Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

Efektivitas Penempatan Sel Pengasingan Bagi Narapidana Pelanggar Kepatuhan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai

2025-09-26T19:39:42+07:00

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam pembinaan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana efektivitas penempatan sel pengasingan dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori efektivitas serta teori behavioral reward and punishment B.F. Skinner digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan sel pengasingan dinilai cukup efektif dalam memberikan efek jera, mendorong perubahan perilaku, dan menurunkan angka pelanggaran berulang. Namun, efektivitas kebijakan ini juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman petugas terhadap aturan, ketepatan sasaran penerapan sanksi, waktu pelaksanaan yang sesuai, dan kondisi psikologis narapidana. Kesimpulannya, sel pengasingan dapat menjadi instrumen pembinaan yang efektif apabila diterapkan secara profesional, adil, dan sesuai dengan peraturan. Evaluasi dan monitoring berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pembinaan dan penegakan disiplin di dalam Lapas

Self Concept Narapidana Residivisme Kasus Pencurian di Rutan Kelas I Surakarta

2025-09-27T13:30:51+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsep diri narapidana residivisme dalam kasus pencurian yang sedang menjalani masa pidana di Rutan Kelas I Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan konsep diri narapidana dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Citra diri para narapidana residivis cenderung negatif, merasa tidak berharga, gagal, dan tidak memiliki alternatif lain dalam hidup selain kembali melakukan tindak pidana. Diri ideal para narapidana menunjukkan harapan untuk hidup lebih baik, diterima masyarakat, dan memiliki pekerjaan layak, namun seringkali tidak tercapai karena stigma dan kondisi sosial yang tidak mendukung. Harga diri yang rendah terlihat dari perasaan malu, penyesalan, dan putus asa terhadap masa depan. Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, peneliti mengusulkan program pembinaan pra-bebas bernama “Siap Bebas”, yang dilaksanakan 3–6 bulan sebelum narapidana dibebaskan. Program ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan mental, sosial, dan keterampilan narapidana dalam menghadapi reintegrasi ke masyarakat, dengan pendekatan berbasis pelatihan keterampilan (pembuatan sabun), konseling, dan pendampingan adaptif

Akibat Hukum Notaris yang Melakukan Tindak Pidana yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Implikasinya terhadap Protokol Notaris

2025-10-08T13:15:38+07:00

Profesi notaris menempati posisi strategis dalam menjaga kepastian hukum melalui akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum terhadap notaris yang melakukan tindak pidana berkekuatan hukum tetap serta implikasinya terhadap protokol notaris dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Metode yang digunakan ialah yuridis empiris dengan pendekatan statute, conceptual, dan case approach, dikombinasikan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam untuk menafsirkan hubungan antara norma hukum dan realitas empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan unsur delik pemalsuan akta otentik dan tindak pidana pencucian uang berdampak ganda pada sanksi pidana dan administratif berupa pemberhentian serta pengalihan pengelolaan protokol notaris. Pengawasan berjenjang melalui MPD, MPW, dan MPP hingga tingkat Menteri berfungsi sebagai mekanisme penegakan integritas jabatan. Implikasi hasil memperlihatkan pentingnya penguatan tata kelola profesi berbasis fitness and propriety, digitalisasi protokol, dan penerapan prinsip preventive justice dalam menjaga kepercayaan publik, keadilan substantif, serta kesinambungan layanan kenotariatan di Indonesia

Perbandingan Moral Disengagement Dan Locus Of Control Pada Narapidana Residivis Dan Nonresidivis di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan

2025-09-27T18:43:01+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara Moral Disengagement dan Locus of Control pada narapidana residivis dan nonresidivis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan jumlah sampel sebanyak 171 narapidana, terdiri atas 58 residivis dan 113 nonresidivis. Instrumen yang digunakan meliputi Moral Disengagement Scale (16 item) dan Locus of Control Scale (19 item), dengan skala Likert 1–5 dan 1–4. Data dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney U. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada kedua variabel yang diuji. Pada Moral Disengagement, nilai Mann-Whitney U = 0.000, Z = -10.710, dan p = 0.000, dengan mean rank residivis = 142.50 dan nonresidivis = 57.00. Sedangkan pada Locus of Control, nilai U = 0.000, Z = -10.726, dan p = 0.000, dengan mean rank residivis = 29.50 dan nonresidivis = 115.00. Ini menunjukkan bahwa residivis memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam melakukan pembenaran moral dan mengarah kepada Locus of Control eksternal. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti mengusulkan program rehabilitasi psikososial berbasis kelompok bernama REHAB-KARSA, dirancang untuk menurunkan Moral Disengagement dan memperkuat Locus of Control internal melalui intervensi reflektif dan edukatif yang terstruktur

Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Proses Resosialisasi Narapidana Guna Keberhasilan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan

2025-09-29T14:47:36+07:00

Pemasyarakatan merupakan subsistem penting dalam sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga bertujuan membina dan merehabilitasi narapidana agar dapat kembali berperan positif di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran petugas pemasyarakatan dalam proses resosialisasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan, mencakup dimensi interaksi sosial, efektivitas pembinaan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan terhadap petugas serta warga binaan pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas berperan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembimbing, fasilitator, dan motivator yang membangun komunikasi humanis dalam setiap proses pembinaan. Kendati dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan beban administratif, petugas tetap menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan resosialisasi bergantung pada kualitas interaksi sosial antara petugas dan narapidana serta dukungan kelembagaan yang memadai untuk memperkuat efektivitas pembinaan berkelanjutan di lembaga pemasyarakatan

Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia

2025-09-22T16:21:56+07:00

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi sistem transaksi dan hubungan hukum di Indonesia, terutama dalam praktik perjanjian yang kini banyak dilakukan secara elektronik melalui berbagai platform digital. Perubahan ini menuntut adaptasi hukum perjanjian yang semula berbasis konsep konvensional menjadi lebih responsif terhadap dinamika teknologi modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan hukum perjanjian di Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi dengan fokus pada kesesuaian norma KUHPerdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta regulasi turunannya terhadap praktik kontrak elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kontrak elektronik telah diakui sah secara hukum, masih terdapat tantangan dalam implementasinya seperti perlindungan konsumen, keabsahan tanda tangan digital, serta penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum perjanjian agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, sehingga menciptakan ekosistem transaksi digital yang adil, pasti, dan berkelanjutan

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

2025-09-23T07:22:18+07:00

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam perseroan terbatas merupakan aspek fundamental dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan stabilitas ekonomi, terutama ketika direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan para pemegang saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham terhadap tindakan melawan hukum oleh direksi serta pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham dapat dilakukan secara preventif melalui pengaturan hukum dan mekanisme pengawasan internal, serta secara represif melalui pemeriksaan oleh pengadilan, gugatan perdata, maupun pelaporan pidana. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut didasarkan pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang seimbang.

Pengaruh Moderasi Literasi Keuangan: Kecemasan Finansial Terhadap Perilaku Konsumtif

2025-09-22T11:26:37+07:00

Perkembangan gaya hidup modern ditandai dengan meningkatnya konsumerisme, khususnya pada mahasiswa dan anak muda. Faktor psikologis berupa Kecemasan Keuangan melalui Literasi Keuangan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumtif. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis peran Kecemasan Keuangan pada Perilaku Konsumtif, dengan Literasi Keuangan selaku variabel moderator. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survei dengan kuesioner, melibatkan 130 mahasiswa Universitas Pattimura yang menggunakan layanan dompet digital. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sementara analisis data dilakukan menggunakan SEM-PLS guna melakukan pengujian hipotesis penelitian. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa kecemasan finansial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku konsumtif, artinya semakin tinggi kecemasan finansial, semakin rendah kecenderungan mahasiswa untuk berbelanja. Sebaliknya, literasi keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku konsumtif, menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi keuangan, semakin besar potensi mahasiswa untuk mengonsumsi. Selain itu, hasil uji moderasi menunjukkan bahwa literasi keuangan memperkuat pengaruh kecemasan keuangan terhadap perilaku konsumtif

Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Moral Pada Konten Media Kreator Era Digital Perspektif Undang - Undang Hak Cipta

2025-09-23T18:31:25+07:00

Era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika industri kreatif dengan menempatkan konten kreator sebagai aktor utama dalam produksi dan distribusi karya. Namun, kemudahan teknologi juga membuka ruang luas bagi pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak moral yang melekat secara abadi pada pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak moral yang dialami konten kreator dalam media digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah dokumen hukum, literatur ilmiah, serta analisis kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak moral terjadi dalam dua bentuk utama, yaitu pelanggaran hak atribusi berupa pengunggahan ulang tanpa penyebutan nama pencipta dan pelanggaran hak integritas melalui modifikasi, distorsi, atau penggunaan karya dalam konteks yang merendahkan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran digital, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem hukum yang melindungi martabat kreator di ruang digital.

Kedudukan Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Hak Milik Yang Haknya Dilakukan Pembatalan Administratif

2025-09-22T09:55:33+07:00

Perkembangan hukum pertanahan Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan kebutuhan akan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak keperdataan. Salah satu isu penting adalah lahirnya Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) atas tanah hak milik yang menimbulkan perbedaan tafsir antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Perbedaan ini tidak hanya menciptakan ketidakjelasan tentang saat lahirnya hak, tetapi juga membuka peluang bagi kewenangan pembatalan administratif oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tanpa melalui mekanisme peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta pemberian HGB atau HP setelah pembatalan hak oleh pejabat tata usaha negara dan implikasinya terhadap perlindungan hak keperdataan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, dan doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi vertikal antara UUPA, KUHPerdata, dan PP Nomor 18 Tahun 2021 yang berdampak pada ketidakpastian hukum, potensi penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian bagi pemegang hak

Pengalaman Aktor-Aktor Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karawang

2025-09-22T19:37:50+07:00

Hak atas informasi dijamin secara konstitusional dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Karawang merespons mandat tersebut dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pelaksana utama kebijakan keterbukaan informasi publik. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, serta rendahnya literasi informasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman aktor-aktor pemerintah dalam mengelola keterbukaan informasi publik, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi adaptif yang dijalankan dalam konteks lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif, melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur terhadap lima partisipan kunci dari unsur PPID utama dan pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan internal, komitmen pelaksana, efektivitas komunikasi antarorganisasi, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial-politik

Implementasi Kebijakan Keadilan Restoratif yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Timur sebagai Upaya Penanggulangan Overcrowded

2025-09-23T19:29:57+07:00

Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu permasalahan serius yang berdampak pada efektivitas pembinaan narapidana. Salah satu solusi yang dikedepankan adalah penerapan kebijakan restorative justice, yang bertujuan menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini merumuskan masalah: bagaimana implementasi kebijakan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur sebagai upaya penanggulangan overcrowded. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif telah berjalan melalui mekanisme diversi, mediasi penal, dan musyawarah yang difasilitasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa. Namun, pelaksanaannya masih terkendala pada aspek komunikasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang kompleks. Kesimpulannya, keadilan restoratif memiliki potensi signifikan dalam mengurangi overcrowding, tetapi memerlukan penguatan koordinasi, sosialisasi, dan dukungan regulasi agar dapat diimplementasikan secara optimal

Analisis Yuridis mengenai Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS

2025-09-23T15:57:56+07:00

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak karena tidak hanya melukai secara fisik dan psikis, tetapi juga mengancam martabat manusia serta kestabilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU TPKS dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Reskrim Polsek Rumbia, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum dan praktik penyidikan di lapangan melalui studi kepustakaan dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU TPKS telah membawa perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana dengan menekankan perlindungan dan pemulihan korban. Namun, hambatan seperti keterbatasan pemahaman aparat, fasilitas yang belum memadai, serta stigma sosial masih menjadi tantangan dalam proses implementasi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kebijakan hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan strategi perlindungan korban yang lebih efektif dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual di Indonesia

Dinamika Dorongan Agresi Narapidana Berkonflik Yang Mengikuti Program Pembinaan Kerohanian Islam di Lapas Kelas IIA Bukittinggi

2025-09-24T00:02:22+07:00

Fenomena agresi di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem pembinaan narapidana karena dapat mengganggu keamanan, menghambat proses rehabilitasi, dan memperburuk kondisi psikososial warga binaan. Situasi tersebut semakin kompleks ketika overcrowding, konflik antarkelompok, serta kondisi emosional individu saling berinteraksi dan memperkuat dorongan agresif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dorongan agresi narapidana berkonflik dan mengevaluasi efektivitas program pembinaan kerohanian Islam dalam menekan perilaku agresif di Lapas Kelas IIA Bukittinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi yang dianalisis secara reduktif dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku agresif dipengaruhi oleh faktor internal seperti impulsivitas, emosi tidak stabil, dan frustrasi, serta faktor eksternal seperti kepadatan hunian, keterbatasan fasilitas, dan konflik sosial. Program pembinaan kerohanian terbukti mampu menurunkan intensitas agresi melalui internalisasi nilai keagamaan, peningkatan kontrol diri, serta pembentukan norma sosial yang konstruktif

Meningkatkan Kemampuan Berbicara Anak Usia 5-6 Tahun dengan Penerapan Metode Bercerita Menggunakan Media Bergambar

2025-10-12T10:25:30+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan berbicara anak usia 5–6 tahun di UPT TK Negeri Pembina 02 Kampa, yang ditunjukkan oleh kurangnya kelancaran berbicara, artikulasi yang tidak jelas, dan ketidaktepatan isi cerita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak melalui penerapan metode bercerita menggunakan media bergambar. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua siklus, masing-masing terdiri dari dua pertemuan. Subjek penelitian adalah 15 orang anak kelompok Mina usia 5–6 tahun. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berbicara anak mengalami peningkatan signifikan. Pada tahap pratindakan, sebagian besar anak berada pada kategori Belum Berkembang (BB) dan Mulai Berkembang (MB), dengan persentase kelancaran berbicara 40%, artikulasi 33%, dan ketepatan isi cerita 26%. Setelah tindakan pada siklus I, sebanyak 60% anak mencapai kategori Berkembang Sesuai Harapan (BSH). Pada siklus II, hampir seluruh anak mencapai kategori Berkembang Sangat Baik (BSB), dengan rata-rata kelancaran dan artikulasi sebesar 100%, serta ketepatan isi cerita 86%. Hasil ini menunjukkan bahwa metode bercerita menggunakan media bergambar efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak usia dini.

Tinjauan Hukum terhadap Penanganan Kasus Penjarahan dalam Perspektif KUHP dan Perlindungan Korban

2025-09-23T17:36:26+07:00

Penjarahan sebagai tindak pidana menimbulkan kerugian materiil dan psikologis signifikan bagi korban. Penelitian ini bertujuan meninjau penanganan kasus penjarahan dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perlindungan korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, putusan pengadilan, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjarahan dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) dengan ancaman hukuman penjara hingga tujuh tahun. Temuan utama menunjukkan bahwa penanganan kasus memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak asasi korban. Tantangan perlindungan korban mencakup stigma sosial, trauma psikologis, dan akses terhadap keadilan yang terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan pendekatan holistik yang memadukan bantuan hukum, dukungan psikologis, rehabilitasi sosial, dan penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui koordinasi lintas sektor. Restorative justice diusulkan sebagai alternatif untuk meningkatkan pemulihan korban dan efektivitas penanganan pidana. Kesimpulannya, diperlukan sistem hukum pidana yang responsif, efektif, dan manusiawi dalam menangani penjarahan serta memastikan perlindungan optimal bagi korban

Kebersyukuran Dan Kesejahteraan Psikologis Pada Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus

2025-09-24T14:11:04+07:00

Peran orang tua dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus menuntut kekuatan psikologis yang besar, sehingga kebersyukuran menjadi salah satu strategi adaptif penting dalam menjaga kesejahteraan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran kebersyukuran terhadap kesejahteraan psikologis orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Metode penelitian menggunakan pendekatan literature review dengan menelaah delapan artikel ilmiah yang relevan yang dipublikasikan antara tahun 2017–2023 melalui basis data Google Scholar. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebersyukuran memiliki pengaruh signifikan dalam berbagai aspek kehidupan orang tua, antara lain sebagai mekanisme koping dalam menghadapi tekanan pengasuhan, mengurangi risiko pengasuhan disfungsional, meningkatkan optimisme, memperkuat kesejahteraan spiritual, meningkatkan subjective well-being, serta meningkatkan kepuasan hidup. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebersyukuran bukan hanya sikap emosional positif, tetapi juga instrumen psikologis strategis yang dapat membantu orang tua membangun ketahanan, meningkatkan kualitas pengasuhan, dan menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi perkembangan anak berkebutuhan khusus

Pertanggungjawaban Pidana Oleh Prajurit Tni Ad Atas Tindak Pidana Lalu Lintas

2025-09-24T15:09:48+07:00

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang sebagian besar dipicu oleh kelalaian manusia menjadi persoalan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan oleh peradilan militer terhadap prajurit TNI Angkatan Darat dalam tindak pidana lalu lintas, dengan fokus pada Putusan Nomor 30-K/PM.III-14/AD/VI/2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta analisis konseptual terhadap doktrin pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan militer menerapkan pertanggungjawaban pidana individual berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, dengan tetap mempertimbangkan faktor pemberat, peringan, serta konteks kedinasan pelaku. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif diterapkan melalui keterlibatan institusi militer dalam penyelesaian dengan keluarga korban. Temuan ini menegaskan bahwa sistem peradilan militer berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan masyarakat, dan pembinaan prajurit. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan hukum pidana militer di Indonesia agar tetap relevan dengan prinsip hak asasi manusia dan dinamika sosial hukum kontemporer

Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Kebolehan Dan Keadilan

2025-09-25T12:39:52+07:00

Poligami merupakan praktik perkawinan yang dibolehkan dalam Islam dengan batas maksimal empat istri dan syarat utama mampu berlaku adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis poligami dalam perspektif hukum Islam dengan menyoroti aspek kebolehan dan keadilan, sekaligus mengkaji relevansinya dengan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi pustaka, dengan menelaah literatur Al-Qur’an, hadis, fikih klasik, regulasi perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, poligami merupakan dispensasi yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, bukan kewajiban, dan pelaksanaannya mensyaratkan keadilan lahiriah seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu, sementara keadilan batiniah sulit dicapai. Dalam hukum positif Indonesia, poligami diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan izin pengadilan, persetujuan istri, serta bukti kemampuan finansial. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa poligami hanya dapat dibenarkan jika prinsip keadilan ditegakkan secara menyeluruh, karena tanpa keadilan praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender, pelanggaran hak keluarga, dan kerentanan sosial.

Keberlakukan Bank Sampah di Desa Dangin Puri Kelod Dalam Perspektif Hukum Lingkungan

2025-09-25T19:10:07+07:00

Pengelolaan sampah merupakan isu strategis yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kualitas kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum dan praktik dalam pengelolaan sampah, mengevaluasi solusi inovatif melalui program bank sampah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan program di Desa Dangin Puri Kelod. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, studi literatur, serta analisis hukum terhadap peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, implementasi pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Program bank sampah terbukti mampu mengatasi tantangan tersebut melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular, pemberdayaan masyarakat, insentif finansial, dan kolaborasi multisektor. Rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berbasis nilai Islam seperti khalifah dan maslahah diperlukan untuk memperkuat efektivitas program, meningkatkan kesadaran ekologis, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

Multisensori Al-Qur’an: Model Pembelajaran Al-Qur’an bagi Siswa Tunagrahita

2025-09-25T23:10:02+07:00

Pembelajaran Al-Qur’an bagi siswa tunagrahita menghadapi tantangan kompleks karena keterbatasan kognitif, konsentrasi, dan daya ingat yang menghambat proses pengenalan huruf hijaiyah, pelafalan, serta pemahaman ayat. Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan menganalisis efektivitas model pembelajaran Multisensori Al-Qur’an sebagai strategi inovatif yang mengintegrasikan indera visual, auditori, kinestetik, dan taktil untuk meningkatkan kemampuan membaca dan motivasi belajar siswa tunagrahita. Metode penelitian yang digunakan adalah research and development (R&D) dengan model Borg & Gall yang dimodifikasi dalam enam tahap, meliputi studi pendahuluan, perencanaan, pengembangan produk, uji coba terbatas, revisi, dan uji coba lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan multisensori secara signifikan meningkatkan pengenalan huruf hijaiyah, pelafalan, daya ingat, konsentrasi, serta motivasi belajar. Guru menilai model ini praktis dan mudah diadaptasi dalam konteks kelas inklusif, sementara siswa menunjukkan keterlibatan aktif dan peningkatan hasil belajar yang konsisten. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa integrasi multisensori dalam pembelajaran Al-Qur’an dapat menjadi solusi strategis dalam pendidikan Islam yang inklusif, adaptif, dan humanis bagi anak berkebutuhan khusus.

Pertanggungjawaban Pidana Orang dengan Gangguan Jiwa Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Kesusilaan

2025-10-05T13:25:45+07:00

Perkembangan hukum pidana di era digital menghadirkan tantangan baru dalam penegakan keadilan, khususnya ketika pelaku tindak pidana merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ dalam kasus penyebaran konten bermuatan kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr, serta mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan teori hukum pidana dan prinsip due process of law. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap dokumen hukum, literatur, serta pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi antara kondisi kejiwaan terdakwa dan putusan hakim, di mana pemeriksaan psikiatri forensik yang seharusnya menjadi dasar penilaian kapasitas pertanggungjawaban tidak dilakukan. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran asas geen straf zonder schuld dan diskriminasi hukum terhadap kelompok rentan. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya integrasi antara hukum pidana, hukum kesehatan jiwa, dan pendekatan multidisipliner dalam proses peradilan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi ODGJ di era kejahatan siber

Analisis Hukum terhadap Kualitas Pelayanan Publik Aparatur Desa dan Kepuasan Masyarakat di Desa Bukit Mulya

2025-09-26T21:26:50+07:00

Pelayanan publik merupakan wujud nyata dari kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara, termasuk pada tingkat pemerintahan desa yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik aparatur Desa Bukit Mulya berdasarkan sepuluh dimensi Servqual serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap lima orang warga yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Desa Bukit Mulya cukup baik pada aspek kesopanan, kejujuran, dan daya tanggap, namun masih lemah pada keandalan, kompetensi teknologi, serta fasilitas inklusif. Dari perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian waktu, akurasi, dan pemerataan akses. Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pengawasan kualitas dokumen, serta penyediaan fasilitas inklusif untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Reuopload Konten Digital Dalam Youtube

2025-09-26T22:59:05+07:00

Fenomena reupload konten digital tanpa modifikasi di platform YouTube telah menjadi persoalan hukum yang kompleks karena melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap reuploader konten digital tanpa modifikasi dalam perspektif doktrin fair use, menilai relevansi penerapan doktrin tersebut dalam konteks hukum Indonesia, serta memberikan rekomendasi normatif untuk penguatan perlindungan hak cipta. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur akademik nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan reupload tanpa modifikasi tidak dapat dibenarkan dalam kerangka fair use karena tidak bersifat transformatif dan seringkali bertujuan komersial, sehingga reuploader dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan norma, pedoman implementasi yang lebih rinci, kolaborasi multisektor, dan pemanfaatan teknologi sebagai strategi integral untuk memperkuat rezim perlindungan hak cipta digital di Indonesia.

Tinjauan Yuridis Penerapan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Pandawa Watersport di Tanjung Benoa Perspektif Hukum Pariwisata

2025-09-28T09:20:09+07:00

Pariwisata bahari memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya, namun keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan destinasi sering kali masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan Pandawa Watersport di Tanjung Benoa ditinjau dari perspektif hukum pariwisata serta menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dalam mewujudkan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus yang berfokus pada praktik pengelolaan wisata air dan keterlibatan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dalam UU No. 10 Tahun 2009, Permenparekraf No. 14 Tahun 2016, dan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 dengan implementasinya di lapangan, di mana masyarakat adat hanya berperan pada tataran teknis dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan strategis maupun pembagian keuntungan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, mekanisme kemitraan, sertifikasi usaha, dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai upaya mewujudkan tata kelola destinasi pariwisata yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Ekonomi Akibat Pertamax Oplosan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

2025-09-27T07:43:39+07:00

Fenomena pengoplosan bahan bakar minyak jenis Pertamax yang marak terjadi di berbagai SPBU telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat peredaran Pertamax oplosan dalam perspektif hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan doktrin hukum terkait perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak-hak konsumen telah dijamin secara normatif, implementasinya masih lemah, terutama pada aspek preventif berupa pengawasan mutu dan distribusi. Perlindungan hukum yang diberikan selama ini lebih bersifat represif melalui pemberian ganti rugi setelah kerugian terjadi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya pembentukan regulasi turunan dan sistem pengawasan yang lebih transparan untuk menjamin hak konsumen atas barang yang sesuai standar serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelaku usaha.

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oluhuta Utara melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Rumah Tangga dan Teknologi Digital

2025-09-28T09:05:14+07:00

Masalah pengelolaan sampah di Kelurahan Oluhuta Utara menunjukkan urgensi yang tinggi akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya sistem pengelolaan berbasis rumah tangga. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat melalui edukasi pengelolaan sampah dan pemanfaatan teknologi digital berupa website bank sampah. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan teknis, dan praktik langsung yang melibatkan aparatur kelurahan, dosen pembimbing lapangan, serta masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman warga terhadap pemilahan sampah organik, anorganik, dan kimia, serta keterampilan dalam mengolah sampah plastik menjadi paving block bernilai jual. Website bank sampah yang diperkenalkan berhasil menarik partisipasi warga dalam pencatatan dan penukaran sampah secara digital. Studi kasus dari Desa Babakan Ngantai, Bogor, turut memperkuat pendekatan berbasis komunitas dan teknologi. Kegiatan ini juga menyoroti peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan pentingnya strategi keberlanjutan. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sinergi antara edukasi, teknologi, dan partisipasi masyarakat dapat mendorong terciptanya Kelurahan Oluhuta Utara yang bersih, mandiri, dan berdaya secara sosial dan ekonomi.

Pemikiran Ibnu Sina tentang Pendidikan: Analisis Historis, Konseptual, dan Relevansi Kontemporer

2025-10-15T14:42:37+07:00

Pemikiran Ibnu Sina tentang pendidikan menempati posisi penting dalam khazanah intelektual Islam karena mengintegrasikan rasionalitas, spiritualitas, dan etika dalam satu sistem pemikiran yang utuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep pendidikan Ibnu Sina melalui pendekatan historis dan konseptual serta mengeksplorasi relevansinya dalam konteks pendidikan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan analisis hermeneutik-filosofis terhadap karya-karya utama Ibnu Sina seperti Al-Shifāʼ, Al-Najāt, dan Al-Qānūn fī al-Ṭibb yang dikombinasikan dengan literatur sekunder modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan menurut Ibnu Sina merupakan proses penyempurnaan jiwa (takamul al-nafs) menuju kebahagiaan sejati melalui pengembangan intelektual, moral, dan fisik secara holistik. Ia menolak dikotomi antara ilmu agama dan rasional, menempatkan peran guru sebagai penuntun spiritual, dan menekankan pentingnya kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan peserta didik. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Ibnu Sina masih relevan dalam membangun paradigma pendidikan Islam modern yang humanistik, integratif, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta kesadaran sosial

Pemikiran Pendidikan Al-Ghazali: Antara Etika, Akhlak, dan Pengembangan Karakter

2025-10-15T14:45:46+07:00

Krisis moral dan degradasi nilai dalam dunia pendidikan modern menunjukkan perlunya rekonstruksi paradigma pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga menekankan dimensi etika, akhlak, dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan dalam konteks etika, akhlak, dan pengembangan karakter serta relevansinya terhadap tantangan pendidikan kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis karya-karya utama Al-Ghazali seperti Ihya’ Ulum al-Din, Ayyuha al-Walad, dan Mizan al-Amal, serta membandingkannya dengan literatur pendidikan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Ghazali memandang pendidikan sebagai proses penyucian jiwa (tazkiyatun nafs), pembentukan karakter melalui latihan spiritual (riyadhah al-nafs), serta pengembangan moral melalui pembiasaan nilai-nilai ilahiah. Pemikirannya tetap relevan dalam menghadapi krisis moral abad ke-21 dan dapat menjadi model integratif dalam pengembangan kurikulum berbasis karakter. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya reorientasi pendidikan Islam agar tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, berjiwa spiritual, dan bertanggung jawab sosial

Efikasi Diri Narapidana yang Akan Reintegrasi Sosial di Rutan Kelas IIB Bantul

2025-09-28T13:17:24+07:00

Tingginya tantangan psikologis dan stigma sosial yang dihadapi narapidana menjelang pembebasan menuntut adanya pemahaman mendalam mengenai efikasi diri sebagai faktor penentu keberhasilan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi efikasi diri narapidana yang mempersiapkan reintegrasi sosial di Rutan Kelas IIB Bantul serta mengidentifikasi sumber-sumber yang memengaruhi pembentukan efikasi diri tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, didukung oleh wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan yang terdiri dari tiga narapidana, dua petugas pemasyarakatan, dan satu pejabat struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi efikasi diri narapidana sangat bervariasi, dengan sebagian memiliki keyakinan tinggi untuk menghadapi tantangan sosial dan sebagian lainnya menunjukkan kecenderungan negatif yang ditandai dengan kecemasan dan perilaku penghindaran. Sumber efikasi diri yang dominan meliputi pengalaman keberhasilan masa lalu, dukungan sosial dari lingkungan, dan kondisi emosional yang stabil, sementara kegagalan pengalaman serta kondisi psikologis negatif menjadi penghambat utama. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya program pembinaan yang berfokus pada penguatan efikasi diri melalui pelatihan keterampilan, dukungan psikososial, dan intervensi berbasis kesehatan mental untuk meningkatkan kesiapan narapidana menghadapi kehidupan pasca-pembebasan.

Penggunaan Klausul Force Majeure dalam Pelaksanaan Kontrak pada Masa Pandemi COVID-19

2025-09-28T11:16:32+07:00

Pandemi COVID-19 telah menciptakan tantangan besar dalam pelaksanaan kontrak bisnis di Indonesia, terutama terkait pemenuhan kewajiban yang terhambat oleh keadaan luar biasa di luar kendali para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, dasar hukum, dan penerapan klausul force majeure dalam hukum perdata Indonesia selama pandemi COVID-19, serta mengevaluasi implikasinya terhadap pelaksanaan kontrak bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan studi kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure relatif berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, yang memungkinkan penundaan kewajiban kontraktual tanpa pembatalan otomatis. Temuan ini juga mengungkap pentingnya renegosiasi, restrukturisasi, dan adaptasi kontrak sebagai strategi mitigasi risiko hukum. Implikasi dari penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana klausul force majeure dapat dioptimalkan dalam perjanjian bisnis sebagai perlindungan hukum dalam menghadapi situasi krisis di masa depan

Peran Hukum Konstitusi Dalam Mengawal Pemilu Yang Demokratis di Indonesia

2025-10-12T23:22:15+07:00

Pemilihan umum merupakan pilar utama demokrasi yang menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran hukum konstitusi dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu yang demokratis di Indonesia, dengan fokus pada prinsip konstitusional, kewenangan Mahkamah Konstitusi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta dampaknya terhadap tata kelola demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur ilmiah, dan hasil penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum konstitusi memiliki peran strategis sebagai instrumen pengatur, pengawas, sekaligus pelindung hak politik warga negara, serta Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi (guardian of the constitution) yang memastikan proses elektoral berjalan sesuai asas LUBER JURDIL. Implikasi dari kajian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi, peningkatan kesadaran konstitusional masyarakat, serta pembenahan sistem hukum agar Pemilu di Indonesia benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat secara substantif dan berkeadilan

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Logo Halal Pada Produk Minuman Beralkohol

2025-10-01T21:59:55+07:00

Fenomena penggunaan logo halal pada produk minuman beralkohol memunculkan persoalan serius dalam konteks perlindungan konsumen dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan logo halal secara tidak sah pada produk minuman beralkohol. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menganalisis norma hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku usaha dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP karena memenuhi unsur kesengajaan, tipu muslihat, dan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Selain itu, pelaku juga melanggar kewajiban hukum dalam menjaga kehalalan produk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat, reformasi mekanisme sertifikasi halal, serta penguatan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan konsumen dan penjaga integritas sistem halal nasional

Kurikulum dan Metode Pengajaran dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam

2025-10-18T14:02:56+07:00

Perkembangan pendidikan Islam di era modern menghadapi tantangan integrasi nilai-nilai wahyu dengan ilmu pengetahuan kontemporer dalam membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar filosofis yang melandasi pengembangan kurikulum dan metode pengajaran dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menelaah karya-karya klasik seperti Ihya’ Ulumuddin karya Al-Ghazali, Kitab al-Shifa karya Ibnu Sina, dan Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah karya Al-Farabi, serta teori-teori pendidikan Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam menempatkan kurikulum sebagai sarana penyucian jiwa (tazkiyah al-nafs) dan pembentukan insan kamil yang seimbang secara intelektual, moral, dan spiritual. Metode pengajaran dalam perspektif ini tidak hanya bersifat instruksional tetapi juga transformatif, dengan menekankan peran guru sebagai teladan moral dan pembimbing ruhani. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan fondasi filosofis pendidikan Islam dapat menjadi strategi efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi, sekularisasi, dan disrupsi teknologi

Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi untuk Menjamin Kepastian Hukum

2025-09-29T11:35:33+07:00

Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur amnesti dan abolisi sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi disalahgunakan secara politis dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan regulasi khusus dengan menelaah batasan tindak pidana yang dapat menjadi objek amnesti dan abolisi, mekanisme pengajuan, serta akibat hukum dari pertimbangan DPR. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan historis. Temuan menunjukkan bahwa perluasan fungsi amnesti dan abolisi ke ranah tindak pidana umum, termasuk korupsi sebagai kejahatan luar biasa, menimbulkan dilema konstitusional dan etis. Pembentukan undang-undang khusus dipandang mendesak untuk memperkuat sistem checks and balances, menjamin akuntabilitas, dan mengembalikan fungsi historis amnesti dan abolisi sebagai instrumen rekonsiliasi politik demi stabilitas dan keselamatan negara. Implikasi hasil penelitian ini memperkuat urgensi reformasi hukum dalam kerangka penegakan hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Organizational Culture in Realizing Higher Education Innovation in Private Universities in Jambi Province

2025-06-12T09:13:09+07:00

The rapid transformation of the higher education landscape demands that universities develop adaptive and innovative organizational cultures to remain competitive and sustainable. This study aims to analyze the role of organizational culture in fostering innovation within private Islamic higher education institutions in Jambi Province. A qualitative approach with a case study design was employed, involving three institutions: IAI Muhammad Azim, IAI Yasni Muaro Bungo, and Nusantara Batanghari University. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and then analyzed descriptively. The findings reveal that a strong organizational culture characterized by effective communication, team collaboration, visionary leadership, and the integration of Islamic values significantly contributes to academic, managerial, and social innovation within universities. However, challenges such as limited human resources, inadequate facilities, and insufficient funding remain. The implications highlight the importance of systematically strengthening organizational culture as a foundation for sustainable innovation and institutional development in Islamic higher education

Implementasi Penanganan Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

2025-10-20T13:25:08+07:00

Fenomena pengungsi lintas negara menjadi isu global yang terus meningkat, salah satunya adalah pengungsi Rohingya yang mengalami diskriminasi sistematis dan kehilangan kewarganegaraan di Myanmar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penanganan tempat penampungan pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru berdasarkan regulasi tersebut serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka untuk menggambarkan penerapan kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 belum berjalan secara optimal. Masih banyak pengungsi yang tidak memperoleh tempat penampungan yang layak sesuai ketentuan hukum, disertai dengan minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan fasilitas, dan resistensi sosial dari masyarakat sekitar. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga internasional dalam memastikan perlindungan hak asasi pengungsi secara komprehensif dan berkelanjutan

Prototype GPS Tracking Narapidana Asimilasi pada Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal

2025-09-29T13:09:14+07:00

Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan sistem pembinaan narapidana yang lebih efektif, akuntabel, dan berbasis teknologi di tengah tantangan overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas prototype GPS Tracking dalam membantu petugas Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal memantau aktivitas narapidana, serta mengidentifikasi manfaat, penerimaan pengguna, dan hambatan teknis yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan analisis berbasis Technology Acceptance Model (TAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem GPS Tracking dinilai bermanfaat, mudah digunakan, dan meningkatkan efektivitas pengawasan serta akurasi data pembinaan narapidana. Kendati demikian, terdapat sejumlah tantangan seperti belum terintegrasinya sistem dengan basis data resmi, keterbatasan daya tahan perangkat, dan gangguan sinyal. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi pelacakan berbasis GPS memiliki potensi besar untuk mendukung pembinaan narapidana yang lebih transparan, terukur, dan berorientasi pada reintegrasi sosial di masa depan

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Amabaan Kecamatan Simeulue Barat

2025-10-16T18:12:05+07:00

Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks di berbagai daerah pedesaan Indonesia, termasuk Desa Amabaan, yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dengan melibatkan 265 keluarga penerima manfaat sebagai populasi, dan 40 keluarga sebagai sampel melalui teknik proportional random sampling. Data dikumpulkan melalui angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH secara umum telah berjalan efektif dengan capaian tingkat keberhasilan pelaksanaan sebesar 84,7% dan efektivitas program mencapai 83,53%. PKH terbukti berperan signifikan dalam membantu kebutuhan dasar keluarga miskin, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, meskipun masih terdapat kendala seperti ketidaktepatan sasaran dan besaran bantuan yang terbatas. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan validasi data, sosialisasi yang lebih intensif, dan optimalisasi pendampingan agar PKH dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat

Pendekatan Dinamika Kelompok dalam Pembinaan Kepribadian Narapidana Residivis Kasus Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat

2025-09-29T19:05:28+07:00

Narapidana Residivis Kasus Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat”Tingginya angka residivisme kasus narkotika di Indonesia, khususnya di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, menunjukkan perlunya pendekatan pembinaan yang lebih efektif dan holistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendekatan dinamika kelompok dalam pembinaan kepribadian narapidana residivis narkotika serta mengidentifikasi faktor- faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan dinamika kelompok mulai diterapkan dalam bentuk kegiatan kelompok kecil, diskusi reflektif, serta pelibatan petugas pembina sebagai fasilitator. Pendekatan ini mampu membangun kohesi kelompok, meningkatkan keterbukaan antar narapidana, serta membentuk pola interaksi sosial yang mendukung perubahan perilaku positif. Namun demikian, implementasi masih menghadapi tantangan berupa struktur hierarkis lapas yang kaku, kurangnya ruang reflektif, ketimpangan partisipasi antar anggota kelompok, dan minimnya dukungan keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan secara struktural dan metodologis melalui pelatihan fasilitator, pelibatan peer mentor, serta integrasi pendekatan keluarga dalam dinamika kelompok agar pembinaan kepribadian dapat berjalan secara berkelanjutan dan transformatif

Pembentukan Kesadaran Identitas Nasional Melalui Peran Media Sosial Pada Mahasiswa Unimed

2025-09-28T22:42:31+07:00

Identitas nasional merupakan fondasi penting bagi eksistensi, kohesi, dan kelangsungan suatu bangsa di tengah dinamika global yang terus berubah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam membentuk kesadaran identitas nasional di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap tujuh mahasiswa dari berbagai fakultas yang aktif menggunakan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memahami identitas nasional sebagai nilai-nilai dasar yang mencakup Pancasila, sejarah perjuangan, dan kekayaan budaya Indonesia. Media sosial memiliki dua sisi peran: sebagai sarana efektif dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui konten edukatif dan promosi budaya, sekaligus sebagai saluran penyebaran budaya asing dan disinformasi yang berpotensi melemahkan kesadaran tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya literasi digital dan kesadaran kritis dalam memanfaatkan media sosial sebagai instrumen strategis untuk memperkuat identitas nasional generasi muda.

Telaah Karakteristik Sistem Bikameral Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 92/Puu-X/2012

2025-09-22T15:33:52+07:00

Latar belakang penelitian ini berangkat dari dinamika ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 yang mengubah sistem legislatif dari unikameral menjadi bikameral. Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diharapkan mampu menjadi penyeimbang kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 mengubah karakteristik sistem bikameral Indonesia dan memperkuat posisi DPD dalam fungsi legislasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur akademik terkait kewenangan DPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memberikan penguatan pada tahap perencanaan dan pembahasan RUU, sehingga DPD memperoleh posisi sebagai co-legislator, tetapi belum mencapai level co-decision maker. Implikasinya, sistem bikameral Indonesia tetap bercorak soft bicameralism, meskipun mengalami sedikit pergeseran ke arah quasi-strong bicameralism, yang menunjukkan perlunya reformasi konstitusional untuk mencapai keseimbangan kekuasaan yang lebih efektif

Ganjaran dan Hukuman Dalam Pendidikan Islam

2025-10-18T21:14:51+07:00

Pendidikan Islam menempatkan ganjaran (thawāb) dan hukuman (‘uqūbah) bukan sekadar alat pengendalian perilaku, tetapi sebagai instrumen pembentukan moral dan spiritual peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan makna dan prinsip ganjaran serta hukuman dalam pendidikan Islam, menelusuri dasar normatifnya dalam Al-Qur’an dan hadis, serta menautkannya dengan teori psikologi dan pedagogi modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka normatif (library research) dengan sumber primer berupa Al-Qur’an, hadis, serta karya ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ganjaran dan hukuman secara seimbang selaras dengan nilai keadilan dan kasih sayang yang diajarkan Islam, serta berkesesuaian dengan teori psikologi modern seperti Self-Determination Theory dan Restorative Discipline. Ganjaran menumbuhkan motivasi intrinsik dan rasa syukur, sedangkan hukuman mendidik melalui kesadaran moral dan refleksi diri. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam yang mengintegrasikan spiritualitas, moralitas, dan psikologi modern akan melahirkan sistem pembelajaran yang manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada pembentukan insan kamil.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Sudah Tua Renta Dalam Perkara Persetubuhan Anak Dibawah Umur Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)

2025-09-30T16:01:53+07:00

Kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum dan moralitas sosial yang menimbulkan dampak psikologis dan sosial berkepanjangan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang sudah tua renta dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Liw. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu aspek yuridis berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta aspek sosiologis yang memperhatikan kondisi pelaku dan dampak sosial terhadap korban. Pertimbangan usia lanjut pelaku tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pidana, tetapi menjadi faktor meringankan dengan tetap menjunjung nilai keadilan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan moral, dan perlindungan hak anak sebagai wujud tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum 2024

2025-09-30T18:11:56+07:00

Pemilihan umum merupakan instrumen utama demokrasi yang menentukan legitimasi kekuasaan rakyat melalui proses yang transparan dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta mengkaji dasar pertimbangan Majelis Bawaslu dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis dokumen dan wawancara pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Bawaslu Provinsi Banten telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana pelanggaran administratif terbukti dilakukan oleh beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rekapitulasi hasil suara. Namun, sanksi administratif tidak dapat diterapkan karena hasil pemilu nasional telah ditetapkan dan menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Temuan ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip LUBER dan JURDIL secara konsisten untuk menjaga integritas demokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Mekanisme Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024

2025-09-30T18:15:50+07:00

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan memastikan legitimasi politik berjalan secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang dalam mekanisme penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam tahapan akhir pemilihan anggota DPRD Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara terhadap pihak terkait, disertai analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan pelaksananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Serang telah menjalankan perannya sesuai ketentuan hukum melalui penerbitan Keputusan Nomor 129 Tahun 2023 tentang DCS dan Nomor 148 Tahun 2023 tentang DCT, namun menghadapi beberapa kendala seperti permasalahan teknis pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon), keterlambatan dana hibah, serta hambatan koordinasi di tingkat daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan, kesiapan teknis, dan transparansi prosedural untuk memperkuat integritas pemilu di masa mendatang.

Analisis Perlindungan Hukum UMKN di Kota Serang Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha

2025-09-30T18:19:23+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, serta mengkaji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan data hasil wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM, khususnya pada sektor Batik Banten, belum berjalan secara optimal. Ditemukan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, terutama terkait pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi terhadap lemahnya jaminan hukum bagi pelaku UMKM dan perlunya reformulasi kebijakan agar sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial.

Efektivitas Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Kucing di Kabupaten Bogor

2025-08-28T12:18:14+07:00

Fenomena kekerasan terhadap hewan, khususnya kucing, di Kabupaten Bogor menggambarkan lemahnya penegakan hukum dan menurunnya kesadaran moral masyarakat terhadap makhluk hidup. Meskipun regulasi seperti Pasal 302 KUHP dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 telah mengatur perlindungan terhadap hewan, pelaksanaannya di lapangan masih belum efektif dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap pelaku tindak kekerasan pada kucing serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam penegakan hukumnya di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara dengan Direktur Yayasan Natha Satwa Nusantara dan studi literatur terhadap peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum masih rendah karena substansi hukum yang belum komprehensif, lemahnya struktur penegakan hukum, serta budaya masyarakat yang permisif terhadap kekerasan terhadap hewan. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas hukum membutuhkan reformasi substansi hukum, pelatihan aparat penegak hukum, dan edukasi publik berkelanjutan. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembentukan sistem hukum yang lebih berkeadilan, beradab, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal

Peranan Politik Perempuan dalam Pembangunan: Studi tentang Keterwakilan Perempuan dan Dampaknya terhadap Kebijakan Publik

2025-10-01T13:08:26+07:00

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan isu krusial untuk memastikan kebijakan publik yang inklusif dan responsif gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif Indonesia dan dampaknya terhadap kebijakan publik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang didukung oleh data kuantitatif dari hasil Pemilu 2024, studi ini menemukan bahwa meskipun partai politik telah mematuhi kuota 30% dalam tahap pencalonan (dengan rata-rata 37,01% calon perempuan), keterwakilan aktual perempuan di DPR RI periode 2024-2029 hanya mencapai 21,9%. Hambatan kultural dan struktural, seperti budaya patriarki dan sistem rekrutmen partai, menjadi penyebab utama ketidakberhasilan pencapaian target kuota. Namun, keberadaan perempuan di legislatif terbukti memberikan dampak signifikan, antara lain mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan (seperti kesehatan reproduksi dan perlindungan maternitas) serta berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan. Studi ini menyimpulkan bahwa kuota calon belum menjamin keterwakilan efektif, tetapi keterwakilan tersebut sangat penting untuk terciptanya pembangunan yang lebih adil dan setara.

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Es Krim Tempo Gelato Yogyakarta

2025-10-03T13:31:47+07:00

Perkembangan globalisasi dan perdagangan bebas menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia. Merek menjadi simbol utama yang tidak hanya mewakili identitas produk, tetapi juga menjamin reputasi dan kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terdaftar “Tempo Gelato” Yogyakarta dalam perspektif hukum positif Indonesia, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan merek dan efektivitas penerapan sistem first to file. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem konstitutif yang dianut Indonesia memberikan kepastian hukum bagi pemegang merek yang beritikad baik, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi karena lemahnya verifikasi pendaftaran dan maraknya pendaftaran dengan bad faith. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sistem pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencegah sengketa merek serupa di masa depan

Pengaruh Budaya Hukum terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum

2025-10-03T13:35:50+07:00

Korupsi merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang paling kompleks di Indonesia. Meskipun berbagai perangkat hukum dan lembaga telah dibentuk, praktik korupsi tetap marak terjadi karena lemahnya budaya hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia melalui kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah berbagai literatur hukum primer dan sekunder untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran hukum masyarakat, integritas penegakan hukum, dan efektivitas lembaga antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi akan berjalan efektif apabila pembenahan sistem hukum dilakukan bersamaan dengan pembangunan budaya hukum yang berintegritas, transparan, dan partisipatif. Budaya hukum yang kuat terbukti menjadi fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan bebas dari praktik korupsi.

Dampak Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pada Lembaga Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta

2025-09-30T10:43:42+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak peningkatan pembangunan infrastruktur pada enam Lembaga Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap petugas serta narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan narapidana dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta terhadap efektivitas pengawasan petugas. Peningkatan fasilitas fisik, seperti ruang kelas, klinik, bengkel kerja, dan ruang kunjungan yang manusiawi, memperkuat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sementara itu, bagi petugas, kondisi kerja yang lebih baik meningkatkan profesionalitas dan efektivitas pengawasan. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya aspek teknis, tetapi juga instrumen sosial yang berperan dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yang manusiawi dan berkeadilan

Implementasi Pembinaan Kemandirian Bakpia Dalam Menekan Pola Pikir Kriminal Narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta

2025-09-30T10:20:08+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembinaan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mampu membentuk pola pikir narapidana ke arah yang lebih positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pembinaan kemandirian melalui produksi Bakpia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menekan pola pikir kriminal narapidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan telah dilaksanakan melalui beberapa dimensi implementasi seperti sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Petugas yang kompeten, fasilitas yang memadai, serta SOP yang berlaku mendukung keberhasilan program. Namun, masih ditemukan hambatan seperti keterlambatan premi, kurangnya pelatihan berkelanjutan, ketidakkonsistenan penerapan aturan, dan masih munculnya pola pikir menyimpang seperti justification, personal irresponsibility (tidak bertanggung jawab), hingga entitlement (menuntut hak). Kesimpulannya, program ini memiliki potensi kuat dalam menanamkan kemandirian dan menekan pola pikir kriminal, namun diperlukan perbaikan berkelanjutan pada aspek pelatihan, pengawasan, dan strategi perubahan perilaku agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara optimal

Ketika Adat dan Hukum Positif Bertabrakan: Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dari Hubungan Kohabitasi di Desa Bajo

2025-10-01T14:14:14+07:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam fenomena kohabitasi di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan hukum adat dalam menangani praktik tersebut. Menggunakan pendekatan hukum empiris kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum adat di Desa Bajo masih berlaku terutama melalui sanksi berupa pemaksaan pernikahan terhadap pelaku kohabitasi penerapannya menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Secara internal, hukum adat belum tertulis, bergantung pada otoritas personal, dan kurang dipahami esensinya oleh masyarakat. Secara eksternal, terjadi ketegangan antara norma adat dan prinsip hukum nasional, terutama terkait hak anak, kesukarelaan dalam perkawinan, serta pergeseran nilai sosial akibat modernisasi. Di sisi lain, peran orang tua sering kali lemah, pasif, atau bahkan membiarkan kohabitasi dengan alasan “akan segera dinikahkan”, sehingga gagal memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 35 Tahun 2014

Evaluasi Program Sarana Asimilasi Dan Edukasi Untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan

2025-10-01T16:35:10+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) dalam mendukung ketahanan pangan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan. Penelitian menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) serta konsep ketahanan pangan dari FAO sebagai tolok ukur. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Karang Intan telah mampu menghasilkan pangan secara mandiri untuk memenuhi konsumsi harian warga binaan. Namun, kemampuan untuk melakukan penyimpanan pangan dalam jumlah besar sebagai cadangan jangka panjang masih belum tercapai. Berdasarkan empat pilar ketahanan pangan FAO (ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas), ketahanan pangan di Lapas Karang Intan sudah berjalan tetapi belum maksimal. Diperlukan peningkatan pada aspek kesinambungan produksi, fasilitas penyimpanan, serta strategi pengelolaan jangka panjang untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan

Penerapan Asas First To File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Denza

2025-10-01T21:32:32+07:00

Sengketa merek dagang antara BYD Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi (PT WNA) mengenai merek DENZA menggambarkan kompleksitas penerapan asas first to file dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas first to file dalam penyelesaian sengketa merek, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan kasus konkret BYD vs PT WNA. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas first to file memberikan kepastian hukum bagi pendaftar pertama, tetapi mengabaikan prinsip perlindungan merek terkenal sebagaimana diatur dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kewajiban internasional Indonesia dan implementasi hukum nasional. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan hukum merek agar dapat menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik merek terkenal

Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11 Tahun 2022

2025-10-02T11:38:45+07:00

Permasalahan waris beda agama masih menjadi polemik dalam praktik hukum waris Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mensyaratkan ahli waris beragama Islam, sehingga ahli waris non-Muslim dianggap terhalang menerima warisan. Namun, perkembangan yurisprudensi, termasuk Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp, menunjukkan adanya pengakuan terhadap pemberian Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Notaris dalam pelaksanaan Wasiat Wajibah tersebut, mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa Notaris berperan penting dalam mengakomodasi pelaksanaan Wasiat Wajibah melalui pembuatan akta wasiat atau akta pembagian warisan yang mengikat para pihak. Keberadaan akta autentik dari Notaris tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama, tetapi juga menjadi instrumen harmonisasi antara hukum Islam, putusan pengadilan, dan praktik kenotariatan. Dengan demikian, Notaris memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan keadilan keluarga pewaris sekaligus kepastian hukum dalam sengketa waris beda agama.

Kajian Yuridis Penerapan Perlindungan Hukum Pemilik Wisata Dalam Persepektif Hukum Pariwiasata

2025-10-02T18:45:57+07:00

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Namun, fokus regulasi kepariwisataan di Indonesia lebih menekankan pada perlindungan wisatawan dibandingkan pemilik properti wisata, sehingga menimbulkan kesenjangan terhadap prinsip kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pariwisata dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik properti wisata serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih berfokus pada wisatawan dan belum secara spesifik mengatur perlindungan pemilik properti. Dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan kontraktual seperti pembatalan sewa sepihak atau ketiadaan klausul penyelesaian sengketa yang merugikan pemilik properti. Bentuk perlindungan hukum yang ideal mencakup upaya preventif berupa penguatan klausul kontrak dan regulasi sektoral, serta upaya represif melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan. Kesimpulannya, dibutuhkan penguatan regulasi kepariwisataan yang lebih seimbang agar tercipta iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan Dari Penyimpangan Prosedur Administratif Dalam Perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.GTO

2025-10-02T20:06:16+07:00

Isu utama dalam perkara ini ialah pengajuan gugatan tanpa menempuh banding administratif sebagaimana diwajibkan Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 dan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986, yang mencerminkan inkonsistensi hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum, inefisiensi peradilan, dan pelanggaran prinsip good governance. Penelitian ini membahas implikasi hukum dari penyimpangan prosedur administratif dalam perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.GTO di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukum tertulis dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menegaskan bahwa penyimpangan prosedur administratif dapat menimbulkan preseden keliru yang mendorong masyarakat mengabaikan mekanisme administratif dan langsung menempuh jalur litigasi, sehingga berpotensi memperberat beban peradilan. Lebih lanjut, fenomena ini mengurangi akuntabilitas birokrasi karena mekanisme koreksi internal pemerintah menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi hakim dalam menegakkan syarat administratif, penguatan regulasi teknis, serta peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintah.

Inovasi Digital Government Dalam Mewujudkan Good Governance

2025-10-03T16:20:00+07:00

Era Society 5.0 mendorong penggabungan pemerintahan digital untuk memperkuat tata kelola yang baik di tingkat global dan nasional. Penelitian ini mengkaji Kalurahan Pleret di Kabupaten Bantul sebagai contoh sukses penerapan pemerintahan digital dalam memajukan tata kelola desa. Tujuannya menganalisis proses inovasi digital dari identifikasi masalah hingga penyebaran menggunakan kerangka Siklus Inovasi Sektor Publik OECD, serta menilai dampaknya terhadap pengelolaan desa. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif deskriptif, data dikumpul melalui observasi non-partisipatif, analisis dokumen, dan wawancara mendalam dengan aparat desa serta penerima layanan. Hasil menunjukkan inovasi bertahap di Pleret, seperti portal terintegrasi pleret.id, sistem kode QR rumah tangga, WhatsApp Gateway, strategi media sosial ber multichannel, serta program Studi Desa. Berbasis pemetaan masalah lokal, inisiatif ini meningkatkan akses layanan, transparansi, dan responsivitas, selaras dengan prinsip tata kelola baik. Pengalaman Pleret menawarkan model yang dapat ditiru untuk sistem informasi desa yang berkelanjutan dan saling terhubung di seluruh Indonesia

Model Evaluasi Cse-Ucla Pada Program Pembinaan Kepribadian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan

2025-10-04T10:48:53+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan kepribadian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan, Indonesia, dengan menggunakan model evaluasi CSE-UCLA. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan terdiri atas pejabat struktural lembaga, petugas pembinaan, serta narapidana yang aktif mengikuti kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kepribadian, khususnya melalui kegiatan ibadah Nasrani dan kepramukaan, telah menjawab kebutuhan spiritual, moral, dan sosial narapidana. Program ini dirancang secara sistematis dan rutin, meskipun masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah tenaga pembina yang profesional, sarana prasarana yang belum memadai, serta inkonsistensi partisipasi dari warga binaan. Pada tahap evaluasi formatif, ditemukan bahwa sebagian besar narapidana menunjukkan keterlibatan aktif dalam kegiatan, yang berkontribusi pada peningkatan disiplin, solidaritas sosial, dan semangat hidup. Sementara itu, evaluasi sumatif mengindikasikan adanya perubahan perilaku yang positif, termasuk dalam hal pengendalian emosi, kesadaran hukum, dan peningkatan kehidupan spiritual

Analisis Pembagian Hak Asuh Anak Dari Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Negara di Indonesia

2025-10-03T12:22:58+07:00

Pernikahan siri yang sah menurut hukum Islam namun tidak tercatat secara resmi menimbulkan ketidakpastian hukum terutama terkait hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembagian hak asuh anak dari pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara Indonesia serta mengkaji tantangan legitimasi hukum yang muncul. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif yuridis dengan pendekatan komparatif dan studi kasus, menggunakan data pustaka dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam mengutamakan hak asuh ibu untuk anak di bawah umur mumayyiz dengan ayah bertanggung jawab nafkah, sedangkan hukum negara menekankan pencatatan resmi sebagai dasar sahnya hak asuh. Kesenjangan ini menimbulkan hambatan administratif dan sosial yang merugikan anak, termasuk kesulitan pengakuan status hukum dan stigma sosial. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi norma hukum melalui reformasi kebijakan dan sosialisasi pencatatan pernikahan untuk melindungi hak anak secara lebih efektif.

Tanggung Jawab PPAT Atas Kerugian Keuangan Negara Terkait Pajak Yang Lahir Dari Perolehan Dan Peralihan Hak Atas Tanah

2025-10-03T14:44:55+07:00

Besarnya dana pajak yang dipercayakan kepada PPAT menimbulkan risiko tinggi karena seringkali terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT. Situasi ini menuntut ketelitian dan akurasi tinggi dalam setiap proses pengelolaan pajak atas hak tanah, sebab kesalahan sekecil apa pun dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis waktu lahirnya utang pajak dari perolehan dan peralihan hak atas tanah serta bentuk pertanggungjawaban PPAT terhadap kekurangan pembayaran pajak yang berdampak pada kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui telaah terhadap peraturan pajak, agraria, dan jabatan PPAT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak terutang atas peralihan hak atas tanah lahir saat PPAT melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan/BPN setempat dengan data pendukung yang sah. Dalam hal ditemukan kekurangan pembayaran pajak, PPAT memiliki kewajiban hukum untuk memberitahukan kepada wajib pajak agar melunasi kekurangan sesuai hasil pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan akuntabilitas PPAT guna mencegah terjadinya kerugian keuangan negara di bidang perpajakan tanah.

Analisis Layanan Rubara Car Wash di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara

2025-10-04T05:59:22+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan layanan Rubara Car Wash dalam mendukung kesejahteraan finansial narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara. Rubara Car Wash merupakan salah satu program asimilasi kerja luar yang dikelola secara mandiri oleh pihak Rutan dengan melibatkan narapidana sebagai pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Rubara Car Wash berkontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan kerja dan kesejahteraan finansial narapidana. Program ini juga menjadi sarana reintegrasi sosial yang mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kepercayaan diri. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana prasarana dan minimnya pendampingan profesional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antara Rutan dan stakeholder eksternal guna mengoptimalkan pelaksanaan program

Analisis Criminal Thinking pada Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang

2025-10-04T16:29:17+07:00

Kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan masih jarang menjadi fokus kajian kriminologi, padahal pola pikir kriminal (criminal thinking) pada perempuan memiliki karakteristik yang berbeda dengan laki-laki dan berpengaruh terhadap proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk criminal thinking pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Analisis data mengacu pada teori Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICTS) dari Glenn D. Walters. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pikir kriminal narapidana perempuan dipengaruhi oleh faktor internal berupa kondisi psikologis, emosi negatif, serta pengalaman hidup, dan faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, lingkungan sosial, dan pengaruh pasangan. Dari delapan gaya berpikir kriminal menurut teori PICTS, ditemukan tiga gaya dominan, yaitu mollification (pembenaran diri), entitlement (perasaan berhak), dan sentimentality (menutupi kejahatan dengan kebaikan). Temuan ini menegaskan perlunya program rehabilitasi kognitif berbasis gender untuk menekan residivisme dan mendukung reintegrasi sosial yang lebih efektif

Dampak Politik Uang Dalam Kesadaran Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah

2025-10-04T15:58:00+07:00

Penelitian ini bertujuan menelaah pengaruh praktik politik uang terhadap kesadaran memilih masyarakat serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya pada pemilihan kepala daerah di Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitis, penelitian ini berupaya memahami pola perilaku politik masyarakat melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran memilih masyarakat dipengaruhi tiga dimensi utama. Dari aspek sosiologis, politik uang dianggap hal yang lumrah dan bagian dari budaya politik, sehingga warga cenderung permisif. Dari aspek psikologis, terdapat penolakan terbatas berdasarkan moral dan agama, namun pengaruhnya relatif kecil dibandingkan faktor ekonomi dan sosial. Sedangkan pada aspek rasional, sebagian besar warga menerima politik uang karena kebutuhan ekonomi, meskipun ada pula yang menilai visi, misi, serta rekam jejak calon. Faktor utama yang memperkuat dampak politik uang berkaitan dengan lemahnya kondisi ekonomi, rendahnya pengetahuan politik, dan budaya pragmatis. Temuan ini menegaskan bahwa politik uang tidak hanya merusak kualitas demokrasi lokal, tetapi juga mengikis kesadaran politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih secara kritis.

Social Entreneurship dalam Pemberdayaan Ekonomi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun

2025-10-05T11:12:34+07:00

Permasalahan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi narapidana selama menjalani masa pidana, baik secara individu maupun terhadap keluarga yang ditinggalkan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan social entrepreneurship dalam pemberdayaan ekonomi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan social entrepreneurship di Lapas I Madiun memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi narapidana melalui pemberian premi, pelatihan keterampilan kerja, dan jaringan kerja yang dapat dimanfaatkan pasca pembebasan. Kegiatan tersebut juga membawa dampak sosial berupa perubahan pola perilaku, mindset dan menumbuhkan semangat narapidana. Namun demikian, hambatan masih ditemui seperti kurangnya kesadaran narapidana jangka panjang, kurangnya ketersediaan SDM petugas, maintenance alat yang sulit dan kurangnya sarana prasana yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan kerja berbasis social entrepreneurship di Lapas Kelas 1 Madiun telah berjalan dengan baik, namun evaluasi dan perbaikan terkait kendala yang dihadapi harus segera diatasi untuk memaksimalkan output yang dihasilkan

Transformasi Sosial Ekonomi Akibat Perkembangan Perumahan Baru di Wilayah Perkampungan

2025-10-06T00:25:05+07:00

Pembangunan perumahan telah menjadi fenomena signifikan di era urbanisasi yang pesat, yang membawa berbagai konsekuensi sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak pembangunan perumahan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review. Metode yang digunakan melibatkan analisis terhadap lima belas artikel ilmiah yang dipilih dari 30 publikasi relevan yang diterbitkan antara tahun 2013 hingga 2024. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembangunan perumahan menghasilkan dampak sosial berupa pergeseran pola interaksi masyarakat, transformasi nilai dan pola pikir, perubahan peran tokoh masyarakat, serta perubahan komposisi penduduk. Secara ekonomi, dampaknya meliputi peralihan mata pencaharian dari sektor pertanian ke perdagangan dan jasa, peningkatan kesempatan kerja, naiknya nilai lahan, serta munculnya gaya hidup yang lebih konsumtif. Studi ini menyoroti sifat ganda dampak beberapa wilayah memperoleh manfaat berupa kohesi sosial dan kemakmuran ekonomi yang meningkat, sementara wilayah lain menghadapi ketimpangan sosial dan meningkatnya individualisme dalam kehidupan bermasyarakat. Studi ini menekankan pentingnya pembangunan perumahan yang integratif dan inklusif demi keadilan dan keberlanjutan sosial.

Problematika Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Bangkalan

2025-10-06T11:34:56+07:00

Perkawinan anak di bawah umur menjadi permasalahan yang masih menjadi perbincangan di Indonesia khususnya di kabupaten Bangkalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dapat menguraikan karakteristik suatu subjek serta hubungan sebab-akibat terjadinya dispensasi nikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua gabungan metode yang mencakup penelitian normatif dan penelitian empiris. Hasil yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengurangi tingkat perkawinan dibawah umur di daerah kabupaten Bangkalan. Implikasi dari temuan ini memperoleh data-data setiap tahunnya di kabupaten bangkalan tentang perkawinan di bawah umur. Dispensasi perkawinan yang harusnya menjadi pengecualian seringkali disalahgunakan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, norma sosial yang tidak stabil, serta kurangnya akses terhadap pemahaman pendidikan seksual, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya koordinasi antar lembaga mempersulit upaya pencegahan adalah faktor penting yang menjadi sebab masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur. Dampaknya meluas pada kesehatan reproduksi perempuan dan meningkatnya angka perceraian. Penanganan dispensasi perkawinan anak di bawah umur memerlukan kolaborasi pemerintah, tokoh agama, masyarakat sipil, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang melindungi anak serta menjamin hak-hak mereka

Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

2025-10-06T17:33:30+07:00

Fenomena beredarnya produk cacat di masyarakat menunjukkan lemahnya tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan konsumen. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip tanggung jawab hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat dalam perspektif hukum perlindungan konsumen serta mengidentifikasi kendala implementasinya di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan melalui telaah terhadap ketentuan perundang-undangan, literatur hukum, dan teori tanggung jawab mutlak (strict liability). Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku usaha secara hukum memiliki kewajiban penuh untuk mengganti kerugian, menarik produk dari peredaran, serta dapat dikenai sanksi administratif dan pidana apabila mengabaikan tanggung jawabnya. Namun, pelaksanaan norma ini masih terhambat oleh lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran hukum konsumen, dan praktik penghindaran kewajiban oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan transaksi digital dan perdagangan lintas negara guna mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan dan berkelanjuta

Urgensi Reformasi Sistem Pengawasan Advokat untuk Mewujudkan Akuntabilitas Profesi

2025-10-06T11:52:30+07:00

Profesi advokat memiliki kedudukan strategis sebagai penegak hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan integritas moral. Penelitian ini bertujuan menelaah akar kelemahan struktural dan kelembagaan dalam mekanisme pengawasan advokat di Indonesia serta merumuskan model reformasi yang akuntabel dan independen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan teoretis, dengan analisis berbasis teori Regulatory Capture. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegagalan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam menegakkan disiplin, dualisme organisasi yang menimbulkan fragmentasi standar etika, dan keterbatasan kewenangan Mahkamah Agung menjadi faktor utama yang menghambat akuntabilitas profesi. Reformasi yang diusulkan mencakup pembentukan Badan Pengawas Advokat (BPA) yang bersifat independen, penerapan Minimum Continuing Legal Education (MCLE) secara nasional, serta pembatasan rangkap jabatan politik pimpinan organisasi advokat. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi sistem pengawasan merupakan langkah mendesak untuk menyeimbangkan independensi profesi dengan tanggung jawab publik, sehingga martabat officium nobile dapat diwujudkan secara substantif

Legal Review Of Breach Of Land Dispute Over Land Sale And Purchase Between Land Owner And PT. Pancapuri Indoperkasa

2025-10-06T16:40:59+07:00

This study examines the legal implications of a breach of contract dispute between a landowner and PT. Pancapuri Indoperkasa, as ruled in Serang District Court Decision Number 123/Pdt/2025/PN.Srg. The research employs a normative juridical approach with a case study method to analyze the application of civil law. Data were obtained from the Supreme Court’s Case Tracking Information System (SIPP), relevant legislation, legal journals, and expert opinions, analyzed descriptively and qualitatively. The findings reveal that PT. Pancapuri Indoperkasa was proven to have defaulted by failing to fulfill payment obligations despite having received the land, which had been delivered more than two years earlier. The court rejected the company’s argument of force majeure due to internal delays in permits and funding changes, affirming that such business risks are the company’s responsibility. The judges confirmed that all elements of breach valid agreement, unfulfilled obligation, delay, loss, and causal relation were legally proven, reflecting the correct application of Articles 1244 1252 of the Civil Code. This decision illustrates the court’s progressive interpretation of pacta sunt servanda and good faith, ensuring protection for the weaker party and achieving substantive justice

Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Mendukung Reintegrasi Sosial Klien Di Bapas Kelas II Wonosari

2025-10-05T12:14:54+07:00

Fenomena reintegrasi sosial klien pemasyarakatan masih menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan akses terhadap layanan sosial, pendidikan, dan pekerjaan, serta kuatnya stigma masyarakat terhadap mantan narapidana yang menghambat proses adaptasi sosial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) dalam mendukung reintegrasi sosial klien di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas Bapas, koordinator Pokmas Lipas, serta klien pemasyarakatan sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokmas Lipas berperan penting dalam memberikan dukungan psikologis, pelatihan keterampilan kerja, pembimbingan spiritual, serta penguatan jejaring sosial yang membantu klien membangun kembali kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi. Namun, pelaksanaan program masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan anggaran, serta lemahnya koordinasi antar lembaga.

Ketidaksesuaian Antara Regulasi Dan Praktik Penjualan Obat Bebas di Toko Kelontong

2025-10-06T19:25:58+07:00

Penjualan obat bebas di toko kelontong tanpa pengawasan tenaga kefarmasian menimbulkan persoalan hukum dan risiko kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan hukum toko kelontong terhadap ketentuan distribusi obat bebas serta menganalisis dampak hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode kualitatif eksploratif untuk menganalisis ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik penjualan obat bebas di toko kelontong. Hasil observasi terhadap lima toko kelontong menunjukkan pola pelanggaran yang serupa antara lain ditemukan penjualan obat bebas belum memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditemukan penjualan obat tanpa izin resmi, penyimpanan yang tidak sesuai standar, serta ketiadaan tenaga kefarmasian dalam pelayanan obat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan serta peningkatan edukasi hukum bagi pelaku usaha untuk menjamin keselamatan publik.

Kepastian Hukum Hak Ulayat: Dilema Pengakuan Masyarakat Adat dalam Sistem Pertanahan Nasional

2025-10-03T23:02:16+07:00

Kepastian hukum hak ulayat di Indonesia menghadapi dilema yang kompleks antara pengakuan yuridis dan realitas implementatif di lapangan. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 telah menegaskan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, praktiknya masih dihambat oleh tumpang tindih kepentingan, birokrasi yang pasif, serta paradigma pembangunan nasional yang berorientasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dilema kepastian hukum hak ulayat dalam sistem pertanahan nasional melalui pendekatan yuridis normatif dengan telaah terhadap regulasi, putusan pengadilan, serta studi kasus konflik agraria di Kampar, Ketapang, dan Sawahlunto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurang antara teori dan praktik masih lebar, terutama akibat mekanisme pengakuan masyarakat adat yang birokratis dan stagnasi RUU Masyarakat Adat yang belum disahkan. Meskipun Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 menghadirkan inovasi prosedural, kekuatan hukumnya tetap lemah tanpa harmonisasi lintas sektor dan komitmen politik yang kuat

Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah berdasarkan Akta Kuasa Jual dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

2025-10-07T09:50:18+07:00

Pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemerintah. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem negatif dengan kecenderungan positif, yaitu data yang tercantum dalam sertipikat hak atas tanah dianggap sah dan benar selama tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya dihadapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan akta kuasa jual dan penguasaan fisik bidang tanah serta menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap keabsahan akta kuasa jual dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 334/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, sumber data berupa data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan mendapati bahwa penggunaan akta kuasa jual serta penguasaan secara fisik dengan itikad baik sebagai dasar peralihan hak atas tanah karena jual beli menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 334/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel. dalam memutuskan kepemilikan hak atas tanah

Keterkaitan Bank Tanah dengan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia

2025-10-07T08:23:57+07:00

Tanah sebagai sumber daya vital yang diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan diatur dalam UUPA 1960 kerap menghadapi ketimpangan dan konflik, sehingga melalui UU Cipta Kerja 2020 dibentuk Bank Tanah untuk mengelola dan mendistribusikannya bagi kemakmuran rakyat serta reforma agraria. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum Bank Tanah dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, keterkaitannya dengan hak atas tanah menurut UUPA, serta implikasinya terhadap reforma agraria dan kepastian hukum. Menggunakan metode yuridis normatif, ditemukan bahwa Bank Tanah merupakan badan hukum khusus nirlaba yang tidak menciptakan hak baru, melainkan menyalurkan tanah dalam bentuk hak-hak yang diatur UUPA. Keberadaannya berpotensi mempercepat redistribusi tanah untuk reforma agraria, tetapi juga menimbulkan risiko tumpang tindih kewenangan dengan BPN, konflik dengan masyarakat adat, serta ancaman terhadap kepastian hukum jika implementasinya tidak transparan. Penelitian merekomendasikan perlunya regulasi teknis yang lebih rinci, penguatan mekanisme transparansi, perlindungan khusus terhadap hak masyarakat adat, serta evaluasi berkala terhadap kinerja Bank Tanah

Analisis Kebijakan PAI dalam Menangani Kasus Guru yang Dilaporkan ke Polisi Akibat Pemberian Hukuman Terhadap Siswa di Sekolah

2025-10-24T20:14:53+07:00

Penelitian ini mengkaji peran kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam memberikan pedoman bagi guru dalam menerapkan tindakan disiplin di sekolah, khususnya hukuman fisik. Penelitian ini menyoroti kekhawatiran yang berkembang mengenai pelaporan guru ke polisi akibat pemberian hukuman fisik, meskipun hal tersebut masih sering diterapkan dalam pendisiplinan siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana PAI dapat memberikan pedoman yang jelas bagi guru dalam menerapkan disiplin sesuai dengan nilai-nilai Islam, sambil menghindari dampak hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis pustaka sebagai metode pengumpulan data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman fisik masih diterima dalam konteks tertentu, hal tersebut harus digunakan sebagai solusi terakhir, dengan penerapan disiplin berbasis dialog dan pendekatan restoratif lebih diprioritaskan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran PAI sangat penting dalam menyediakan pedoman disiplin yang adil, mengedepankan hak siswa, serta melindungi profesi guru dari potensi pelaporan hukum.