikan konsumen baik secara kesehatan maupun keperdataan. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal research dengan pendekatan kualitatif, melalui studi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan observasi lapangan pada depot air minum isi ulang di Kelurahan Sempaja Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum terhadap pengolahan air minum isi ulang belum berjalan efektif meskipun telah terdapat dasar hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen juga belum optimal karena tanggung jawab perdata pelaku usaha, termasuk pemberian ganti rugi dan pemulihan hak konsumen, belum ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, perlindungan hukum yang ada masih bersifat formal dan belum memberikan perlindungan substantif bagi konsumen air minum isi ulang.

Penggunaan Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Reinforcement Untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa

Dea Damayanti — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik reinforcement terhadap peningkatan kemandirian belajar siswa kelas VIII SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pre-experimental berupa one group pretest-posttest design. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII yang memiliki tingkat kemandirian belajar rendah hingga sedang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket kemandirian belajar, sedangkan analisis data dilakukan melalui uji Paired Sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan layanan bimbingan kelompok dengan teknik reinforcement memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemandirian belajar siswa. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan nilai rata-rata (mean) dari 49,5 pada pretest menjadi 76,8 pada posttest. Hasil uji Paired Sample t-test memperoleh nilai signifikansi Sig. (2-tailed) sebesar p = 0,00 (p < 0,05), yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kemandirian belajar siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif layanan bimbingan kelompok teknik reinforcement terhadap peningkatan kemandirian belajar siswa dapat diterima.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Terapan Ciptaan Kreator Canva di Indonesia

Aziz Alqodri — 2026-03-01

Perkembangan platform desain digital seperti Canva telah mempermudah penciptaan dan distribusi karya seni terapan, namun juga meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta di kalangan pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni terapan ciptaan kreator Canva di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kreator Canva termasuk karya seni terapan yang dilindungi sepanjang memenuhi unsur orisinalitas dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan preventif diberikan melalui prinsip perlindungan otomatis, pencatatan ciptaan, dan pengaturan lisensi digital. Perlindungan represif tersedia melalui notice and takedown, penyelesaian sengketa, gugatan perdata, dan sanksi pidana. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum dan sinergi para pihak diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hak cipta yang efektif.

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Fake Account di Media Sosial yang Menggunakan Identitas Orang lain

Trisutan Sukarian — 2026-03-01

Perkembangan media sosial yang pesat membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah maraknya pembuatan akun palsu (fake account) yang menggunakan identitas orang lain. Perbuatan ini tidak hanya merugikan pihak yang identitasnya dicuri, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum bagi pelaku fake account di media sosial yang menggunakan identitas orang lain berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan hukum terkait dengan penggunaan identitas orang lain di media sosial tanpa ijin dapat dilihat dari dua regulasi. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 35. Kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ada pada Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3). Artinya jika seseorang membuat akun media sosial palsu menggunakan identitas orang lain tanpa izin, pihaknya telah melanggar hak privasi orang tersebut dan melanggar hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku fake account di media sosial yang menggunakan identitas orang lain menurut UU ITE si pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Sedangkan menurut UU PDP maka si pelaku fake account di media sosial yang menggunakan identitas orang lain dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.

Bagaimana Teori Kontrak Sosial Mempengaruhi Pandangan Modern Tentang Legitimasi Hukum

Pandam Bayu Seto Aji — 2026-03-01

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh teori kontrak sosial terhadap legitimasi hukum di era modern dengan fokus pada dua aspek utama: bagaimana konsep dasar teori kontrak sosial mempengaruhi pemahaman masyarakat modern terhadap legitimasi hukum, dan sejauh mana penerapan prinsip-prinsip teori kontrak sosial berkontribusi dalam pembentukan dan penerimaan sistem hukum di era modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kontrak sosial telah secara fundamental membentuk pemahaman modern tentang legitimasi hukum melalui prinsip-prinsip seperti persetujuan warga negara, perlindungan hak-hak dasar, dan partisipasi publik dalam proses hukum. Penerapan prinsip-prinsip ini telah berkontribusi signifikan dalam pembentukan sistem hukum modern, terlihat dalam pengembangan konstitusionalisme, mekanisme demokrasi partisipatif, dan sistem checks and balances. Meskipun menghadapi tantangan kontemporer seperti globalisasi dan digitalisasi, prinsip-prinsip kontrak sosial tetap relevan dan adaptif dalam pengembangan sistem hukum yang legitim dan efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori kontrak sosial bukan hanya warisan pemikiran klasik, tetapi merupakan konsep yang dinamis yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami dan mengembangkan legitimasi hukum di era kontemporer.

Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai Dalam Perspektif Hukum Pidana

Ucan — 2026-03-01

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Kelalaian sebagai bentuk kesalahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan kesengajaan, karena tidak didasarkan pada kehendak untuk menimbulkan akibat pidana, melainkan pada sikap kurang hati-hati dalam memenuhi kewajiban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan dasar pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai, penerapannya dalam praktik penegakan hukum dan putusan pengadilan, serta kendala yang dihadapi dalam pembuktian unsur kelalaian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan kajian ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai masih menghadapi tantangan berupa perbedaan penafsiran standar kehati-hatian, kesulitan pembuktian hubungan kausal, serta potensi kriminalisasi berlebihan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum pidana secara proporsional dan konsisten agar tujuan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara seimbang.

Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam KUHP Baru

Ahmad Nugroho Triatmojo — 2026-03-01

Pembaharuan hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru membawa perubahan signifikan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, salah satunya melalui pengaturan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan non-pemenjaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, tujuan, dan relevansi pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam mengatasi dominasi pidana penjara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dirancang sebagai pidana pokok yang berorientasi pada pembinaan, tanggung jawab sosial, dan pemulihan keseimbangan masyarakat. Pidana ini relevan untuk mengurangi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, meminimalkan dampak negatif pemenjaraan, serta meningkatkan efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ringan hingga sedang. Selain itu, pidana kerja sosial mencerminkan prinsip ultimum remedium, keadilan restoratif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, pidana kerja sosial memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem pemidanaan nasional yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial, sepanjang didukung oleh mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang memadai.

Politeness Strategies In Donald Trump’s Government Shutdown Speech: A Pragmatic Analysis

Tiara Julia Putri — 2026-03-01

This study seeks to identify and describe how polite language strategies are used in government political speeches related to the issue of government shutdowns. The approach used is descriptive qualitative, using the pragmatic theoretical framework of Brown and Levinson (1987). The research data comes from recordings of official speeches posted on YouTube, where note-taking and listening techniques were used to collect information. The results of the research show that speakers tend to use Positive Politeness strategies to strengthen the sense of togetherness among party members, and use Direct Strategies on the Main Issue to convey urgent policy commands. The significance of these findings lies in the understanding of how language is used tactically to maintain social harmony while maintaining political dominance in difficult times. The core conclusion of this research is that the determination of politeness strategies is greatly influenced by the urgency of the situation and the power relationship between the speaker and the listener. Further studies could examine changes in politeness strategies in intercultural political debates or through various social media platforms to observe broader pragmatic movements.

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Sektor Hiburan Malam dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Met

Putri Wulandari — 2026-03-01

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya tindak pidana eksploitasi anak di sektor hiburan malam, yang menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap anak meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan instrumen HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku eksploitasi anak serta menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim, akademisi, serta pihak terkait, kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis (pembuktian dan ketentuan hukum), filosofis (nilai keadilan dan perlindungan anak), dan sosiologis (dampak sosial dan kondisi pelaku), serta putusan yang dijatuhkan dinilai telah mencerminkan keadilan substantif melalui objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas dalam mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan. Kesimpulannya, putusan hakim dalam perkara eksploitasi anak di sektor hiburan malam tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan korban, kepentingan masyarakat, serta tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif dan preventif.

The Effect of Experiential Marketing on Customer Commitment with Customer Satisfaction as a Mediating Variable at Nuju Coffee Bandar Lampung

Tiara Rizky Cahya — 2026-03-01

The rapid growth of the coffee shop industry in Bandar Lampung has intensified competition among businesses, encouraging companies to focus not only on product quality but also on delivering meaningful customer experiences. This study aims to examine the effect of experiential marketing on customer commitment, with customer satisfaction acting as a mediating variable at Nuju Coffee Bandar Lampung. This research employs a quantitative approach using a non-probability purposive sampling technique. Data were collected through questionnaires distributed to 180 respondents who had visited and dined in at Nuju Coffee Bandar Lampung within the last three months. Experiential marketing serves as the independent variable, customer satisfaction as the mediating variable, and customer commitment as the dependent variable. Data analysis was conducted using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with the assistance of SmartPLS 4.0 software. The results indicate that experiential marketing has a positive and significant effect on customer satisfaction. Furthermore, customer satisfaction has a positive and significant effect on customer commitment. The findings also reveal that customer satisfaction significantly mediates the relationship between experiential marketing and customer commitment. These results demonstrate that experiential marketing plays a crucial role in enhancing customer satisfaction and strengthening long-term customer commitment in the coffee shop industry.

Tantangan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih Bening Lobster di Sektor Perikanan

Lidya Amika Putri — 2026-03-01

Penyelundupan benih bening lobster (BBL) merupakan salah satu bentuk tindak pidana perikanan yang berdampak signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan kedaulatan ekonomi negara. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum nasional di bidang perikanan, tetapi juga berkaitan dengan rezim hukum laut internasional, khususnya dalam konteks pengawasan wilayah laut teritorial dan perairan yurisdiksi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan penyelundupan benih bening lobster di sektor perikanan serta keterkaitannya dengan aspek lintas batas negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan internasional, khususnya terkait prinsip-prinsip hukum laut sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama penegakan hukum terletak pada keterbatasan pengawasan di wilayah laut teritorial, kompleksitas pembuktian tindak pidana perikanan lintas negara, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Selain itu, perbedaan yurisdiksi antarnegara di wilayah perbatasan laut turut memperbesar peluang terjadinya penyelundupan BBL. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum nasional yang terintegrasi dengan kerja sama internasional guna menjamin perlindungan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hukum Perdata

Tegar Uji Asetko Rinto — 2026-03-01

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah meningkatkan aktivitas pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data pribadi secara masif, sehingga memperbesar risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran hak privasi. Perlindungan data pribadi kemudian menjadi isu hukum yang krusial, khususnya dalam ranah hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antarindividu maupun antara individu dengan badan hukum. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hukum atas data pribadi sebagai bagian dari hak keperdataan individu. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip hukum perdata, seperti perikatan kontraktual, perbuatan melawan hukum, serta tanggung jawab atas kerugian akibat pelanggaran data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum perdata melalui metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan dengan menelaah peraturan nasional, doktrin hukum, serta standar internasional terkait perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pribadi merupakan hak keperdataan yang berkaitan erat dengan hak privasi dan hak kepribadian, sehingga memerlukan mekanisme perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar normatif bagi pertanggungjawaban perdata dan ganti rugi, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan kesadaran hukum masyarakat.

Perlindungan Data Pribadi Pasien Atas Penggunaan Data Rekam Medis

Lalu Anugrah Nugraha — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pasien dalam rekam medis serta pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas terjadinya kebocoran data rekam medis. Fokus utama penelitian diarahkan pada pemenuhan hak pasien atas privasi dan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta kedudukan hukum rumah sakit sebagai pengendali dan pemroses data pribadi pasien dalam sistem pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi pasien dalam rekam medis dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban rumah sakit untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data rekam medis melalui pengaturan internal dan sistem keamanan teknologi informasi. Perlindungan represif berfungsi sebagai sarana penegakan hukum bagi pasien apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini juga menemukan bahwa pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas kebocoran data rekam medis didasarkan pada prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability), yang menempatkan rumah sakit sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian pasien sepanjang tidak dapat dibuktikan ketiadaan kesalahan atau kelalaian. Prinsip ini memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pasien sebagai pemilik data pribadi.

Good Mining Practice vs. Realitas Lubang Tambang: Kritik terhadap Tata Kelola Pertambangan dalam Perspektif Keadilan Lingkungan

Miranda Posogu — 2026-03-01

Penelitian ini mengkaji secara kritis ketidaksesuaian antara standar Good Mining Practice (GMP) dengan realitas lubang tambang pascatambang yang merajalela di Indonesia, dianalisis melalui perspektif keadilan lingkungan. Dengan pendekatan yuridis normatif bersifat analitis-preskriptif, kajian membedah konflik regulasi antara UU Minerba dan UU PPLH No. 32/2009, tergambar jelas pada kasus bencana tambang timah Bangka Belitung (kerugian ekologis Rp271 triliun di 170 ribu hektare). Temuan utama mengungkap kegagalan sistemik penegakan AMDAL, reklamasi pascatambang, dan penerapan strict liability, diperparah diskriminasi penegakan hukum yang memihak korporasi besar ketimbang operator PETI dan masyarakat marjinal. GMP yang seharusnya menjadi pilar pertambangan berkelanjutan melemah akibat relaksasi perizinan berorientasi ekonomi (PP 48/2025) dan sanksi administratif tak sebanding, melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Prinsip Rio 10. Penelitian merekomendasikan rekonstruksi hukum melalui environmental performance bond wajib (150% estimasi kerugian), pengkriminalan corporate manslaughter, platform digital pengawasan GMP berdasarkan Pasal 65 UU PPLH, serta sanksi progresif bagi IUP mangkrak. Reformasi ini esensial untuk menyelaraskan tata kelola pertambangan dengan target Net Zero Emission 2060, menjamin keadilan antargenerasi, dan merealisasikan amanat konstitusi pengelolaan SDA demi kemakmuran rakyat.

Anatomi Kejahatan Kekerasan Seksual Anak: Membedah Faktor Kriminogen dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Fadhlun Abdullah — 2026-03-01

Penelitian ini membedah anatomi kejahatan kekerasan seksual anak di Kabupaten Pohuwato melalui perspektif kriminologi dan yuridis hukum pidana Indonesia. Menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif-analitis kualitatif, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada 10 informan kunci (penyidik Unit PPA, korban/advokat, tokoh masyarakat, pakar hukum) dan observasi partisipatif, ditambah data sekunder dari UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, statistik SIMFONI-PPPA, serta laporan Polres Pohuwato (59 kasus 2022-2024). Temuan mengungkap dua faktor kriminogen utama: faktor internal pelaku meliputi dorongan seksual tak terkendali, gangguan pedofilia, paparan pornografi berulang, lemahnya moral agama, dan siklus trauma psikologis; serta faktor eksternal lingkungan mencakup pola asuh keluarga disfungsional, lingkungan pedesaan sepi yang memfasilitasi peluang, kedekatan relasi pelaku-korban (68% pelaku dikenal, 34% keluarga), grooming media sosial, stigma sosial menghambat pelaporan, dan eksploitasi kemiskinan. Faktor interaktif ini mendorong eskalasi kasus signifikan, menekankan urgensi pencegahan holistik yang mengintegrasikan rehabilitasi psikologis, edukasi keluarga, program kesehatan reproduksi, pengawasan teknologi, dan reformasi norma. Rekomendasi menyoroti mekanisme perlindungan korban humanis dan peran krusial Polri dalam penegakan hukum serta pengayoman guna mewujudkan perlindungan anak komprehensif sesuai regulasi nasional.

Peran Badan Pertanahan Nasional Bantul dalam Mengatasi Masalah Tumpang Tindih Sertifikat Tanah di Bantul

Aisyiyah Fauzul Salsa Bilya — 2026-03-01

Permasalahan tumpang tindih sertifikat tanah masih sering terjadi dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Bantul yang memiliki dinamika pertanahan yang kompleks. Sertifikat tanah yang seharusnya berfungsi sebagai alat bukti hak yang kuat justru menjadi sumber sengketa akibat kelemahan administrasi, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya tumpang tindih sertifikat tanah serta peran Badan Pertanahan Nasional Bantul dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih sertifikat tanah dipengaruhi oleh faktor hukum dan nonhukum, baik dari internal Badan Pertanahan Nasional maupun dari masyarakat. Badan Pertanahan Nasional Bantul berperan dalam penanganan dan pencegahan sertifikat ganda melalui mekanisme verifikasi data, mediasi sengketa, pembatalan atau perbaikan sertifikat yang cacat administratif, serta pembenahan sistem pendaftaran dan pemetaan tanah. Peran tersebut sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat.

Penegakan Hukum Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Yang Disertai Kekerasan

Wandika Prasetyo Sidiki — 2026-03-01

Penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector sering kali dilakukan secara paksa dan disertai dengan kekerasan, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak eksekutorial kepada kreditur, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Terlebih setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Gorontalo Kota terhadap penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector yang disertai kekerasan, serta mengkaji dampak hukum dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penarikan kendaraan bermotor yang disertai kekerasan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Gorontalo Kota telah dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, namun masih menghadapi kendala berupa pencabutan laporan oleh korban dan sulitnya identifikasi pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan koordinasi antar lembaga guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online pada Putusan No. 3/Pid.B/2025/PN Sdn

Haris Asmarantaka — 2026-03-01

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi praktik perjudian dari bentuk konvensional ke perjudian online yang memanfaatkan media elektronik. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana materiil dan hukum acara pidana terhadap tindak pidana perjudian online, serta menilai efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdn dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan Pasal 303 KUHP telah dilakukan secara tepat dan proses pembuktian telah memenuhi ketentuan KUHAP. Namun, efektivitas pengaturan hukum masih menghadapi kendala akibat karakteristik kejahatan digital yang anonim, lintas batas, dan berkembang pesat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan penguatan penegakan hukum berbasis teknologi.

Efektivitas Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Pembayaran Non Tunai

Dimas Tri Wicaksono — 2026-03-01

Perkembangan sistem pembayaran non-tunai di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan digitalisasi sektor keuangan dan meningkatnya penggunaan uang elektronik serta Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Kondisi ini menimbulkan tantangan hukum terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menetapkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dalam mengatur praktik pembayaran non-tunai serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen, dengan studi kasus pada gerai Roti’O di Halte Transjakarta Monas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui analisis peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 secara normatif masih relevan, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menghadapi praktik cashless society, terutama ketika pelaku usaha menerapkan kebijakan pembayaran non-tunai secara eksklusif. Praktik tersebut berpotensi mengurangi hak konsumen untuk memilih alat pembayaran dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara ketentuan mata uang, sistem pembayaran digital, dan perlindungan konsumen guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.

Tinjauan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pelanggaran Berat Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan

Hernalinda — 2026-03-01

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pelanggaran berat merupakan instrumen bagi pengusaha untuk mengakhiri hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja yang melakukan kesalahan fatal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum PHK akibat pelanggaran berat dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.JMB serta” kesesuaiannya “dengan peraturan perundang-undangan” ketenagakerjaan yang berlaku pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 dan pemberlakuan PP Nomor 35 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 52 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021 dalam memutus hubungan kerja tanpa proses pembuktian pidana merupakan bentuk pengabaian terhadap Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 dan mencederai keadilan substansial bagi pekerja. Meskipun PHK dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Majelis Hakim menilai tindakan tersebut sah karena telah diatur dalam Perjanjiani Kerja Bersama (PKB) perusahaan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021. Namun, pengadilan tetap memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang telah menjadi hak pekerja sebelum PHK terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, walaupun regulasi memberikan kewenangan PHK sepihak untuk pelanggaran mendesak, pemenuhan hak-hak normatif tetap wajib dilaksanakan demi menjamin keadilan bagi pekerja.

Analisis Yuridis Terhadap Determinan Peningkatan Tindak Pidana Narkotika Pada Remaja

Meliana Citra — 2026-03-01

Peningkatan tindak pidana narkotika di kalangan remaja merupakan fenomena sosial yang menimbulkan kekhawatiran serius, mengingat remaja merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis determinan yang mempengaruhi meningkatnya tindak pidana narkotika pada remaja, dengan meninjau aspek peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, serta faktor sosial yang berkaitan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tindak pidana narkotika pada remaja dipengaruhi oleh lemahnya efektivitas penegakan hukum, kurang optimalnya upaya preventif dan represif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta minimnya sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan narkotika pada remaja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang lebih komprehensif, berorientasi pada pencegahan, serta mengedepankan prinsip perlindungan dan pembinaan terhadap remaja.

Upaya Non Penal Penanggulangan Pengguna Narkotika di Lampung Selatan

Tias Eka Putri — 2026-03-01

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketertiban masyarakat. Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah strategis pintu gerbang Pulau Sumatera memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pengguna narkotika serta mengkaji upaya penanggulangan non-penal terhadap pengguna narkotika di Lampung Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara terhadap aparat penegak hukum, lembaga terkait, pengguna narkotika, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika terdiri atas faktor internal, seperti kondisi psikologis, lemahnya kontrol diri, rendahnya moralitas, dan ketergantungan, serta faktor eksternal berupa lingkungan pergaulan negatif, tekanan ekonomi, stigma sosial, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya edukasi, dan faktor geografis wilayah. Selanjutnya, upaya penanggulangan non-penal dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi bahaya narkotika, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, pembentukan kader anti narkotika, pembinaan karakter, serta rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan non-penal dinilai lebih humanis dan berorientasi pada pencegahan serta pemulihan, sehingga memerlukan sinergi berkelanjutan antara aparat, pemerintah, keluarga, dan masyarakat guna menekan angka penyalahgunaan narkotika di Lampung Selatan.

Analisis Framing Pemberitaan Dugaan Keracunan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Polewali Mandar pada Media Detik.com

Ika Lestari Rahayu — 2026-03-01

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia menghadapi tantangan implementasi ketika muncul kasus dugaan keracunan siswa di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini bertujuan menganalisis framing pemberitaan kasus tersebut pada Detik.com. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi teks terhadap dua artikel yang dipublikasikan pada 14-15 Februari 2026. Analisis dilakukan menggunakan model framing Robert M. Entman yang mencakup pendefinisian masalah, diagnosis penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran framing dari dimensi kesehatan yang bersifat insidental menuju dimensi administratif dan tata kelola kelembagaan. Artikel pertama membingkai peristiwa sebagai krisis kesehatan yang masih dalam investigasi, sedangkan artikel kedua menekankan respons institusional melalui penutupan sementara unit pelayanan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Secara keseluruhan, pemberitaan cenderung moderat dan tidak sensasional, serta memosisikan peristiwa sebagai dinamika implementasi kebijakan, bukan kegagalan program secara menyeluruh. Temuan ini menegaskan bahwa framing media berperan signifikan dalam membentuk interpretasi publik terhadap kebijakan pemerintah pada fase krisis awal.

Klausul Pengecualian Sebagai Pembatas Prinsip Non-Refoulment Dalam Konvensi Pengungsi 1951

Ni Wayan Eka Pramanik Widya Puri — 2026-03-01

Hukum pengungsi internasional merupakan sebuah kajian yang terbilang baru dalam ranah hukum internassional. Dalam hukum pengungsi internasional terdapat Konvensi Pengungsi 1951 yang memuat terkait definisi, batasan, dan ruang lingkup dari pengungsi itu sendiri (Sakharina dkk., 2016). Prinsip non-refoulment merupakan landasan hukum utama dalam hukum pengungsi internasional. Namun terdapat juga klausul pengecualian dalam hukum pengungsi internasional yaitu Pasal 1F dalam membatasi penerapan asas non-refoulment. Tegasnya keberadaan klausul pengecualian ini menimbulkan dilema antara kewajiban proteksi dan kepentingan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif bagaimana klausul pengecualian dapat membatasi prinsip non-refoulment dalam hukum pengungsi internasional

Analisis Kritis Pendidikan Sekuler dalam Konteks Pendidikan Modern

Ahsan Taqwim — 2026-03-01

Pendidikan modern ditandai oleh dominasi paradigma sekuler yang memisahkan ranah ilmu dan nilai dari agama, sementara filsafat pendidikan Islam menekankan kesatuan ilmu dan wahyu. Analisis kritis terhadap pendidikan sekuler dalam konteks pendidikan modern masih jarang dilakukan secara sistematis dari perspektif filsafat pendidikan Islam. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis pendidikan sekuler dalam konteks pendidikan modern serta mendiskusikan implikasinya bagi pendidikan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konseptual dan studi literatur. Sumber data berupa karya-karya primer dan sekunder tentang pendidikan sekuler, pendidikan modern, dan filsafat pendidikan Islam. Data dianalisis melalui interpretasi kritis, komparasi konsep, dan refleksi filosofis. Analisis menunjukkan bahwa pendidikan sekuler dalam konteks modern memiliki karakteristik pemisahan institusional agama dan negara, penekanan pada rasionalitas instrumental, serta orientasi pada pasar kerja. Dari perspektif filsafat pendidikan Islam, hal ini menimbulkan tantangan terhadap integrasi nilai dan ilmu serta terhadap pembentukan karakter yang berlandaskan wahyu. Di sisi lain, terdapat peluang untuk mengembangkan respons konstruktif melalui pendidikan Islam yang kritis dan kontekstual. Pendidikan sekuler dalam konteks pendidikan modern perlu dipahami secara kritis; filsafat pendidikan Islam menawarkan kerangka normatif dan epistemologis untuk menilai dan merespons dinamika tersebut. Implikasinya, pengembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan dialektika antara tuntutan modernitas dan visi pendidikan Islam.

Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil terhadap Pelanggaran Ketentuan Pelabelan Produk Pangan

Istiani Erawati — 2026-03-01

Studi ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pelanggaran pelabelan pangan dalam sistem hukum positif Indonesia dan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) dalam mengatasi hambatan kepatuhan terhadap standar pelabelan pangan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum,
konseptual, dan studi kasus. Materi hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk mengembangkan penilaian hukum yang komprehensif. Temuan menunjukkan bahwa konstruksi hukum pelabelan pangan terstruktur melalui keterkaitan antara norma kewajiban pelabelan, norma sanksi administratif, dan kewajiban panduan pemerintah yang dilakukan oleh otoritas pusat dan daerah. Secara normatif, pelanggaran pelabelan pangan yang dilakukan oleh UMKM terutama berada dalam rezim hukum administrasi dan harus didahului oleh panduan dan langkah-langkah peningkatan kapasitas yang
memadai sebelum pengenaan sanksi yang lebih berat. Namun demikian, praktik penegakan hukum menunjukkan ketidakharmonisan normatif dan kecenderungan kriminalisasi pelanggaran yang bersifat administratif atau teknis.

Tantangan Pembuktian Kejahatan Siber (Cybercrime) dalam Peradilan Pidana

Yevi Mulyana Erawan — 2026-03-01

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan siber yang berdampak signifikan terhadap sistem hukum pidana. Kejahatan siber memiliki karakteristik lintas batas, berbasis teknologi tinggi, serta melibatkan alat bukti digital yang mudah berubah, dihapus, atau dimanipulasi. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam proses pembuktian di peradilan pidana, khususnya dalam konteks sistem pembuktian yang masih sangat dipengaruhi oleh paradigma konvensional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pembuktian kejahatan siber dalam peradilan pidana Indonesia, dengan menitikberatkan pada aspek hukum pembuktian, alat bukti elektronik, serta kapasitas aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perkembangan modus kejahatan siber dan kesiapan sistem hukum pidana, baik dari sisi regulasi maupun praktik pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta harmonisasi hukum acara pidana dengan perkembangan teknologi digital.

Reorientasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Seksual Domestik: Analisis Doktriner Pasal 6 huruf c UU TPKS dan Dana Bantuan Korban

Pinkan Resannita — 2026-03-01

Penelitian ini menganalisis transformasi paradigma pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan seksual yang berbasis penyalahgunaan hubungan kepercayaan di lingkup keluarga pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Fokus diletakkan pada dekonstruksi unsur "perbawa" dan "hubungan keadaan" dalam Pasal 6 huruf c, yang menggeser gravamen delik dari kekerasan fisik konvensional menuju eksploitasi relasi kuasa. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini membedah Putusan Nomor 161/Pid.B/2023 PN Kla dan Putusan Banding Nomor 286/Pid.B/2023/PT Tjk sebagai ilustrasi evolusi yudisial. Temuan menunjukkan bahwa hakim mulai mengintegrasikan teori betrayal trauma dan kewajiban fidusia (fiduciary duty) orang tua dalam memperberat sanksi pidana. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund) sebagai solusi atas kegagalan sistem restitusi yang selama ini hanya mencapai realisasi 0,028%. Analisis kritis menunjukkan bahwa syarat putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam PP No. 29/2025 berisiko menciptakan hambatan akses keadilan bagi korban di wilayah marginal. Penelitian merekomendasikan perlunya simplifikasi birokrasi dana bantuan dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami mekanisme grooming psikis guna mewujudkan keadilan transformatif yang viktimosentris.

Efektivitas Pengelolaan Administrasi Di BMPG (Badan Masyawarah Pengurus Guru) TPQ Kabupaten Karimun

Besika Titania Aurora Surbakti — 2026-03-01

Pengelolaan administrasi berperan penting dalam mendukung efektivitas organisasi, termasuk organisasi pendidikan keagamaan nonformal seperti Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan administrasi pada organisasi keagamaan sering kali masih bersifat sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan administrasi di Badan Musyawarah Pengurus Guru (BMPG) TPQ Kabupaten Karimun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi di BMPG TPQ telah berjalan dan mendukung aktivitas organisasi, terutama dalam koordinasi dan pelaksanaan program. Namun, efektivitasnya belum optimal akibat sistem administrasi manual, keterbatasan sarana prasarana, dan kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan sistem administrasi dan peningkatan kompetensi pengelola.

Surety Bond sebagai Jaminan dalam Perjanjian Konstruksi di Indonesia: Kajian Hukum

Dinda Anna Zatika — 2026-03-01

Surety bond merupakan jaminan tiga pihak yang banyak digunakan dalam kontrak konstruksi di Indonesia untuk menjamin pelaksanaan kewajiban kontraktor. Artikel ini menganalisis dasar hukum surety bond dalam sistem hukum Indonesia, perbedaannya dengan bentuk jaminan lain (seperti bank garansi dan jaminan tunai), karakteristik hubungan hukum antara principal (kontraktor), obligee (pemberi kerja), dan surety (penjamin), serta implikasi hukum apabila terjadi wanprestasi oleh kontraktor. Kajian ini menemukan bahwa surety bond bersifat accesoir (tambahan) terhadap kontrak pokok dan lazimnya bersifat jaminan bersyarat (conditional), berbeda dengan bank garansi yang bersifat tanpa syarat (unconditional). Dalam hal kontraktor wanprestasi, obligee berhak mencairkan surety bond sesuai prosedur yang diatur, sedangkan perusahaan penjamin memiliki hak subrogasi terhadap kontraktor. Namun, terdapat tantangan hukum dalam praktik, antara lain belum sinkronnya pengaturan mengenai hak subrogasi penjamin dan kebutuhan agar pencairan klaim surety bond dapat berlangsung on demand demi kepastian hukum. Artikel ini juga menyinggung perkembangan yurisprudensi nasional terkait sengketa surety bond serta perbandingan singkat dengan praktik penjaminan di beberapa negara Asia Tenggara. Pada akhirnya, dibutuhkan kejelasan regulasi dan penegakan hukum yang konsisten agar surety bond efektif memberikan perlindungan hukum dalam sektor konstruksi.

Program Praktik Kerja Lapangan Manajemen Perkantoran Menggunakan Metode Evaluasi CIPP di SMK Negeri 1 Batang Hari

Riri Ardianti — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Manajemen Perkantoran di SMK Negeri 1 Batang Hari menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil evaluasi komponen konteks menunjukkan bahwa program telah selaras dengan visi sekolah dan kebutuhan industri, meskipun masih terdapat kendala pada etos kerja siswa. Pada komponen input, sumber daya manusia dan perencanaan dinilai cukup memadai, namun dukungan anggaran dan fasilitas TIK masih perlu diperkuat. Evaluasi proses menunjukkan pelaksanaan PKL berjalan cukup baik, tetapi konsistensi kegiatan monitoring perlu ditingkatkan. Evaluasi produk membuktikan adanya peningkatan signifikan pada keterampilan teknis administrasi dan soft skills siswa. Kesimpulannya, program PKL berada pada kategori cukup baik, namun memerlukan optimalisasi pada kemitraan industri dan pembinaan pasca-PKL agar tujuan program tercapai lebih efektif.

Analisis Yuridis Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Bebas Murni dalam Sistem Peradilan Pidana

Fairuz Rania Widyamulya — 2026-03-01

Penelitian ini menganalisis dasar hukum dan implikasi yuridis pengajuan kasasi terhadap putusan bebas murni (vrijspraak) dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Surabaya pada perkara Gregorius Ronald Tannur. Latar belakang penelitian bertolak dari perubahan Pasal 244 KUHAP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas”, sehingga membuka ruang bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara doktrinal kasasi hanya dapat dibenarkan terhadap putusan bebas tidak murni yang mengandung error in law. Dalam perkara PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024, putusan yang dijatuhkan tergolong sebagai vrijspraak murni karena didasarkan pada kegagalan pembuktian unsur delik. Namun, terungkapnya dugaan suap hakim dalam perkara ini menimbulkan pergeseran makna yuridis terhadap putusan bebas tersebut. Putusan yang lahir dari proses peradilan yang tercemar praktik koruptif tidak lagi dapat diposisikan sebagai vrijspraak murni, sehingga pengajuan kasasi menjadi relevan sebagai instrumen korektif guna memulihkan integritas peradilan dan menjamin kepastian hukum.

Penerapan Teknik Pengambilan Gambar Oleh Director Of Photography Dalam Pembuatan Feature Dokumenter “The People Who Normalize Disaster: Living With Floods In Dayeuhkolot

Muhammad Haikal Wildan Al Basith — 2026-03-01

Fenomena banjir yang terjadi secara berulang di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, telah menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat yang hidup berdampingan dengan bencana. Kondisi tersebut mendorong penciptaan karya feature dokumenter “The People Who Normalize Disaster: Living With Floods in Dayeuhkolot” yang bertujuan mengangkat isu sosial dan lingkungan melalui pendekatan visual sinematografi. Laporan Tugas Akhir ini membahas penerapan teknik pengambilan gambar oleh Director of Photography (DoP) dalam proses pembuatan feature dokumenter tersebut. Tujuan penciptaan karya ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan teknik sinematografi, meliputi camera angle, camera movement, type of shot, framing, dan komposisi, digunakan untuk memperkuat narasi dan penyampaian pesan sosial kepada penonton. Proses penciptaan karya dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Pada tahap pra-produksi, DoP berperan dalam perumusan konsep visual, penyusunan shot list, dan perencanaan teknis. Tahap produksi difokuskan pada implementasi konsep visual melalui pengambilan gambar di lapangan, sementara tahap pasca-produksi menitikberatkan pada pemilihan footage dan konsistensi visual melalui color grading. Hasil karya menunjukkan bahwa penerapan teknik pengambilan gambar secara terencana mampu membangun suasana, memperkuat emosi, serta menghadirkan realitas banjir sebagai pengalaman kolektif masyarakat Dayeuhkolot. Simpulan dari penciptaan ini menegaskan bahwa peran Director of Photography sangat penting dalam membentuk kekuatan visual feature dokumenter sebagai media refleksi sosial dan penyampai pesan kemanusiaan

Implementasi Penulisan Struktur Cerita Tiga Babak Oleh Penulis Naskah Dalam Feature Dokumenter “The People Who Normalize Disaster: Living With Floods In Dayeuhkolot

Muhammad Fathan Dzaky — 2026-03-01

Penelitian penciptaan karya ini membahas penerapan struktur cerita tiga babak dalam penulisan naskah feature dokumenter The People Who Normalize Disaster: Living with Floods in Dayeuhkolot. Karya ini berangkat dari realitas banjir yang berulang dan telah dinormalisasi oleh masyarakat Dayeuhkolot sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Struktur tiga babak digunakan sebagai kerangka naratif untuk menyusun alur penceritaan berbasis realitas dokumenter tanpa membangun konflik fiktif. Proses penciptaan dilakukan melalui pendekatan kualitatif-reflektif dengan metode observasi dan wawancara. Hasil penciptaan menunjukkan bahwa struktur tiga babak mampu menghadirkan narasi yang lebih koheren dan bermakna dalam merepresentasikan banjir sebagai kondisi sosial, bukan sekadar peristiwa alam

Analisis Yuridis Tindak Pidana Phising Sebagai Cyber Enabled Crime

Laela Kuwayyis Wijaya — 2026-03-01

Phishing merupakan bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem elektronik dan teknologi informasi dalam aktivitas masyarakat, terutama dalam transaksi keuangan dan komunikasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis tindak pidana Phishing sebagai cyber enabled crime melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang menitikberatkan pada penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penilaian terhadap alat bukti elektronik. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan hukum yang relevan dengan menilai pemenuhan unsur tindak pidana dan keabsahan alat bukti elektronik, namun putusan tersebut juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam menjangkau dimensi perlindungan korban dan kompleksitas kejahatan phishing yang terus berkembang.

Self-Efficialy Sebagai Prediktor Work Engagement Pada KAryawan Generasi Zoomers (Generasi Z) di PT.X

Wiedya Amanda Pramata — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah self-efficacy dapat memprediksi work engagement pada karyawan Generasi Z di PT. X. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang adaptif dan lekat dengan teknologi, namun menghadapi tantangan dalam mempertahankan motivasi dan keterlibatan dalam pekerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 244 partisipan yang merupakan karyawan Generasi Z di PT. X yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan dua skala, yaitu General Self-Efficacy Scale (GSE) dan Utrecht Work Engagement Scale (UWES) yang telah disesuaikan dalam konteks Indonesia. Analisis data dilakukan dengan uji regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self-efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap work engagement dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,417 dan nilai signifikansi 0,000 (p < 0,05). Artinya, semakin tinggi self-efficacy, maka semakin tinggi pula work engagement karyawan. Hasil ini menunjukkan pentingnya upaya perusahaan dalam meningkatkan self-efficacy melalui pelatihan dan dukungan lingkungan kerja untuk mendorong motivasi, produktivitas, serta keterlibatan kerja yang optimal.

Penyelesaian Hukum Terhadap Bentuk Diskriminasi Daftar Pemilih Tambahan Dalam Pemilukada

Arba’in — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi terhadap daftar pemilih tambahan dalam konteks pemilihan umum. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap dinamika diskriminasi yang mungkin dialami oleh pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, baik secara sistematis maupun sporadis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme penyelesaian hukum yang efektif dan dapat diterapkan guna mengatasi diskriminasi tersebut. Dengan menganalisis kerangka hukum yang ada serta studi kasus yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan solusi yang komprehensif dan praktis. Lebih jauh, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan kebijakan pemilihan umum yang lebih adil dan inklusif. Melalui rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada temuan empiris, diharapkan sistem pemilihan umum dapat diperbaiki sehingga mampu menjamin perlindungan hak-hak pemilih tambahan secara lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat kerangka perlindungan hukum bagi pemilih tambahan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam upaya meningkatkan kualitas dan integritas sistem pemilihan umum.

Analisis Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia: Integrasi Mekanisme Litigasi, Non-Litigasi, dan E-Litigasi dalam Sistem Hukum Acara Perdata Kontemporer

Githa Ramadani Syahputri — 2026-03-01

Sistem peradilan perdata Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi signifikan guna menyelaraskan warisan hukum kolonial dengan tuntutan efisiensi era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi antara mekanisme litigasi konvensional, mandatori mediasi, dan platform e-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka, menganalisis berbagai peraturan Mahkamah Agung (PERMA) serta Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023 sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi sistem elektronik dan penyederhanaan prosedur melalui Gugatan Sederhana telah meningkatkan rasio produktivitas pemutusan perkara hingga mencapai 99,47% pada tahun 2023. Namun, efektivitas sistem ini masih menghadapi tantangan pada aspek keamanan siber, perlindungan data pribadi sesuai UU PDP, dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi. Kesimpulannya, pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Nasional menjadi langkah krusial untuk melakukan unifikasi hukum dan memberikan kepastian hukum yang absolut bagi praktik peradilan modern di Indonesia.

“Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (Kajian UU Nomor 6 Tahun 2023)”

Ilham Simpar Tuah Surbakti — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pendirian Perseroan Perorangan sebagai badan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Fokus kajian diarahkan pada pengaturan pendirian, status badan hukum, tanggung jawab pemilik, serta implikasi yuridisnya terhadap konsep Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung analisis. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis dan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan kepastian hukum normatif terhadap Perseroan Perorangan sebagai badan hukum melalui pengakuan status badan hukum dan penerapan prinsip tanggung jawab terbatas. Namun demikian, kepastian hukum tersebut bersifat kondisional karena bergantung pada konsistensi penerapan prinsip pemisahan kekayaan dan larangan penyalahgunaan badan hukum. Selain itu, pendirian Perseroan Perorangan menimbulkan pergeseran konseptual terhadap Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal, yang berimplikasi pada melemahnya fungsi perlindungan bagi pihak ketiga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan dan disiplin pengelolaan Perseroan Perorangan diperlukan agar tujuan kemudahan berusaha tetap sejalan dengan prinsip kepastian dan keadilan hukum.

Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng

Made Rio Satya Paramarta Sidharta — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap balap liar belum berjalan optimal karena adanya beberapa kendala teknis dan situasional, antara lain pola pergerakan pelaku yang cepat dan menghindari petugas, keterbatasan personel pada waktu tertentu, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, di mana sebagian masyarakat bahkan membocorkan informasi razia kepada pelaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jumlah personel dan penguatan partisipasi masyarakat guna mendukung efektivitas penegakan hukum.

Implementasi Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Muhammad Fadhil Akbar — 2026-03-01

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kriminalitas khususnya tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang secara signifikan merusak stabilitas dan rasa aman di tengah masyarakat. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji secara mendalam adalah Putusan Nomor 436/Pid.B/2025/PN.Tjk, di mana terdapat dinamika hukum antara penegakan aturan formal dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pemenuhan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa serta membedah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, mengingat adanya kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. Namun, ditemukan fakta bahwa penerapan keadilan restoratif dalam putusan ini masih bersifat terbatas; hakim baru menempatkan kesepakatan damai dan pemberian ganti rugi sebagai faktor yang meringankan hukuman (mitigating factor), bukan sebagai dasar utama untuk penghentian perkara. Simpulannya, diperlukan adanya penguatan regulasi dan pembaruan kebijakan hukum pidana yang memberikan kewenangan lebih luas kepada hakim untuk mengimplementasikan keadilan restoratif secara penuh di tahap persidangan demi mencapai keadilan substantif

Analisis Hambatan Polres Bangli Dalam Penyelidikan Kasus Pembuangan Bayi Di Banjar Seribatu, Desa Penglumbaran, Bangli

Ni Wayan Sesilyani — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan penyelidikan kasus pembuangan bayi dan bagaimana hambatan yang dihadapi Polres Bangli dalam penyelidikan kasus pembuangan bayi di Banjar Seribatu, Desa Penglumbaran, Bangli. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan aparat kepolisian yang terlibat dalam proses penyelidikan, Kelihan Banjar Dinas Seribatu, serta saksi yang mengetahui peristiwa pembuangan bayi. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Penyelidikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Polres Bangli telah melakukan serangkaian tindakan kepolisian mulai dari penerimaan laporan masyarakat, pengamanan dan olah tempat kejadian perkara, pengumpulan keterangan saksi, hingga koordinasi dengan instansi kesehatan untuk memperoleh hasil pemeriksaan medis terhadap bayi. Secara prosedural, langkah-langkah tersebut telah sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun demikian, pelaksanaan penyelidikan tersebut belum mampu menghasilkan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. (2) Hambatan utama terletak pada keterbatasan alat bukti yang mengarah pada identitas pelaku. Minimnya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pembuangan bayi, tidak tersedianya sarana pendukung seperti kamera pengawas (CCTV), kondisi geografis lokasi kejadian yang relatif sepi, serta faktor cuaca yang menghilangkan jejak fisik menjadi kendala serius dalam proses penyelidikan. Hambatan-hambatan tersebut berdampak langsung pada aspek administrasi perkara dan mengharuskan aparat kepolisian untuk bersikap hati-hati dengan tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah dan prinsip due process of law, meskipun terdapat tuntutan masyarakat untuk segera mengungkap pelaku.

Efektivitas Pemasyarakatan Berbasis Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di LPKA Kelas II Karangasem

Komang Putri Dinda Ayu Tina Toon — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bentuk pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian terhadap anak pelaku tindak pidana pelanggaran di LPKA Kelas II Karangasem; dan (2) menganalisis efektivitas pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian tersebut dalam mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan petugas LPKA Kelas II Karangasem, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku ( law in the books ) dengan pelaksanaannya di lapangan ( law in action ) untuk melihat kesesuaian dan tingkat efektivitas pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pelatihan kepribadian dan pelatihan kemandirian di LPKA Kelas II Karangasem telah dilaksanakan secara terstruktur dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pendidikan formal dan nonformal, serta pelatihan disiplin dan kesadaran hukum, sedangkan pelatihan kemandirian dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan kerja dan pengembangan minat serta bakat anak dan (2) efektivitas pelatihan dalam mencegah penutupan tindak pidana belum sepenuhnya optimal, yang mengancam dengan masih adanya anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani pelatihan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Kejahatan Kekerasan Seksual Intra-Familial terhadap Anak: Analisis Kriminologis terhadap Peran Ayah sebagai Pelaku

Retno Listioningsih — 2026-03-01

Kejahatan kekerasan seksual intra-familial terhadap anak merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencerminkan kegagalan relasi perlindungan dalam institusi keluarga. Salah satu bentuk yang paling kompleks adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung, karena melibatkan relasi kuasa, ketergantungan, dan kepercayaan yang bersifat struktural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung serta mengkaji upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kriminologis deskriptif-analitis melalui studi kasus di wilayah hukum Polres Way Kanan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan telaah terhadap praktik penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual intra-keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kejahatan meliputi dominasi relasi kuasa dalam keluarga, gangguan kontrol diri pelaku, lemahnya pengawasan sosial, serta kerentanan psikologis dan struktural anak sebagai korban. Upaya penanggulangan belum optimal karena masih didominasi pendekatan represif, sementara pendekatan preventif dan rehabilitatif belum terintegrasi secara sistematis. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kriminologis yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak dan strategi penanggulangan kekerasan seksual intra-familial di Indonesia.

Analisis Yuridis Pasal 19 Ayat (1) UU Tipikor Mengenai Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Perampasan Aset Korupsi

I Kadek Dwi Meret Adyaksa Putra — 2026-03-01

Pasal 19 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) memberikan proteksi hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara perampasan aset korupsi. Namun, norma ini menyisakan persoalan krusial karena ketiadaan batasan makna yang jelas mengenai "itikad baik", yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi pemilik aset yang tidak terlibat kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk membedah pengaturan batasan makna "beritikad baik" dalam Pasal 19 ayat (1) UU Tipikor melalui analisis doktrinal dan perundang-undangan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa penjelasan "Cukup Jelas" dalam pasal tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap asas lex certa dan lex stricta. Pembahasan mendalam menunjukkan bahwa tanpa kriteria objektif seperti nilai wajar dan uji tuntas, perlindungan hak pihak ketiga hanya akan menjadi ilusi hukum yang bergantung pada diskresi hakim. Artikel ini merekomendasikan perlunya kriteria kumulatif-objektif dalam menilai itikad baik guna menyelaraskan kepentingan asset recovery negara dengan perlindungan hak asasi manusia.

Regulasi Penggunaan Sistem Pembayaran Qris Pada Transaksi Bisnis Internasional

Putu Agung Anditha Herlambang — 2026-03-01

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem pembayaran global, khususnya dalam konteks perdagangan lintas negara. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sebagai sistem pembayaran digital yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, tidak hanya dirancang untuk mendukung transaksi domestik, tetapi juga mulai diarahkan ke ranah internasional melalui kerja sama bilateral dan regional, terutama di kawasan ASEAN. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi penggunaan QRIS dalam transaksi bisnis internasional dari perspektif hukum bisnis serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan standar sistem pembayaran global. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, serta literatur akademik terkait sistem pembayaran lintas negara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan hukum dan kelembagaan dalam implementasi QRIS internasional, di antaranya adalah fragmentasi regulasi, perlindungan konsumen lintas yurisdiksi, keamanan data pribadi, dan ketidakharmonisan otorisasi kelembagaan. Selain itu, QRIS juga perlu menyesuaikan diri dengan standar internasional seperti eIDAS Regulation, prinsip non-diskriminasi, interoperabilitas sistem terbuka, serta prinsip data localization sebagai bagian dari kedaulatan digital. QRIS memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari infrastruktur sistem pembayaran global yang inklusif dan efisien, asalkan pengembangan regulasinya diarahkan pada harmonisasi dengan prinsip hukum bisnis internasional, penyusunan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara, dan penguatan kerja sama kelembagaan antarnegara. Dengan pengaturan hukum yang adaptif dan akomodatif, QRIS tidak hanya akan mendukung transaksi lintas batas yang legal dan aman, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan digital global.

Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Seki Mutianingsih — 2026-03-01

Putusan pengadilan mengenai nafkah anak pasca perceraian bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak, dengan studi pada Putusan Pengadilan Agama Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan ayah dalam melaksanakan kewajiban nafkah anak bertentangan dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi aanmaning, sita eksekusi, eksekusi putusan, serta pemotongan penghasilan bagi ayah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak memerlukan mekanisme penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan guna menjamin perlindungan hak anak Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan ayah dalam melaksanakan kewajiban nafkah anak bertentangan dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi aanmaning, sita eksekusi, eksekusi putusan, serta pemotongan penghasilan bagi ayah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak memerlukan mekanisme penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan guna menjamin perlindungan hak anakHasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan ayah dalam melaksanakan kewajiban nafkah anak bertentangan dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi aanmaning, sita eksekusi, eksekusi putusan, serta pemotongan penghasilan bagi ayah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak memerlukan mekanisme penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan guna menjamin perlindungan hak anak.

Kedudukan Hukum Sistem Elektronik dalam Digital Forensik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Yevi Mulyana Erawan — 2026-03-01

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam karakter dan modus operandi tindak pidana, khususnya tindak pidana siber yang menjadikan sistem elektronik sebagai sarana maupun objek kejahatan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada praktik penegakan hukum pidana, terutama dalam penggunaan bukti digital dan penerapan pemeriksaan digital forensik sebagai bagian dari proses pembuktian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menetapkan kerangka hukum pidana materiil yang baru, namun belum mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan hukum sistem elektronik dan hasil pemeriksaan digital forensik sebagai alat bukti dalam perkara pidana siber. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum sistem elektronik dalam pemeriksaan digital forensik terhadap tindak pidana siber berdasarkan KUHP Baru, serta keterkaitannya dengan pengakuan alat bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru memberikan ruang normatif bagi penegakan hukum pidana berbasis teknologi, namun pengakuan dan kedudukan hukum sistem elektronik dalam pemeriksaan digital forensik masih sangat bergantung pada pengaturan khusus mengenai alat bukti elektronik dan ketentuan hukum acara pidana. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pembuktian tindak pidana siber di era digital.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap di Indonesia

Yevi Mulyana Erawan — 2026-03-01

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap ketahanan sosial, kesehatan masyarakat, serta stabilitas keamanan nasional. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan korban individu, tetapi juga mendorong berkembangnya jaringan peredaran gelap yang bersifat terorganisir dan transnasional. Dalam kondisi demikian, kebijakan hukum pidana menjadi instrumen penting untuk menanggulangi kejahatan narkotika melalui perumusan norma pidana, penegakan hukum, serta kebijakan pemidanaan yang seimbang antara efek jera dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, KUHAP, serta peraturan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana dan kebijakan kriminal. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana narkotika di Indonesia masih didominasi pendekatan represif dengan pidana penjara, sementara pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna belum sepenuhnya berjalan efektif. Hambatan yang muncul meliputi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, ketidaktepatan klasifikasi antara pengguna dan pengedar, serta belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan kebijakan hukum pidana yang menekankan diferensiasi penanganan antara pecandu sebagai korban dan pengedar sebagai pelaku, serta memperkuat rehabilitasi dan pemulihan sosial demi efektivitas penanggulangan narkotika.

Tinjauan Maslahah Al-Mursalah dan ‘Urf Perspektif Yusuf Αl-Qaradawi terhadap Penghimpunan Zakat Profesi dengan Sistem Payroll

Hanna Elwiddah — 2026-03-01

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya polemik dalam penerapan sistem payroll sebagai mekanisme penghimpunan zakat profesi di beberapa daerah dan instansi, yang menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat terkait status hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penerapan sistem tersebut dari perspektif pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī, khususnya melalui pendekatan maṣlaḥah al-mursalah dan ‘urf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus yang dipadukan dengan studi dokumen serta pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penghimpunan zakat profesi melalui sistem payroll di BSI KCP Muara Bulian dan Dinas PDK Kabupaten Batang Hari dinilai boleh dan sah menurut perspektif Yusuf al-Qaraḍāwī. Dari sudut pandang maṣlaḥah al-mursalah, praktik tersebut tidak bertentangan dengan dalil syar‘i serta sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dalam aspek perlindungan harta, keadilan sosial, dan kesejahteraan, sekaligus mendukung efisiensi pelaksanaan zakat kontemporer. Sementara itu, berdasarkan pendekatan ‘urf, praktik ini juga memenuhi kriteria sebagai ‘urf ṣaḥīḥ karena sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan oleh Yusuf al-Qaraḍāwī.

Keabsahan Perjanjian Pengurangan Emisi Indonesia–Jepang dalam Skema MRA-JCM 2024–2030

Puspaningrum — 2026-03-01

Mitigasi perubahan iklim memerlukan mekanisme kerja sama bilateral, termasuk perjanjian pengurangan emisi gas rumah kaca. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah Mutual Recognition Agreement (MRA) antara Indonesia dan Jepang dalam skema Joint Crediting Mechanism (JCM) tahun 2024–2030. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian MRA JCM berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata serta mengkaji kelemahan mekanisme penyelesaian sengketanya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MRA JCM pada prinsipnya telah memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, klausul pembagian kredit karbon yang tidak dirumuskan secara rinci berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai distribusi hasil pengurangan emisi. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang hanya mengatur konsultasi dan negosiasi tanpa forum adjudikatif yang mengikat dapat menimbulkan kebuntuan serta mengurangi kepastian hukum. Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan.

Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan klausul penyelesaian sengketa guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan perjanjian.

Analisis Kebijakan PBJT untuk Makanan dan Minuman dalam Konteks Otonomi Daerah Berkelanjutan

Albet Maulana Rahmawan — 2026-03-01

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman dalam konteks otonomi daerah berkelanjutan. PBJT merupakan salah satu instrumen fiskal yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak atas konsumsi makanan dan minuman sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) efektivitas implementasi kebijakan PBJT dalam meningkatkan PAD, dan (2) kontribusi kebijakan PBJT terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBJT memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan PAD, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas administrasi perpajakan daerah, kepatuhan wajib pajak, dan pengawasan yang konsisten. Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, kebijakan PBJT memberikan dampak ganda: di satu sisi meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk pembangunan, namun di sisi lain dapat membebani konsumen dan pelaku usaha mikro. Penelitian ini merekomendasikan perlunya optimalisasi sistem administrasi pajak, penguatan edukasi perpajakan, dan kebijakan redistribusi yang lebih adil untuk mewujudkan otonomi daerah yang berkelanjutan.

Strategi Sekolah Dalam Pembinaan Moral Guna Membentuk Karakter Sosial Siswa SMP IT Cordova

Aisha Zahra Wibowo — 2026-03-01

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki moral dan karakter sosial yang baik. Fenomena krisis moral di kalangan remaja menuntut sekolah untuk menerapkan strategi pembinaan moral yang terencana dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi sekolah dalam pembinaan moral guna membentuk karakter sosial siswa di SMP Islam Terpadu (IT) Cordova Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri atas Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Guru Bimbingan dan Konseling, serta siswa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembinaan moral di SMP IT Cordova dilaksanakan melalui keteladanan, pembiasaan, pemberian nasihat (mau’izah), serta penerapan sanksi yang bersifat mendidik. Pembinaan moral didukung oleh peran aktif kepala sekolah, guru, dan Bina Pribadi Islam (BPI) dalam menciptakan lingkungan sekolah yang religius dan kondusif. Faktor pendukung pembinaan moral meliputi komitmen sekolah, sinergi antarpendidik, serta budaya sekolah berbasis nilai keislaman, sedangkan faktor penghambat meliputi latar belakang siswa yang beragam dan pengaruh lingkungan luar sekolah. Strategi pembinaan moral yang diterapkan terbukti berkontribusi positif dalam membentuk karakter sosial siswa, seperti sikap toleransi, kepedulian, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial

Persepsi Mahasiswa Pembangunan Sosial Fisip Universitas Mulawarman Terhadap Media Sosial Tiktok Dalam Membangun Kesadaran Sosial

Khania Fazza Sasmita — 2026-03-01

Perkembangan media sosial di era digital telah mengubah pola interaksi dan partisipasi sosial, khususnya di kalangan mahasiswa. TikTok sebagai salah satu media sosial yang populer tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana hiburan, tetapi juga berpotensi menjadi media penyampaian pesan sosial yang berkontribusi terhadap pembentukan kesadaran sosial. Namun, pemaknaan dan pemanfaatan TikTok sebagai media edukatif dan reflektif masih beragam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman terhadap penggunaan media sosial TikTok dalam membangun kesadaran sosial dengan menekankan pengalaman dan pemaknaan subjektif mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sudut pandang fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa Pembangunan Sosial dari angkatan 2022, 2023, dan 2024. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memaknai TikTok sebagai media yang memiliki potensi dalam menyebarkan isu-isu sosial karena karakteristiknya yang visual, ringkas, dan interaktif. Fitur seperti suka, komentar, simpan, bagikan ulang, serta algoritma For Your Page (FYP) dipersepsikan mampu memperluas jangkauan pesan dan mendorong keterlibatan pengguna. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan dalam kesadaran mahasiswa terkait etika komunikasi digital dan tanggung jawab dalam produksi serta distribusi konten. Oleh karena itu, TikTok dipersepsikan dapat membangun kesadaran sosial apabila dimanfaatkan secara kritis, reflektif, dan bertanggung jawab

Tradisi Nyakan Diwang di Desa Banjar Tegeha, Buleleng, Bali Menua dan Bertahan dalam Menegakkan Integrasi Sosial

Sri Lusiana Br. Lumban Tobing — 2026-03-01

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Banjar Tegeha tetap mempertahankan tradisi Nyakan Diwang dan bentuk integrasi sosial dalam tradisi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan pelaksanaan tradisi Nyakan Diwang melalui narasi. Alasan masyarakat Desa Banjar Tegeha tetap melaksanakan tradisi Nyakan Diwang dapat dikaji melalui konsep AGIL Talcott Parsons karena adanya adaptasi (adaptation) oleh generasi muda, masyarakat pendatang, dan adaptasi alat yang digunakan. Terdapat tujuan (goal attainment) yang ingin dicapai seperti menyucikan lingkungan, mempererat hubungan kekeluargaan, sebagai simbol awal baru, mewujudkan Tri Hita Karana, dan mengandung nilai kesederhanaan. Integrasi (integration) yang terwujud dalam tradisi ini terlihat dari kerja sama masyarakat tanpa terkecuali untuk memasak dan berbagi makanan mereka. Tradisi ini terus dijaga (latency) karena diajarkan oleh orang tua dan sosialisasi rutin setiap tahunnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Nyakan Diwang terus dipertahankan oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai media pemersatu masyarakat di tengah perkembangan zaman.

Online Dispute Resolution (ODR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Jual Beli Akun Game Online berbasis Aset Digital

Komang Derin Rediasa — 2026-03-01

Ekonomi digital membawa perkembangan begitu pesat dan mendorong munculnya berbagai bentuk aset digital, khususnya yaitu akun game online. Aset digital ini kini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan diperjualbelikan secara menyeluruh layaknya komoditas. Tujuan penelitian ini sebagai bahan untuk evaluasi potensi serta optimalisasi peran dari Online Dispute Resolution (ODR) sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan bisnis jual beli akun game online. Fokus utama penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas, legalitas, dan tantangan implementasi ODR dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi konseptual dan komparatif, serta dilengkapi dengan wawancara terhadap praktisi hukum digital dan pelaku industri game. Penelitian menunjukkan hasil bahwa ODR memberikan solusi penyelesaian sengketa yang efisien, cepat, dan fleksibel, sesuai dengan karakter digital sengketa yang dihadapi. Namun, hasil implementasinya bergantung pada regulasi khusus, integrasi dengan sistem hukum nasional, dan peningkatan literasi hukum digital. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi yang mendukung ODR serta kolaborasi lintas sektor untuk pengembangan platform yang andal.

Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mendisiplinkan Guru di SD Negeri 7 Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim

Nabila Kontesa — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan guru serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya di SD Negeri 7 Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan tingkat kedisiplinan guru setelah terjadi pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah menjalankan perannya sebagai educator, motivator, supervisor, dan leader secara optimal. Sebagai educator, kepala sekolah membimbing guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Sebagai motivator, kepala sekolah memberikan dorongan moral dan penghargaan. Sebagai supervisor, kepala sekolah melakukan pengawasan dan pembinaan rutin. Sebagai leader, kepala sekolah memberikan keteladanan dan mengambil keputusan secara tegas namun humanis. Peran tersebut berdampak pada peningkatan kedisiplinan guru dalam aspek kehadiran tepat waktu, kepatuhan terhadap aturan, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta ketaatan terhadap etika profesi. Faktor pendukung meliputi komitmen kepala sekolah, kerja sama guru, dan kejelasan aturan sekolah. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana prasarana dan kondisi lingkungan kerja tertentu.

Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Legong Pengeleb Di Desa Menyali

Gede Eka Sidi Artama — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) pada Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali, Kabupaten Buleleng. Meskipun secara regulasi negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT, namun kepastian hukum terhadap tarian ini masih menghadapi berbagai tantangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum Tari Legong Pengeleb berada pada status "Kemajuan Parsial". Secara sosiologis, upaya menjaga dan memelihara telah terpenuhi melalui peran aktif masyarakat adat dan sanggar seni sebagai living tradition. Namun secara yuridis, aspek inventarisasi belum mencapai legalitas formal karena belum diterbitkannya sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hambatan utama meliputi faktor hukum berupa ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) spesifik di Kabupaten Buleleng yang mengatur mekanisme perlindungan KIK, serta faktor non-hukum yang mencakup lemahnya sinergi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan krisis regenerasi akibat arus digitalisasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi regulasi tingkat daerah dan optimalisasi fungsi Pasraman berdasarkan Perda Bali No. 4 Tahun 2019 untuk menjamin keberlanjutan transmisi budaya dan kepastian hukum

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis yang Tidak Mengetahui Kepailitan Debitor Sehingga Terlambat Mengajukan Tagihan

Eka Afrianti Solichah — 2026-03-01

Indonesia adalah salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar, dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) seringkali menghadapi tantangan serius, terutama yang bekerja di sektor domestik di Arab Saudi. Meskipun negara tujuan menjanjikan penghasilan tinggi, banyak PMI mengalami pelanggaran hak, termasuk kekerasan dan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi yang diberlakukan secara penuh sejak tahun 2016, serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum bagi PMI yang diberangkatkan secara ilegal pasca moratorium. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis dokumen dari sumber-sumber resmi dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium berkontribusi dalam menekan pengiriman resmi, namun belum mampu mengatasi peredaran jaringan pengiriman ilegal. Perlindungan hukum terhadap PMI non-prosedural juga belum optimal karena minimnya kerja sama bilateral dan lemahnya penegakan hukum di negara tujuan. Kesimpulannya, kebijakan moratorium perlu diperkuat melalui sistem perlindungan yang lebih menyeluruh, termasuk penanganan perdagangan orang dan penguatan peran negara dalam diplomasi perlindungan migran.

Pengelolaan Pembelajaran Al-Qur’an dengan Pemahaman Waqaf Ibtida’ melalui Pembelajaran Bahasa Arab (Nahwu Sharaf) di Pondok Pesantren Al-Kautsar Tangerang Selatan

Rahmad Nursalim — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan pembelajaran Al-Qur’an di Pondok Pesantren Al-Kautsar Tangerang Selatan serta menganalisis kontribusi pembelajaran bahasa Arab (nahwu sharaf) terhadap ketepatan penerapan waqaf dan ibtida’ dalam bacaan Al-Qur’an santri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembelajaran Al-Qur’an di Pondok Pesantren Al-Kautsar telah berjalan dengan cukup efektif dan memberikan pengaruh positif terhadap capaian pembelajaran, yang tercermin dari berbagai prestasi santri dan alumni dalam bidang tilawah Al-Qur’an pada tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Meskipun demikian, aspek perencanaan pembelajaran masih memerlukan penguatan agar kualitas bacaan Al-Qur’an santri dapat ditingkatkan secara optimal. Selain itu, pembelajaran bahasa Arab (nahwu sharaf) terbukti berkontribusi signifikan terhadap pemahaman santri mengenai struktur gramatikal ayat-ayat Al-Qur’an, sehingga mereka mampu menerapkan waqaf dan ibtida’ secara tepat. Pemahaman tersebut berperan penting dalam menjaga keutuhan dan ketepatan makna Al-Qur’an serta menghindari kesalahan pemaknaan dalam proses pembacaan.

Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Samarinda

Sintia Wahyuni — 2026-03-01

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan, kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi yang peredaranya harus memenuhi persyaratan standar dan mutu yang telah ditetapkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif implementasi pengaturan hukum positif yang berlaku dalam mengendalikan peredaran kosmetik berbahaya dan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum peredaran kosmetik berbahaya khususnya di Kota Samarinda agar mengetahui apakah terdapat kendala dalam proses penegakan hukum tersebut. dengan menggunakan pendekatan penelitian Socio-Legal Research. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dan permintaan data kosmetik dengan Instansi terkait seperti BPOM, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim. Serta dengan melakukan observasi ke toko-toko kosmetik di 10 (sepuluh) Kecamatan Kota Samarinda. Secara keseluruhan efektivitas implementasi hukum dalam mengendalikan peredaran kosmetik berbahaya di Kota Samarinda tidak efektif secara keseluruhan. Dalam proses Penegakan hukum lembaga-lembaga menjalankan perannya dengan aktif, Namun terkendala kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), Uji Laboratorium. Mengakibatkan kosmetik berbahaya masih marak beredar di Kota Samarinda. Penelitian ini menekankan perlunya memperkuat koordinasi antar instansi seperti Dinas Kesehatan dan BPOM untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya, optimalisasi laboratorium agar efisien, melakukan sosialisasi rutin bahaya kosmetik ke masyarakat dan pelaku usaha, tingkatkan literasi masyarakat terkait komposisi atau bahan pada kosmetik, dan kesadaran akan kesehatan masyarakat.

Akibat Hukum Putusan Perdata terhadap Kedudukan Kreditor dan Debitor dalam Sengketa Perjanjian

Cahaya Pita Nelita Sitompul — 2026-03-01

Putusan pengadilan dalam perkara perdata memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap para pihak yang bersengketa, khususnya terhadap kedudukan kreditor dan debitor dalam sengketa perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum putusan perdata terhadap hak dan kewajiban kreditor dan debitor, serta implikasinya terhadap hubungan hukum para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan perdata tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga menentukan kepastian hukum mengenai pemenuhan prestasi, perlindungan hak, serta tanggung jawab para pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Putusan pengadilan dapat menguatkan, mengubah, atau menghapus kedudukan hukum kreditor dan debitor sesuai dengan amar putusan dan pertimbangan hukum hakim. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akibat hukum putusan perdata menjadi penting guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian.

Tinjauan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tenaga Medis Dalam Penanganan Komplikasi Anastesi

Sherliyanah — 2026-03-01

Komplikasi anestesi merupakan risiko medis yang tidak sepenuhnya dapat dihindari dalam praktik pelayanan kesehatan, namun sering menimbulkan sengketa hukum ketika pasien mengalami kerugian. Ketidakjelasan batas pertanggungjawaban tenaga medis berpotensi menimbulkan kriminalisasi profesi dan mengurangi perlindungan hukum bagi pasien. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban hukum tenaga medis dalam menangani komplikasi anestesi serta mengkaji mekanisme penerapan pertanggungjawaban hukum dokter anestesi untuk menjamin kepastian hukum bagi pasien dan tenaga medis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum tenaga medis diatur melalui tiga rezim, yaitu perdata, pidana, dan administrasi kesehatan. Pertanggungjawaban perdata muncul dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang menimbulkan kerugian pasien dan memiliki hubungan kausal dengan tindakan medis. Pertanggungjawaban pidana diterapkan bila terdapat kelalaian berat atau kesengajaan yang menyimpang dari standar profesi, pelayanan, dan prosedur operasional. Pertanggungjawaban administratif berfungsi menjaga mutu layanan melalui sanksi disiplin. Batas tanggung jawab tenaga medis ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar profesional dan prinsip acceptable medical risk, sehingga tidak setiap komplikasi dapat dikategorikan sebagai malpraktik. Mekanisme penerapan pertanggungjawaban hukum dokter anestesi dilakukan secara berlapis melalui rekomendasi majelis disiplin sebelum proses hukum berlanjut. Penyelesaian non-litigasi diutamakan untuk menjaga hubungan terapeutik, sedangkan litigasi ditempuh bila terdapat indikasi kelalaian atau kesepakatan gagal tercapai.

Efektivitas Layanan e-Aduan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

M. Aminullah Husni Maarif — 2026-03-01

Perkembangan informasi teknologi mendorong pemerintah untuk menghadirkan layanan pengaduan berbasis digital sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengimplementasikan layanan e-Aduan Masyarakat sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan keluhan maupun aspirasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan layanan e-Aduan, berhasil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat diterapkan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan tim pengelola, admin pengaduan, dan masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan telah memiliki prosedur dasar dan dukungan teknologi yang memadai, namun efektivitasnya belum optimal karena keberagaman saluran pengaduan, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan jaringan. Layanan ini berpotensi meningkatkan responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas, namun dampaknya belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui kampanye media sosial, pengembangan aplikasi berbasis Android/iOS dengan akses offline, serta evaluasi rutin. Disimpulkan bahwa penguatan sosialisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem penyempurnaan sangat diperlukan agar layanan lebih efektif dan mudah diakses.

Penyelesaian Sengketa Hak Royalti Lagu Nuansa Bening: Analisis Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta

I Komang Mahendra Putra — 2026-03-01

Industri musik digital sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun, semakin banyaknya pelanggaran hak cipta dalam industri musik tersebut juga disebabkan oleh perkembangan ini. Maka dari itu, memperkuat perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia menjadi penting. Hak cipta di Indonesia dilindungi oleh hukum dari tindakan reproduksi, distribusi, dan publikasi tanpa izin dari pemilik hak cipta. permasalahan antara Keenan Nasution dan Vidi Aldiano terhadap lagu ‘Nuansa Bening’, maka judul proposal penelitian adalah “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Royalti Lagu Nuansa Bening Antara Keenan Nasution dan Vidi Aldiano Menurut Undang-Undang Hak Cipta” Penelitian ini berfokus kepada perlindungan hak cipta atas lagu menurut UU Hak Cipta dan mekanisme penyelesaian sengketa terhadap lagu Nuansa Bening menurut UU Hak Cipta. Metodologi penelitian adalah inti dari upaya ilmiah. Ini adalah peta jalan yang membimbing peneliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam penelitian, mengungkap misteri-misteri ilmiah dan memahami dunia di sekitar kita. Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Sengketa royalti lagu “Nuansa Bening” menunjukkan bagaimana UU Hak Cipta diterapkan secara konkret untuk melindungi hak ekonomi Pencipta ketika karya digunakan secara komersial tanpa izin. Kasus yang melibatkan Keenan Nasution dan Rudi Pekerti melawan Vidi Aldiano ini berfokus pada dugaan penggunaan lagu dalam 31 penampilan komersial tanpa lisensi.

Profile of Students' Computational Thinking Skills in Solving Algebraic and Geometric Mathematical Problems: Systematic Literature Review

Kadek Melani Patikasari — 2026-03-01

Researchers systematically examine the profile and characteristics of students' computational thinking abilities when they tackle math problems in algebra and geometry, as computational thinking counts as one of the key competencies in 21st-century math learning that bolsters students' problem-solving skills. This study uses a Systematic Literature Review (SLR) and reviews articles published between 2015 and 2025, so researchers search those articles in databases like Google Scholar, Scopus, ERIC, SpringerLink, and DOAJ with keywords linked to computational thinking and math learning. They base the selection process on inclusion and exclusion criteria, which leads to 12 relevant articles ready for analysis. The results show students' computational thinking skills marked by four main aspects decomposition, pattern recognition, abstraction, and algorithmic thinking and its use in algebra and geometry learning happens via problem-based approaches, algorithmic representations, as well as visualization and simulation activities. Decomposition and algorithmic thinking emerge as the dominant aspects students use, whereas abstraction and pattern recognition pose the biggest challenges, particularly in geometry, and these insights point to the need for more systematic design in blending computational thinking into math learning to strengthen abstraction and pattern recognition so students improve their math problem solving quality.

Digitalisasi Administrasi Yayasan Melalui Pengembangan Website Transparansi Dan Informasi Donasi Berbasis Web Di Yayasan Yatim Rawa Mekar Jaya Ciater

Deni Yuga Pratama — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mendigitalisasi administrasi Yayasan Yatim Rawa Mekar Jaya Ciater melalui pengembangan website transparansi dan informasi donasi berbasis web dalam rangka Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Sistem administrasi konvensional yang masih manual menyebabkan ketidakefisienan pengelolaan data donasi, laporan kegiatan, dan akses informasi bagi donatur, sehingga menurunkan kepercayaan publik. Metode penelitian meliputi konsultasi awal, observasi lapangan, persiapan media, pelaksanaan pengembangan website dengan fitur input data donasi, profil yayasan, dan laporan real-time, serta evaluasi melalui pelatihan dan monitoring. Hasil menunjukkan website berhasil mengintegrasikan data secara digital, memudahkan rekapitulasi, dan meningkatkan transparansi, dengan biaya total Rp2.003.000. Kesimpulan menyatakan bahwa inovasi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas yayasan, tetapi juga pengembangan kompetensi tim mahasiswa.

Penerapan Skema Extended Producer Responsibility sebagai Instrumen Tanggung Jawab Perusahaan dalam Pengelolaan Limbah Makanan

Heryanty Hasan — 2026-03-01

Skema Extended Producer Responsibility merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menempatkan perusahaan sebagai subjek yang bertanggung jawab atas dampak lingkungan produk sepanjang siklus hidupnya. Namun, dalam hukum positif Indonesia, penerapan skema ini belum secara tegas diarahkan pada pengelolaan limbah makanan yang dihasilkan dari kegiatan usaha perusahaan makanan dan minuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Extended Producer Responsibility sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis dan evaluasi normatif terhadap peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan sampah dan tanggung jawab produsen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Extended Producer Responsibility telah diadopsi dalam regulasi pengelolaan sampah, pengaturannya masih berfokus pada limbah kemasan dan belum secara eksplisit memasukkan limbah makanan sebagai objek tanggung jawab produsen. Akibatnya, perusahaan makanan dan minuman belum diposisikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas limbah makanan yang dihasilkan dari kegiatan produksinya, sementara pengelolaannya tetap dibebankan kepada pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Extended Producer Responsibility belum berfungsi efektif sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan norma hukum untuk mengintegrasikan limbah makanan ke dalam skema Extended Producer Responsibility agar tanggung jawab perusahaan dapat ditegakkan secara proporsional dan berkelanjutan.

Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Analisis Pertimbangan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn Dan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT JMB)

Intan Pratiwi — 2026-03-01

Secara yuridis, aborsi atau abortus provocatus criminalis diartikan tindakan sengaja menghentikan kehamilan atau mematikan janin di dalam kandungan sebelum janin tersebut mampu hidup di luar rahim. KUHP mengatur serangkaian pasal yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Salah satunya terdapat pada Pasal 346 “Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama lamanya empat tahun”. Meskipun dasarnya aborsi merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang, Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai lex specialis derogat legi generalis atau aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, memberikan pengecualian dengan memperbolehkan tindakan aborsi dalam keadaan dan syarat tertentu. Walaupun undang undang memberikan ruang diperbolehkannya aborsi, namun kenyataanya pada praktik peradilan terdapat perbedaan penafsiran hukum dan penerapannya. Meskipun dalam putusan banding dinyatakan Ontslag Van Rechts Vervolging bahwa aborsinya dibenarkan dengan alasan korban perkosaan, tetapi belum ada putusan inkracht van gewijsde yang menyatakan kalau status terdakwa merupakan korban perkosaan. Kepastian hukum yang didukung dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sangat penting, agar alasan pembenar atau pemaaf yang digunakan menjadi alasan hukum yang kuat, serta menerapkan asas presumption of innocence. Penelitian pada tulisan ini menggambarkan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/ Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT JMB.

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen Bank dalam Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah

Sepriyadi Adhan S — 2026-03-01

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, kartu ini sering disalahgunakan oleh pemegang kartu melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Penelitian ini berfokus pada unsur tanggung jawab hukum dari perspektif hukum perdata Indonesia, khususnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian Kartu Kredit Pemerintah serta menganalisis tanggung jawab perdata dalam kasus penyalahgunaan oleh PPK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, kemudian diolah dengan klasifikasi, sistematisasi, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemegang kartu terikat pada kewajiban hukum untuk menggunakan kartu kredit secara tepat. Dalam hal terjadi penyalahgunaan, tanggung jawab perdata dapat timbul berupa ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad). Dengan demikian, baik PPK maupun pemegang kartu dapat dimintai tanggung jawab perdata atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran kewajiban huku.

Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia

Tengku Mega Rahmadini — 2026-03-01

Perkembangan transaksi elektronik di Indonesia telah meningkatkan intensitas pemrosesan data pribadi konsumen oleh pelaku usaha digital. Kondisi ini menimbulkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data yang berimplikasi pada kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata pelaku usaha atas penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan integrasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan prinsip perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta mengkaji mekanisme ganti kerugian perdata yang berkeadilan ditinjau dari kekosongan norma dan ketidakjelasan pengaturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata dapat dikualifikasikan dalam bentuk wanprestasi apabila pelaku usaha melanggar kewajiban kontraktual, serta perbuatan melawan hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas data pribadi yang menimbulkan kerugian. Namun demikian, mekanisme ganti kerugian dalam UU Perlindungan Data Pribadi belum diatur secara rinci terkait standar pembuktian, metode perhitungan kerugian, dan pedoman penentuan kompensasi, sehingga masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan turunan dan pedoman yudisial guna mewujudkan mekanisme ganti kerugian yang efektif, proporsional, dan berkeadilan bagi konsumen.

Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian Atas Dinamika dan Mekanisme Penanganannya

Lelly Muridi Zham-Zham — 2026-03-01

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial dan hukum yang serius karena berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, khususnya terhadap perempuan dan anak, meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penegakan hukum terhadap KDRT serta mengkaji mekanisme penanganannya melalui pendekatan penal dan non penal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research) melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan data empiris terkait penanganan perkara KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap KDRT menghadapi dilema antara penerapan sanksi pidana dan upaya menjaga keutuhan keluarga. Faktor budaya kekeluargaan, ketergantungan ekonomi, stigma sosial, serta proses peradilan yang panjang sering menghambat korban untuk melapor. Pendekatan penal memberikan kepastian hukum, namun belum sepenuhnya menjamin perlindungan korban. Sementara itu, pendekatan non penal seperti mediasi penal dan keadilan restoratif berpotensi menjadi alternatif penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan korban, meskipun masih menghadapi kendala normatif dan struktural. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan penal dan non penal untuk mewujudkan perlindungan korban dan keadilan substantif.

Implementasi Website Sistem Administrasi Dinas Pendidikan (Siadik) Di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Nurul Husna Tumanggor — 2026-03-01

This study aims to analyze the implementation of the Education Office Administration System Website (SIADIK) at the Jambi Provincial Education Office as a form of E-Government implementation in improving the effectiveness of public service administration. SIADIK is a digital-based administrative platform developed by the Educational Information and Communication Technology Center (BTIKP) since the end of 2022, with the goal of accelerating correspondence processes, facilitating letter disposition, enhancing administrative transparency, and supporting digital archiving. This study employs a descriptive qualitative method, collecting data through observation, in-depth interviews with 15 informants, and documentation. Data analysis was conducted using George C. Edward III's policy implementation model, encompassing four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that SIADIK implementation has been carried out gradually and has yielded positive impacts, including a significant acceleration in letter processing with an overall time efficiency of 72.3%, improved transparency in disposition workflows, and enhanced bureaucratic work efficiency. However, implementation still faces challenges such as limited ongoing socialization, technological infrastructure gaps in peripheral schools, and the absence of specific Standard Operating Procedures (SOPs) to formally regulate system usage. Therefore, increased socialization and training, strengthened information technology infrastructure, and the formulation of dedicated SOPs are needed to support the sustainability and optimization of SIADIK implementation.

Implementasi Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Levi Ramayanti — 2026-03-01

TImplementasi keterbukaan informasi publik merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini mengkaji implementasi Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dengan fokus pada efektivitas pelayanan informasi publik serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan aplikasi PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi PPID di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi telah berjalan dan didukung oleh regulasi serta komitmen pemerintah daerah, namun belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya konsistensi pembaruan data oleh OPD, kendala teknis sistem, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, dan pengembangan sistem layanan informasi yang lebih terintegrasi guna meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi publik.

Tanggungjawab Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kasus Bunuh Diri di Kota Mataram

I Putu Diatmika — 2026-03-01

Hak atas kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak tersebut, khususnya dalam upaya pencegahan bunuh diri sebagai persoalan kesehatan jiwa yang kompleks dan multidimensional. Penguatan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk tidak hanya menyediakan layanan kuratif, tetapi juga menyelenggarakan upaya promotif dan preventif secara sistemik dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa dalam rangka pencegahan bunuh diri di Kota Mataram, serta menelaah implementasi tanggung jawab tersebut oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagai fasilitas rujukan utama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa bersifat legal, komprehensif, dan sistemik, mencakup penyusunan kebijakan, penyediaan layanan, pengalokasian sumber daya, serta pengawasan berkelanjutan. Implementasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui RSJ Mutiara Sukma telah diwujudkan dalam bentuk program promotif dan preventif, sistem rujukan terstruktur, serta mekanisme respons krisis yang terkoordinasi. Hal ini menegaskan bahwa pencegahan bunuh diri merupakan mandat hukum dan bagian esensial dari perlindungan hak hidup dan hak atas kesehatan jiwa warga negara.

Analisis Putusan Penolakan Isbat Nikah dan Pengesahan Anak

Viona Dwi Putri — 2026-03-01

Perkawinan yang tidak terdaftar masih menjadi masalah hukum yang signifikan di Indonesia, akibatnya berdampak pada kepastian hukum serta status keperdataan para pihak, terutama anak-anak. Permohonan isbat nikah adalah salah satu cara untuk mendapatkan pengakuan hukum dari negara mengenai perkawinan yang tidak terdaftar, namun tidak semua permohonan mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hukum yang mendasari keputusan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah pada Penetapan Nomor 67/Pdt. P/2024/PA. Bsk dan untuk mengkaji posisi hukum perkawinan serta status anak akibat penolakan tersebut. Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi literatur yang berkaitan dengan peraturan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum relevan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terkait pertimbangan hakim dan dampak hukumnya. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penolakan isbat nikah berasal dari tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena saat perkawinan berlangsung, usia istri masih 15 tahun. Perkawinan itu tetap dianggap sebagai perkawinan siri dan tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Meski begitu, hakim tetap mengakui anak dari perkawinan tersebut dengan mempertimbangkan perlindungan hak anak dan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap batasan usia dalam perkawinan serta perlunya adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan anak dalam praktik peradilan agama.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak Seorang ASN Pasca Perceraian Melalui Aplikasi e-Mosi Caper (Studi Pada PA Kota Bengkulu)

Nasywa Nurfadila — 2026-03-01

Pasca-perceraian, pemenuhan hak nafkah bagi mantan istri dan anak seringkali bersifat illusoir atau sulit dieksekusi, terutama jika mantan suami merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabaikan kewajiban administratifnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan dan anak melalui inovasi digital aplikasi e-Mosi Caper di Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif terapan dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi e-Mosi Caper efektif mentransformasi eksekusi putusan dari sistem manual ke sistem digital yang terintegrasi antara Pengadilan Agama, Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan Bank Bengkulu. Integrasi ini memungkinkan pemotongan gaji ASN secara otomatis melalui mekanisme interkoneksi data, sehingga menjamin kepastian pembayaran nafkah secara real-time. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan sistem ini didukung oleh fasilitas teknologi yang memadai dan sinergi antar-lembaga, meskipun masih menghadapi kendala jangkauan yurisdiksi yang terbatas pada ASN tingkat provinsi. Kesimpulannya, e-Mosi Caper merupakan instrumen perlindungan hukum preventif yang signifikan dalam meminimalisir penelantaran ekonomi terhadap kelompok rentan pasca-perceraian.

Urgensi Manajemen Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Tri Pusat Pendidikan

Suriansah — 2026-03-01

Dalam islam, setiap orang dituntut untuk mempelajari pendidikan agama agar mereka memiliki ilmu pengetahuan sehingga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan dan keimanan sebagaimana yang diperintahkan dalam agama islam itu sendiri. Tri pusat pendidikan merupakan tiga pusat atau dasar acuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui petingnya manajemen pendidikan islam dalam tri pusat pendidikan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi Pustaka (Library Research). Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen pendidikan islam memiliki peranan yang besar terhadap tri pusat pendidikan, dimana dengan adanya manajemen pendidikan islam akan memberikan acuan dalam pengelolaan sistem berdasarkan dengan nilai-nilai keislaman yang dapat dipergunakan untuk keperluan apapun baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun dilingkungan masyarakat.

Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Manajemen Mutu Pendidikan

Jamaluddin — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih mendalam tentang mutu pendidikan dengan judul penelitian Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Manajemen Mutu Pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur (library research/penelitian kepustakaan) yang terdiri dari jurnal ilmiah, buku teks, dan literatur lain yang relevan dengan masalah yang diteliti serta hal-hal yang mendukung lainnya. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah memegang peranan yang sangat strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Kepala sekolah yang efektif mampu mengoptimalkan berbagai fungsi kepemimpinan, seperti pengelolaan manajerial, pelaksanaan supervisi, pengembangan inovasi, pemberian motivasi, serta membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Kepemimpinan turut mempengaruhi seluruh unsur dalam sistem pendidikan, mulai dari pengelola, guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik, yang secara kolaboratif berupaya mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar terhadap kemajuan dan perkembangan sekolah, termasuk kewajiban untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan mutu pendidikan secara keseluruhan. kepala sekolah dituntut untuk menunjukkan kinerja optimal dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik melalui perencanaan dan pelaksanaan program-program yang terarah. Upaya tersebut memerlukan dukungan solusi dan kinerja dari seluruh pemangku kepentingan agar berbagai permasalahan yang dihadapi dapat diatasi secara efektif.

Peran Kepala Sekolah Dalam Mewujudkan Mutu Pendidikan Yang Berkelanjutan

M. Sopyan — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peran kepala sekolah dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dari buku ilmiah, artikel jurnal, publikasi akademik, dan dokumen resmi yang membahas terkait tentang peran kepala sekolah dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa keberhasilan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah yang profesional dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya pendidikan berkualitas, strategi peningkatan mutu dan produktivitas sekolah, serta kemampuan mengelola sekolah secara efektif dan berkelanjutan. Hal tersebut tercermin dalam kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, sosial, dan profesional yang harus dimiliki kepala sekolah sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pendidikan nasional. Dalam menjalankan perannya, kepala sekolah tidak hanya bertindak sebagai pemimpin (leader), tetapi juga sebagai pendidik (educator), manajer, administrator, supervisor, inovator, motivator, figur teladan, dan mediator. Upaya peningkatan mutu pendidikan memerlukan penerapan manajemen mutu secara sistematis dan berkelanjutan, antara lain melalui pendekatan siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act). Mutu pendidikan tidak hanya diukur dari hasil akademik, tetapi juga dari prestasi nonakademik, efektivitas proses, efisiensi pengelolaan, inovasi, serta kualitas kehidupan kerja warga sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah sebagai pemimpin strategis memiliki peran kunci dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Kepemimpinan kepala sekolah yang visioner, profesional, partisipatif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan akan mampu menciptakan sekolah yang bermutu, memenuhi standar nasional pendidikan, serta menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, berkarakter, dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Modernisasi Manajemen Pendidikan Islam melalui Artificial Intelligence (AI)

Zakiatul Munawwarah — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih mendalam tentang modernisasi manajemen pendidikan Islam melalui Artificial Intelligence (AI). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Dalam studi kepustakaan, analisis dilakukan melalui berbagai liteatur dari jurnal dan buku. Data dikumpulkan melalui identifikasi dan analisis berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen terkait manajemen pendidikan Islam. Proses analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dan analisis isi. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan temuan dari sumber-sumber literatur, sementara analisis isi bertujuan untuk mengidentifikasi tema utama dan pola yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian ini adalah; Digitalisasi, melalui adopsi kecerdasan buatan (AI), memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan Islam. AI menawarkan manfaat signifikan, termasuk pengelolaan data siswa yang lebih efisien, personalisasi pembelajaran, dan pengambilan keputusan strategis yang berbasis data. Penerapan AI harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti menjaga privasi dan keadilan. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat, sangat penting untuk memastikan AI dapat diintegrasikan secara etis dan adil. Pelatihan sumber daya manusia serta pengembangan infrastruktur teknologi menjadi langkah strategis untuk mengatasi hambatan yang ada. Dengan memanfaatkan potensi AI secara optimal dan sesuai syariat, diharapkan generasi Islam yang berkualitas dapat diwujudkan, selaras dengan kebutuhan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental Islam.

Manajemen Pendidikan Islam Di Era Society 5,0

Shindi Aulia — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang Manajemen Pendidikan Islam Di Era Society 5,0. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur terkait manajemen pendidikan islam di era society 5,0. Hasil kajian menunjukkan bahwa Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan, khususnya manajemen pendidikan Islam, memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan dan peluang era Society 5.0 melalui pengelolaan sumber daya yang efektif, adaptif, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan serta spiritual. Pendidikan tidak hanya dituntut untuk mengintegrasikan teknologi digital secara optimal, tetapi juga memastikan bahwa proses dan hasil pendidikan tetap berorientasi pada pembentukan karakter, moral, dan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan dan manajemen pendidikan yang inovatif, profesional, dan berkelanjutan agar lembaga pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing global, serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa.

Peran Kepala Sekolah Sebagai Leader Dalam Meningkatkan Profesional Guru Pendidikan Agama Islam

Jasmidar — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji tentang Peran Kepala Sekolah Sebagai Leader Dalam Meningkatkan Profesional Guru Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian library riset. Teknik pengumpulan data dengan menghimpun berbagai referensi berupa buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan fokus kajian. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan pemilahan data yang telah dikumpulkan, kemudian penyajian data dalam bentuk yang sistematis, serta tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut dari data yang telah didapatkan yang berkaitan dengan tema artikel. Hasil penenilitian ini adalah; Kepala sekolah memiliki peran strategis dan sentral dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas melalui kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan ini mencakup fungsi sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator, yang tidak hanya mengelola administrasi tetapi juga membimbing, memotivasi, dan mengembangkan profesionalisme guru. Keberhasilan kepemimpinan dipengaruhi oleh kepribadian, pengetahuan, pemahaman tujuan pendidikan, serta keterampilan profesional, termasuk kemampuan teknis, hubungan manusia, dan berpikir konseptual. Guru profesional yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial, serta kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, akan mampu melaksanakan tugas pendidikan secara optimal. Dukungan kepala sekolah, sarana-prasarana memadai, disiplin, dan iklim kerja yang kondusif menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu guru dan pembelajaran. Dengan kepemimpinan yang profesional dan komprehensif, kepala sekolah mampu menggerakkan seluruh sumber daya sekolah, mendorong inovasi, menciptakan lingkungan belajar produktif, serta memastikan tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal.

Peran Admin Media Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Engagement Publik Terhadap Kegiatan Pesantren

Herlina — 2026-03-01

Perkembangan media sosial di era digital telah mendorong lembaga pendidikan, termasuk pesantren, untuk mengadopsi strategi komunikasi yang lebih adaptif dan interaktif. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media untuk membangun keterlibatan publik terhadap berbagai kegiatan pesantren. Dalam konteks ini, peran admin media sosial menjadi sangat penting sebagai pengelola komunikasi digital, pembentuk citra lembaga, serta penghubung antara pesantren dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran admin media sosial dalam upaya meningkatkan engagement publik terhadap kegiatan pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan Systematic Literature Review (SLR) terhadap artikel-artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan media sosial yang dilakukan secara konsisten, kreatif, dan berlandaskan etika digital mampu meningkatkan interaksi dan partisipasi publik, baik dalam bentuk keterlibatan digital maupun partisipasi nyata dalam kegiatan pesantren. Selain itu, penerapan nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan konten media sosial turut memperkuat kepercayaan dan citra positif pesantren di mata masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran admin media sosial melalui peningkatan kompetensi dan perencanaan strategi komunikasi digital menjadi langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan pesantren di era digital.

Strategi Kepala Madrasah Dalam Menghadapi Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Wasilatul Jannah

Siti Sarah — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Wasilatul Jannah dalam menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta mengidentifikasi upaya manajerial yang dilakukan untuk menjaga efektivitas proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur dengan kepala madrasah dan guru, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah menerapkan tiga strategi utama: Optimalisasi sarana dan prasarana dengan menetapkan skala prioritas penggunaan ruang kelas yang masih layak guna menjamin keselamatan santri; Peningkatan partisipasi dan kepedulian warga madrasah melalui komunikasi intensif dan forum musyawarah; dan Manajemen pembelajaran secara kolaboratif yang melibatkan fleksibilitas jadwal dan kerja sama antar guru dalam mengelola kelas. Meskipun dihadapkan pada kendala ruang kelas yang rusak, minimnya media pembelajaran, dan keterbatasan finansial, kepemimpinan yang adaptif dan kreatif terbukti mampu menjaga keberlangsungan pendidikan yang aman dan kondusif.

Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru

Mardani — 2026-03-01

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti lebih mendalam tentang Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru. Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari berbagai bahan tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini dengan menghimpun berbagai referensi berupa buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan fokus kajian. Selanjutnya, sumber-sumber tersebut dianalisis secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan tema penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan pemilahan data yang telah dikumpulkan, kemudian penyajian data dalam bentuk yang sistematis, serta tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut dari data yang telah didapatkan yang berkaitan dengan tema artikel. Hasil penelitian ini adalah; strategi kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja guru sebagai upaya mewujudkan mutu pendidikan yang optimal. Strategi tidak hanya dipahami sebagai perencanaan, tetapi sebagai rangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang didukung oleh kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, penguasaan kompetensi profesional, serta pendekatan yang sistematis dan humanistik. Kinerja guru juga diukur melalui lima indikator, yaitu kualitas kerja, kecepatan dan ketepatan, inisiatif dalam bekerja, kemampuan kerja, dan komunikasi. Dengan demikian, semakin baik strategi dan kepemimpinan kepala sekolah maka semakin tinggi pula kinerja guru dan keberhasilan sekolah secara keseluruhan.

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Era Digital

Nurlaila — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah upaya peningkatan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di tengah perkembangan era digital. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (library research) melalui analisis literature review guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang dikaji. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data secara sistematis dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan, tanpa melibatkan pengamatan langsung di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran merupakan hasil dari keterpaduan dan hubungan yang bersifat sistemik serta sinergis antara pendidik, peserta didik, kurikulum, bahan ajar, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses serta capaian belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan pendidikan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan dalam proses belajar, pemanfaatan media pembelajaran digital diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Pada abad ke-21 yang ditandai oleh kemajuan teknologi digital, peran teknologi dalam transformasi pendidikan Islam semakin signifikan dan relevan. Teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara belajar, berinteraksi, serta mengakses informasi. Dalam konteks pendidikan Islam, teknologi digital memiliki potensi yang luas untuk memperkaya dan meningkatkan pengalaman pembelajaran keagamaan. Perkembangan ini menjadikan pendidikan Islam lebih mudah diakses, interaktif, dan inklusif. Melalui platform daring, aplikasi seluler, dan media sosial, sumber-sumber pendidikan Islam dapat diakses secara global sehingga memungkinkan individu dari berbagai wilayah untuk memperluas dan memperdalam pemahaman keislaman. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran interaktif berbasis teknologi, seperti video, animasi, dan simulasi, dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep keagamaan secara lebih efektif.

Implementasi Manajemen Kelas dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Nurhazilna — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih mendalam tentang strategi manajemen kelas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian perpustakaan (library research) yang berfokus pada analysis literature review untuk menggali informasi mendalam terkait. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data secara sistematis dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini dengan cara menghimpun berbagai referensi berupa buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan fokus kajian. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan pemilahan data yang telah dikumpulkan, kemudian penyajian data dalam bentuk yang sistematis, serta tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut dari data yang telah didapatkan yang berkaitan dengan tema artikel. Hasil penelitian ini secara keseluruhan adalah; strategi manajemen kelas memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Melalui lingkungan belajar yang tertib, interaktif, dan berlandaskan nilai-nilai islami, guru mampu mendorong peserta didik mencapai perkembangan optimal baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Keberhasilan manajemen kelas pada akhirnya akan mempengaruhi mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara keseluruhan.

Peran Masyarakat Sipil Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Martha Yulisa — 2026-03-01

Korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara,, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sipil sebagai bagian dari sistem demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat sipil dalam mencegah tindak pidana korupsi, baik secara normatif, faktual, maupun ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, dengan memanfaatkan data kepustakaan serta data lapangan yang diperoleh melalui pengamatan dan keterangan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, peran masyarakat sipil telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Secara faktual, masyarakat sipil menjalankan perannya melalui pelaporan dugaan korupsi, pengawasan penggunaan anggaran publik, kampanye dan pendidikan antikorupsi, advokasi kebijakan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk melalui organisasi seperti Lampung Corruption Watch (LCW). Secara ideal, masyarakat sipil diharapkan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara konsisten dan berintegritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan demikian, pencegahan tindak pidana korupsi akan lebih efektif apabila terdapat sinergi yang kuat antara negara dan masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi.

Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya PKWT Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terhadap Risiko Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

Ary Rusmady — 2026-03-01

Fleksibilitas pasar kerja pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sering kali mengabaikan kepastian kerja bagi pekerja alih daya berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga mereka rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Masalah ini semakin krusial ketika perusahaan pemberi kerja (user) memutus kontrak dengan perusahaan penyedia jasa (vendor), yang berdampak pada hilangnya pekerjaan tanpa pemenuhan hak normatif yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan PHK terhadap pekerja alih daya PKWT akibat berakhirnya kontrak kerjasama user-vendor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, serta mengonstruksikan tanggung jawab perusahaan user dalam memastikan pemenuhan uang kompensasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 secara implisit memperketat alasan PHK bagi pekerja alih daya. Selesainya kontrak kerjasama antara user dan vendor tidak serta-merta dapat dijadikan alasan sah untuk memutus hubungan kerja tanpa memenuhi kewajiban sisa kontrak atau uang kompensasi secara proporsional. Kesimpulannya, demi memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan, doktrin tanggung jawab renteng perlu diterapkan di mana perusahaan user wajib memastikan hak normatif pekerja terpenuhi apabila vendor mengalami pailit atau wanprestasi

Peran Stakeholder dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Anak Binaan di LPKA Kelas I Tangerang

Harits Rabburafief — 2026-03-01

Pelaksanaan standar mutu pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sehingga pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas yang belum memadai, serta dukungan teknis dan anggaran yang terbatas menjadi faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan kontribusi para stakeholder dalam meningkatkan mutu pendidikan di LPKA Kelas I Tangerang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen yang berfokus pada keterlibatan pihak internal maupun eksternal lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan dukungan anggaran berperan penting dalam memperkuat penyelenggaraan pendidikan di LPKA. Program peningkatan kompetensi guru turut berdampak pada kualitas proses pembelajaran. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan dunia industri membuka peluang pelatihan keterampilan bagi anak binaan. Koordinasi antara pimpinan LPKA dan pihak sekolah juga mendukung pengelolaan pendidikan yang lebih terarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi yang konsisten dan keterlibatan aktif seluruh stakeholder menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan bagi anak binaan.

Ketegangan Kedaulatan dan Kepatuhan Internasional dalam Sengketa Laut Natuna Utara Perspektif Hukum Internasional (UNCLOS 1982)

Muhammad Nur Karim Al Ismariy — 2026-03-01

Penelitian ini mengkaji dasar hukum internasional yang menjadi landasan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara serta menilai klaim “Nine-Dash Line” Tiongkok dalam perspektif hukum laut internasional. Permasalahan ini muncul dari meningkatnya ketegangan geopolitik dan perbedaan penafsiran yurisdiksi maritim di kawasan Laut China Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar entitlement Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 serta menilai inkonsistensi klaim hak historis Tiongkok dengan rezim hukum laut modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada instrumen hukum primer, putusan peradilan internasional, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara berlandaskan kuat pada rezim Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UNCLOS. Temuan lain mengonfirmasi bahwa klaim “Nine-Dash Line” tidak memiliki dasar hukum karena bertentangan dengan ketentuan UNCLOS dan telah dibatalkan melalui putusan PCA tahun 2016. Kerangka negara kepulauan yang dianut Indonesia semakin memperkuat yurisdiksi atas kawasan tersebut, didukung oleh praktik negara yang konsisten dan keselarasan antara hukum nasional dan kewajiban internasional. Evaluasi ini menunjukkan bahwa benturan antara prinsip kedaulatan dan kewajiban kepatuhan internasional menjadi sumber ketegangan berulang di kawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan implementasi UNCLOS sangat penting untuk menjaga ketertiban hukum dan stabilitas regional.

Strategi Pengembangan SDM Berbasis Digital Learning dalam Meningkatkan Daya Saing Organisasi

Qoulan Sadida — 2026-03-01

TPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbasis digital learning dalam meningkatkan daya saing organisasi di era transformasi digital. Perubahan teknologi yang cepat menuntut organisasi untuk memiliki SDM yang adaptif, kompeten, dan inovatif agar mampu bersaing secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur dan analisis berbagai strategi digital learning seperti Learning Management System (LMS), microlearning, blended learning, gamifikasi, talent mapping, serta learning analytics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digital learning yang terintegrasi mampu meningkatkan kompetensi digital, produktivitas kerja, serta efektivitas pengambilan keputusan berbasis data. Namun demikian, tantangan seperti kesenjangan kompetensi, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan infrastruktur perlu dikelola secara strategis. Oleh karena itu, komitmen manajemen, budaya organisasi yang adaptif, serta evaluasi berbasis kinerja menjadi faktor kunci keberhasilan dalam meningkatkan daya saing organisasi secara berkelanjutan.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sexual Harassment Akibat Manipulasi Konten Digital Berbasis Artificial Intelligence

Ni Luh Putu Desi Erdiyanti — 2026-03-01

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam teknologi manipulasi konten digital seperti deepfake telah melahirkan bentuk baru sexual harassment di ruang siber. Fenomena ini berdampak signifikan pada korban, terutama terkait kondisi psikologis, relasi sosial, dan kehormatan diri. Studi ini berfokus pada kajian pengaturan hukum terkait sexual harassment akibat manipulasi konten digital berbasis AI, serta upaya perlindungan hukum bagi para korban dalam kerangka hukum Indonesia. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang mencakup penelaahan peraturan perundang-undangan terkait dan analisis konseptual berdasarkan beragam literatur hukum dan doktrin yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Indonesia sudah memiliki alat hukum seperti peraturan hukum pidana, hukum siber, dan perlindungan data pribadi, pengaturan mengenai penyalahgunaan teknologi AI masih bersifat parsial dan belum secara khusus mengatur deepfake pornografi. Kondisi ini menimbulkan kesulitan pembuktian, potensi tumpang tindih norma, serta belum optimalnya penegakan hukum. Perlindungan korban telah diatur melalui hak atas keadilan, pemulihan, dan restitusi, namun implementasinya masih terkendala aspek teknis dan risiko reviktimisasi. Maka dari itu, penting untuk memperkuat regulasi agar lebih selaras dengan kemajuan teknologi dan menerapkan sistem perlindungan hukum yang berfokus pada korban.

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dan Perusahaan Tambang Dalam Konflik Sumber Daya Alam Di Likupang

Tabitha Tinangon — 2026-03-01

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan berperan penting dalam menopang perekonomian nasional maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral terhadap penerimaan negara serta pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan kuatnya karakter pembangunan yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam (extractive regime). Di tingkat lokal, ketergantungan pada sektor pertambangan turut membentuk dinamika ekonomi daerah, termasuk di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Namun demikian, eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan, kerap memunculkan konflik yang melibatkan perusahaan, masyarakat adat, dan pemerintah daerah. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan perebutan akses dan penguasaan sumber daya, tetapi juga menyangkut persoalan eksklusi dan potensi “kehampaan hak” akibat lemahnya perlindungan hukum yang efektif. Di sisi lain, dinamika ini juga memperlihatkan ketegangan konseptual antara pendekatan environmentalis yang menekankan keberlanjutan ekologis dan pendekatan ekonomis yang berorientasi pada pertumbuhan investasi dan pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, penting untuk melihat bagaimana distribusi kekuasaan, peran negara, serta jaminan akses terhadap keadilan membentuk tata kelola konflik sumber daya alam di tingkat lokal.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 tentang Batas Usia dan Peerpanjangan Masa Jabatan Notaris Perspektif Siyasah Syar’iyyah

Alny Avasyah R.A Patongai — 2026-03-01

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 mengenai batas usia dan perpanjangan masa jabatan notaris menimbulkan dinamika konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengujian norma tersebut menjadi penting untuk menjamin keseimbangan antara pengaturan jabatan publik dan prinsip keadilan konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas norma terkait batas usia dan perpanjangan masa jabatan notaris, serta menelaah penerapannya dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, pendekatan konteks, dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap peraturan-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum tata negara dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menekankan keadilan substantif dalam mempertimbangkan kapasitas dan profesionalitas notaris sebagai pejabat umum. Rasio pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, serta perlindungan hak konstitusional. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, putusan ini mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah dalam pengelolaan jabatan publik. Putusan tersebut juga memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang tidak hanya bersifat negatif, tetapi juga mengoreksi norma yang berpotensi tidak proporsional.

Penelitian ini berimplikasi pada penguatan paradigma keadilan substantif dalam pengaturan jabatan publik di Indonesia.

Penerapan Dispensasi Kawin Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Thoriqul Ihsan — 2026-03-01

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan suatu akad yang sangat kuat, tidak hanya mengikat secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan dispensasi kawin dalam rangka pencegahan perkawinan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan menerapkan model analisis kualitatif interaktif. Analisis data dilakukan dengan model interaktif, yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dispensasi kawin di KUA Kecamatan Taman telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan melalui prosedur verifikasi yang ketat.

Dinamika Sektor Basis dan Struktur Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Rafif Yudhistira Aldi — 2026-03-01

Penelitian ini menganalisis dinamika sektor basis dan struktur ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2019-2024. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi sektor unggulan, menganalisis kontribusi sektoral, serta mengevaluasi daya saing ekonomi daerah. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang digunakan meliputi Location Quotient, Dynamic Location Quotient, Shift Share, dan Model Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan satu-satunya sektor basis yang konsisten dan tetap menjadi kontributor utama dalam struktur ekonomi daerah. Beberapa sektor nonbasis menunjukkan potensi pertumbuhan dan keunggulan kompetitif, yang mengindikasikan adanya dinamika dan penyesuaian struktur ekonomi. Temuan ini menegaskan pentingnya diversifikasi ekonomi untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Melalui Proses E-Litigasi Di Indonesia

Adelia Putri — 2026-03-01

Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui proses e-litigasi merupakan bagian dari pembaruan hukum acara di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kebijakan ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bentuk modernisasi sistem peradilan berbasis teknologi informasi. E-litigasi memungkinkan proses persidangan, termasuk penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga pembacaan putusan, dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan e-litigasi dalam perspektif hukum acara, mengkaji dasar normatifnya, serta menilai efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan jurnal hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif e-litigasi telah memiliki dasar hukum yang jelas dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi proses beracara. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala yuridis dan teknis, seperti perbedaan interpretasi terhadap keabsahan alat bukti elektronik, kesiapan infrastruktur, serta perlindungan hak para pihak dalam persidangan daring. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan harmonisasi hukum acara menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan e-litigasi berjalan sesuai prinsip due process of law.

Urgensi Perlindungan Hak Cipta terhadap Fenomena Re-upload Konten Foodvloger dalam Ekosistem Media Sosial

Nabila Anatasya — 2026-03-01

Industri kreator digital seperti foodvlogger yang membuat konten audio visual berbasis platform, telah berkembang sebagai akibat dari perkembangan media sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi hak cipta, re-upload tanpa izin masih terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa seberapa efektif perlindungan hak cipta bagi foodvlogger dalam lingkungan digital dan untuk membuat garis besar kebijakan yang akan memperkuat perlindungan ini. Penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis kualitatif dilakukan dengan melihat perbedaan antara standar hukum dan praktik distribusi konten berbasis algoritma. Hasil diskusi menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan hak cipta telah memberikan pengakuan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta. Namun demikian, implementasi di dunia digital menghadapi tantangan seperti mekanisme penegakan yang reaktif, tanggung jawab platform yang terbatas, literasi hukum masyarakat yang rendah, dan algoritma yang memprioritaskan partisipasi tanpa mempertimbangkan legitimasi kepemilikan konten. Menurut sejumlah foodvlogger Indonesia, praktik re-upload memecah audiens dan mengurangi peluang kreator untuk menghasilkan uang. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan hak cipta membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup perubahan kebijakan turunan, transparansi monetisasi, kewajiban sistem deteksi otomatis platform, dan peningkatan literasi publik. Upaya ini sangat penting untuk menjamin industri kreatif digital tetap berjalan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pencipta dan kebutuhan publik

Revolusi Digital dalam Hukum Acara Perdata: Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Penyelesaian Sengketa

Rahma Nur Aristawati — 2026-03-01

Transformasi digital dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia didorong oleh penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem peradilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari konsekuensi yuridis dan etis dari penggunaan AI dalam proses peradilan. Khususnya, penelitian ini berfokus pada independensi hakim, akuntabilitas hakim, kemungkinan bias algoritmik, perlindungan data dan privasi, dan jaminan due process of law. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, di mana literatur, regulasi, dan penelitian akademik tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam praktik hukum dievaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan akurasi penalaran hukum komputasional. Pertimbangan moral dan diskresi yudisial tetap menjadi komponen penting dalam pengambilan keputusan, AI tidak dapat menggantikan peran hakim sebagai subjek utama dalam penemuan hukum (rechtsvinding). Selain itu, penggunaan AI menimbulkan risiko bias algoritmik, ketidakjelasan akuntabilitas, serta ancaman terhadap perlindungan data dan transparansi proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi dan tata kelola AI yang adaptif, transparan, serta berbasis etika guna memastikan bahwa transformasi digital dalam hukum acara perdata tetap menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Lintas Negara Melalui Penipuan Lowongan Kerja Online

Kadek Manik Bellinda Satvika — 2026-03-01

Perkembangan teknologi informasi saat ini dimanfaatkan oleh jaringan kriminal sebagai sarana melakukan tindak pidana perdagangan orang lintas negara melalui modus penipuan lowongan kerja daring yang sangat meyakinkan. Fenomena ini merupakan bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang berdampak serius pada pelanggaran hak asasi manusia serta martabat warga negara di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum terhadap perdagangan orang lintas negara serta mengkaji bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi para korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan ratifikasi Protokol Palermo, namun implementasinya masih terkendala pada aspek pembuktian digital. Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan signifikan dalam pemberian restitusi dan koordinasi antarinstansi internasional yang menghambat pemulihan hak-hak korban secara utuh. Perlindungan hukum yang ada saat ini masih lebih menitikberatkan pada aspek prosedural formal dibandingkan dengan kebutuhan nyata rehabilitasi korban di lapangan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi yang secara eksplisit mengatur perekrutan digital serta peningkatan kapasitas forensik aparat penegak hukum guna memberikan perlindungan yang berkeadilan dan adaptif terhadap teknologi.

Tinjauan Yuridis Terkait Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman J&T Cargo Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Adanya Pencantuman Klausula Eksonerasi

Kadek Sri Indriyani — 2026-03-01

Klausula Eksonerasi merupakan ketentuan dalam perjanjian baku yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak dalam kontrak. Kajian penelitian berikut bertujuan guna (1) mengetahui tanggung jawab yang diberikan Perusahaan J&T Cargo terkait kerugian yang dialami konsumen akibat adanya pencantuman klausula eksonerasi, dan (2) menganalisis dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Nomor: 62/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mkd. Dengan begitu, kajian penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui studi putusan pengadilan terkait tanggung jawab pelaku usaha akibat adanya pencantuman klausula eksonerasi yang merugikan konsumen, dengan menggunakan teknik deskriptif. Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, kemudian didukung dengan teknik kepustakaan (library research) serta studi dokumen putusan pengadilan dan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni 1) kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi tanggung jawab hukum sebagai penyedia jasa dan ganti kerugian yang tidak dilakukan secara penuh sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya 2) dalam perkara ini, pertimbangan hakim terbatas secara prosedural dan tidak menembus substansi perlindungan konsumen yang dirugikan, sehingga keadilan substantif bagi konsumen tidak tercapai, dan hukum justru terkesan melindungi pelaku usaha yang lalai

Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual atas Merek Produk dalam Sengketa Paten Samsung dan Apple

I Made Summa Ananta Wijaya — 2026-03-01

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong sector perdagangan menuju persaingan global yang semakin ketat, sehingga menuntut perlindungan hokum terhadap hasil kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, memiliki peranan penting dalam melindungi investasi teknologi agar tidak digunakan secara tidak sah oleh pihak laindalam jangka waktu tertentu. Pemberian hak paten bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong inovasi melalui kewajiban pemegang paten unutk mempublikasikan inventasinya. Dalam Pratik bisnis, kebebasan memproduksi dan memasarkan produk sering kali diiringi dengan persaingan yang tidak sehat, termaksuk UU RI no. 14 tahun 2001, pasal 1, ayat 1 pelanggran hak paten. Tingginya permintaan pasar terhadap produk inovatif membuka peluang terjadinya peniruan dan pengangguran teknologi tanpa izin oleh pelaku usaha lain demi memperoleh keuntungan ekonomi. Kondisi memicu sengketa hukum antara pemilik paten dan pihak yang di duga melakukan pelanggran. Penulis ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, melalui studi kasus dugaan pelanggaran hak paten oleh Samsung terhadap Apple, guna memahami bentuk pelanggaran serta implikasi hukumnya dalam dunia bisnis dan persaingan usaha.

Peran Gaya Komunikasi Guru Dalam Meningkatkan Partisipasi Siswa Pada Pembelajaran: Sebuah Studi Pustaka

Iskandar — 2026-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran gaya komunikasi guru dalam meningkatkan partisipasi siswa pada proses pembelajaran melalui pendekatan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai literatur ilmiah berkitan dengan gaya komunikasi dan partisipasi siswa. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi, serta interpretasi secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi guru yang dialogis, partisipatif, empatik, dan terbuka mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan interaktif. Gaya komunikasi yang suportif mendorong siswa untuk bertanya, mengemukakan pendapat, serta terlibat aktif dalam diskusi. Sebaliknya, gaya komunikasi yang otoriter dan satu arah cenderung menghambat partisipasi siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gaya komunikasi guru memiliki peran signifikan dalam meningkatkan partisipasi siswa, baik secara kognitif, afektif, maupun sosial. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pengembangan kompetensi komunikasi guru sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme pendidik guna menciptakan pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan berpusat pada siswa.

Peranan Advokat Dalam Proses Penyidikan Tidak Pidana Narkotika di Polres Badung

Ni Luh Oki Damayanti — 2026-03-02

Peredaran narkoba menjadi bahaya penting di masyarakat Indonesia dan menjadi permasalahan yang komplek di Kabupaten Badung. Kasus-kasus tindak pidana narkotika yang berdampak serius terhadap keamanan serta ketertiban masyarakat menjadi salah satu fokus utama aparat hukum kepolisian di Polres Badung. Dalam tindak pidana narkotika pendampingan advokat sangat penting, terutama dalam kasus narkotika yang kerap kali melibatkan tekanan psikologis, kesalahan prosedur, atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia selama proses pemeriksaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi peranan advokat dalam proses penyidikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi advokat dalam menjalankan perannya pada proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Badung. Jenis penelitian merupakan penelitian empiris dengan sumber data primer yang berasal dari responden atau informan dan observasi langsung di lapangan, menggunakan sumber dari peraturan perundang- undangan yang relevan dan sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah. Hasil peneltian menunjukkan bahwa Peranan advokat dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Badung secara normatif telah didukung dalam KUHAP serta undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan keberadaan advokat sangatlah bergantung pada kebijakan penyidik dan kesadaran tersangka. Faktor penghambat advokat pada tahap penyidikan meliputi : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Faktor penghambat yang paling dominan adalah berasal dari Undang-Undang, penegak hukum dan kultur atau kesadaran hukum masyarakat itu sendiri yang kurang memahami tentang bantuan hukum

Ta’aruf Dan Khitbah Serta Relevansinya: Studi Tematik Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili

Nadiyah Prisila Siregar — 2026-03-03

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep ta’aruf dan khitbah dalam Al-Qur’an melalui penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir serta melihat relevansinya dalam konteks sosial masyarakat kontemporer. Latar belakang penelitian ini didasari fenomena meningkatnya perilaku pacaran di kalangan remaja yang kerap berujung pada penyimpangan moral dan maraknya perceraian di Indonesia, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep syariat Islam terkait pengenalan dan peminangan sebelum pernikahan. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan solusi islami yang dapat meminimalisasi risiko keretakan rumah tangga serta memberikan alternatif bagi masyarakat modern dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, di mana data primer diperoleh dari kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili, sementara data sekunder berasal dari jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas ta’aruf dan khitbah (antara lain QS. Al-Hujurat:13, QS. An-Nur:30–31, QS. Al-Baqarah:235, dan QS. An-Nisa:23) beserta penafsiran ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ta’aruf diposisikan sebagai proses pengenalan yang menjaga kehormatan dan batas syariat, sedangkan khitbah sebagai ikatan awal yang diperbolehkan namun tetap diawasi agar tidak menjerumus pada perbuatan maksiat. Wahbah Al-Zuhaili menekankan bahwa tolok ukur utama dalam memilih pasangan adalah ketakwaan, bukan status sosial atau harta. Relevansi konsep ini pada masa kini tampak pada upaya mencegah praktik pacaran bebas, menjaga kesucian hubungan laki-laki dan perempuan, serta mengurangi angka perceraian yang terus meningkat.

Kasus Persaingan Antar Saudara Pada Remaja Latar Layanan Kesehatan Di Puskesmas S

Stevia Vebianti Nuryono — 2026-03-05

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika psikologis remaja awal yang mengalami ketidaknyamanan emosional dalam konteks relasi keluarga serta mengevaluasi efektivitas intervensi regulasi emosi berbasis sistem keluarga. Subjek penelitian adalah seorang remaja perempuan berusia 13 tahun yang menunjukkan sensitivitas emosional, kecenderungan membandingkan diri dengan saudara kandung, serta persepsi ketidaksetaraan afeksi orang tua. Metode yang digunakan adalah asesmen psikologis deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara klinis, wawancara significant other, Forer Sentence Completion Test (FSCT), dan skrining sibling rivalry. Intervensi dilakukan dalam tiga sesi konseling individual yang berfokus pada peningkatan kesadaran emosi, regulasi emosi, restrukturisasi kognitif sederhana, dan penguatan relasi keluarga, serta dilengkapi dengan psikoedukasi kepada orang tua. Hasil intervensi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran emosi, pemahaman hubungan pikiran–emosi–perilaku, serta kemampuan awal klien dalam mengelola emosi secara lebih adaptif. Secara keseluruhan, intervensi memberikan dampak positif awal dan mendukung prognosis dubia ad bonam.

Pengaruh Peran Kepemimpinan dan Ketersediaan Sarana Prasarana terhadap Kinerja Pegawai dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening di Kantor Camat Patumbak

Chintia Leonita Simanjorang — 2026-03-05

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kinerja pegawai di Kantor Camat Patumbak yang dinilai belum optimal, ditandai dengan rendahnya pencapaian target kerja, kurangnya semangat kerja, serta pelayanan publik yang belum maksimal. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh lemahnya peran kepemimpinan, keterbatasan ketersediaan sarana prasarana, serta rendahnya motivasi kerja pegawai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran kepemimpinan dan ketersediaan sarana prasarana terhadap kinerja pegawai, baik secara langsung maupun melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 31 pegawai dan dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, regresi linear berganda, serta analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan dan ketersediaan sarana prasarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dan motivasi kerja. Motivasi kerja juga berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai serta terbukti memediasi pengaruh peran kepemimpinan dan ketersediaan sarana prasarana terhadap kinerja pegawai. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pegawai dapat dicapai melalui penguatan kepemimpinan, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta peningkatan motivasi kerja.

Sentuhan Artistik ke Klik Digital: Storytelling Produk dan Kredibilitas Online terhadap Loyalitas Konsumen Kerajinan Perak Celuk melalui Customer Engagement

Komang Santi Sapitri — 2026-03-05

Kebangkitan platform digital telah mengubah cara produk budaya dipasarkan dan dikonsumsi, terutama dalam industri kreatif seperti kerajinan perak Celuk . Penceritaan dan kredibilitas daring telah muncul sebagai alat penting untuk membangun kepercayaan dan hubungan emosional dengan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penceritaan produk (X1) dan kredibilitas daring (X2) terhadap loyalitas konsumen (Y), dengan keterlibatan pelanggan (Z) sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan data survei yang dikumpulkan dari konsumen kerajinan perak Celuk . Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penceritaan produk dan kredibilitas daring secara signifikan memengaruhi keterlibatan pelanggan, yang pada gilirannya memainkan peran penting dalam meningkatkan loyalitas konsumen. Lebih lanjut, keterlibatan pelanggan ditemukan memediasi sebagian hubungan antara penceritaan, kredibilitas daring, dan loyalitas konsumen. Kesimpulannya, penceritaan digital yang efektif dan mempertahankan kredibilitas daring merupakan strategi penting untuk mendorong keterlibatan dan loyalitas konsumen yang lebih dalam dalam industri kerajinan tradisional. Temuan ini memberikan wawasan bagi para pengrajin dan pemasar untuk memperkuat keunggulan kompetitif melalui interaksi digital.

A Hybrid Assessment Framework for Green Sukuk: Integrating Maqashid al-Shariah and SDG Metrics (A Systematic Literature Review)

Muhammad Sidiq Abdul Aziz — 2026-03-05

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka penilaian hibrida bagi Green Sukuk dengan mengintegrasikan prinsip Maqashid al-Shariah dan metrik Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Green Sukuk muncul sebagai instrumen keuangan syariah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, pendekatan penilaian yang ada masih cenderung menilai Green Sukuk secara terpisah, baik dari aspek keberlanjutan maupun kepatuhan syariah, tanpa integrasi yang komprehensif. Penelitian ini melakukan penelusuran literatur secara sistematis menggunakan basis data Google Scholar dengan tahapan seleksi yang terstruktur. Dari total 200 artikel yang teridentifikasi, sebanyak tujuh artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis secara mendalam. Hasil kajian menunjukkan bahwa dimensi Maqashid al-Shariah, khususnya perlindungan jiwa, harta, dan lingkungan, memiliki keterkaitan yang kuat dengan indikator SDGs yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan ketahanan ekonomi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan suatu kerangka penilaian hibrida yang mengombinasikan tujuan normatif syariah dengan indikator keberlanjutan yang terukur. Penelitian ini berkontribusi dalam menjembatani kajian keuangan syariah dan keuangan berkelanjutan serta memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, regulator, dan investor dalam menilai dampak Green Sukuk secara holistik.

Pelembagaan Partai Politik: Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Kabupaten Manggarai Timur

Pankrasius Suraka — 2026-03-05

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kabupaten Manggarai Timur dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori pelembagaan partai politik Vicky Randall dan Lars Svåsand yang menekankan empat dimensi, yaitu systemness, value infusion, decisional autonomy, dan reification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur telah mengalami proses pelembagaan yang relatif baik. Derajat systemness tercermin melalui struktur organisasi yang berjalan aktif dan sosialisasi politik yang berkelanjutan. Value infusion terlihat dari internalisasi nilai nasionalisme dan keberpihakan kepada wong cilik melalui program dan kegiatan sosial.

Forecasting Harga Saham PT Surya Esa Perkasa Tbk (ASSA) dengan Pendekatan ARIMA dan GARCH

Ida Faridatul Arifin — 2026-03-05

Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan pergerakan harga saham PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) menggunakan pendekatan model deret waktu ARIMA dan GARCH. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian, namun harga saham bersifat fluktuatif dan mengandung risiko, sehingga diperlukan model prediktif yang akurat. Data yang digunakan berupa harga penutupan harian saham periode 1 Januari 2020 hingga 31 Juli 2025 yang diperoleh dari Investing.com. Metode analisis meliputi uji stasioneritas Augmented Dickey-Fuller (ADF), identifikasi model melalui ACF dan PACF, pemilihan model terbaik berdasarkan AIC, SC, dan HQ, uji heteroskedastisitas, serta pemodelan volatilitas dengan GARCH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data menjadi stasioner pada differencing orde kedua. Model ARIMA terbaik adalah ARIMA(1,1,1). Uji residual menunjukkan adanya heteroskedastisitas sehingga dikombinasikan dengan model GARCH, dengan model terbaik GARCH(2,2). Hasil forecasting 10 hari perdagangan menunjukkan rata-rata akurasi prediksi sebesar 90%. Dengan demikian, kombinasi ARIMA–GARCH efektif digunakan untuk meramalkan harga saham ESSA dan dapat menjadi referensi bagi investor dan analis dalam pengambilan keputusan.

Perlindungan Hukum terhadap Dokter Gigi Program Internsip dalam Tindakan Kegawatdaruratan Medis di Rumah Sakit

Granidya Rosa Atlantika — 2026-03-05

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan perlindungan hukum dokter gigi dalam melakukan tindakan kegawatdaruratan medis selama program internsip. Program internsip dokter gigi dapat dipandang sebagai tahap peningkatan kualitas tenaga kesehatan profesional guna menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam praktik di masa mendatang. Namun, pengalaman dokter gigi internsip dalam menangani kasus kegawatdaruratan masih terbatas sehingga tindakan tersebut sering kali mengandung risiko medis dan dapat memengaruhi kepercayaan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter gigi internsip memiliki kewenangan formal untuk melakukan tindakan kegawatdaruratan medis sesuai dengan Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang dimiliki. Perlindungan hukum diberikan sepanjang dokter gigi menjalankan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, serta standar prosedur operasional (SOP). Dalam keadaan darurat, dokter gigi diperbolehkan melakukan tindakan di luar kewenangan klinisnya demi keselamatan pasien dan dapat memperoleh pengecualian dari tuntutan tanggung jawab. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi dokter gigi internsip telah diatur secara normatif, namun upaya preventif masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan rutin serta penguatan standar operasional di setiap wahana internsip.

Pengaruh Kualitas Layanan dan Fasilitas terhadap Kepuasan Pelanggan pada Bengkel Montecarlo Solo

Rehulina Margaretha Purba — 2026-03-05

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia berdampak pada meningkatnya kebutuhan jasa perawatan kendaraan serta persaingan antar bengkel mobil. Dalam konteks jasa otomotif, kualitas layanan dan fasilitas menjadi faktor penting yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Menganalisis pengaruh kualitas layanan dan fasilitas terhadap kepuasan pelanggan pada Montecarlo Bengkel Mobil Solo Surakarta. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Data primer diperoleh melalui kuesioner kepada 100 responden pelanggan menggunakan teknik accidental sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Kualitas layanan dan fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Fasilitas menjadi variabel yang paling dominan. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,748 menunjukkan bahwa 74,8% variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Kepuasan pelanggan bengkel dipengaruhi oleh kualitas layanan dan fasilitas, dengan fasilitas sebagai faktor dominan. Peningkatan standar pelayanan serta pengelolaan fasilitas yang memadai menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan

Kolaborasi Antar Generasi Dalam Pekerjaan Sosial: Model, Strategi, Dan Efektivitas Intervensi

Fifi Julfiati — 2026-03-05

Penelitian ini mengeksplorasi peran kolaborasi antar generasi dalam pekerjaan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas di Indonesia melalui peningkatan modal sosial. Menggunakan pendekatan berbasis literatur terdahulu, studi ini mensintesis temuan dari penelitian empiris mengenai kepemimpinan multigenerasi, modal sosial, dan efektivitas intervensi pekerjaan sosial komunitas. Melalui tinjauan sistematis terhadap lebih dari 45 sumber literatur (jurnal peer-reviewed, buku, laporan kebijakan, dan data statistik), penelitian ini mengidentifikasi model kolaborasi antar generasi yang memposisikan modal sosial sebagai mediator antara kolaborasi lintas generasi dan kesejahteraan komunitas, dengan dukungan kebijakan publik sebagai moderator kontekstual. Temuan literatur menunjukkan bahwa kepemimpinan multigenerasi yang efektif meningkatkan kepercayaan antarwarga, memperluas jaringan sosial, dan meningkatkan akses terhadap layanan kesejahteraan. Di Indonesia, implementasi kolaborasi lintas generasi menghadapi tantangan budaya (hierarki keluarga, perbedaan nilai generasi) dan struktural (ketimpangan sumber daya, disparitas urban-rural). Rekomendasi mencakup: (1) integrasi program kolaborasi lintas generasi dalam perencanaan kesejahteraan daerah, (2) pelatihan pemimpin komunitas lintas generasi dengan pendekatan budaya setempat, (3) penguatan jaringan kerja lintas sektor, dan (4) evaluasi berkelanjutan dengan indikator modal sosial dan kesejahteraan yang terukur. Implikasi teoritis memperkaya kerangka kerja pekerjaan sosial di konteks multigenerasi; implikasi praktis memberikan pedoman rancangan program yang lebih efektif

Keabsahan Klausul Milik Beding Dalam Suatu Perjanjian Menurut Perspektif Hukum Jaminan

Najwa Silmisya Hanif — 2026-03-05

Klausul milik beding merupakan ketentuan dalam perjanjian yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk secara langsung memiliki objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Klausul ini menimbulkan persoalan karena berpotensi menyimpang dari prinsip dasar hukum jaminan dan perlindungan terhadap debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan klausul milik beding dalam sistem hukum jaminan Indonesia serta mengkaji keabsahan dan akibat hukum dari penggunaannya dalam suatu perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Jaminan Fidusia, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul milik beding tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun secara normatif dilarang melalui ketentuan hukum jaminan yang bersifat memaksa. Klausul tersebut bertentangan dengan asas keabsahan perjanjian, khususnya unsur sebab yang halal, serta melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan para pihak. Akibat hukumnya, klausul milik beding dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada, tanpa membatalkan perjanjian pokok. Kreditur tidak memperoleh hak kepemilikan atas objek jaminan, melainkan hanya hak preferen untuk menagih pelunasan melalui mekanisme eksekusi yang sah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembatasan asas kebebasan berkontrak guna menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur dan debitur.

Kemiskinan Pekerja Informal Lansia Di Pasar 16 Ilir Palembang Dalam Ketidakpastian Pendapatan

Nazhifa Mulya Kinasih — 2026-03-05

Kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks, terutama bagi kelompok pekerja informal lansia yang memiliki keterbatasan dalam akses kerja dan perlindungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemiskinan pekerja informal lansia di kawasan Pasar 16 Ilir, Kota Palembang dalam konteks ketidakpastian pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman hidup lansia yang bekerja di sektor informal. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria berusia di atas 60 tahun dan bekerja sebagai pedagang atau penyedia jasa informal. Data dikumpulkan melalui wawancara bahwa pendapatan pekerja informal lansia bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada kondisi pasar, jumlah pembeli, serta kemampuan fisik untuk bekerja, sehingga menimbulkan kerentanan ekonomi yang berkelanjutan. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal dan perlindungan sosial menyebabkan lansia tetap bekerja di usia lanjut sebagai bentuk keterpaksaan ekonomi. Dalam menghadapi ketidakpastian pendapatan, para lansia mengembangkan berbagai strategi bertahan hidup, seperti menunda pembayaran sewa rumah, berhutang, serta melakukan negosiasi terhadap biaya pendidikan anggota keluarga. Selain itu, makna hidup berkecukupan bagi langsia cenderung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makan dan tempat tinggal, tanpa adanya jaminan ekonomi jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan pada pekerja informal langsia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh keterbatasan struktural dalam akses terhadap layanan sosial dan perlindungan kerja diwilayah perkotaan.

Pelaksanaan Penyimpanan Barang Bukti Kendaraan Bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Abdul Rahman — 2026-03-05

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Penyimpanan barang bukti merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum karena pengelolaan yang tidak tepat dapat memengaruhi keabsahan barang bukti di pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 130 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengelolaan barang sitaan harus dilakukan seefisien mungkin dengan tetap menjaga nilai ekonomi barang sitaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (KASI PAPBB) yaitu Bapak Fuad Ar Rahim S.H., M.H., dan staf bidang PAPBB yaitu Ibuk Reni Efrina A.Md pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Temuan studi mendapati bahwa pelaksanaan penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada dasarnya telah mengikuti prosedur standar operasional yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1010, meliputi pencatatan dalam buku register, eksaminasi material evidensial, pengarsipan serta pengkategorian material evidensial, penitipan, perawatan, proteksi, penyediaan serta restitusi material evidensial pra maupun pasca persidangan serta penuntasan objek sitaan. Berdasarkan data tahun 2025, terdapat 10 unit mobil dan 15 unit sepeda motor yang menjadi barang bukti dari berbagai jenis perkara. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya pemeliharaan rutin dan belum tersedianya garasi penyimpanan sehingga kendaraan harus disimpan di halaman terbuka yang rentan terhadap kerusakan akibat cuaca, dan keterbatasan anggaran operasional yang menghambat pengadaan fasilitas dan perawatan barang bukti. Langkah yang ditempuh guna menanggulangi hambatan tersebut meliputi koordinasi antara Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (KASI PAPBB) dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, pemanfaatan dana operasional secara maksimal, pengajuan kebutuhan anggaran tambahan ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung, penataan ulang halaman kantor untuk penyimpanan sementara, pengawasan rutin untuk menjaga keamanan.

Analisis Hukum Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak sebagai Pengguna Narkotika

M. Khairul Amin NS — 2026-03-05

Riset ini mengkaji aplikasi keadilan restoratif, juga dikenal sebagai keadilan restoratif, bagi anak-anak yang menderita narkotika. Fokus utama riset ini ialah persyaratan hukum yang tercantum dalam Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan asas Nomor 18 Tahun 2021, yang mengelola tentang implementasi Keadilan Restoratif bagi anak-anak korban narkotika oleh petugas Kejaksaan Agung. Selain itu, riset ini juga mengkaji aplikasi keadilan restoratif, juga dikenal sebagai keadilan restoratif, perihal anak-anak yang menderita narkotika. Metode yang dipakai dalam riset ini ialah metode kajian hukum normatif-empiris, yang meliputi kajian hukum, literatur, wawancara, dan studi kasus. Hasil riset ini menunjukkan bahwa anak-anak yang berperan serta dalam penyelewengan narkotika dapat direhabilitasi melewati keadilan restoratif, juga dikenal sebagai Keadilan Restoratif. Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan asas Nomor 18 Tahun 2021 mempunyai regulasi hukum yang berbeda, meskipun penegak hukum Indonesia telah menerapkan Keadilan Restoratif bagi anak-anak yang berperan serta narkotika. Hal ini menyoroti kurangnya kepatuhan perihal hukum dalam tindakan pengelolaan anak-anak pengguna narkotika dan kebutuhan untuk menyerahkan perawatan terbaik bagi anak-anak yang belum meraih potensi penuhnya. Karena itu, riset ini menyarankan perbaikan kerangka hukum terkait tindakan pengelolaan anak-anak pengguna narkotika. dinantikan aplikasi rekomendasi ini akan menghasilkan sistem pengasuhan anak yang lebih manusiawi, responsif, dan berfokus pada kebutuhan terbaik anak.

Pelaksanaan Penempatan Anak yang berkonflik dengan hukum selama Proses Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Rozi Aulia Rahmat — 2026-03-05

Studi ini mengkaji pelaksanaan penempatan anak yang berkonflik dengan hukum selama proses persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, khususnya terkait pelaksanaan penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. Berlandaskan UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terkena hukum seharusnya diberikan kepada lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Namun dalam praktiknya, keterbatasan fasilitas LPAS di wilayah Bukittinggi menyebabkan anak terpaksa ditempatkan di Lapas dewasa. Studi ini mengandalkan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan & Perawatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi ,dan anak yang sedang berkonflik dengan hukum, serta studi dokumentasi terhadap berkas perkara. Data studi memperlihatkan jika penempatan anak di Lapas dewasa dilakukan karena tidak tersedianya fasilitas LPAS di Bukittinggi, meskipun hal ini bermengenaian dengan prinsip perlindungan anak dalam UU SPPA. Penempatan anak bersama tahanan dewasa menimbulkan dampak psikologis negatif, termasuk tekanan mental akibat perundungan verbal dan isolasi sosial. Anak yang ditempatkan di Lapas dewasa tidak mendapatkan pembinaan khusus yang sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Studi ini merekomendasikan perlunya pembangunan LPAS di wilayah Bukittinggi, pemisahan total antara anak dan dewasa, serta peningkatan koordinasi antar-instansi saat menangani anak yang terkena pidana untuk memastikan keamanan hak-hak anak tetap terjamin selama tahap pengadilan.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2023

Putri Suci Amaliya — 2026-03-05

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tindak pidana yang dilakukan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menimbulkan masalah moral, medis, dan hukum. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menghadapi dilema dalam menegakkan keadilan dalam kasus di mana pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara keseluruhan karena kondisi kejiwaan yang mereka miliki. Dalam KUHP lama (Pasal 44 Wetboek van Strafrecht), tidak adanya definisi yang jelas dan tidak ada hukum yang mengatur tindakan bagi pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Paradigma baru dibawa oleh penerimaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, terutama dalam hal perlindungan hak asasi ODGJ dan kepentingan masyarakat dan korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa dalam perspektif UU No. 1 Tahun 2023 serta mengetahui bagaimana analisis bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak Pidana dengan gangguan jiwa menurut perspektif UU No. 1 tahun 2023 dikaitkan dengan pemidanaan dan bentuk-bentuk pemidanaan dalam KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Data sekunder berupa buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu dikaji secara sistematis. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah dianalisis untuk memahami konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana ODGJ. Analisis perbandingan dilakukan antara KUHP lama dan KUHP Baru untuk mengidentifikasi perubahan paradigma dan implikasinya terhadap praktik peradilan. Penelitian ini fokus pada dua permasalahan utama (1) mengkaji konstruksi pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa dalam perspektif UU No 1 tahun 2023, (2) bagaimana analisis bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa menurut perspektif UU No. 1 tahun 2023 dikaitkan dengan teori pemidanaan dan bentuk-bentuk pemidanaan dalam KUHP.

Pembagian Hak Waris Pusako Randah Di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar

Nisa Maqfirah — 2026-03-05

Penelitian ini membahas tentang pembagian hak waris pusako randah di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar. Pewarisan harta dalam adat Minangkabau terbagi atas dua jenis pusaka, yaitu pusako tinggi yang pembagiannya hanya didapat oleh anak perempuan sesuai dengan keturunan ibu (matrilineal), dan pusako randah yang pembagiannya mengikuti hukum Islam (faraidh), sehingga semua ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak mendapatkannya sesuai dengan falsafah Minangkabau adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Namun, praktik yang terjadi di sebagian masyarakat Minangkabau menunjukkan adanya ketidaksesuaian, dimana pembagian hak waris pusako randah masih disamakan dengan pembagian pusako tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian hak waris pusako randah di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian hak waris pusako randah di nagari tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder serta data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat (Ketua KAN, Niniak Mamak), Wali Nagari, masyarakat, dan ahli waris di Nagari Balimbiang, Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hak waris pusako randah di Nagari Balimbiang masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan adat dan hukum Islam dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih mempraktikkan pembagian pusako randah dengan sistem matrilineal, dimana hanya anak perempuan yang mendapatkan warisan, sedangkan anak laki-laki hanya berperan sebagai pengawas. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam (faraidh) yang memberikan hak kepada semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian hak waris pusako randah terbagi menjadi dua kategori: faktor internal meliputi kuatnya pengaruh adat matrilineal yang turun-temurun, sistem perkawinan matrilokal, dan kekhawatiran akan hilangnya harta pusaka dari garis keturunan ibu; sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya sosialisasi dari tokoh adat dan pemerintah nagari tentang perbedaan pusako tinggi dan pusako randah, tekanan sosial terhadap laki-laki yang menuntut hak warisnya, serta belum optimalnya peran ninik mamak dalam memberikan penegasan mengenai ketentuan hukum Islam dalam pembagian pusako randah.

Perlindungan Hukum Adat Terhadap Pemilik Tanah Ulayat Suku Koto Di Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang Kabupaten Agam

Shania Nilfi Intan G — 2026-03-05

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum adat terhadap pemilik tanah ulayat Suku Koto di Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang Kabupaten Agam dalam menghadapi konflik kepemilikan tanah ulayat yang melibatkan ahli waris Amsir Murad Sutan Mangkudun. Permasalahan muncul ketika Amsir Murad Sutan Mangkudun membuat sertipikat tanah ulayat Suku Koto atas namanya secara sepihak tanpa persetujuan Mamak Kepala Waris dan seluruh anggota kaum. Setelah meninggal, sertipikat tersebut diwariskan kepada istri dan anaknya yang bukan merupakan anggota Suku Koto karena sistem matrilineal Minangkabau. Ahli waris kemudian mencoba menjual tanah ulayat tersebut berdasarkan sertipikat yang dimiliki, sementara kaum Suku Koto mempertahankan haknya dengan bukti ranji kaum dan tambo kaum. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Ampang Gadang, dan Mamak Kepala Waris Suku Koto, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum adat terhadap tanah ulayat Suku Koto dilakukan melalui dua bentuk: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif meliputi pengakuan eksistensi tanah ulayat dalam Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023, penguatan bukti kepemilikan tradisional berupa ranji dan tambo sebagai alat bukti sah dalam hukum adat, pencegahan sertifikasi sepihak melalui mekanisme musyawarah adat dan sosialisasi tentang sistem matrilineal dan larangan pengalihan tanah pusako. Perlindungan hukum represif meliputi penyelesaian sengketa melalui lembaga adat (KAN) terlebih dahulu, mediasi yang melibatkan pemerintah nagari dan tokoh adat, pengakuan tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi, saksi adat bagi pelaku pelanggaran, perlindugan hukum adat melalui rekomendasi pembatalan sertipikat yang tidak sah secara adat dan sosialisasi tentang sistem matrilineal dan larangan pengalihan tanah pusako. Upaya Suku Koto dalam melindungi tanah ulayat meliputi pendokumentasian tambo dan ranji, penetapan dan pemeliharaan batas tanah, edukasi kepada generasi muda, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan tanah ulayat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga tanah ulayat sebagai warisan budaya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengakuan hukum terhadap bukti kepemilikan tradisional, peningkatan koordinasi antara lembaga adat dengan pemerintah dalam pengelolaan tanah ulayat, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat adat, dan penyelarasan antara hukum adat dengan hukum nasional dalam penyelesaian konflik pertanahan.

Aspek Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Peer To Peer Lending Pada Investree

Muhammad Muhyiddin — 2026-03-05

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan layanan financial technology, salah satunya peer to peer lending (P2P lending) yang mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower) melalui sistem elektronik, namun dalam praktiknya layanan ini tidak terlepas dari permasalahan hukum, khususnya terkait wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum wanprestasi dalam transaksi P2P lending pada platform Investree ditinjau dari perspektif hukum perjanjian di Indonesia serta mengkaji tanggung jawab hukum para pihak akibat terjadinya wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan, dn juga hsil dari berita mengenai kasus dari wanprestasi pada Investree. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam transaksi P2P lending pada platform Investree tidak hanya dilakukan oleh borrower yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran, tetapi juga dapat melibatkan kelalaian penyelenggara platform dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan perlindungan terhadap lender, sebagaimana tercermin dari tingginya rasio tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) yang melampaui ambang batas 5% yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dari perspektif hukum perjanjian, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum perdata bagi penyelenggara apabila terbukti melanggar kewajiban kontraktual dan regulatifnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun pengaturan hukum terkait wanprestasi dalam P2P lending telah tersedia secara normatif, pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi lender dan memerlukan penguatan pengawasan serta penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Dan Dampak Kasus Perundungan Verbal Dan Fisik Di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban

Muhamad Halim — 2026-03-05

Penelitian ini menganalisis faktor penyebab dan dampak perundungan verbal serta fisik di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban melalui pendekatan kriminologis. Perundungan dipahami sebagai persoalan sosial dan hukum yang tidak lagi sekadar masalah kedisiplinan, melainkan fenomena yang berpotensi membentuk perilaku menyimpang di masa depan. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal research. Data diperoleh melalui kuesioner, wawancara dengan guru dan siswa, observasi lingkungan sekolah, serta studi literatur dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dan teori kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan terjadi dalam bentuk verbal, seperti ejekan dan penghinaan, serta fisik, seperti dorongan dan pukulan. Sebagian siswa masih menganggap perilaku tersebut sebagai hal wajar dalam interaksi sosial. Faktor penyebab utama meliputi lingkungan keluarga yang kurang harmonis, pengaruh teman sebaya yang permisif terhadap kekerasan, lemahnya kontrol dan pengawasan sekolah, serta faktor psikologis seperti ketidakmampuan mengelola emosi dan kebutuhan akan pengakuan. Dampak perundungan bersifat multidimensional. Korban mengalami tekanan emosional, kehilangan rasa percaya diri, kecenderungan menarik diri, serta risiko gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Dampak fisik berupa cedera juga ditemukan. Selain itu, terjadi penurunan konsentrasi dan prestasi akademik. Dalam jangka panjang, perundungan berpotensi menciptakan siklus kekerasan ketika korban berubah menjadi pelaku. Penanganan yang disarankan meliputi pembinaan lingkungan sekolah yang kondusif, penguatan pengawasan guru, penyediaan layanan konseling, edukasi tentang bahaya perundungan, serta keterlibatan aktif orang tua. Pendekatan restoratif yang menekankan pembinaan dan pemulihan hubungan sosial dinilai penting. Secara keseluruhan, perundungan merupakan persoalan kompleks yang memerlukan strategi komprehensif dan berkelanjutan guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan siswa.

Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Bhabinkamtibmas Terkait Penyelesaian Hukum Keluarga Islam

Muhammad Renward Jalil Siregar — 2026-03-05

Latar belakang penelitian ini adalah permasalahan yang ditemukan Bhabinkamtibmas yaitu Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kec Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan. Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penyebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris, mengetahui pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiaannya serta untuk mengetahui dampak dan solusi dari penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan. Penelitian tesis ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian metode penelitian yang digunakan di dalam pengolahan datanya adalah metode deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Terdapat tiga langkah analisis kualitatif dalam kegiatan menganalisis data pada penelitian ini, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data penelitian yang digunakan adalah triangulasi kepada ahli atau dosen, triangulasi dilaksanakan kepada praktisi, triangulasi dilaksanakan kepada teman sejawat, juga sebagai bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan obyek permasalahan. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan terjadi karena berbagai faktor, antara lain: a) tradisi budaya (Batak Angkola), b) adanya proses ketercapaian musyawarah serta perberdaan pendapat, c) adanya upaya pemenuhan hak-hak pendidikan ahli waris, dan d) adanya masalah hukum terkait harta warisan yang ada. Pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di didasarkan atas asas ijbari di dalam hukum Islam. Dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan antara lain: a) terjadinya ketegangan di antara keluarga (ahli waris), b) adanya stress emosional, dan c) memblokir potensi ekonomi. Solusi yang dihadirkan di dalam penundaan tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang mengandung pedoman yang kuat untuk mengatur masalah warisan dengan mempertimbangkan hasil musyawarah dan kondisi tradisi adat serta kepastian hukum warisan bagi para ahli waris.

Al-Qur’an Dan Integrasi Keilmuan: Paradigma Pengembangan Ilmu Di Indonesia

Rika Febrianti — 2026-03-07

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi integrasi Al-Qur’an dan sains dalam pendidikan Islam di Indonesia yang bertujuan menyelaraskan nilai spiritual dengan pendekatan ilmiah lintas disiplin. Selama ini, berbagai model telah dikembangkan, seperti discovery learning berbasis lingkungan Aini & Astutik dan konsep Living Qur’an untuk pembentukan karakter Murtadlo et al. Namun, keterbatasan metodologi praktis dan minimnya integrasi nilai budaya lokal masih menjadi celah penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menawarkan perspektif baru tentang paradigma integrasi yang transformatif, interdisipliner, dan kontekstual. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan yang dipadukan dengan studi lapangan terbatas. Populasi penelitian mencakup literatur klasik dan kontemporer serta praktik di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sedangkan sampel dipilih secara purposif meliputi akademisi, mahasiswa, dan praktisi. Instrumen penelitian berupa peneliti sebagai instrumen utama, pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Prosedur meliputi persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan dengan teknik analisis interaktif Miles & Huberman. Temuan menunjukkan bahwa integrasi Qur’ani dengan sains efektif memperkuat dimensi kognitif, moral, dan spiritual, namun masih terkendala aspek metodologis dan kontekstual. Kesimpulannya, diperlukan model pembelajaran aplikatif yang menghubungkan nilai Qur’ani, sains, dan budaya lokal. Implikasi penelitian ini adalah perlunya pengembangan kurikulum integratif di PTKI serta pelatihan pendidik untuk mewujudkan paradigma pendidikan Islam yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.

Implementasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Ketiadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Kabupaten Buleleng

Franjes Tampubolon — 2026-03-07

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap kabupaten/kota sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun secara empiris, Kabupaten Buleleng hingga saat ini belum membentuk BPSK. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 49 UUPK di Kabupaten Buleleng, faktor-faktor penghambat pembentukan BPSK, serta dampak ketiadaan lembaga tersebut terhadap perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling melalui wawancara serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi norma belum terlaksana secara struktural karena pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi pengawasan barang dan penyelesaian keluhan secara administratif informal. Hambatan utama meliputi persepsi minimnya sengketa konsumen, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta kecenderungan sentralisasi penyelesaian sengketa di tingkat provinsi. Ketiadaan BPSK berimplikasi pada terbatasnya akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara amanat normatif undang-undang dan realitas implementasi di daerah, sehingga diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk membentuk BPSK sebagai wujud perlindungan hukum bagi konsumen

Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Pada Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Ditinjau Dari Perspektif HAM

Reza Nurrahman — 2026-03-07

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan delik aduan tindak pidana perzinahan pada pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. Perluasan makna zina pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dianggap telah memunculkan isu HAM dalam kategori pelanggaran terhadap hak privasi seseorang. Diaturnya pelaku zina tidak terikat perkawinan ke dalam tindak pidana perzinaan membuat negara dianggap telah jauh mengintervensi ranah provasi warga negaranya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini serta data pendukung berupa wawancara kepada Aparatur Penegak Hukum seperti Kepolisian dan kejaksaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan pada pengaturan tindak pidana perzinaan pada KUHP baru ini berimplikasi pada pelanggaran hak asasi individu berupa hilangnya rasa aman, damai, dan bahagia atas kehidupan berkeluarga pihak korban dalam hal ini pihak yang menjadi korban. Dengan mengadakan sosialisasi yang masif dan dialog publik yang inklusif hal ini dapat meminimalisir agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketakutan kriminalisasi yang berlebihan, terutama terhadap kelompok rentan.

Edukasi Strategi Pemasaran Digital Berbasis TikTok dan Instagram pada UMKM Ayam Penyet Kremes di Medan

Dwi Stefiani Br Purba — 2026-03-07

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan pemasaran digital melalui platform TikTok dan Instagram dalam meningkatkan kesadaran merek dan potensi penjualan pada usaha yang baru berdiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha yang telah menjalankan bisnisnya selama kurang lebih dua bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi yang digunakan saat ini masih bersifat konvensional, yaitu melalui penyebaran brosur kepada mahasiswa sebagai target pasar utama. Namun, pemilik usaha memiliki pemahaman awal mengenai peran TikTok dalam meningkatkan brand awareness dan Instagram dalam membangun citra serta loyalitas merek. Informan juga menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan pemasaran digital dan meyakini bahwa media sosial mampu meningkatkan penjualan. Penelitian ini didapatkan bahwa implementasi pemasaran digital melalui TikTok dan Instagram berpotensi meningkatkan jangkauan pasar, membangun citra merek, serta mendorong peningkatan penjualan jika dilakukan secara konsisten dan terstruktur. Oleh karena itu, disarankan agar pelaku usaha mulai menerapkan strategi pemasaran digital secara bertahap dengan fokus pada konsistensi konten dan peningkatan literasi digital.

Strategi Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong

Moh Agim — 2026-03-07

Pengawasan pemilu memperoleh makna strategis karena menjadi prasyarat bagi terwujudnya legitimasi kekuasaan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Namun, pada level kecamatan, efektivitas pengawasan sering kali dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan konteks sosial politik lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengawasan Panwascam Moutong pada Pemilu 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam menjaga integritas proses elektoral. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan terimplementasi melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Strategi preemtif dilakukan melalui pemetaan risiko dan koordinasi berjenjang; strategi preventif melalui sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif; sedangkan strategi represif melalui verifikasi prosedural berbasis bukti. Secara normatif dan prosedural, pengawasan telah berjalan sesuai koridor hukum, namun efektivitas substantif masih dipengaruhi oleh ketidakseimbangan rasio sumber daya manusia terhadap luas wilayah serta keterbatasan dan keterlambatan anggaran operasional. Implikasinya, penguatan proporsionalitas personel dan stabilitas dukungan anggaran menjadi prasyarat untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di tingkat lokal.

Tanggung Jawab Pemerintah Kota Surabaya dalam Penanganan Stunting Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022

Nilam Felin Dwi Putriyono — 2026-03-07

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan menjadi tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menjamin hak anak atas kesehatan. Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2022 sebagai dasar hukum percepatan penurunan stunting di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban administratif pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2022 mengatur pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), pembagian kewenangan antar perangkat daerah, serta mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan bersumber dari atribusi, delegasi, dan mandat yang berimplikasi pada perbedaan pertanggungjawaban administratif. Apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan program, maka pertanggungjawaban administratif dapat dikenakan sesuai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan demikian, efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak anak atas gizi dan kesehatan.

Tinjauan Maslahat Tentang Pernikahan Bagi Pasangan Pengidap Penyakit Menular

Bagus Salim Simatupang — 2026-03-07

Pernikahan merupakan sunnah nabi muhammad SAW dan institusi sakral yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam praktiknya , faktor kesehatan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, terutama ketika salah satu calon pasangan mengidap penyakit menular yang berpotensi menimbulkan mudharat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fiqh tentang relasi pernikahan dan kesehatan, menjelaskan batasan syariat dalam kondiri risiko kesehatan, serta meninjau konsep maslahah terhadap pernikahan bagi pasangan pengidap penyakit menular. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-analitik melalui telaah terhadap literatur fiqh, kaidah ushul fiqih, serta referensi medis terkait penyakit menular. Hasil penelitian menunjukan bahwa fiqh memandang kesehatan sebagai faktor prioritas dalam pernikahan guna mencegah bahaya yang dapat mengancam keselematan pasangan. Penyakit menular yang berbahaya dapat melahirkan hak khiyar bagi pihak yang dirugikan karena termasuk kategori ad-darar al-am (bahaya umum). Dari perspektif maslahah, pencegahan pernikahan dalam kondisi risiko tinggi penularan sejalan dengan kaidah “dar’u al-mafasid muqoddam ‘ala jalb al-masalih”, yakni mendahulukan pencegahan kerusakan daripada meraih kemaslahatan . secara implikatif, pertimbangan kesehatan dalam pernikahan merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa (hifz al-nafs) dalam maqashid al-syariah.

Landasan Filosofis Terbentuknya Komisi Nasional Disabilitas

Nur’aini Azira Gusniar — 2026-03-07

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memiliki hak yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Pada awalnya Indonesia belum memiliki lembaga pemantau pemenuhan hak penyandang disabilitas hinggaakhirnya Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang sekaligus mengamanatkan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga pemantau pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Kehadiran KND menjadi titik acuan pemantauan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut maka tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis landasan filosofis terbentuknya KND dan pengaturan KND. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran KND merupakan upaya untuk mengisi kekosongan lembaga pengawas pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Kata Kunci: Komisi Nasional Disabilitas, KND, Lembaga Pengawas, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Money Politic dalam Pemilu Indonesia Perspektif Fikih Siyasah

Syauqi — 2026-03-07

Penelitian ini mengkaji praktik money politic dalam pemilu Indonesia dari perspektif fikih siyasah dengan menelaah implikasi hukum, etika, dan moral terhadap integritas demokrasi. Money politic—terutama praktik serangan fajar—merupakan problem serius dalam penyelenggaraan pemilu meskipun telah dilarang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui konsep internalisasi larangan money politic menjadi perilaku pemilih, (2) menganalisis mekanisme penguatan kesadaran anti–money politic, dan (3) menjelaskan peran nilai takwa sebagai faktor pembentuk konsistensi pemilih dalam menolak politik transaksional. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dengan pendekatan normatif-syar’i, menggunakan sumber primer berupa ayat Al-Qur’an dan hadis tentang larangan risywah, serta sumber sekunder berupa literatur fikih siyasah, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa money politic adalah bentuk risywah yang merusak legitimasi kepemimpinan dalam perspektif siyasah dusturiyah. Internalisasi larangan tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan politik berbasis nilai Islam, pembudayaan sikap anti-suap, serta dakwah yang menekankan pentingnya memilih pemimpin berintegritas. Nilai takwa berfungsi sebagai kontrol moral internal yang mendorong umat Islam untuk menolak politik uang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan money politic harus ditempuh melalui penegakan hukum, transparansi digital, dan pembinaan moral-spiritual agar pemilu berjalan selaras dengan prinsip etika politik dalam Islam.

Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Dan Implikasinya Terhadap Pembuktian

Darin Aisyah Putri Handoyo — 2026-03-07

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia, khususnya terkait penggunaan surat elektronik sebagai alat bukti. Perubahan ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengkaji kedudukan yuridis dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) kedudukan yuridis surat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata, (2) kekuatan pembuktiannya dalam praktik peradilan, serta (3) implikasi yuridis penggunaannya terhadap sistem pembuktian nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini juga dilengkapi dengan studi terhadap lima putusan pengadilan dalam rentang waktu 2010–2024 untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti elektronik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE dan memiliki kekuatan pembuktian setara dengan alat bukti surat konvensional sepanjang memenuhi persyaratan autentikasi dan integritas data. Dalam praktiknya, hakim memberikan kekuatan pembuktian sempurna terhadap bukti elektronik yang disertai verifikasi forensik digital dan menjaga chain of custody; kekuatan pembuktian sedang terhadap bukti yang memenuhi syarat formal; serta kekuatan pembuktian lemah terhadap bukti tanpa autentikasi memadai. Implikasi yuridisnya mencakup perluasan makna “surat” dalam hukum pembuktian, pergeseran beban pembuktian melalui prinsip praduga keaslian dokumen elektronik, kebutuhan standardisasi verifikasi forensik digital, serta urgensi harmonisasi antara HIR dan UU ITE guna menjamin kepastian hukum di era digital.

Pengaruh Ease Of Use, Trust, dan Literasi Digital, terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat Secara Online

Berliana Revita Sari — 2026-03-07

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk indonesia adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi ini seringkali berdampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat seperti munculnya kemiskinan dan pengangguran yang dapat menimbulkan tindakan kriminal. Dalam ajaran islam pemberantasan kemiskinan sudah dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu menunaikan zakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ease of use, trust, dan literasi digital berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat secara online (studi masyarakat di Bandar Lampung). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membayar zakat secara online di kota Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanayak 96 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ease of use (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat (Y), trust (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat (Y), Literasi Digital (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat (Y) Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat secara online.

Itsbat Nikah Sebagai Dasar Yuridis Balik Nama Sertifikat Tanah

Ajeng Fadilah Putri — 2026-03-07

Itsbat nikah merupakan mekanisme hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama namun belum dicatatkan secara administratif oleh negara. Dalam perspektif hukum perdata, penetapan itsbat nikah memiliki implikasi penting terhadap status hukum para pihak, khususnya berkaitan dengan harta bersama dan kepastian subjek hukum dalam peralihan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan itsbat nikah sebagai dasar yuridis dalam proses balik nama sertifikat tanah serta mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam sistem hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan itsbat nikah yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sah sebagai alat bukti autentik mengenai status perkawinan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam proses administrasi peralihan hak atas tanah, khususnya yang berkaitan dengan harta bersama. Dengan demikian, itsbat nikah berperan dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam ranah keperdataan.

Pertanggungjawaban Hukum Apoteker terhadap Medication Error dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Deska Setiya Erin — 2026-03-07

Medication error merupakan salah satu bentuk kelalaian dalam pelayanan kefarmasian yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasien, baik secara fisik maupun materiil. Dalam sistem pelayanan kesehatan, apoteker sebagai tenaga kesehatan profesional memiliki tanggung jawab hukum atas setiap tindakan yang dilakukan dalam proses peracikan, penyerahan, dan pemberian informasi obat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum apoteker terhadap medication error dalam perspektif hukum perdata Indonesia, serta mengkaji dasar hukum yang dapat digunakan pasien untuk menuntut ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban apoteker dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata maupun wanprestasi apabila terdapat hubungan kontraktual antara apoteker dan pasien. Unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas menjadi faktor utama dalam menentukan adanya tanggung jawab perdata. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pasien dapat diwujudkan melalui mekanisme gugatan perdata sebagai bentuk akuntabilitas profesional apoteker dalam pelayanan kesehatan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Bagi Orang Tua Istri Menghadiri Walimatul ‘Urs Di Kediaman Pria Di Kabupaten Mandailing Natal

Pahmi Hakim — 2026-03-07

Pernikahan dalam Islam adalah akad suci untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam juga menganjurkan walimatul ‘urs sebagai bentuk syukur dan mempererat silaturahmi. Namun, di Kabupaten Mandailing Natal terdapat tradisi Horja Haroan Boru yang melarang orang tua mempelai perempuan menghadiri walimah di rumah mempelai laki-laki. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses tradisi tersebut dan meninjaunya dari perspektif hukum Islam agar dipahami hubungan antara adat dan syariat.. Jenis penelitian ini menggunakan pengumpulan data empiris melalui metode observasi, survey dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Tradisi walimatul ‘urs di Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki melalui beberapa tahapan adat, seperti ta’aruf, menikah, boru horja pabuat, dan horja haroan boru. Setiap tahapan memiliki makna sosial dan simbolik yang mencerminkan perkenalan antar keluarga, penyerahan tanggung jawab, serta penghormatan terhadap nilai budaya dan agama. (2). Pandangan Hukum Islam tentang Kehadiran Orang Tua Istri di Walimah. Dalam Islam, menghadiri walimah hukumnya sunnah muakkadah bagi yang diundang, selama tidak ada kemungkaran di dalamnya. Tidak ada dalil yang melarang orang tua istri menghadiri walimah di rumah mempelai pria. (3). Tinjauan Hukum Islam menunjukkan bahwa larangan orang tua istri menghadiri walimatul ‘urs di rumah suami dalam adat Mandailing termasuk ‘urf fasid, karena tidak memiliki dasar dalam syariat. Dalam Islam, kehadiran orang tua justru dianjurkan sebagai bentuk kasih sayang, doa, dan dukungan terhadap pernikahan anak.

Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah Darussalam Pangkalpinang

Tri Inayah Satriadi — 2026-03-07

Penelitian ini mengkaji kompetensi manajerial kepala madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Darussalam Pangkalpinang. Tujuan penelitian meliputi analisis kompetensi manajerial kepala madrasah, peran kepemimpinan dalam peningkatan mutu pendidikan, kondisi mutu pendidikan yang ada, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses peningkatan mutu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif pedagogis, psikologis, manajerial, dan yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dengan informan kepala madrasah, guru, peserta didik, dan ketua komite. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kompetensi manajerial dilakukan melalui perencanaan program, kepemimpinan terhadap guru dan staf, pengelolaan sarana prasarana, serta penciptaan iklim kerja yang kondusif. Faktor pendukung meliputi ketersediaan tenaga pendidik, lingkungan yang mendukung, fasilitas yang memadai, dan partisipasi warga sekolah, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan media pembelajaran, sebagian guru belum optimal dalam penguasaan teknologi pendidikan, serta penggunaan metode pembelajaran yang belum efektif. Secara umum, penerapan manajerial kepala madrasah tergolong baik dan berdampak positif terhadap peningkatan motivasi serta kinerja guru. Penelitian ini menegaskan bahwa kompetensi manajerial kepala madrasah berpengaruh signifikan terhadap mutu pendidikan sehingga perlu penguatan melalui pengembangan manajemen, pelatihan guru, serta kolaborasi seluruh sumber daya pendidikan.

Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendekatan Teori dan Model Konseptual

Selvi Marlina — 2026-03-07

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan sumber daya manusia melalui pendekatan teori dan model konseptual guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi pengembangan yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui penelaahan berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan konsep dasar, teori, model, strategi implementasi, serta evaluasi pengembangan sumber daya manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan proses strategis yang terintegrasi dengan perencanaan organisasi, penguatan kompetensi, manajemen kinerja, dan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan berbasis kompetensi dan penerapan model konseptual membantu organisasi merancang program yang sistematis dan terarah, sementara evaluasi memastikan efektivitas serta relevansi program terhadap tuntutan perubahan lingkungan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara teori dan model pengembangan menjadi kunci dalam membangun kapasitas individu dan meningkatkan daya saing organisasi secara berkelanjutan.

Dispersion of Authority in Management of Cultural Tourism: A Siyasah Dusturiyah of Gowa Regency Regulation Number 3 of 2022

Fauzan Montanah — 2026-03-07

Otonomi daerah di Indonesia menempatkan pengelolaan pariwisata sebagai kewenangan pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya, pengelolaan pariwisata budaya sering mengalami tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Penelitian ini bertujuan menganalisis dispersi kewenangan pengelolaan pariwisata budaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Sekretariat Daerah, DPRD, serta UPT Taman Budaya Benteng Somba Opu Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perda telah menjadi pedoman perencanaan pembangunan pariwisata, implementasinya terhambat oleh dualisme kewenangan administratif, lemahnya koordinasi antar pemerintah, dan sektoralitas kelembagaan. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kondisi ini mencerminkan belum terwujudnya tawazun al-sulthah (keseimbangan kewenangan) serta lemahnya orientasi maslahah dalam tata kelola. Akibatnya, pembangunan pariwisata menjadi tidak efektif dan partisipasi masyarakat terbatas. Penelitian ini menyimpulkan perlunya sinkronisasi regulasi dan kejelasan kewenangan guna menjamin keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat dalam tata kelola pariwisata.

The Effect Of Motivation And Work Environment On Employee Performance Through Job Satisfaction As An Intervening Variable At Pt. Cipta Dlizm Indonesia, Binjai City

Sofanus Giawa — 2026-03-07

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT. Cipta Dlizm Indonesia, Kota Binjai. Pendekatan kuantitatif dengan metode survei digunakan. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai PT. Cipta Dlizm Indonesia, dengan sampel sebanyak 65 responden yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja; lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja; motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai; lingkungan kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja pegawai; dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kepuasan kerja terbukti memediasi secara signifikan pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai, namun tidak memediasi secara signifikan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan motivasi dan perbaikan lingkungan kerja akan berdampak lebih optimal terhadap kinerja pegawai apabila diiringi dengan peningkatan kepuasan kerja. Perusahaan diharapkan dapat memberikan penghargaan yang layak, peluang pengembangan karier, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Perjanjian Bagi Hasil atas Penggarapan Lahan Sawah

Rio Aditya Nugraha — 2026-03-07

Perjanjian bagi hasil penggarapan lahan sawah merupakan bentuk kerja sama yang umum dilakukan di masyarakat pedesaan Indonesia antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam praktiknya, perjanjian ini sering dibuat secara lisan dan didasarkan pada kepercayaan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum preventif dan represif bagi para pihak dalam perjanjian bagi hasil penggarapan lahan sawah yang terjadi di Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum terlaksana secara optimal karena perjanjian bagi hasil masih dilakukan secara lisan dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Sementara itu, perlindungan hukum represif lebih banyak dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan, sedangkan penyelesaian melalui jalur hukum formal jarang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran pemerintah desa serta kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak.

Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Sungailiat Dalam Mencegah Residivis

Aniansah — 2026-03-07

Penelitian ini mengevaluasi seberapa efektif program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat dalam mencegah terjadinya residivis atau pengulangan tindak pidana. Objek penelitian adalah program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang di laksanakan di Lapas Kelas II B Sungailiat serta tingkat residivis narapidana. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan program pembinaan narapidana dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mencegah residivis. Metode penelitian menggunakan pendekatan kulitatif dengan metode yuridis empiris, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan kepala Kasibinapigiatja, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan, narapidana, mantan narapidana, dan masyarakat, serta studi dokumentasi dan observasi langsung. Hasil penelitian dari rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa program pembinaan telah berjalan efektif dengan partisipasi tinggi dalam pembinaan kepribadian (113,71%) meskipun pembinaan kemandirian hanya diikuti 3,81% narapidana. Data residivis menunjukkan penurunan signifikan dari 154 orang (2021) menjadi 87 orang (2025). Hasil rumusan masalah kedua menunjukkan efektivitas pembinaan masih terkendala oleh kondisi Over Capacity 294%, keterbatasan fasilitas, stigma masyarakat, kesulitan ekonomi pasca pembebasan, dan pengaruh pergaulan negatif. Kesimpulannya, pembinaan di Lapas Kelas II B Sungailiat cukup efektif dalam mencegah residivis namun memerlukan dukungan reintgerasi sosial yang lebih komprehensif.

Analisis Pengaruh Minat Membaca Dan Self-Efficacy Terhadap Disposisi Berpikir Kritis Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Gerhaniko Bintang — 2026-03-08

Disposisi berpikir kritis merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki mahasiswa Pendidikan Ekonomi dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang kompleks dan dinamis. Namun, berdasarkan hasil pra-survei, masih ditemukan kecenderungan rendahnya disposisi berpikir kritis mahasiswa yang diduga berkaitan dengan minat membaca dan self-efficacy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minat membaca dan self-efficacy terhadap disposisi berpikir kritis mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, dengan jumlah sampel sebanyak 225 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji asumsi, uji korelasi Spearman, serta analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh minat membaca terhadap disposisi berpikir kritis secara parsial; (2) terdapat pengaruh self-efficacy terhadap disposisi berpikir kritis secara parsial; dan (3) terdapat pengaruh minat membaca dan self-efficacy terhadap disposisi berpikir kritis secara simultan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai faktor-faktor internal yang memengaruhi disposisi berpikir kritis mahasiswa, khususnya dalam konteks pendidikan ekonomi.

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskian Di Kabupaten Sumba Tengah

Klementinus Edan Dawa — 2026-03-08

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan Upah Minimum Regional terhadap masalah kemiskinan di kabupaten Sumba Tengah. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional (UMR) dan Kemiskinan periode 2010-2023. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan sedangkan variabel Upah Minimum Regional (UMR) menunjukan pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Secara simultan, hasil uji F menunjukan bahwa Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah. Temuan ini juga menunjukan bahwa variabel Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Regional (UMR) memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskina di Kabupaten Sumba Tengah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan berkaitan kebijakan agar jumlah penduduk dan Upah Minimum Regional (UMR) mampu menurunkan kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah.

Dilema Kemanusiaan dan Kedaulatan Negara: Telaah Kebijakan Penolakan Bantuan Asing Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia

Usman Rasyid — 2026-03-08

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk dalam situasi bencana alam. Namun, dalam praktik penanggulangan bencana, muncul dilema antara nilai kemanusiaan yang bersifat universal dan prinsip kedaulatan negara, khususnya terkait kebijakan penolakan atau pembatasan bantuan asing. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara kemanusiaan dan kedaulatan dalam negara hukum Indonesia melalui kajian kebijakan penolakan bantuan asing pada penanggulangan bencana banjir bandang di wilayah Sumatera yang melibatkan tiga provinsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penolakan bantuan asing didasarkan pada prinsip kedaulatan negara dan pengendalian terhadap potensi intervensi eksternal, namun kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan nilai kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kedaulatan negara dan kepentingan kemanusiaan agar penanggulangan bencana dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip negara hukum.

Kebijakan Fiskal Pemberian Insentif Bea Masuk Impor Mobil Listrik Di Indonesia

Visit Ida Rahayu — 2026-03-08

Perkembangan pesat kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk mobil listrik. Kebijakan ini diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.010/2025, yang dalam praktiknya menimbulkan masalah terkait kepastian hukum dan validitas peraturannya. Permasalahannya adalah bagaimana kebijakan fiskal mengenai bea masuk mobil listrik di Indonesia dan validitas PMK Nomor 62/PMK.010/2025 mendasari peraturan tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum kebijakan fiskal tentang bea masuk mobil listrik dan menilai validitas peraturan Menteri Keuangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statutori dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tentang bea masuk mobil listrik merupakan kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan untuk mendorong investasi dan transfer teknologi. PMK Nomor 62/PMK.010/2025 secara formal berlaku, tetapi dalam praktiknya, berpotensi menimbulkan ambiguitas regulasi karena ketergantungan pada keputusan administratif lintas lembaga

Tinjauan Yuridis Dampak Lingkungan Pembangunan Underpass Simpang Joglo Di Surakarta

Hana Ayu Kristasari — 2026-03-08

Pembangunan Underpass Simpang Joglo di Kota Surakarta ditujukan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas perkotaan, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak lingkungan berupa gangguan sistem drainase, banjir lokal, penurunan kualitas lingkungan permukiman, serta ketimpangan beban ekologis bagi masyarakat sekitar. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana dampak lingkungan pembangunan underpass tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta asas keadilan ekologis, dan bagaimana upaya penyelesaiannya pasca pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Underpass Simpang Joglo belum sepenuhnya menerapkan asas pencegahan dan keadilan ekologis secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, evaluasi pasca konstruksi, serta pemulihan lingkungan guna menjamin keberlanjutan infrastruktur dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pentingnya Penegasan Keberadaan Tafsir Terbatas Untuk Frasa Dalam Pasal 232 Ayat (3) KUHAP Terhadap Kejahatan Baru

Dimas Aditya Rahman — 2026-03-08

Pasal 232 ayat (3) KUHAP Nasional, pada frasa ‘’segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan” seakan menerangkan bahwa fakta persidangan berupa tindak kejahatan baru yang dilakukan terdakwa merupakan tafsirnya dan wajib untuk dapat digunakan oleh hakim untuk memutus perkara pidana. Terdapat keberadaan dari tafsir terbatas yang terkandung dalam frasa pasal ini, namun akibat tafsir terbatas tersebut tidak dituliskan secara tertulis atau eksplisit, akhirnya mengakibatkan terjadi penafsiran yang terlalu luas, salah penafsiran, perbedaan penafsiran dan berakhir pada masalah berupa kekaburan norma. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai keraguan terhadap putusan hakim, sekaligus menguraikan secara sistematis hal-hal penting yang seharusnya termuat, dikandung, dan dapat diterapkan serta kondisi yang harus disesuaikan dalam rumusan pasal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin dan pendapat para sarjana hukum. Hasil penelitian ini, berinti pada gagasan bahwa penting untuk ada penegasan terhadap keberadaan tafsir terbatas dari frasa suatu pasal undang-undang, dikarenakan bahwa unsur “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP saat ini malah ditafsirkan terlalu luas. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah bahwa bentuk rumusan pasal yang jelas dan baik adalah rumusan pasal yang tidak menimbulkan kekaburan norma berupa salah penafsiran, yaitu rumusan yang menuliskan secara eksplisit terkait keberadaan tafsir terbatas yang terkandung dalam frasa atau unsur bunyi pasalnya.

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hak Asuh Anak Di Bawah 12 Tahun Kepada Ayah

Nova Ayu Lestari — 2026-03-08

Penelitian ini menganalisis alasan yang dipakai oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb yang memberikan hak asuh kepada ayah untuk anak di bawah 12 tahun setelah perceraian, meskipun Pasal 105 ayat (1) KHI lebih mengutamakan ibu. pendekatan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, terbukti bahwa hakim lebih mengutamakan prinsip terbaik untuk anak, dengan memperhatikan kemampuan ayah dalam mengasuh, kelalaian ibu akibat menikah lagi, serta jarak tempat tinggal. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya yurisprudensi dari keputusan Mahkamah Agung. Temuan ini menunjukkan bahwa norma hadhanah dapat disesuaikan demi kepentingan dan kesejahteraan anak.

Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Tidak Sah

William G. Lumbantoruan — 2026-03-08

Perkawinan nonformal yang tidak diakui sepenuhnya oleh hukum negara, seperti perkawinan siri maupun hubungan di luar ikatan pernikahan secara resmi, sering memunculkan persoalan hukum terkait status anak dari hubungan itu. Praktik hukum di Indonesia menyatakan bahwa anak dari hubungan non-marital masih sering diperlakukan berbeda dengan anak sah, terlebih mengenai hak waris, pengakuan ayah kandung, dan akses dokumen identitas. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan pengakuan hubungan perdata seorang anak dan ayah biologis, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Untuk mendapatkan informasi yang relevan maka digunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi perbandingan. Temuan kajian ini menegaskan bahwa pembaruan hukum mendesak dilakukan untuk menghapus diskriminasi terhadap anak akibat status perkawinan orang tua. Perbandingan dengan Malaysia, Maroko, dan Belanda menunjukkan bahwa sistem hukum yang adaptif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak dapat diterapkan secara kontekstual di Indonesia. Oleh sebab itu, negara harus segera merumuskan reformasi regulasi dan memperkuat sistem perlindungan hukum yang lebih inklusif demi mendapatkan keadilan bagi seluruh anak.

Penegakan Hukum dalam Kasus Penipuan Berkedok Trading Lewat Platform Aplikasi Quotex Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Wesley Aji Syah Putra — 2026-03-08

Penelitian ini berfokus pada tingginya angka kasus penipuan berkedok perdagangan online di Indonesia, khususnya yang melibatkan aplikasi Quotex, yang menyebabkan kerugian signifikan bagi masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum dalam kasus Doni Salmanan, yang terafiliasi dengan aplikasi Quotex, dengan membandingkan regulasi, penerapan hukum, serta perlindungan terhadap korban dari kedua perspektif tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait, serta telaah literatur dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penipuan yang berkedok perdagangan online masih sulit diberantas karena adanya celah dalam regulasi dan lemahnya pengawasan. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, tindakan pelaku dikategorikan sebagai tadlīs dan gharar, yang memerlukan sanksi tazir. Secara keseluruhan, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi dampak kejahatan investasi digital di masa depan

Penggunaan K9 Dalam Upaya Preventif Tindak Pidana Narkotika Di Kota Pangkalpinang

Anggi Safitri — 2026-03-08

Meningkatnya peredaran narkotika di Kota Pangkalpinang menuntut strategi pencegahan yang adaptif dan berbasis bukti. Unit K-9 Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung digunakan sebagai instrumen taktis untuk memperkuat deteksi dini dan menekan peredaran gelap narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi K-9 dalam upaya preventif tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi hambatan operasional yang dihadapi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui observasi lapangan, wawancara dengan handler Unit K-9 di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, serta analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi K-9 dilaksanakan secara sistematis melalui pemetaan intelijen, mekanisme permintaan resmi antar satuan, pola pencarian terstruktur, serta koordinasi lintas unit. Dalam kurun waktu 2021–2025, keterlibatan K-9 berkontribusi signifikan dalam pengungkapan barang bukti narkotika, termasuk penyitaan skala besar sabu dan ganja, serta memperkuat patroli preventif di titik rawan. Kehadiran K-9 tidak hanya mempercepat proses deteksi, tetapi juga menimbulkan efek psikologis pencegahan dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun demikian, efektivitas operasional masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan personel, anggaran, faktor lingkungan, prosedur hukum, serta modus penyamaran yang semakin kompleks.

Tren Waithood Di Kalangan Remaja Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

Inayatul Khoiriyah — 2026-03-08

Waithood adalah bentuk fenomena baru yang mulai berkembang di Indonesia. Waithood juga biasa disebut dengan menunda pernikahan. Beberapa faktor yang melatarbelakangi para remaja melakukan waithood, diantaranya karena faktor ekonomi, tekanan social, pendidikan, psikologi dan emocional. Penelitian ini termasuk dalam pendekatan kualitatif dengan menggunakan método deskrpitif analitik. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam terhadap motivasi, persepsi, serta faktor-faktor pendorong reaja memilih untuk menunda pernikahan (waithood). Data dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam terhadap enam responden remaja Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan, kabupaten Pasuruan. Sedangkan análisis dokumen menggunakan data yang berasal dari BPS tentang penurunan angka pernikahan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi seseorang waithood sangatlah beragam diantaranya, fokus pendidikan, tekanan social, finansial, psikologi bahkan trauma serta perasaan tidak percaya diri. Menurut Jasser Auda,dalam hal ini Islam harus bersikap lebih terbuka dalam menanggapi persoalan kontemporer seperti waithood. Hal ini dengan tujuan agar mencegah keburukan semakin berkembang seperti hal nya childfree, freesex dan lainnya.

Problematika Perlindungan Merek Terkenal Asing dalam Sengketa Merek di Indonesia

Mumtaz Rif’at Alrusydi — 2026-03-08

Perlindungan terhadap merek terkenal asing dalam sengketa merek di Indonesia merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya arus globalisasi dan perdagangan internasional. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta telah meratifikasi perjanjian internasional seperti World Trade Organization (WTO) dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan. Problematika tersebut meliputi perbedaan penafsiran mengenai kriteria “merek terkenal”, pembuktian tingkat keterkenalan, prinsip first to file, serta adanya pendaftaran dengan itikad tidak baik. Selain itu, inkonsistensi putusan pengadilan dan keterbatasan harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional turut memperumit perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia, hambatan implementasi, serta upaya penyempurnaan sistem perlindungan merek di Indonesia guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Mengkaji Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Penempatan Anak Di Barak Militer Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Kenakalan Anak Dikaitkan Dengan Konsep Anak Sipil Dan Anak Negara Dalam System Pemasyarakatan

Alan Zaynudin — 2026-03-08

Perkembangan anak saat ini sangat dipengaruhi oleh adanya teknologi. Fenomena ini memberikan dampak signifikan terhadap proses tumbuh kembang anak, terutama dalam aspek pendidikan. Di era globalisasi, anak-anak dihadapkan pada tantangan dan perubahan zaman yang semakin rumit dan beragam. Cepatnya arus informasi, komunikasi dan teknologi dalam setiap aspek kehidupan (Amini et al., 2020). Fenomena globalisasi telah membawa perubahan signifikan pada pembentukan kepribadian anak. Pengaruh ini terlihat jelas dalam perubahan perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh anak-anak masa kini. Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah penurunan kualitas moral, yang tercermin dalam berbagai masalah sosial kontemporer seperti pergaulan bebas, narkoba (Afrita & Yusri, 2022). Globalisasi berdampak pada sikap dan perilaku anak dalam lingkungannya. Adanya perilaku yang melanggar aturan dan norma di masyarakat menandakan pentingnya peran serta pemerintah dan masyarakat memperhatikan pengertian serta pemahaman dalam memberikan pemahaman terkait dengan akhlak dan etika kepada generasi muda.

Perilaku menyimpang anak dapat terlihat dalam beberapa aspek. Melalui perkembangan teknologi dan media, memperkenalkan anak-anak pada berbagai budaya, nilai, dan gaya hidup yang bertentangan. Hal tersebut akan memberikan dampak negatif dan perilaku anak, terutama dalam hal menerima pengaruh budaya asing, konsumsi konten yang tidak sesuai, dan terpaparnya perilaku menyimpang melalui media (Fitria et al., 2020)

Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis Di Puskesmas

Christin Natalia P. N — 2026-03-08

Penyelesaian sengketa medis di Puskesmas memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga pada pemulihan hubungan terapeutik dan kepercayaan publik. Restorative Justice menjadi relevan dalam konteks pelayanan kesehatan primer yang bersifat personal dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif sebelum litigasi serta memperkuat peran Majelis Disiplin Profesi, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa medis di Puskesmas Karang Joang serta mengidentifikasi tantangan implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung analisis terhadap praktik penyelesaian sengketa di tingkat pelayanan primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi masih menghadapi kendala berupa belum terstandarnya prosedur mediasi internal, keterbatasan kapasitas mediator, dan lemahnya regulasi teknis. Integrasi norma hukum dengan kearifan lokal seperti musyawarah dan gotong royong berpotensi memperkuat efektivitas pendekatan restoratif. Dengan penguatan kelembagaan dan standar operasional yang jelas, Restorative Justice dapat menjadi model penyelesaian sengketa medis yang adil, cepat, dan berorientasi pada pemulihan.

Implementasi Kewajiban Moderasi Konten oleh Platform Media Sosial terhadap Disinformasi dalam Perspektif Kepastian Hukum

M. Syafieq Ihza Setiawan — 2026-03-08

Penelitian ini menganalisis implementasi kewajiban moderasi konten oleh platform media sosial dalam menanggulangi penyebaran disinformasi guna mewujudkan kepastian hukum bagi pengguna ruang digital. Pesatnya persebaran hoax menuntut peran aktif Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melalui mekanisme take down dan penyaringan konten, namun dalam praktiknya, batasan tanggung jawab platform sering kali masih bersifat ambigu dan berpotensi membenturkan upaya pemberantasan disinformasi dengan hak atas kebebasan berekspresi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini mengkaji sinkronisasi antara regulasi internal platform (community guidelines) dengan aturan hukum positif di Indonesia, khususnya UU ITE dan peraturan pelaksananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan standar parameter yang rigid mengenai disinformasi dan mekanisme pengawasan yang tumpang tindih menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pembebanan tanggung jawab pidana maupun perdata bagi penyedia platform, sehingga diperlukan rekonstruksi regulasi yang lebih transparan dan akuntabel untuk menjamin perlindungan hukum yang komprehensif di era digital.

Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan melalui Studi Tanjung Puting dalam Pembelajaran IPS

Virnanda Septiana Putri — 2026-03-08

Konservasi lingkungan menjadi isu penting dalam pendidikan. Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengkaji peran pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan peserta didik melalui studi kasus Taman Nasional Tanjung Putting. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan integrasi materi lingkungan pada kasus Tanjung Putting mampu memperkuat pemahaman mengenai isu-isu ekologis, meningkatkan kemampuan berfikir kritis, serta membangun empati dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan alam. Studi ini menegaskan bahwa pembelajaran IPS berbasis lingkungan memiliki potensi besar dalam membentuk karakter peduli lingkungan dan mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pelestarian alam. Dengan demikian, pembelajaran IPS yang kontekstual dan berbasis studi lingkungan perlu dikembangkan sebagai bagian dan upaya pendidikan berkelanjutan di sekolah.

Public Hearing dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Instrumen Demokrasi atau Sekadar Legitimasi?

Dwi Apriliastuti — 2026-03-08

Public hearing merupakan salah satu mekanisme partisipasi publik yang dilembagakan dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai perwujudan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktik legislasi daerah, mekanisme ini kerap dipandang hanya sebagai pemenuhan prosedur formal tanpa menjamin keterlibatan publik yang substansial. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaturan normatif public hearing dalam pembentukan Peraturan Daerah serta menilai apakah mekanisme tersebut berfungsi sebagai instrumen demokrasi atau sekadar sarana legitimasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan public hearing dalam hukum positif Indonesia telah mengakui hak masyarakat untuk berpartisipasi, namun masih berorientasi pada pemenuhan aspek prosedural. Norma yang ada belum secara memadai menjamin kualitas deliberasi, keterwakilan, dan responsivitas pembentuk Perda terhadap aspirasi publik. Akibatnya, public hearing berpotensi direduksi menjadi instrumen legitimasi formal atas kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan desain normatif public hearing agar berfungsi sebagai sarana demokrasi deliberatif yang substantif dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Perjanjian Jual Beli Baju oleh Pihak Perusahaan Konveksi

Gusti Ayu Putu Apriliana Purnama Dewi — 2026-03-08

Ketidaksesuaian pada perjanjian jual beli pakaian oleh perusahaan konveksi sering menjadi sumber masalah hukum bagi konsumen, khususnya saat barang yang diterima tidak cocok dengan detail bahan, jenis kain, warna, jenis sablon atau jumlah pesanan yang telah disetujui dalam kesepakatan. Kondisi ini bisa memicu pelanggaran kewajiban dan kerugian bagi pembeli, sehingga mekanisme perlindungan hukum yang kuat dan efisien menjadi sangat diperlukan. Riset ini tujuannya mengeksplorasi berbagai bentuk perlindungan hukum konsumen atas ketidaksesuaian kontrak jual beli pakaian oleh perusahaan konveksi mengikuti UUPKn, serta penyelesaian sengketa secara jalur Non – litigasi dan Litigasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif dengan metode Per-uu serta konseptual, menghubungkan analisis regulasi hukum serta bahan bacaan hukum terkait. Temuan riset mengungkap bahwa konsumen berhak menuntut kompensasi kerugian, penggantian produk, refund, ataupun bentuk ganti rugi lainnya jika terjadi ketidaksesuaian barang, sementara perusahaan konveksi sebagai pelaku bisnis harus mempertanggungjawabkan kesalahan dalam tahap manufaktur dan pelanggaran kontrak. Penanganan konflik bisa dilakukan lewat diskusi, mediasi, negosiasi, ataupun proses peradilan guna mencapai keadilan dan kepastian hukum yang adil.

Efektivitas Program Pencegahan Stunting Di Kabupaten Tapanuli Utara

Putri Caroline — 2026-03-09

Gizi balita di indonesia masih belum terpenuhi dengan baik sehingga mengakibatkan suatu permasalahan fisik yakni stunting. Di berbagai wilayah tidak luput dari permasalahan tersebut salah satunya Desa Sangkaran yang berada di level tinggi kasus stunting se Kecamatan Siatas Barita dan masih terus menunjukkan angka yang naik turun. Padahal program pencegahan stunting telah diupayakan, namun memang masih ditemukan permasalahan pada sumber daya manusia dimana masih terdapat Masyarakat yang belum begitu paham mengenai pemahaman stunting serta masalah mengenai ketidaktepatan sarana pemanfaatan program. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program pencegahan stunting di Desa Sangkaran Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian deskriptif kualitatif. Efektivitas program yang dijalankan mengenai pemberian makanan tambahan berhasil dijalankan sesuai waktu yang telah ditetapkan namun realisasi yang dihasilkan tidak dapat maksimal, karena kebermanfaatan pemberian makanan tambahan tidak sepenuhnya masuk ke sasaran. Adapun pada program kelas ibu hamil dan ibu balita dapat membawa pengaruh dan berdampak baik bagi peserta kelas, dimana dapat menambah pemahaman para ibu. Hanya saja, peserta kelas terbatas dan sangat minim jumlahnya sehingga tidak dapat mencakup seluruh sasaran ibu hamil dan ibu balita Desa Sangkaran. Program penanganan stunting belum sepenuhnya tercipta pada aspek pencapaian tujuan, dimana regulasi telah sesuai dan kurun waktu berhasil dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan hanya saja sasaran yang konkrit belum terlaksana. Pada aspek integrasi, telah terlaksana sesuai prosedur sedangkan proses sosialisasi telah sesuai acuan standar operasional prosedur, Adapun pada aspek adaptasi, peningkatan kemampuan terealisasi sedikit demi sedikit namun berkaitan dengan sarana prasarana yang belum memadai.

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa: Analisis Peran Mediasi Dalam Mengurangi Beban Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri

Isna Nurul Hasanah — 2026-03-09

Mediasi merupakan tahapan wajib dalam pemeriksaan perkara perdata yang bertujuan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta mengurangi beban perkara di pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh mediasi apakah dapat dilaksanakan dan membuahkan hasil atau hanya sekadar prosedur yang harus dilaksanakan sesuai dengan PERMA yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan perdata, tetapi efektivitasnya dalam perkara perceraian masih belum optimal akibat kondisi emosional para pihak yang memperngaruhi keberhasilan dari mediasi, beban kerja mediator, dan keterbatasan kapasitas mediator. Namun, mediasi tetap berperan penting dalam menciptakan penyelesaian yang lebih humanis dan berkeadilan.

Analisis Yuridis Penyalahgunaan Artificial Inteligence Dalam Pembuatan Dan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial

Ni Kadek Yuliantari — 2026-03-12

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, kemajuan tersebut juga memunculkan potensi penyalahgunaan, khususnya dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi berbasis AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan AI dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji pengaturan hukum terhadap penggunaan AI dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI belum diakui sebagai subjek hukum dalam hukum positif Indonesia, sehingga pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaannya tetap dibebankan kepada manusia sebagai penyelenggara atau pengguna sistem elektronik. Selain itu, pengaturan hukum terkait AI dalam konteks pornografi masih bersifat implisit dan belum komprehensif, sehingga menimbulkan celah hukum dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan AI guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi AI.

Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

Adinda Dwi Chantika — 2026-03-12

Keluarga beda agama merupakan realitas sosial yang menghadirkan tantangan kompleks dalam pemenuhan hak anak, khususnya pada dimensi spiritual, mental, dan sosial. Perbedaan keyakinan orang tua kerap menempatkan anak pada situasi ambigu yang berpotensi menimbulkan kebingungan identitas keagamaan, tekanan mental, serta pergaulan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak dalam keluarga beda agama di Dukuh Tanjungan dengan menggunakan perspektif maqāṣid syarī’ah kontemporer Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anak dan orang tua dalam keluarga beda agama serta didukung oleh studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam keluarga beda agama belum terlaksana secara holistik. Kebutuhan dasar anak, seperti aspek fisik dan pendidikan, relatif terpenuhi. Namun demikian, pemenuhan hak pada dimensi mental, spiritual, dan pembentukan identitas keagamaan masih menunjukkan ketimpangan. Implementasi enam elemen maqāṣid syarī’ah Jasser Auda cognitive nature, wholeness, openness, hierarchical interrelatedness, multidimensionality, dan purposefulness cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai tujuan utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan maqāṣid yang komprehensif dan kontekstual guna menjamin pemenuhan hak anak secara utuh dalam keluarga beda agama.

Tanggung Jawab Hukum Penjual Terhadap Transaksi Jual Beli Tanah Ganda

Esterlina Sriendang Marpaung — 2026-03-12

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi jual beli tnah ganda tanpa sertifikat, dengan studi kasus di Kampung Garoga Sibargot, Tapanuli Utara. masalah utama dalam penelitian ini adalah praktik penjualan tanah kembali oleh penjual kepada pihak lain setelah transaksi pertama selesai, serta ketiadaan sertifikat yang memicu sengketa kepemilikan. metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan fakta (fact approach).hasil penelitian menunjukan bahwa tindakan penjual yang menarik kembali objek tanah secara sepihak dan menjualnya kepada pihak lain dikategorikan sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. bentuk tanggung jawab hukum penjual dalam kasus ini adalah memberikan ganti rugi materil guna memulihkan keadaan korban ke posisi semula.

Perlindungan Hukum Terhadap Kesakralan Upacara Keagamaan Hindu Di Bali Dalam Konteks Pengembangan Pariwisata

Koman Putri Dinda Ayu Tina Toon — 2026-03-12

Bali dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia yang mengandalkan keindahan alam serta kekayaan budaya dan religi masyarakat Hindu sebagai daya tarik utama. Upacara keagamaan Hindu tidak hanya merupakan ritual spiritual, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan hak konstitusional masyarakat adat Bali. Namun pesatnya perkembangan pariwisata telah menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap kesakralan upacara keagamaan, seperti perilaku wisatawan yang tidak mematuhi etika kesucian, gangguan prosesi upacara, serta aktivitas pelaku usaha pariwisata yang mengabaikan ruang dan waktu sakral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu di Bali akibat aktivitas pariwisata serta menganalisis perlindungan hukum terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu dalam konteks pengembangan pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier sebagai pendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu di Bali telah diatur dalam hukum nasional dan hukum adat. Namun pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik mekanisme perlindungan, sanksi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kesakralan upacara keagamaan dalam konteks pariwisata.

Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pencemaran Air Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009

Apriadi Hasbi — 2026-03-12

Pencemaran air merupakan permasalahan lingkungan hidup yang serius dan berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, ekosistem, serta keberlanjutan pembangunan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi pidana sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran air berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta menilai efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur sanksi pidana pencemaran air secara tegas, termasuk pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, dalam praktiknya penerapan sanksi pidana tersebut belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain kesulitan pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, minimnya sarana pendukung, serta kecenderungan penjatuhan sanksi yang ringan sehingga belum menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta konsistensi penegakan hukum guna mewujudkan perlindungan sumber daya air yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tidak Pidana Penipuan Melalui Akta Pengalihan Hak Atas Tanah

The Tauw Meng — 2026-03-12

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui akta pengalihan hak atas tanah. Dasar hukum utama dalam KUHP lama adalah Pasal 378 KUHP, yang mengatur penipuan dengan unsur tipu muslihat atau kebohongan. Sementara itu, KUHP baru (UU 1/2023) mengadopsi ketentuan serupa dalam Pasal 492 dengan definisi yang diperluas, memasukkan unsur kesengajaan dalam menggunakan tipu muslihat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Selain ranah pidana, perlindungan juga mencakup aspek perdata, seperti Pasal 1328 KUHPerdata yang memungkinkan pembatalan perjanjian jika terdapat cacat kehendak, termasuk penipuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban saat ini masih bersifat represif melalui proses peradilan pidana, namun seringkali mengalami kendala dalam pemulihan aset (restorasi hak). Dalam perspektif KUHP Baru (UU No. 1/2023), pengaturan mengenai penipuan diatur dalam Pasal 492, sedangkan pemalsuan surat/akta diatur dalam Pasal 391. Perubahan fundamental dalam KUHP Baru adalah penguatan orientasi keadilan restoratif (restorative justice) dan pemberian kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan KUHP lama (WvS). Namun, sinkronisasi antara putusan pidana dan pembatalan sertifikat tanah di instansi agraria masih menjadi tantangan yang memerlukan koordinasi lintas sektoral agar hak korban dapat dipulihkan sepenuhnya secara perdata.

Pergeseran Paradigma Pembatalan Perkawinan Posthumous: Dari Kepastian Prosedural Menuju Keadilan Substantif (Analisis Pasca-SEMA Nomor 2 Tahun 2024)

Fadya Amara Putri — 2026-03-12

Legalitas perkawinan yang didasarkan pada manipulasi identitas menimbulkan dilema yuridis mendalam dalam hukum keluarga di Indonesia, terutama ketika salah satu pihak telah wafat. Penelitian ini menganalisis pergeseran paradigma hukum mengenai pembatalan perkawinan pasca-kematian (posthumous marriage annulment) dalam konteks poligami ilegal melalui pemalsuan identitas. Fokus utama studi ini adalah mengevaluasi transisi doktrinal dari SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang bersifat kaku menuju SEMA Nomor 2 Tahun 2024 yang mengadopsi prinsip "iktikad tidak baik". Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus pada Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr, penelitian ini menemukan bahwa rigiditas regulasi sebelumnya telah memicu ketidakadilan sistemik bagi istri pertama. Praktik penggunaan surat kematian palsu oleh suami untuk berpoligami diklasifikasikan sebagai civil death yang merampas hak eksistensial pasangan sah. Analisis menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2024 hadir sebagai instrumen keadilan substantif yang memprioritaskan perlindungan korban penipuan melalui pembatalan perkawinan. Studi ini juga mengontekstualisasikan masalah melalui perbandingan doktrin predatory marriage di Inggris dan Amerika Serikat guna memperkuat perlindungan hak kewarisan. Penelitian merekomendasikan penguatan verifikasi administratif melalui integrasi real-time sistem SIMKAH dan Dukcapil. Sebagai simpulan, pembatalan perkawinan harus dipandang sebagai mekanisme restorasi status hukum dan moral guna mencegah pihak yang beriktikad buruk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah (unjust enrichment).

Pengembangan Model Kolaboratif Mahasiswa dan Masyarakat dalam Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal

M. Syadli — 2026-03-12

Penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal menjadi urgensi dalam merespons tantangan polarisasi sosial dan intoleransi di tengah masyarakat multikultural. Perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui keterlibatan mahasiswa dalam program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada harmonisasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model kolaboratif antara mahasiswa dan masyarakat dalam memperkuat moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain participatory action research (PAR). Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kolaboratif yang dikembangkan terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu: (1) pemetaan sosial dan identifikasi nilai kearifan lokal, (2) perancangan program kolaboratif berbasis dialog dan partisipasi aktif, serta (3) implementasi dan refleksi bersama untuk memperkuat sikap toleransi, inklusivitas, dan komitmen kebangsaan. Model ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya moderasi beragama serta memperkuat kapasitas mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa model kolaboratif berbasis kearifan lokal yang dapat direplikasi dalam konteks masyarakat multikultural lainnya.

Perlindungan Konsumen Terhadap Penagihan Pinjaman Online

Ni Putu Angie Luziana Dewi — 2026-03-12

Perkembangan pesat pinjaman online (pinjol) di Indonesia memberikan kemudahan akses dana tunai secara cepat, namun juga memicu pelanggaran hak konsumen yang meluas, terutama melalui praktik penagihan utang yang agresif dan tidak etis seperti intimidasi, pelanggaran privasi data, serta teror psikologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen dalam penagihan pinjaman online serta mengidentifikasi bentuk pelanggaran asas perlindungan konsumen berdasarkan regulasi di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian mengandalkan sumber hukum primer (UUPK 1999, UU ITE, UU PDP 2022, berbagai POJK OJK) serta sumber sekunder (buku, jurnal, laporan resmi). Hasil penelitian yaitu perlindungan hukum dilaksanakan melalui mekanisme preventif (pengaturan ketat OJK mengenai bunga, modal minimum, pembatasan akses CAMILAN, serta sertifikasi debt collector) dan represif (sanksi administratif hingga Rp15 miliar serta pidana berdasarkan KUHP, UU ITE, dan UU PDP). Namun, terdapat kesenjangan signifikan karena maraknya pinjol ilegal melakukan pemerasan dan doxing, merusak martabat konsumen, serta kepercayaan terhadap ekosistem fintech. Diperlukan penegakan sanksi yang lebih tegas oleh OJK dan kepolisian serta tanggung jawab penyelenggara platform terhadap tindakan pihak ketiga menjamin kepastian hukum dan menjaga harkat manusia di sektor jasa keuangan digital.

Implementasi Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemilik Dengan Penyewa Dalam Usaha Kost Di Kota Serang

TB M Kasyif Ulum Kaliba — 2026-03-12

Penelitian ini menelaah penerapan perjanjian sewa-menyewa antara pemilik dan penyewa dalam bisnis kos di Kota Serang serta menilai cara penyelesaian hukum ketika terjadi pelanggaran perjanjian (wanprestasi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perjanjian sewa-menyewa antara pemilik dan penyewa dalam usaha kost di Kota Serang dan penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kost tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris serta menggunakan data primer, sekunder dan tersier dengan analisis data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian sewa-menyewa umumnya masih dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya dan hubungan kekeluargaan tanpa adanya perjanjian tertulis formal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan potensi terjadinya wanprestasi. Hambatan pelaksanaan meliputi rendahnya tingkat pemahaman hukum, kebiasaan sosial masyarakat, dan ketimpangan posisi tawar antara pemilik dan penyewa. Dalam penyelesaian sengketa, pendekatan musyawarah kekeluargaan lebih sering digunakan dibandingkan jalur hukum formal yang dinilai kompleks dan membutuhkan biaya tinggi, namun cara tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum, penerapan perjanjian tertulis sederhana, dan dukungan regulasi daerah guna menciptakan sistem usaha kos yang profesional, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan asas-asas hukum kontrak dalam KUHPerdata.

Pengembangan Karier dan Manajemen Talenta dalam Organisasi: Integrasi Identifikasi Potensi, Career Pathing, dan Retensi SDM

Lu’lu Taqiyah Sabarina — 2026-03-12

Penelitian ini mengkaji peran strategis pengembangan karier dan manajemen talenta dalam meningkatkan daya saing organisasi. Isu utama meliputi identifikasi dan pemetaan talenta, perencanaan suksesi dan jalur karier, pengembangan kompetensi, retensi serta manajemen kinerja, dan penerapan sistem merit dalam promosi dan rotasi. Tujuan penelitian adalah menganalisis integrasi konseptual komponen tersebut dalam mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dari buku dan jurnal ilmiah, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen talenta yang sistematis meningkatkan kesinambungan kepemimpinan, kompetensi karyawan, dan retensi. Namun, implementasi promosi dan rotasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip meritokrasi secara utuh.

Gagasan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati: Mencari Keseimbangan Antara Kebutuhan Dengan Pelaksanaan Yang Manusiawi

Sodikin Sodikin — 2026-03-12

Perjalanan sejarah budaya manusia terhadap pidana mati terdapat perdebatan yang tak kunjung usai mengenai persoalan dipertahankan atau tidaknya pidana mati, namun pada dasarnya jenis pidana ini masih tetap diberlakukan di Indonesia. Tujuannya adalah bagaimana konsep atau gagasan pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia pada masa yang akan datang, dengan permasalahannya adalah pelaksanaan pidana mati dengan mencari keseimbangan antara kebutuhan dan pelaksanaan yang manusiawi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk asas-asas hukum, konsep hukum, teori hukum, pendapat ahli. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, adanya ketentuan secara yuridis formal, maka gagasan pidana mati di masa yang akan datang masih akan tetap masih dipertahankan dengan konsep pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan dan pelaksanaan yang manusiawi sebagaimana konsep KUHP terbaru yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, gagasan pelaksanaan maupun pengaturan pidana mati dimasa depan tentunya harus mempertimbangkan pandangan masyarakat serta kerugian yang dialami oleh korban.

Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa dari BAPMI ke LAPS-SJK

Putri Akmalia Zahra Rasyid — 2026-03-12

Integrasi kelembagaan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan melalui POJK Nomor 61/POJK.07/2020 mengalihkan kewenangan penyelesaian sengketa pasar modal dari Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum peralihan kewenangan tersebut serta mengkaji akibat hukumnya terhadap kewenangan arbitrase, keberlakuan klausula arbitrase, dan kepastian hukum dalam sengketa pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kewenangan memiliki dasar hukum dalam atribusi kewenangan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan diimplementasikan melalui POJK 61/2020. Integrasi kelembagaan tersebut memperkuat standardisasi dan efisiensi penyelesaian sengketa serta perlindungan konsumen. Namun demikian, pengalihan forum secara normatif menimbulkan implikasi terhadap keberlakuan klausula arbitrase yang sebelumnya menunjuk BAPMI dan berpotensi menimbulkan ketegangan dengan asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda dalam hukum arbitrase. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kelembagaan memperkuat sistem penyelesaian sengketa, tetapi memerlukan pengaturan transisi yang lebih eksplisit agar tidak menimbulkan ambiguitas normatif.

Persepsi Wisatawan Terhadap Penerapan Sapta Pesona Pada Objek Wisata Pantai Batakan Baru Kabupaten Tanah Laut

Annisa Mailani Putri — 2026-03-12

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persepsi wisatawan terhadap implementasi Sapta Pesona di objek wisata Pantai Batakan Baru yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini termasuk dalam kategori studi deskriptif yang menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Tashakkori dan Creswell, sebagaimana dikutip dalam Donna M. Martens (2010), mendefinisikan metode campuran (mixed methods) sebagai suatu pendekatan penelitian yang mengintegrasikan pengumpulan dan analisis data, mengombinasikan temuan, serta menarik kesimpulan inferensial dengan memanfaatkan dua pendekatan berbeda, yaitu kuantitatif dan kualitatif, dalam satu kajian penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama satu minggu di lokasi penelitian, yakni pada tanggal 24 Mei hingga 30 Mei 2025, kemudian dilanjutkan kembali pada tanggal 30 Agustus 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, antara lain observasi, penyebaran kuesioner, dan studi pustaka. Sampel penelitian terdiri atas 50 responden yang sedang berkunjung ke Pantai Batakan Baru. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wisatawan terhadap penerapan Sapta Pesona di Pantai Batakan Baru berada dalam kategori baik, berdasarkan tujuh unsur utama, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan memberikan kenangan. Namun demikian, terdapat satu aspek yang perlu mendapat perhatian khusus dari pengelola destinasi wisata, yakni kebersihan. Hal ini disebabkan masih ditemukannya beberapa area yang kurang terawat, adanya sampah yang berserakan, serta keterbatasan fasilitas tempat sampah yang memadai. Oleh karena itu, pengelola disarankan untuk meningkatkan pengelolaan kebersihan di kawasan wisata guna menciptakan lingkungan yang lebih nyaman serta meningkatkan kepuasan pengunjung

Model Kemitraan Antara Pengemudi Dan Perusahaan Gojek Dalam Perspektif Hubungan Industrial

Christ Nathanael Panjaitan — 2026-03-12

Digitalisasi mendorong berkembangnya layanan transportasi daring seperti Gojek yang memunculkan pola hubungan kerja baru berbasis aplikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) Snyder untuk menelaah bagaimana model kemitraan antara pengemudi dan perusahaan Gojek dibentuk serta bagaimana relasi tersebut berjalan dalam praktik. Secara formal hubungan kedua pihak ditempatkan sebagai kemitraan perdata, namun temuan literatur menunjukkan adanya kendali perusahaan melalui algoritma, standar layanan, serta kebijakan tarif yang bersifat sepihak. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pengemudi karena sejumlah aspek terkait perlindungan kerja dan mekanisme penyelesaian sengketa tidak sepenuhnya diatur. Dari perspektif hubungan industrial, relasi tersebut belum mencerminkan prinsip dialog sosial dan kesetaraan posisi tawar yang ideal dalam hubungan kerja. Hasil kajian menegaskan perlunya pembaruan regulasi agar pola kerja digital dapat diatur secara lebih adil dan selaras dengan perkembangan bentuk hubungan kerja modern

Perlindungan Hukum Debitur dalam Perjanjian Pinjaman Online Pasca Penguatan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2025

Rendy Renaldy — 2026-03-12

Perkembangan pesat teknologi finansial (fintech), khususnya platform pinjaman online, telah memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki layanan perbankan formal di Indonesia. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan risiko hukum, terutama terkait perlindungan debitur dalam perjanjian pinjaman elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum debitur dalam perjanjian pinjaman online pasca penguatan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2025 dan mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam menjamin keadilan dan transparansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi kepustakaan, menganalisis 35 literatur ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional, 10 perjanjian pinjaman online, serta 35 dokumen pengaduan konsumen periode 2023–2025. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif untuk menilai kesesuaian norma regulasi dengan prinsip perlindungan konsumen dan keseimbangan kontraktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi tahun 2025 meningkatkan transparansi ketentuan pinjaman, membatasi bunga dan biaya, serta menstandarisasi praktik penagihan. Pengaduan konsumen terkait intimidasi dan ketidakjelasan biaya menurun, sedangkan perlindungan data pribadi meningkat tetapi masih menghadapi kendala. Literasi hukum debitur dan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan penagihan tetap menjadi faktor penting dalam efektivitas perlindungan hukum. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa regulasi OJK 2025 memberikan kemajuan progresif dalam perlindungan debitur, namun memerlukan pengawasan berkelanjutan, integrasi teknologi, dan peningkatan literasi keuangan untuk mencapai perlindungan hukum yang komprehensif.

Proses Rekrutmen Pekerja Non Pemerintah Perusahaan F&B Berdasarkan Umur Ditinjau dari Pasal 35 Uu Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Nirwana Putri — 2026-03-12

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis proses rekrutmen pekerja pada perusahaan Food and Beverage (F&B) sektor non-pemerintah di Indonesia, khususnya terkait pencantuman persyaratan batasan umur yang ditinjau berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Industri F&B secara masif menerapkan batasan usia maksimal yang rendah dengan alasan stamina dan estetika pelayanan, namun hal ini memicu persoalan yuridis mengenai diskriminasi akses pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk membedah sinkronisasi antara praktik lapangan dengan norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batasan umur sebagai filter utama dalam seleksi administratif sering kali mengabaikan prinsip keterbukaan dan objektivitas yang diamanatkan oleh Pasal 35 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, praktik ini bertentangan dengan semangat Pasal 35 ayat (3) yang menegaskan bahwa penempatan tenaga kerja wajib didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan bakat, bukan variabel demografis yang bersifat diskriminatif. Secara teoretis, fenomena ini dikategorikan sebagai ageism yang merugikan angkatan kerja usia dewasa produktif. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap substansi lowongan kerja serta mendorong perusahaan F&B untuk beralih ke sistem rekrutmen berbasis kompetensi. Hal ini penting guna menjamin hak asasi setiap warga negara dalam memperoleh pekerjaan yang layak serta mewujudkan keadilan sosial dalam hubungan industrial di Indonesia.

Mediasi: Sebuah Efektivitas atau Hanya Formalitas

Wafid Muhammad Izza — 2026-03-12

Studi ini menganalisis implementasi mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Indonesia, berfokus pada fungsinya sebagai mekanisme yang efektif dan didorong konsensus atau hanya sebagai formalitas prosedural. Tujuan penelitian adalah untuk menilai tingkat keberhasilan, mengidentifikasi tantangan kritis dalam implementasi (Basuki, 2020), dan mengevaluasi kepatuhan praktik mediasi terhadap kerangka hukum yang berlaku (Wibowo, 2017). Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan analisis penelitian relevan terdahulu (Moleong, 2016). Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi signifikan dalam tingkat keberhasilan mediasi, yang sangat bergantung pada kompetensi mediator (Mursyid, 2021), kesediaan para pihak, dan dukungan kelembagaan. Meskipun mediasi menawarkan solusi yang lebih cepat, murah, dan berpotensi damai daripada litigasi, seringkali gagal mencapai rekonsiliasi sejati dan hanya dilakukan untuk memenuhi prasyarat hukum (Sari & Syarif, 2022). Kesimpulan penelitian ini menyarankan bahwa agar mediasi bergerak melampaui formalitas dan mencapai efektivitas sejati, diperlukan peningkatan substansial dalam pelatihan mediator, penegakan kelembagaan, dan kesadaran hukum masyarakat.

Tilang Elektronik sebagai Mekanisme Pencegahan Kejahatan Lalu Lintas: Analisis Kriminologis atas Pertanggungjawaban Pemilik Kendaraan

Desy Rulya Cahyati — 2026-03-12

Penerapan sistem tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement / ETLE) di Indonesia merupakan inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi penindakan pelanggaran. Meskipun demikian, mekanisme penentuan pelanggar yang bertumpu pada data registrasi kendaraan menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika pelanggaran dilakukan oleh pihak yang bukan merupakan pemilik kendaraan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum positif di Indonesia terkait pelaksanaan ETLE serta menganalisis pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pemilik kendaraan dalam situasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, dan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan adanya kekosongan pengaturan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip fundamental hukum pidana, khususnya asas nulla poena sine culpa. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang secara tegas dan komprehensif mengatur mekanisme pertanggungjawaban hukum yang berkeadilan, akuntabel, serta sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana

Politik Uang sebagai Kejahatan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM): Analisis Yuridis dan Kriminologis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Efni — 2026-03-12

Praktik politik uang merupakan salah satu bentuk kejahatan elektoral yang mengancam integritas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, politik uang tidak lagi dilakukan secara individual dan sporadis, melainkan berkembang menjadi perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik uang sebagai pelanggaran TSM melalui pendekatan yuridis dan kriminologis, dengan menelaah konstruksi hukum, pola kejahatan, serta dampaknya terhadap proses demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang sebagai pelanggaran TSM memenuhi karakteristik kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan aktor, perencanaan yang matang, serta pengulangan tindakan secara luas. Dari perspektif kriminologi, praktik ini didorong oleh faktor kekuasaan, ekonomi, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan politik uang TSM tidak cukup hanya melalui pendekatan represif hukum pidana, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan berbasis kriminologi untuk memutus mata rantai kejahatan elektoral secara sistemik.

Pendekatan Kriminologis terhadap Perlindungan Hukum dan Pemulihan Kesehatan Mental Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Palangka Raya

Magdalena Dea Anggraini — 2026-03-12

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Palangka Raya. Kekerasan seksual meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang komprehensif tidak hanya terhadap fisik tetapi juga kesehatan mental korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban dalam tindak pidana kekerasan seksual di kota Palangka Raya dan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polresta Palangka Raya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban dalam tindak pidana kekerasan seksual di kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Palangka Raya meliputi pendampingan psikologis, koordinasi dengan lembaga terkait, dan pembentukan unit khusus penanganan korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem perlindungan korban yang terintegrasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani aspek kesehatan mental korban.

Pertanggungjawaban Pidana Oknum Kepolisian atas Penembakan Warga Sipil: Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi

Melani Putri Yana — 2026-03-12

Penelitian ini mengkaji praktik penyalahgunaan kewenangan dalam peristiwa penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa yang menggunakan peluru tajam tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan amunisi merupakan bentuk penyimpangan kewenangan yang melampaui batas tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 mengenai Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Meskipun majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan unsur kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, secara yuridis tindakan tersebut mengandung karakter penyalahgunaan kekuasaan karena dilakukan oleh pelaku dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara dan bertentangan dengan asas proporsionalitas, akuntabilitas, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemidanaan yang lebih mencerminkan rasa keadilan seharusnya mempertimbangkan penerapan kumulatif Pasal 359 dan Pasal 421 KUHP agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencerminkan kesalahan individual, tetapi juga tanggung jawab moral dan institusional aparat penegak hukum. Temuan penelitian ini menegaskan urgensi penguatan mekanisme pengawasan internal dan reformasi akuntabilitas dalam tubuh Polri guna mencegah terulangnya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian..

Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Panyabungan

Ridwan Al-Husaini — 2026-03-14

Bimbingan pranikah merupakan proses pembekalan bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, dengan tujuan memberikan pemahaman dasar mengenai perkawinan menurut hukum negara dan hukum agama. Penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dilaksanakan oleh konselor melalui penyampaian materi secara lisan dan tertulis dalam bentuk dokumen resmi. Permasalahan perkawinan yang muncul di wilayah tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman suami istri terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang dilakukan melalui kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa format bimbingan pranikah yang diterapkan di KUA Panyabungan berbasis ceramah dan dilaksanakan secara berkelompok satu kali dalam seminggu, dengan minimal lima kelompok dalam satu sesi. Untuk menghindari kejenuhan, kegiatan dilengkapi dengan sesi tanya jawab dan diskusi setelah penyampaian materi. Konselor juga memberikan nasihat serta arahan praktis kepada peserta. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah meliputi ketersediaan konselor yang kompeten serta penggunaan metode ceramah, tanya jawab, dan pendekatan berbasis pengalaman. Sementara itu, faktor penghambatnya antara lain rendahnya pemahaman calon pengantin tentang hakikat perkawinan, kurangnya minat dan kedisiplinan peserta, serta keterbatasan sarana dan waktu pelaksanaan.

Penerapan Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim dalam Putusan Ringan Perkara Perdagangan Anak

M. Mu’afilah Rizqi Pratama — 2026-03-14

Perkara perdagangan anak merupakan tindak pidana serius yang berdampak langsung terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak anak. Dalam praktik peradilan, putusan hakim yang tergolong ringan sering kali menimbulkan perdebatan mengenai dasar pertimbangan yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan ringan pada perkara perdagangan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim umumnya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alat bukti, serta unsur-unsur tindak pidana yang terbukti di persidangan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis meliputi latar belakang terdakwa, kondisi sosial, sikap terdakwa selama persidangan, serta faktor-faktor yang meringankan. Kombinasi kedua pertimbangan tersebut berpengaruh signifikan terhadap penjatuhan putusan yang relatif ringan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis perlu diterapkan secara proporsional agar putusan hakim tetap mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.

Tradisi Pembacaan Surut-Surat Pendek Juz 30 di Masjid Nurul Iman Kelurahan Tanjung Harapan

Ahmadi — 2026-03-14

Tradisi pembacaan surat-surat pendek Juz 30 merupakan salah satu wujud praktik keberagamaan masyarakat Muslim yang tidak hanya menampilkan dimensi ritual, tetapi juga menghadirkan makna spiritual, sosial, dan kultural dalam kehidupan jamaah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan tradisi pembacaan surat-surat pendek Juz 30 di Masjid Nurul Iman Kelurahan Tanjung Harapan, menganalisis makna keagamaan dan sosial yang terkandung di dalamnya, serta menjelaskan relevansinya dalam perspektif Living Qur’an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain field research, melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini berlangsung secara rutin, melibatkan berbagai kelompok usia, berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai Qur’ani, pembentukan karakter religius, media pendidikan nonformal, penguat solidaritas sosial, serta simbol identitas keagamaan masyarakat. Tradisi ini membuktikan bahwa Al-Qur’an tidak sekadar dibaca sebagai teks, tetapi benar-benar “hidup” dalam praksis keberagamaan umat. Temuan ini menegaskan bahwa tradisi pembacaan Juz 30 memiliki relevansi penting dalam membangun spiritualitas, menjaga budaya religius, dan memperkuat keberagamaan masyarakat Muslim di era modern.

Teori Manajemen Pendidikan Melalui Kajian Filsafat

Indria Ningsih — 2026-03-14

Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan berkelanjutan adalah bagaimana manajemen pendidikan pada sebuah organisasi atau lembaga. Implementasi manajemen pendidikan tidak hanya berupa aktivitas administratif dan organisatoris, tetapi juga didasari pada landasan filosofis yang memberikan arah, makna, serta nilai bagi setiap proses pengelolaan pendidikan. Manajemen pendidikan Islam adalah proses mengelola atau mengatur pendidikan Islam. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Hubungan antara Pendidikan dengan filsafat diibaratkan hubungan dua sisi mata uang, atau dapat dikatakan Pendidikan pada hakikatnya merupakan aplikasi dari filsafat. Filsafat merumuskan tujuan akhir kehidupan dan berfungsi sebagai landasan teoretis, memberikan arah dan pedoman dasar bagi sistem pendidikan, sedangkan pendidikan menawarkan saran tentang bagaimana tujuan akhir tersebut dicapai melalui implementasi praktis dan pengembangan kurikulum. Filsafat tanpa pendidikan dianggap "buta" karena tidak memiliki sarana untuk mewujudkan visinya secara nyata, sementara pendidikan tanpa filsafat akan "tidak valid" atau tanpa arah yang jelas, hanya menjadi konsep tanpa dampak praktis. Melalui kajian mendalam, penulis ingin menunjukkan bagaimana perspektif filsafat, memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan dan pengembangan teori manajemen pendidikan.

Perlindungan Anak Di Ruang Digital: Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Kebijakan Pembatasan Usia Pengguna Media Sosial

Novia Nasyomia — 2026-03-14

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial anak dan remaja saat ini. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai platform digital lainnya menjadi ruang utama bagi generasi muda untuk berkomunikasi serta mengakses beragam informasi. Namun, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol juga seringkali menimbulkan berbagai risiko bagi anak, seperti paparan konten negatif, cyberbullying, eksploitasi digital, serta kecanduan teknologi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial sebagai bagian dari upaya perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan tersebut mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia tertentu pada berbagai platform digital sebagai langkah preventif dalam melindungi perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial tersebut dalam perspektif pendidikan Islam dengan menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-‘aql (perlindungan akal) dan ḥifẓ al-akhlāq (perlindungan moral). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis terhadap regulasi pemerintah, literatur pendidikan Islam, serta kajian akademik mengenai literasi digital dan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang menekankan pentingnya menjaga perkembangan intelektual dan moral generasi muda. Oleh karena itu, integrasi antara regulasi digital, pendidikan keluarga, serta pendidikan berbasis nilai-nilai Islam menjadi strategi penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan edukatif bagi anak.

Pengaruh Pengungkapan ESG, Profitabilitas, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Pertambangan Mineral dan Barubara

Luh Sasmitha Kiara Dewi — 2026-03-14

Riset mengkaji perusahaan-perusahaan di subsektor pertambangan mineral dan batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2024, dengan fokus pada pengaruh pengungkapan ESG, profitabilitas, serta struktur modal terhadap nilai perusahaan. Populasi riset mencakup seluruh 47 entitas yang beroperasi di subsektor tersebut. Sebanyak enam belas perusahaan, yang menghasilkan empat puluh delapan observasi, dipilih sebagai sampel melalui pendekatan purposive berdasarkan kriteria tertentu. Studi literatur dan dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan laporan tahunan serta laporan keberlanjutan untuk pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 30. Nilai perusahaan diukur menggunakan Tobin's Q, pengungkapan ESG dievaluasi berdasarkan indikator GRI 2021, profitabilitas dihitung melalui ROA, sedangkan struktur modal dianalisis dengan DER. Hasil riset menunjukkan hubungan negatif antara pengungkapan ESG dan nilai perusahaan, hubungan positif antara profitabilitas dan nilai perusahaan, serta tidak adanya hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan.

Perlindungan Konsumen Digital: Hubungan Hukum Ekonomi, Sanksi Pidana, dan Kewenangan Negara dalam Era Digital

Muhamad Abdul Kholik — 2026-03-14

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mengubah pola transaksi masyarakat sekaligus melahirkan berbagai risiko hukum, seperti penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, dan manipulasi informasi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan konsumen digital dalam perspektif hukum ekonomi, hukum pidana, dan hukum tata negara; mengevaluasi efektivitas sanksi pidana terhadap pelanggaran hak konsumen; serta mengkaji kewenangan negara dalam pengawasan ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistem melalui analisis regulasi serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat perangkat hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perdagangan, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masih terdapat kekosongan norma, disharmoni pengaturan, serta kelemahan penegakan hukum. Sanksi pidana berfungsi sebagai ultimum remedium, namun menghadapi kendala pembuktian digital dan proporsionalitas efek jera. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara menghambat efektivitas pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi hukum yang integratif melalui harmonisasi regulasi, penguatan sanksi yang proporsional, dan penataan desain kelembagaan guna menjamin perlindungan konsumen digital secara komprehensif

Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Salmah — 2026-03-14

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum sertifikat hak milik dalam menyelesaikan sengketa tanah, dengan menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 124/Pdt.G/2024/PN SRG. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, di mana data primer diperoleh dari dokumen putusan pengadilan dan sertifikat hak atas tanah, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, serta hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, sertifikat hak atas tanah memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi sebagai alat bukti formal sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan UUPA No. 5 Tahun 1960. Namun, dalam praktiknya, keabsahan sertifikat dapat dipersoalkan apabila terdapat indikasi penerbitannya melanggar prosedur atau adanya klaim historis yang lebih tua dan dibuktikan dengan fakta penguasaan fisik secara turun-temurun. Dalam putusan dimaksud, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan dokumen formal seperti sertifikat, tetapi juga mengakomodasi bukti material berupa riwayat penguasaan tanah, kesaksian masyarakat, dan hubungan keluarga antarpihak. Hal ini menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa agraria. Meskipun sistem pendaftaran tanah di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat, masih terdapat tantangan seperti tumpang tindih dokumen, inkonsistensi putusan, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya registrasi tanah secara benar. Oleh karena itu, disarankan perlunya peningkatan koordinasi antara instansi pertanahan dan lembaga peradilan, penguatan yurisprudensi, serta sosialisasi hukum agraria kepada masyarakat luas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami dinamika penyelesaian sengketa tanah serta kontribusi nyata dalam pengembangan hukum agraria nasional yang lebih adil dan efektif.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rawat Inap Rumah Sakit Pesawaran

Abdul Halim — 2026-03-14

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur kesehatan daerah yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan rawat inap Rumah Sakit Pesawaran dalam Putusan Nomor: 10/Pid-Sus-TPK/2020/PN.TJK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap hakim tipikor dan penyidik polisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana korupsi terdiri atas adanya penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek pembangunan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada tiga aspek, yaitu yuridis dengan terbuktinya seluruh unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sosiologis dengan mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan, serta filosofis bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50.000.000,00 subsider 2 bulan kurungan. Kesimpulannya, penyalahgunaan wewenang dan lemahnya pengawasan menjadi faktor utama korupsi, dan putusan hakim telah mempertimbangkan aspek keadilan secara komprehensif meskipun pidana yang dijatuhkan relatif ringan.

Kekuatan Pembuktian Kuitansi dalam Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4690 K/Pdt/2024

Roberta R.P Situmorang — 2026-03-14

Peralihan hak atas tanah dalam praktik seringkali didasarkan pada kuitansi sebagai bukti pembayaran. Permasalahan timbul ketika kuitansi dijadikan dasar klaim kepemilikan tanpa didukung akta autentik sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian kuitansi dalam peralihan hak atas tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4690 K/Pdt/2024 serta menilai pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan penggugat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuitansi hanya memiliki kekuatan sebagai bukti pembayaran dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna untuk membuktikan telah terjadinya peralihan hak atas tanah tanpa adanya akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Putusan Mahkamah Agung tersebut menegaskan pentingnya pemenuhan formalitas hukum dalam peralihan hak atas tanah guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Tinjauan Yuridis Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga Yang Melakukan Pencurian Oleh Majikan Sehingga Menyebabkan Luka Berat Dan Mental Dalam Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia

Alvisalwa Andientya Dicha Putri — 2026-03-14

Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis terhadap kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga (PRT) oleh majikan di Indonesia, khususnya kasus yang mengakibatkan luka berat fisik dan mental. Penelitian ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi PRT dalam memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang memadai akibat adanya celah hukum serta belum adanya regulasi komprehensif yang secara khusus mengatur pekerjaan domestik. Studi ini menganalisis Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel yang melibatkan kekerasan berat terhadap PRT bernama Siti Khotimah. Korban mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti penganiayaan fisik, luka bakar, patah tulang, serta perlakuan tidak manusiawi berupa pemaksaan memakan kotoran hewan. Kasus ini menunjukkan tingginya kerentanan PRT yang umumnya berasal dari latar belakang ekonomi lemah dan bekerja tanpa pengawasan hukum yang memadai. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori keadilan, teori kepastian hukum, teori kesejahteraan, serta teori hak asasi manusia untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang jelas bagi PRT. Oleh karena itu, diperlukan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) guna menjamin perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum bagi PRT di Indonesia

Analisis Yuridis Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris Rumah Tinggal Berdasarkan Hukum Adat Bajawa, Nusa Tenggara Timur

Maria Safira Age Djaga — 2026-03-14

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perempuan dalam memperoleh hak waris atas rumah tinggal menurut hukum adat Bajawa di Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dan membatasi hak waris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan sejarah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat (mosalaki), tokoh agama, kepala desa, serta perempuan yang pernah menerima warisan rumah tinggal. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Bajawa menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan, khususnya anak perempuan pertama, sebagai penerus utama rumah tinggal keluarga. Perempuan memiliki hak genealogis atas rumah adat, sementara laki-laki berperan dalam pengelolaan dan perlindungan rumah adat tersebut. Namun demikian, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena dipengaruhi oleh faktor sosial seperti sistem stratifikasi sosial (rang), perkawinan endogami, pengakuan keluarga, serta legitimasi adat. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan anak di luar kawin dalam pewarisan rumah tinggal. Secara keseluruhan, hukum adat Bajawa memberikan legitimasi sosial yang kuat terhadap hak perempuan atas rumah tinggal, meskipun belum memiliki kepastian hukum formal karena tidak dikodifikasi secara tertulis.

Kedudukan Laporan Polisi yang Dihentikan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Yohana Maria Girsang — 2026-03-14

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar pertanggungjawaban perdata terhadap setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Permasalahan muncul ketika laporan polisi dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena tidak cukup bukti, namun pelaporan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak yang dilaporkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan laporan polisi yang dihentikan melalui SP3 dalam gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 PK/Pdt/2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif yang menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SP3 menegaskan tidak terpenuhinya unsur pidana, namun tidak secara otomatis membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata. Perbedaan penilaian hakim terjadi pada setiap tingkat peradilan terkait unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Pada tingkat banding dan kasasi, laporan polisi yang dihentikan melalui SP3 dinilai memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Namun pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pelaporan dugaan tindak pidana merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh hukum sehingga tidak dapat serta-merta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, laporan polisi yang dihentikan melalui SP3 tidak serta-merta dapat dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt.

Strategic Human Resource Management dalam Penataan Tenaga Kependidikan PTN-BH

Reno Novita Sari — 2026-03-14

Penelitian ini menganalisis ketersediaan tenaga kependidikan di Universitas Andalas serta merumuskan strategi pemetaan yang efektif untuk mendukung stabilitas dan efektivitas layanan administrasi pada perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap data institusional tenaga kependidikan. Analisis didasarkan pada kerangka Strategic Human Resource Management untuk menilai keselarasan antara kebutuhan organisasi, pola distribusi, dan stabilitas kepegawaian, sekaligus merumuskan strategi pemetaan yang sesuai dengan kebutuhan institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kependidikan masih didominasi oleh pegawai kontrak dan distribusinya antar unit kerja belum merata. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan inefisiensi beban kerja serta memengaruhi efektivitas layanan administratif. Kecukupan tenaga kependidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pegawai, tetapi juga oleh kesesuaian kompetensi dengan tuntutan jabatan dan dukungan praktik manajemen sumber daya manusia. Pengelolaan tenaga kependidikan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Strategic Human Resource Management, terutama karena tingginya ketergantungan pada tenaga kontrak. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perencanaan dan pemetaan sumber daya manusia yang lebih strategis untuk meningkatkan stabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan layanan administrasi dalam kerangka tata kelola PTN berbadan hukum.

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Organizational Citizenship Behavior Sebagai Variabel Mediasi

Andi Nur Arif — 2026-03-14

Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan kinerja karyawan merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi, khususnya pada institusi pendidikan yang menuntut komitmen dan kerja sama tinggi. Sekolah menengah atas di Kecamatan Rumbia menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kinerja karyawan, sehingga peran kepemimpinan perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan dengan OCB sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi 127 karyawan pada sekolah menengah atas (SMA) di Kecamatan Rumbia. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung sebagian hipotesis yang diajukan, yaitu kepemimpinan transformasional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan pada karyawan sekolah menengah atas (SMA) di Kecamatan Rumbia. Selain itu, OCB terbukti memediasi pengaruh antara kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan. Saran penelitian ini menekankan bahwa kepala sekolah perlu meningkatkan konsistensi dalam menunjukkan keteladanan guna memperkuat kepercayaan dan komitmen kerja karyawan. Selain itu, sekolah perlu mendorong peningkatan inisiatif serta kemampuan memberikan solusi kreatif melalui penciptaan lingkungan yang mendukung ide dan inovasi. Sekolah juga disarankan meningkatkan keterlibatan karyawan dalam mengikuti perkembangan organisasi melalui komunikasi yang lebih terbuka dan pelibatan dalam pengambilan keputusan.

Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dalam Era Digital: Review Negatif Yang Dilakukan Influencer Di Platfrom Tiktok Shop Yang Merugikan

Tahani Zulfa Pranoto — 2026-03-14

Di era digitalisasi saat ini, terus berkembang dengan pesat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, semakin terdorong untuk memanfaatkan platform digital seperti TikTok Shop sebagai sarana pemasaran dan penjualan produk. Media sosial tidak hanya menjadi tempat bersosialisasi, tetapi juga menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Namun, di balik peluang besar tersebut, muncul tantangan hukum baru yang sering kali luput dari perhatian, salah satunya adalah dampak dari review negatif oleh influencer yang dapat merugikan UMKM secara signifikan. Artikel ini mengangkat pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM yang menghadapi situasi demikian, mengingat regulasi yang ada seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU ITE lebih berfokus pada perlindungan konsumen, bukan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dimana pendekatan ini mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkait untuk memberikan gambaran hukum yang lebih adil bagi semua pihak. Melalui pemahaman etika bisnis, tanggung jawab influencer, serta perlunya kebijakan hukum yang inklusif, artikel ini berupaya mendorong kesadaran bersama bahwa ekosistem digital yang sehat hanya bisa terwujud jika semua pihak konsumen, pelaku usaha, influencer, dan negara memiliki peran dan perlindungan yang seimbang

Pergeseran Pola Interaksi Sosial dalam Kelompok Ruang Publik Kawasan Taman Kambang Iwak Palembang

Agung Permadi — 2026-03-14

Ruang publik memiliki peran penting sebagai wadah interaksi sosial masyarakat. Seiring dengan perubahan pola kehidupan sosial, terjadi pergeseran dalam bentuk interaksi yang berlangsung di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran pola interaksi sosial dalam kelompok di kawasan Taman Kambang Iwak Palembang serta mengidentifikasi karakter interaksi yang terbentuk di dalamnya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Taman Kambang Iwak Palembang masih berfungsi sebagai ruang publik yang dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas seperti olahraga, rekreasi, berkumpul bersama keluarga, pertemuan komunitas, serta aktivitas ekonomi informal. Pengunjung berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, pola interaksi sosial yang terjadi cenderung berlangsung dalam kelompok-kelompok yang telah memiliki hubungan sebelumnya, seperti keluarga, teman sebaya, atau komunitas tertentu. Interaksi antar kelompok yang berbeda relatif terbatas dan umumnya hanya berupa kontak sosial singkat tanpa komunikasi yang berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola interaksi sosial di ruang publik, di mana komunikasi lebih banyak berlangsung dalam lingkup kelompok masing-masing meskipun ruang tersebut bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang Diterima

Amy Shientiarizki — 2026-03-14

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menelaah konstruksi tanggung jawab hukum penyelenggara program dalam perspektif hukum administrasi, perdata, dan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Presiden tentang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dianalisis secara sistematis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perlindungan hukum terhadap peserta MBG secara normatif telah tersedia melalui instrumen hukum administrasi, perdata, dan pidana, namun belum dirumuskan dalam satu konstruksi pertanggungjawaban yang terintegrasi. Kedua, terdapat celah normatif dalam pengaturan akuntabilitas berlapis yang berpotensi menimbulkan ambiguitas tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran standar gizi. Ketiga, artikel ini menawarkan model integratif pertanggungjawaban berlapis sebagai penguatan rezim perlindungan hukum dalam program pemenuhan gizi nasional

Studi tentang Prinsip Keadilan dan Perlindungan Kaum Lemah dalam Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib

Zahrah Tarishah Ramadhani — 2026-03-14

Penelitian ini mengkaji konsep keadilan dalam kepemimpinan Ali bin Abi Thalib serta signifikansinya terhadap perlindungan kelompok rentan dan praktik tata kelola pemerintahan masa kini. Tujuan utama kajian ini adalah menelusuri penerapan prinsip keadilan oleh Ali dalam bidang hukum, ekonomi, dan sosial, sekaligus menilai kontribusi gagasannya bagi model kepemimpinan modern. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mencakup analisis terhadap sumber klasik, karya ilmiah, dan penelitian kontemporer. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Ali menegakkan keadilan melalui penguatan kemandirian lembaga peradilan, pengelolaan Baitul Mal yang akuntabel, penunjukan pejabat berdasarkan moralitas dan kompetensi, serta pemberdayaan kelompok miskin, yatim, dan pihak-pihak yang memiliki posisi sosial lemah. Penelitian juga menemukan bahwa integrasi antara keadilan hukum, kebijakan ekonomi, dan kepedulian sosial pada masa kepemimpinannya membentuk cikal bakal tata kelola berorientasi kesejahteraan. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut terbukti tetap relevan bagi pemerintahan modern, terutama dalam upaya mendorong transparansi, pencegahan korupsi, dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa nilai keadilan Ali dapat diadaptasi sebagai fondasi etis dan humanistik dalam kepemimpinan kontemporer.

Tanggung Jawab Hukum Streamer Dalam Jual Beli Produk Cacat Melalui Live Streaming Tiktok Shop Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Ido Pranata Nainggolan — 2026-03-14

Perkembangan live streaming e-commerce melalui TikTok Shop melahirkan fenomena streamer sebagai promotor produk secara real-time. Maraknya transaksi tersebut kerap diiringi persoalan produk cacat yang menimbulkan kerugian konsumen. Permasalahan utamanya adalah belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur kedudukan dan tanggung jawab hukum streamer dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum streamer sebagai pelaku usaha serta bentuk pertanggungjawaban hukumnya dalam kasus produk cacat melalui live streaming TikTok Shop. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, streamer yang beroperasi secara profesional dan komersial memenuhi kualifikasi sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK, Pasal 1 angka 28 PP Nomor 71 Tahun 2019, dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 80 Tahun 2019. Kedua, streamer dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terpenuhi unsur perbuatan, sifat melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Pertanggungjawaban juga bersumber dari Pasal 19 UUPK serta PP Nomor 80 Tahun 2019 dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban ini masih terhambat oleh kekaburan norma, kesulitan pembuktian, dan kompleksitas distribusi tanggung jawab antarpihak.

Manajemen Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Benteng Kuto Besak Palembang

Rizki Fahrizi — 2026-03-16

Benteng Kuto Besak (BKB) merupakan salah satu destinasi wisata sejarah paling strategis di Kota Palembang yang dibangun pada tahun 1780 oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Meskipun memiliki nilai historis, budaya, dan pariwisata yang tinggi, pengembangannya terhambat oleh permasalahan keamanan yang berulang dan koordinasi lintas stakeholder yang belum optimal. Artikel ini bertujuan mengkaji manajemen stakeholder dalam pengembangan pariwisata BKB melalui pendekatan studi literatur kualitatif berbasis 13 artikel jurnal terpilih (2021-2026) yang dapat diakses secara online. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat tiga kelompok stakeholder utama, yaitu pemerintah, swasta/CSR, dan masyarakat yang masing-masing memiliki peran komplementer. Model kolaborasi ideal mengintegrasikan pendekatan Penta Helix (pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, media) dengan kerangka AGIL (Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, Pemeliharaan Latensi). Kepercayaan wisatawan terbukti menjadi variabel kunci yang menghubungkan kualitas manajemen keamanan dengan minat kunjungan ulang. Artikel ini merekomendasikan lima strategi prioritas pengembangan BKB yang memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan.

Makna Gadget Dalam Kehidupan Sosial Di Keluarga

Muhammad Hafidz Alzavier Agda — 2026-03-16

Penelitian ini menyoroti fenomena penggunaan gadget dalam keluarga modern serta konsekuensinya bagi pola interaksi sosial di dalam rumah. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan bagaimana anggota keluarga memaknai penggunaan gadget dan mengidentifikasi perubahan dinamika sosial yang muncul sebagai akibatnya. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam terhadap enam anggota keluarga dari beberapa rumah tangga berbeda (misalnya Ayah, Ibu, dan dua anak pada dua keluarga) untuk memperoleh pemahaman langsung tentang pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Temuan awal Ini memperlihatkan bahwa gadget dipandang sebagai sarana penting untuk komunikasi praktis dan kebutuhan pekerjaan (bermakna secara instrumental), namun penggunaannya juga memunculkan gejala seperti “phubbing” (mengabaikan lawan bicara karena fokus pada ponsel) dan berkurangnya waktu interaksi tatap muka. Kondisi ini menimbulkan jarak emosional meskipun anggota keluarga berada dalam satu ruang fisik. Analisis teoritis mengaitkan Hasil temuan tersebut dengan teori tindakan sosial Max Weber membandingkan rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai dalam praktik penggunaan gadget serta konsep fenomenologi dunia kehidupan Alfred Schutz untuk menjelaskan bagaimana teknologi membentuk kembali relasi intersubjektif dalam keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa makna penggunaan gadget di lingkungan keluarga bersifat dinamis, terus dinegosiasikan antara kebutuhan fungsional dan kebutuhan kedekatan emosional. Oleh karena itu, disarankan agar keluarga menerapkan batasan digital yang jelas demi mengoptimalkan manfaat teknologi sekaligus menjaga keharmonisan sosial.

Ketimpangan Beban Emosional sebagai Faktor Perceraian

Bima Agung Prayoga — 2026-03-16

Perceraian merupakan fenomena yang terus meningkat dalam praktik peradilan agama di Indonesia dan umumnya dirumuskan dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan beban emosional dalam relasi suami istri yang berujung pada perceraian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung melalui analisis dokumen putusan perceraian dan wawancara dengan hakim serta staf pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan beban emosional muncul dalam beberapa bentuk, yaitu ketimpangan pengelolaan konflik rumah tangga, kurangnya dukungan emosional dari pasangan, ketimpangan tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak, serta lemahnya komunikasi dalam hubungan perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika emosional memiliki peran penting dalam memengaruhi stabilitas hubungan suami istri dan menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perceraian

Tinjauan Yuridis terhadap Perwalian dalam Transaksi Penjualan Harta Anak di Bawah Umur

Redyana Lutfianidha — 2026-03-16

Anak di bawah umur dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum yang berdampak pada aspek keuangan, sehingga memerlukan perlindungan melalui perwalian atau voogdij dalam transaksi pengalihan harta. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum mengenai peran wali dalam penjualan harta anak di bawah umur serta menilai apakah pertimbangan hakim dalam Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN telah mengedepankan prinsip the best interest of the child. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan the statute approach melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder serta analisis deskriptif kualitatif terhadap putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran wali dibatasi oleh standar kehati hatian als een goed huisvader, kewajiban inventarisasi, dan larangan menjual harta anak tanpa izin pengadilan, sehingga wali berkedudukan sebagai pelindung aktif, bukan sekadar pelaksana administratif. Penetapan 313/Pdt.P/2023/PN Dps dinilai memenuhi legalitas formil melalui verifikasi status wali, usia anak, dan alasan kepentingan anak, namun aspek perlindungan substantif belum optimal karena belum tampak uji alternatif selain penjualan dan belum dirumuskan mekanisme pengawasan dana pascapenjualan. Temuan ini mengimplikasikan perlunya izin bersyarat yang menegaskan pelaporan serta pengamanan hasil penjualan, termasuk pertimbangan mekanisme protektif seperti beneficiaire aanvaarding dan boedelbeschrijving.

Kedudukan dan Fungsi Hadis dalam Pembentukan Hukum Islam Kontemporer

Jamaluddin — 2026-03-16

Penelitian ini mengkaji kedudukan dan fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam kontemporer di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat. Penelitian bertujuan: (1) mendeskripsikan secara sistematis kedudukan hadis sebagai sumber normatif kedua setelah Al-Qur’an dalam pembentukan hukum Islam kontemporer, (2) menganalisis fungsi hadis dalam proses istinbāṭ dan ijtihad pada isu-isu hukum modern, serta (3) merumuskan model pemahaman hadis yang menjaga integritas normatif sekaligus responsif terhadap konteks. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan dan desain deskriptif-analitis melalui analisis kitab-kitab hadis utama serta literatur uṣūl fiqh dan studi hadis terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tetap sentral melalui dua dimensi: dimensi epistemologis sebagai legitimasi pengetahuan hukum dan otoritas normatif, serta dimensi aplikatif sebagai perangkat operasional dalam merumuskan hukum atas persoalan baru yang belum dirinci dalam Al-Qur’an. Fungsi hadis dipetakan ke dalam empat peran dominan, yaitu bayān al-tafsīr, bayān al-taqyīd/takhṣīṣ, bayān al-taqrīr, dan tasyri‘. Penelitian juga menemukan bahwa relevansi hadis masa kini ditentukan oleh keseimbangan antara otentisitas (kritik sanad-matan) dan ketepatan konteks (pembacaan sosial-historis) dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Tafsir Tematik dan Hukum Positif Indonesia

Jamaluddin — 2026-03-16

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi pelanggaran HAM sekaligus tindak pidana di Indonesia, dengan laporan kasus yang tetap tinggi dan kekerasan di ranah privat masih mendominasi kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji konsep dan bentuk KDRT melalui tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan relasi rumah tangga, (2) menganalisis pengaturan KDRT dalam hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), dan (3) menemukan titik temu normatif yang dapat memperkuat perlindungan korban. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research dan analisis tafsir tematik (maudhūʿī) melalui penelaahan ayat, tafsir klasik-kontemporer, serta dokumen UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Islam menempatkan keluarga sebagai ruang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta melarang tindakan menyakiti dalam rumah tangga; QS An-Nisāʾ: 34 dipahami sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang bertahap dan terikat etika sehingga tidak dapat dijadikan legitimasi kekerasan. Teladan Nabi menegaskan orientasi penyelesaian damai dan anti-kekerasan. Sementara itu, UU PKDRT memperjelas KDRT sebagai perkara hukum yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Implikasinya, pencegahan KDRT menuntut penguatan literasi keagamaan yang komprehensif dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi korban

Falsafah Tasyri’: Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam (Mabādi al-Aḥkām)

Jamaluddin — 2026-03-16

Falsafah Tasyri’ sebagai fondasi filosofis pembentukan hukum Islam dan menegaskan Mabādi al-Aḥkām sebagai prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan penalaran hukum. Penelitian ini bertujuan: (1) menjelaskan konsep Falsafah Tasyri’, (2) mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar hukum Islam, dan (3) menganalisis relevansinya bagi ijtihad kontemporer dan realitas sosial-hukum. Penelitian menggunakan desain kualitatif studi pustaka bersifat deskriptif-analitis, dengan sintesis sumber klasik dan literatur mutakhir tentang maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa syariat tidak semata dipahami sebagai aturan legal-formal, melainkan sistem nilai yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Tujuh prinsip—keadilan, kasih sayang, kemudahan, persamaan, kebebasan bertanggung jawab, penolakan mudarat, dan kemaslahatan berfungsi sebagai parameter evaluatif untuk menguji konsistensi produk hukum dengan ruh dan tujuan syariat. Selain itu, maqāṣid al-syarī‘ah berperan sebagai kristalisasi tujuan syariat yang memungkinkan pembaruan kontekstual tanpa melepaskan pijakan nash. Implikasinya, penguatan kerangka filosofis dan maqāṣid diperlukan agar perkembangan hukum Islam tetap koheren secara etis dan responsif secara sosial.

Pendekatan Penelitian dalam Kajian Hukum dan Hukum Islam: Normatif, Empiris, dan Pendekatan Hukum Islam

Jamaluddin — 2026-03-16

Urgensi pemilihan pendekatan penelitian dalam kajian hukum dan hukum Islam di tengah kompleksitas persoalan sosial dan tuntutan penillustrasian keadilan yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan menguraikan karakteristik, perbedaan, serta titik temu antara pendekatan normatif (yuridis-doktrinal), empiris (yuridis-sosiologis), dan pendekatan hukum Islam, sekaligus menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pemilihannya. Penelitian menggunakan desain deskriptif-analitis dengan kombinasi pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan hukum Islam melalui studi pustaka, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin/teori hukum, karya ilmiah, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan normatif memusatkan perhatian pada hukum sebagai norma tertulis (law in books) dan efektif untuk mengkaji asas, sistematika, serta konsistensi antar norma. Pendekatan empiris menelaah hukum dalam praktik (law in action) sehingga relevan untuk menilai efektivitas, kepatuhan, serta hambatan implementasi ketika diperlukan dukungan data lapangan. Sementara itu, pendekatan hukum Islam bertumpu pada Al-Qur’an, Hadis, ijma’, qiyas dan metode istinbath untuk menilai kemaslahatan serta relevansi norma berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah. Pemilihan pendekatan dipengaruhi jenis masalah, tujuan penelitian, ketersediaan data, konteks riset, dan kompetensi peneliti, dengan tambahan pada studi hukum Islam berupa relevansi dalil dan konteks sosial. Implikasinya, integrasi multi-pendekatan (mixed legal research) dapat memperkuat ketajaman analisis sekaligus meningkatkan kebermanfaatan hasil penelitian

Perlindungan Hukum terhadap Diskriminasi bagi Penderita Tuberculosis di Lingkungan Kerja dan Pendidikan

Happy Sri Rezeki Purba — 2026-03-16

Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia dan sering disertai dengan stigma serta diskriminasi terhadap penderitanya, termasuk di lingkungan kerja dan pendidikan. Diskriminasi tersebut dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia serta menghambat proses pengobatan dan pemulihan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk diskriminasi yang dialami penderita TB di lingkungan kerja dan pendidikan serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis regulasi, serta wawancara dengan tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB masih terjadi dalam bentuk pengucilan sosial, pembatasan aktivitas kerja atau belajar, serta kekhawatiran berlebihan terhadap penularan penyakit. Secara normatif, perlindungan hukum terhadap penderita TB telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Namun implementasi perlindungan tersebut masih belum optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat serta kurangnya sosialisasi kebijakan. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi masyarakat, serta koordinasi antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan perusahaan untuk menjamin perlindungan hak penderita TBC dari diskriminasi.

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Perjanjian Di Bawah Tangan

Fanny Marsela Sihombing — 2026-03-16

PT Hasjrat Multifinance Cq PT. Hasjrat Multifinance Luwuk digugat melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukn berdasarkan perjanjian di bawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk terhadap ketentuan yang mengatur mengenai eksekusi jaminan fidusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan tahapan pengelolahan data meliputi pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan penyusunan sistematika data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa pembebanan jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris. Selain itu pelaksanaan eksekusi harus mengacu pada Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan terhadap jaminan fidusia yang tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi harus melalui mekanisme hukum yang sama dengan pelaksanan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pertimbanga tersebut, majelis hakim telah mempertimbangan bahwa tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedural hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Antara Keadilan dan Sensasi: Kajian Fenomena No Viral No Justice dalam Penegakan Hukum Pidana

Mumtazia Zakkia Zakki — 2026-03-16

Fenomena No Viral No Justice menunjukkan bahwa konflik antara praktik sensasionalisme di era perkembangan zaman digital ini. dan pencarian keadilan substantif. Di dalam kasus-kasus tertentu dalam penegakan pidana di Indonesia baru- baru ini menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Ini menunjukkan dua perspektif bertentangan, yaitu viralitas mempercepat proses hukum dan kontrol publik, sementara di sisi lain, ketergantungan pada sensasi menimbulkan resiko percobaan media yang dapat merusak prinsip praduga tak bersalah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menelaah KUHP, KUHAP, UUD 1945, literatur hukum pidana, dan efektivitas hukum. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa No Viral No Justice berasal dari peningkatan partisipasi publik masyarakat melalui media sosial dan kurangnya profesionalitas dan integritas para penegak hukum di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan hukum yang tidak seimbang. Menunjukkan bahwa budaya hukum lebih sensitif terhadap tekanan publik daripada norma itu sendiri. Akibatnya, untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana berjalan dengan sesuai prinsip keadilan yang objektif dan tidak tergantung pada sensasi. Diperlukan peningkatan sistem pengawasan, transparansi, dan internalisasi pada integritas.

Evaluasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Pertambangan Batuan di Kecamatan Dawan, Bali

Nyoman Sudipa — 2026-03-16

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan aset berharga yang, jika dikelola dengan baik, dapat mendongkrak perekonomian negara. Kekayaan ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan serta meningkatkan kehidupan masyarakat, termasuk melalui kegiatan penambangan, seperti di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Penambangan batuan di Kecamatan Dawan digunakan untuk mempersiapkan lahan bagi Proyek Kebudayaan Bali. Namun, hingga saat ini, aktivitas ini melanggar peraturan tata ruang dan belum memiliki izin yang sesuai, yang dapat menimbulkan masalah hukum. Penelitian ini adalah studi hukum empiris yang menggunakan sumber data primer dan sekunder, lalu dianalisis dengan pendekatan hukum untuk menjawab isu-isu yang ada. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai penerapan hukum terkait penambangan batuan di Kecamatan Dawan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan penambangan batuan di Kecamatan Dawan telah menyebabkan kerusakan lingkungan, melanggar Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023, serta Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung. Para pemilik tambang batuan belum mendapatkan izin yang sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa penambangan batuan di Kecamatan Dawan adalah ilegal.

Pendekatan Human-Centeres Governance dalam Aplikasi JKN di Puskesmas Rumah Tiga

Indah Cahyani — 2026-03-16

Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan menjadi bagian penting reformasi administrasi publik, termasuk melalui implementasi aplikasi JKN pada layanan kesehatan primer. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi aplikasi JKN dalam perspektif human-centered governance serta mengidentifikasi pengalaman warga dalam penggunaan layanan digital di Puskesmas Rumah Tiga, Ambon. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi JKN telah meningkatkan efisiensi administrasi dan kemudahan akses layanan, namun belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip tata kelola berpusat manusia. Tantangan utama terletak pada keterbatasan literasi digital pengguna, gangguan teknis sistem, inkonsistensi layanan, serta faktor infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia. Pengalaman warga menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesesuaian desain layanan dengan kebutuhan lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital pelayanan kesehatan akan efektif apabila didukung tata kelola yang adaptif, inklusif, dan menempatkan pengalaman warga sebagai pusat evaluasi kebijakan.

Pencurian Identitas Digital sebagai Bentuk Kejahatan Pendahuluan dalam Cybercrime

Angelica Suciara — 2026-03-16

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi data identitas dari bentuk fisik menjadi digital yang terintegrasi dalam sistem elektronik. Identitas digital yang meliputi data kependudukan, kredensial akun, serta informasi finansial yang kini memiliki nilai ekonomi tinggi membuatnya menjadi rentan disalahgunakan. Fenomena pencurian identitas (Identity theft) di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan masifnya digitalisasi layanan keuangan, e-commerce, dan platform komunikasi daring. Dalam fenomena sekarang, pencurian identitas tidak lagi berdiri sebagai tindak pidana tunggal melainkan berfungsi sebagai entry crime dalam rangkaian kejahatan siber, seperti penipuan daring dan tindak pidana pencucian uang. Secara normatif, perlindungan terhadap data pribadi dan sistem elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit yang mengkualifikasikan pencurian identitas sebagai delik tersendiri yang menyebabkan adanya kekosongan kepastian hukum dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencurian identitas memiliki karakter sebagai entry crime dalam struktur kejahatan siber modern, sehingga memerlukan konstruksi hukum yang lebih sistematis guna menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan korban.

Pengaruh Kepemimpinan Otentik Terhadap Kreativitas Karyawan Dengan Leader-Member Exchange Sebagai Mediator Pada Karyawan Hotel Di Bandar Lampung

Sabila Kaira — 2026-03-16

Kreativitas karyawan menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan operasional perusahaan. Kreativitas karyawan ini membutuhkan kepemimpinan otentik dan hubungan leader-member exchange yang baik antara pemimpin dan karyawan. Hal ini dibutuhkan oleh pemimpin-pemimpin hotel berbintang empat di Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan otentik terhadap kreativitas karyawan dengan leader-member exchange sebagai mediator pada karyawan hotel di Bandar Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 110 karyawan internal. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua hipotesis didukung oleh penelitian ini, yakni kepemimpinan otentik berpengaruh positif namun tidak signifikan secara langsung terhadap kreativitas karyawan, sedangkan leader-member exchange ditemukan memediasi secara positif dan signifikan pengaruh kepemimpinan otentik terhadap kreativitas karyawan. Saran hasil penelitian adalah pimpinan perlu lebih terbuka dalam menunjukkan refleksi diri dan mengakui keterbatasan di hadapan tim, manajemen hotel harus lebih gencar membangun self-efficacy karyawan melalui program pengembangan kompetensi internal, serta pimpinan dan perusahaan perlu meningkatkan kapasitas profesional dan pengetahuan teknis industri modern melalui fasilitas pelatihan manajerial tingkat lanjut.

Kebijakan Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Nandini Cahya Suci — 2026-03-16

Penanganan perkara pidana yang melibatkan anak memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan karena anak merupakan individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu tindak pidana yang sering menimbulkan perhatian hukum dan sosial adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku persetubuhan dalam sistem peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana harus mengedepankan prinsip perlindungan, pembinaan, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Penerapan pemidanaan tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan, tetapi juga mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi guna menjamin masa depan anak. Oleh karena itu, hakim dituntut mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Twister Dog Kribo

I Kadek Fajar Dwi Swastika — 2026-03-16

Industri kuliner di Bali mengalami persaingan yang semakin ketat seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya konsumsi makanan di luar rumah. Fluktuasi penjualan pada Twister Dog Kribo selama periode 2024–2025 menunjukkan adanya dinamika keputusan pembelian konsumen yang perlu dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi pemasaran digital, standar kualitas makanan, dan strategi diskon harga terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 128 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital, standar kualitas makanan, dan strategi diskon harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian secara parsial. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai koefisien determinasi sebesar 59,5%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar variasi keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh model penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa integrasi promosi digital, konsistensi kualitas produk, dan kebijakan diskon yang tepat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keputusan pembelian konsumen pada usaha kuliner.

Menavigasi Peluang dan Risiko Kecerdasan Artifisial dalam Pembelajaran

Zakiyatulwahidah — 2026-03-16

Penggunaa kecerdesan buatan (Artifical Intelligence/AI) dalam pembelajaran di pendidikan tinggi semakin meluas dan menjadi bagian dari aktivitas akademik mahasiswa, khususnya pada fase awal transisi keperguruan tinggi. Penilitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman mahasiswa tahun pertama dalam memanfaatkan AI sebagai sarana pendukung pembelajaran, sekaligus mengidenstifikasi manfaat dan risiko pedagogis yang menyertainya. Penilitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi eksploratif. Data di kumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap mahasiswa tahun pertama menggunakan AI dalam kegiatan akademik, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penilitian menunjukan bahwa AI dipersepsi sebagai alat bantu belajar yang adaptif, responsif, dan efisien dalam membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan, menyusun tugas, serta mengelola beban akademik. Namun demikian, temuan juga mengungkapkan adanya risiko pedagogis, seperti kecenderungan ketergantungan berlebihan, berkembangnya pola berpikir instan, serta potensi melemahnya keterampilan berpikir kritis dan literasi akademik apabila penggunaan AI tidak disertai dengan pengendalian dan pendampingan yang memadai. Penilitian ini menegaskan bahwa AI dalam konteks pendidikan tinggi perlu diposisikan sebagai sistem pendukung kognitif yang melengkapi proses belajar reflektif, bukan sebagai pengganti peran intelektual mahasiswa. Implikasi praktis dari penilitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi AI serta peran dosen dan institusi pendidikan dalam merancang strategi pembelajaran yang mengintegrasikan AI secara etis, kritis, dan bertanggung jawab.

Analisis Yuridis Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Aslinda — 2026-03-16

Masalah penelitian ini bermula dari pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yang memicu perdebatan konstitusional. Tujuan penelitian adalah menganalisis secara yuridis kedudukan Otorita IKN dalam sistem pemerintahan Indonesia, kesesuaian dengan siyasah dusturiyah, serta selarasnya dengan konstitusionalitas, keadilan sosial, dan maslahat hukum. Metode yang dipakai adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya, Otorita IKN unggul dalam evektivitas dan konsisten pembangunan, tetapi mengorbankan demokrasi partisipatif dan desentralisasi. Dari sudut siyasash dusturiyah, kebijakan ini dapat di terima jika maslahat lebih besar daripada mafsadah, dengan syarat ada mekanisme akuntabilitas dan perlindungan masyarakat. Sran untuk penelitian lanjutan, perluas kajian ke implementasi kebijakan otorita IKN, termasuk perlindungan masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi publik.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Petani dalam Mengakses Program Bantuan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Doloksanggul (Desa Simangaronsang)

Putri Damai Yanti Purba — 2026-03-16

Urgensi penelitian ini yaitu penting karena kualitas pelayanan memengaruhi kepuasan petani dalam mengakses program bantuan pemerintah. Pelayanan yang kurang optimal dapat menghambat pemanfaatan bantuan serta menurunkan kepercayaan petani. Oleh karena itu, kajian ini diperlukan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan petani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Doloksanggul, Desa Simangaronsang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan petani dalam mengakses program bantuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Doloksanggul, Desa Simangaronsang. Jenis penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Doloksanggul,dengan waktu proses penelitian mulai dari pengajuan judul hingga sampai meja hijau yaitu November 2025-April 2026. Dalam penelitian ini jumlah populasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Doloksanggul yang berjumlah 192 anggota kelompok tani. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel non-probabilitas, dengan cara purposive sampling (sampel pertimbangan). Berdasarkan rumus slovin maka diperoleh jumlah sebanyak 66. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan petani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Doloksanggul (Desa Simangaronsang). Hal ini dibuktikan melalui uji t dengan nilai thitung 4,038 > ttabel 1,998 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Uji F juga menunjukkan nilai Fhitung 16,308 > Ftabel 3,99 yang berarti kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan petani. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,203 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan mampu menjelaskan kepuasan petani sebesar 20,3%, sedangkan 79,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian

Modal Sosial Ekonomi Relasional dalam Komunitas Penjual Rujak Buah di Pantai Natsepa, Maluku Tengah

El-Roi Rizsaldie Madubun — 2026-03-17

Aktivitas ekonomi dalam sektor informal tidak hanya berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa, tetapi juga menjadi ruang terbentuknya relasi sosial, nilai budaya, dan solidaritas komunitas lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relasi sosial antarpenjual rujak buah di Pantai Natsepa, Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah, dengan menekankan keterkaitan antara aktivitas ekonomi, nilai budaya, dan solidaritas sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa aktivitas ekonomi para penjual tidak berdiri sendiri, melainkan berakar kuat pada nilai-nilai moral dan budaya lokal. Relasi sosial antarpenjual mencerminkan solidaritas mekanik yang dibangun atas dasar kesamaan nilai dan tradisi, sedangkan relasi antara penjual dan pembeli diwarnai kepercayaan, kedekatan emosional, serta komunikasi simbolik. Modal sosial berupa kepercayaan, jaringan sosial, dan norma sosial menjadi fondasi utama keberlangsungan komunitas ekonomi lokal ini. Rujak Natsepa tidak hanya menjadi ikon kuliner Maluku, tetapi juga simbol identitas budaya dan bentuk ekonomi relasional yang berpijak pada harmoni sosial.

Di Balik Keabsahan Akta: Tanggung Jawab Notaris dan Perlindungan Anak dalam Transaksi Jual Beli Harta Anak di Bawah Umur

Isna Amiratun Najihah — 2026-03-17

Akta jual beli atas harta anak di bawah umur merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang serius karena berkaitan dengan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam praktiknya, transaksi tersebut sering menimbulkan sengketa perwalian akibat tidak terpenuhinya prosedur hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan wali dan peran notaris. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta jual beli atas harta anak di bawah umur serta pertanggungjawaban notaris apabila terjadi sengketa perwalian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan akta jual beli atas harta anak di bawah umur sangat bergantung pada adanya penetapan perwalian dan izin dari pengadilan, serta kepatuhan notaris terhadap prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti lalai atau melanggar kewajiban jabatan dalam pembuatan akta yang mengakibatkan timbulnya sengketa perwalian