Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

Pengaruh Minat Belajar Dan Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Siswa Setingkat Madrasah Aliyah

2026-06-04T22:43:29+07:00

Perbedaan capaian hasil belajar siswa di Madrasah Aliyah masih sering terlihat, meskipun proses pembelajaran telah diupayakan melalui berbagai pendekatan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memahami materi, tetapi juga oleh dorongan dari dalam diri siswa serta situasi lingkungan tempat mereka belajar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara minat belajar dan lingkungan sekolah dalam hubungannya dengan hasil belajar siswa berdasarkan kajian dari berbagai penelitian sebelumnya. Metode yang digunakan berupa literature review dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelusuran artikel ilmiah pada Google Scholar yang relevan dengan variabel yang dikaji. Hasil kajian menunjukkan bahwa minat belajar memiliki kecenderungan hubungan positif terhadap hasil belajar, namun pengaruh tersebut tidak berjalan secara tunggal. Lingkungan sekolah hadir sebagai faktor yang dapat memperkuat atau justru melemahkan pengaruh tersebut melalui suasana pembelajaran, kualitas interaksi guru dan siswa, serta dukungan fasilitas yang tersedia. Lingkungan yang terasa tertata dan mendukung membuat siswa lebih mudah terlibat dalam proses belajar secara lebih konsisten. Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa hasil belajar terbentuk dari pertemuan antara dorongan internal siswa dan kondisi lingkungan sekolah, sehingga keduanya berjalan saling melengkapi dalam proses pendidikan di Madrasah Aliyah.

The Influence Of Gamification Strategies On Purchase Intention

2026-04-30T11:05:08+07:00

Gamification in digital marketing is increasingly applied to enhance user interaction and stimulate purchase intention. This study aims to examine the effect of gamification strategies on purchase intention with customer engagement acting as a moderating variable in the relationship. A quantitative approach was employed using structural model analysis and bootstrapping to test the relationships among variables. The results reveal that gamification has a significant effect on customer engagement with a path coefficient of 0.719. Customer engagement also significantly influences purchase intention with a coefficient of 0.345. In addition, gamification shows a significant direct effect on purchase intention with a coefficient of 0.568, indicating a stronger direct influence compared to the indirect effect. The indirect effect through customer engagement is also significant with a coefficient of 0.249, confirming its role as a partial mediator. Based on the Stimulus Organism Response (SOR) theory, gamification acts as the stimulus that shapes customer engagement as the organism, which subsequently leads to purchase intention as the response. Thus, gamification implementation is proven effective in increasing user engagement and strengthening purchase intention

Pertimbangan Hakim dalam Perceraian Akibat Murtad

2026-04-30T11:06:48+07:00

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat murtad sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 432/Pdt.G/2024/PA.Prw. Isu murtad dalam rumah tangga sering menjadi alasan putusnya perkawinan karena berkaitan dengan hilangnya keharmonisan dan dasar keagamaan dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perubahan agama salah satu pihak, serta implikasi hukumnya terhadap status perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek ketidakharmonisan, hilangnya tujuan perkawinan, serta dampak perubahan akidah terhadap keberlangsungan rumah tangga. Hakim juga menegaskan bahwa murtad dapat menjadi salah satu alasan kuat terjadinya perceraian apabila menimbulkan mudarat dalam kehidupan rumah tangga

Penerapan Hukum Waris Islam Pada Keluarga yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki

2026-04-30T11:08:04+07:00

Penerapan hukum waris Islam pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki merupakan isu penting dalam praktik pembagian harta warisan di masyarakat. Dalam hukum waris Islam, pembagian harta telah diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan hadis, termasuk bagian untuk anak perempuan, pasangan, dan ahli waris lainnya. Ketiadaan anak laki-laki seringkali menimbulkan permasalahan, baik dari segi pemahaman hukum maupun implementasinya di masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam kondisi tidak adanya anak laki-laki, anak perempuan tetap memiliki hak sebagai ahli waris dengan bagian tertentu sesuai ketentuan hukum Islam, sedangkan sisa harta dapat diberikan kepada ahli waris lain seperti orang tua atau kerabat dekat. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat turut mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif serta sosialisasi yang lebih luas guna mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan

Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa

2026-06-04T18:43:13+07:00

Ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi Pulau Jawa. Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan kondisi ketenagakerjaan diduga memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ketimpangan distribusi pendapatan, PDRB per kapita, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka serta menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2020-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif dan regresi data panel. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencakup enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2020-2024. Analisis dilakukan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PDRB per kapita, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Secara parsial, ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk, dan tingginya tingkat pengangguran yang tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan serta kesempatan kerja cenderung meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi-provinsi Pulau Jawa

Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia

2026-06-04T18:35:04+07:00

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam pembangunan nasional di Indonesia. Tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan tingkat kemiskinan di Indonesia serta menguji pengaruh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian menggunakan data sekunder berupa data panel yang mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode 2017-2024. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan regresi data panel menggunakan perangkat lunak EViews 14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan tingkat kemiskinan mengalami perkembangan yang berfluktuasi selama periode pengamatan. Secara parsial, pendidikan dan pendapatan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan dan pendapatan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Sementara itu, kesehatan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, tetapi tidak signifikan secara statistik. Secara simultan, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan pendapatan masyarakat perlu menjadi fokus dalam perumusan kebijakan pembangunan guna mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Analisis Hukum terhadap Pelanggaran HAM dalam Penanganan Demonstrasi Mahasiswa

2026-06-05T09:02:46+07:00

Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan demonstrasi mahasiswa di Indonesia. Demonstrasi mahasiswa merupakan wujud kebebasan berekspresi dan berkumpul yang dilindungi oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan adanya penggunaan kekuatan berlebihan, kriminalisasi, intimidasi, dan penyempitan ruang sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, regulasi, putusan pengadilan, dan laporan lembaga HAM. Hasil analisis menunjukkan bahwa defisit pemahaman aparat mengenai HAM, celah regulasi, serta kurangnya mekanisme pengawasan berkontribusi terhadap pelanggaran. Strategi penanganan demonstrasi yang mengintegrasikan pelatihan berbasis HAM, SOP yang jelas, kolaborasi lintas lembaga, dan mekanisme akuntabilitas efektif dalam melindungi hak mahasiswa serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum

Analisis Yuridis Pemisahan Fungsi Pelayanan dan Penerimaan dalam Reformasi Administrasi Perpajakan

2026-06-05T09:14:35+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemisahan fungsi pelayanan dan penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam mewujudkan keadilan pajak di Indonesia. Pemisahan fungsi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan, serta memperbaiki efektivitas pengumpulan pajak. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015, yang mengatur pemisahan fungsi ini, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, seperti ketidakseimbangan kualitas Account Representative (AR) dan sistem informasi yang belum terintegrasi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemisahan fungsi berpotensi meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan menciptakan sistem yang lebih adil, keberhasilan pemisahan ini sangat bergantung pada pelatihan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini.

Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

2026-06-05T09:16:46+07:00

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan publik tentang perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada evaluasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, namun dalam praktiknya, masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan menganalisis regulasi yang ada dan studi dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada dasar hukum yang kuat, implementasi kebijakan perlindungan anak masih kurang efektif, terutama dalam hal distribusi layanan yang tidak merata dan rendahnya pengetahuan tentang hak-hak anak di masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran terhadap anak. Kebijakan perlindungan anak harus terus diperkuat agar dapat memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Publik di Indonesia

2026-06-05T09:20:59+07:00

Penelitian ini menganalisis urgensi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan kesehatan publik di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah mengkaji bagaimana kerangka hukum, khususnya UU No. 36 Tahun 2014, memberikan jaminan keamanan bagi praktisi medis dari risiko tuntutan hukum yang tidak proporsional serta kriminalisasi profesi. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menyoroti masih adanya celah regulasi, rendahnya literasi hukum di kalangan tenaga medis, serta tantangan dalam membedakan antara risiko medis dan kelalaian profesional. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif memerlukan sinkronisasi regulasi yang lebih baik, penguatan mekanisme mediasi (Alternative Dispute Resolution), serta dukungan advokasi dari organisasi profesi. Kajian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem perlindungan yang bersifat komprehensif agar tenaga kesehatan dapat menjalankan tugas profesinya dengan optimal, aman, dan tanpa kekhawatiran akan konsekuensi hukum yang tidak adil, demi mewujudkan sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.

Dialektika Efisiensi Peradilan dan Keadilan Substantif

2026-06-05T10:00:03+07:00

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah mengintroduksi pranata "jalur khusus," sebuah mekanisme yang berakar pada konsep plea bargaining. Penelitian ini bertujuan untuk membedah ketegangan antara urgensi percepatan proses peradilan dan pemenuhan hak-hak fundamental terdakwa. Melalui metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis sinkronisasi regulasi dan doktrin, studi ini menemukan bahwa adopsi jalur khusus merupakan langkah pragmatis yang efektif untuk mengurai benang kusut penumpukan perkara (backlog) dan inefisiensi anggaran peradilan. Meskipun demikian, mekanisme ini membawa risiko laten berupa pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait prinsip non-self-incrimination, apabila aparat penegak hukum menyalahgunakannya sebagai instrumen koersif. Oleh karena itu, pengakuan bersalah tidak boleh serta-merta menggugurkan kewajiban hakim untuk melakukan pemeriksaan materiil secara independen. Penelitian ini merekomendasikan adanya limitasi ketat agar mekanisme transaksional ini tidak diberlakukan pada tindak pidana luar biasa (seperti korupsi dan terorisme), serta perlunya pengawasan yudisial yang absolut untuk memastikan prinsip keadilan substantif yang diamanatkan oleh UUD 1945 tetap terjaga

Analisis Teknik Skimming dan Scanning Mahasiswa dalam Mencari Informasi pada Media Online

2026-05-13T10:46:08+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teknik skimming dan scanning yang digunakan mahasiswa dalam mencari informasi pada media online melalui penyebaran kuisioner. Penelitian dilakukan untuk mengetahui cara mahasiswa memanfaatkan teknik membaca cepat, efektivitas penggunaannya, serta hambatan yang muncul saat mencari informasi di media digital. Perkembangan teknologi digital membuat media online menjadi sumber informasi yang banyak digunakan mahasiswa, terutama untuk kebutuhan akademik. Banyaknya informasi yang tersedia menyebabkan mahasiswa perlu memiliki kemampuan membaca yang cepat dan efektif agar dapat menemukan informasi yang relevan dalam waktu singkat. Teknik skimming digunakan untuk memahami gambaran umum isi bacaan, sedangkan teknik scanning digunakan untuk menemukan informasi tertentu secara cepat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa kuisioner yang dibagikan kepada mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah menggunakan teknik skimming dan scanning ketika mencari informasi di media online. Penggunaan kedua teknik tersebut membantu mahasiswa menemukan informasi penting dengan lebih efisien. Namun, masih ada mahasiswa yang belum menerapkan teknik membaca cepat secara optimal sehingga proses pencarian informasi menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan teknik skimming dan scanning perlu terus ditingkatkan guna mendukung literasi digital dan proses belajar mahasiswa.

Pemanfaatan Bukti Kesamaan Alamat IP dalam Penanganan Kasus Persekongkolan Tender

2026-05-30T09:22:58+07:00

Segala bentuk kerja sama tersembunyi yang memanipulasi hasil tender dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip persaingan yang sehat, karena mencederai transparansi, keadilan, dan efisiensi proses pengadaan. Untuk menjaga integritas pengadaan, pemerintah menerapkan sistem e-tender. Permasalahan muncul ketika KPPU menjadikan IP Address sebagai bukti kolusi digital. Berdasarkan Pasal 5 UU ITE, IP Address diakui sebagai bukti elektronik sah karena menunjukkan identitas unik perangkat. Penelitian ini ditempuh dengan metode normatif yuridis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang didasarkan pada penelaahan berbagai sumber kepustakaan. Keputusan No. 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 dinilai keliru karena menganggap kesamaan IP Address sebatas verifikasi administratif oleh Pokja, padahal Pokja tidak memiliki akses tersebut. Beberapa negara seperti Inggris, Brasil, Singapura, dan Tiongkok mengakui IP Address sebagai bukti jika dilengkapi metadata dan log system, yang menegaskan perlunya standar pembuktian elektronik yang konsisten dan adaptif.

Fenomena Kicau Mania dan Freestyle dalam Perspektif Pendidikan Karakter di UPT SD Negeri Tlogo 02

2026-05-12T07:47:45+07:00

Elementary education today focuses not only on academic learning but also on students’ social behavior development. The Kicau Mania and Freestyle trends are popular among elementary school students and influence their daily interactions. This study aimed to determine the influence of these trends on students’ behavior at UPT SD Negeri Tlogo 02 and their role in supporting character education. This research used a descriptive quantitative method with a Likert scale analysis technique. Data were collected through questionnaires distributed to 30 students selected using purposive sampling. The results showed that most students gave positive responses, with a score percentage of 75.8% categorized as “Good.” Students tended to imitate viral speaking styles and social behaviors but were still able to distinguish between study time and playtime. Teachers also stated that these trends did not significantly disrupt the learning process. In conclusion, the Kicau Mania and Freestyle trends influence students’ behavior and can support character education when guided properly.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce)

2026-06-01T19:47:00+07:00

Fokus penelitian ini adalah perkembangan internet dan teknologi yang berdampak pada bidang bisnis, khususnya jual beli online (e-commerce), yang semakin berkembang pesat. Hal ini menghasilkan minat masyarakat yang meningkat dalam e-commerce. Hadirnya marketplace merupakan dampak dari perkembangan e-commerce. Ketidakpuasan pelanggan dalam jual beli online ditunjukkan oleh banyaknya kasus barang tidak sesuai gambar yang terjadi di marketplace. Konsumen berhak untuk mendapatkan gambar yang jelas dan sesuai tentang produk yang akan mereka beli. Untuk menghindari kerugian konsumen, penjual di pasar harus memahami tanggung jawab mereka dalam melakukan transaksi elektronik di marketplace. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pembelian barang elektronik dan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang melakukan transaksi e-commerce yang dirugikan. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan memeriksa berbagai dokumen resmi, seperti teks undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, dan artikel yang membahas perlindungan konsumen dan e-commerce untuk mendukung dan memberikan konteks analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus benar-benar diterapkan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi jual beli elektronik

Strategi Manajemen Dakwah Berbasis Digital dalam Pengelolaan Konten Keagamaan

2026-06-03T10:24:19+07:00

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola dakwah dari metode konvensional menjadi pendekatan berbasis media digital yang lebih luas dan interaktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi manajemen dakwah berbasis digital dalam pengelolaan konten keagamaan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) sangat penting dalam mengoptimalkan dakwah digital. Perencanaan yang matang, pengorganisasian tim kreatif, pelaksanaan dengan konten komunikatif, serta evaluasi berkelanjutan menjadi kunci efektivitas. Faktor pendukung meliputi akses internet luas dan kreativitas konten, sementara hambatan meliputi persaingan informasi, rendahnya literasi digital, dan hoaks. Dengan strategi yang tepat, dakwah digital dapat menjadi media edukasi keagamaan yang efektif, terpercaya, dan relevan bagi masyarakat kontemporer

Manajemen Dakwah di Era Media Sosial

2026-06-04T03:38:07+07:00

Perkembangan media sosial telah membawa transformasi mendasar dalam praktik dakwah Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep manajemen dakwah di era media sosial, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pengelola dakwah digital, serta merumuskan strategi adaptasi yang efektif dalam pengelolaan konten keagamaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) terhadap berbagai sumber ilmiah relevan yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa fungsi manajemen dakwah—meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling)—harus diadaptasi secara menyeluruh terhadap karakteristik platform media sosial. Tantangan utama yang ditemukan mencakup penyebaran hoaks keagamaan, persaingan konten digital yang semakin kompetitif, rendahnya literasi digital sebagian kalangan masyarakat, serta perubahan algoritma platform yang dinamis. Strategi adaptasi yang efektif meliputi perencanaan konten berbasis data, pembentukan tim kreatif profesional, pemanfaatan fitur interaktif platform, serta evaluasi berkelanjutan menggunakan analitik digital. Analisis terhadap platform Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook menunjukkan bahwa setiap platform memiliki keunggulan spesifik yang dapat dioptimalkan sesuai segmentasi audiens dakwah. Penelitian ini memberikan implikasi strategis bagi lembaga dakwah, akademisi, dan mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam menghadapi dinamika dakwah digital di masa mendatang.

Marginalisasi Hak Reproduksi Perempuan Dalam Hubungan Industrial

2026-06-06T08:39:18+07:00

Penelitian ini membedah anomali penegakan hukum ketenagakerjaan terkait hak cuti haid bagi pekerja perempuan pada sektor manufaktur padat karya di Indonesia. Secara normatif, Pasal 81 UU No. 13 Tahun 2003 memberikan jaminan mutlak perlindungan organ reproduksi perempuan melalui mekanisme paid leave. Namun, penetrasi asas fleksibilitas pasar kerja pasca-legislasi UU Cipta Kerja memicu komodifikasi tenaga kerja yang mereduksi esensi hak tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum, penelitian ini menguliti bias struktural dalam eksekusi hak protektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perusahaan memanipulasi syarat formal kepatuhan lewat instrumen pembuktian medis yang rigid serta skema disinsentif finansial berupa pemotongan premi kehadiran (attendance bonus). Ketimpangan relasi kuasa antara buruh dan manajemen, yang diperparah oleh mandulnya fungsi pengawasan Dinas Tenaga Kerja, mengonfirmasi terjadinya pelemahan hak-hak reproduksi perempuan atas nama efisiensi ekonomi. Rekomendasi kajian ini menekankan perlunya standarisasi operasional cuti berbasis self-declaration dalam Perjanjian Kerja Bersama serta optimalisasi sanksi administratif kedinasan.

Perlindungan Konsumen Aatas Kelalaian Informasi Nonhalal Pada Pangan

2026-06-04T15:31:44+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus protes konsumen terhadap Petite Pastry di Batam yang secara tidak transparan menggunakan Rhum essence yang mengandung etanol sebagai pelarut dalam produknya. Isu ini menggarisbawahi urgensi transparansi informasi produk, khususnya yang berkaitan dengan prinsip religius konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, memetakan mekanisme pertanggungjawaban hukum, serta mengevaluasi efektivitas pengawasan halal di Kawasan Perdagangan Bebas Batam. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer berupa kedua undang-undang tersebut dan KUH Perdata, serta bahan sekunder seperti laporan BPJPH dan survei YLKI melalui teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pelaku usaha mencantumkan kandungan Rhum essence pada label produk merupakan pelanggaran hukum ganda, yaitu melanggar Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengenai kewajiban pelabelan non-halal. Kelalaian tersebut memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, sementara prinsip strict liability dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memungkinkan tuntutan ganti rugi immateriil akibat pelanggaran religious safety konsumen. Namun, perlindungan konsumen masih belum efektif karena pengawasan BPJPH bersifat reaktif, terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum adanya mekanisme pengaduan lokal yang responsif

Analisis Kualitas Pelayanan Paspor Berbasis Ham Bagi Layanan Prioritas Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

2026-05-25T21:43:50+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan paspor berbasis hak asasi manusia (HAM) pada layanan prioritas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan non-diskriminatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara umum telah memenuhi lima dimensi SERVQUAL, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, yang tercermin dari tersedianya fasilitas layanan prioritas, keandalan prosedur pelayanan, daya tanggap petugas, jaminan pelayanan yang transparan, serta empati terhadap kelompok rentan. Implementasi prinsip-prinsip HAM seperti non-diskriminasi, aksesibilitas, partisipasi, dan akuntabilitas juga telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan optimalisasi sistem digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan paspor berbasis HAM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah berjalan cukup efektif, namun memerlukan peningkatan berkelanjutan untuk mencapai pelayanan yang lebih optimal dan inklusif.

Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

2026-02-27T05:15:40+07:00

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing organisasi di era globalisasi dan transformasi digital. Namun, evaluasi program pengembangan SDM sering kali dilakukan secara parsial dan hanya berfokus pada aspek tertentu, seperti hasil pembelajaran atau pengembalian finansial. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka evaluasi program pengembangan SDM yang komprehensif dengan mengintegrasikan lima dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan dan sasaran, efektivitas materi dan metode, dampak terhadap kinerja karyawan, kepuasan peserta dan stakeholder, serta efisiensi biaya dan sumber daya. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Literatur ilmiah sepuluh tahun terakhir serta karya teoritis utama dianalisis dan disintesis secara sistematis untuk membangun kerangka evaluasi yang terintegrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa evaluasi pengembangan SDM perlu dilakukan secara multidimensional dengan menghubungkan hasil pembelajaran, perubahan perilaku, dampak kinerja, persepsi stakeholder, serta akuntabilitas biaya. Pendekatan evaluasi yang terintegrasi memperkuat keselarasan program dengan tujuan strategis organisasi serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Kesimpulannya, evaluasi komprehensif menjadi kunci untuk memastikan bahwa program pengembangan SDM memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Kontrak E-Commerce Berdasarkan Hukum Perikatan (Barang Tidak Sesuai)

2026-05-25T15:09:58+07:00

Perkembangan e-commerce telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik transaksi bisnis, yang ditandai dengan penggunaan kontrak elektronik sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak. Meskipun secara normatif kontrak elektronik telah diakui keabsahannya dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya masih menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya terkait ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam perspektif hukum perikatan, mengidentifikasi kendala hukum dalam pelaksanaannya, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi e-commerce. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik secara formal memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun validitasnya cenderung bersifat formalistik karena tidak selalu mencerminkan kesepakatan yang bebas dan seimbang. Ketidaksesuaian barang dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi, tetapi pembuktiannya menghadapi kendala akibat keterbatasan standar bukti elektronik dan mekanisme penyelesaian sengketa yang belum optimal. Selain itu, terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik e-commerce yang dinamis, sehingga perlindungan hukum bagi konsumen masih bersifat normatif-deklaratif dan belum sepenuhnya efektif secara implementatif. Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi hukum perikatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, termasuk penguatan regulasi kontrak elektronik, reformulasi sistem pembuktian, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis digital yang lebih transparan dan akuntabel.

Analisis Dualisme Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi DIY dengan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan oleh Rakyat

2026-05-26T10:01:32+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya dua sistem dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Fokusnya adalah membandingkan cara penetapan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan sistem pemilihan langsung yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berkaitan dengan prinsip demokrasi dan kesetaraan hak warga negara. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan cara deskriptif, serta menggunakan pendekatan hukum dan konsep. Penelitian menunjukkan bahwa cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilakukan melalui penetapan otomatis yang berdasarkan garis keturunan dari Kasultanan dan Kadipaten. Secara resmi, cara ini tidak bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Ini karena konstitusi Indonesia mengakui adanya desentralisasi yang tidak sama dan juga ada pemerintahan yang memiliki sifat khusus atau istimewa. Namun, dari sudut pandang demokrasi liberal-prosedural dan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum—juga dikenal sebagai persamaan di hadapan hukum—sistem ini menimbulkan dilema normatif karena menutup ruang bagi partisipasi politik warga negara umum. Melemahnya tekanan politik dari bawah ke atas dan pengurangan hak pilih langsung warga di tingkat provinsi adalah hasil dari sistem penetapan ini. Tetapi sistem ini memiliki legitimasi tradisional-kultural yang kuat dan berfungsi sebagai alat konstitusional untuk melestarikan warisan budaya, tata ruang, dan kearifan lokal Yogyakarta. Menurut penelitian ini, penghargaan terhadap keistimewaan daerah harus diimbangi dengan meningkatkan mekanisme akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Efektivitas e-LHKPN dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pejabat Publik di Indonesia: Antara Transparansi dan Formalitas

2026-05-25T20:09:48+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi e-LHKPN dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pejabat publik di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang menyebabkan sistem ini belum optimal sebagai instrumen deteksi dini korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan studi kasus melalui pemanfaatan data sekunder berupa regulasi, laporan resmi KPK, jurnal ilmiah, dan pemberitaan media kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-LHKPN berhasil meningkatkan kepatuhan administratif pelaporan harta kekayaan pejabat negara, tetapi belum mampu menciptakan transparansi yang substantif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya validitas data, lemahnya verifikasi substantif, keterbatasan auditor forensik, serta minimnya integrasi data lintas lembaga. Selain itu, sistem self-assessment membuka peluang manipulasi data dan membuat e-LHKPN cenderung berfungsi sebagai formalitas administratif. Dari perspektif relasi negara dan warga, keterbukaan data juga belum sepenuhnya mendorong pengawasan partisipatif yang efektif karena rendahnya literasi publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran laporan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi sistem, penguatan pengawasan, dan pembangunan budaya integritas birokrasi agar e-LHKPN dapat berfungsi lebih efektif sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik.

Kritik VS Penghinaan: Sosialisasi Terkait Ketatnya Hukum Di Ruang Digital Saat Ini

2026-05-25T18:27:54+07:00

Perkembangan media sosial yang semakin pesat telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik di ruang digital. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batasan antara kritik dan penghinaan sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai etika komunikasi digital, batasan kritik dan penghinaan, serta konsekuensi hukum dalam penggunaan media sosial. Kegiatan dilaksanakan pada 17 April 2026 di Samarinda oleh Kelompok 2 Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan metode sosialisasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi penyusunan kalimat kritik yang sesuai dengan etika dan ketentuan hukum. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan kritik dan penghinaan, pentingnya penggunaan bahasa yang santun dan berbasis fakta, serta kesadaran terhadap risiko hukum dalam penggunaan media sosial. Selain itu, peserta mampu mempraktikkan penyusunan kritik yang konstruktif dan tidak melanggar hukum melalui simulasi yang diberikan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan sadar hukum dalam memanfaatkan ruang digital.

Konsep Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia

2026-05-15T14:23:48+07:00

Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) memegang peranan sentral dalam memperkuat daya saing organisasi di tengah pusaran globalisasi dan transformasi digital yang pesat. Lingkungan bisnis yang kian kompleks menuntut praktik pengelolaan sumber daya manusia yang terstruktur, strategis, dan berkelanjutan. Studi ini berupaya menelaah konsep-konsep dasar pengembangan sumber daya manusia, meliputi definisi, peran, fungsi, manfaat, urgensi, serta kompetensi profesional esensial yang dibutuhkan di tengah dinamika global dalam kerangka bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Metodologi yang mendasari penelitian ini bersifat kualitatif, bersumber dari tinjauan sistematis terhadap literatur yang ada. Informasi dikumpulkan dari teks-teks akademis otoritatif dan berbagai jurnal yang telah melalui proses peninjauan sejawat, baik dalam konteks nasional maupun internasional, kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan melalui sintesis konseptual, bukan melalui pengukuran statistik apa pun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MSDM melampaui tanggung jawab administratif dan berfungsi sebagai mitra strategis dalam manajemen organisasi. Ruang lingkupnya mencakup perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, pemeliharaan karyawan, serta proses pemisahan. MSDM yang efektif mampu meningkatkan produktivitas pegawai, menumbuhkan budaya organisasi yang suportif, dan memperkuat posisi kompetitif. Lebih lanjut, kompetensi profesional dalam angkatan kerja global meliputi keahlian teknis dan digital, keterampilan komunikasi lintas budaya, serta kapabilitas kepemimpinan adaptif. Sebagai kesimpulan, penguatan implementasi MSDM dan kompetensi profesional global organisasi menjadi landasan kapasitas institusi untuk mempertahankan kinerja unggul dalam lingkungan global yang semakin kompetitif, menjadikan pengembangannya sebagai keharusan strategis.

Dominasi Platform Digital Transnasional dan Neokolonialisme Digital di Indonesia: Perspektif Teori Ketergantungan

2026-05-24T01:14:24+07:00

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya penetrasi internet, penggunaan platform digital, dan aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan persoalan berupa dominasi platform digital transnasional dalam penguasaan teknologi, data, dan infrastruktur digital strategis. Penelitian ini bertujuan menganalisis dominasi platform digital transnasional di Indonesia melalui perspektif Teori Ketergantungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui telaah jurnal ilmiah, buku akademik, laporan internasional, dan dokumen kebijakan terkait ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia masih berada dalam struktur ketergantungan teknologi global yang ditandai oleh dominasi perusahaan digital asing dalam penguasaan platform, algoritma, komputasi awan, dan pengelolaan data pengguna. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia lebih dominan sebagai pasar pengguna dan penyedia data digital dibanding sebagai produsen teknologi digital. Dalam konteks ini, neokolonialisme digital muncul melalui penguasaan data, teknologi, dan infrastruktur digital oleh perusahaan global yang berasal dari negara maju. Selain itu, perusahaan digital domestik juga masih menghadapi ketergantungan terhadap modal, teknologi, dan layanan digital asing. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi perlindungan data, pembangunan infrastruktur digital nasional, dan peningkatan kapasitas inovasi teknologi domestik guna memperkuat kedaulatan digital Indonesia.

Dinamika Adaptasi Sosial Penerima Manfaat dalam Program Rehabilitasi Sosial di Satuan Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Cirebon

2026-05-23T21:45:04+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika adaptasi sosial penerima manfaat dalam program rehabilitasi sosial di Satuan Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Cirebon. Penelitian dilatarbelakangi oleh kompleksitas permasalahan sosial yang dialami kelompok rentan, khususnya dalam proses penyesuaian diri dan reintegrasi sosial setelah mengalami marginalisasi sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami pengalaman, interaksi sosial, dan proses pembentukan makna sosial penerima manfaat selama mengikuti rehabilitasi sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap tiga penerima manfaat dan tiga pekerja sosial yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi sosial penerima manfaat berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh pengalaman marginalisasi, stigma sosial, dukungan sosial, serta interaksi dalam lingkungan rehabilitasi. Pada tahap awal, penerima manfaat mengalami rasa rendah diri, ketidakpercayaan sosial, dan kesulitan membangun hubungan interpersonal. Namun, melalui aktivitas kelompok, pendampingan pekerja sosial, dan lingkungan sosial yang suportif, penerima manfaat mulai membangun kembali rasa percaya diri, kemampuan komunikasi sosial, serta identitas sosial yang lebih positif. Penelitian ini memperkuat perspektif interaksionisme simbolik bahwa identitas sosial individu dibentuk melalui proses interaksi dan pemaknaan sosial. Temuan penelitian menegaskan pentingnya pendekatan rehabilitasi sosial yang humanis, partisipatif, dan berbasis dukungan sosial untuk mendukung keberhasilan reintegrasi sosial penerima manfaat.

Analisis Minat dan Bakat Siswa Kelas XI SMKN 2 Kota Blitar Menggunakan Metode Angket dan Wawancara Guru BK

2026-05-23T18:06:33+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis minat dan bakat siswa kelas XI SMKN 2 Kota Blitar melalui metode angket dan wawancara guru BK. Masa remaja merupakan fase penting dalam mengenali potensi diri, khususnya pada pendidikan kejuruan yang berkaitan erat dengan perencanaan karier dan kesiapan masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan memadukan data kuantitatif dari angket dan data kualitatif dari wawancara. Subjek penelitian terdiri dari 99 siswa kelas XI dan seorang guru Bimbingan Konseling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat dan bakat siswa sangat beragam dengan bidang seni menjadi kategori yang paling dominan. Proses pengenalan minat dan bakat berlangsung berbeda pada setiap siswa, mulai sejak masa kecil hingga jenjang SMK. Dukungan keluarga menjadi faktor paling besar dalam perkembangan potensi siswa, sedangkan sekolah juga berperan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan layanan bimbingan konseling. Namun demikian, masih terdapat siswa yang merasa ragu terhadap jurusan yang dipilih serta belum mampu menghubungkan minat dan bakat dengan perencanaan karier masa depan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara sekolah, guru BK, dan keluarga untuk mendukung pengembangan potensi siswa secara lebih maksimal.

Kegagalan Komunikasi dan Fasilitasi Konflik dalam Sengketa Lahan Adat

2026-05-22T16:06:04+07:00

Tanah memiliki peran ganda sebagai aset sosial dan modal yang sering memicu ketegangan agraria akibat tumpang tindih klaim antara hak ulayat masyarakat adat dan konsesi korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab konflik lahan antara masyarakat adat Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari serta mengevaluasi proses fasilitasi komunikasi guna merumuskan solusi penyelesaian yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis data interaktif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik bersumber dari dualisme hukum pertanahan dan kegagalan komunikasi yang berujung pada tindakan kriminalisasi terhadap warga adat. Selain itu, operasional perusahaan memicu deforestasi dan kerusakan ekosistem air yang berdampak langsung pada marginalisasi ekonomi petani lokal. Proses fasilitasi oleh pemerintah dan pihak ketiga sejauh ini berjalan lambat serta belum mampu mengurai ketimpangan relasi kuasa antar-aktor. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa membutuhkan pengakuan legal atas tanah ulayat dan penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) demi mewujudkan keadilan agraria.

Pola Komunikasi Asosiasi Imperatif Ralf Dahrendorf: Relasi Pengurus Himpunan dan Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan

2026-05-24T23:33:24+07:00

Penelitian ini melatarbelakangi fenomena dinamika organisasi mahasiswa yang sering kali memicu konflik internal akibat perbedaan posisi dan otoritas antara pengurus dan anggota biasa. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan posisi dan otoritas antara pengurus dan anggota biasa. Dengan menggunakan teori sosiologi konflik dari Ralf Dahrendorf, struktur organisasi dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang dikoordinasikan secara otoritatif. Dalam sistem ini, pola komunikasi sangat penting untuk menjaga stabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pola komunikasi terbentuk antara pengurus himpunan dan mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Wakil Ketua Himpunan dan kuesioner berupa Google Form yang disebarkan kepada mahasiswa PKn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang digunakan oleh pengurus himpunan adalah dua arah (two-way communication). Artinya, komunikasi tidak hanya dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas. Pengurus menggunakan saluran komunikasi formal dan informal untuk mendengar aspirasi mahasiswa dan meredam potensi konflik. Meskipun pengurus masih memiliki posisi yang lebih tinggi, pendekatan komunikasi yang inklusif ini efektif dalam meminimalkan resistensi dari mahasiswa. Dapat disimpulkan bahwa dengan mengelola pola komunikasi yang adaptif, kepentingan yang saling bertentangan dapat diselaraskan. Dengan demikian, keharmonisan organisasi dapat tetap terjaga.

Rebranding Kendal Regency's Identity as a City of Islamic Students through Regional Government Digital Communication

2026-06-06T22:09:38+07:00

Penelitian ini mengkaji strategi rebranding identitas Kabupaten Kendal sebagai Kota Santri melalui komunikasi digital yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Urgensi penelitian didasarkan pada meningkatnya persaingan antar daerah dalam membangun citra wilayah di era digital, serta potensi keislaman Kabupaten Kendal yang belum terkomunikasikan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis strategi komunikasi digital Pemkab Kendal dalam membangun identitas Kota Santri; (2) mengidentifikasi elemen rebranding yang diimplementasikan melalui platform digital; dan (3) mengevaluasi efektivitas komunikasi digital tersebut dalam membentuk persepsi publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 10 informan kunci, observasi non-partisipan terhadap konten digital resmi di Instagram, Facebook, YouTube, dan website resmi, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkab Kendal menggunakan strategi multiplatform yang mengintegrasikan identitas visual islami, konsistensi narasi, dan keterlibatan komunitas melalui kampanye hashtag. Proses rebranding menunjukkan efektivitas moderat dengan output konten tinggi namun konsistensi engagement publik yang masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menghasilkan model rebranding digital berbasis identitas budaya keislaman yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah lain dengan karakteristik serupa.

Pengimplementasian Konsep Kepasundanan

2026-05-19T20:39:50+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan praktik akuntabilitas dalam akuntansi modern yang sering dipahami secara terbatas sebagai kewajiban administratif yang berfokus pada pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap standar formal, serta mekanisme pengendalian organisasi. Pendekatan yang cenderung teknis dan mekanistik tersebut menyebabkan dimensi etika, nilai kemanusiaan, serta kearifan lokal dalam praktik pertanggungjawaban organisasi seringkali terabaikan. Kondisi ini menjadi semakin relevan dalam konteks perusahaan teknologi multinasional seperti NTT Data, Inc., yang mengandalkan sistem teknologi, tata kelola global, serta prosedur formal untuk membangun transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Meskipun sistem tersebut efektif dalam mendukung efisiensi dan kepatuhan, ketergantungan yang berlebihan pada mekanisme formal berpotensi menciptakan kesenjangan antara akuntabilitas yang bersifat transaksional dengan kebutuhan akan hubungan kerja yang lebih harmonis, beretika, dan berkelanjutan. Tanpa landasan nilai yang kuat, akuntabilitas berisiko hanya menjadi instrumen kontrol birokratis yang minim empati dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengkonstruksi pemahaman akuntabilitas organisasi melalui perspektif kearifan lokal Sunda, yaitu filosofi kepasundanan silih asah, silih asih, dan silih asuh. Silih asah dimaknai sebagai proses saling berbagi dan mengembangkan pengetahuan, silih asih merepresentasikan sikap saling menghargai serta kepedulian antarindividu, sedangkan silih asuh mencerminkan tanggung jawab untuk saling membimbing, menjaga, dan menumbuhkan keberlanjutan hubungan kerja dalam organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis interpretatif untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut dapat memperkaya konstruksi akuntabilitas organisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai silih asah, silih asih, dan silih asuh mampu memperluas makna akuntabilitas tidak hanya sebagai proses pelaporan dan pengendalian, tetapi juga sebagai praktik sosial yang menekankan kerja sama, kepedulian, pembinaan, serta tanggung jawab moral perusahaan terhadap para pemangku kepentingan sehingga menghadirkan model akuntabilitas yang lebih humanistik, etis, dan holistik dalam praktik organisasi modern

Tindak Pidana Ketenagakerjaan dalam Pekerjaan Terburuk Anak

2026-02-03T18:20:00+07:00

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana ketenagakerjaan dalam perkara mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Ptsb. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara pengaturan normatif mengenai larangan mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk dan penerapannya dalam praktik peradilan. Hukum ketenagakerjaan Indonesia secara tegas membedakan antara larangan umum mempekerjakan anak dan kriminalisasi khusus terhadap perbuatan mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk sebagai norma lex specialis yang bertujuan memberikan perlindungan maksimum bagi anak sebagai kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan anak serta putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas doktrin hukum dan jurnal ilmiah nasional. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan membandingkan norma yang seharusnya diterapkan (das sollen) dengan norma yang diterapkan dalam praktik peradilan (das sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan ketentuan umum larangan mempekerjakan anak tanpa mengkualifikasikan secara memadai sifat dan lingkungan pekerjaan yang secara normatif memenuhi kriteria pekerjaan terburuk bagi anak. Ketidaktepatan kualifikasi delik tersebut berimplikasi pada penjatuhan sanksi pidana yang belum sepenuhnya proporsional dengan tingkat bahaya perbuatan, serta melemahkan fungsi perlindungan dan pencegahan dalam rezim hukum pidana ketenagakerjaan. Selain itu, putusan ini menunjukkan ketidakkonsistenan dengan sistem hukum ketenagakerjaan dan berpotensi membentuk rujukan yudisial yang kurang tepat dalam penanganan perkara sejenis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan utama dalam perkara ini tidak terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan. Penerapan norma khusus mengenai pekerjaan terburuk bagi anak secara konsisten dan proporsional merupakan prasyarat penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan efektivitas perlindungan anak dalam penegakan hukum pidana ketenagakerjaan.

Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Antropologi Hukum

2026-06-10T13:39:24+07:00

Pluralisme hukum di Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan melalui hukum negara, tetapi juga melalui hukum adat dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa dalam perspektif antropologi hukum dengan menelaah dialektika antara hukum negara, hukum adat, dan praktik sosial dalam masyarakat Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan antropologi hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam perspektif antropologi hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma hukum formal, melainkan juga sebagai proses sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh nilai, norma, relasi sosial, dan struktur budaya masyarakat. Dialektika antara hukum negara dan hukum adat mencerminkan karakter pluralistik sistem hukum Indonesia, di mana kedua sistem hukum tersebut saling berinteraksi dalam membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mekanisme adat sering dipilih karena dinilai lebih mampu menghadirkan keadilan substantif, menjaga harmoni sosial, serta mempertahankan nilai-nilai lokal yang hidup dalam komunitas. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat guna mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada keadilan substantif

Menemukan Akar Restorative Justice Dalam Hukum Kuno

2025-12-12T20:05:26+07:00

Penelitian ini mengkaji akar historis restorative justice melalui refleksi terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Code of Hammurabi serta relevansinya bagi pembaruan sistem hukum Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin meluasnya penerapan restorative justice di Indonesia yang masih menghadapi tantangan konseptual dan filosofis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur restoratif dalam sistem hukum kuno serta menilai kontribusinya terhadap pembaruan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap teks hukum klasik, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Code of Hammurabi didominasi oleh paradigma retributif, terdapat mekanisme restitusi dan kompensasi yang mencerminkan nilai restoratif awal. Namun, mekanisme tersebut bersifat hierarkis dan tidak melibatkan korban secara aktif sehingga tidak sejalan dengan prinsip restorative justice modern. Dalam konteks Indonesia, restorative justice telah mengalami perkembangan signifikan melalui berbagai regulasi, termasuk sistem peradilan pidana anak dan KUHP baru, tetapi masih menghadapi kendala kultural, struktural, dan normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa refleksi historis terhadap Code of Hammurabi mempertegas keterbatasan keadilan retributif serta pentingnya penguatan kerangka restorative justice yang humanis, adil, dan akuntabel di Indonesia

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perempuan Pelaku Infanticide Akibat Perkosaan

2026-05-24T10:10:00+07:00

Kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di Indonesia dan sering menimbulkan trauma psikologis, kehamilan tidak diinginkan, serta stigma sosial. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut mendorong korban perkosaan melakukan tindak pidana infanticidesetelah melahirkan, sehingga menempatkan perempuan sebagai korban sekaligus pelaku tindak pidana terhadap nyawa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana perempuan pelaku tindak pidana infanticide akibat perkosaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana infanticide berkaitan dengan unsur mens rea dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Trauma psikologis akibat perkosaan, seperti PTSD dan depresi pascamelahirkan, dapat mempengaruhi kemampuan pelaku dalam memahami akibat perbuatannya. Oleh karena itu, visum et repertum psychiatrum menjadi penting dalam menilai kondisi kejiwaan pelaku berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional. Namun, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum secara khusus mengakomodasi kondisi psikologis korban perkosaan.

Analisis Strategi Pembelajaran PKn untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Kelas 3 SDN 1 Karangtengah

2026-05-24T09:58:43+07:00

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Namun, siswa kelas III sekolah dasar masih mengalami kesulitan dalam memahami materi PKn yang bersifat abstrak, seperti demokrasi, musyawarah, dan pembagian wilayah administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembelajaran PKn yang digunakan guru dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas III SDN 1 Karangtengah, mengidentifikasi kendala pembelajaran, serta mendeskripsikan solusi yang diterapkan guru dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian guru kelas III SDN 1 Karangtengah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menggunakan berbagai strategi pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, bermain peran, serta media digital dan permainan edukatif. Strategi tersebut mampu meningkatkan minat belajar, keaktifan, dan pemahaman siswa terhadap materi PKn. Penggunaan media visual, permainan, dan contoh kontekstual membantu siswa memahami konsep abstrak yang sebelumnya sulit dipahami. Kendala yang ditemukan meliputi rendahnya kemampuan memahami bacaan, perbedaan kemampuan belajar siswa, dan pengelolaan kelas. Untuk mengatasi kendala tersebut, guru menerapkan pendekatan individual, variasi metode pembelajaran, penggunaan media menarik, dan pengaitan materi dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, strategi pembelajaran yang variatif dan kontekstual terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran PKn.

Analisis Yuridis Kerugian Negara pada Dugaan Korupsi Aset Yayasan Batanghari Sembilan di Kota Palembang

2026-05-23T19:10:53+07:00

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dalam pengelolaan anggaran negara, tetapi juga dalam pengalihan dan pengelolaan aset badan hukum, termasuk yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan di Kota Palembang, khususnya terkait unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dengan metode studi dokumentasi internet (online research) yang bersumber dari rilis resmi lembaga penegak hukum, pemberitaan daring, serta dokumen hukum yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat indikasi terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materil, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, serta potensi kerugian negara sebesar Rp 11,7 miliar. Penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah memenuhi standar minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Secara yuridis, kasus ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara penyimpangan administrasi pertanahan, pelanggaran prinsip fiduciary duty dalam pengelolaan aset yayasan, dan konstruksi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaruh Brand Awareness, Brand Image dan Kualitas Produk terhadap Minat Pembelian Produk Olagud di Modern Trade Jabodetabek

2025-12-18T20:33:01+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand awareness, brand image, dan kualitas produk terhadap minat pembelian produk Olagud di modern trade wilayah Jabodetabek. Latar belakang penelitian ini didasari oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin memperhatikan aspek keamanan, kebersihan, dan kualitas produk pangan, khususnya pada produk ayam segar premium. Olagud, sebagai produk ayam segar probiotik dari Japfa Group, dihadirkan untuk menjawab kebutuhan tersebut, namun masih menghadapi tantangan dalam membangun kesadaran dan citra merek di tengah persaingan yang ketat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey terhadap konsumen yang berbelanja di jaringan modern trade di wilayah Jabodetabek. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap minat pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand awareness, brand image, dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian Olagud, baik secara parsial maupun simultan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran dan citra merek yang dimiliki konsumen serta semakin baik persepsi terhadap kualitas produk, maka semakin besar pula minat mereka untuk membeli produk Olagud. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi pemasaran berbasis persepsi konsumen dalam memperkuat posisi Olagud di pasar ayam segar premium. Oleh karena itu, Japfa Group disarankan untuk memperkuat promosi merek, menjaga konsistensi kualitas, serta membangun citra positif produk agar dapat meningkatkan daya saing di pasar modern trade

Legalitas Praktik Digital blacklisting Asisten Rumah Tangga (ART) di Media Sosial

2026-05-15T17:49:38+07:00

Praktik digital blacklisting terhadap asisten rumah tangga (ART) melalui media sosial semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan ruang digital dalam hubungan kerja domestik. Praktik tersebut dilakukan dengan menyebarkan identitas, foto, maupun informasi pribadi ART secara terbuka disertai tuduhan atau penilaian tertentu tanpa melalui mekanisme hukum formal. Dalam penelitian ini, digital blacklisting diartikan sebagai praktik penyebaran informasi pribadi seseorang melalui media sosial dengan tujuan memberikan peringatan atau penilaian tertentu kepada publik tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum ART dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, legalitas praktik digital blacklisting berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), benturan antara hak privasi ART dan hak keamanan pemberi kerja, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh ART sebagai korban digital blacklisting. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan maupun pendekatan konseptual. Temuan ini mengungkapkan bahwasanya praktik digital blacklisting berpotensi melanggar hak privasi, asas praduga tak bersalah, serta ketentuan mengenai pelindungan data pribadi dan perlindungan kehormatan dalam media elektronik. Selain itu, kedudukan hukum pekerja rumah tangga di Indonesia masih ada di dalam posisi yang rentan dikarenakan belum adanya pengaturan undang-undang khusus yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap pekerja domestik. ART yang menjadi korban digital blacklisting pada dasarnya memiliki upaya perlindungan hukum melalui mekanisme pelindungan data pribadi, hukum pidana, gugatan perdata, maupun penyelesaian melalui pendekatan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi maupun perlindungan hukum pada pekerja rumah tangga dalam perkembangan ruang digital modern.

Analisis Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S.Parman

2026-05-23T21:07:06+07:00

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai prosedur pelaksanaan pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S.Parman, yaitu Rendahnya literasi dan kekeliruan persepsi mengenai sistem operasional perbankan syariah menjadi faktor utama yang menghambat daya tarik masyarakat di Indonesia. Padahal, Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan produk-produk inovatif yang aman dan menguntungkan, salah satunya membiayai cicil emas. Bertujuan untuk mengkaji mekanisme, prosedur pelaksanaan, serta akad yang diterapkan pada layanan cicil emas di BSI KCP Lumajang S.Parman. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data, melakukan wawancara dengan pihak manajemen serta nasabah yang masih aktif, yang didukung oleh dokumentasi studi. Kajian literatur menunjukkan bahwa rangkaian tindakan pengajuan investasi cicil emas dikembangkan secara sistematis dan sangat memudahkan nasabah. Kepraktisan layanan ini dibuktikan dengan skema angsuran berkala yang menerapkan sistem pemotongan saldo otomatis ( auto-debet ), didukung pemenuhan dokumen yang mudah dipenuhi. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, operasional produk ANTAM dan BSI GOLD ini mengintegrasikan dua akad esensial, yaitu akad murabahah (jual beli) yang transparan dan akad rahn (gadai) sebagai instrumen jaminan fisik emas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan cicil emas pada BSI KCP Lumajang S.Parman merupakan sarana investasi masa depan yang aman, prospektif, dan sepenuhnya memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI 77/DSN-MUI/V/2010.

Peran Konseling Keluarga dalam Mengatasi Perilaku Cyberbullying pada Remaja: Kajian Literatur

2026-05-24T15:28:50+07:00

Cyberbullying menjadi salah satu permasalahan sosial digital yang berdampak terhadap kondisi psikologis remaja, seperti penurunan harga diri, disregulasi emosi, dan gangguan interaksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran konseling keluarga dalam mengatasi perilaku cyberbullying pada remaja melalui pendekatan Narrative Literature Review (NLR). Sumber data penelitian diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional yang dipublikasikan pada tahun 2018–2025 melalui Google Scholar, Garuda, SINTA, dan ScienceDirect. Berdasarkan proses seleksi literatur, diperoleh 102 artikel yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya regulasi emosi, lemahnya kontrol diri, serta kurangnya dukungan emosional keluarga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap perilaku cyberbullying pada remaja. Di sisi lain, konseling keluarga terbukti berperan dalam memperkuat komunikasi keluarga, dukungan emosional, serta kemampuan regulasi emosi remaja. Kajian ini juga menawarkan model integratif konseling keluarga yang menggabungkan psikoedukasi keluarga, penguatan relasi keluarga, dan intervensi terapeutik sebagai pendekatan holistik dalam penanganan cyberbullying pada remaja. Dengan demikian, konseling keluarga dapat menjadi salah satu pendekatan strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan cyberbullying di era digital