Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

Optimalisasi Sistem Keamanan dan Pengawasan Dinamis Warga Binaan di Lapas Kelas II B Way Kanan

2025-07-13T20:30:56+07:00

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalankan hukuman, tetapi juga sebagai institusi rehabilitasi yang harus menjamin keamanan, keteraturan, dan pembinaan sosial narapidana secara manusiawi. Namun, masih banyak lapas di Indonesia yang menghadapi kendala serius seperti overkapasitas, kurangnya petugas, serta lemahnya sistem pengawasan berbasis relasi dan partisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi, hambatan, dan strategi optimalisasi sistem keamanan serta pengawasan dinamis di Lapas Kelas IIB Way Kanan. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris dengan metode kualitatif, melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dinamis lebih efektif dalam menciptakan disiplin kolektif dan iklim pembinaan yang inklusif, meskipun masih terkendala oleh faktor struktural, substansial, dan kultural. Diperlukan transformasi menyeluruh melalui penataan organisasi, pelatihan soft-skills, dan integrasi teknologi cerdas. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi reformasi pemasyarakatan yang adaptif, humanis, dan berbasis kepercayaan.

Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Penyelundupan Manusia dalam Konteks Hukum Keimigrasian

2025-07-18T18:13:35+07:00

Penyelundupan manusia menjadi ancaman serius dalam dinamika hukum keimigrasian Indonesia akibat posisinya yang strategis sebagai negara transit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada para pelaku, khususnya di wilayah Kota Dumai. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan dokumen internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan dalam UU Keimigrasian dan KUHP terbaru, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan struktural dan teknis di lapangan, seperti lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan personel, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan regulasi khusus mengenai penyelundupan manusia serta penguatan sistem penegakan hukum yang komprehensif agar kejahatan transnasional ini dapat diberantas secara lebih efektif dan berkeadilan

Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa Pandemi Covid-19

2025-07-17T21:30:41+07:00

Pandemi Covid-19 mendorong sistem kerja Work From Office (WFO) tetap dijalankan pada sektor-sektor vital seperti rumah sakit, meskipun berisiko tinggi terhadap kesehatan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas hak kesehatan bagi pekerja WFO di UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara serta mengkaji implementasi kebijakan perusahaan selama pandemi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan teknik wawancara terhadap tujuh narasumber dari berbagai latar belakang kerja, serta studi kepustakaan terhadap regulasi terkait. Hasil menunjukkan bahwa rumah sakit telah menerapkan protokol kesehatan, menyediakan APD, serta melibatkan pekerja dalam program jaminan sosial. Namun, masih terdapat ketimpangan perlindungan terhadap pekerja outsourcing dan pekerja lanjut usia, khususnya dalam penjadwalan shift malam dan akses layanan kesehatan. Studi ini merekomendasikan perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan adil sebagai respon terhadap tantangan krisis kesehatan

Kewenangan Jampidmil Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Keadilan

2025-06-24T14:57:49+07:00

Perkara koneksitas yang melibatkan yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer memerlukan mekanisme penanganan yang terkoordinasi, transparan, dan berlandaskan asas kesetaraan di hadapan hukum. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) berperan strategis dalam mengintegrasikan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan JAMPIDMIL dalam penyelesaian perkara koneksitas serta implementasinya dalam kerangka keadilan substantif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan analisis deskriptif-analitis melalui telaah peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan wawancara narasumber ahli hukum militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan KUHAP telah memberikan pedoman normatif, implementasi di lapangan menghadapi kendala koordinasi, perbedaan penafsiran yurisdiksi, dan hambatan prosedural.

Perlindungan Hukum Bagi Militer Dari Pencemaran Nama Baik Dalam Kasus Peminjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online

2025-06-24T22:34:27+07:00

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses pembiayaan melalui pinjaman online, namun memunculkan risiko pencemaran nama baik yang juga dapat menimpa anggota militer. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anggota militer yang menjadi korban pencemaran nama baik akibat penggunaan aplikasi pinjaman online berbasis financial technology. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan OJK memberikan dasar perlindungan hukum melalui jalur perdata, pidana, dan administratif, namun efektivitasnya bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, pengawasan ketat, dan peningkatan kesadaran hukum personel militer. Temuan ini berimplikasi pada perlunya penguatan regulasi, penutupan celah hukum, dan tindakan tegas untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi anggota militer.

Analisis Yuridis Putusan Perkara Insubordinasi di Pengadilan Militer

2025-06-24T22:38:22+07:00

Insubordinasi merupakan salah satu pelanggaran berat dalam hukum pidana militer yang mengancam disiplin, hierarki komando, dan kehormatan kesatuan TNI. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis perbandingan antara Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 25-K/PTM/I/2018 dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 123-PTM.III/XI/2024, dengan fokus pada perbedaan penerapan hukum, pertimbangan hakim, dan implikasinya terhadap konsistensi penegakan hukum pidana militer. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan metode komparatif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas sanksi meskipun jenis pelanggaran yang dilakukan serupa, di mana faktor sikap terdakwa, dampak perbuatan terhadap kesatuan, dan pertimbangan moral hakim menjadi pembeda utama. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya pedoman pemidanaan yang baku di lingkungan peradilan militer untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh prajurit TNI.

Perlindungan Hukum Data Personel Militer Dalam Era Teknologi Informasi di Lingkungan TNI AD

2025-06-24T22:41:59+07:00

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah meningkatkan risiko ancaman terhadap data personel militer, termasuk serangan cyber war, peretasan, dan penyalahgunaan data internal, yang berpotensi mengancam kedaulatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data personel militer di lingkungan TNI Angkatan Darat, mengidentifikasi kelemahan kerangka hukum yang ada, serta merumuskan strategi penguatan perlindungan data di era digital. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif dan preskriptif melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus sektor militer yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Implikasinya, diperlukan pembentukan regulasi sektoral yang spesifik, penguatan kebijakan internal, modernisasi infrastruktur keamanan siber, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia TNI AD untuk memastikan perlindungan hak privasi prajurit dan menjaga ketahanan siber militer

Peran Strategi Promosi dan Differentiation dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan E-commerce

2025-06-26T12:02:47+07:00

Perkembangan pesat industri e-commerce di Indonesia telah memunculkan persaingan yang ketat, sehingga upaya mempertahankan loyalitas pelanggan menjadi aspek strategis yang perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh strategi promosi dan diferensiasi terhadap loyalitas pelanggan pada platform e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori, melibatkan 100 responden yang dipilih melalui teknik non-probability sampling. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert lima poin, sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka. Analisis data dilakukan dengan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS) untuk menguji validitas, reliabilitas, serta hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan diferensiasi berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa keunikan produk, kualitas layanan, dan citra merek yang kuat lebih efektif dalam membangun loyalitas jangka panjang dibandingkan promosi yang bersifat jangka pendek

Pengaruh Independensi Auditor, Skeptisme Profesional, Audit Fee Terhadap Kualitas Audit Pada 4 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

2025-08-10T12:38:22+07:00

Kegagalan audit di tingkat global maupun nasional, seperti kasus Enron, WorldCom, SNP Finance, Garuda Indonesia, dan Jiwasraya, menunjukkan lemahnya penerapan standar audit dan integritas profesional yang berdampak pada penurunan kepercayaan publik. Regulasi audit di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah diperkuat untuk memitigasi permasalahan ini, namun temuan P2PK mengindikasikan kelemahan implementasi Sistem Pengendalian Mutu pada KAP di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh independensi auditor, skeptisme profesional, dan audit fee terhadap kualitas audit. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif pada 100 auditor dari empat KAP terbesar di Bandung, dipilih dengan teknik simple random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert lima poin, diuji validitas dan reliabilitasnya, lalu dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, dengan kontribusi simultan sebesar 80,6%. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan independensi, peningkatan skeptisme profesional, dan penetapan audit fee yang memadai untuk menjaga kualitas audit dan kredibilitas profesi

Kajian tentang Budaya Hukum sebagai Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia

2025-08-12T06:15:55+07:00

Proliferasi pinjaman online ilegal di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan lebih dari 800.000 konten dan situs web yang diblokir hingga akhir 2023. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh budaya hukum masyarakat Indonesia terhadap fenomena maraknya pinjaman online ilegal dan merumuskan strategi penguatan budaya hukum sebagai upaya preventif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis normatif yang didukung data empiris dari OJK, Kominfo, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum Indonesia yang didominasi pola patrimonial, rendahnya kesadaran hukum preventif, dan adanya legal culture gap menciptakan kondisi kondusif bagi pertumbuhan platform ilegal. Budaya permisif terhadap pelanggaran hukum, persepsi tentang kelemahan penegakan hukum, dan rendahnya literasi keuangan telah dimanfaatkan platform ilegal melalui modus biaya tersembunyi, bunga tinggi, intimidasi penagihan, dan pelanggaran privasi data. Penelitian menyimpulkan bahwa mengatasi pinjaman online ilegal membutuhkan transformasi budaya hukum yang komprehensif melalui penguatan literasi hukum, kampanye digital masif, penegakan hukum yang tegas, peningkatan financial inclusion, dan sistem monitoring proaktif

Efektivitas Kebijakan Hukum Program Kemandirian Terhadap Pengurangan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan

2025-07-13T23:17:20+07:00

Program kemandirian di lembaga pemasyarakatan merupakan strategi pembinaan yang efektif untuk mengurangi angka residivisme melalui penguatan keterampilan kerja, kepercayaan diri, dan kesiapan sosial-ekonomi narapidana pasca bebas. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi program kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan dalam menghadapi tantangan overcrowding dan keterbatasan sumber daya. Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kultural, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap petugas pemasyarakatan, narapidana peserta program, serta mitra eksternal, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas warga binaan terlibat aktif dalam pelatihan berbasis pertanian, perikanan, dan tata boga, yang terbukti meningkatkan keterampilan teknis, motivasi kerja, dan peluang kemandirian ekonomi. Namun, hambatan berupa keterbatasan fasilitas, jumlah instruktur, stigma sosial, dan akses kerja yang rendah masih menjadi tantangan signifikan. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan fasilitas dan profesionalisme instruktur, serta pendampingan pasca bebas berbasis komunitas untuk memastikan keberlanjutan pembinaan dan optimalisasi reintegrasi sosial mantan narapidana

Perlindungan Hak Narapidana Terhadap Ancaman Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan

2025-07-14T16:04:47+07:00

Perlindungan hak narapidana dari ancaman kekerasan merupakan isu strategis dalam reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Studi ini bertujuan mengidentifikasi hambatan, menganalisis efektivitas regulasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang humanis dan berkeadilan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif dan penguatan data empiris melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hak narapidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, implementasinya terkendala oleh overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya mekanisme pelaporan, dan budaya permisif terhadap kekerasan. Ancaman kekerasan yang terjadi bersifat fisik, psikis, verbal, dan struktural, dengan dampak signifikan terhadap pemenuhan hak serta proses rehabilitasi narapidana. Analisis berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengungkapkan kelemahan pada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang memerlukan reformasi menyeluruh

Faktor Penyebab Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Laut Wilayah Indonesia

2025-07-14T16:18:51+07:00

Pengawasan laut Indonesia menghadapi tantangan serius akibat tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang memiliki mandat serupa. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor utama penyebab tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan laut di wilayah perbatasan Indonesia dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi, dan minimnya integrasi data menjadi penghambat utama efektivitas pengawasan laut, yang berdampak pada inefisiensi operasional, kerugian ekonomi negara, penurunan kredibilitas diplomasi maritim, dan ancaman terhadap kelestarian lingkungan laut. Temuan ini menegaskan urgensi pembentukan otoritas maritim tunggal dengan kewenangan koordinatif mengikat dan dukungan integrasi teknologi informasi untuk mewujudkan keamanan, kedaulatan, dan keberlanjutan sumber daya maritim sesuai standar internasional

Perlindungan Hukum Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu di Warung Kopi Kota Bengkulu

2025-07-18T00:04:08+07:00

Perlindungan hak cipta lagu dan musik merupakan elemen penting dalam menjamin hak ekonomi dan moral pencipta, khususnya terhadap pemanfaatan karya untuk tujuan komersial di sektor usaha seperti warung kopi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pengelolaan royalti hak cipta lagu/musik di Kota Bengkulu sesuai PP No. 56 Tahun 2021, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan pelaku usaha dan kesejahteraan pencipta. Menggunakan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui telaah peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan pemilik warung kopi, pengelola LMKN, dan pihak terkait lainnya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi regulasi telah meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum sebagian pelaku usaha, tantangan masih ditemukan pada aspek pengawasan, transparansi distribusi royalti, dan resistensi dari pelaku usaha kecil. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola, pelaku usaha, dan masyarakat serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan ekosistem industri musik yang adil, transparan, dan berkelanjutan

Kepemimpinan Bunyai Dalam Mendukung Kompetensi Manajerial Santri di Pondok Pesantren Baitul Qur’an Nganjuk

2025-07-25T09:14:25+07:00

Kepemimpinan Bu Nyai di pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kompetensi manajerial santri di era modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pembinaan, penerapan kurikulum tersembunyi, dan dampak kepemimpinan Bu Nyai terhadap kesiapan santri menghadapi tantangan abad ke-21. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan critical incident analysis dan content analysis dengan triangulasi sumber, metode, dan teori. Hasil menunjukkan bahwa Bu Nyai memadukan keteladanan, pembelajaran berbasis pengalaman, dan kolaborasi lintas lembaga untuk menanamkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya. Implementasi kurikulum tersembunyi terbukti efektif dalam pembentukan karakter, etos kerja, dan kemampuan manajerial santri, yang tercermin pada keberhasilan alumni memimpin lembaga, organisasi, dan program pemberdayaan masyarakat. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan model kepemimpinan Bu Nyai sebagai referensi pengembangan pendidikan pesantren yang integratif, adaptif, dan berdaya saing global

Penunjukan Notaris Pengganti Sebagai Penerima Protokol Dari Notaris Yang Bermasalah Hukum

2025-07-19T02:31:18+07:00

Notaris memiliki peran vital dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Ketika notaris menghadapi permasalahan hukum hingga berhalangan menjalankan tugas, penunjukan notaris pengganti atau penerima protokol menjadi krusial untuk menjamin kelanjutan pengelolaan arsip kenotariatan secara sah dan tertib. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, prosedur, dan tanggung jawab notaris pengganti sebagai penerima protokol dari notaris yang bermasalah hukum, serta mengidentifikasi kendala implementasi dan solusinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah terkait, dianalisis melalui interpretasi sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan penyerahan protokol telah tegas diatur dalam UU Jabatan Notaris dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, pelaksanaannya sering terkendala lemahnya penegakan sanksi terhadap penolakan tanpa alasan sah. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, dan optimalisasi fungsi pengawasan untuk menjaga wibawa jabatan notaris dan kepercayaan publik.

Kekuatan Hukum Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 Terhadap Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Perusahaan

2025-07-31T03:55:17+07:00

Fenomena penahanan ijazah oleh perusahaan menimbulkan persoalan ketidakadilan dalam hubungan kerja karena melemahkan posisi tawar pekerja di tengah tingginya angka pengangguran di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta menelaah konsekuensi hukumnya terhadap praktik penahanan ijazah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan, dengan sumber data primer berupa regulasi dan surat edaran, serta sekunder berupa literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa surat edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat meskipun berisi larangan penahanan ijazah oleh perusahaan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih kuat dan mengikat agar perlindungan hukum terhadap pekerja dapat berjalan efektif dan konsisten.

Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E Commerce di Era Ekonomi Digital

2025-06-30T16:12:05+07:00

Digitalisasi perpajakan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di era ekonomi digital. Transformasi ini menghadirkan peluang efisiensi administrasi dan transparansi transaksi, namun juga menimbulkan tantangan berupa rendahnya literasi digital, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menekankan pada aspek pemahaman perpajakan, kompleksitas regulasi, dan transparansi transaksi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui penyebaran kuesioner kepada 81 pelaku UMKM digital di wilayah Cikarang Utara, yang dipilih dengan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares (PLS) melalui SmartPLS 3.2.9 untuk menguji validitas, reliabilitas, dan hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM, di mana sistem digitalisasi perpajakan seperti e-filing dan e-billing dinilai lebih mudah dan efisien. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan literasi digital, sosialisasi kebijakan, serta pendampingan langsung dari otoritas pajak agar UMKM dapat memanfaatkan sistem perpajakan digital secara optimal

Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Prajurit Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Keluarga Besar TNI

2025-07-03T14:17:17+07:00

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019. Latar belakang penelitian berangkat dari urgensi penegakan disiplin militer yang sejalan dengan prinsip rule of law dan akuntabilitas publik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar yuridis serta implikasi putusan hakim terhadap integritas peradilan militer dan kredibilitas TNI. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan tipe deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tanpa pidana tambahan pemecatan, meskipun perbuatan tersebut terbukti merusak citra, moralitas, dan disiplin militer. Simpulan penelitian menegaskan bahwa pemecatan seharusnya dijatuhkan sebagai langkah preventif dan represif guna menjaga integritas institusi militer, menegakkan disiplin, serta memberikan efek jera, sehingga ke depan diperlukan pedoman yang lebih tegas dalam praktik peradilan militer.

Analisis Yuridis Tindak Pidana Judi Online Dalam Perspektif Kriminologi

2025-07-03T14:12:47+07:00

Perkembangan teknologi digital pada era globalisasi telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai judi online, yang tidak hanya merambah masyarakat sipil tetapi juga kalangan militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana judi online dalam perspektif yuridis dan kriminologis dengan studi kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 272-K/PM.II-08/AD/XII/2023. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, serta wawancara dengan hakim dan oditur militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan prajurit TNI dalam judi online dipengaruhi oleh faktor internal seperti tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, lemahnya pengawasan, dan kecenderungan perilaku berisiko, serta faktor eksternal berupa pengaruh sosial, kemudahan akses teknologi, dan celah regulasi. Analisis teori anomie Durkheim mengungkap lemahnya norma sosial dalam institusi militer sebagai pendorong penyimpangan, sedangkan teori pilihan rasional Cornish dan Clarke menjelaskan kalkulasi untung-rugi pelaku sebelum bertindak.

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghasutan Yang Dilakukan Oleh Militer

2025-07-03T14:09:32+07:00

Militer memiliki peran strategis sebagai pilar pertahanan negara yang diikat oleh disiplin dan hukum khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 160 KUHP terhadap anggota militer dalam Putusan Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024, dengan menelaah kesesuaian pertimbangan hakim serta implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus, didukung data sekunder dari literatur hukum serta wawancara terbatas dengan pakar hukum militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur penghasutan dinyatakan terpenuhi, terdapat kelemahan dalam penalaran yuridis terutama terkait kausalitas antara ucapan terdakwa dan perbuatan pidana yang terjadi, serta kurangnya pertimbangan terhadap kepentingan umum dan relevansi pasal lain seperti Pasal 170 dan 351 KUHP. Penelitian ini menegaskan perlunya kehati-hatian hakim dalam menafsirkan unsur penghasutan di lingkungan militer agar putusan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan menjaga integritas institusi pertahanan.

Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Peradilan Militer

2025-07-04T04:42:09+07:00

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan sosial, dan stabilitas negara. Dalam konteks militer, kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga merusak disiplin, moralitas, dan citra institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan yuridis majelis hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika di lingkungan peradilan militer, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/MIL/2016. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hukum pada tingkat pertama, banding, dan kasasi, di mana Mahkamah Agung akhirnya membebaskan terdakwa karena lemahnya alat bukti dan prosedur pembuktian. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip due process of law dalam peradilan militer guna menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, serta menjaga keseimbangan antara kedisiplinan militer dan perlindungan hak asasi manusia

Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Ayat-Ayat Jihad: Analisis Pemikiran Mufassir Kontemporer Terhadap Isu Kekerasan dan Perdamaian

2025-08-18T20:58:44+07:00

Isu jihad sering disalahpahami sebagai seruan perang tanpa batas, padahal literatur Islam klasik maupun kontemporer menunjukkan makna yang lebih luas mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Kesempitan tafsir jihad menjadi sekadar instruksi peperangan telah melahirkan narasi ekstrem yang mencederai pesan universal Al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendekatan kontekstual dalam memahami ayat-ayat jihad dengan menelaah pemikiran M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, dengan analisis isi dan pendekatan tematik serta penguatan validitas melalui triangulasi sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa jihad dalam Al-Qur’an bersifat multidimensi, mencakup perjuangan spiritual, intelektual, sosial, dan defensif dalam kondisi tertentu. Pendekatan kontekstual para mufassir kontemporer mampu meluruskan distorsi makna jihad yang sering disalahgunakan kelompok radikal, sekaligus menegaskan relevansi jihad sebagai energi moral untuk keadilan, pembangunan, dan perdamaian global. Temuan ini berimplikasi pada pengembangan wacana Islam moderat yang mendukung terciptanya masyarakat damai dan inklusif

Bahasa Sebagai Alat Dakwah Politik: Studi Kasus Pidato Ulama Dalam Konteks Politik Islam

2025-08-18T21:00:41+07:00

Bahasa dalam dakwah Islam memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai media komunikasi spiritual, tetapi juga sebagai instrumen pembingkai isu-isu politik yang sarat dengan kepentingan ideologis. Ulama sebagai aktor sosial-keagamaan memanfaatkan strategi retorika seperti diksi emosional, repetisi, dan narasi historis untuk membentuk opini publik, memberi legitimasi keagamaan, sekaligus mengarahkan perilaku politik umat. Penelitian ini bertujuan mengkaji penggunaan bahasa sebagai alat dakwah politik dalam pidato ulama yang memuat pesan politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis wacana kritis model Norman Fairclough, data diperoleh dari dokumentasi pidato ulama yang tersebar di berbagai platform digital, dianalisis melalui dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa dakwah tidak hanya berfungsi menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menjadi media legitimasi politik yang efektif dalam membangun dukungan ideologis masyarakat Muslim. Meski demikian, dakwah politik memiliki dampak ambivalen: di satu sisi memperkuat partisipasi politik berbasis nilai agama, namun di sisi lain dapat memicu polarisasi sosial

Analisis Yuridis Implementasi Asas Ne Bis In Idem Pada Peradilan Militer di Indonesia Terhadap Perkara Tindak Pidana Yang Telah Diselesaikan Secara Hukum Adat

2025-07-04T04:39:37+07:00

Hukum adat memiliki posisi sentral dalam sistem hukum Indonesia karena berakar pada nilai-nilai tradisional yang masih hidup di masyarakat, sementara peradilan militer memiliki yurisdiksi khusus berdasarkan ketentuan hukum formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas ne bis in idem dalam peradilan militer terhadap perkara pidana yang telah diselesaikan melalui hukum adat. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketidaksinkronan antara putusan adat dan peradilan militer, sehingga pelaku yang telah dikenai sanksi adat tetap berpotensi diadili kembali secara formal. Temuan ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih jelas dan pedoman teknis dari Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum militer. Implikasi penelitian ini mendorong penguatan literasi hukum dan penerapan keadilan restoratif agar tercipta sistem peradilan militer yang adil, konsisten, serta harmonis dengan nilai-nilai budaya bangsa

Penyebaran Berita Hoaks di Media Sosial Dan Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014

2025-07-04T04:36:47+07:00

Penyebaran berita hoaks di media sosial semakin menjadi tantangan serius di era digital, terutama ketika melibatkan prajurit TNI yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebaran berita hoaks di media sosial serta meninjau pertanggungjawaban hukum prajurit TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui kajian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menyajikan analisis deduktif untuk memahami norma hukum yang berlaku dan penerapannya terhadap kasus penyebaran hoaks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prajurit TNI yang menyebarkan hoaks dapat dikenakan sanksi disiplin maupun pidana, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Disiplin Militer Nomor Kepkumplin/25/X/2019. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya literasi digital, penguatan regulasi, pengawasan media sosial, serta sinergi antara militer, pemerintah, dan masyarakat dalam mencegah penyebaran hoaks demi menjaga kedisiplinan dan profesionalisme prajurit di era digital.

Peran Market Orietation Dan Brand Innovation Terhadap Competitive Advantage Pada Dealer Jd Toyota Jababeka ( PT. Mulia Mega Makmur)

2025-07-10T14:06:45+07:00

Perkembangan teknologi dan industri global memberikan dampak signifikan terhadap sektor otomotif, khususnya dalam hal inovasi produk, strategi pemasaran, dan perilaku konsumen. Digitalisasi manufaktur, otomatisasi proses, dan penerapan teknologi berbasis Internet of Things (IoT) mendorong perusahaan untuk meningkatkan daya saing melalui pembaruan produk dan layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh market orientation dan brand innovation terhadap competitive advantage pada Dealer JD Toyota Jababeka (PT. Mulia Mega Makmur). Pendekatan kuantitatif digunakan dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner terhadap 100 responden, yang merupakan konsumen aktif pada tahun 2024, serta analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa market orientation dan brand innovation berpengaruh positif dan signifikan terhadap competitive advantage, di mana orientasi pasar yang efektif meningkatkan pemahaman kebutuhan konsumen, sementara inovasi merek memperkuat citra dan loyalitas pelanggan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perusahaan otomotif untuk mengintegrasikan strategi pemasaran berbasis konsumen dengan pengembangan produk inovatif agar mampu bersaing dalam industri otomotif yang semakin kompetitif dan dinamis.

Tinjauan Teoritis Etika Bisnis terhadap Nilai-Nilai Korporat Universitas Pertiwi dalam Perspektif Deontologi, Utilitarianisme, dan Etika Kebijakan

2025-07-10T13:46:41+07:00

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi telah memberikan dampak signifikan terhadap dinamika organisasi, termasuk pembentukan budaya etis sebagai fondasi keberlanjutan institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam enam nilai inti Universitas Pertiwi Sukses Pelanggan, Profesionalisme, Budaya Berprestasi, Budaya Pembelajar, Kerja Sama Tim, serta Kreativitas dan Inovasi dalam perspektif etika bisnis dengan menggunakan pendekatan deontologi, utilitarianisme, dan etika kebajikan. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, memanfaatkan literatur nasional dan internasional terkini pada periode 2021–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa seluruh nilai inti Universitas Pertiwi memiliki dasar etis yang kuat dan berkontribusi dalam membentuk budaya organisasi yang berintegritas, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan stakeholder. Namun, implementasi yang bersifat deklaratif tanpa integrasi praktik dapat menurunkan kredibilitas institusi. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian etika organisasi serta menawarkan implikasi praktis bagi penyusunan kebijakan manajerial dan tata kelola universitas berbasis nilai-nilai etis.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Mengupayakan Pemidanaan Alternatif Pada Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Bapas Kelas I Serang

2025-07-19T19:36:28+07:00

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi isu krusial dalam diskursus hukum pidana modern, terutama pada konteks penegakan keadilan berbasis hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mengupayakan pemidanaan alternatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas I Serang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta menganalisis temuan dengan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PK memiliki peran strategis melalui penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan, pemberian rekomendasi diversi, pendampingan psikososial, dan pengawasan pelaksanaan sanksi non-penjara. Namun, implementasi prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan jumlah PK, minimnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya posisi rekomendasi dalam proses hukum, serta resistensi sosial terhadap mekanisme diversi

Asas Keseimbangan Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan

2025-07-19T02:36:39+07:00

Peningkatan kebutuhan perumahan di Indonesia menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan berkelanjutan, terutama akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan keterbatasan lahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran notaris dalam mewujudkan asas keseimbangan pada pembuatan Akta PPJB, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktik, dan merumuskan strategi penguatan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif berbasis kajian literatur, doktrin hukum, regulasi, dan praktik terbaik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas keseimbangan sangat bergantung pada peran aktif notaris dalam memverifikasi keadilan klausul perjanjian, memberikan penyuluhan hukum, serta memastikan adanya kesetaraan hak dan kewajiban. Namun, tantangan seperti dominasi pengembang, lemahnya literasi hukum konsumen, dan keterbatasan pengawasan regulasi seringkali menghambat penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi notaris, dan reformasi sistem perlindungan konsumen untuk menciptakan ekosistem transaksi perumahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Eksploitasi Warga Negara Indonesia di Kamboja sebagai Administrator Judi Online dan Perdagangan Orang: Tinjauan Yuridis terhadap Celah Keimigrasian Indonesia

2025-07-20T20:36:56+07:00

Eksploitasi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai administrator judi daring di Kamboja menunjukkan adanya kelemahan signifikan dalam kerangka regulasi keimigrasian Indonesia pada era migrasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah yuridis dalam sistem keimigrasian Indonesia dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik internasional. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui telaah undang-undang, putusan pengadilan, laporan internasional, dan literatur bereputasi, termasuk Palermo Protocol, Konvensi ILO C029, dan rujukan kebijakan migrasi digital di Malaysia, Filipina, dan Thailand. Hasil analisis menemukan kelemahan mendasar pada kategori visa pekerja digital, minimnya integrasi data antar-instansi, lemahnya SOP deteksi perdagangan orang berbasis teknologi, serta belum optimalnya implementasi protokol perlindungan korban. Studi komparatif dengan kebijakan e-visa berbasis geofencing, lisensi agen ketat, dan emergency repatriation system di negara tetangga menunjukkan potensi penerapan inovasi teknologi dan perlindungan berbasis hak asasi manusia di Indonesia.

Tinjauan Hukum Akibat Penjualan Harta Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris

2025-07-21T12:57:56+07:00

Perkembangan sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah kolonial, pluralisme budaya, dan penerapan tiga rezim hukum utama, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Curup No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp terkait penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan desain socio-legal research, menggabungkan analisis dokumen hukum, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penjualan dan hibah sepihak yang dilakukan Tergugat I dinyatakan batal demi hukum karena melanggar Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta prinsip keadilan distributif. Putusan pengadilan menegaskan pentingnya perlindungan hak kolektif ahli waris dan memperkuat penerapan prinsip musyawarah keluarga sebagai dasar penyelesaian sengketa. Selain memberikan preseden yuridis bagi praktik peradilan agama di Indonesia, penelitian ini menyoroti kelemahan koordinasi antar lembaga, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang menyebabkan lambatnya eksekusi putusan

Analisis Dominasi Pembeli Dalam Penetapan Harga Kopi di Sidorenggo Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani

2025-06-26T12:20:21+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan harga kopi dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani kopi di Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Fenomena dominasi pembeli, keterbatasan akses pasar, dan rendahnya inovasi produk menjadi tantangan utama yang dihadapi petani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan, melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga kopi didominasi tengkulak dan pedagang besar, sehingga petani kehilangan posisi tawar dan hanya menerima harga di bawah nilai pasar. Selain itu, rendahnya akses terhadap informasi harga, minimnya teknologi pascapanen, dan ketiadaan sertifikasi keberlanjutan menyebabkan kopi Sidorenggo belum mampu bersaing di pasar global. Penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan daya saing melalui pembentukan koperasi petani, pemanfaatan teknologi digital, diversifikasi produk, dan implementasi sertifikasi mutu untuk menciptakan sistem perdagangan kopi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Analisis Peran Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Masyarakat Adat Minangkabau

2025-07-19T22:36:53+07:00

Pewarisan adat Minangkabau di Kabupaten Agam merepresentasikan sistem hukum yang unik, memadukan nilai-nilai adat dan syariat Islam dalam kerangka pluralisme hukum. Perempuan memegang peran sentral sebagai pewaris pusaka tinggi untuk menjaga kesinambungan garis keturunan matrilineal, sementara harta pusaka rendah dibagi dengan prinsip faraidh sesuai ketentuan syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola pewarisan di Minangkabau dengan menyoroti interaksi antara norma adat, ketentuan hukum Islam, dan tantangan sosial modern. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau mampu menjaga harmonisasi antara adat dan syariat melalui musyawarah adat, mediasi keluarga, serta peran Kerapatan Adat Nagari dan ulama. Temuan ini menegaskan relevansi filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” dalam menyelesaikan konflik pewarisan secara damai, inklusif, dan berkeadilan.

Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Waris di Pengadilan Agama Curup

2025-07-21T13:09:48+07:00

Sengketa pembagian harta waris merupakan salah satu persoalan kompleks dalam hukum keluarga Islam, khususnya di Indonesia, di mana ketidaksepahaman antar ahli waris dan praktik hibah sepihak sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris melalui Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan hakim dan panitera, serta data sekunder melalui telaah putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan secara adil dan proporsional melalui pembatalan hibah sepihak dan penetapan pembagian harta sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 176) dan QS. An-Nisa ayat 11, yaitu proporsi bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, penyelesaian sengketa dihadapkan pada sejumlah hambatan, termasuk keterbatasan bukti otentik, rendahnya literasi hukum masyarakat, konflik internal keluarga, serta kurang optimalnya proses mediasi.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ekspedisi J&T Kota Bengkulu Akibat Keterlambatan Pengiriman Dan Kerusakan Barang

2025-07-21T18:08:31+07:00

Pertumbuhan e-commerce yang pesat di Indonesia telah meningkatkan permintaan terhadap jasa ekspedisi, termasuk J&T Express, namun kompleksitas layanan sering memunculkan masalah seperti keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen jasa ekspedisi J&T di Kota Bengkulu dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan sifat deskriptif dan metode studi kasus, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan konsumen dan pihak J&T, sedangkan data sekunder berasal dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, literatur, dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat kelalaian J&T, sementara hambatan utama perlindungan hukum meliputi rendahnya kesadaran konsumen, lemahnya penegakan hukum, dan kompleksitas penyelesaian sengketa. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun UUPK No. 8 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya belum optimal.

Analisis Yuridis Perkawinan Usia Muda di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand

2025-07-22T00:41:42+07:00

Pernikahan usia muda masih menjadi permasalahan serius di Kampung Padang Besar, Provinsi Songkhla Selatan, Thailand, meskipun regulasi nasional telah menetapkan batas usia minimal menikah 17 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan Thailand terkait pernikahan usia muda, mengidentifikasi faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi praktik tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode kualitatif-sosiologis dan analisis yuridis-normatif, melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta studi pustaka dari literatur nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur masih marak terjadi, khususnya di kalangan Muslim yang mengikuti ketentuan Majelis Agama Islam Songkhla (MAIS). Faktor dominan penyebabnya meliputi kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pemahaman agama, dan lingkungan sosial yang permisif. Temuan ini menegaskan adanya ketidakharmonisan antara hukum agama dan hukum negara, sehingga menyebabkan keterbatasan perlindungan hukum bagi anak.

Penandatanganan Para Pihak Secara Bersama-Sama Dalam Pembuatan Akta Notaris

2025-07-22T06:52:33+07:00

Penandatanganan akta notaris secara bersamaan oleh seluruh pihak merupakan aspek esensial dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum di Indonesia. Praktik ini memastikan keabsahan akta, mencegah pemalsuan, dan meminimalisasi potensi sengketa antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kehadiran para pihak secara simultan dalam proses penandatanganan akta notaris, menelaah implikasi hukum atas pelanggaran prosedural, serta mengeksplorasi keterkaitannya dengan praktik cyber notary dan penerapan standar kenotariatan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan hukum positif, doktrin, yurisprudensi, serta praktik global yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penandatanganan akta secara bersama-sama merupakan syarat mutlak untuk menjaga kekuatan pembuktian dan legitimasi akta. Selain itu, perkembangan konsep cyber notary menuntut pembaruan regulasi agar sejalan dengan standar internasional, sekaligus mempertahankan integritas profesi notaris di Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi praktik kenotariatan nasional dengan perkembangan global guna meningkatkan perlindungan hukum dan kepercayaan publik.

Efektivitas Implementasi Standar Pengamanan Pintu Utama di Lapas Kelas IIB Way Kanan

2025-07-19T12:21:59+07:00

Keamanan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, tidak hanya sebatas penghukuman, tetapi juga pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi standar pengamanan pintu utama berdasarkan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015, dengan fokus pada hambatan dan strategi peningkatannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif melalui studi pustaka yang komprehensif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta triangulasi literatur nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah petugas, ketiadaan sistem rotasi dan jadwal kerja yang terdokumentasi, minimnya pemanfaatan teknologi pengawasan, serta rendahnya integritas petugas menjadi hambatan utama implementasi pengamanan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan, sehingga efektivitas sistem pengamanan masih tergolong sedang menuju rendah. Penelitian ini merekomendasikan reformasi menyeluruh melalui penambahan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan SOP, digitalisasi sistem pengawasan, serta pembentukan budaya kerja berbasis disiplin dan profesionalisme untuk mewujudkan pengamanan pintu utama yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Analisis Efektivitas Pengamanan Keamanan terhadap Narapidana Terorisme di Lapas Way Kanan

2025-07-20T21:20:27+07:00

Terorisme merupakan ancaman global yang terus berevolusi secara signifikan, ditandai dengan perkembangan pola, jaringan, dan strategi yang semakin kompleks, termasuk penyebaran ideologi ekstremisme di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi pengamanan terhadap narapidana terorisme di Lapas Kelas IIB Way Kanan serta mengidentifikasi tantangan implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif-analitis, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menyoroti aspek struktur, substansi, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengamanan didukung oleh sinergi antara pengawasan berlapis berbasis teknologi, pemisahan narapidana, pembatasan komunikasi eksternal, serta pelaksanaan program deradikalisasi yang melibatkan konseling dan pembinaan psikososial. Namun, ditemukan sejumlah kendala utama, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang minim, lemahnya pelatihan petugas, serta belum optimalnya koordinasi lintas lembaga.

Hukum Sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian

2025-06-23T11:28:38+07:00

Hukum sebagai kenyataan sosial merupakan fenomena multidimensional yang memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai produk interaksi sosial yang mencerminkan nilai, budaya, dan sistem kekuasaan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum sebagai kenyataan sosial dalam pengembangan teori hukum dan mengevaluasi efektivitas penggunaannya sebagai objek studi serta bahan penelitian dalam memahami realitas hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif melalui studi kepustakaan yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum sebagai kenyataan sosial memiliki peran strategis dalam membentuk teori hukum yang responsif, kontekstual, dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, serta perkembangan global. Selain itu, teori hukum memberikan kerangka analitis yang sistematis untuk menjembatani kesenjangan antara law in books dan law in action sehingga mampu mengatasi kompleksitas praktik hukum di masyarakat multikultural. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan sistem hukum yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, pluralisme hukum, serta standar regulasi internasional

Etika Komunikasi dan Aspek Hukum dalam Penggunaan Data Konsumen Oleh Platform Digital

2025-08-06T16:16:14+07:00

Penelitian ini membahas praktik komunikasi yang dijalankan oleh platform digital dalam pengumpulan dan pemanfaatan data konsumen, dengan fokus pada perspektif etika komunikasi dan aspek hukum perlindungan data pribadi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, data konsumen menjadi komoditas strategis yang sering kali digunakan tanpa pemahaman utuh dari pihak pengguna. Melalui pendekatan kualitatif dan kajian literatur, penelitian ini menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip komunikasi etis—seperti transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab—dilaksanakan oleh platform digital saat menyampaikan informasi mengenai penggunaan data. Di samping itu, penelitian ini juga meninjau keberadaan dan efektivitas regulasi hukum di Indonesia terkait perlindungan data pribadi, serta bagaimana regulasi tersebut mendukung atau belum mendukung terciptanya komunikasi yang etis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar platform digital belum sepenuhnya menerapkan prinsip komunikasi etis dalam praktiknya, terutama dalam aspek penyampaian informasi dan mekanisme persetujuan pengguna. Di sisi lain, regulasi yang ada masih mengalami tantangan dalam hal implementasi dan penegakan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan etis dalam komunikasi dan kepastian hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak konsumen di era digital.

Antara Adab dan Apatisme: Memahami Fenomena Silent Students Mahasiswa Gen-Z dalam Pembelajaran Pendidikan Islam

2025-08-12T16:07:50+07:00

Perkembangan pendidikan tinggi di era digital memunculkan tantangan baru, salah satunya adalah fenomena silent students atau mahasiswa yang memilih diam selama proses pembelajaran, khususnya pada konteks Pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku diam mahasiswa generasi Z, mengevaluasi keterkaitannya dengan nilai-nilai adab, serta merumuskan strategi pedagogis yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi reflektif, melalui observasi non-partisipatif, refleksi pengalaman mengajar, dan analisis dokumen mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis, budaya akademik, dan metode pembelajaran berperan penting dalam terbentuknya perilaku diam. Penerapan strategi berbasis empati seperti penciptaan ruang aman, metode pembelajaran partisipatif, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan komunikasi dosen-mahasiswa terbukti efektif meningkatkan partisipasi aktif. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya integrasi nilai-nilai Islam dengan pendekatan pembelajaran modern untuk menciptakan lingkungan akademik yang inklusif, humanis, dan mampu menumbuhkan keberanian intelektual mahasiswa.

Pengaruh Model Pembelajaran Course Review Horay Dalam Meningkatkan Aktivitas Dan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII SMP Swasta Istiqlal Delitua

2025-08-24T00:42:30+07:00

Proses pembelajaran IPS di SMP Swasta Istiqlal Delitua masih didominasi metode ceramah satu arah yang menyebabkan rendahnya aktivitas dan prestasi belajar siswa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penerapan model pembelajaran Course Review Horay terhadap peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-eksperimen tipe Nonequivalent Control Group Design pada 24 siswa kelas VII, yang dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kontrol. Data dikumpulkan melalui tes pilihan ganda dan lembar observasi terstruktur, lalu dianalisis menggunakan uji-t independen dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Course Review Horay meningkatkan keterlibatan siswa secara signifikan dibandingkan metode konvensional. Aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen mencapai kategori “baik” sedangkan kelas kontrol berada pada kategori “cukup”. Rata-rata nilai posttest kelas eksperimen meningkat sebesar 25,8 poin dibandingkan pretest, sedangkan kenaikan di kelas kontrol hanya 13,46 poin. Uji gain menunjukkan indeks peningkatan kelas eksperimen sebesar 0,417 (kategori sedang) dan lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol dengan nilai 0,218 (kategori rendah). Uji-t juga membuktikan adanya perbedaan signifikan (p < 0,05) antara hasil belajar kelompok eksperimen dan kontrol. Penerapan model CRH dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran interaktif yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di sekolah menengah.

Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

2025-08-05T14:07:43+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan pendekatan socio-legal, yang menggabungkan analisis norma hukum dan realitas sosial di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejaksaan berperan aktif dalam proses penuntutan mulai dari penerimaan berkas penyidikan hingga penyusunan dakwaan dan strategi pembuktian di persidangan. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan alat bukti, tekanan dari pihak luar, serta keterlambatan hasil audit dari lembaga terkait yang menghambat efektivitas penuntutan. Selain itu, faktor struktural dan budaya di masyarakat turut mempengaruhi proses pemberantasan korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peran kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di daerah, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses penuntutan dalam rangka memberantas korupsi secara lebih optimal.

Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu

2025-08-12T11:32:00+07:00

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah sosial dan hukum paling kompleks di dunia yang berdampak pada kesehatan, psikologis, dan stabilitas sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh BNN Provinsi Bengkulu, termasuk efektivitas implementasi kebijakan, mekanisme pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta kesesuaiannya dengan praktik internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca-rehabilitasi, dengan dua model perawatan: rawat inap dan rawat jalan. Meskipun capaian program menunjukkan hasil positif, efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa kurangnya dukungan keluarga, keterbatasan fasilitas, tingginya potensi konflik antarpenyalahguna, serta rendahnya sinergi antarinstansi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan berbasis bukti, peningkatan kapasitas layanan, dan pemanfaatan standar praktik internasional untuk mencapai efektivitas program rehabilitasi secara optimal dan berkelanjutan.

Peran Subdirektorat Industri Perdagangan (Indagsi) Polda Bengkulu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Barang Palsu di Kota Bengkulu

2025-08-09T05:54:17+07:00

Peredaran barang palsu menjadi salah satu bentuk kejahatan ekonomi global yang memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Subdirektorat Industri dan Perdagangan (Indagsi) Polda Bengkulu dalam menanggulangi tindak pidana peredaran barang palsu di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk membandingkan temuan lapangan dengan teori penegakan hukum dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Subdit Indagsi meliputi upaya preventif berupa edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta upaya represif melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penuntutan pelaku pemalsuan produk. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan laboratorium pengujian, kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tingginya peredaran produk palsu berbasis digital. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan teknologi autentikasi berbasis kecerdasan buatan serta kolaborasi lintas lembaga menjadi solusi potensial untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum

Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah di Kota Bengkulu

2025-08-09T05:48:47+07:00

Sengketa penyerobotan tanah menjadi salah satu permasalahan kompleks di Indonesia karena melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan hukum yang berdampak luas pada stabilitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa penyerobotan tanah di Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan desain penelitian hukum empiris yang memadukan kajian norma hukum dan dinamika sosial di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen pendukung, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori keadilan distributif dan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi efektif menyelesaikan sengketa tanah karena lebih hemat waktu, biaya, dan menjaga hubungan sosial para pihak. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kejelasan bukti kepemilikan, komunikasi terbuka, profesionalitas mediator, dan partisipasi aktif para pihak. Namun, kegagalan mediasi sering disebabkan oleh ketidakhadiran salah satu pihak, tumpang tindih data administrasi, rendahnya literasi hukum, serta kurangnya transparansi proses. Studi kasus di Kota Bengkulu memperlihatkan bahwa penggunaan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berhasil menyelesaikan sebagian besar konflik melalui kesepakatan damai.

Implementasi Undang-Undang No 7 tahun 2017 Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu di Indonesia

2025-08-24T09:31:41+07:00

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilu Indonesia serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode statute approach dan conceptual approach, mengkaji UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 20 Tahun 2018, serta literatur ilmiah dari jurnal nasional dan internasional; analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi normatif telah memberikan dasar hukum progresif dalam menjamin keterwakilan minimal 30% perempuan pada daftar calon legislatif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Partai politik cenderung menjadikan kuota perempuan sebagai formalitas administratif, menempatkan calon perempuan pada posisi tidak strategis, dan kurang melakukan kaderisasi yang memadai. Faktor budaya patriarki dan keterbatasan modal politik perempuan semakin memperburuk ketidaksetaraan peluang. Meskipun demikian, keberadaan regulasi, dukungan instrumen internasional seperti CEDAW, dan meningkatnya kesadaran publik memberikan peluang untuk memperkuat peran perempuan dalam politik.

Komunikasi Antar Budaya Petugas Pemasyarakatan Dan Warga Binaan Asing di Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura

2025-07-24T09:26:26+07:00

Perbedaan bahasa, nilai sosial, dan norma budaya memunculkan hambatan signifikan dalam proses pembinaan dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika komunikasi antarbudaya, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan strategi efektif guna meningkatkan kualitas interaksi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melibatkan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan komunikasi berdampak pada efektivitas pembinaan, akses layanan kesehatan, dan perlindungan hak-hak WBA. Implementasi strategi berbasis kompetensi antarbudaya, penyediaan panduan multibahasa, pelatihan petugas, dan pemanfaatan teknologi penerjemahan terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas komunikasi. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan kebijakan pemasyarakatan yang lebih inklusif, harmonis, dan berkeadilan.

Peran Teman Sebaya dalam Upaya Pencegahan Perilaku Bullying di SMA Negeri 9 Kota Bogor

2025-07-24T09:47:34+07:00

Bullying di sekolah merupakan salah satu masalah serius yang berdampak pada perkembangan psikososial, emosional, dan akademik siswa. Perilaku ini dapat mengganggu proses pendidikan dan membentuk lingkungan belajar yang tidak aman, sehingga peran teman sebaya menjadi faktor penting dalam upaya pencegahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teman sebaya dalam pencegahan perilaku bullying di SMAN 9 Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman siswa terkait bullying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teman sebaya memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini kasus bullying, memberikan dukungan psikologis kepada korban, serta menegakkan norma sosial untuk mencegah terjadinya perilaku bullying. Upaya teman sebaya dinilai cukup efektif melalui strategi seperti memberikan contoh perilaku positif, berani menegur pelaku, mendukung korban, dan melaporkan kasus kepada pihak sekolah. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara siswa, guru, pihak sekolah, dan institusi terkait melalui pengembangan program anti-bullying berbasis partisipasi siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan kondusif.

Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Pembelajaran Manajemen Islam

2025-07-25T08:45:27+07:00

Pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam memperluas akses pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi efektivitas aplikasi mobile berbasis model ADDIE sebagai media pembelajaran Manajemen Islam. Pendekatan Research and Development (R&D) digunakan dengan melibatkan 35 peserta didik PKBM Ampelgading, melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan konten berbasis Flutter dan Firebase, implementasi, serta evaluasi dengan metode pre-test, post-test, dan angket kepuasan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan nilai rata-rata dari 66,8 menjadi 84,6 setelah menggunakan aplikasi, dengan tingkat kepuasan peserta mencapai 92% pada aspek kesesuaian materi dan 82% pada motivasi belajar. Fitur interaktif berupa video pembelajaran, kuis otomatis, dan forum diskusi Islami meningkatkan keterlibatan peserta sebesar 78%, sedangkan personalisasi materi membantu peserta memahami konsep manajemen berbasis nilai-nilai Islam secara lebih kontekstual. Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan literasi digital dan keterbatasan jaringan dapat diatasi melalui penyediaan modul PDF offline dan pendampingan tutor. Integrasi nilai-nilai Islam dalam aplikasi terbukti meningkatkan karakter, akuntabilitas, dan kesadaran moral peserta

Membangun Fondasi Ilmiah melalui Pemilihan Desain dan Tinjauan Literatur

2025-07-24T05:52:40+07:00

Perkembangan metodologi penelitian sosial menuntut peneliti untuk menguasai desain riset yang tidak hanya sistematis tetapi juga kontekstual agar hasil penelitian memiliki validitas dan relevansi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pemilihan desain penelitian dan penyusunan tinjauan pustaka dalam buku Research Design edisi ketiga karya John W. Creswell. Metode yang digunakan adalah library research dengan menelaah sumber primer dan sekunder melalui pendekatan content analysis dan critical review. Data dikumpulkan dari buku utama Creswell, artikel jurnal bereputasi (Scopus), serta publikasi ilmiah terkini yang relevan, kemudian dianalisis untuk mengevaluasi kesesuaian konsep Creswell dengan kebutuhan penelitian sosial modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka Creswell yang mencakup paradigma, strategi, dan metode mampu membimbing peneliti dalam merancang penelitian yang logis, reflektif, dan kontekstual; pemilihan desain yang tepat meningkatkan integrasi teori, metode, dan interpretasi temuan; penyusunan tinjauan pustaka berperan penting dalam memetakan celah penelitian dan memperkuat argumentasi teoretis; pendekatan Creswell efektif digunakan untuk penelitian interdisipliner dengan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif; serta relevansi kerangka ini semakin tinggi dalam menghadapi dinamika sosial dan keberagaman konteks lokal

Pemaknaan Perselingkuhan Ipar Adalah Maut: Analisis Resepsi pada Audien Perempuan

2025-07-24T05:45:28+07:00

Film memiliki peran penting sebagai media komunikasi massa yang memengaruhi persepsi sosial dan norma perilaku, khususnya pada isu sensitif seperti perselingkuhan dan dinamika keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis resepsi audiens perempuan terhadap representasi perselingkuhan dalam film “Ipar Adalah Maut” (2024) menggunakan pendekatan analisis resepsi Stuart Hall. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik random purposive sampling terhadap empat informan perempuan yang dipilih berdasarkan status pernikahan dan pengalaman menonton film, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dianalisis dalam tiga kategori resepsi: hegemonic, negotiated, dan oppositional readings. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi signifikan dalam pemaknaan pesan film, di mana IT dan EM berada pada posisi hegemonic dominant reading dengan menerima pesan moral film sepenuhnya, sementara AK dan LCB menempati posisi negotiated reading dengan memodifikasi makna berdasarkan nilai agama, pengalaman personal, dan perspektif pemberdayaan perempuan; tidak ditemukan informan pada kategori oppositional reading karena narasi film sejalan dengan kerangka moral dominan.

Tinjauan Yuridis Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan Terhadap Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Dan Pengembangan Sektor Keuangan

2025-07-23T13:41:13+07:00

Koperasi memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya dalam mencegah terjadinya wanprestasi dan sengketa keperdataan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memadukan analisis normatif dan temuan lapangan melalui wawancara, telaah dokumen, dan kajian regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU P2SK memberikan peran strategis bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas utama koperasi simpan pinjam dan mendorong penerapan tata kelola berbasis risiko, transparansi, dan perlindungan konsumen. Namun, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya, minimnya infrastruktur teknologi, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga

Profil Pelajar Pancasila Sebagai Karakter Dasar Peserta Didik Dalam Era Society 5.0 Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila di SD Negeri 105855 PTPN II Tanjung Morawa

2025-07-26T16:27:33+07:00

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter peserta didik, khususnya pada era Society 5.0 yang menuntut integrasi nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan dengan kompetensi abad ke-21. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi guru dalam menanamkan karakter tanggung jawab melalui pembelajaran PPKn pada siswa kelas VIII MTs Swasta Sholihin, Kecamatan Tanjung Morawa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman karakter tanggung jawab dilakukan melalui integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran, penerapan metode Contextual Teaching and Learning (CTL), pemanfaatan teknologi, pemberian tugas berbasis proyek, serta keteladanan guru. Faktor pendukung meliputi kebijakan madrasah, peran keluarga, dan budaya sekolah, sementara faktor penghambat mencakup kurangnya komunikasi dengan orang tua, metode ceramah yang dominan, dan keterbatasan fasilitas. Penelitian ini memberikan implikasi pada penguatan strategi pendidikan karakter berbasis Profil Pelajar Pancasila untuk membentuk generasi adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing global

Pemahaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

2025-07-26T16:22:11+07:00

Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia dan menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya pada generasi muda di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi mendalam dan angket terbuka terhadap 20 mahasiswa yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa berada pada kategori cukup baik, namun masih ditemukan kesenjangan antara pengetahuan dan praktik berkendara, khususnya dalam aspek teknis keselamatan. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan mahasiswa meliputi pemahaman hukum, pengalaman berkendara, pengaruh lingkungan sosial, kondisi infrastruktur, dan dukungan kebijakan publik. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kesadaran hukum serta perancangan program edukasi keselamatan lalu lintas yang lebih efektif di lingkungan perguruan tinggi

Patronase Politik Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Pada Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024

2025-07-26T18:59:36+07:00

Pemilu di Indonesia merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan membangun pemerintahan yang representatif, namun praktik patronase politik masih mendominasi proses demokrasi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, strategi, dan dampak patronase politik oleh calon anggota legislatif di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan lima bentuk patronase yang digunakan kandidat, yaitu pembelian suara, pemberian pribadi, pemberian barang kelompok, penyediaan pelayanan sosial, dan proyek gentong babi, yang terbukti efektif meningkatkan peluang kemenangan melalui mobilisasi dukungan masyarakat. Meskipun demikian, praktik ini berdampak pada menguatnya pola hubungan patron-klien yang berpotensi melemahkan kualitas demokrasi lokal dan mendorong orientasi politik ke arah transaksi material, sehingga diperlukan regulasi dan pengawasan pemilu yang lebih ketat untuk memperkuat tata kelola demokrasi

Legalistas Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

2025-07-25T11:02:06+07:00

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan cryptocurrency sebagai inovasi signifikan dalam sistem keuangan global berbasis blockchain dan kriptografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas penggunaan cryptocurrency, regulasi yang mengaturnya di Indonesia, serta pandangan hukum ekonomi Islam terhadap legalitasnya sebagai alat pembayaran dan komoditas investasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka untuk menelaah literatur akademik, peraturan perundang-undangan, fatwa, dan hasil penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, cryptocurrency legal diperdagangkan sebagai komoditas investasi tetapi ilegal digunakan sebagai alat pembayaran. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan ulama; DSN-MUI dan LBMNU Jawa Timur menetapkan cryptocurrency haram digunakan sebagai alat tukar maupun komoditas, sedangkan LBMNU Yogyakarta dan sebagian ulama kontemporer, termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah, memperbolehkannya sebagai aset investasi selama memenuhi prinsip syariah, seperti kejelasan akad, bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta didukung aset riil. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi syariah yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga kehati-hatian umat Islam dalam berinvestasi pada aset kripto

Peran Lembaga Hukum Dalam Menjaga Stabilittas Sosial di Era Digital

2025-08-17T06:00:09+07:00

Transformasi digital mengakselerasi sirkulasi informasi, inovasi ekonomi, dan konektivitas sosial, namun sekaligus memunculkan risiko sosial berupa hoaks, kejahatan siber, ujaran kebencian, polarisasi politik, serta kebocoran data yang menggerus kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran lembaga hukum dalam menjaga stabilitas sosial di ruang digital serta mengidentifikasi tantangan kunci dan strategi kolaboratif lintas-aktor. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik, data dihimpun melalui studi literatur regulasi dan laporan resmi serta wawancara mendalam dengan pakar hukum dan praktisi teknologi informasi; analisis tematik digunakan untuk memetakan pola peran, efektivitas, dan kendala. Hasil menunjukkan lembaga hukum berperan strategis melalui pembaruan regulasi (UU ITE, UU PDP), penegakan hukum (penanganan penipuan daring, ujaran kebencian, dan kebocoran data), serta pengarusutamaan literasi digital publik. Tantangan utama meliputi sifat lintas yurisdiksi kejahatan siber, ketimpangan kapasitas forensik digital, fragmentasi koordinasi antar-lembaga, dan rendahnya literasi digital

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Biaya Logistik di PT. XYZ Dengan Menggunakan Metode Fault Tree Analysis (FTA)

2025-08-15T11:43:16+07:00

Efisiensi logistik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan karena biaya logistik yang tinggi dapat berdampak langsung pada profitabilitas dan keberlanjutan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi komponen biaya logistik pada proses impor mesin dan bahan baku di PT. XYZ, (2) menganalisis faktor internal dan eksternal penyebab inefisiensi biaya logistik, serta (3) merumuskan strategi perbaikan yang efektif untuk menekan biaya logistik secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Fault Tree Analysis (FTA). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen internal perusahaan, laporan biaya logistik, invoice impor, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan informasi kedatangan barang menjadi penyebab utama tingginya biaya logistik, yang berdampak pada keterlambatan penyusunan dokumen, ketidaksiapan armada dan tenaga kerja, serta gangguan proses bongkar muat. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi alur informasi internal, penerapan sistem pelaporan real-time, dan peninjauan ulang komunikasi operasional antar divisi.

Kebijakan Yuridis dan Implementasi Perlindungan Konsumen Bitcoin dalam Menghadapi Ancaman Penipuan Online di Indonesia

2025-08-13T09:45:48+07:00

Penelitian ini menganalisis kebijakan yuridis dan implementasi perlindungan konsumen atas penggunaan Bitcoin di Indonesia pada tengah percepatan ekonomi digital dan meningkatnya modus penipuan daring. Tujuan riset adalah mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku, memetakan peran lembaga pengawas, serta membandingkan praktik terbaik internasional untuk merumuskan penguatan tata kelola yang berorientasi konsumen. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta telaah literatur terkait aset kripto dan perlindungan konsumen. Hasil menunjukkan masih adanya disharmonisasi kebijakan, kebutuhan penguatan pengawasan seiring peralihan kewenangan ke otoritas sektor jasa keuangan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta urgensi penerapan standar keamanan informasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi lintas-otoritas, edukasi publik yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknologi, serta kolaborasi internasional untuk menekan penipuan lintas batas sehingga ekosistem kripto nasional menjadi lebih aman, akuntabel, dan kompetitif.

Implementasi Kebijakan Perwal Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang

2025-08-18T11:30:28+07:00

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan mendorong kota-kota untuk mengadopsi model Smart City guna mempercepat layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Tangerang dalam penerapan Aplikasi Tangerang LIVE sebagai strategi pengembangan Smart City. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kebijakan di Diskominfo Kota Tangerang dan pengguna aplikasi, dilengkapi studi dokumentasi, serta dianalisis dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan Aplikasi Tangerang LIVE berkontribusi pada percepatan layanan publik dan praktik e-Government, namun masih dihadapkan pada kendala komunikasi kebijakan, keterbatasan infrastruktur dan anggaran, kesenjangan literasi digital, serta kebutuhan penguatan koordinasi antar-OPD dan konsistensi prosedur birokratis. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya orkestrasi kebijakan yang terintegrasi, penguatan kapasitas SDM, perluasan sosialisasi berbasis inklusi digital, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memaksimalkan manfaat Smart City bagi warga.

Menilik Hak Gugat Organisasi Lingkungan Pasca Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023

2025-07-07T22:31:33+07:00

Penerbitan PERMA No. 1 Tahun 2023 menandai fase baru penegakan hukum lingkungan di Indonesia dengan memperketat standar pembuktian ilmiah dan memperjelas parameter legal standing organisasi lingkungan, khususnya syarat kegiatan nyata minimal dua tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kumulatif syarat legal standing dalam Putusan PN Denpasar No. 678/Pdt.G/LH/2023, memetakan konsistensi yurisprudensi dengan putusan sebelumnya, serta merumuskan strategi litigasi alternatif bagi organisasi yang belum memenuhi persyaratan administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan perbandingan putusan, termasuk PN Denpasar 2023, PN Pelalawan 2020, dan WALHI 1988, serta praktik internasional seperti citizen suits dan Aarhus Convention. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran kumulatif atas syarat legal standing menyebabkan gugatan organisasi baru tidak diperiksa pokok perkaranya, sehingga memperkuat tren formalisasi peradilan lingkungan dan menciptakan masa inkubasi bagi LSM baru.

Faktor Penyebab Perempuan Dan Anak Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2025-08-03T18:15:56+07:00

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada ketimpangan struktural, budaya patriarki, dan rendahnya literasi hukum, serta diperparah oleh kerentanan sosial-ekonomi, pola asuh berbasis kekerasan, pernikahan dini, dan komunikasi keluarga yang buruk. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor utama pendorong KDRT dan menganalisis keterkaitannya dengan kesadaran hukum, ketimpangan gender, pola asuh, ketergantungan ekonomi, pernikahan dini, serta dugaan perselingkuhan. Menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif deskriptif, data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, korban, dan tokoh masyarakat, serta dokumen resmi dan publikasi relevan; analisis dilakukan secara tematik melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil menunjukkan dominasi faktor internal (literasi hukum rendah, patriarki, pola asuh keras, gangguan kesehatan mental, siklus kekerasan antargenerasi, dan komunikasi tidak efektif) serta faktor eksternal (kemiskinan, rendahnya pendidikan, pernikahan dini, ketergantungan finansial, keterbatasan layanan, dan stigma sosial).

Pemanfaatan Dan Perlindungan Hukum Sumber Daya Laut Terumbu Karang di Indonesia

2025-08-07T10:39:22+07:00

Terumbu karang Indonesia menyumbang porsi penting keanekaragaman hayati global dan menopang perikanan, pariwisata bahari, serta perlindungan garis pantai, namun kualitas ekosistem menunjukkan tren penurunan akibat praktik penangkapan destruktif, polusi, sedimentasi, dan kenaikan suhu laut. Kerangka hukum nasional dan komitmen internasional telah tersedia, tetapi implementasinya menghadapi kendala kapasitas, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan dan perlindungan hukum sumber daya terumbu karang di Indonesia dengan menilai efektivitas regulasi, tantangan implementasi, dan peluang optimalisasi pemanfaatan berkelanjutan. Metode yang digunakan ialah pendekatan hukum normatif berbasis studi pustaka dan analisis perbandingan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, instrumen internasional, dan praktik pengelolaan di negara lain. Hasil menunjukkan nilai ekonomi terumbu karang yang tinggi bagi perikanan dan ekowisata, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, terutama pada pengawasan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi mencakup penguatan tata kelola adaptif berbasis bukti, perluasan kawasan konservasi efektif, pemantauan berbasis teknologi jarak jauh dan kecerdasan buatan, serta pengarusutamaan pengelolaan berbasis komunitas.

Pembuktian Penguasaan Hak Atas Tanah Untuk Pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Kalibata RW 05 Tahun 2019-2020 Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997

2025-08-07T12:05:56+07:00

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mempercepat proses sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kompleksitas permasalahan pertanahan, seperti tumpang tindih sertifikat, konflik agraria, dan lemahnya integrasi data antarinstansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi PTSL di Kelurahan Kalibata RW 05 pada tahun 2019–2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengevaluasi kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas program. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan mengkaji regulasi, wawancara mendalam, serta analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL mampu mempercepat proses sertifikasi hingga 20% dari total bidang tanah yang belum terdaftar, tetapi implementasinya masih terhambat oleh rendahnya sosialisasi, hilangnya dokumen kepemilikan, biaya pendampingan yang tinggi, dan lemahnya koordinasi antarinstansi

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Penanggulangannya

2025-08-16T11:38:35+07:00

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang mengancam hak asasi manusia dan kesejahteraan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, menilai efektivitas implementasinya, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat diterapkan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya sumber daya aparat, keterbatasan fasilitas, rendahnya literasi hukum, dan budaya malu yang menyebabkan kasus tidak dilaporkan. Studi internasional seperti Finkelhor et al. (2021) dan Stoltenborgh et al. (2021) menegaskan bahwa perlindungan yang efektif memerlukan sistem peradilan ramah anak, pendampingan psikososial, serta kolaborasi multisektor antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, dan perluasan jejaring perlindungan agar hak anak dapat terjamin secara optimal

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

2025-08-19T15:46:44+07:00

Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak berdampak langsung pada keamanan ekonomi pekerja dan stabilitas hubungan industrial dalam konteks penegakan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja korban PHK sepihak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2025/PN SRG, mengevaluasi keselarasan putusan dengan norma hukum positif, dan mengkaji implikasinya bagi praktik hubungan industrial. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, didukung analisis deskriptif-preskriptif atas dokumen putusan dan peraturan terkait, serta pelengkap yuridis empiris melalui telaah literatur dan standar internasional ketenagakerjaan. Hasil menunjukkan bahwa PHK dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga pengusaha diwajibkan membayar upah, pesangon, dan hak lainnya sebagai pengejawantahan prinsip perlindungan lebih dan keadilan sosial. Implikasi riset menekankan urgensi penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas mediasi, dan mekanisme pengawasan yang efektif agar kepastian hukum, keseimbangan kepentingan para pihak, dan daya saing pasar kerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan

Collaborative Governance Lapas Kelas IIA Bojonegoro Dengan LPK “Andre” Dalam Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian Narapidana

2025-07-30T14:06:27+07:00

Pertumbuhan ekonomi nasional menempatkan sektor pertanian sebagai penopang strategis melalui penyediaan pangan, serapan kerja, dan kontribusi devisa. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi, mengidentifikasi kendala implementasi, dan merumuskan strategi peningkatan efektivitas tata kelola kolaboratif dalam pelatihan pengelolaan hasil pertanian bagi narapidana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil menunjukkan kolaborasi mampu meningkatkan keterampilan teknis, kepercayaan diri, dan kesiapan kerja warga binaan, disertai praktik pembelajaran partisipatif, kurikulum berbasis kompetensi, serta adopsi awal pemasaran digital. Namun, efektivitas program dibatasi oleh ketiadaan evaluasi pascapelatihan yang sistematis, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, ketidaksinkronan jadwal antarmitra, jejaring pemasaran yang lemah, serta stigma sosial pasca-bebas. Implikasi kebijakan menekankan penguatan mekanisme monitoring–evaluasi berbasis indikator, kemitraan dengan industri/UMKM untuk magang dan penempatan kerja, akselerasi transformasi digital pemasaran, pemberian insentif bagi pemberi kerja ramah mantan narapidana, dan program inklusi komunitas guna menekan residivisme serta memperluas dampak sosial-ekonomi.

Peran Otoritas Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Nilai-Nilai Keislaman di SDI Al-Hikmah Dampit

2025-07-27T20:09:54+07:00

Pendidikan Islam dituntut adaptif terhadap arus digitalisasi dan globalisasi agar mampu melahirkan lulusan cerdas sekaligus berkarakter. Dalam kerangka itu, kepemimpinan kepala sekolah yang memadukan otoritas formal dan moral menjadi kunci pengelolaan sumber daya berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran otoritas kepala sekolah dalam mengelola sumber daya manusia, fasilitas, dan keuangan secara efektif di SDI Al-Hikmah Dampit. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus fenomenologis; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, divalidasi dengan triangulasi sumber-teknik serta member checking, dan dianalisis secara tematik-interaktif ala Miles & Huberman. Hasil menunjukkan sinergi otoritas formal (kebijakan, struktur, penganggaran) dan moral (keteladanan, integritas, amanah) membentuk budaya kerja Islami yang kolaboratif dan akuntabel; praktik transparansi keuangan, manajemen SDM berbasis nilai, mekanisme syura, pengelolaan sarpras yang efisien, serta keterlibatan orang tua–komite memperkuat profesionalisme guru, motivasi serta karakter peserta didik, dan kinerja organisasi sekolah.

Dukungan Keluarga Sebagai Upaya Narapidana Beradaptasi di Rutan Kelas IIB Takengon

2025-08-20T10:22:00+07:00

Kriminalitas sebagai fenomena multidimensional menuntut pendekatan pemasyarakatan yang tidak hanya represif, tetapi juga rehabilitatif dengan melibatkan keluarga sebagai jejaring dukungan utama bagi narapidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dukungan keluarga dalam membantu proses adaptasi narapidana pada fase pembinaan awal di Rutan Kelas IIB Takengon, dengan fokus pada bentuk dukungan, dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis dan motivasi, serta kontribusinya bagi keberhasilan pembinaan dan penurunan residivisme. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif desain studi kasus melalui wawancara mendalam pada lima narapidana dan beberapa petugas, didukung observasi partisipatif dan telaah dokumen; kredibilitas data diperkuat triangulasi sumber/teknik dan analisis tematik berlandaskan kerangka coping Lazarus–Folkman. Hasil menunjukkan bahwa dukungan emosional, informasional, instrumental, penghargaan sosial, dan spiritual dari keluarga meningkatkan stabilitas psikologis, menekan stres, memperkuat motivasi serta kepatuhan terhadap aturan, dan memfasilitasi keterlibatan aktif dalam program pembinaan; temuan juga mengindikasikan kesiapan reintegrasi sosial yang lebih baik dan potensi penurunan residivisme

Peran Pemerintah Dalam Mengatur Pernikahan Beda Agama

2025-07-30T14:32:07+07:00

Pernikahan beda agama di Indonesia berada pada simpul tegang antara norma keagamaan, jaminan konstitusional, dan kebutuhan sosial kontemporer, dengan KHI melarang secara tegas sementara wacana pembaruan hukum terus menguat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran negara dalam mengatur pernikahan beda agama melalui perbandingan sistematis antara KHI dan CLD-KHI untuk menemukan model kebijakan yang menyeimbangkan nilai keagamaan, konstitusi, dan perlindungan HAM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-analitis dan komparatif terhadap regulasi, putusan pengadilan, dan literatur akademik. Hasil menunjukkan: (1) KHI mempertahankan larangan pernikahan lintas agama dan menstrukturkan pencegahan melalui mekanisme administratif-yudisial; (2) CLD-KHI menawarkan kerangka progresif berbasis maqasid al-syariah yang membuka ruang legalitas bersyarat; (3) terdapat kekosongan norma pada UU Perkawinan serta inkonsistensi praktik peradilan yang menciptakan ketidakpastian status hukum keluarga; (4) kebutuhan reformasi regulasi untuk mekanisme pencatatan non-diskriminatif dan kepastian hak keperdataan anak.

Perlindungan Investor Atas Transaksi Aset Kripto Dalam Keadaan Rug Pull di Indonesia

2025-07-27T21:27:38+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari manipulasi pasar oleh whale dan bentuk perlindungan hukum bagi investor korban rug pull di Indonesia. Penelitain ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi whale menghadapi kekaburan hukum, karena ketiadaan definisi formal dalam peraturan spesifik aset kripto, sehingga penegakannya bergantung pada konsep umum perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap korban rug pull ditemukan sangat tidak memadai akibat adanya kekaburan hukum, di mana peraturan yang ada tidak secara eksplisit mengatur subjek hukum pengembang proyek maupun sarana transaksi modern seperti platform Decentralized Finance (DeFi). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum saat ini belum memberikan perlindungan yang efektif dan merekomendasikan dua hal: (1) penerbitan peraturan teknis oleh OJK untuk mengatasi manipulasi pasar; dan (2) pembentukan undang-undang baru yang komprehensif tentang aset digital dengan mengadopsi model internasional untuk memberikan kepastian hukum yang menyeluruh.

Perumusan Profil Lulusan Menggunakan Pendekatan Manajemen Mutu

2025-07-30T19:23:14+07:00

Transformasi pendidikan Islam di era globalisasi menempatkan perumusan profil lulusan sebagai fondasi strategis untuk menyelaraskan kurikulum, pedagogi, dan evaluasi dengan kebutuhan pasar kerja serta kompetensi abad ke-21. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses perumusan profil lulusan di Pondok Modern Darul Khoirot (PMDK) Malang, menganalisis implementasi manajemen mutu dalam penetapan profil, dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, analisis dokumen, dan kajian pustaka; analisis dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles & Huberman dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjaga kredibilitas. Hasil menunjukkan empat tahap kunci: identifikasi kebutuhan pemangku kepentingan, penyusunan draf berbasis benchmarking nasional-global, finalisasi partisipatif, serta publikasi dan sosialisasi sebagai panduan implementasi; penerapan Total Quality Management (TQM) dengan siklus Plan–Do–Check–Act (PDCA), penguatan kapasitas pendidik, dan kolaborasi lintas sektor mendorong konsistensi capaian, integrasi nilai keislaman dengan literasi digital, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi lintas budaya.

Pengaruh Pendidikan TQP Al Balong Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’An Anak di Desa Labuhan Ratu III

2025-07-28T14:42:54+07:00

Pendidikan agama memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, akhlak, dan kompetensi spiritual peserta didik sejak usia dini. Dalam konteks pembelajaran Al-Qur’an, kemampuan membaca yang baik dan benar menjadi pondasi utama agar anak dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam secara utuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Al-Balong terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an anak di Desa Labuhan Ratu III. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu (quasi-experimental design), melibatkan 30 responden melalui teknik total sampling. Instrumen berupa tes kemampuan membaca Al-Qur’an, observasi, dan wawancara, dengan analisis data menggunakan uji paired t-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada keterampilan membaca Al-Qur’an anak setelah mengikuti pendidikan di TPQ, dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,001 (< 0,05). Temuan ini menegaskan pentingnya peran TPQ dalam meningkatkan literasi Al-Qur’an, membentuk akhlak mulia, dan memperkuat identitas keislaman sejak usia dini. Oleh karena itu, keberadaan TPQ perlu terus dikembangkan melalui inovasi metode pembelajaran dan sinergi antara guru, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkelanjutan

Integrasi Nilai-Nilai Manajemen Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Biba’afadlrah Malang

2025-07-31T21:07:29+07:00

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan nasional karena berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing global. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan manajemen mutu berbasis nilai-nilai Islam di MI Biba’afadlrah Malang, termasuk integrasi prinsip-prinsip keislaman dalam perumusan visi, misi, kurikulum, proses pembelajaran, dan evaluasi mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan tahapan kondensasi data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen mutu berbasis nilai Islam di MI Biba’afadlrah tercermin dalam penguatan visi dan misi berlandaskan Qur’ani, pengintegrasian nilai-nilai religius dalam kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pembentukan karakter peserta didik, serta penerapan sistem pengawasan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi manajemen mutu dan nilai-nilai keislaman mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus membentuk generasi berakhlakul karimah, kompeten, dan adaptif terhadap tantangan era globalisasi.

Menejemen Kurikulum Pencegahan Bullying Edukasi Dan Intervensi Berbasis Agama Pondok Modern Al Rifaie 2 Malang

2025-08-02T12:40:57+07:00

Bullying merupakan fenomena global yang berdampak serius pada aspek psikologis, sosial, dan akademik peserta didik, terutama pada usia remaja yang memiliki kerentanan tinggi terhadap konflik dan perilaku agresif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi manajemen kurikulum pencegahan bullying melalui pendekatan edukasi dan intervensi berbasis agama di Pondok Modern Al Rifaie 2 Malang. Metode penelitian menggunakan systematic literature review dengan menganalisis artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sumber relevan dari basis data internasional Hasil penelitian menunjukkan bahwa bullying verbal merupakan bentuk perundungan paling dominan, disebabkan rendahnya literasi empati, kurangnya pengawasan sekolah, dan tingginya kompetisi sosial antar-santri. Penerapan intervensi berbasis agama, seperti program pengucapan janji akhlakul karimah, pembinaan karakter, dan keterlibatan guru sebagai teladan, terbukti efektif menekan perilaku bullying dan meningkatkan kesadaran moral peserta didik. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa model manajemen kurikulum pencegahan bullying berbasis nilai-nilai religius dan rekomendasi kebijakan pendidikan nasional yang menekankan integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkelanjutan

Kedudukan Gugatan Class Action dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan secara Perdata

2025-08-01T20:12:26+07:00

Kerusakan lingkungan menjadi isu global yang serius karena berdampak luas terhadap keberlanjutan ekosistem, kesehatan publik, dan keseimbangan sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam penyelesaian sengketa lingkungan secara perdata di Indonesia serta mengeksplorasi tantangan dan prospeknya sebagai instrumen perlindungan hukum kolektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kajian pustaka, menganalisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, serta literatur internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa class action merupakan instrumen efektif untuk memperluas akses keadilan, mendorong akuntabilitas korporasi, dan memperkuat perlindungan hak masyarakat terhadap kerusakan lingkungan. Namun, implementasinya menghadapi kendala signifikan, seperti keterbatasan pemahaman yudisial, kesulitan pembuktian kesamaan kepentingan, dan lemahnya eksekusi putusan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, dan optimalisasi peran organisasi masyarakat sipil dalam mendorong efektivitas class action sebagai instrumen keadilan ekologis di Indonesia

Pengaruh Pemahaman Hak Nafkah Istri Terhadap Kesiapan Menikah Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember

2025-08-23T00:17:50+07:00

Pernikahan dalam perspektif Islam merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an (QS. Ar-Rūm [30]: 21) yang memandang pernikahan sebagai jalan untuk mencapai ketenangan, cinta, dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, wa rahmah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman hak nafkah istri terhadap kesiapan menikah mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, melibatkan mahasiswa tingkat akhir sebagai sampel yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner berskala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan bantuan perangkat lunak JASP dan SPSS, sementara analisis data menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hak nafkah istri berpengaruh signifikan terhadap kesiapan menikah mahasiswa dengan kontribusi sebesar 37% dan nilai signifikansi p < 0,001. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan tentang hak nafkah istri memiliki peran penting dalam membentuk kesiapan psikologis, emosional, dan finansial mahasiswa, serta memberikan rekomendasi penguatan kurikulum pranikah berbasis syariah untuk mempersiapkan generasi muda membangun keluarga harmonis dan bertanggung jawab.

Kepastian Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Terhadap Pinjaman Yang Tidak Didaftarkan Hak Tanggungan

2025-08-02T03:18:33+07:00

Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah Indonesia melakukan transformasi administrasi pertanahan melalui penerapan sertipikat tanah elektronik sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, mencegah pemalsuan dokumen, dan memperkuat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum sertipikat tanah elektronik terhadap pinjaman yang tidak didaftarkan hak tanggungan serta mengevaluasi implikasi hukumnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis preskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan perbandingan internasional dengan praktik di Belanda, Australia, dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak didaftarkannya hak tanggungan menyebabkan hilangnya asas publisitas, kekuatan eksekutorial, dan hak preferen bagi kreditur. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi regulasi pertanahan berbasis digital melalui harmonisasi UU Hak Tanggungan, Permen ATR/BPN, dan praktik perbankan, sehingga tercipta sistem administrasi pertanahan elektronik yang efisien, transparan, dan berkeadilan.

Evaluasi Kegiatan Pembinaan Kepribadian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro Dengan Menggunakan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)

2025-07-30T11:51:31+07:00

Pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Bojonegoro bertujuan membentuk kepribadian, kesadaran hukum, dan kesiapan sosial, tetapi efektivitasnya masih terhambat keterbatasan SDM, fasilitas, modul terstandar, partisipasi bermakna, serta overkapasitas yang berkontribusi pada tingginya residivisme. penelitian ini mengevaluasi program menggunakan Model CIPP melalui desain kualitatif deskriptif dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam (petugas, pembimbing, warga binaan), dan analisis dokumen, memastikan kredibilitas lewat triangulasi dan analisis tematik; hasil menunjukkan peningkatan religiusitas, disiplin, regulasi emosi, dan kesiapan sosial, namun rasio petugas–warga binaan yang timpang, celah infrastruktur, dan lemahnya evaluasi longitudinal berbasis data menurunkan daya guna; secara CIPP, konteks sudah selaras kebutuhan, sementara input dan proses perlu penguatan, dan produk menunjukkan perbaikan perilaku yang belum konsisten menekan residivisme; implikasinya ialah kebutuhan kurikulum terstruktur-partisipatif, peningkatan kapasitas petugas, dukungan infrastruktur, integrasi teknologi pembelajaran dan monitoring, perluasan kolaborasi multipihak, serta harmonisasi kebijakan berbasis bukti untuk memastikan keberlanjutan hasil dan keberhasilan reintegrasi.

Implementasi Program Budidaya Tanaman Pangan Melalui Pemanfaatan Lahan Terhadap Upaya Ketahanan Pangan di LPKA Kelas I Medan

2025-08-25T14:13:01+07:00

Ketahanan pangan menjadi isu strategis global yang berdampak pada kesejahteraan, kesehatan publik, dan stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program budidaya tanaman pangan segar melalui pemanfaatan lahan di LPKA Kelas I Medan dalam mendukung ketahanan pangan dan pembinaan keterampilan anak binaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-metode deskriptif dengan purposive sampling; data dihimpun melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif merujuk pada model implementasi program David C. Korten (kesesuaian program–pemanfaat, organisasi–program, dan organisasi–pemanfaat). Hasil menunjukkan program meningkatkan keterampilan teknis pertanian serta nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja sama; panen sayuran daun (mis. bayam, kangkung) menyuplai dapur lembaga sehingga memperkuat kemandirian pangan dan efisiensi biaya; keberhasilan ditopang dukungan kelembagaan, koordinasi lintas unit, fleksibilitas operasional, dan insentif partisipasi. Implikasi praktis: perlunya standardisasi SOP, perluasan kemitraan, diversifikasi komoditas dan metode tanam, penetapan indikator kinerja terukur, serta replikasi program ke LPKA lain dan integrasi ke kurikulum pembinaan nasional

Kemitraan Lapas Kelas IIB Gunung Sugih Dengan BPJS Kesehatan Cabang Metro Dalam Memenuhi Layanan Kesehatan

2025-08-25T14:19:14+07:00

Hak atas kesehatan merupakan aspek fundamental hak asasi manusia yang berlaku universal, termasuk bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kemitraan Lapas–BPJS dalam penyediaan layanan kesehatan bagi warga binaan dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambatnya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur, observasi, dan telaah dokumen; analisis dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman & Saldaña melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data dengan triangulasi sumber serta teknik, menggunakan kerangka empat tahap Simonin: identifikasi dan seleksi, negosiasi dan konsultasi, monitoring, dan pemutusan kerja sama. Hasil menunjukkan bahwa keempat tahap kemitraan telah dilaksanakan dan berdampak positif terhadap peningkatan akses layanan dasar, mekanisme rujukan, serta dukungan dana kapitasi; namun, kendala signifikan masih ditemukan, seperti banyaknya warga binaan yang belum pindah faskes, keterbatasan alat dan obat, kekurangan SDM medis, dan keterbatasan anggaran serta logistik. Penelitian ini merekomendasikan percepatan administrasi pindah faskes, penguatan logistik dan pengadaan obat, penambahan tenaga kesehatan, dan optimalisasi monitoring agar keberlanjutan dan kesetaraan layanan kesehatan pemasyarakatan dapat tercapai.

Mengawal Jalannya Hukum Ketatanegaraan dalam program kerja KDM Barak Militer dalam Persepektif Otonomi Daerah

2025-06-16T00:23:42+07:00

Pendidikan karakter berperan strategis dalam membentuk generasi muda berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab, sementara otonomi daerah memberi ruang inovasi kebijakan pembinaan yang adaptif terhadap konteks lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program “Barak Militer” (KDM) dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian siswa serta menelaah dinamika implementasinya dalam kerangka otonomi daerah. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di SMA Negeri 8 Surakarta; informan dipilih secara purposive (pendidik, siswa peserta, orang tua), data dihimpun melalui kuesioner terbuka dan wawancara mendalam, dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan. Hasil menunjukkan respons sangat positif terhadap KDM—96,7% responden menilai program efektif dalam meningkatkan disiplin, membentuk karakter positif, dan menanamkan nilai moral; namun terdapat perhatian terhadap potensi dampak psikososial serta isu tata kelola dan perlindungan hak anak, sehingga dibutuhkan keseimbangan antara penegakan disiplin dan pendekatan humanistik.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

2025-08-03T02:51:32+07:00

Perkembangan teknologi digital memperluas akses dan interaksi generasi muda, namun memicu eskalasi risiko kejahatan siber, khususnya cyberbullying, yang berdampak serius pada kesehatan mental, prestasi akademik, dan integrasi sosial anak. Berangkat dari tingginya penetrasi internet nasional dan temuan internasional mengenai prevalensi perundungan daring, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban cyberbullying dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta mengeksplorasi pertanggungjawaban pelaku, termasuk jika pelaku masih tergolong anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus (Betrand Peto), mengkaji bahan hukum primer (UU ITE, UU Perlindungan Anak, KUHP, UU SPPA) dan bahan hukum sekunder (artikel ilmiah bereputasi, laporan lembaga resmi). Hasil menunjukkan bahwa kerangka hukum positif telah menyediakan dasar perlindungan dan mekanisme penegakan (termasuk Pasal 45B UU ITE dan keadilan restoratif/ diversi dalam UU SPPA), tetapi pengaturan cyberbullying terhadap anak masih fragmentaris sehingga implementasi kerap tidak optimal.

Metode Dan Skema Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Hukum Ketenagakerjaan

2025-08-07T20:33:21+07:00

Perubahan lanskap ketenagakerjaan akibat globalisasi dan revolusi industri menuntut sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adaptif dan efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis metode dan skema PPHI dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-empiris melalui telaah UU 13/2003 dan UU 2/2004, literatur bereputasi, serta pembacaan praktik mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan PHI. Temuan menunjukkan: (1) sengketa didorong ketimpangan daya tawar, kepatuhan regulasi yang timpang, dan model kerja baru berbasis platform; (2) efektivitas mekanisme berjenjang masih terkendala durasi proses, kapasitas mediator/hakim, dan literasi hukum; (3) integrasi mekanisme non-litigasi, dialog sosial tripartit, dan digitalisasi prosedur berpotensi memangkas waktu penyelesaian dan biaya serta meningkatkan transparansi. Implikasinya, diperlukan strategi komprehensif yang menggabungkan penguatan kelembagaan dan SDM, pembaruan regulasi yang responsif terhadap gig economy, serta penerapan teknologi (termasuk AI) untuk analitik sengketa guna memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat

Realitas dan Idealitas dalam Penegakan Hukum di Era Kegundahan Politik

2025-08-08T11:31:33+07:00

Perkembangan demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan signifikan akibat dinamika politik yang kompleks, khususnya dalam penegakan hukum yang kerap diwarnai intervensi kepentingan politik, ketidakpastian regulasi, dan lemahnya integritas lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis realitas dan idealitas penegakan hukum di Indonesia pada era kegundahan politik, dengan fokus pada praktik negotiated justice, intervensi politik, dan penerapan asas equality before the law. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal melalui analisis literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum positif dan praktik peradilan, ditandai oleh maraknya praktik negotiated justice, intervensi kekuasaan, dan inkonsistensi penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi menyeluruh yang meliputi penataan kerangka regulasi, penguatan independensi lembaga peradilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta penerapan digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Sistem Peradilan Mahkamah Agung di Indonesia: Struktur, Kewenangan, dan Efektivitas Penegakan Hukum

2025-08-07T10:55:57+07:00

Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak peradilan memegang peran kunci menjaga keseragaman penerapan hukum dan keadilan substantif dalam kerangka rule of law. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur, kewenangan, dan efektivitas penegakan hukum oleh MA sekaligus merumuskan rekomendasi reformasi berbasis praktik baik internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui telaah sumber hukum primer (UUD 1945, UU 48/2009, UU 14/1985 beserta perubahannya, putusan MA) dan sumber sekunder, dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil menunjukkan fungsi yudisial dan non-yudisial MA beroperasi di tengah tantangan case backlog, variabilitas kualitas putusan, dan adopsi digital yang belum merata; digitalisasi end-to-end (e-court, e-litigation), case filtering berbasis kepentingan publik, penguatan integritas hakim, serta harmonisasi regulasi efektif menekan backlog dan meningkatkan konsistensi yurisprudensi. Implikasi kebijakan menekankan tata kelola berbasis bukti, keterbukaan putusan, manajemen perkara berbantuan analitik/AI, dan kolaborasi antarlembaga (MA, MK, KY, APH) untuk memperkuat legitimasi peradilan serta memperluas akses keadilan

Intervensi Dalam Pembimbingan Klien Anak Tindak Pidana Pengeroyokan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta

2025-08-27T08:56:12+07:00

Fenomena kekerasan yang melibatkan anak-anak dan remaja, khususnya dalam bentuk tindak pidana pengeroyokan, semakin memprihatinkan secara global dan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, merancang, dan mengevaluasi model intervensi pembimbingan kepribadian bagi anak pelaku pengeroyokan berbasis pendekatan spesifik dan evidence-based. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab pengeroyokan adalah lemahnya pengawasan keluarga, tekanan kelompok sebaya, dan paparan konten kekerasan digital. Program pembimbingan Bapas berbasis Litmas telah dilakukan, namun masih bersifat umum dan belum menyesuaikan karakteristik kasus, sehingga efektivitasnya rendah. Penelitian ini merekomendasikan model pembimbingan adaptif yang mengintegrasikan terapi kognitif-perilaku (Cognitive Behavioral Therapy), pelibatan keluarga, literasi digital, dan jejaring dukungan sosial untuk menekan residivisme dan mendukung keberhasilan reintegrasi sosial anak.

Perbandingan Criminal Thinking Narapidana Residivis Versus Nonresidivis Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

2025-08-27T08:59:50+07:00

Fenomena kejahatan di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir dan berdampak serius pada sistem pemasyarakatan, khususnya permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat criminal thinking antara narapidana residivis dan nonresidivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif komparatif dengan melibatkan 210 narapidana sebagai sampel, terdiri atas 136 nonresidivis dan 74 residivis, yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan Criminal Thinking Scale (CTS) dengan enam dimensi utama, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan Mann-Whitney U Test karena data berdistribusi tidak normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat criminal thinking secara keseluruhan, namun terdapat perbedaan signifikan pada dimensi personal irresponsibility dan criminal rationalization (p < 0,05), di mana narapidana residivis memiliki skor yang lebih tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa program pembinaan di lembaga pemasyarakatan perlu dirancang secara diferensial dengan mengintegrasikan pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dan pemantauan skor CTS untuk mengubah pola pikir disfungsional, meningkatkan tanggung jawab pribadi, serta menurunkan risiko pengulangan tindak pidana.

Analisis Faktor Impulsif Dalam Kasus Kejahatan Kekerasan Pada Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

2025-08-27T14:57:28+07:00

Fenomena perilaku impulsif pada anak dan remaja merupakan isu penting dalam kajian psikologi perkembangan dan kriminologi karena berkaitan dengan pengambilan keputusan, regulasi emosi, dan kecenderungan terhadap tindakan kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku impulsif pada anak binaan pelaku kekerasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, mengevaluasi strategi pembinaan yang digunakan, serta mengidentifikasi hambatan dalam proses rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, melibatkan pegawai LPKA, pembina, dan anak binaan sebagai informan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku impulsif anak binaan dipengaruhi oleh faktor internal seperti ketidakmampuan mengelola emosi dan faktor eksternal seperti pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial negatif, dan kurangnya kontrol keluarga. Strategi pembinaan yang diterapkan, seperti program kepribadian, keagamaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan, memberikan dampak positif terhadap pengendalian emosi dan pembentukan karakter anak

Optimalisasi Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Desa

2025-08-27T10:49:37+07:00

Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai penghubung pemerintah desa dan warga sangat strategis untuk koordinasi, partisipasi, dan penggerak pembangunan, namun praktiknya kerap terhambat oleh lemahnya pemahaman kelembagaan, koordinasi, serta kapasitas sumber daya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan mendeskripsikan strategi optimalisasi tugas dan fungsi LKD dalam meningkatkan kualitas desa. Pendekatan kualitatif dengan metode naratif digunakan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap perangkat desa, pengurus LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM), tokoh masyarakat, dan pemuda; data dianalisis dengan model Miles & Huberman. Hasil menunjukkan pendayagunaan LKD masih minim: perancangan aspirasi tidak berjalan sistematis, konsolidasi bertumpu pada rapat minggon dan spontanitas, kolaborasi lintas-lembaga rendah, inovasi program terbatas, publikasi dan branding lembaga belum efektif, serta fasilitas dan pemahaman tugas-fungsi belum memadai. Implikasinya, dampak LKD terhadap pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan desa belum optimal. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas berkelanjutan, tata kelola partisipatif berbasis teknologi, perencanaan program yang terstruktur, dan penyediaan sarana pendukung agar LKD lebih adaptif dan berdaya guna.

Penegakan Hukum PPNS Keimigrasian Dalam Melakukan Tindakan Tertangkap Tangan Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian

2025-08-25T20:38:56+07:00

Penegakan hukum keimigrasian memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara di tengah meningkatnya mobilitas global dan kompleksitas pelanggaran lintas batas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme tindakan tertangkap tangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar hukum keimigrasian serta merumuskan strategi optimalisasi peran PPNS dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dipadukan dengan data lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Keimigrasian memiliki dasar yuridis yang jelas dalam melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan pelimpahan perkara; namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya infrastruktur pendukung, kurang optimalnya koordinasi antar-lembaga, rendahnya partisipasi publik, serta tumpang tindih kewenangan. Praktik terbaik internasional menekankan perlunya pemanfaatan teknologi biometrik, integrasi data real-time, dan penguatan kerja sama lintas negara melalui forum multilateral seperti IOM, UNODC, OECD, dan Interpol.

Deteksi Dini dan Kompleksitas Intelijen Keimigrasian: Menjawab Keterlambatan dalam Perspektif Intelligence Cycle

2025-08-21T16:13:29+07:00

Perbatasan negara menghadapi tekanan meningkat dari migrasi ilegal, perdagangan orang, dan kejahatan lintas batas, sehingga intelijen keimigrasian perlu bertransformasi dari sekadar administratif menjadi sistem deteksi dini yang adaptif dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran deteksi dini dalam intelijen keimigrasian Indonesia melalui perspektif intelligence cycle untuk mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan pengawasan/penindakan dan merumuskan strategi penguatan berbasis risiko. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan studi pustaka, memanfaatkan data sekunder (jurnal bereputasi, laporan lembaga pemerintah dan internasional, regulasi, serta buku), dianalisis melalui analisis tematik dan model interaktif Miles–Huberman, dengan kerangka collection–processing–analysis–dissemination (McDowell). Hasil menunjukkan hambatan utama pada sinkronisasi data pusat-daerah dan antarinstansi, keterbatasan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi analitik, serta rendahnya pemanfaatan produk intelijen dalam pengambilan keputusan, yang bersama-sama menurunkan kecepatan peringatan operasional. Implikasinya, penguatan intelijen menuntut integrasi sistem informasi nasional real-time, pelatihan strategic intelligence, revitalisasi TIM PORA, dan adopsi risk-based intelligence agar deteksi dini lebih responsif terhadap dinamika ancaman global.

Konsep Inovasi Dan Kreativitas Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berbasis Nilai-Nilai Islam

2025-08-26T22:06:29+07:00

Transformasi global dan revolusi teknologi menuntut pengelolaan SDM yang adaptif pada lembaga berbasis nilai-nilai Islam melalui integrasi inovasi, kreativitas, dan teknologi digital dalam bingkai maqasid al-syariah; penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah dipadukan dengan pendekatan manajerial modern untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan keberlanjutan organisasi; metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan content analysis terhadap artikel bereputasi internasional, buku akademik, dan laporan organisasi global; hasil menunjukkan bahwa penerapan AI, big data, HRIS/HCMS, blockchain, IoT, dan Islamic e-learning memperkuat akurasi rekrutmen, transparansi evaluasi kinerja, percepatan pengembangan kompetensi, serta mutu pengambilan keputusan, sementara kepemimpinan spiritual yang menegakkan amanah, ‘adl, ihsan, dan syura menumbuhkan kreativitas karyawan dan budaya kolaboratif yang etis; implikasinya, organisasi Islam perlu merancang arsitektur manajemen SDM yang menggabungkan tata kelola data yang aman, metrik kinerja berorientasi maqasid, program talenta yang terpersonalisasi, serta mekanisme akuntabilitas berbasis keadilan untuk merespons disrupsi global sekaligus mewujudkan keberkahan institusional dan kemaslahatan sosial

Mengkaji Program Wirausaha Kemandirian Pesantren Al–Hidayah di Kabupaten Tasikmalaya Studi Fenomenologi

2025-08-27T11:20:21+07:00

Perkembangan globalisasi dan transformasi ekonomi menuntut lembaga pendidikan berbasis keagamaan, termasuk pondok pesantren, untuk berperan aktif dalam mencetak generasi yang mandiri secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program pelatihan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Kabupaten Tasikmalaya, mengeksplorasi pengalaman subjektif santri, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kemandirian pesantren. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Stevick-Colaizzi-Keen sebagaimana dijelaskan Moustakas (1994) dan Creswell (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan kewirausahaan, khususnya keterampilan menjahit, memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan santri dan peningkatan kemandirian ekonomi pesantren. Dukungan pemerintah melalui penyediaan fasilitas dan modal awal mendorong terbentuknya unit usaha produktif yang melibatkan santri dan masyarakat sekitar. Namun, penelitian ini juga menemukan berbagai kendala, antara lain rendahnya motivasi sebagian santri, keterbatasan modal, dan keterbatasan akses pemasaran.

Nilai- Nilai Sosial Pada Tradisi Pantawan Bunting di Desa Pagar Dewa Kabupaten

2025-08-27T12:01:35+07:00

Globalisasi dan penetrasi teknologi digital memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan tradisi budaya lokal, termasuk pada masyarakat Suku Pasemah di Desa Pagar Dewa. Pergeseran nilai sosial, meningkatnya individualisme, dan menurunnya minat generasi muda terhadap praktik budaya tradisional memunculkan tantangan serius dalam menjaga identitas kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi Pantawan Bunting dan menganalisis makna simbolik serta nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan analisis interaktif model Miles, Huberman, & Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pantawan Bunting memiliki dua poros utama: prosesi pelaksanaan yang membangun solidaritas sosial serta simbolisme yang merepresentasikan penghormatan, kebersamaan, rasa syukur, dan harapan tercapainya keluarga harmonis. Temuan juga mengungkap bahwa meskipun terdapat adaptasi bentuk akibat modernisasi, esensi nilai-nilai tradisi tetap terjaga. Penelitian ini menegaskan pentingnya strategi pelestarian berbasis komunitas, integrasi pendidikan budaya, digitalisasi berbasis etika, dan dukungan kebijakan publik agar tradisi tetap relevan di era globalisasi.

Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Mangkal Luagh di Desa Tanjung Negara Bengkulu Selatan

2025-08-27T12:04:50+07:00

Tradisi Mangkal Luagh di Desa Tanjung Negara, Bengkulu Selatan, merupakan salah satu warisan budaya takbenda yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti kebersamaan, gotong royong, rasa syukur, dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi Mangkal Luagh, (2) mendeskripsikan bentuk-bentuk pelestarian yang dilakukan masyarakat, dan (3) menganalisis faktor pendukung dan penghambat keberlangsungan tradisi di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai upaya pelestarian tradisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih berupaya menjaga keberlangsungan Mangkal Luagh melalui pelaksanaan ritual adat, edukasi lintas generasi, dan dokumentasi budaya. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah desa, tokoh adat, generasi muda, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pelestarian berbasis komunitas agar tradisi ini tetap relevan dan berkelanjutan.

Penanaman Nilai- Nilai Sosial Dalam Tradisi Kayik Nari Untuk Membentuk Sikap Peduli Sosial Pada Masyarakat Desa Suka Bandung Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan

2025-08-27T12:07:26+07:00

Tradisi Kayik Nari pada masyarakat Serawai di Desa Suka Bandung, Kecamatan Pino Raya, Bengkulu Selatan, merepresentasikan kearifan lokal yang berfungsi menanamkan nilai sosial, memperkuat solidaritas, dan membentuk kohesi masyarakat di tengah arus globalisasi. Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan penerapan tradisi Kayik Nari dalam kehidupan masyarakat, (2) mengidentifikasi nilai-nilai sosial yang dikandungnya, dan (3) menjelaskan bagaimana tradisi tersebut membentuk sikap peduli sosial generasi muda. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta analisis data model interaktif yang meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi untuk menjaga keabsahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi Kayik Nari—meliputi mandi penyucian, periasan “pengantin kecil,” dan tarian mengelilingi tunas kelapa—sarat simbol moral, spiritual, dan sosial yang diinternalisasikan melalui partisipasi kolektif keluarga, tetangga, dan tokoh adat. Nilai gotong royong, solidaritas, religiusitas, penghormatan terhadap leluhur, empati, dan kebersamaan terbukti terpelihara melalui praktik bersama yang berulang, sekaligus memperkuat identitas budaya dan membentuk sikap peduli sosial anak.

Optimalisasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Cloud di Lembaga Pendidikan Islam

2025-08-20T20:40:30+07:00

Transformasi digital melalui integrasi cloud computing kian strategis dalam tata kelola administrasi pendidikan karena meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas layanan. Penelitian ini bertujuan menelaah implementasi sistem administrasi berbasis cloud di lembaga pendidikan Islam, dampaknya terhadap kinerja staf, serta strategi optimalisasi yang selaras dengan nilai-nilai kelembagaan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen; dianalisis secara interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta divalidasi dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil menunjukkan percepatan pemrosesan administratif, peningkatan akurasi data melalui pelacakan revisi dan sinkronisasi, serta penguatan akuntabilitas lewat log aktivitas yang transparan; di saat yang sama, hambatan infrastruktur, literasi digital, dan resistensi budaya organisasi masih muncul, terutama di daerah. Integrasi cloud juga memperkuat kolaborasi lintas unit dan konsisten dengan nilai amanah, kejujuran, serta tanggung jawab dalam tata kelola Islami. Rekomendasi meliputi penyusunan roadmap transformasi digital, pelatihan berkelanjutan, dukungan kebijakan dan pendanaan, serta kolaborasi dengan penyedia layanan cloud.

Ketidaktepatan Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidan Korupsi ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP

2025-08-17T08:35:25+07:00

Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru telah menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis ketidaktepatan peleburan pasal tersebut dan dampaknya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan instrumen internasional seperti United Nations Convention against Corruption (UNCAC), disertai pendekatan konseptual dan komparatif untuk mengkaji substansi pasal serta penerapan asas lex specialis derogat legi generali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan pidana minimum khusus membuka peluang terjadinya norm shopping, mengaburkan status korupsi sebagai extraordinary crime, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya langkah korektif berupa revisi regulasi, penguatan peraturan pelaksana, dan penyusunan pedoman internal aparat penegak hukum agar sistem pemberantasan korupsi tetap konsisten, tegas, dan selaras dengan standar internasional

Representasi Konflik Sosial Dan Gender Dalam Novel ‘Rumah Untuk Alie’ Karya Lenn Liu Perspektif Sosiologi Sastra

2025-08-23T19:14:56+07:00

Karya sastra memiliki peran penting dalam merepresentasikan realitas sosial, budaya, dan psikologis, sekaligus menjadi sarana refleksi terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi konflik sosial dan gender dalam novel Rumah untuk Alie melalui perspektif sosiologi sastra. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi bentuk diskriminasi, marginalisasi, stigma sosial, serta ketimpangan gender yang dialami tokoh utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka, memanfaatkan data primer dari isi novel dan data sekunder dari literatur pendukung. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara interaktif, disertai verifikasi melalui triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial direpresentasikan melalui stigma, kekerasan verbal, dan keterasingan tokoh utama, sedangkan konflik gender tampak melalui dominasi patriarki, ekspektasi sosial terhadap perempuan, dan penempatan tokoh utama pada posisi subordinat. Kedua bentuk konflik ini saling berkaitan, di mana ketidakadilan gender memperkuat konflik sosial, sementara konflik sosial menegaskan ketimpangan peran dan relasi kuasa.

Ritus Malam Nujuh Likur Suku Serawai di Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu

2025-08-23T19:17:29+07:00

Tradisi memiliki peran penting dalam membentuk identitas sosial dan budaya suatu masyarakat. Ritus Malam Nujuh Likur pada masyarakat Suku Serawai di Desa Darat Sawah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, merupakan salah satu praktik budaya religius yang masih dilestarikan dan memiliki makna multidimensional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna simbolik ritus Malam Nujuh Likur serta menjelaskan fungsi sosial dan religiusnya dalam konteks kehidupan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritus Malam Nujuh Likur mengandung simbol-simbol yang merepresentasikan kesederhanaan, keteguhan iman, kebersihan hati, kebersamaan, dan penghormatan. Fungsi utamanya meliputi penguatan nilai religius, peningkatan solidaritas sosial, serta pelestarian identitas budaya lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap kajian antropologi budaya dan menjadi referensi praktis bagi strategi pelestarian tradisi berbasis masyarakat lokal di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi.

Pengembangan Modul Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Materi Teks Drama di Kelas Viii Smpit Iqra’ Kota Bengkulu

2025-08-23T19:20:51+07:00

Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk kompetensi literasi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa di era globalisasi dan perkembangan teknologi. Penelitian ini bertujuan mengembangkan modul pembelajaran bahasa Indonesia pada materi menulis teks drama untuk siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Bengkulu, menilai kelayakannya, serta menganalisis respon siswa terhadap modul tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D) dengan model Borg & Gall yang dimodifikasi oleh Sugiyono, melalui tujuh tahap utama: analisis kebutuhan, pengumpulan data, perancangan desain produk, validasi ahli, revisi, uji coba terbatas, dan uji coba lapangan. Subjek penelitian terdiri atas siswa kelas VIII dan guru bahasa Indonesia, dengan data dikumpulkan melalui observasi, angket, wawancara, dan lembar validasi. Hasil validasi menunjukkan modul termasuk kategori “sangat layak” dengan rata-rata penilaian ahli mencapai 91%, sementara uji coba kelompok kecil memperoleh persentase keberhasilan 89% dan uji coba lapangan mencapai 91%. Temuan ini menegaskan bahwa modul pembelajaran efektif meningkatkan keterampilan menulis teks drama, memotivasi siswa, dan memudahkan guru dalam mengelola proses pembelajaran.

Ritus Mulang Ayik Pada Etnik Rejang di Desa Kota Agung Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

2025-08-23T19:23:34+07:00

Tradisi memiliki peran strategis dalam membentuk identitas sosial dan kultural masyarakat serta menjadi instrumen penting dalam pewarisan nilai, norma, dan simbol budaya dari generasi ke generasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk, makna, dan fungsi simbolik ritus mulang ayik serta menganalisis relevansinya dalam konteks pelestarian budaya lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, dukun pemandi, orang tua bayi, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritus mulang ayik melibatkan tiga tahapan utama tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir dengan penggunaan 20 perlengkapan simbolik yang mencerminkan perlindungan, doa keselamatan, dan identitas budaya. Temuan penelitian menegaskan bahwa ritus ini memiliki fungsi biologis, sosial, dan religius sekaligus menjadi media penguatan solidaritas dan kohesi sosial masyarakat Rejang. Penelitian ini juga mengungkap adanya tantangan modernisasi dan penurunan partisipasi generasi muda, sehingga diperlukan strategi pelestarian adaptif untuk mempertahankan eksistensi ritus mulang ayik sebagai warisan budaya takbenda yang bernilai tinggi

Pengembangan Modul Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Materi Menulis Puisi di Kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Bengkulu

2025-08-23T19:26:07+07:00

Keterbatasan bahan ajar dalam menulis puisi sering menurunkan motivasi dan capaian belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengembangkan modul menulis puisi bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Bengkulu dengan metode Research and Development (R&D) menggunakan prosedur Borg and Gall yang disederhanakan. Data diperoleh melalui lembar validasi, observasi, wawancara, dan angket, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil validasi dari ahli materi, media, dan bahasa menunjukkan nilai kelayakan di atas 75% dengan kategori “Sangat Layak.” Uji coba kelompok kecil pada 15 siswa memperoleh skor 88% (“Sangat Baik”), sedangkan uji coba kelompok besar pada 30 siswa mencapai 84% (“Sangat Baik”). Temuan ini membuktikan bahwa modul yang dikembangkan valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan motivasi serta keterampilan menulis puisi, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia yang lebih inovatif

Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksaan Program PPKT (Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu) di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun (2023-2025)

2025-08-20T11:03:09+07:00

Permukiman kumuh masih menjadi salah satu tantangan strategis pembangunan di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, karena berdampak pada kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa Mojopilang dalam pelaksanaan program DAK PPKT serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses implementasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melibatkan informan kunci, instansi teknis, dan masyarakat penerima manfaat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mojopilang berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mobilisator dalam mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip good governance yang meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan permukiman kumuh membutuhkan penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kolaborasi multipihak, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program.

Analisis Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan

2025-08-20T11:03:36+07:00

Penyakit Tidak Menular (PTM) kian mendominasi beban kesehatan dan menuntut pergeseran paradigma layanan dari kuratif ke promotif-preventif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa Dlanggu dalam memfasilitasi sarana dan prasarana Posbindu PTM serta menilai tantangan implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan yang dipilih secara purposif (pemerintah desa, bidan, kader Posbindu, dan warga), melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumentasi; analisis data menerapkan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan pengujian keabsahan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil menunjukkan pemerintah desa berperan aktif dalam penganggaran, penyediaan alat, pemanfaatan fasilitas desa, penetapan regulasi teknis, dan koordinasi dengan puskesmas; namun partisipasi warga usia produktif rendah, pembinaan kader belum merata, transparansi informasi belum optimal, serta mekanisme evaluasi belum baku. Implikasi penelitian menekankan perlunya penguatan strategi komunikasi publik, peningkatan kapasitas kader, penataan standar evaluasi berbasis komunitas, dan pengarusutamaan program promotif dalam dokumen perencanaan desa.

Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Desa Mergobener

2025-08-20T11:03:37+07:00

Pelayanan publik menjadi salah satu indikator utama kualitas tata kelola pemerintahan desa karena berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan membangun kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kepemimpinan partisipatif terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Mergobener, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif, melibatkan 96 responden yang dipilih melalui teknik simple random sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner berskala Likert lima poin dengan tiga indikator kepemimpinan partisipatif dan tiga indikator kualitas pelayanan publik. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana melalui SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan partisipatif berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dengan kontribusi sebesar 81,9%, di mana keterlibatan pegawai, komunikasi dua arah, dan pemberdayaan aparatur menjadi faktor dominan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan budaya partisipatif, peningkatan kapasitas aparatur, dan optimalisasi mekanisme partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pelayanan publik desa yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing di Indonesia

2025-08-20T14:11:47+07:00

Permasalahan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing di Indonesia menjadi isu penting dalam dinamika hubungan industrial, baik di tingkat nasional maupun global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta membandingkannya dengan praktik terbaik di beberapa negara lain. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 28 informan, meliputi pekerja outsourcing, manajer HRD, pengawas ketenagakerjaan, dan aktivis serikat buruh, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal bereputasi, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kerangka hukum dan implementasi di lapangan, ditandai dengan lemahnya pengawasan, rendahnya literasi hukum pekerja, dan minimnya perlindungan serikat buruh. Perbandingan dengan praktik internasional menunjukkan bahwa negara-negara seperti Jerman, Belanda, Filipina, dan India berhasil memperkuat perlindungan pekerja melalui regulasi ketat, pengawasan berbasis teknologi, dan penerapan prinsip kesetaraan upah.

Implementasi Restorative Justice Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2025-08-20T07:50:45+07:00

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan publik, stabilitas sosial, dan ketahanan ekonomi. Kondisi di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pengguna narkotika, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus narkotika dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui pengumpulan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RJ di Indonesia masih bersifat parsial, bergantung pada kebijakan lembaga penegak hukum, dan lebih banyak difokuskan pada pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, pengedar berskala kecil belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan RJ, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan inklusif guna mendukung efektivitas RJ, mendorong pemulihan sosial, dan memperkuat upaya rehabilitasi bagi pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Limbah Baterai Kendaraan Listrik Sebagai Limbah B3 Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2020

2025-08-21T18:56:17+07:00

Perkembangan teknologi global dalam mendukung transisi energi bersih mendorong pertumbuhan signifikan penggunaan kendaraan listrik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik, mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan extended producer responsibility (EPR), serta mengevaluasi prospek harmonisasi kebijakan nasional dengan instrumen internasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur terhadap peraturan nasional, doktrin, serta kerangka hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia belum memiliki regulasi teknis yang komprehensif untuk mengatur klasifikasi, penanganan, pelacakan, dan daur ulang limbah baterai kendaraan listrik, sehingga menciptakan kesenjangan kebijakan dan lemahnya akuntabilitas produsen. Temuan ini berimplikasi pada perlunya pembaruan regulasi berbasis lex specialis, penguatan implementasi EPR, integrasi teknologi pelacakan digital, dan harmonisasi kebijakan dengan standar global untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan dan mendukung keberhasilan transisi energi

Implementasi Layanan Pengaduan Online Melalui Website Damar Mojo Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

2025-08-21T21:24:57+07:00

Perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 mendorong transformasi signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi layanan pengaduan masyarakat melalui Website Damar Mojo pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto, mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas penanganan aduan, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang pengembangannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling untuk menentukan informan, sementara data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Website Damar Mojo berperan sebagai kanal komunikasi digital yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan sistem pelaporan berbasis daring yang responsif dan akuntabel. Implementasinya ditopang oleh struktur birokrasi yang jelas, prosedur operasional standar, integrasi sistem, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis digital dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah

Pengembangan SDM Pemerintahan Desa Pegayaman Dalam E-Government di Era Society 5.0

2025-08-22T13:25:22+07:00

Era Society 5.0 menuntut transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pada tingkat pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi e-government di Desa Pegayaman serta kontribusinya terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan desa dalam menghadapi tantangan era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, menerapkan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Desa (SID) telah meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendorong pengembangan kapasitas SDM perangkat desa, di mana dari aspek komunikasi pemerintah desa berhasil mengatasi tantangan literasi digital melalui pemanfaatan media sosial dan komunikasi langsung, aspek sumber daya menghadapi keterbatasan SDM terlatih dan infrastruktur teknologi tetapi menunjukkan komitmen tinggi terhadap pembelajaran berkelanjutan, serta struktur birokrasi berhasil mengembangkan SOP yang memfasilitasi transformasi digital dengan pendekatan fleksibel dan adaptif.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Digitalisasi UMKM Melalui Aplikasi TUMBAS di Desa Simongagrok

2025-08-22T12:11:32+07:00

Transformasi digital menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era ekonomi global yang semakin kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi UMKM melalui aplikasi Transaksi Produk Unggulan Mojokerto Berkualitas (TUMBAS) di Desa Simongagrok, Kabupaten Mojokerto. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif dengan proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi TUMBAS telah memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, antara lain peningkatan akses pasar, efisiensi pemasaran, dan pertumbuhan pendapatan, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan literasi digital, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi UMKM memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta optimalisasi strategi pendampingan dan pelatihan berkelanjutan.

Teknik Komunikasi Interpersonal dalam Program Rehabilitasi Sosial Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

2025-08-21T20:48:36+07:00

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan salah satu tantangan global yang berdampak serius terhadap stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran komunikasi interpersonal dalam efektivitas program rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari petugas pemasyarakatan, konselor rehabilitasi, dan narapidana peserta program. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles & Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial ditentukan oleh kualitas komunikasi interpersonal yang mencakup keterbukaan, empati, kesetaraan, sikap mendukung, dan sikap positif. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi yang efektif antara petugas dan narapidana berperan penting dalam membangun kepercayaan, memotivasi perubahan perilaku, dan mendukung pemulihan psikologis, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan ketergantungan narkotika dan pencegahan residivisme

Penafsiran Tabayyun Dalam Al-Qur’an

2025-08-25T07:32:31+07:00

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah meningkatkan kecepatan pertukaran informasi, tetapi juga memicu penyebaran berita bohong dan konten yang belum terverifikasi. Dalam perspektif Islam, konsep tabayyun menjadi pedoman penting dalam memverifikasi kebenaran informasi agar terhindar dari kesalahan pengambilan keputusan dan dampak sosial yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran tabayyun dalam Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab secara komparatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif melalui analisis mendalam terhadap kedua tafsir sebagai sumber primer dan literatur ilmiah sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua tafsir memiliki kesamaan metodologi tahlili dengan corak adabi ijtima’i, tetapi menampilkan fokus yang berbeda. Tafsir Al-Azhar lebih menekankan aspek moral dan historis, sedangkan Tafsir Al-Mishbah memberikan analisis linguistik dan semantik yang lebih mendalam. Konsep tabayyun diposisikan sebagai pedoman strategis dalam menghadapi arus informasi digital untuk mencegah penyebaran hoaks dan menjaga harmoni sosial.

Peningkatan Self-Esteem Narapidana Melalui Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang

2025-08-25T13:21:30+07:00

Overkapasitas lembaga pemasyarakatan bukan sekadar tentang ruang yang sempit, melainkan sempitnya harapan dan peluang untuk berubah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh program pembinaan kemandirian terhadap peningkatan self-esteem narapidana serta memetakan hambatan implementasinya di Lapas Kelas IIB Jombang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, dengan analisis tematik yang menautkan temuan lapangan pada dimensi keberartian, kebajikan, kekuatan, dan kompetensi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada rasa dihargai, optimisme, kontrol emosi, kemandirian pengambilan keputusan, penguasaan keterampilan kerja, dan keyakinan diri sebagai indikator self-esteem yang lebih sehat. Namun, kualitas dampak pembinaan masih terkendala keterbatasan fasilitas, kekurangan tenaga pelatih profesional, minimnya variasi unit kerja, dan lemahnya strategi pemasaran produk. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan ekosistem pembinaan melalui penyediaan fasilitas yang memadai, perluasan kemitraan pelatihan, diversifikasi unit kegiatan, serta optimalisasi komersialisasi produk agar keberhasilan psikososial beriringan dengan kesiapan ekonomi pasca-bebas

Perbandingan antara Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam tentang Penolakan Ahli Waris dalam Pembagian Harta Waris

2025-08-22T19:51:25+07:00

Penolakan ahli waris terhadap harta warisan merupakan isu penting dalam sistem hukum Indonesia karena melibatkan pluralisme hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam. Fenomena ini sering menimbulkan sengketa keluarga akibat perbedaan interpretasi mengenai hak dan kewajiban ahli waris dalam proses pembagian harta. Penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan konsep penolakan waris menurut kedua sistem hukum serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis komparatif, memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal ilmiah, dan publikasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPerdata, penolakan waris harus dilakukan melalui prosedur formal di pengadilan dan berdampak pada hilangnya hak atas seluruh bagian harta peninggalan, sedangkan dalam hukum Islam konsep takharuj menekankan musyawarah, kerelaan, dan kesepakatan bersama tanpa prosedur formal yang kaku. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara kedua sistem hukum untuk mewujudkan mekanisme pembagian harta waris yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap keberagaman sosial

Perlindungan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Menurut Kuhperdata Dan Peraturan OJK

2025-08-20T20:17:08+07:00

Perjanjian kredit menjadi fondasi utama hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam sistem keuangan modern, namun kompleksitas praktik perbankan menimbulkan tantangan terhadap perlindungan hak-hak kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengevaluasi peran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menelaah harmonisasi keduanya dalam mewujudkan kepastian hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan kreditur melalui KUHPerdata memberikan dasar normatif yang kuat, sementara regulasi OJK memperkuat aspek preventif dan represif melalui prinsip kehati-hatian, transparansi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum perbankan, sekaligus menjadi acuan praktis bagi pembuat kebijakan dan lembaga keuangan dalam memperkuat perlindungan hak-hak kreditur.

Implikasi Legal dari Deepfake: Ganti Rugi Perdata atas Pemalsuan Wajah dan Suara

2025-08-23T23:06:57+07:00

Fenomena deepfake sebagai produk perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah memunculkan tantangan baru dalam aspek etika, privasi, dan perlindungan hukum di era digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait pemalsuan wajah dan suara melalui deepfake berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengeksplorasi tantangan pembuktian, dan mengkaji peluang kompensasi kerugian materiil maupun imateriil. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, serta analisis kualitatif-preskriptif berbasis regulasi nasional dan referensi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deepfake memenuhi unsur PMH karena menimbulkan kerugian signifikan bagi korban dan berdampak pada hak privasi, reputasi, serta martabat individu. Meskipun kerangka hukum saat ini masih mengandalkan pasal-pasal umum dalam UU ITE, UU PDP, dan KUHPerdata, efektivitas perlindungan hukum dinilai belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus dan harmonisasi kebijakan dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation guna memberikan perlindungan komprehensif, memperkuat kepastian hukum, dan mendorong terciptanya keadilan digital di Indonesia.

Analisis Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kriminal Yang Melakukan Pembelaan Diri

2025-08-12T10:55:15+07:00

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang melakukan pembelaan diri merupakan isu krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 49 KUHP dalam melindungi korban yang menggunakan hak pembelaan diri, mengidentifikasi kendala penegakannya, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mencegah kriminalisasi korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menganalisis putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penafsiran aparat penegak hukum mengenai batasan noodweer dan noodweer exces, yang berdampak pada potensi kriminalisasi terhadap korban yang bertindak proporsional. Disparitas putusan pengadilan juga ditemukan akibat ketiadaan pedoman teknis yang jelas, sehingga hak korban kerap terabaikan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan hukum pidana, penguatan pedoman teknis Pasal 49 KUHP, serta penerapan prinsip keadilan restoratif sebagai upaya menjamin perlindungan korban secara adil dan proporsional

Hubungan Dispensasi Nikah Dan Kehamilan Di Luar Nikah Setelah Revisi Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang No. 16 TAHUN 2019

2025-08-22T17:26:20+07:00

Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kehamilan pranikah dan lonjakan dispensasi kawin serta mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum dalam melindungi hak anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memadukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan lembaga terkait dengan perspektif perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya dibandingkan ketentuan hukum formal, sementara pengadilan agama cenderung menjadikan kehamilan sebagai alasan “mendesak” untuk mengabulkan permohonan. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan berbasis bukti dengan integrasi pendekatan hukum, pendidikan publik, dan perlindungan anak yang selaras dengan standar internasional

Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Umum yang Dilakukan Anggota TNI

2025-08-22T22:01:25+07:00

Dualisme kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum masih menjadi persoalan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewenangan peradilan militer dalam mengadili tindak pidana umum dan merumuskan model pengaturan yang ideal untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur relevan, didukung hasil kajian internasional tentang praktik peradilan militer di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik norma antara UU No. 31 Tahun 1997, TAP MPR No. VII/MPR/2000, dan UU No. 34 Tahun 2004 menyebabkan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum masih diadili di peradilan militer, sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Reformasi regulasi melalui revisi UU No. 31 Tahun 1997 menjadi langkah strategis untuk membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya pada tindak pidana militer murni dan mengalihkan tindak pidana umum ke peradilan umum

Penetapan Minimal Dua Alat Bukti dalam Menentukan Status Tersangka melalui Praperadilan

2025-08-25T14:46:54+07:00

Penegakan hukum yang adil menjadi fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan minimal dua alat bukti dalam penetapan status tersangka berdasarkan Pasal 184 KUHAP serta mengevaluasi efektivitas praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyidik, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, berbasis studi kepustakaan melalui analisis undang-undang, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan referensi internasional bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan kuat bagi perlindungan hak tersangka, praktik praperadilan masih menghadapi kendala serius berupa inkonsistensi penerapan, kevakuman norma, dan perbedaan tafsir antarpenegak hukum. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya pembaruan KUHAP dan penerbitan pedoman teknis Mahkamah Agung guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Dosen Dalam Tinjauan Viktimologi

2025-08-27T10:57:07+07:00

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi masih menjadi persoalan serius karena berdampak luas terhadap aspek psikologis, sosial, dan akademik korban. Perlindungan hukum terhadap korban merupakan isu mendesak mengingat implementasi kebijakan yang ada belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen dalam perspektif viktimologi, dengan fokus pada Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 280/PID/2024/PT TJK. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan teknik library research, memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum berjalan optimal, ditandai dengan masih terbatasnya pendampingan psikologis, perlindungan identitas, dan pemulihan hak pendidikan korban. Temuan ini menegaskan perlunya sinergi antara lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan korban untuk mewujudkan sistem perlindungan yang komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Tindak Pidana Pencurian Data Elektronik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang ITE

2025-08-28T07:49:07+07:00

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong peningkatan sistem transaksi digital, namun juga memunculkan tantangan serius berupa meningkatnya kejahatan siber, khususnya pencurian data elektronik melalui metode skimming. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembuktian tindak pidana pencurian data elektronik dan pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan kerangka hukum Indonesia, khususnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana skimming dilakukan dengan menggunakan kombinasi Pasal 184 KUHAP dan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE, sementara pertanggungjawaban pidana pelaku diatur melalui Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) UU ITE serta unsur “turut serta” pada Pasal 55 KUHP. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi lintas lembaga guna memperkuat perlindungan data pribadi dan mencegah maraknya kejahatan skimming di era transformasi digital

Penanaman Karakter Tanggung Jawab Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

2025-08-27T13:27:05+07:00

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab di era globalisasi dan disrupsi teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi guru, peran sekolah, serta faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan karakter tanggung jawab peserta didik melalui pembelajaran PPKn di MTs Swasta Sholihin Kecamatan Tanjung Morawa. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan guru PPKn, kepala madrasah, dan peserta didik kelas VIII sebagai informan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman karakter tanggung jawab dilakukan melalui strategi integratif, meliputi perencanaan pembelajaran berbasis nilai, pembiasaan positif, keteladanan guru, pemberian tugas autentik, dan penilaian autentik. Faktor pendukung meliputi motivasi intrinsik siswa, dukungan keluarga, kebijakan sekolah, dan lingkungan sosial, sedangkan hambatan muncul dari rendahnya kedisiplinan sebagian siswa, kurangnya komunikasi antara sekolah dan orang tua, serta keterbatasan variasi metode pembelajaran

Pemberdayaan Kemandirian Melalui Pelatihan Menjahit Sebagai Upaya Peningkatan Life Skill Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun

2025-08-31T16:21:53+07:00

Stigma negatif masyarakat terhadap narapidana yang baru bebas sering kali menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial, khususnya dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Untuk mengatasi masalah tersebut, Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun menyelenggarakan program pelatihan kemandirian, salah satunya menjahit, sebagai upaya meningkatkan keterampilan hidup dan kesiapan kerja narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelatihan menjahit, dampak yang dihasilkan terhadap kemandirian narapidana, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta didukung studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan menjahit memberikan perubahan signifikan pada peserta, meningkatkan rasa percaya diri, keterampilan teknis, serta kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat. Meskipun demikian, keterbatasan fasilitas, minimnya pemasaran, dan rendahnya partisipasi narapidana menjadi kendala utama. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak eksternal serta peningkatan dukungan sarana agar program pembinaan lebih efektif dan berkelanjutan.

Perbedaan Motivasi Narapidana Berdasarkan Klasifikasi Pidana Dalam Mengikuti Program Kemandirian di Lapas Kelas 1 Sukamiskin

2025-09-01T15:49:24+07:00

Pembinaan narapidana melalui program kemandirian di Lapas Kelas I Sukamiskin masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait rendahnya partisipasi yang dipengaruhi oleh klasifikasi tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan motivasi narapidana berdasarkan jenis pidana serta mengeksplorasi strategi pembinaan yang lebih adaptif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana korupsi lebih termotivasi oleh aktualisasi diri dan kehormatan, narapidana narkotika terdorong oleh pemulihan diri dan kebutuhan finansial, sedangkan narapidana pidana umum menunjukkan motivasi yang beragam. Temuan ini menegaskan relevansi Teori Dua Faktor Herzberg dalam menjelaskan dinamika motivasi narapidana dan menekankan pentingnya keseimbangan antara faktor dasar dan faktor intrinsik. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih kontekstual, sekaligus memperkuat efektivitas reintegrasi sosial narapidana

Gambaran Konsep Diri Narapidana Residivis Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dalam Mengikuti Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

2025-09-01T15:45:36+07:00

Fenomena residivisme narkotika masih menjadi tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan karena terkait erat dengan lemahnya konsep diri narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsep diri narapidana residivis penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa serta merumuskan bentuk program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan psikososial mereka. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan enam informan yang terdiri dari residivis, non-residivis, dan petugas pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri residivis bersifat fluktuatif, terbentuk dari interaksi antara persepsi diri, pengalaman hidup, serta umpan balik lingkungan sosial, dengan dimensi pengetahuan, harapan, dan penilaian sebagai aspek utama. Sebagian narapidana menunjukkan perbaikan harga diri dan identitas positif melalui keterlibatan dalam kegiatan keagamaan dan pembinaan kemandirian, sementara sebagian lainnya masih mengalami identitas terfragmentasi dan pandangan negatif terhadap masa depan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya program pembinaan kontekstual seperti “Peka Diri” yang mengintegrasikan bimbingan rohani, asesmen psikososial, terapi ekspresif, serta pelatihan keterampilan adaptif untuk memperkuat konstruksi diri narapidana residivis dan mendukung reintegrasi sosial

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan

2025-08-28T16:04:29+07:00

Jual beli tanah di bawah tangan masih banyak dilakukan masyarakat karena dianggap lebih mudah dan murah, namun menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi pembeli. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli dalam praktik jual beli tanah di bawah tangan dengan studi kasus Putusan No. 12/PDT/2025/PT BTN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transaksi di bawah tangan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997, pengadilan tetap dapat mengesahkan perjanjian tersebut apabila pembeli dapat membuktikan adanya itikad baik, bukti pembayaran, serta penguasaan nyata atas tanah. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya sosialisasi dan penegakan hukum agar masyarakat lebih memahami risiko jual beli tanah di bawah tangan serta mendorong penggunaan akta otentik PPAT untuk menjamin kepastian hukum.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online

2025-08-29T16:08:18+07:00

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya perjudian online yang memberikan dampak serius bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Jkt Pst. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris, melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pemidanaan, di mana hakim lebih menekankan pertimbangan non-yuridis sehingga vonis yang dijatuhkan jauh lebih ringan daripada ancaman pidana maksimal. Temuan ini mengimplikasikan perlunya konsistensi penerapan hukum, pembaruan regulasi, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar putusan pengadilan mampu mencerminkan keadilan substantif serta memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan digital

Akulturasi Budaya dan Agama pada Masyarakat Varian Santri dan Abangan dalam Perayaan Yasinan-Kendhuren

2025-09-10T16:00:56+07:00

Dalam masyarakat multikultural, interaksi antara budaya dan agama sering melahirkan dinamika yang kompleks, baik berupa potensi konflik maupun peluang harmonisasi sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis akulturasi budaya dan agama pada masyarakat varian santri dan abangan di Desa Bangunrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif fenomenologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif-naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yasinan dan kendhuren menjadi wadah akulturasi, di mana tradisi Islam dan budaya lokal dapat berjalan berdampingan tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Fenomena ini memperlihatkan adanya toleransi, kohesi sosial, serta penguatan identitas budaya masyarakat yang heterogen. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pemanfaatan kearifan lokal sebagai instrumen perdamaian dan sarana memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat multikultural

Fenomena Fear of Missing Out (FoMO) Outfit pada Perempuan: Antara Identitas Diri dan Gaya Hidup Konsumtif

2025-09-10T15:54:59+07:00

Fenomena Fear of Missing Out (FoMO) outfit semakin menonjol di era digital, ketika media sosial menjadi medium utama yang memengaruhi gaya hidup, pola konsumsi, dan pembentukan identitas diri mahasiswa. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena FoMO outfit pada mahasiswi, apakah sekadar ekspresi identitas diri, perilaku konsumtif, atau keduanya yang saling berkaitan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi, di mana data diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam terhadap empat informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa outfit berfungsi ganda, yakni sebagai sarana membangun citra diri, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperkuat status sosial, sekaligus menjadi pemicu perilaku konsumtif yang didorong oleh tren media sosial, tekanan kelompok, dan dorongan psikologis untuk tidak tertinggal dari lingkungan sosial. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya literasi kritis mahasiswa dalam mengelola gaya hidup dan penggunaan media sosial, agar outfit dapat diarahkan sebagai instrumen positif dalam membangun identitas tanpa terjebak pada perilaku konsumtif yang berlebihan

Analisis Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang

2025-09-02T11:43:34+07:00

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang menimbulkan dampak sosial, hukum, dan kesehatan yang kompleks. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami beban berat akibat meningkatnya jumlah narapidana narkotika yang menyebabkan overkapasitas dan tingginya residivisme. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi rehabilitasi sosial bagi narapidana kasus narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dan Lapas Kelas I Tangerang dengan menyoroti faktor pendukung, hambatan, serta strategi penguatan program. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lapas menerapkan model Therapeutic Community (TC) dengan variasi pada sarana, intensitas kegiatan, dan kesiapan narapidana. Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki struktur program yang lebih terorganisasi dengan dukungan fasilitas yang memadai, sementara Lapas Kelas I Tangerang menghadapi keterbatasan sumber daya. Program rehabilitasi berbasis TC, yang diperkuat dengan teori Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dan Social Learning Theory (SLT), berperan penting dalam membentuk pola pikir positif, keterampilan sosial, serta kesiapan reintegrasi sosial pasca-penahanan.

Evaluasi Program Pendidikan Formal Anak Binaan Dalam Meningkatkan Kualitas Kepribadian

2025-09-02T11:14:17+07:00

Pendidikan seringkali dipandang bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi juga instrumen transformatif yang mampu membentuk arah hidup seseorang, termasuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, hak memperoleh pendidikan menjadi jembatan penting untuk membangun kembali kepercayaan diri, nilai moral, dan kesiapan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung dalam meningkatkan kualitas kepribadian anak binaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus dan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan formal di LPKA telah memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang kuat, tetapi masih terkendala administrasi, fasilitas, tenaga pengajar, keterbatasan waktu, serta penggabungan jenjang pendidikan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan supervisi manajerial, penerapan pembelajaran diferensiatif, serta integrasi teknologi digital agar program pendidikan lebih adaptif terhadap kebutuhan anak binaan dan mendukung reintegrasi sosial secara optimal

Model Goal-Based Evaluation Pada Program Pembinaan Kepribadian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun

2025-09-02T15:31:27+07:00

Perubahan paradigma dalam sistem pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan narapidana tidak hanya berorientasi pada hukuman, melainkan pada pembentukan karakter dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dengan menggunakan model Goal-Based Evaluation. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, dengan melibatkan petugas lapas dan narapidana sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan, seperti pondok pesantren dan pendidikan S1 Agribisnis, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran spiritual, kedisiplinan, dan tanggung jawab, meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan fasilitas, overcrowding, dan keterbatasan sumber daya manusia. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya strategi pembinaan yang berkesinambungan, berbasis nilai, serta didukung oleh kolaborasi multi-pihak untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program pembinaan kepribadian di lapas

Optimalisasi Pengelolaan Konten Media Sosial Melalui Kegiatan PPL Tematik di Komunitas Ramu Layar

2025-09-02T23:30:30+07:00

Transformasi digital telah menjadikan media sosial sebagai instrumen strategis dalam menyebarkan informasi, membangun citra, serta memperkuat interaksi dengan audiens. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan konten media sosial melalui kegiatan PPL/Kukerta Tematik di Komunitas Ramu Layar dan 94 Studio. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada mahasiswa peserta dan pengurus komunitas/lembaga mitra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa berperan penting dalam menyusun kalender konten, membuat guideline visual, serta mengatur strategi unggah yang sesuai dengan algoritma media sosial. Strategi ini mampu meningkatkan engagement audiens, memperkuat identitas digital, serta memperluas jejaring kolaborasi eksternal. Manfaat program ini tidak hanya dirasakan oleh lembaga mitra yang memperoleh sistem pengelolaan media sosial lebih profesional, tetapi juga oleh mahasiswa yang mendapatkan pengalaman praktis serta masyarakat yang terdorong meningkatkan literasi digital. Prospek keberlanjutan dapat terjaga melalui kerja sama berkelanjutan antara kampus, mahasiswa, dan lembaga mitra.

Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Korban dalam Penyebaran Deepfake Pornografi melalui Media Sosial

2025-09-06T16:06:52+07:00

Fenomena deepfake sebagai produk teknologi digital di era industri 4.0 menghadirkan tantangan serius dalam ranah hukum, khususnya terkait penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Praktik manipulasi wajah dan suara yang dilakukan tanpa persetujuan tidak hanya merugikan korban secara psikologis dan sosial, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan deepfake pornografi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada seperti KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS belum secara spesifik mengatur fenomena deepfake, sehingga menimbulkan celah hukum dalam pembuktian dan keterbatasan perlindungan korban. Implikasi kajian ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, penguatan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat sebagai upaya pencegahan dan perlindungan menyeluruh terhadap korban

Evaluasi Akreditasi Madrasah Aliyah Kota Jambi dengan Model CIPP: Analisis Efektivitas terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan

2025-08-31T11:09:17+07:00

Transformasi akreditasi pendidikan menuntut perubahan dari sekadar formalitas administratif menuju instrumen peningkatan mutu berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah di Kota Jambi dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai efektivitasnya dalam memperkuat kualitas pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain evaluatif, melibatkan 15 partisipan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 78% stakeholder masih memahami akreditasi sebagai kewajiban administratif, hanya 35% guru memiliki literasi digital memadai, siklus PPEPP dalam SPMI belum optimal terutama pada tahap evaluasi (45%) dan peningkatan (32%), serta masih terdapat praktik window dressing dalam persiapan visitasi. Meskipun madrasah meraih akreditasi A dengan skor 92, korelasi dengan peningkatan mutu pembelajaran masih lemah, ditunjukkan dengan kenaikan rata-rata nilai AKM sebesar 0,7 poin dan tingkat kepuasan siswa hanya 0,2 poin. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma akreditasi dari kepatuhan administratif menuju instrumen transformatif yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan

Pengaruh Manajemen Mutu Terpadu Dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia

2025-08-31T11:17:12+07:00

Perubahan global yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan dinamika ilmu pengetahuan menuntut organisasi untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang adaptif, profesional, dan berdaya saing. Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, manajemen mutu terpadu (Total Quality Management atau TQM) menjadi instrumen strategis dalam memastikan peningkatan kualitas SDM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan TQM terhadap kompetensi SDM di Seksi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Kota Jambi dan Batanghari, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner, yang dianalisis dengan model Miles & Huberman serta uji deskriptif-inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TQM mampu meningkatkan kompetensi SDM melalui penguatan kepemimpinan transformasional, pelatihan berkelanjutan, evaluasi berbasis indikator, dan integrasi teknologi digital. Hambatan yang muncul antara lain resistensi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, serta kesenjangan literasi digital

Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Madrasah di Provinsi Jambi

2025-08-31T11:20:33+07:00

Pendidikan merupakan kunci transformasi sosial yang menentukan kualitas generasi di masa depan. Dalam konteks madrasah, kepemimpinan kepala madrasah berperan penting bukan hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai motor perubahan yang mampu membangun budaya organisasi, meningkatkan profesionalisme guru, dan menciptakan inovasi pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kepemimpinan kepala madrasah dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan madrasah di Provinsi Jambi, mengidentifikasi problematika yang dihadapi, serta menemukan solusi yang relevan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan analisis dokumentasi, sedangkan validitas data diperkuat dengan triangulasi dan perpanjangan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala madrasah berkontribusi signifikan dalam aspek manajerial, pengembangan kurikulum, dan penguatan budaya organisasi. Namun, keterbatasan sumber daya, lemahnya perencanaan strategis, serta rendahnya literasi digital masih menjadi kendala.

Implementasi Belief System Dan Etika Bisnis Pada Toko Madura Dalam Pemasaran Ritel Tradisional

2025-08-30T22:34:37+07:00

Perkembangan pesat sektor ritel di era digital menimbulkan tantangan serius bagi pelaku ritel tradisional, terutama dengan semakin dominannya jaringan minimarket modern dan platform e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi belief system dan etika bisnis sebagai fondasi utama ketahanan Toko Madura dalam praktik pemasaran ritel tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilaksanakan di Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, dengan lima pemilik Toko Madura yang dipilih sebagai informan kunci menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belief system pedagang Madura terefleksi dalam nilai kepercayaan, identitas keagamaan, kontrol emosional, resiliensi, adaptasi, serta pelayanan maksimal. Sementara itu, etika bisnis terimplementasi melalui prinsip kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, moralitas, profesionalisme, serta menjaga kepercayaan konsumen. Integrasi keduanya menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak mudah ditiru oleh ritel modern, terutama dalam aspek loyalitas konsumen, pelayanan personal, serta hubungan jangka panjang berbasis nilai

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas pada Operasi Patuh Krakatau 14 s/d 27 Juli 2025 di Lampung Utara

2025-08-29T17:48:07+07:00

Operasi Patuh Krakatau 2025 merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran lalu lintas yang ditemukan, proses penegakan hukum yang dilakukan, serta efektivitas operasi dan langkah perbaikan yang dapat diambil. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di wilayah hukum Polres Lampung Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang paling dominan meliputi tidak menggunakan helm berstandar SNI, tidak membawa atau memiliki kelengkapan surat kendaraan, melanggar rambu lalu lintas, serta penggunaan kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Penegakan hukum dilaksanakan melalui tilang manual dengan dukungan regulasi dan koordinasi lintas instansi. Namun, efektivitas operasi masih terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, serta budaya berkendara yang permisif terhadap pelanggaran. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan operasi lalu lintas tidak hanya ditentukan oleh tindakan represif, tetapi juga memerlukan edukasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi yang optimal, dan partisipasi aktif masyarakat

Proses School Of Crime Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan X

2025-08-30T20:12:44+07:00

Fenomena school of crime di lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berpotensi mempelajari perilaku kriminal baru melalui interaksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses school of crime pada narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan X. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam narapidana residivis serta empat petugas pemasyarakatan. Hasil penelitian mengungkap bahwa dua proposisi utama dari Teori Differential Association Edwin H. Sutherland sangat dominan, yaitu perilaku kriminal dapat dipelajari dan pembelajaran terjadi melalui interaksi serta komunikasi intensif. Faktor lingkungan lapas, dinamika kelompok sosial, dan lemahnya program pembinaan menjadi pemicu utama terbentuknya school of crime. Interaksi antar narapidana tidak hanya memperkuat perilaku kriminal, tetapi juga berpotensi memberikan pembelajaran positif jika diarahkan dengan program rehabilitatif yang tepat. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya reformasi pembinaan pemasyarakatan yang menekankan pendekatan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kolaborasi dengan masyarakat

Pengaruh Media Promosi Kesehatan Mokhsha Patamu Dalam Meningkatkan Pengetahuan Pencegahan Skabies Pada MTsS Ulumuddin Kota Lhokseumawe

2025-09-07T18:13:18+07:00

Skabies masih menjadi penyakit kulit menular yang berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, khususnya di negara tropis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh media promosi kesehatan mokhsha patamu dalam meningkatkan pengetahuan pencegahan skabies pada siswa MTsS Ulumuddin Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan rancangan one group pretest-posttest design pada 70 responden, dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis menggunakan uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa, dimana kategori baik meningkat dari 11,4% menjadi 84,3% setelah intervensi, dengan nilai p = 0,01 (<0,05) yang menandakan pengaruh signifikan dari media tersebut. Media mokhsha patamu terbukti mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, meningkatkan motivasi siswa, serta memperkuat pemahaman tentang pencegahan skabies. Temuan ini mengimplikasikan perlunya pemanfaatan media edukasi berbasis permainan dalam program promosi kesehatan di sekolah

Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) Pada Pasien Anak Dan Dewasa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata

2025-09-13T20:09:33+07:00

Persetujuan tindakan medik (informed consent) merupakan instrumen penting yang menjamin perlindungan hak pasien dalam praktik kedokteran modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan informed consent bagi pasien anak dan dewasa dalam perspektif hukum perdata. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pasien dewasa, informed consent lebih sederhana karena pasien cakap hukum dapat memberikan persetujuan secara langsung, sedangkan pada pasien anak persetujuan diberikan oleh orang tua atau wali dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak. Regulasi nasional maupun instrumen internasional, seperti Declaration of Lisbon dan Patient’s Bill of Rights, memperkuat kedudukan informed consent sebagai perjanjian yang sah menurut hukum perdata. Perbedaan antara pasien anak dan dewasa menimbulkan kompleksitas dalam praktik, namun pada dasarnya keduanya menegaskan urgensi komunikasi yang transparan antara dokter dan pasien. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran hukum dan etika bagi tenaga medis untuk memastikan bahwa setiap pasien, termasuk anak, terlindungi secara adil dalam pengambilan keputusan medis.

Pembinaan Narapidana dengan Pendekatan Deprivasi dan Importansi di Lapas Kelas I Madiun

2025-09-02T17:32:29+07:00

Pemasyarakatan modern menuntut pendekatan yang lebih manusiawi dengan menekankan reintegrasi sosial narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Madiun melalui pendekatan deprivasi dan importasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui penguatan kepribadian, kegiatan keagamaan, pendidikan, serta pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan sosial. Pendekatan deprivasi berfungsi untuk menjaga disiplin dan ketertiban, sementara pendekatan importasi berperan dalam menggali potensi dan memfasilitasi reintegrasi narapidana. Temuan ini juga mengidentifikasi tantangan berupa keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, dan birokrasi yang memperlambat efektivitas program. Integrasi kedua pendekatan terbukti mampu menekan angka residivisme dan memperkuat kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya kebijakan pemasyarakatan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis risiko individual

Kosmetik Halal, Strategi Marketing Sos-Med, Dan Minat Konsumen

2025-09-02T09:31:59+07:00

Fenomena meningkatnya minat masyarakat terhadap kosmetik halal mencerminkan pergeseran gaya hidup dan tuntutan etis dalam konsumsi produk kecantikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemasaran kosmetik halal serta faktor yang memengaruhi minat beli konsumen di Panda Lovely Jombang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panda Lovely menerapkan strategi bauran pemasaran yang mencakup promosi melalui media sosial, pemberian diskon, layanan pelanggan personal, dan kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga berhasil meningkatkan daya tarik konsumen. Faktor utama yang memengaruhi minat beli meliputi kualitas produk, layanan, promosi, harga, serta keaktifan di media digital. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan strategi pemasaran halal yang tepat mampu memperkuat loyalitas konsumen dan memberikan keuntungan kompetitif. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya inovasi pemasaran halal untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat citra bisnis yang berkelanjutan

Rancang Bangun Mini Crane Hidrolik Kapasitas 2 Ton Untuk Industri Kecil dan Rumah Tangga

2025-08-26T07:55:52+07:00

Mini crane hidrolik hadir sebagai jawaban atas keterbatasan industri kecil dan rumah tangga dalam mengangkat serta memindahkan beban berat secara praktis, efisien, dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk merancang, membangun, serta menguji kinerja mini crane hidrolik dengan kapasitas angkat hingga 2 ton. Metode penelitian menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) yang mencakup studi literatur, desain perancangan, pemilihan material, proses fabrikasi, hingga pengujian fungsional terhadap alat yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mini crane hidrolik mampu mengangkat beban mulai dari 500 kg hingga 2000 kg dengan ketinggian angkat 1,45 meter, di mana tegangan lentur yang dihasilkan mencapai 22,72 kg/mm² pada beban 500 kg dan meningkat menjadi 90,90 kg/mm² pada beban 2000 kg. Konstruksi yang dirancang terbukti stabil, aman, dan sesuai standar teknis, sehingga alat dapat digunakan dalam berbagai skenario kerja seperti bengkel, gudang, maupun lingkungan rumah tangga. Selain itu, mini crane ini dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan crane konvensional, karena desain yang sederhana, mudah dioperasikan, dan tidak membutuhkan operator dengan keterampilan khusus

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan dalam Mewujudkan Filosofi Pemasyarakatan Narapidana

2025-09-04T17:46:37+07:00

Pelaksanaan pembinaan narapidana merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan harkat kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana yang berkeadilan dalam mewujudkan filosofi pemasyarakatan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kondisi overcrowding, dan diskriminasi terhadap narapidana tertentu, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Namun, terdapat peluang penguatan melalui pengembangan program berbasis pendidikan, keterampilan, dan nilai keagamaan, serta sinergi dengan masyarakat untuk mendukung reintegrasi sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan asas nondiskriminasi dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan standar internasional. Implikasinya, pembinaan yang berkeadilan akan memperkuat efektivitas pemasyarakatan dan menurunkan potensi residivisme.

Analisis Potensi dan Hambatan Ekspansi Pasar Export Spare-Part Mobil

2025-09-03T21:34:09+07:00

Ekspor merupakan instrumen penting dalam memperkuat daya saing industri nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi serta hambatan ekspansi pasar ekspor pada PT. Adyawinsa Stamping Industri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta analisis triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang besar untuk masuk ke pasar ekspor karena kapasitas produksi yang tinggi, kualitas teknologi yang memadai, dan posisi strategis sebagai pemasok utama Hyundai. Namun, hambatan signifikan masih terdapat pada aspek regulasi, kelengkapan dokumen ekspor, serta belum adanya pasar tujuan yang jelas, sehingga ekspansi masih terkendala. Dukungan pemerintah, pemanfaatan inovasi, dan kerja sama dengan mitra internasional dapat menjadi strategi kunci untuk memperluas pangsa pasar. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya strategi terintegrasi yang mengombinasikan inovasi, kepatuhan regulasi, dan kolaborasi global dalam memperkuat kinerja ekspor perusahaan

Analisis Kerentanan di Desa Sukadaya Kabupaten Bekasi Dalam Menghadapi Bencana Banjir Tahunan

2025-09-03T21:31:26+07:00

Banjir tahunan di Desa Sukadaya, Kabupaten Bekasi, menimbulkan kerugian fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir tahunan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan fisik dipengaruhi oleh infrastruktur dan drainase yang tidak memadai; kerentanan sosial tercermin dari rendahnya kesadaran mitigasi dan keterbatasan akses pendidikan serta kesehatan; kerentanan ekonomi muncul akibat ketergantungan pada sektor pertanian dan buruh harian yang rentan; kerentanan lingkungan dipicu oleh alih fungsi lahan serta pengelolaan sampah yang buruk; dan kerentanan kelembagaan terkait dengan lemahnya koordinasi antarinstansi serta keterbatasan anggaran. Upaya mitigasi seperti normalisasi sungai dan bantuan BPBD telah dilakukan, namun belum menyelesaikan akar persoalan. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya strategi pengurangan risiko bencana yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan masyarakat

Peran Pengawasan dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama dalam Memperkuat Kepatuhan terhadap Pencatatan Nikah untuk Menekan Pernikahan Dini

2025-08-31T17:26:21+07:00

Pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia dengan dampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan nikah sebagai strategi menekan angka pernikahan dini. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan administratif KUA terhadap syarat usia calon pengantin telah mampu mencegah sebagian besar pernikahan anak, sementara sosialisasi persuasif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan berupa rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi, dan resistensi budaya yang menyebabkan praktik pernikahan dini tetap berlangsung, bahkan terkadang dilakukan secara non-formal tanpa pencatatan. Upaya kolaboratif dengan sekolah, tokoh agama, dan lembaga kesehatan terbukti efektif memperluas jangkauan sosialisasi dan menguatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya integrasi pengawasan, edukasi, dan pemberdayaan komunitas dalam memperkuat perlindungan anak dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

Analisis Kepastian Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Kanal Tapodu di Danau Limboto, Gorontalo

2025-09-02T00:05:23+07:00

Pembangunan infrastruktur seringkali menimbulkan ketegangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Kanal Tapodu di Danau Limboto, Gorontalo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur, masih terdapat ketidakpastian hukum akibat status kepemilikan tanah yang tidak jelas, keterlambatan penetapan lokasi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses ganti rugi. Banyak warga mengaku kompensasi yang diterima tidak adil, bahkan khawatir kehilangan mata pencaharian. Temuan ini menegaskan perlunya transparansi yang lebih tinggi, percepatan sertifikasi tanah, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan. Implikasinya, pengadaan tanah harus dilakukan secara adil dan partisipatif agar pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga.

Legalitas Patroli Laut Imigrasi Berdasarkan Peraturan Sektoral Keimigrasian Merujuk Pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi

2025-09-03T14:13:45+07:00

Zona maritim tanpa batas fisik yang jelas menjadi titik rawan bagi tindak pidana transnasional yang kerap bersinggungan dengan aspek keimigrasian. Penelitian ini bertujuan meninjau kedudukan hukum patroli laut imigrasi berdasarkan peraturan sektoral nasional dan konvensi internasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan analisis deskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, serta wawancara pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imigrasi memperoleh dasar hukum melalui UNCLOS 1982 yang diratifikasi dalam UU No. 17 Tahun 1985 serta PP No. 13 Tahun 2022, meskipun belum diatur secara rigid dalam UU Keimigrasian dan peraturan teknis di bawahnya. Kondisi ini menyebabkan kewenangan imigrasi dalam patroli laut masih bersifat koordinatif bersama instansi lain, sementara kebutuhan penguatan armada dan regulasi yang eksplisit tetap mendesak. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi hukum dan tata kelola kelembagaan agar imigrasi memiliki legitimasi penuh dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah maritim.

Strategi Pengelolaan Sumbar Daya Manusia (SDM) untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah

2025-09-04T22:55:57+07:00

Evaluasi kinerja sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen kunci bagi organisasi keagamaan untuk menjaga relevansi dan daya saing di era globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan dan evaluasi SDM di Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus komparatif dan analisis tematik berbasis teori Balanced Scorecard serta manajemen kinerja Islami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU menekankan pengembangan SDM berbasis tradisi pesantren, spiritualitas, dan nilai-nilai sosial, sedangkan Muhammadiyah mengutamakan profesionalisme, pendidikan modern, serta inovasi kelembagaan. Evaluasi kinerja yang diterapkan NU lebih bersifat informal dan berbasis nilai, sementara Muhammadiyah menggunakan instrumen manajerial formal untuk menjaga akuntabilitas dan konsistensi. Kedua organisasi sama-sama melaksanakan program kaderisasi dan pelatihan kepemimpinan yang terbukti meningkatkan kompetensi serta loyalitas anggota. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya integrasi indikator kuantitatif dan kualitatif dalam evaluasi SDM agar organisasi keagamaan tetap adaptif dan berkelanjutan

Model Evaluasi Kirkpatrick Pada Program Pembinaan Kemandirian Dalam Menumbuhkan Life Skills Narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Kendari

2025-09-05T11:37:43+07:00

Pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan merupakan strategi penting untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat secara bermartabat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Kelas III Kendari. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan model evaluasi Kirkpatrick yang mencakup empat dimensi: Reaction, Learning, Behavior, dan Result. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi Reaction narapidana memberikan respon positif karena program sesuai minat dan bakat mereka; pada dimensi Learning terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, serta sikap positif; pada dimensi Behavior narapidana menunjukkan perubahan perilaku yang lebih disiplin, produktif, dan bertanggung jawab; sedangkan pada dimensi Result mereka mampu menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat serta menunjukkan kesiapan untuk hidup mandiri setelah bebas. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan fasilitas, pelatih profesional, serta strategi pemasaran produk agar pembinaan kemandirian lebih optimal dan berkelanjutan

Tantangan Penerapan Konsep Cyber Notary terhadap Kewenangan Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris

2025-09-05T06:02:21+07:00

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi layanan kenotariatan melalui konsep cyber notary. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan penerapan cyber notary terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep ini dapat mempercepat pelayanan hukum, penerapannya masih terkendala oleh asas tatap muka, kekosongan regulasi dalam UUJN, serta keterbatasan infrastruktur digital dan literasi notaris. Ketidakjelasan norma juga berpotensi menurunkan status akta digital menjadi akta di bawah tangan yang mengurangi kekuatan pembuktian. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi hukum, penguatan standar keamanan data, dan sinkronisasi antara UUJN, UU ITE, serta UU PDP. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa cyber notary hanya dapat diimplementasikan secara efektif jika terdapat regulasi komprehensif yang menjamin otentisitas, kepastian hukum, dan perlindungan data di era digital.

Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Pemenuhan Jaminan Kesehatan Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

2025-09-05T01:01:36+07:00

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa terkecuali, termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan jaminan kesehatan dari BPJS bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan jaminan kesehatan bagi warga binaan telah diupayakan melalui mekanisme preventif dan represif, namun masih terkendala identitas kependudukan, kurangnya pemahaman tentang BPJS, dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga binaan tetap tidak memiliki akses jaminan kesehatan meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya, sehingga memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih responsif dan sistem yang inklusif untuk menjamin kesetaraan hak kesehatan warga binaan

Analisis Yuridis Ekonomi Biru dan Pembangunan Berkelanjutan: Regulasi Tambang di Kawasan Laut Konservasi Raja Ampat

2025-09-05T14:51:41+07:00

Pertambangan nikel di Raja Ampat menimbulkan konflik serius antara eksploitasi sumber daya alam dan prinsip ekonomi biru serta pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmoni regulasi pertambangan di kawasan konservasi laut dengan komitmen Indonesia terhadap SDGs, khususnya tujuan ke-14. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif berbasis data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan instrumen hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih regulasi nasional, lemahnya penegakan hukum, pengabaian prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), serta celah hukum yang dimanfaatkan oleh korporasi untuk memperoleh izin tambang di kawasan lindung. Dampak ekologis berupa kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, dan bioakumulasi zat beracun terbukti mengancam keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir berbasis perikanan dan ekowisata. Temuan ini menegaskan bahwa praktik pertambangan di Raja Ampat bertentangan dengan prinsip Blue Economy, instrumen internasional seperti UNCLOS dan CBD, serta agenda global pembangunan berkelanjutan

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Atas Penguasaan Hak Milik Tanah Berdasarkan Perjanjian Nominee

2025-09-12T20:39:51+07:00

Praktik perjanjian nominee dalam kepemilikan hak milik tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan kerentanan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijadikan perantara. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada WNI dalam perjanjian nominee. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui statute approach, conceptual approach, serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan asas nasionalitas, asas kepastian hukum, dan asas fungsi sosial hak atas tanah, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Dps. Perlindungan hukum yang diberikan mencakup pembatalan akta nominee, penegasan hak milik atas nama WNI, penolakan klaim WNA, serta penguatan sertifikat hak milik sebagai bukti otentik. Putusan tersebut sekaligus memperkuat kedaulatan agraria Indonesia dan memberi preseden penting dalam menolak praktik penyelundupan hukum. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi yang lebih tegas dan pengawasan administratif yang konsisten untuk melindungi WNI dan menjaga kedaulatan tanah nasional

Analisis Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Notaris dalam Akad Syariah Murabahah

2025-09-06T07:22:57+07:00

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem konvensional yang rawan mengandung riba dan gharar yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi unsur gharar dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah yang dibuat oleh notaris pada akad murabahah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan gharar dalam PPJB berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan, bahkan dapat menyebabkan akta notaris batal demi hukum; kondisi ini menempatkan notaris pada posisi rentan karena akta yang dibuatnya kehilangan kekuatan mengikat; selain itu, praktik PPJB yang mengandung gharar berimplikasi pada melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah; temuan ini juga menegaskan perlunya kehati-hatian notaris dalam memeriksa kejelasan objek, status tanah, dan klausul perjanjian agar sesuai dengan hukum positif maupun prinsip syariah. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya peran notaris dalam menjaga integritas dan kepastian hukum perbankan syariah melalui pembuatan akta yang bebas dari unsur gharar.

Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh PT. Uli Dihubungkan Oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

2025-09-06T16:21:40+07:00

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak masih menjadi persoalan serius dalam hubungan industrial karena melemahkan perlindungan hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik PHK sepihak oleh PT. Universal Luggage Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus Putusan Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK dilakukan tanpa pemberitahuan, tanpa perundingan bipartit, serta tanpa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diamanatkan undang-undang. Hak pekerja terkait pesangon dan prosedur PHK tidak dipenuhi secara memadai, sementara indikasi union busting terlihat setelah terbentuknya serikat buruh. Putusan pengadilan memang menilai PHK sah karena alasan efisiensi, tetapi secara prosedural melanggar prinsip due process of law dan keadilan substantif. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan hak pekerja agar prinsip kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang

2025-09-06T16:19:24+07:00

Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang merupakan salah satu isu penting dalam hukum perdata yang berimplikasi pada kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan, didukung dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan Pasal 1234–1252 KUHPerdata secara konsisten, dengan mempertimbangkan kelengkapan bukti, itikad para pihak, serta prinsip pacta sunt servanda. Putusan ini memberikan perlindungan hukum kepada kreditur melalui ganti rugi dan pemenuhan kewajiban, sekaligus menegaskan pentingnya kesadaran hukum dalam membuat perjanjian tertulis. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan literasi hukum dan perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa agar sistem hukum lebih efektif dan responsif

Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

2025-09-06T16:09:18+07:00

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan instrumen penting negara dalam pembangunan infrastruktur, namun sering menimbulkan sengketa terkait ganti rugi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pengajuan gugatan ganti rugi serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 120/Pdt.Kons/2024/PN.Srg. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum gugatan telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UUPA dan Perpres No. 134 Tahun 2021, dan majelis hakim memberikan perlindungan hukum represif melalui penyesuaian nilai ganti rugi. Putusan tersebut juga mencerminkan penerapan asas keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan, meskipun terdapat catatan terkait transparansi proses musyawarah dan keterlibatan masyarakat. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya konsistensi penerapan hukum agar penyelesaian sengketa tidak hanya formalistik, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya evaluasi regulasi dan praktik pengadaan tanah untuk memperkuat legitimasi pembangunan serta perlindungan hak masyarakat

Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi Antara Pemilik Tanah Dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang

2025-09-06T16:03:08+07:00

Sengketa wanprestasi antara pemilik tanah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menunjukkan kompleksitas hubungan hukum dalam pengelolaan aset negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim, implikasi putusan, dan efektivitas perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangan pada KUHPerdata dan peraturan teknis lelang, KPKNL dinyatakan melakukan wanprestasi karena melelang tanah yang masih bersengketa, serta putusan pengadilan memberikan perlindungan hukum repressif berupa ganti rugi dan pembatalan lelang. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan transparansi dalam pengelolaan lelang aset negara. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya perbaikan regulasi dan peningkatan akuntabilitas KPKNL agar sengketa serupa dapat diminimalisasi

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Anak Binaan Melalui Pelatihan Keterampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon

2025-09-03T12:52:13+07:00

Kasus kenakalan anak di Indonesia terus meningkat dan menjadi tantangan serius dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan anak binaan melalui pelatihan keterampilan di LPKA Kelas II Ambon. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan seperti pengelasan, mebel, hidroponik, dan seni memberikan dampak positif terhadap peningkatan keterampilan teknis, pembentukan disiplin, serta motivasi untuk hidup mandiri setelah bebas. Program ini juga menumbuhkan kesadaran kritis anak binaan terhadap masa depan, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan fasilitas dan instruktur. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan melalui kemitraan eksternal dan penguatan program pemberdayaan agar anak binaan lebih siap menghadapi kehidupan sosial dan ekonomi setelah masa pembinaan

Penerapan Smart Entrepreneur Model (SEM) Pada Kegiatan Kerja Budidaya Jagung Hibrida di Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal

2025-09-05T08:06:41+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi penguatan program pembinaan narapidana melalui pendekatan kewirausahaan sebagai bekal reintegrasi sosial yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah tahapan penerapan Smart Entrepreneur Model (SEM) pada kegiatan kerja budidaya jagung hibrida di Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal serta mengidentifikasi faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SEM dilakukan dalam tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang mampu membentuk keterampilan teknis dan sikap kewirausahaan narapidana melalui praktik langsung serta pengenalan teknologi pertanian digital. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pelatih, minimnya kolaborasi eksternal, serta akses teknologi yang terbatas. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan sumber daya manusia, kurikulum yang adaptif, dan kerja sama lintas sektor agar pembinaan berbasis kewirausahaan di Lapas dapat berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan reintegrasi sosial

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket A, B Dan C di Rutan Kelas IIB Prabumulih

2025-09-05T10:38:21+07:00

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu, termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C di Rutan Kelas IIB Prabumulih melalui PKBM Tunas Integritas sebagai bagian dari pembinaan kepribadian dan kemandirian. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berjalan cukup baik dengan relevansi terhadap kebutuhan dasar warga binaan, ketersediaan tenaga pengajar dan kurikulum yang sesuai, serta pelaksanaan pembelajaran sesuai jadwal. Kendati demikian, hambatan berupa keterbatasan sarana prasarana, kompetensi tutor, serta motivasi belajar warga binaan masih ditemukan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas tutor, serta dukungan berkelanjutan agar pendidikan kesetaraan dapat lebih optimal mendukung reintegrasi sosial narapidana

Strategi Pengembangan Model Bisnis B2b Untuk Meningkatkan Competitive Advantage Produk Kelambu Hasil Narapidana di Lapas Kelas I Sukamiskin

2025-09-05T10:57:59+07:00

Sebelum hadirnya sistem pemasyarakatan modern, perlakuan terhadap narapidana lebih menekankan pada penghukuman yang keras tanpa memperhatikan aspek rehabilitasi. Pergeseran paradigma terjadi ketika banyak negara, termasuk Indonesia, mulai mengadopsi pendekatan rehabilitatif dan reintegratif yang menekankan pemulihan sosial dan pemberdayaan narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan model bisnis Business to Business (B2B) dalam meningkatkan competitive advantage produk kelambu hasil karya narapidana di Lapas Kelas I Sukamiskin. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan B2B berfokus pada diferensiasi produk dengan menonjolkan nilai sosial, yang terbukti mampu memperkuat daya saing produk serta membuka peluang ekspor. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pola B2B tidak hanya meningkatkan kualitas produksi, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial, mengurangi stigma, dan memberikan kontribusi nyata bagi reintegrasi ekonomi dan sosial narapidana

Pendekatan Art Therapy Guna Mendukung Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon

2025-09-05T11:51:05+07:00

Sebelum adanya pendekatan rehabilitatif, sistem pemasyarakatan di Indonesia lebih menekankan pada aspek penghukuman, sehingga anak binaan kerap mengalami tekanan psikologis dan keterasingan sosial. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hadir untuk menegaskan paradigma baru dengan fokus pada pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Art Therapy dalam mendukung pembinaan kemandirian anak binaan di LPKA Kelas II Ambon. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Art Therapy efektif dalam meningkatkan ekspresi diri, kesadaran emosional, kepercayaan diri, koneksi sosial, dan kemandirian anak binaan. Aktivitas seni seperti bermain musik, menari, dan merajut terbukti mampu mengurangi gejala depresi serta memperkuat keterampilan sosial. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa integrasi Art Therapy ke dalam kurikulum pembinaan dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat rehabilitasi psikologis dan reintegrasi sosial anak binaan

Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaa

2025-09-07T00:55:59+07:00

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia yang ditujukan untuk mengakhiri warisan kolonial dan menyesuaikan sistem hukum dengan nilai-nilai keadilan sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan menelaah rekonstruksi keadilan dalam hukum pidana melalui tinjauan filosofis terhadap politik hukum dalam KUHP baru serta menilai dampaknya terhadap sistem pemidanaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru memperkenalkan paradigma pemidanaan yang lebih proporsional dengan menekankan pada keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, dan kewenangan hakim dalam menentukan sanksi yang lebih adaptif. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa meskipun menghadapi tantangan implementasi, KUHP baru memberikan peluang signifikan bagi Indonesia untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum demokratis

Optimalisasi Kegiatan Urban Farming Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar

2025-09-05T12:31:36+07:00

Urban farming menjadi strategi alternatif dalam menjawab tantangan ketahanan pangan di tengah keterbatasan lahan dan pertumbuhan urbanisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengoptimalkan praktik urban farming di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar sebagai upaya pembinaan narapidana dan pemenuhan kebutuhan pangan internal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program urban farming telah berkontribusi pada pelatihan keterampilan, pemberdayaan warga binaan, serta penyediaan pangan sehat, meskipun masih dihadapkan pada kendala keterbatasan sarana, minimnya partisipasi, dan ketergantungan pada pihak ketiga. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan manajemen, peningkatan dukungan sumber daya, dan perluasan kolaborasi lintas sektor agar urban farming dapat menjadi pilar strategis pembinaan narapidana sekaligus memperkuat ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan

Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Niat Kewirausahaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru

2025-09-05T20:18:03+07:00

Tingginya angka residivisme di Indonesia berkaitan erat dengan keterbatasan akses pendidikan, pelatihan kerja, dan stigma sosial yang membebani narapidana setelah bebas. Upaya pemberdayaan melalui kewirausahaan diyakini mampu menjadi strategi efektif untuk membekali narapidana dengan keterampilan, kemandirian ekonomi, serta mengurangi risiko pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efikasi diri terhadap niat kewirausahaan narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 55 narapidana, kemudian data dianalisis melalui regresi linear sederhana menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat kewirausahaan, dengan koefisien determinasi sebesar 33,5%. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan efikasi diri melalui program pelatihan kewirausahaan dapat menjadi langkah strategis untuk menekan residivisme dan mendukung reintegrasi sosial narapidana. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan teori kewirausahaan dalam konteks pemasyarakatan serta menjadi masukan praktis bagi pengelola lapas dalam merancang program pembinaan yang lebih berkelanjutan

Peran Peer Educator Dalam Mendukung Proses Rehabilitasi Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli

2025-09-05T20:57:36+07:00

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi permasalahan serius di Indonesia meskipun terdapat upaya penanggulangan secara intensif. Lembaga pemasyarakatan, khususnya yang menangani kasus narkotika, menghadapi tantangan besar berupa kondisi overkapasitas dan keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan rehabilitasi. Untuk menjawab kendala tersebut, Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli mengembangkan program peer educator sebagai strategi inovatif yang melibatkan narapidana terpilih dalam mendukung proses rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran peer educator dalam meningkatkan efektivitas rehabilitasi narapidana narkotika. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peer educator berperan sebagai fasilitator, motivator, dan penghubung antara petugas dan narapidana, serta mampu membangun komunikasi yang lebih terbuka dan dukungan moral yang kuat. Program ini terbukti membantu mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi meskipun masih dihadapkan pada kendala jumlah dan keterbatasan pelatihan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas peer educator serta perlunya kebijakan berkelanjutan agar rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan berjalan lebih efektif dan humanis

Pemberdayaan Narapidana Melalui Keterampilan Pengolahan Kedelai Dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas IIA Cikarang

2025-09-08T11:28:42+07:00

Pemberdayaan narapidana melalui keterampilan pengolahan kedelai menjadi bagian penting dalam pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Cikarang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pelatihan keterampilan pengolahan kedelai serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka terhadap petugas dan narapidana peserta program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan keterampilan praktis, memperkuat kemandirian, serta membuka peluang reintegrasi sosial narapidana. Namun, hambatan utama meliputi keterbatasan sarana prasarana, kurangnya dukungan pemasaran, dan daya tahan produk yang rendah. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak agar program pembinaan kemandirian berbasis keterampilan dapat berkembang secara optimal

Implementasi Program Kemandirian Pertanian Dan Perikanan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun

2025-09-08T15:11:03+07:00

Ketahanan pangan menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk di lembaga pemasyarakatan yang harus mampu memenuhi kebutuhan pangan narapidana secara mandiri. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan program kemandirian pertanian dan perikanan di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berjalan terstruktur dengan pelibatan aktif narapidana dalam budidaya ikan lele, sayuran, dan tanaman pangan. Program ini berkontribusi pada peningkatan keterampilan, kedisiplinan, dan kemandirian narapidana, sekaligus mendukung ketahanan pangan internal lapas. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta keterampilan teknis petugas dan narapidana. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan fasilitas, pelatihan berkelanjutan, dan pendanaan yang memadai untuk memperkuat keberlanjutan program

Peran Dukungan Keluarga Dalam Meningkatkan Ketahanan Mental Anak Binaan Selama Masa Pidana di LPKA Kelas II Bengkulu

2025-09-08T15:40:46+07:00

Ketahanan mental anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sangat dipengaruhi oleh keberadaan dukungan keluarga yang konsisten. Fenomena tingginya stres, kecemasan, dan isolasi sosial yang dialami anak binaan menegaskan pentingnya keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dukungan keluarga dalam meningkatkan ketahanan mental anak binaan serta mengidentifikasi hambatan yang menghalangi peran tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara semi-terstruktur, observasi kunjungan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan emosional, instrumental, informasional, dan penghargaan memiliki kontribusi signifikan dalam menumbuhkan resiliensi anak binaan, meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan finansial, stigma sosial, dan minimnya keterampilan keluarga. Temuan ini mengimplikasikan perlunya program pelatihan keluarga, peningkatan fasilitas kunjungan, dan konseling berkelanjutan guna memperkuat peran keluarga sebagai faktor protektif utama dalam pembinaan anak

Analisis Yuridis Penegakan Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Revenge Porn Putusan 71/Pid.Sus/2023

2025-09-08T17:34:42+07:00

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan serius dalam ranah hukum, salah satunya berupa tindak pidana revenge porn yang dikategorikan sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Studi ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap kasus revenge porn melalui Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl dengan menelaah penerapan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang TPKS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus masih didominasi oleh UU ITE dan UU Pornografi yang lebih berfokus pada aspek moralitas dan konten, sementara UU TPKS yang lebih relevan dengan kekerasan seksual digital belum diimplementasikan secara optimal. Temuan ini mengindikasikan adanya kebutuhan harmonisasi regulasi dan penguatan perlindungan korban agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, perlindungan hak asasi, serta keadilan substantif bagi korban

Kekuatan Hukum Sertipikat Ganda Yang di Proses Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

2025-09-09T11:59:18+07:00

Fenomena sertifikat ganda dalam sistem pertanahan di Indonesia masih sering terjadi akibat kelemahan administrasi, pemalsuan dokumen, serta proses pendaftaran tanah yang tidak transparan, sehingga menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum sertifikat ganda yang diproses melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan studi kasus Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.BKL di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris (socio-legal) melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen guna mengkaji keterkaitan antara hukum dan praktik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum sertifikat ganda berada pada sertifikat yang pertama kali diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sementara penyelesaiannya dapat ditempuh melalui klarifikasi ke BPN, gugatan ke PTUN, hingga laporan pidana apabila terdapat unsur pemalsuan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem administrasi pertanahan berbasis digital dan peningkatan profesionalitas PPAT guna mencegah munculnya sertifikat ganda serta mewujudkan kepastian hukum pertanahan yang adil

Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Melalui Pelayanan Kesehatan Terhadap Keluhan Penyakit Mata Conjunctivitis Narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong

2025-09-09T17:41:39+07:00

Pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yang menekankan prinsip kemanusiaan dan kesetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemenuhan hak kesehatan narapidana, khususnya terkait penanganan penyakit mata konjungtivitis di Lapas Kelas IIA Cibinong, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelayanan kesehatan di Lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan telah berjalan cukup baik melalui pemeriksaan medis, penyuluhan, serta sistem rujukan ke rumah sakit. Namun, keterbatasan fasilitas, tenaga medis, dan kondisi overcrowding masih menjadi kendala signifikan yang memengaruhi kualitas layanan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas fasilitas medis, optimalisasi tenaga kesehatan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor guna menjamin terpenuhinya hak kesehatan narapidana secara berkelanjutan

Pengembangan Masyarakat dalam Pencegahan Residivisme Klien Tindak Pidana Narkotika di Kelurahan Sukamaju

2025-09-09T19:49:39+07:00

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah serius yang berdampak pada meningkatnya residivisme, khususnya di kalangan klien tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengembangan masyarakat dalam pencegahan residivisme klien di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor dengan fokus pada Kelurahan Sukamaju. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pembimbing kemasyarakatan, klien, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif pengembangan masyarakat masih bersifat sporadis, meskipun terdapat keterlibatan tokoh agama, dukungan keluarga, serta bimbingan spiritual dan keterampilan. Hambatan utama terletak pada belum adanya forum pendampingan terstruktur dan lemahnya koordinasi antara BAPAS, pemerintah daerah, dan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya pembentukan forum komunitas reintegrasi sosial, pelatihan kapasitas bagi pemangku kepentingan, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pencegahan residivisme yang lebih efektif dan berkelanjutan

Penerapan Soft Approach Dalam Upaya Deteksi Dini Indikasi Perdagangan Orang Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi

2025-09-06T16:01:50+07:00

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang masih marak terjadi seiring dengan meningkatnya migrasi nonprosedural pekerja migran Indonesia ke luar negeri, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap eksploitasi, penipuan, dan kekerasan. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya pencegahan dan deteksi dini tindak pidana perdagangan orang melalui penerapan soft approach di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa soft approach yang meliputi verifikasi dokumen secara proporsional, observasi perilaku, wawancara non-konfrontatif, dan pemetaan risiko dapat menjadi instrumen efektif dalam mengidentifikasi indikasi awal korban perdagangan orang. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan soft approach tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai strategi preventif berbasis perlindungan HAM yang memperkuat peran imigrasi dalam mencegah kejahatan lintas negara

Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) (Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn)

2025-06-01T00:16:40+07:00

Sistem kredit mikro seperti Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) yang disediakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia berperan penting dalam mendukung UMKM dan masyarakat pedesaan, namun praktiknya sering menghadapi persoalan wanprestasi akibat ketidakmampuan finansial maupun rendahnya pemahaman debitur terhadap isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman KUPEDES dengan studi kasus Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab wanprestasi dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menyatakan debitur wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga dijatuhi kewajiban melunasi pinjaman dan agunan disita untuk dilelang, sementara faktor utama penyebab wanprestasi adalah lemahnya kondisi finansial, kurangnya literasi hukum, dan pengawasan kredit yang terbatas. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya analisis kredit yang ketat, edukasi hukum kepada debitur, serta penerapan prinsip 4P dan 3R oleh perbankan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan mikro di pedesaan

Kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama SEI Rampah Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu

2025-06-21T01:57:00+07:00

Akses keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang seringkali sulit dijangkau oleh masyarakat tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, serta analisis deskriptif untuk menafsirkan hasil temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum memberikan kontribusi nyata melalui konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, dan pendampingan administratif, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi. Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan kapasitas, dukungan regulasi, serta strategi sosialisasi yang lebih luas agar layanan Posbakum dapat menjangkau masyarakat miskin secara lebih efektif dan berkelanjutan

Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Bersurat Ganda Di Serdang Bedagai

2025-06-21T02:31:36+07:00

Sengketa tanah bersertifikat ganda merupakan salah satu persoalan serius dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan fungsi sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya sengketa tanah bersertifikat ganda serta menelaah proses penyelesaiannya melalui Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Srh. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, dokumentasi, serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah bersertifikat ganda muncul akibat kelemahan teknis dalam sistem pemetaan, kesalahan administratif dalam penerbitan sertifikat, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran tanah. Proses penyelesaian dilakukan melalui mediasi, namun tidak mencapai kesepakatan, sehingga perkara dilanjutkan melalui litigasi di pengadilan. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reformasi sistem administrasi pertanahan dan penguatan peran Badan Pertanahan Nasional dalam pencegahan sertifikat ganda, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan nasional

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Dan Harta Bersama Antara Anak Kandung Dari Perkawinan Pertama Dengan Ibu Sambung Dari Perkawinan Kedua

2025-09-09T16:01:27+07:00

Pembagian harta warisan antara anak kandung dari perkawinan pertama dan ibu sambung dari perkawinan kedua sering menimbulkan konflik hukum maupun sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum ibu sambung dalam pembagian harta bersama dan harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, merujuk pada sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, Al-Qur’an, hadis, dan KHI, serta sumber sekunder berupa literatur akademik dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu sambung memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai pemilik ½ bagian harta bersama dan sebagai ahli waris dengan hak 1/8 dari harta warisan jika pewaris meninggalkan anak. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya edukasi hukum dan mekanisme mediasi agar proses pembagian harta dapat berlangsung adil sesuai dengan prinsip hukum nasional dan syariat Islam

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Hak Waris Dipengadilan Agama Bengkulu

2025-08-26T07:52:34+07:00

Sengketa waris sering menimbulkan konflik berkepanjangan yang sulit diselesaikan melalui litigasi formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian perkara hak waris di Pengadilan Agama Bengkulu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara dengan hakim mediator, panitera, pihak berperkara, serta studi literatur terhadap regulasi dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku, namun efektivitasnya masih rendah akibat kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya hakim mediator bersertifikat, serta ketiadaan insentif bagi hakim mediator. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan peran hakim mediator, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, dan penyediaan fasilitas mediasi yang memadai agar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud

Pengaruh Brand Ambassador NCT Dream dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Somethinc

2025-09-09T20:12:24+07:00

Perkembangan media sosial telah membawa pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif masyarakat, khususnya melalui platform Instagram yang banyak dimanfaatkan sebagai media promosi produk kecantikan. Kehadiran brand ambassador dipandang mampu meningkatkan daya tarik dan citra merek, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand ambassador NCT Dream dan brand image terhadap keputusan pembelian produk Somethinc. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden, yang merupakan pengikut akun Instagram @Feminalpg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand ambassador berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, sementara brand image tidak berpengaruh signifikan secara parsial, tetapi keduanya memiliki pengaruh simultan. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi pemasaran berbasis figur publik, terutama dalam industri kecantikan yang dipengaruhi oleh fenomena Korean Wave, serta perlunya perusahaan menjaga citra merek agar keberlanjutan loyalitas konsumen dapat terjamin

Prospek Dan Tantangan Keimigrasian Pada Perlindungan Pekerja Migran di Kawasan Asean Terhadap Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AIHCR)

2025-09-12T13:55:10+07:00

Penelitian ini membahas prospek dan tantangan perlindungan pekerja migran di kawasan ASEAN dengan menekankan peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Latar belakang kajian berangkat dari meningkatnya mobilitas tenaga kerja lintas batas yang berdampak pada persoalan hukum, sosial, dan hak asasi manusia. Penelitian bertujuan mengeksplorasi keterbatasan AICHR dan mencari alternatif penguatan perlindungan pekerja migran melalui mekanisme regional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun AICHR memiliki peran penting dalam mempromosikan HAM, keterbatasan kewenangan dan prinsip non-interference membatasi efektivitasnya. Implikasi penelitian menegaskan perlunya harmonisasi hukum keimigrasian dan pengembangan kerangka regional yang mengikat untuk menjamin perlindungan yang komprehensif.

Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Paris Bakery dalam Meningkatkan Life Skill Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan

2025-08-31T10:12:44+07:00

Pembinaan narapidana melalui pelatihan keterampilan kerja merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program tersebut berdasarkan teori efektivitas Sutrisno dan teori life skill WHO. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan langsung di lingkungan kerja pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan keterampilan kognitif, sosial, dan praktis narapidana yang mengikuti pembinaan. Narapidana menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki keterampilan teknis seperti memproduksi roti, mengatur proses pengemasan, dan mengelola bahan baku secara efisien. Dari lima indikator teori efektivitas, empat indikator telah berjalan baik yaitu ketepatan waktu, perubahan nyata, pencapaian tujuan, dan ketepatan sasaran. Namun, indikator pemahaman program belum berjalan maksimal karena masih ada narapidana yang belum memahami arah jangka panjang program secara utuh. Faktor pendukung meliputi kerja sama dengan mitra kerja, sistem kerja yang tertata, peran petugas pembinaan, serta motivasi internal narapidana. Sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan pelatih profesional, sarana produksi, belum adanya pelatihan lanjutan, dan tidak adanya seleksi berbasis minat dan bakat secara objektif

Peningkatan Kepuasan Pelanggan Pada JD Toyota Melalui Digital Marketing Dan CRM

2025-07-25T09:48:54+07:00

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap pemasaran dan menuntut perusahaan otomotif untuk beradaptasi agar dapat mempertahankan kepuasan pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh strategi digital marketing dan Customer Relationship Management (CRM) terhadap peningkatan kepuasan pelanggan JD Toyota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei kausal, melibatkan 83 responden pelanggan yang dianalisis melalui SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki (56,6%) dengan dominasi usia 21–30 tahun (59%). Seluruh indikator digital marketing, CRM, dan kepuasan pelanggan memiliki loading factor di atas 0,7 serta composite reliability di atas 0,9 yang menegaskan validitas dan reliabilitas instrumen. Nilai R-square kepuasan pelanggan tercatat 0,768 yang berarti variabel digital marketing dan CRM menjelaskan 76,8% variasi kepuasan pelanggan. Uji path coefficient mengonfirmasi bahwa digital marketing (β=0,520; p<0,05) dan CRM (β=0,484; p<0,05) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, baik secara parsial maupun simultan.

Peran Gaya Kepemimpinan dalam Membangun Brand Love dan Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan

2025-07-30T10:19:30+07:00

Kinerja keuangan merupakan indikator utama keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan daya saing, khususnya pada lembaga keuangan mikro seperti PT BPR DP Taspen Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pembentukan brand love serta dampaknya terhadap kinerja keuangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap 70 pegawai, dan data dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) berbasis SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara brand love terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa faktor emosional berupa brand love lebih dominan dalam meningkatkan profitabilitas dibandingkan kepemimpinan langsung. Penelitian ini berimplikasi pada strategi manajerial, di mana perusahaan perlu memfokuskan penguatan brand love melalui inovasi layanan, personalisasi interaksi, dan penciptaan pengalaman nasabah yang berkesan guna mendukung keberlanjutan kinerja keuangan

Model Restitusi Sosial Anak Korban Perkosaan Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum

2025-09-10T20:21:29+07:00

Penelitian ini mengkaji problematika normatif dan implementatif dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban perkosaan di Indonesia. Meskipun kerangka hukum telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, implementasinya masih menghadapi hambatan serius. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta teori viktimologi dan keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi sering terhambat oleh minimnya kesadaran korban, keterbatasan kapasitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta paradigma penegak hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan retributif. Sebagai alternatif, penelitian ini menawarkan Model Restitusi Sosial yang mengintegrasikan pemulihan finansial, psikologis, dan sosial, dengan dukungan mekanisme dana talangan negara serta kolaborasi lintas lembaga. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif yang lebih berpihak pada korban anak

Analisis Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Republik Indonesia

2025-09-12T20:08:23+07:00

Pemalsuan paspor sebagai dokumen perjalanan resmi merupakan ancaman serius terhadap keamanan negara dan kedaulatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan paspor Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelusuran literatur nasional maupun internasional terkait keimigrasian dan kejahatan transnasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan paspor dilakukan melalui berbagai modus, mulai dari penggantian identitas, pemanfaatan dokumen kosong, hingga keterlibatan sindikat internasional. Penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun implementasinya menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi, keterbatasan teknologi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan sistem biometrik, integrasi data lintas negara, serta peningkatan kerja sama internasional dalam mencegah tindak pidana pemalsuan paspor.

Optimalisasi Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Perlindungan Hukum bagi Notaris

2025-09-13T20:04:26+07:00

Notaris di Indonesia rentan dikriminalisasi akibat kesalahan administratif, sementara efektivitas Ikatan Notaris Indonesia dalam melindungi mereka masih dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi peran INI dalam memberikan perlindungan hukum preventif dan represif bagi notaris, serta mengevaluasi kecukupan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam mendukung perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berdasarkan data sekunder berupa undang-undang, putusan pengadilan, regulasi organisasi, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui INI masih bersifat reaktif, sebagaimana tergambar dalam kasus Notaris Wahyudi Suyanto yang mengalami kriminalisasi meski telah menjalankan tugas sesuai prosedur. UUJN, khususnya Pasal 66, belum sepenuhnya efektif karena cakupan terbatas dan lemahnya penegakan oleh aparat. Penguatan peran INI melalui reformasi regulasi, koordinasi dengan lembaga pengawas, serta pembentukan dana perlindungan profesi diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang aktif dan efektif bagi notaris

Inovasi Manajemen Pendidikan Berbasis Keterampilan Abad 21 di Madrasah Tsanawiyah: Model Integratif 4C Berlandaskan Nilai Islam

2025-09-02T16:54:23+07:00

Penelitian ini berangkat dari urgensi integrasi keterampilan abad ke-21 dalam pendidikan Islam untuk menjawab tantangan global sekaligus menjaga identitas moral dan spiritual madrasah. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan mengevaluasi Model Integratif 4C Berbasis Nilai Islam yang berfokus pada penguatan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas siswa. Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus instrumental di Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi dengan melibatkan kepala madrasah, guru, siswa, dan koordinator TIK. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, diskusi kelompok, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles-Huberman-Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini secara signifikan meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, kolaborasi aktif, kompetensi komunikasi, dan kreativitas siswa, sekaligus mentransformasi praktik guru menuju pembelajaran aktif dengan integrasi teknologi. Penelitian ini berimplikasi pada kontribusi teoretis bagi pengembangan inovasi pendidikan Islam dan pedoman praktis penerapan pembelajaran abad ke-21 di madrasah

Rekonstruksi Ontologi Ilmu Pengetahuan: Analisis Komparatif Perspektif Modern, Islam, dan Dekolonial dalam Filsafat Ilmu Kontemporer

2025-09-02T16:58:21+07:00

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari fondasi ontologis yang menentukan cara realitas dan kebenaran ditafsirkan dalam wacana ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi ontologi dalam perspektif modern, Islam, dan dekolonial, serta menelaah implikasinya terhadap filsafat ilmu kontemporer. Dengan metode studi pustaka dan analisis komparatif-kritis, penelitian ini menelaah sumber primer dan sekunder dari para pemikir utama setiap paradigma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ontologi modern menekankan objektivitas dan positivisme, ontologi Islam menekankan integrasi wahyu, akal, dan etika, sedangkan ontologi dekolonial mengkritik hegemoni epistemik dan mengusung pluralisme serta keadilan epistemik. Temuan ini menegaskan bahwa rekonstruksi ontologi ilmu memerlukan pendekatan inklusif dan kontekstual yang mencakup dimensi spiritual dan etis. Implikasinya adalah perlunya kerangka dialogis yang memungkinkan integrasi lintas paradigma untuk pengembangan ilmu pengetahuan kontemporer

Optimalisasi Manajemen Sarana dan Prasarana di Lembaga Pendidikan Islam: Kajian Normatif dan Strategi Implementatif

2025-09-02T17:02:38+07:00

Manajemen sarana dan prasarana di lembaga pendidikan Islam merupakan faktor penentu mutu pendidikan yang tidak hanya berkaitan dengan capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter religius peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi nilai-nilai Islam seperti tawhid, amanah, al-‘adalah, ihsan, dan al-maslahah dalam pengelolaan sarana prasarana, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasinya serta merumuskan strategi pengelolaan yang efektif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka, data diperoleh dari sumber primer keislaman serta referensi sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah memberikan fondasi etis yang kuat bagi akuntabilitas dan keberlanjutan, meskipun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan pendanaan, kapasitas sumber daya manusia, dan kerumitan regulasi. Studi ini menekankan pentingnya model pembiayaan syariah, pemanfaatan teknologi digital yang sesuai dengan etika Islam, serta penguatan kompetensi manajerial melalui capacity building

Analisis Faktor Penyebab Dan Upaya Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Sinjai

2025-09-13T21:46:40+07:00

Fenomena anak tidak sekolah (ATS) merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab anak tidak sekolah di Kabupaten Sinjai serta mengidentifikasi upaya yang telah dan dapat dilakukan dalam penanganannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab ATS di Kabupaten Sinjai meliputi kondisi ekonomi keluarga, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, pernikahan usia dini, serta akses pendidikan yang terbatas di wilayah terpencil. Selain itu, faktor budaya dan dukungan lingkungan sosial juga turut memengaruhi. Upaya penanganan yang telah dilakukan meliputi program bantuan sosial pendidikan, penyuluhan kepada orang tua, serta pengembangan sekolah terbuka dan program kesetaraan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk menekan angka anak tidak sekolah di Kabupaten Sinjai

Evaluasi Program Pembinaan Kemandirian Dalam Pengelolaan Budidaya Maggot di Lapas Kelas I Malang

2025-09-15T14:18:09+07:00

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membina narapidana agar mampu kembali beradaptasi di masyarakat secara produktif. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program tersebut melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek input, narapidana terlibat aktif dalam setiap tahapan budidaya meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya kerja sama eksternal. Dari sisi proses, program telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sarana yang memadai, namun pelaksanaan masih manual serta kurang dukungan teknis lanjutan. Dari aspek hasil, program memberikan dampak positif berupa peningkatan keterampilan, perubahan perilaku lebih mandiri, serta keberlanjutan pada beberapa mantan narapidana setelah bebas. Kendati demikian, pemasaran hasil budidaya dan intensitas pelatihan masih terbatas. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kompetensi petugas, penguatan kemitraan strategis, serta dukungan kebijakan dan anggaran agar program budidaya maggot dapat menjadi model pembinaan kemandirian yang berkelanjutan dan efektif dalam menekan residivisme

Model Evaluasi Kirkpatrick Dalam Program Pembinaan Kepribadian di Lapas Kelas IIA Serang

2025-09-16T16:41:21+07:00

Overkapasitas di lembaga pemasyarakatan menimbulkan dampak prisonisasi yang berkontribusi pada tingginya angka residivis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIA Serang dengan menggunakan Model Evaluasi Kirkpatrick yang meliputi empat dimensi yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi reaksi, narapidana merespon positif kegiatan pembinaan seperti band, hadroh, pengajian, dan pramuka dengan antusiasme yang tinggi. Pada dimensi pembelajaran, narapidana memperoleh pengetahuan baru, peningkatan keterampilan, serta perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Dimensi perilaku memperlihatkan adanya internalisasi nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan spiritualitas yang tercermin dalam aktivitas sehari-hari. Pada dimensi hasil, program pembinaan berdampak positif pada peningkatan produktivitas, kesiapan reintegrasi sosial, dan motivasi untuk tidak mengulangi tindak pidana. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan petugas, sarana prasarana yang tidak memadai, minimnya tenaga ahli, belum adanya SOP khusus, kurangnya kerjasama eksternal, dan ketiadaan penghargaan formal bagi narapidana

Dinamika Psychological Capital Pada Narapidana Kasus Pencurian Yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas I Makassar

2025-09-14T19:44:56+07:00

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berperan penting dalam pembinaan narapidana, salah satunya adalah pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk membekali keterampilan narapidana agar dapat hidup mandiri setelah bebas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika PsyCap pada narapidana kasus pencurian yang mengikuti pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur kepada narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian dan petugas Lapas, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen dari observasi lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi efikasi diri merupakan dimensi yang sering muncul berkembang pada narapidana, hal ini mendorong tumbuhnya optimisme dan harapan terhadap masa depan. Namun, dimensi resiliensi kurang terlihat pada narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian. Penelitian ini dapat memberikan gambaran keseluruhan dimensi psycap pada narapidana dan tindak lanjut UPT pemasyarakatan pada pembinaan kemandirian

Upaya Meningkatkan Kualitas Kepribadian Anak Binaan Dengan Dukungan Keluarga

2025-09-15T10:39:28+07:00

Kehadiran dukungan keluarga menjadi aspek penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak binaan selama menjalani masa pembinaan di LPKA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dukungan keluarga serta pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga mampu menumbuhkan stabilitas emosional, memperkuat interaksi sosial, mendorong kepatuhan terhadap aturan lembaga, serta meningkatkan perkembangan spiritual. Anak yang mendapatkan dukungan konsisten dari keluarga cenderung memiliki kesadaran diri yang kuat, disiplin, dan motivasi tinggi untuk berubah, sedangkan anak yang kurang mendapatkan dukungan menghadapi tekanan psikologis dan kesulitan beradaptasi. Temuan ini mengimplikasikan bahwa penguatan peran keluarga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan dan keberhasilan reintegrasi sosial anak binaan.

Collaborative Governance Program PKBM Sekolah Kesetaraan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA Payakumbuh

2025-09-15T14:23:22+07:00

Pendidikan merupakan hak mendasar bagi setiap anak, termasuk mereka yang berada di lembaga pembinaan khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam Program PKBM Sekolah Kesetaraan di LPKA Payakumbuh guna menjamin hak pendidikan anak binaan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara LPKA dan PKBM Genemail mampu menyediakan akses pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, sehingga anak binaan tetap dapat belajar meskipun terisolasi dari sekolah formal. Namun, hambatan berupa rendahnya motivasi belajar, kendala administratif dalam basis data pendidikan, serta keterbatasan dukungan finansial masih menjadi tantangan serius. Penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk menjamin pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi anak-anak marginal

Pengaruh Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) Pembimbing Kemasyarakatan di UPT Balai Pemasyarakatan Wilayah DK Jakarta

2025-09-15T18:59:20+07:00

Penelitian ini meneliti pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Pembimbing Kemasyarakatan di UPT Balai Pemasyarakatan Wilayah Daerah Khusus Jakarta, dengan mempertimbangkan pentingnya perilaku ekstra dalam memperkuat kinerja lembaga. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan analisis data melalui regresi berganda, uji t, serta uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memberikan pengaruh positif dan signifikan yang kuat terhadap OCB, terutama dalam menumbuhkan kerjasama, tanggung jawab, dan komunikasi terbuka di antara pegawai. Motivasi kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap OCB, tetapi ketika digabungkan dengan budaya organisasi, keduanya mampu menjelaskan 52,3% varians OCB secara signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa budaya organisasi berperan sebagai penggerak utama OCB, sementara motivasi kerja berfungsi sebagai faktor pendukung yang memperkuat pengaruh tersebut. Implikasinya, lembaga pemasyarakatan perlu memprioritaskan strategi penguatan budaya organisasi yang dibarengi dengan pengelolaan motivasi kerja secara terstruktur untuk mencapai efektivitas organisasi yang berkelanjutan

Peran Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Anggrek Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang

2025-09-16T19:19:48+07:00

Overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia serta stigma yang melekat pada mantan narapidana menegaskan pentingnya program rehabilitasi yang menekankan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemberdayaan masyarakat melalui budidaya anggrek sebagai strategi reintegrasi di Lapas Kelas I Malang. Dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta divalidasi menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budidaya anggrek efektif dalam memperkuat keterampilan, kepercayaan diri, dan penerimaan sosial narapidana. Program ini meningkatkan aksesibilitas, peluang ekonomi, serta transformasi psikologis yang positif, sekaligus mendorong dukungan publik dan penerimaan keluarga. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa budidaya anggrek dapat menjadi model rehabilitasi yang inovatif dan berkelanjutan untuk menekan residivisme serta mendorong pembangunan masyarakat yang inklusif

Hubungan Stres Dengan Kualitas Tidur Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung

2025-09-16T19:24:17+07:00

Stres dan gangguan tidur merupakan masalah serius yang banyak dialami narapidana di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat stres dengan kualitas tidur narapidana baru di Lapas Kelas IIB Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan instrumen Perceived Stress Scale (PSS-10) dan Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), serta analisis data dilakukan melalui korelasi Pearson dan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat kuat antara tingkat stres dan kualitas tidur (r = 0,822; p < 0,001), dengan stres menjelaskan 67,6% variasi kualitas tidur (R² = 0,676). Mayoritas responden berada pada kategori stres sedang (67,2%) dan mengalami kualitas tidur buruk (79,1%), terutama pada aspek disfungsi aktivitas siang hari dan efisiensi tidur yang paling dipengaruhi oleh stres. Analisis subkelompok memperlihatkan bahwa narapidana berusia di bawah 35 tahun, berpendidikan SMP, serta berstatus menikah memiliki korelasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain, menandakan faktor demografis turut memperkuat hubungan stres dan gangguan tidur

Tinjauan Hukum Perbuatan Wanprestasi Atas Perjanjian Investasi Usaha Konveksi

2025-09-16T18:12:58+07:00

Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian investasi usaha sering mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi investor akibat kewajiban kontraktual tidak dipenuhi oleh pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses wanprestasi serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Pdl. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah bagi investor, dan majelis hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan tersebut menegaskan bahwa tindakan tergugat bukan hanya ingkar janji, tetapi juga termasuk perbuatan melawan hukum yang melemahkan kepercayaan sebagai dasar utama dalam kegiatan investasi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme penegakan perjanjian, perlindungan hukum bagi investor, serta perluasan penggunaan penyelesaian sengketa alternatif agar dapat meminimalisir risiko kerugian dan memperkuat kepercayaan dalam praktik bisnis

Fungsi Aparat Penegak Hukum Dalam Menudukung Penyelesaian Konflik Secara Restorative Justice di Indonesia

2025-09-14T05:34:54+07:00

Restorative justice hadir sebagai paradigma transformatif dalam sistem peradilan pidana dengan menggeser orientasi dari penghukuman retributif menuju pemulihan dan rekonsiliasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran aparat penegak hukum dalam mendukung penyelesaian konflik melalui restorative justice di Indonesia, dengan menekankan fungsi mereka sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan polisi, jaksa, hakim, korban, serta pelaku untuk memperoleh perspektif yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memegang peran sentral dalam mendorong penerapan restorative justice, meskipun menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan pemahaman, dominasi paradigma retributif, stigma masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Kendati demikian, restorative justice terbukti membawa dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan publik, berkurangnya beban pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta terfasilitasinya reintegrasi sosial pelaku

Wewenang Dalam Distribusi Dana Hibah: Studi Empiris Kasus KONI Sumsel Tahun 2019-2023 Dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi

2025-09-18T15:40:56+07:00

Penyalahgunaan wewenang dalam distribusi dana hibah sering kali mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan publik serta menimbulkan konsekuensi hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyalahgunaan wewenang administrasi dalam penyaluran dana hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan periode 2019–2023 dan menilai apakah praktik tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi menurut hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini memadukan analisis dokumen hukum, wawancara, dan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyimpangan sistematis dalam prosedur administrasi, termasuk manipulasi dokumen, proposal fiktif, dan penyalahgunaan alokasi dana, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Praktik ini tidak hanya memenuhi unsur korupsi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola olahraga. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tanah di Kabupaten Pandeglang

2025-09-17T16:25:01+07:00

Meningkatnya sengketa jual beli tanah menegaskan urgensi kajian yuridis mengenai wanprestasi dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbuatan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah di Kabupaten Pandeglang dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pdl. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, dengan sumber hukum utama berupa KUH Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran oleh tergugat dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, namun gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena obscuur libel, disebabkan ketidakjelasan uraian fakta hukum, objek sengketa, serta hubungan antara posita dan petitum. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya perjanjian formal di hadapan pejabat berwenang sebagai landasan kepastian hukum dalam transaksi tanah

Tinjauan Hukum Penanganan Kredit Macet di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

2025-09-17T16:23:06+07:00

Penelitian ini menganalisis proses hukum penanganan kredit macet pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. berdasarkan kerangka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tujuan penelitian adalah menelaah kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 163/Pdt.G/2020/PN.Srg dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adira Finance menerapkan prosedur standar seperti penjadwalan ulang jatuh tempo, restrukturisasi, pelunasan khusus, dan eksekusi fidusia. Namun, putusan pengadilan justru membatalkan perjanjian dan memerintahkan pengembalian objek kepada konsumen, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan hukum dan berpotensi melemahkan fungsi jaminan fidusia sebagai perlindungan bagi kreditur. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi interpretasi peradilan dengan ketentuan hukum fidusia guna menjamin keadilan yang seimbang bagi kreditur dan debitur di Indonesia

Pengaruh Self-Regulated Learning Terhadap Procrastination Academic Siswa/I SMK Negeri 4 Pontianak

2025-09-18T16:46:19+07:00

Meningkatnya prevalensi prokrastinasi akademik di kalangan siswa sekolah menengah kejuruan menjadi tantangan utama dalam implementasi kurikulum merdeka di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh regulasi diri dalam belajar terhadap prokrastinasi akademik siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain regresi linear sederhana pada 178 siswa jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan di SMK Negeri 4 Pontianak. Data dikumpulkan melalui dua skala terstandar, yaitu regulasi diri dalam belajar dan prokrastinasi akademik. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan, di mana siswa dengan regulasi diri lebih tinggi cenderung memiliki tingkat prokrastinasi akademik yang lebih rendah. Temuan ini menegaskan pentingnya regulasi diri dalam mendukung kemandirian belajar dan menekan perilaku penundaan tugas. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya perancangan intervensi pembelajaran yang memperkuat keterampilan regulasi diri siswa, khususnya dalam konteks kurikulum merdeka

Analisis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Kepada Pelaku Tenaga Medis Palsu Yang Melakukan Praktik Illegal

2025-09-17T11:48:52+07:00

Kesehatan masyarakat merupakan hak fundamental yang harus dijamin negara melalui penyediaan layanan kesehatan yang sah, aman, dan berkualitas. Fenomena praktik medis ilegal oleh tenaga medis palsu menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan pasien, kerugian material, serta penurunan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana tenaga medis palsu serta menilai kesesuaian dasar hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan dukungan data empiris, melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana, antara lain praktik kesehatan tanpa izin, adanya kesengajaan dengan menggunakan tipu daya, serta timbulnya kerugian nyata bagi korban. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, namun penerapan Pasal 441 ayat (2) jo. Pasal 312 huruf b menimbulkan keraguan karena terdakwa bukan tenaga medis yang sah. Alternatif yang lebih tepat adalah penggunaan Pasal 378 KUHP tentang penipuan atau Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, yang dapat memberikan dasar hukum lebih kuat sekaligus efek jera yang optimal

Implikasi Kebijakan Agraria Terhadap Kepastian Investasi di Sektor Pertanahan

2025-09-15T11:24:35+07:00

Perubahan regulasi pertanahan di Indonesia menjadi isu yang semakin kompleks setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dinamika ini menimbulkan pergeseran orientasi dari fungsi sosial tanah menuju kepentingan komersial yang lebih berpihak pada investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pertanahan pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya bagaimana regulasi yang ada mampu mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, historis, konseptual, dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pertanahan masih sarat ketimpangan, di mana dominasi negara dan pemodal besar mengurangi akses masyarakat terhadap tanah serta meningkatkan potensi konflik agraria. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan agar regulasi pertanahan dapat mendukung pembangunan inklusif sekaligus menjamin perlindungan hak masyarakat.

Formulasi Kebijakan Budaya Lokal Sebagai Resolusi Konflik di Kabupaten Lampung Timur

2025-09-18T23:15:50+07:00

Keberagaman etnis, agama, dan budaya di Kabupaten Lampung Timur telah menciptakan dinamika sosial yang kompleks yang menuntut strategi komunikasi bisnis yang adaptif dan inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana komunikasi bisnis dapat dipadukan dengan nilai-nilai budaya lokal sebagai instrumen resolusi konflik dan penguatan iklim usaha di wilayah multikultural. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dihimpun melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tokoh adat, pelaku usaha, dan aparat pemerintah, serta dokumentasi literatur dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum Ambengan, Tradisi Damai, dan sistem adat Keratuan Melinting berfungsi sebagai mekanisme strategis dalam memperkuat kepercayaan, memperluas jaringan usaha, serta menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan persaudaraan. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi bisnis tidak sekadar sarana pertukaran informasi, melainkan juga instrumen budaya yang mendukung stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan untuk merevitalisasi kearifan lokal sebagai modal sosial dalam menghadapi tantangan globalisasi

Implementasi Pembinaan Kemandirian Seni Ukir Kentongan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

2025-09-18T16:27:52+07:00

Penelitian ini membahas implementasi pembinaan kemandirian seni ukir kentongan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman sebagai strategi pembekalan keterampilan kerja untuk mendukung kehidupan pasca-bebas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi, serta peluang penguatan melalui kolaborasi dengan pihak eksternal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilengkapi triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan seni ukir kentongan telah berjalan namun belum optimal karena keterbatasan instruktur, fasilitas, dan dukungan pelatihan eksternal. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kemitraan dengan komunitas seni, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat dalam memperkuat kualitas pembinaan, mengurangi residivisme, serta mendorong reintegrasi sosial narapidana secara lebih efektif

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemalsuan BBM: Analisis Kritis terhadap Pemenuhan Tujuan Pemidanaan

2025-09-17T20:23:03+07:00

Permasalahan pemalsuan bahan bakar minyak (BBM) telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi serius dengan dampak multidimensi, mulai dari kerugian keuangan negara hingga risiko keselamatan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk terkait tindak pidana pemalsuan BBM, serta mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan tujuan pemidanaan berdasarkan teori absolut, relatif, dan gabungan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya data empiris, penelitian ini mengkaji dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli. Hasil menunjukkan bahwa meskipun putusan memenuhi unsur formil tindak pidana, sanksi 10 bulan penjara dan denda Rp10 juta dinilai tidak proporsional terhadap skala kerugian dan bahaya yang ditimbulkan, sehingga belum mampu menghadirkan efek jera, rehabilitasi, dan perlindungan publik secara komprehensif

Pemberdayaan Klien Bapas Melalui Pendekatan Comunity Development Untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi

2025-09-18T16:32:33+07:00

Tingginya angka residivisme serta sulitnya mantan narapidana memperoleh kesempatan kerja mencerminkan lemahnya sistem reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pemberdayaan klien Bapas melalui pendekatan Community Development dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian dilakukan di Bapas Kelas II Purwokerto dengan menggunakan metode kualitatif dan desain fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi yang melibatkan klien, pembimbing kemasyarakatan, dan mitra lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengetahuan, pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, pendampingan usaha, serta penguatan jejaring sosial. Klien yang memperoleh pelatihan kontekstual dan pendampingan berkelanjutan menunjukkan peningkatan motivasi dan rasa percaya diri. Meski demikian, program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi, dan stigma sosial. Temuan ini mengimplikasikan bahwa pendekatan Community Development relevan dan strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi, menekan residivisme, serta mendukung reintegrasi sosial yang berkelanjutan

Implemetasi Pemenuhan Hak Makanan Dan Hunian Layak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Tata Tertib Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

2025-09-25T20:29:17+07:00

Penelitian ini mengkaji implementasi hak atas makanan dan hunian layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta serta dampaknya terhadap kepatuhan narapidana terhadap tata tertib. Hak-hak dasar tersebut pada dasarnya dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia, namun dalam praktiknya sering terhambat oleh permasalahan overkapasitas, keterbatasan anggaran, dan ketidakseimbangan sumber daya manusia sehingga pemenuhannya belum optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas pemasyarakatan serta narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak makanan dan hunian layak belum sepenuhnya terlaksana akibat kendala struktural, lemahnya komunikasi, dan rendahnya komitmen institusional, sehingga memicu pelanggaran tata tertib, termasuk kekerasan antar narapidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan alokasi anggaran, evaluasi standar operasional prosedur, serta penguatan program pembinaan berbasis humanis sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan narapidana dan mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif

Metode Pembinaan Kepribadian Narapidana Narkotika Dalam Mencegah Resiko Residivisme Pada Rutan Kelas IIB Bantul

2025-09-25T20:38:19+07:00

Peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bantul, dengan 135 perkara tercatat pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana narkotika di Rutan Kelas IIB Bantul berdasarkan teori behavioristik B.F. Skinner serta mengidentifikasi hambatan dalam pencegahan pengulangan tindak pidana. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif fenomenologis melalui wawancara mendalam dengan narapidana, petugas poliklinik, dan kepala subseksi pelayanan tahanan, disertai observasi dan analisis dokumen resmi yang diverifikasi dengan triangulasi. Hasil menunjukkan bahwa penerapan metode Therapeutic Community (TC), konseling individu, serta penguatan positif berupa hadiah sederhana berhasil meningkatkan partisipasi, keterbukaan emosional, dan kedisiplinan narapidana. Kendati demikian, efektivitas program masih terkendala oleh overcrowding, keterbatasan tenaga konseling, ketidaktuntasan program akibat pemindahan atau pembebasan bersyarat, serta lemahnya kesinambungan rehabilitasi pasca-bebas. Penelitian ini menegaskan bahwa rehabilitasi berbasis behavioristik berpotensi mengurangi residivisme apabila dilaksanakan secara konsisten, didukung sarana-prasarana memadai, serta diperkuat dengan pengawasan berkelanjutan setelah narapidana kembali ke masyarakat

Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Budidaya Lele di Lapas Kelas II A Yogyakarta

2025-09-25T20:45:23+07:00

Program pembinaan kemandirian merupakan pilar penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan untuk reintegrasi sosial. Penelitian ini mengkaji implementasi program budidaya lele di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Analisis dilakukan melalui empat dimensi teori implementasi Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian mengungkap sebuah paradoks, program ini bertahan bukan karena desain sistem yang efektif, melainkan karena modal sosial yang kuat berupa semangat dan komitmen tinggi dari para narapidana dan petugas (disposisi). Namun, keberlangsungan program secara kritis terhambat oleh kegagalan sistemik pada dimensi lain. Sumber daya sangat terbatas, dengan model keuangan perputaran modal yang secara struktural gagal menghasilkan keuntungan dan premi bagi peserta, sehingga mencederai tujuan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, struktur birokrasi Lapas yang kaku dan lambat, terutama dalam proses pengadaan barang, menyebabkan inefisiensi operasional yang kronis dan menghambat produktivitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program dijalankan dengan logika birokrasi pemerintah, bukan logika wirausaha, sehingga terjebak dalam siklus kegagalan

Evaluasi Program Pembinaan Kemandirian Le Panile Bakery Dengan Model Cipp di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

2025-09-18T17:20:08+07:00

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penghukuman, melainkan juga pusat rehabilitasi yang mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program kemandirian Le Panile Bakery di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini sesuai dengan kebutuhan warga binaan dalam memperoleh keterampilan hidup, namun menghadapi keterbatasan pada sarana, sumber daya manusia, dan strategi pemasaran. Dari sisi proses, pelaksanaan program telah berjalan, tetapi hasilnya belum maksimal karena rendahnya eksposur produk dan ketiadaan mekanisme tindak lanjut berkelanjutan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas petugas, peningkatan fasilitas, serta perluasan akses pemasaran digital. Evaluasi ini memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan program pelatihan vokasional di lembaga pemasyarakatan dan kontribusi teoretis dalam penerapan model CIPP pada konteks pembinaan narapidana

Pendekatan Collaborative Governance Dalam Pembinaan Kemandirian Garmen Guna Meningkatkan Lifeskill di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

2025-09-18T17:28:42+07:00

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pembinaan narapidana sebagai bagian dari reintegrasi sosial, di mana industri garmen dipilih karena potensinya dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan keterampilan praktis. Penelitian ini bertujuan untuk pembinaan menganalisis pendekatan collaborative kemandirian industri garmen untuk meningkatkan lifeskill narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap narapidana, petugas Lapas, dan mitra swasta (CV. Amura Pratama). Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance efektif dalam meningkatkan keterampilan narapidana, meliputi technical skill (menjahit, membuat pola), interpersonal skill (kerja tim, komunikasi), problem solving (mengatasi kendala produksi), serta civility dan ethics training (disiplin, tanggung jawab). Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan fasilitas, motivasi narapidana, dan koordinasi dengan mitra. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara Lapas, pihak swasta, dan narapidana berhasil menciptakan lingkungan pembinaan yang holistik, meskipun perlu penguatan dalam aspek sarana prasarana dan komitmen berkelanjutan untuk optimalisasi program

Strategi Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana: Role Model Pembinaan di Lapas Kelas I Medan

2025-09-19T17:41:43+07:00

Sistem pemasyarakatan berbasis humanisme dan HAM menekankan pendidikan, pelatihan, serta pembinaan mental-spiritual untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat secara produktif dan kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan kualitas hidup narapidana melalui pembinaan berbasis role model di Lapas Kelas I Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan role model dalam pembinaan mampu meningkatkan motivasi narapidana untuk berubah, membentuk kesadaran hukum, serta memperbaiki perilaku narapidana selama masa pidana. Namun, penerapan strategi ini masih menghadapi kendala seperti overkapasitas, keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi narapidana akibat stigma dan rendahnya kepercayaan diri. Pendekatan Pentahelix dan konsep SOAR dalam pembinaan menjadi alternatif untuk mengoptimalkan potensi narapidana, menghubungkan mereka dengan peluang sosial dan ekonomi, serta meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial pasca pembebasan. Strategi ini diharapkan dapat menjadikan Lapas Kelas I Medan sebagai role model pembinaan narapidana untuk lembaga pemasyarakatan lain di Indonesia.

Analisis Peran Stakeholder Dalam Pembinaan Kemandirian Lapas Kelas IIA Binjai

2025-09-19T17:45:32+07:00

Pembinaan kemandirian narapidana menjadi salah satu strategi penting dalam sistem pemasyarakatan modern yang menekankan aspek rehabilitasi sosial dan pengurangan residivisme. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran para stakeholder dalam mendukung program pembinaan di Lapas Kelas IIA Binjai, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta strategi yang relevan untuk memperkuat efektivitas program. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini menekankan pada pemetaan peran stakeholder berdasarkan model power-interest matrix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder primer, kunci, dan sekunder memiliki kontribusi berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung pembinaan, mulai dari penyediaan kebijakan, sarana pelatihan, hingga pendampingan psikososial. Kendala yang muncul meliputi keterbatasan anggaran, sarana prasarana, koordinasi, stigma masyarakat, dan kekurangan tenaga ahli. Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi multi-stakeholder menjadi kunci dalam menciptakan program pembinaan yang berkelanjutan, humanis, dan adaptif terhadap tantangan reintegrasi sosial.

Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Narapidana Melalui Produksi Plastic Injection Moulding di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang

2025-09-18T20:57:33+07:00

Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak ketenagakerjaan narapidana melalui program pembinaan berbasis industri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang yang bermitra dengan PT Glori Karsa Abadi dalam produksi plastic injection moulding. Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya pemenuhan hak narapidana sebagai bagian dari rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan teknik tematik. Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya pemenuhan hak berupa pemberian upah insentif, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja, namun masih terdapat hambatan pada aspek perlindungan keselamatan kerja, keterbatasan akses kesehatan, serta ketidakjelasan sertifikasi kerja. Kondisi ini menegaskan bahwa hak ketenagakerjaan belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian keadilan kerja narapidana dengan menerapkan teori keadilan Rawls dan teori hubungan industrial Dunlop. Implikasinya, diperlukan penguatan kerja sama dan kebijakan antara lembaga pemasyarakatan dan perusahaan mitra untuk menjamin pemenuhan hak kerja narapidana secara adil, aman, dan berkelanjutan.

Peran Konseling Koreksional dalam Pengembangan Empati Klien Dewasa Muda

2025-09-18T21:07:23+07:00

Meningkatnya jumlah kasus kriminal di Jayapura dengan 11.834 kasus pada 2020–2022 menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan empati klien dewasa muda di Balai Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran konseling koreksional dalam mengembangkan empati pada klien dewasa muda di Jayapura. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan yang terdiri dari klien, Pembimbing Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling di Bapas Jayapura berhasil mendorong klien yang semula apatis dan egosentris untuk mengembangkan empati, kesadaran moral, serta tanggung jawab sosial melalui pendekatan humanistik dan Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Konseling yang menekankan interaksi personal tanpa menghakimi membangun relasi terapeutik yang aman sehingga klien lebih terbuka, reflektif, dan responsif secara emosional. Perubahan ini tampak pada sikap, pola pikir, dan perilaku sosial mereka, yang kemudian mempermudah diterimanya kembali dalam aktivitas komunitas.

Sinergi Fiqh Siyasah Dan Konsep Checks And Balances Dalam Hukum Tata Negara Untuk Pemberantasan Korupsi

2025-09-19T14:24:25+07:00

Korupsi merupakan tantangan serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menghambat terwujudnya keadilan dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Mekanisme checks and balances yang diadopsi dari tradisi demokrasi modern telah dijalankan melalui lembaga-lembaga negara, tetapi efektivitasnya kerap melemah akibat intervensi politik dan lemahnya integritas pejabat publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi antara fiqh siyasah dan konsep checks and balances dalam memperkuat strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui studi literatur terhadap fiqh siyasah klasik, regulasi hukum tata negara, serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kedua perspektif ini mampu menghadirkan model pengawasan yang lebih komprehensif, karena menggabungkan kerangka etis keagamaan dengan instrumen hukum konstitusional. Implikasinya, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual, sehingga memperkuat legitimasi sosial dan keberlanjutan gerakan antikorupsi.

Gambaran Guilty Feeling Pada Narapidana Kasus Pencabulan Anak Guna Efektivitas Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri

2025-09-21T20:30:55+07:00

Perasaan bersalah merupakan aspek psikologis yang berperan penting dalam proses pembinaan narapidana karena berkaitan dengan kesadaran moral, refleksi diri, dan motivasi untuk berubah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika guilty feeling pada narapidana kasus pencabulan anak serta menganalisis pengaruhnya terhadap efektivitas pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIB Wonogiri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap empat narapidana sebagai informan utama dan petugas lapas sebagai sumber pendukung. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aktivitas pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guilty feeling yang dikelola secara adaptif mampu meningkatkan kesadaran moral, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, dan komitmen perubahan diri, sedangkan guilty feeling yang maladaptif menimbulkan keputusasaan, penarikan diri, dan resistensi terhadap program pembinaan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya intervensi psikologis dan pendekatan spiritual yang empatik agar perasaan bersalah dapat diarahkan menjadi energi positif untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana secara berkelanjutan

Strategi Coping Stress Narapidana Lanjut Usia Kasus Narkotika di Lapas Kelas II B Siborongborong

2025-09-21T20:34:49+07:00

Fenomena meningkatnya stres pada narapidana lanjut usia kasus narkotika di Lapas Kelas IIB Siborongborong menggambarkan kompleksitas persoalan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi coping stres yang digunakan narapidana lanjut usia serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana lansia menerapkan dua bentuk utama strategi coping, yaitu problem-focused coping yang berorientasi pada penyelesaian masalah melalui kegiatan pembinaan, ibadah, dan dukungan sosial, serta emotion-focused coping yang berfokus pada pengelolaan emosi melalui doa, penerimaan diri, dan interaksi dengan sesama narapidana. Strategi coping emosional lebih dominan karena keterbatasan fisik dan minimnya fasilitas rehabilitasi lansia di dalam lapas. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya program pembinaan dan rehabilitasi yang adaptif terhadap kebutuhan usia lanjut serta peningkatan layanan psikologis bagi narapidana untuk mendukung kesejahteraan mental mereka selama menjalani masa hukuman

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Peningkatan Wajib Lapor Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang

2025-09-21T20:38:58+07:00

Fenomena rendahnya konsistensi klien dalam memenuhi kewajiban wajib lapor di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang menunjukkan perlunya optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam meningkatkan konsistensi klien terhadap kewajiban wajib lapor serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran strategis melalui pendekatan interpersonal, pemberian motivasi, dan penguatan moral klien agar mampu melaksanakan kewajiban lapor secara mandiri. Namun demikian, kendala geografis, ekonomi, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam implementasi program. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sistem digital pelaporan, dukungan anggaran, dan kolaborasi lintas lembaga merupakan kunci dalam mewujudkan sistem pembimbingan yang humanis dan berkelanjutan.

Dukungan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Potensi Residivisme Anak Binaan di LPKA Kelas I Medan

2025-09-21T20:43:42+07:00

Fenomena residivisme anak binaan merupakan persoalan serius yang menuntut peran strategis keluarga sebagai sumber dukungan emosional dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dukungan keluarga dalam menurunkan potensi residivisme anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah literatur terhadap tujuh informan yang terdiri atas anak binaan, orang tua, dan petugas lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga dalam bentuk kunjungan rutin, bimbingan moral, dan pemenuhan kebutuhan dasar mampu memperkuat stabilitas psikologis serta meningkatkan motivasi anak untuk memperbaiki diri. Anak binaan yang mendapatkan perhatian intensif dari keluarganya menunjukkan partisipasi lebih aktif dalam program pembinaan dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan keluarga tidak hanya berdampak pada kesejahteraan emosional, tetapi juga menjadi fondasi utama keberhasilan rehabilitasi anak berkonflik dengan hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan program kolaboratif antara lembaga pembinaan dan keluarga guna memperluas dukungan sosial serta mendorong reintegrasi anak secara berkelanjutan

Flourishing Pada Narapidana Perempuan Yang Memiliki Anak Bawaan di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru

2025-09-21T20:49:42+07:00

Kehidupan narapidana perempuan dengan anak bawaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru menghadirkan tantangan psikologis yang kompleks karena mereka harus menjalankan peran ganda sebagai ibu sekaligus warga binaan. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana kondisi Flourishing atau kesejahteraan psikologis dapat tercapai pada narapidana perempuan yang hidup bersama anak di dalam Lapas. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan teori Flourishing Seligman dan kerangka PERMA sebagai landasan analisis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga narapidana yang membawa anak selama masa hukuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Flourishing terbentuk melalui emosi positif, keterlibatan dalam aktivitas bermakna, relasi suportif, pencapaian pribadi, serta kemampuan menemukan makna hidup di tengah keterbatasan. Kehadiran anak menjadi sumber kekuatan psikologis yang mendorong ibu binaan untuk tumbuh, belajar, dan memperbaiki diri. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan pemasyarakatan yang humanis dan berperspektif gender dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis ibu dan anak di lingkungan penjara, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembinaan yang lebih empatik dan restoratif

Hubungan Religiusitas Dengan Kecemasan Menjelang Bebas Pada Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar

2025-09-21T20:59:19+07:00

Kecemasan menjelang masa pembebasan merupakan permasalahan psikologis yang sering muncul pada anak binaan di lembaga pemasyarakatan anak. Tekanan emosional, rasa bersalah, dan ketakutan terhadap stigma sosial menjadi faktor yang memperburuk kondisi mental mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara religiusitas dan tingkat kecemasan menjelang bebas pada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan desain studi korelasional, melibatkan 33 anak binaan yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner religiusitas berdasarkan teori Huber dan Huber (2012) serta kuesioner kecemasan berdasarkan teori Nolen-Hoeksema (1998). Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara religiusitas dan kecemasan menjelang bebas dengan nilai signifikansi (p) < 0,05 dan koefisien korelasi Pearson sebesar -0,727. Artinya, semakin tinggi religiusitas yang dimiliki anak binaan, semakin rendah tingkat kecemasan yang mereka rasakan. Temuan ini menegaskan bahwa religiusitas berperan sebagai faktor protektif dalam menurunkan gangguan psikologis, serta menjadi dasar bagi pengembangan program pembinaan spiritual seperti MADINAH (Madrasah Diniyah Takmiliyah) untuk memperkuat kesiapan mental anak binaan menjelang reintegrasi sosial