Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

Tren Riset Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia Tahun 2019–2025: Tinjauan Literatur Sistematis

2026-03-24T14:57:31+07:00

Artikel ini bertujuan memetakan tren riset, tema dominan, kecenderungan metodologis, serta kesenjangan penelitian mengenai transformasi digital pelayanan publik di Indonesia selama 2019–2025. Penelitian menggunakan desain systematic literature review (SLR) dengan panduan PRISMA 2020. Artikel ditelusuri melalui portal jurnal dan pangkalan data ilmiah yang menyediakan DOI dengan kata kunci “transformasi digital”, “pelayanan publik”, “e-government”, “SPBE”, dan “Indonesia”. Hasil penyaringan menghasilkan korpus utama sebanyak 30 artikel yang berfokus pada Indonesia dan terbit pada 2019–2025, sedangkan referensi metodologis dan konseptual tambahan tahun 2019–2026 dipakai untuk memperkuat analisis. Hasil tinjauan menunjukkan empat temuan pokok. Pertama, intensitas publikasi meningkat tajam setelah 2020, yang menandai menguatnya perhatian akademik pascapandemi dan percepatan agenda pemerintahan digital. Kedua, tema yang paling dominan meliputi adopsi e-government, peningkatan kualitas layanan, tata kelola SPBE, dan inovasi pelayanan publik di tingkat lokal. Ketiga, penelitian masih didominasi studi kualitatif berbasis kasus, sedangkan desain komparatif, longitudinal, dan mixed methods masih terbatas. Keempat, transformasi digital secara konsisten berkontribusi terhadap efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan responsivitas layanan, tetapi tetap menghadapi tantangan berupa ketimpangan infrastruktur, kesenjangan literasi digital, fragmentasi interoperabilitas, persoalan kepemimpinan, dan risiko perlindungan data. Artikel ini menyimpulkan bahwa riset mendatang perlu bergeser dari analisis yang berpusat pada platform menuju evaluasi yang berorientasi pada warga, dampak, dan perbandingan antardaerah.

Pernyataan Pelaksanaan Paten Berdasarkan Undang-Undang Paten 2024

2026-03-25T08:36:39+07:00

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), antara lain Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, serta Agreement Establishing the World Trade Organization yang di dalamnya memuat ketentuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). Ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat sistem perlindungan kekayaan intelektual serta menciptakan kepastian hukum bagi pemegang hak paten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta akibat hukum dari penerapan Pasal 20A dalam Undang-Undang Paten terhadap pemegang paten, khususnya terkait kewajiban penyampaian pernyataan pelaksanaan paten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya yang relevan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan norma dalam Pasal 20A Undang-Undang Paten merupakan bentuk transparansi dan pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan paten guna mendorong inovasi, transfer teknologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, ketentuan tersebut belum disertai dengan pengaturan sanksi yang tegas bagi pemegang paten yang tidak menyampaikan pernyataan pelaksanaan paten, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan sanksi yang jelas agar pelaksanaan ketentuan Pasal 20A dapat berjalan secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi para pemegang paten.

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Barambang Katute Kabupaten Sinjai Perspektif Siyasah Syar’iyyah

2026-03-25T10:57:35+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh eksistensi hukum adat masyarakat Barambang Katute di tengah dinamika hukum modern serta pentingnya pengakuan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum adat Barambang Katute dan meninjaunya dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif dan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji kredibilitas triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Barambang Katute masih mempertahankan kelembagaan adat, wilayah adat, dan nilai kearifan lokal. Nilai filosofisnya meliputi kebersamaan, keadilan, musyawarah, serta penghormatan terhadap alam dan leluhur. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, pengakuan masyarakat adat merupakan tanggung jawab ulil amri untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Namun, masih terdapat hambatan administratif, perbedaan persepsi, dan verifikasi wilayah adat yang memengaruhi kepastian hukum. Implikasinya, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat adat agar proses pengakuan berjalan adil dan efektif.

Anti-Corruption Consensus as a Prerequisite for Indonesia’s Progress

2026-04-16T10:25:14+07:00

Corruption as a systemic phenomenon has become a major obstacle to Indonesia’s progress, as it involves government, religious leaders, and society in practices that undermine social integrity. This study aims to analyze the roles of government, religious leaders, and society in building an anti-corruption consensus as a prerequisite for Indonesia’s progress. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design through library research based on scholarly sources and credible institutional reports. The findings reveal that corruption in Indonesia is multidimensional and institutionalized within social structures, reinforced by weak governance integrity, moral compromises among religious leaders, and a permissive societal culture toward corrupt practices. Furthermore, anti-corruption efforts that lack cross-sectoral synergy tend to be ineffective and unsustainable. Therefore, an anti-corruption consensus based on collective commitment among government, religious leaders, and society emerges as a strategic solution to foster a culture of integrity. The implications of this study emphasize the importance of strengthening ethical values, institutional reform, and active public participation as fundamental pillars for achieving a just and progressive Indonesia

Tiktok Sebagai Media Informasi Belajar Tambahan Alternatif bagi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2023 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

2026-03-25T10:47:58+07:00

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah pola belajar mahasiswa, terutama dengan meningkatnya pemanfaatan media sosial sebagai sumber informasi akademik tambahan. Salah satu platform yang banyak digunakan mahasiswa adalah TikTok yang menyediakan konten edukatif singkat, visual, dan mudah diakses. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana mahasiswa Pendidikan Sosiologi angkatan 2023 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memanfaatkan TikTok sebagai media belajar alternatif. Penelitian ini juga menganalisis kebutuhan, kepuasan, dan manfaat yang dirasakan mahasiswa dari penggunaan TikTok sebagai sumber belajar tambahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan enam partisipan yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok mampu memenuhi kebutuhan kognitif, afektif, dan personal mahasiswa melalui konten akademik yang ringkas dan visual. Mahasiswa merasa puas karena informasi disampaikan secara cepat, jelas, dan tidak bertele-tele. Sistem algoritma TikTok juga membantu menampilkan konten yang sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar mahasiswa. Selain itu, penggunaan TikTok membantu meningkatkan pemahaman materi perkuliahan, efisiensi waktu belajar, serta motivasi belajar mahasiswa. Dengan demikian, TikTok dapat berperan sebagai media belajar alternatif yang efektif dan adaptif bagi mahasiswa di era digital

Praktik Pertemanan Mahasiswa dan Reproduksi Efektivitas Belajar Dalam Konteks Pendidikan Tinggi

2026-03-25T11:44:09+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lingkaran pertemanan dalam menunjang efektivitas belajar mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2023. Interaksi sosial informal antar mahasiswa sering kali menjadi ruang belajar alternatif yang melengkapi proses pembelajaran formal di kelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali pengalaman mahasiswa dalam lingkaran pertemanan mereka. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap empat partisipan yang aktif dalam circle pertemanan yang berbeda. Analisis penelitian menggunakan teori modal sosial Robert D. Putnam yang menekankan tiga elemen utama yaitu trust (kepercayaan), norms (norma timbal balik), dan social networks (jaringan sosial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa circle pertemanan berfungsi sebagai ruang belajar yang suportif di mana mahasiswa saling bertukar informasi akademik, berdiskusi mengenai materi perkuliahan, serta memberikan dukungan emosional. Kepercayaan antar anggota menciptakan suasana diskusi yang nyaman. Norma informal seperti saling menghargai dan bekerja sama menjaga interaksi kelompok tetap positif. Sementara itu, jaringan sosial yang terbentuk melalui pertemuan langsung maupun media digital memudahkan pertukaran informasi dan kolaborasi belajar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa circle pertemanan merupakan bentuk modal sosial yang berperan penting dalam meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa melalui hubungan sosial yang kolaboratif dan suportif.

Menurunkan Prokrastinasi Akademik Siswa Melalui Konseling Kelompok Kognitif Behavioral dengan Teknik Restrukturisasi Kognitif

2026-04-15T11:40:55+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas konseling kelompok kognitif behavioral dengan teknik restrukturisasi kognitif dalam menurunkan prokrastinasi akademik siswa kelas X. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi experiment, yaitu pretest-posttest control group design. Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan konseling kelompok kognitif behavioral dengan teknik restrukturisasi kognitif dan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Instrumen yang digunakan adalah skala prokrastinasi akademik yang telah melalui uji validitas dan reliabilitas. Analisis data dilakukan menggunakan uji independent sample t-test dengan bantuan IBM Statistic SPSSi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan nilai signifikansi < 0,05. Selain itu, hasil perhitungan effect size menunjukkan nilai Cohen’s d sebesar 3,33 yang termasuk dalam kategori sangat besar. Temuan ini menunjukkan bahwa konseling kelompok kognitif behavioral dengan teknik restrukturisasi kognitif efektif dalam menurunkan prokrastinasi akademik siswa kelas X. Dengan demikian, layanan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif intervensi dalam membantu siswa mengurangi perilaku prokrastinasi akademik di sekolah.

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Diwilayah Hukum Polres Kepahiang

2026-03-25T20:14:05+07:00

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana berat yang diatur dalam Pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, yaitu tindakan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Salah satu kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepahiang adalah peristiwa duel maut di Terminal Pasar Kepahiang pada tanggal 27 Maret 2025, yang melibatkan pelaku bernama Reki Ternando dan korban bernama Riduan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus ini dipicu oleh konflik personal yang bersifat emosional dan relasional akibat persoalan asmara, yang menunjukkan bahwa faktor psikologis dan ketimpangan relasi sosial berperan penting dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Kepahiang serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pembunuhan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (socio-legal) dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Kapolres Kepahiang, dua anggota Satreskrim, dan dua orang saksi kejadian, serta didukung oleh data sekunder berupa berkas perkara resmi Polres Kepahiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kriminologis, tindak pidana pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh faktor konflik emosional akibat persoalan asmara, lemahnya pengendalian diri pelaku, serta kebiasaan membawa senjata tajam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun faktor-faktor yang menghambat penanganan kasus ini meliputi minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan, keterbatasan personil kepolisian di lapangan, tidak tersedianya kamera CCTV di lokasi kejadian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan koordinasi lintas wilayah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Kepahiang bersifat multifaktorial dan aparat Polres Kepahiang masih menghadapi sejumlah hambatan dalam penanganannya, sehingga diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pembunuhan

Tinjauan Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Akibat Perselisihan Rumah Tangga

2026-03-25T22:14:22+07:00

Penelitian ini membahas tenntang tingginya angka perceraian saat ini cukup menjadi banyak perhatian. Perkara cerai gugat akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat akibat perselisihan rumah tangga serta meninjau proses tersebut berdasarkan perspektif sadd adz-dzari’ah dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan menelaah buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi, cerai gugat, dan Sadd Adz-dzari’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara cerai gugat memiliki peran penting sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya perceraian. Dalam perspektif sadd adz-dzari’ah, mediasi dapat dipandang sebagai langkah menutup jalan menuju kemudaratan yang lebih besar, yaitu terjadinya perceraian yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pasangan suami istri maupun anak-anak. Dengan demikian, mediasi dalam perkara cerai gugat sejalan dengan prinsip sadd adz-dzari’ah karena bertujuan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.

Pengaruh Aglomerasi, IPM, Pengangguran, dan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera

2026-03-18T14:28:54+07:00

Ketimpangan pendapatan antarwilayah merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang masih menjadi tantangan utama di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus meningkat, distribusi hasil pembangunan yang belum merata menyebabkan disparitas kesejahteraan antar daerah. Pulau Sumatera sebagai wilayah dengan potensi sumber daya yang besar juga menghadapi ketimpangan antarprovinsi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan analisis untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menganalisis ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Pulau Sumatera periode 2014–2024 menggunakan Indeks Williamson. Variabel independen meliputi aglomerasi industri, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, dan infrastruktur. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan Random Effect Model (REM) menggunakan data sekunder dari instansi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi dan IPM berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Infrastruktur berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Sementara itu, tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pengangguran menurunkan ketimpangan akibat dominasi sektor informal berpendapatan rendah. Kesimpulannya, hanya pengangguran yang berpengaruh signifikan, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/Puu-Xxii/2024 Terhadap Perubahan Status Mandi Uap/Spa Dalam Perspektif Siyasah Syariyyah

2026-03-27T09:20:51+07:00

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu putusan penting yang memberikan penafsiran hukum terkait klasifikasi layanan mandi uap/spa di Indonesia. Sebelumnya layanan mandi uap dikategorikan sebagai jasa hiburan yang dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu dengan tarif yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024 serta meninjaunya dalam perspektif siyasah syariyyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan normatif syar’i. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mempertimbangkan perlindungan hak konstitusional warga negara, asas kepastian hukum, keadilan, serta prinsip proporsionalitas dalam penetapan kebijakan perpajakan. Pengklasifikasian mandi uap sebagai jasa hiburan dinilai tidak tepat karena mengabaikan dimensi kesehatan tradisional serta berpotensi merugikan pelaku usaha dan masyarakat. Dalam perspektif siyasah syariyyah, putusan tersebut sejalan dengan prinsip al-‘adl (keadilan) dan maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum) karena kebijakan negara diarahkan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat serta mencegah kemudaratan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariat Islam dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara.

Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan di Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu

2026-03-28T08:45:05+07:00

Tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang memiliki kompleksitas tinggi, khususnya dalam aspek pembuktian karena keterbatasan alat bukti dan karakteristik peristiwa yang bersifat privat. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi Jaksa Penuntut Umum dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum serta mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut guna meningkatkan efektivitas pembuktian. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi keterbatasan alat bukti, ketiadaan saksi, kondisi psikologis korban yang menyebabkan inkonsistensi keterangan, stigma sosial, serta keterbatasan bukti forensik. Dalam mengatasi kendala tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan berbagai upaya, seperti penguatan keterangan korban melalui pendekatan psikologis, peningkatan koordinasi dengan penyidik, pemanfaatan keterangan ahli, serta penyusunan dakwaan yang adaptif. Meskipun demikian, efektivitas pembuktian masih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam pembuktian perkara pencabulan.

Analisis Normatif Pembinaan Kepribadian Narapidana Narkotika sebagai Upaya Penurunan Residivisme di Lembaga Pemasyarakatan

2026-03-25T19:46:08+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis normatif terhadap program pembinaan kepribadian narapidana narkotika sebagai bagian dari upaya menurunkan residivisme di lembaga pemasyarakatan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah kerangka hukum yang mengatur pembinaan kepribadian, termasuk Undang-Undang Pemasyarakatan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Analisis menunjukkan bahwa tujuan normatif pembinaan kepribadian diarahkan untuk membentuk narapidana menjadi individu yang taat hukum, memiliki kesadaran sosial, serta mampu berintegrasi kembali ke masyarakat guna mencegah pengulangan tindak pidana narkotika. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun dasar hukum pembinaan kepribadian telah cukup kuat dan komprehensif, efektivitasnya dalam menekan residivisme sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan, kualitas sumber daya manusia, integrasi dengan program rehabilitasi, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap program pembinaan agar tetap relevan dengan dinamika kejahatan narkotika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan kepribadian, apabila selaras secara normatif dengan prinsip pemasyarakatan, memiliki peran strategis dalam menurunkan residivisme narkotika

Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup dan Financial Technologi (Fintech) Terhadap Pengelolaan Keuangaan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Undana

2026-03-28T11:06:52+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pengelolaan keuangan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Nusa Cendana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan Financial Technology (Fintech) secara parsial dan simultan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi berjumlah 8.775 mahasiswa, dengan sampel sebanyak 151 responden yang ditentukan melalui teknik incidental sampling. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan bantuan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan dan gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan, sedangkan Fintech tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Implikasi penelitian menekankan pentingnya penguatan literasi keuangan melalui edukasi dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan mahasiswa secara lebih efektif dan terencana

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Sistem Elektronik Artificial Intelligence Atas Manipulasi Data Biometrik Orang Lain Dalam Penipuan Transaksi Elektronik

2026-03-28T11:45:01+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban pidana Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Artificial Intelligence atas manipulasi data biometrik dalam penipuan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait manipulasi data biometrik masih tersebar dalam beberapa regulasi, seperti UU ITE, UU PDP, dan KUHP, serta belum adanya lex specialis yang secara khusus mengatur Artificial Intelligence. Pertanggungjawaban pidana PSE dapat didasarkan pada doktrin kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala akibat belum adanya pengaturan khusus yang mengikat, sehingga diperlukan pembentukan regulasi yang lebih tegas untuk menjamin kepastian hukum.

Problematika Pidana Uang Pengganti dalam Mewujudkan Pemulihan Kerugian Negara pada Perkara Korupsi

2026-04-09T22:07:16+07:00

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Salah satu instrumen hukum untuk memulihkan kerugian negara adalah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pidana uang pengganti masih menghadapi berbagai kendala sehingga pemulihan kerugian negara belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana uang pengganti, mengkaji problematika penerapannya, serta merumuskan upaya penguatan agar mekanisme tersebut lebih efektif dalam mewujudkan pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pidana uang pengganti telah memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan seperti rendahnya realisasi pembayaran oleh terpidana, kesulitan pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi, serta kendala dalam pelaksanaan eksekusi oleh jaksa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pelacakan aset dan peningkatan efektivitas pelaksanaan eksekusi guna mendukung optimalisasi pemulihan kerugian negara.

Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Kasus

2026-03-30T04:55:20+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan efektifitas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Polres Gowa dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Gowa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang berorientasi pada bahan hukum primer (hasil dari penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilokasi, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Lokasi penelitian di Polres Gowa (Kepolisian Resort Gowa), pemilihan lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada terdapat beberapa kasus yang signifikan dibeberapa tahun terakhir. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polres Gowa telah dilaksanakan melalui proses penyidikan, pendampingan, dan penanganan perkara, namun masih kurang efektif karena pemenuhan hak-hak korban belum terealisasi secara menyeluruh. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan, dengan faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya sebagai faktor yang paling dominan, dengan kendala yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, tingginya jumlah laporan perkara, dan keterbatasan fasilitas pendukung

Sanksi Hukum Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat

2026-03-30T08:46:32+07:00

Penelitian ini membahas sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat. Judul ini dipilih karena masih sering terjadi dan menimbulkan penderitaan fisik bagi korban. Rumusan masalah ini membahas bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Simpulan penelitian membahas pengaturan hukum penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur pada Pasal 351 ayat (2) Kuhp 1946, Pasal 466 ayat (2) Kuhp 2023 yang menyatakan pelaku dapat dipidana penjara paling lama lima tahun, dengan pengertian luka berat Pasal 90 KUHP. Pertanggungjawaban pidana pelaku dikaitkan dengan unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 Kuhp 1946, Pasal 36 Kuhp 2023. Perlindungan hukum bagi saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Perbedaan Tingkat Self-compassion Pada Fujoshi Yang Terbuka Dan Yang Menyembunyikan Identitas Di Indonesia

2026-03-31T08:28:07+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan tingkat self-compassion pada fujoshi yang terbuka dan yang menyembunyikan identitas di Indonesia. Fenomena pengelolaan identitas dalam subkultur ini menjadi menarik karena keterbukaan identitas tidak selalu berkorelasi langsung dengan kesejahteraan psikologis. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan melibatkan 455 partisipan yang diperoleh melalui teknik snowball sampling. Instrumen yang digunakan adalah Skala Self-compassion yang telah melalui uji validitas isi dan reliabilitas. Analisis data dilakukan menggunakan independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat self-compassion antara fujoshi yang terbuka dan yang menyembunyikan identitas (p > 0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbukaan identitas bukan merupakan faktor determinan dalam pembentukan self-compassion, serta menunjukkan kemungkinan adanya peran faktor lain seperti regulasi emosi dan dukungan sosial. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa self-compassion dapat berfungsi sebagai sumber daya psikologis internal yang relatif stabil, terlepas dari strategi pengelolaan identitas yang digunakan individu dalam konteks sosial budaya tertentu.

Akibat Hukum Ketidakpatuhan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Bisnis Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara

2026-04-01T13:52:25+07:00

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing seringkali diabaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik bisnis internasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari ketidakpatuhan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2015 dalam sengketa antara PT Bangun Pratama Karya Lestari dan Nine AM Ltd. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak yang melibatkan pihak Indonesia bersifat imperatif. Mahkamah Agung dalam putusannya menetapkan bahwa kontrak yang hanya menggunakan bahasa asing telah melanggar syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu "sebab yang halal" karena bertentangan dengan undang-undang. Akibatnya, kontrak tersebut dinyatakan batal demi hukum (null and void) sejak awal, sehingga kesepakatan dianggap tidak pernah ada. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan formal terhadap aspek kebahasaan guna menjamin perlindungan hukum dan validitas kontrak internasional di Indonesia.

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Manajemen Pembelajaran untuk Menjaga Kualitas Tahfidz Al-Qur’an di SDIT AL-Qur’an El-Fawaz Jakarta

2026-04-01T19:59:57+07:00

Kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas tahfidz Al-Qur’an. Kompetensi kepala sekolah serta ketepatan dalam menerapkan gaya kepemimpinan menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pembelajaran Al-Qur’an, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan peran kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran dalam menjaga kualitas tahfidz di SDIT Al-Qur’an El-Fawaz Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam implementasi kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur’an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran di SDIT Al-Qur’an El-Fawaz Jakarta periode 2023/2024 telah berjalan secara cukup optimal. Kualitas pembelajaran tahfidz juga tergolong baik, yang ditunjukkan melalui pelaksanaan program unggulan tahfidz, capaian hafalan peserta didik, serta penguatan identitas sekolah sebagai “Sekolah Para Hafidz”. Upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas tersebut meliputi penyusunan kurikulum yang sistematis, penerapan metode tahsin dan tahfidz yang tepat, ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten, penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, serta pemberian motivasi dan penghargaan kepada peserta didik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer yang diwujudkan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang sistematis memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlangsungan dan kualitas program tahfidz. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sekolah menjadi faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas tahfidz Al-Qur’an secara berkelanjutan.

Peran Motivasi dalam Memediasi Pengaruh Leader-Member Exchange, Teknologi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan

2026-04-01T17:39:33+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan kinerja karyawan dalam menghadapi persaingan sektor perbankan yang semakin kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran motivasi dalam memediasi pengaruh Leader-Member Exchange (LMX), teknologi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada sektor perbankan, dengan rumusan masalah apakah variabel tersebut berpengaruh langsung atau melalui motivasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan metode survei terhadap 230 karyawan bank BUMN di Indonesia (BRI, BNI, dan Bank Mandiri), data dikumpulkan melalui kuesioner daring dan dianalisis menggunakan SEM berbasis Covariance-Based SEM (CB-SEM) dengan AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan LMX dan teknologi tidak berpengaruh signifikan, serta motivasi hanya mampu memediasi hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja. Kesimpulannya, kinerja karyawan lebih dipengaruhi oleh faktor psikologis terutama kepuasan kerja dibandingkan faktor struktural, sehingga organisasi perlu meningkatkan kepuasan kerja untuk mendorong motivasi dan kinerja karyawan.

Peran Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja Karyawan dengan di Mediasi Kreativitas Karyawan dan Inovasi Kerja

2026-03-28T06:53:50+07:00

Fluktuasi pencapaian kinerja karyawan di departemen pemasaran PT Equity World Futures Semarang mendorong penelitian ini, yang menyoroti perlunya menganalisis elemen-elemen yang mempengaruhi kinerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dampak motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan kreativitas karyawan dan inovasi kerja sebagai faktor mediasi. Dengan menggunakan metodologi penjelasan kuantitatif, penelitian ini mengumpulkan data dengan melakukan survei terhadap 112 partisipan. Pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) digunakan dengan perangkat lunak SmartPLS untuk menganalisis data. Menurut temuan, kinerja karyawan tidak secara signifikan dipengaruhi secara langsung oleh motivasi berprestasi. Namun, motivasi berprestasi memiliki dampak yang menguntungkan dan substansial terhadap kreativitas karyawan dan inovasi kerja. Inovasi kerja memiliki dampak positif dan cukup besar terhadap kinerja karyawan, tetapi kreativitas karyawan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja. Selain itu, tidak seperti kreativitas karyawan yang tidak berperan sebagai mediator yang signifikan, inovasi kerja terbukti memediasi hubungan antara motivasi berprestasi dan kinerja karyawan. Singkatnya, memperkuat inovasi kerja sebagai mekanisme strategis dalam perusahaan merupakan cara yang lebih berhasil untuk meningkatkan kinerja karyawan.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana Korupsi

2026-04-02T15:42:12+07:00

Korupsi diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian finansial bagi negara dan dilakukan oleh pejabat yang bertindak dalam lingkup kewenangan yang diberikan kepadanya. Pelaksanaan kewenangan resmi menimbulkan isu mengenai penentuan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pejabat publik. Berdasarkan hal tersebut, isu yang diteliti meliputi: (1) pengaturan tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi; dan (2) tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian ini berkaitan dengan pengaturan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang menetapkan kerangka hukum untuk tindak pidana korupsi. Apabila unsur penyalahgunaan kewenangan terpenuhi, pejabat publik dapat dikenakan tanggung jawab pidana sesuai dengan Pasal 3 UU PTPK, KUHP Indonesia, dan juga dapat dikenakan hukuman tambahan sesuai dengan Pasal 18.

Kata kunci : Korupsi, Pertanggungjawaban pidana, Penyalahgunaan wewenang.

Pengaruh Literasi Keuangan Dan Financial Technology Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana

2026-03-30T11:59:01+07:00

Perkembangan teknologi dan modernisasi telah mempengaruhi pola pengelolaan keuangan mahasiswa. Hasil survei pengeluaran keuangan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana menunjukkan bahwa, sebagian besar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana masih memiliki pola pengeluaran yang cenderung konsumtif dan belum menunjukkan orientasi pada pengelolaan keuangan jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaruh literasi keuangan dan financial technology terhadap perilaku keuangan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana sebagai upaya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan financial technology terhadap perilaku keuangan mahasiswa Pendidikan ekonomi Universitas Nusa Cendana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa aktif Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana yang berjumlah 425 orang, dan jumlah sampel yang diambil adalah 206 orang. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial literasi keuangan dan financial technology berpengaruh terhadap perilaku keuangan mahasiswa Pendidikan ekonomi Universitas Nusa Cendana. Secara simultan, literasi keuangan dan financial technology berpengaruh terhadap perilaku keuangan mahasiswa Pendidikan ekonomi Universitas Nusa Cendana.

Problematika Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib)

2026-04-06T23:32:20+07:00

Reformasi konstitusi pasca-amandemen UUD NRI Tahun 1945 memperkuat peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya melalui fungsi pengawasan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances. Namun, penguatan tersebut menimbulkan problematika konstitusional setelah diberlakukannya Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, yang memberikan kewenangan evaluasi berkala terhadap pejabat negara dengan hasil yang bersifat mengikat. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika peningkatan fungsi pengawasan DPR RI berdasarkan Pasal 228A ditinjau dari teori checks and balances, hierarki peraturan perundang-undangan, dan perspektif siyāsah dustūriyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 228A tidak memiliki landasan normatif yang jelas dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sehingga bertentangan dengan prinsip hierarki norma hukum dan berpotensi melemahkan teori checks and balances dengan menempatkan DPR dalam posisi dominan terhadap lembaga negara lain, khususnya lembaga independen. Dalam perspektif siyāsah dustūriyyah, pengawasan kekuasaan harus dijalankan secara proporsional, berlandaskan keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum, serta dibatasi agar tidak melampaui kewenangan konstitusional. Oleh karena itu, pengaturan evaluasi yang bersifat mengikat dalam Pasal 228A berpotensi menggeser fungsi pengawasan dari mekanisme korektif menjadi instrumen intervensi politik yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Pelaksanaan Prinsip Ekonomi Syariah dan Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Pringsewu

2026-04-07T15:03:39+07:00

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan murabahah dalam kegiatan operasionalnya. Murabahah merupakan salah satu produk keuangan syariah yang menerapkan prinsip ekonomi islam didalamnya. Dalam praktiknya, pelaksanaan akad ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ( Fatwa DSN-MUI) Nomor 04 Tahun 2000, di mana poin pertama fatwa tersebut secara spesifik mengatur tentang Ketentuan Umum transaksi murabahah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi penyimpangan seperti ketidakadilan, ketidakjujuran, tidak transparan, adanya unsur riba dan akad yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Pringsewu berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah dan Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000. Jenis penelitian ini adalah penlitian normatif-empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer terdiri dari narasumber pihak KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Pringsewu dan dua orang nasabah. Data Sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Pringsewu telah sesuai dengan Kerentuan Umum Fatwa DSN-MUI akan tetapi secara subtansial memiliki aspek yang dapat berpotensi menyimpang.

Dinamika Pendidikan Islam: Dari Sistem Halaqah hingga Institusi Modern

2026-04-05T14:20:29+07:00

Pendidikan Islam memiliki perjalanan sejarah panjang yang mencerminkan perkembangan sistem pendidikan dari periode klasik hingga era modern. Salah satu bentuk pendidikan paling awal dalam Islam adalah sistem halaqah, yang berfungsi sebagai sarana utama dalam mentransmisikan ilmu pengetahuan sekaligus menanamkan nilai-nilai agama. Studi ini bertujuan untuk mengkaji dinamika perkembangan pendidikan Islam, mulai dari sistem halaqah hingga pembentukan institusi pendidikan Islam modern. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui analisis berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan sejarah dan perkembangan pendidikan Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem halaqah berfungsi sebagai landasan dasar pendidikan Islam, yang menekankan pada kedekatan hubungan antara guru dan murid serta pembinaan aspek spiritual maupun intelektual. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, muncul institusi pendidikan Islam yang lebih terstruktur seperti pesantren dan madrasah. Dalam perkembangannya, pendidikan Islam juga telah menjalani proses modernisasi melalui integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional, reformasi kurikulum, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Transformasi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan Islam harus terus menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi keilmuan Islam sembari tetap terbuka terhadap inovasi pendidikan modern.

Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Di Universitas Negeri Medan

2026-04-07T08:28:57+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakanbantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampudi
Universitas Negeri Medan. Latar belakang penelitian ini didasarkanpada pentingnya pemerataan akses pendidikan tinggi serta masihditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaan programbantuanpendidikan, seperti kurangnya penyampaian informasi, prosedur yangbelum efektif, serta ketepatan sasaran penerima bantuan. Penelitianini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Datadiperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadapmahasiswa sebagai penerima bantuan pendidikan. Analisis datadilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi
data. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari
George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta didukung oleh konsep evaluasi
kebijakan dari William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwaimplementasi kebijakan bantuan biaya pendidikan di Universitas
Negeri Medan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari
masih belum meratanya penyampaian informasi kepada mahasiswa, kurangnya pemahaman terhadap program, serta prosedur pengajuanyang dianggap belum sepenuhnya efektif dan efisien. Selain itu, terdapat kendala administratif serta belum optimalnya peran dankomitmen pihak pengelola program. Dari sisi ketepatan sasaran, program bantuan masih memerlukan evaluasi agar benar-benar tepat
kepada mahasiswa yang membutuhkan. Dengan demikian, diperlukanupaya perbaikan dalam aspek komunikasi, penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, serta penguatan koordinasi dan komitmenpelaksana kebijakan agar program bantuan biaya pendidikan dapat
berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri

2026-04-08T11:20:59+07:00

Arbitrase atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) Adalah proses penyelesaian sengketa yang memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan. Di Indonesia, arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, meskipun terdapat inkonsistensi konsep pelaksaan dan ketidakjelasan dalam putusan arbitrase. Dalam penelitian ditemukan ketidakjelasan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Adapun rumusan masalah dalam penilitian ini, yakni: Bagaimana kekuatan hukum dari putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa; bagaimana implikasi pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri dari perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa kekuatan hukum dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lemah, maka diperlukan penegasan regulasi agar tidak terjadi kontradiksi antara sifat final putusan arbitrase dan kemungkinan pembatalan melalui pengadilan. Implikasi yuridis dalam sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase bahwa terhadap putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum biasa maupun luar biasa, seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan kemabali. Sehingga putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak atau sesuai dengan asas finalitas.

Implementasi dan Hambatan Penegakan Hukum terhadap Aksi Balapan Liar oleh Unit Turjawali Polres Pringsewu

2026-04-08T17:30:41+07:00

Penelitian ini menganalisis implementasi dan hambatan penegakan hukum terhadap aksi balapan liar dalam konteks keamanan dan ketertiban lalu lintas di wilayah hukum Polres Pringsewu. Balapan liar merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara nyata membahayakan keselamatan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) implementasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit Turjawali Polres Pringsewu, dan (2) hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penertiban balapan liar tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui integrasi pendekatan preemtif, preventif, dan represif yang berhasil menunjukkan tren penurunan kasus pada tahun 2026 melalui inovasi patroli rutin dan penyediaan wadah balap resmi. Namun, efektivitas penanggulangannya secara menyeluruh masih terbentur oleh tiga faktor utama: sanksi administratif yang belum memberikan efek jera maksimal bagi pelaku remaja (aspek substansi), keterbatasan jumlah personel serta sarana pengawasan yang belum optimal (aspek struktur), serta rendahnya kesadaran masyarakat dan adanya sikap permisif lingkungan terhadap fenomena balap liar (aspek kultur). Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi peran keluarga, institusi pendidikan, dan penguatan fasilitas publik guna menekan motivasi sosiopsikologis para pelaku serta mewujudkan ketertiban lalu lintas yang berkelanjutan.

Membangun Negara Hukum Yang Adaptif Terhadap Disrupsi Teknologi Melalui Konstruksi Hukum Modern Dan Digitalisasi Negara

2026-04-08T20:48:20+07:00

Abstrak

Era digital telah merekonstruksi tatanan pemerintahan modern, di mana teknologi informasi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi instrumen penting dalam membangun good and clean governance. Digitalisasi memungkinkan terciptanya pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan yuridis berupa penyalahgunaan data, ketimpangan akses digital, dan ancaman terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) peran teknologi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik; (2) masalah dan peluang dalam penggunaan teknologi untuk memperluas akses keadilan dalam demokrasi; (3) efisiensi sekaligus potensi ancaman AI dalam pelayanan publik; Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dipadukan dengan studi kasus kebocoran data digital sebagai bahan analisis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dalam sistem pemerintahan dapat mempercepat pelayanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat, sepanjang diatur melalui kerangka hukum yang menjamin perlindungan data pribadi dan akuntabilitas digital. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi pemerintahan harus berlandaskan prinsip negara hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia di era digital.

Kepastian Hukum dalam Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

2026-04-09T09:29:35+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah yang timbul akibat adanya sertifikat ganda berdasarkan perbuatan melawan hukum. Permasalahan sertifikat ganda kerap menimbulkan konflik kepemilikan yang merugikan para pihak dan menciptakan ketidakpastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam sengketa tanah dengan sertifikat ganda sangat bergantung pada keabsahan alat bukti, proses penerbitan sertifikat, serta putusan pengadilan yang mempertimbangkan asas kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik. Selain itu, perbuatan melawan hukum menjadi dasar penting dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketelitian dalam administrasi pertanahan serta penguatan sistem pendaftaran tanah guna mencegah terjadinya sertifikat ganda di masa mendatang.

Pengaruh Pengalaman Magang Dan Minat Kerja Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Manajemen UBP Karawang Angkatan 2022

2026-04-03T20:28:19+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengalaman magang dan minat kerja terhadap kesiapan kerja mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang angkatan 2022, baik secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif verifikatif dengan teknik purposive sampling, menghasilkan 85 responden dari populasi 553 mahasiswa. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda berbantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman magang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja, minat kerja berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kesiapan kerja, dan secara simultan kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja dengan koefisien determinasi sebesar 70%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pengalaman praktis melalui program magang dan dorongan psikologis berupa minat kerja merupakan faktor kunci dalam membentuk kesiapan kerja mahasiswa memasuki dunia profesional. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya perguruan tinggi untuk memperbanyak kerja sama dengan perusahaan untuk menjamin kualitas magang mahasiswa. dan pendampingan karier yang berkelanjutan sangat krusial agar minat kerja mahasiswa bisa tumbuh dan terarah sedini mungkin

Studi Keterpilihan Perempuan Pada Pemilihan Anggota Legislatif Kota Bukittinggi Tahun 2024 Ditinjau Dalam Perspektif Siyasah Tasyri’iyah

2026-04-05T16:52:50+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya secara signifikan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Pada periode sebelumnya, hanya dua dari 25 anggota DPRD yang merupakan perempuan (8%). Namun, hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2024 menunjukkan delapan perempuan berhasil memperoleh kursi (32%), sehingga telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi elektabilitas perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kota Bukittinggi serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah tasyri’iyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor elektabilitas perempuan meliputi motivasi pribadi yang kuat, dukungan keluarga, partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta strategi kampanye yang adaptif. Dalam perspektif siyasah tasyri’iyah, partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif tidak secara eksplisit dilarang, sehingga menegaskan legitimasi perempuan untuk berperan aktif dalam bidang politik dan pemerintahan.

Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Pada Bagian Perencanaan Dan Keuangan Di Sekretariat Daerah, Kabupaten Karimun

2026-04-05T16:21:18+07:00

Pengelolaan aset daerah menghadapi berbagai kendala yang mencakup keterbatasan akses informasi, kekurangan sumber daya manusia, sistem pengelolaan yang masih semi manual, tidak adanya sistem clearance, serta keterbatasan anggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengelolaan aset daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada periode Maret hingga April 2025. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas Effendy yang mencakup delapan indikator: kemampuan dan keterampilan, motivasi dan kepuasan kerja, kepemimpinan dan pengelolaan, koordinasi dan komunikasi, sumber daya dan fasilitas, faktor lingkungan dan kebijakan, kultur organisasi, serta pengelolaan waktu dan biaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Sejumlah kendala masih belum terpecahkan, di antaranya kekurangan personel, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kesenjangan komunikasi antara pengguna dan pengelola aset, serta kesulitan penelusuran aset tetap tertentu yang tercatat dalam sistem Barang Milik Daerah (BMD). Secara keseluruhan, evaluasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan terhadap aspek teknis, administratif, dan teknologi merupakan langkah krusial menuju pengelolaan aset daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Film Pendek Mama Beti Sebagai Media Transformative Learning dalam Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan pada Pendidikan Islam

2026-04-06T08:23:25+07:00

Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam internalisasi nilai-nilai keagamaan pada peserta didik. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang masih berfokus pada aspek kognitif sering kali belum mampu membentuk karakter religius secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai keagamaan dalam film pendek Mama Beti episode “Persiapan Imlek dan Ramadhan” serta mengkaji potensinya sebagai media transformative learning dalam pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui observasi terhadap film dan dokumentasi literatur pendukung, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes pada tataran denotasi, konotasi, dan mitos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film tersebut memuat nilai berbagi, toleransi (tasamuh), tidak pamrih, dan tanggung jawab yang disajikan secara kontekstual melalui dialog dan alur cerita yang dekat dengan realitas sosial masyarakat majemuk. Penggunaan film sebagai media transformative learning mampu mendorong refleksi kritis peserta didik sehingga terjadi perubahan cara pandang dan penguatan karakter religius. Dengan demikian, film pendek dapat menjadi alternatif media pembelajaran PAI yang efektif, kontekstual, dan relevan di era digital.

Ketidakjelasan Domisili Tergugat sebagai Cacat Formil Gugatan Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata

2026-04-06T11:05:12+07:00

Ketidakkjelasan domisili tergugat dalam gugatan perceraian merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan syarat formil gugatan yang menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakjelasan domisili tergugat sebagai cacat formil dalam gugatan perceraian serta implikasinya terhadap putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dalam perspektif hukum acara perdata Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mwnunjukkan bahwa ketidakjelasan domisili tergugat dapat mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, sehingga hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak, seperti tertundanya penyelesaian sengketa, bertambahnya biaya perkara, serta terganggunya efektivitas peradilan. Oleh karena itu, diperlukan Upaya perbaikan melalui penyusunan gugatan yang cermat, pemenuhan kelengkapan identitas para pihak, serta peningkatan pemahaman hukum agar gugatan dapat diproses secara efektif dan memberikan kepastian hukum.

Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jual Beli Hasil Bumi Karet dan Sawit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

2026-04-06T11:48:01+07:00

Praktik jual beli hasil bumi karet dan sawit di masyarakat pedesaan sering melibatkan perantara yang secara substansi dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujrah, namun belum tentu sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik akad wakalah bil ujrah, menganalisis kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kampung Tanjung Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dan fenomenologi, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad wakalah bil ujrah berlangsung secara implisit melalui penyerahan hasil panen kepada pengepul tanpa kejelasan akad dan ujrah. Transparansi harga masih rendah sehingga berpotensi menimbulkan gharar dan ketidakadilan. Meskipun terdapat unsur kerelaan dan kemanfaatan, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Faktor yang mempengaruhi antara lain rendahnya pemahaman masyarakat, kondisi ekonomi, kebiasaan (urf), keterbatasan akses informasi, dan hubungan patron-klien. Dengan demikian, diperlukan edukasi dan perbaikan sistem agar praktik transaksi lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Analysis of Decisions Declaring a Claim Inadmissible (Niet Ontvankelijk Verklaard) in Civil Cases

2026-04-06T11:58:07+07:00

The decision of inadmissible claims (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO) is a common phenomenon in civil litigation practice and reflects the importance of fulfilling formal requirements in drafting a lawsuit. This study aims to analyze judges’ legal reasoning and identify the formal factors causing claims to be declared inadmissible at Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. This research employs a qualitative approach with a case study method through document analysis, interviews, and literature review. The results show that the main causes of Niet Ontvankelijk Verklaard decisions include obscure claims (obscuur libel), incomplete parties (plurium litis consortium), inconsistency between posita and petitum, formal defects in power of attorney, and unclear object of dispute. Among these factors, obscuur libel is the most dominant, indicating weak legal construction of claims. Judges’ considerations in issuing Niet Ontvankelijk Verklaard decisions reflect the application of prudential principles to maintain legal order and certainty. However, this condition also reveals a tension between procedural justice and access to justice. Therefore, improving the quality of claim drafting and public legal literacy is essential.

Media Sosial Sebagai Sarana Kontrol Sosial Mahasiswa Fkip Untirta Terhadap Pemerintah Di Indonesia

2026-04-06T12:07:57+07:00

Meningkatnya penggunaan media sosial telah mengubah cara mahasiswa dalam mengekspresikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskursus publik. Media sosial kini dipandang sebagai alat potensial untuk menjalankan kontrol sosial terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna media sosial bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai sarana kontrol sosial terhadap pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif mahasiswa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi aktivitas mahasiswa di platform seperti Instagram, X (Twitter), TikTok, dan WhatsApp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memaknai media sosial sebagai ruang publik yang terbuka untuk menyampaikan pendapat dan menyebarkan informasi. Media sosial juga berfungsi sebagai sarana partisipasi dalam diskursus publik serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa secara aktif terlibat dalam diskusi, berbagi informasi, dan mengangkat isu sosial-politik. Mereka juga memiliki kesadaran terhadap norma etika dan aturan hukum dalam menyampaikan kritik. Selain itu, media sosial mencerminkan karakteristik ruang publik digital seperti pluralitas, publisitas, keprivatan, dan legalitas. Kesimpulannya, media sosial berperan sebagai ruang deliberatif yang memperkuat partisipasi demokratis dan menjadi alat kontrol sosial yang efektif.

PKPU sebagai Celah Hukum: Analisis Penyalahgunaan dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga

2026-04-04T19:56:30+07:00

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum dalam sistem kepailitan Indonesia yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada debitur melakukan restrukturisasi utang secara adil. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini sering disalahgunakan oleh debitur untuk menunda kewajiban pembayaran tanpa itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan PKPU dalam hukum kepailitan Indonesia, mengidentifikasi bentuk penyalahgunaan, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah normatif dalam pengaturan PKPU, khususnya terkait tidak adanya parameter yang jelas mengenai itikad baik debitur. Kondisi ini membuka peluang bagi debitur untuk memanfaatkan PKPU secara oportunistik. Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut masih berfokus pada aspek formal administratif tanpa menguji kondisi substantif debitur secara mendalam. Hal ini berpotensi merugikan kreditur serta melemahkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan optimalisasi peran hakim dalam menilai itikad baik debitur guna mencegah penyalahgunaan PKPU.

Tadabur Ayat-Ayat Pembelajaran Mandiri dengan Pendekatan Andragogi

2026-04-06T18:48:32+07:00

Penelitian ini mengkaji ayat-ayat al-Qur’an tentang self-regulated learning (pembelajaran mandiri) melalui sudut pandang teori. Bertujuan menggali pesan-pesan yang terkandung di dalam al-Qur’an mengenai self-regulated learning (pembelajaran mandiri) sebagai motivasi bagi orang dewasa untuk terus menuntut ilmu agama di tengah kesibukan sehari-hari. Metode penelitian ini adalah studi literatur, yaitu mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber bacaan mengenai self-regulated learning (pembelajaran mandiri). Dari hasil penelitian, ditemukan 13 ayat al-Qur’an yang memuat nilai-nilai self-regulated learning (pembelajaran mandiri), kemudian dibagi ke dalam empat kelompok tema, lalu dibandingkan dengan enam prinsip andragogi Malcolm Knowles. Hasilnya menunjukkan bahwa al-Qur’an sudah lebih dahulu membahas pentingnya belajar secara mandiri. Berbeda dengan anak-anak dan remaja yang punya banyak waktu untuk belajar namun belum leluasa mengakses sumber ilmu yang sangat luas, orang dewasa waktu untuk belajarnya lebih sedikit di sela kesibukan keseharian namun memiliki akses yang jauh lebih mudah ke berbagai sumber keilmuan dan mampu memilah ilmu mana yang benar dan bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Maka penelitian ini hadir sebagai pengingat bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap umat, tak hanya yang masih muda, namun termasuk orang-orang yang sudah dewasa.

Upaya Upaya Hukum Kasasi atas Penghapusan Hak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dwima Jaya Utama (Studi Kasus Putusan Nomor 698/K/Pdt/2011)

2026-04-07T18:09:34+07:00

Penelitian ini menganalisis upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh PT Dwima Jaya Utama sebagai pemegang saham minoritas dalam permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT Dwima Turangga Gunung. Studi kasus ini berfokus pada Putusan Nomor 698/K/Pdt/2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan judicial case study. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak permohonan PT Dwima Jaya Utama karena terjadi kesalahan dalam penerapan hukum mengenai persyaratan kepemilikan saham minimal 1/10 (satu persepuluh). Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa perhitungan syarat kepemilikan harus berdasarkan jumlah saham dengan hak suara, bukan modal dasar perusahaan. Putusan ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif bagi pemegang saham minoritas dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan perseroan terbatas.

Kewenangan Administratif Bupati dan Peran PTUN dalam Sengketa Pengangkatan Kepala Desa: berdasarkan Putusan No.62/G/2020/PTUN.Sby

2026-03-18T17:29:54+07:00

Kewenangan Bupati sebagai pejabat TUN dalam menunjuk Kepala Desa yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa dibahas dalam studi ini, beserta dampaknya terhadap keabsahan keputusan penunjukan dan penerapan persyaratan hukum bagi calon Kepala Desa terhadap Supadi, seorang mantan narapidana. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif dan sosiologis-hukum, termasuk data sekunder dari publikasi ilmiah yang relevan, putusan pengadilan administratif, dan undang-undang. Temuan penelitian ini menunjukkan sifat administratif dan prosedural dari kekuasaan bupati. Sementara itu, PTUN memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan masalah hukum dan prosedur dalam menentukan apakah keputusan penunjukan Kepala Desa sah secara hukum. Selain itu, selama prosedur administratif telah diselesaikan dan tidak ada larangan hukum yang relevan, status mantan narapidana tidak secara otomatis menjadikan keputusan penunjukan tersebut tidak sah. Selain memberikan kepastian hukum bagi otoritas desa yang sah, studi ini menyoroti pentingnya mematuhi prosedur hukum, konsep keabsahan, dan prinsip tata kelola yang baik dalam pencalonan pemimpin desa.

Narasi Superioritas dalam Kontestasi Mahasiswa

2026-03-17T17:00:41+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena persaingan di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi yang terjadi tidak hanya dalam aspek pendidikan, tetapi juga dalam organisasi dan lingkungan sosial di kampus. Kompetisi ini sering kali menghasilkan narasi superioritas tentang keunggulan yang memisahkan mahasiswa "unggul" dan "biasa" melalui simbol prestasi, jabatan dalam organisasi, serta kesempatan untuk terhubung dengan jaringan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara narasi tentang superioritas dibentuk, dipahami, dan dijaga sebagai sebuah konstruksi sosial dalam persaingan di kalangan mahasiswa, serta dampaknya terhadap hubungan sosial antara mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain kajian literatur sistematis yang dikombinasikan dengan observasi tidak langsung di area kampus. Data diperoleh dari artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2016 hingga 2025 serta melalui pengamatan langsung terhadap perkembangan organisasi dan interaksi mahasiswa dalam konteks akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi superioritas terbentuk melalui distribusi modal akademik dan organisasi, praktik perbandingan sosial, penguasaan wacana, serta relasi kekuasaan dalam konteks demokrasi di kampus. Keunggulan tidak hanya bersifat objektif, melainkan juga dibentuk melalui pengakuan bersama yang memperkuat struktur sosial. Penelitian ini menyatakan bahwa persaingan di kalangan mahasiswa berfungsi sebagai wadah simbolik yang menciptakan stratifikasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan budaya akademik yang lebih terbuka untuk mencegah terjadinya eksklusi sosial di lingkungan perguruan tinggi.

Analysis Of Government Policies On Welfare Guarantee Of Religious Court Employees In North Bolaang Mongondow Regency

2026-04-04T15:09:20+07:00

This research is motivated by the existence of a gap in the welfare of the State Civil Apparatus (ASN), especially between employees of the Religious Court and the National Land Agency (BPN), even though it is normatively regulated in a uniform national payroll system. This condition shows that there is a difference between formal justice and substantive justice in the ASN remuneration policy. This study aims to analyze government policies in ensuring the welfare of ASN and identify factors that cause income gaps between agencies. This research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and comparative approaches. The data used are primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively normatively. The results of the study show that the income gap of ASN is mainly caused by differences in performance allowance policies that are sectoral. This has an impact on differences in income levels, decreased sense of fairness among employees, and reduced participation in the implementation of duties. In addition, other factors that affect the gap include institutional characteristics, particularly in law enforcement functions, as well as community and organizational culture. This gap shows that the ASN remuneration system does not fully reflect the principles of distributive justice and proportionality. Thus, a more integrated and equitable reform of ASN welfare policies is needed to improve the performance and quality of public services.

Implikasi Hukum Kekuasaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

2025-11-25T07:10:16+07:00

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disusun pada tahun 1945, menjadi landasan bagi hakikat negara hukum di Indonesia, sehingga setiap warga negara akan diperlakukan secara adil oleh penyelenggara negara atau badan pemerintahan. Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dari perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik secara umum dan melanggar peraturan perundang-undangan. Terhadap ketentuan tersebut, litigasi di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa. Putusan PTUN yang sudah mengikat negara belum efektif dilaksanakan. implikasi TUN negara terkait hukum negara.Sumber data primer dan sekunder, dan model analisis interaksi digunakan untuk analisis teknis data dalam metode penelitian yuridis normatif, yang mana data yang digunakan merupakan data sekunder, data – data di analisis menggunakan metode kualitatif dan temuan dari data ini memperlihatkan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat akibat dikeluarkannya putusan para pejabat ataupun putusan tata usaha negara, khususnya represif dan preventif sebagai perlindungan dari hukum, sebagaimana adanya untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara. putusan pengadilan Negara yang telah memiliki kekuatan hukum adalah tetap mampu melindungi hak – hak manusia, meningkatkan supremasi hukum, dan memberikan jaminan penerapan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Hasil yang di sajikan melalui penelitian ini memaparkan terkait implikasi hukum yang timbul atas pengaturan terkait eksekusi putusan PTUN yang tercantum pada pasal 116 Undang – Undang Nmor. 51 Tahun 2009 terkait Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nmoro. 5 Tahun 1986 ialah Ketika presiden tidak mengambil kebijakan setelah ketua pengadilan mengajukannya, pengaturan terkait uang paksa menjadi tidak jelas dan belum menghasilkan penyelesaian akhir.

Motif Penggunaan Media Sosial Locket Widget Di Kalangan Generasi Z

2026-04-09T02:21:58+07:00

Pertumbuhan platform media sosial membuka ruang bagi kehadiran aplikasi baru yang menawarkan cara berbagi konten secara lebih personal, salah satunya Locket Widget. Aplikasi ini merupakan platform berbasis komunikasi visual photo sharing yang memungkinkan pengguna menampilkan foto kiriman teman langsung di layar utama ponsel, sehingga menarik perhatian Generasi Z yang aktif memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan sosial. Namun, belum banyak penelitian yang secara sistematis mengkaji motif penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana motif penggunaan Locket Widget di kalangan Generasi Z, khususnya mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan landasan teori Uses and Gratifications 2.0 berdasarkan konsep MAIN Model Sundar & Limperos, yang merumuskan empat affordance teknologi sebagai variabel motif: Modality, Agency, Interactivity, dan Navigability. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert kepada 160 responden dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel motif berada pada kategori tinggi, dengan motif Navigability memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,34. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna Generasi Z terdorong menggunakan Locket Widget terutama karena kemudahan mengakses aplikasi dan kesenangan dalam mengeksplorasi beragam konten visual dari orang-orang terdekat. Penelitian ini memberikan gambaran tentang motif penggunaan aplikasi photo sharing berbasis widget sebagai bentuk media sosial yang lebih intim dan personal dalam menjalin komunikasi di kalangan mahasiswa

Perbandingan Kedaulatan Negara Dulu Dengan Kedaulatan Negara Sekarang

2026-04-08T20:18:43+07:00

Penelitian ini mengkaji evolusi kedaulatan Indonesia sejak masa awal keadilan hingga keadilan dalam tatanan global saat ini. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada sifat kedaulatan yang semakin dinamis akibat pengaruh globalisasi, interaksi lintas negara, serta perubahan geopolitik yang terus berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep kekayaan negara Indonesia serta penerapannya dalam hukum internasional melalui pendekatan perbandingan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis historis dan yuridis normatif, yang mencakup dimensi politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan akibat peristiwa sejarah, kebijakan pemerintah, serta tekanan eksternal seperti perjanjian internasional dan integrasi ekonomi global. Indikator seperti hubungan diplomatik, kekuatan militer, kewenangan hukum, dan otonomi ekonomi mencerminkan kemampuan adaptif Indonesia dalam mengendalikan wilayah, sumber daya, dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, globalisasi menghadirkan tantangan berupa berkurangnya kemandirian ekonomi, sekaligus peluang melalui peningkatan kerja sama internasional. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia bersifat dinamis dan terus berkembang, sehingga diperlukan kebijakan yang strategis, adaptif, dan integratif untuk memperkuat posisi dalam tata kelola kontemporer global.

Strategi Politik Kepala Desa Dalam Mengurangi Pernikahan Anak

2026-04-09T05:33:14+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya praktik pernikahan anak usia dibawah umur 19 tahun ditingkat desa yang sangat berdampak pada setiap aspek seperti sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan pada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi politik kepala desa menanti dan faktor hambatan kepala desa dalam mengurangi pernikahan anak di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun informan yang dipilih secara purposive terdiri dari kepala desa, masyarakat umum, tokoh adat, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA), Women crisis centre (WCC) Palembang. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil peneliti menunjukan bahwa strategi politik kepala desa telah membuat peraturan desa (PERDES) Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mendorong desa menanti menjadi Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA), yang dimana telah dilakukaan penerapan seperti, Membuat satgas perlindungan perempuan dan anak, Langkah nyata, dibentuknya Usaha UMKM Ibu-ibu rumah tangga/pelatihan umkm perempuan, Mengikutsertakan keterwakilan perempuan dan forum anak dalam musyawarah desa, Pengaktifan kegiatan posyandu dan paud, dalam mengurangi angka pernikahan anak masih belum sepenuhnya berhasil karena masih terjadinya pernikahan anak dibawah umur. Faktor hambatan yang dihadapi oleh kepala desa dalam menerapkan startegi politik ini seperti belum optimalnya dalam sosialisasi selain itu faktor lingkungan yang masih menganggap hal yang wajar serta kurangnya pengetahuan akan dampak kesehatan yang ditimbulkan dari pernikahan anak. Untuk itu pentingnya sosialisasi yang efektif dilakukan oleh kepala desa menanti, terutama untuk anak agar kedepannya tidak terjadi lagi pernikahan dini bahkan dapat mengurangi kasus ini.

Kata Kunci : Strategi Politik, Kepala Desa, Pernikahan Anak

Dinamika Keluarga Dalam Persepektif Keluarga Inti dan Keluarga Besar

2026-04-09T12:20:15+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika keluarga dalam perspektif keluarga inti dan keluarga besar dengan menitikberatkan pada pola interaksi, pembagian peran, serta konflik dalam rumah tangga. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Desa Beji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga inti cenderung memiliki pola interaksi yang intens, komunikatif, dan adaptif, dengan pembagian peran yang mulai fleksibel meskipun masih dipengaruhi pola tradisional. Konflik dalam keluarga inti umumnya bersumber dari tekanan ekonomi dan perbedaan pola asuh, namun dapat dikelola secara konstruktif melalui komunikasi terbuka. Sementara itu, keluarga besar menunjukkan pola interaksi yang bersifat kolektif dengan tingkat solidaritas dan gotong royong yang tinggi. Konflik dalam keluarga besar lebih banyak dipicu oleh perbedaan nilai antar generasi, tetapi diselesaikan melalui mekanisme musyawarah berbasis nilai kekeluargaan. Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa dinamika keluarga tidak dapat dijelaskan secara tunggal melalui satu perspektif. Pendekatan fungsional struktural, teori konflik, dan interaksionisme simbolik saling melengkapi dalam menjelaskan relasi antara stabilitas, ketegangan, dan proses negosiasi makna dalam keluarga. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi analisis antara bentuk struktur keluarga (keluarga inti dan keluarga besar) dengan dinamika internalnya (interaksi, peran, dan konflik) dalam satu kerangka yang holistik dan kontekstual. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dinamika keluarga bersifat hibrid, yaitu merupakan hasil negosiasi antara nilai tradisional dan tuntutan modernitas, sehingga memperkaya kajian sosiologi keluarga yang selama ini cenderung parsial dan terfragmentasi

Hubungan Karakteristik Ibu Hamil Dengan Tingkat Pengetahuan Tentang Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Di Puskesmas Muara Dua Lhokseumawe

2026-03-28T12:53:58+07:00

Tanda bahaya kehamilan adalah tanda bahaya selama masa kehamilan yang harus di ketahui setiap ibu hamil. Kematian pada ibu dapat terjadi selama masa kehamilan, pada saat bersalin serta masa nifas yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan untuk mengenali adanya tanda bahaya kehamilan. Berdasarkan data yang di rilis oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, jumlah angka kematian ibu di Lhokseumawe persereratus ribu kelahiran dari tahun 2017-2021 adalah 20 orang dan terbanyak di tahun 2021 yang terjadi di puskesmas Muara Dua Lhokseumawe yaitu berjumlah 6 orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan variabel umur, Pendidikan, graviditas dan riwayat tanda bahaya dengan Tingkat pengetahuan. Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 55 ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di puskesmas Muara Dua. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Total Sampling sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 55 ibu hamil. Data penelitian diperoleh dengan cara wawancara responden menggunakan kuesioner. Hasil univariat menunjukkan bahwa responden berpengetahuan cukup sebesar 5,1% , sedangkan responden dengan pengetahuan yang baik sebesar 94,9%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden berpengetahuan baik dalam mengenali tanda bahaya kehamilan. Hasil bivariat menunjukkan bahwa hanya variabel umur dan graviditas yang memiliki hubungan dengan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan, selebihnya tidak memiliki hubungan apapun

Peran Kepala Sekolah Sebagai Edukator Dalam Menerapkan Pembelajaran Berbasis Digital Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Palembang

2026-04-09T23:08:30+07:00

Peran kepala sekolah sebagai edukator dalam menerapkan pembelajaran berbasis digital adalah kemampuan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam membina, membimbing, serta meningkatkan kualitas guru dan proses pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital secara efektif dan terarah. Dalam hal ini, kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai pendidik (edukator) yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan pembelajaran berbasis digital di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala sekolah sebagai edukator dalam menerapkan pembelajaran berbasis digital serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan kepala sekolah sebagai informan kunci, serta guru dan operator sebagai informan pendukung. Analisis data menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah berperan baik sebagai edukator dalam menerapkan pembelajaran berbasis digital melalui beberapa upaya, yaitu membimbing, meningkatkan kesiapan guru dan peserta didik, mendorong peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dalam pembelajaran digital, serta mendukung penyediaan dan pemanfaatan sarana teknologi pembelajaran. Faktor pendukung penerapan pembelajaran digital di MIN 2 Palembang meliputi Kepemimpinan kepala sekolah yang inovatif, Kesiapan Guru dalam Memanfaatkan Teknologi, Sarana dan Prasarana dan Dukungan orang tua. Adapun faktor penghambatnya yaitu sarana dan akses teknologi yang kurang stabil. Dengan demikian, peran kepala sekolah sangat penting dalam mendorong keberhasilan penerapan pembelajaran berbasis digital di sekolah.

Analisis Program Makan Bergizi Gratis: DampakTerhadap Standar Pendidikan Yang Layak Ditinjau Dari Perspektif Ham Di Indonesia

2026-04-09T13:25:13+07:00

Hak atas pendidikan yang layak tidak hanya sekadar dimaknai sebagai akses formal melalui bangku sekolah, melainkan juga sebagai bagian esensial dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara ekslusif tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam alenia ke IV. Namun, dalam realita Di Indonesia, masih banyak peserta didik yang menghadapi hambatan struktural seperti kemiskinan, dan juga ketimpangan akses terhadap pendidikan itu sendiri, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Terdapat sejumlah kebijakan yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap terhambatnya perwujudan pendidikan yang layak Di Indonesia, terutama ketika perhatian dan alokasi sumber daya lebih banyak diarahkan pada program tertentu salah satunya Program Makan Bergizi Gratis dibandingkan pada pemenuhan kebutuhan fundamental pendidikan, seperti kualitas pengajar, pemerataan akses, serta kelayakan sarana dan prasarana pendidikan. Kehadiran Progam Makan Bergizi Gratis (MBG) sering dianggap sebagai solusi afirmatif dalam menjamin kebutuhan dasar siswa agar mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal, meskipun kemudian program ini nyatanya menggeser optimalisasi pemenuhan atas hak pendidikan yang jelas-jelas tercantum secara tegas dalam konstitusi Indonesia. Metode yuridis normative diterapkan dalam penelitian ini dengan menggunakan perspektif analisis deskriptif. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara rinci kondisi aktual, temuan, dan isu-isu yang muncul terkait mutu pendidikan Di Indonesia, alokasi MBG, serta dampaknya terhadap standar pendidikan yang layak Di Indonesia. Fokus utama penelitian ini ialah untuk menelaah secara kritis sejauh mana program MBG benar-benar memberikan sumbangsih terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia, terkhusus pada hak atas pendidikan yang layak.

Kata Kunci: HAM, Pendidikan Layak, MBG.

Kedudukan Sertifikat Tanah Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Indonesia

2026-03-26T16:13:31+07:00

Abstrak Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia melalui penerapan sertifikat tanah elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021. Perubahan dari dokumen fisik menuju dokumen digital menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik dalam hubungan hukum keperdataan, khususnya dalam perjanjian hutang piutang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik sebagai alat pembuktian dalam perjanjian hutang piutang menurut hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat tanah elektronik memiliki kedudukan sebagai akta autentik digital yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna secara lahiriah, formal, dan materiil. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sertifikat tanah elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan memiliki derajat legalitas yang setara dengan sertifikat tanah konvensional. Dalam perjanjian hutang piutang, sertifikat tanah elektronik juga memberikan perlindungan hukum preventif bagi kreditur melalui sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) yang terintegrasi sehingga dapat meminimalisir risiko pemalsuan dokumen. Dengan demikian, sertifikat tanah elektronik mampu memberikan kepastian hukum yang lebih dinamis dan transparan dalam praktik pembuktian di pengadilan maupun dalam transaksi jaminan perbankan di era digital.

Persepsi Mahasiswa PPKn Unimed Sebagai Calon Guru Terhadap Kebijakan Penggunaan ChatGPT Dalam Perkuliahan

2026-04-10T07:30:18+07:00

Integrasi ChatGPT dalam perkuliahan telah menciptakan dilema antara efisiensi akademik dan pemeliharaan integritas mahasiswa sebagai calon guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa PPKn Universitas Negeri Medan (UNIMED) terhadap kebijakan penggunaan ChatGPT serta menganalisis pandangan etis mereka dalam kaitannya dengan tanggung jawab profesi sebagai calon guru. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap mahasiswa PPKn UNIMED sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa berada dalam kondisi ambiguitas akademik akibat ketiadaan regulasi formal tertulis di tingkat program studi, sehingga arahan yang diterima hanya bersifat lisan dan imbauan moral. Secara fungsional, mahasiswa menggunakan AI sebagai instrumen pendukung (supporting tools) untuk memantik ide dan parafrase, namun secara etis mereka sepakat bahwa ketergantungan berlebihan berisiko mendegradasi daya kritis dan orisinalitas. Mahasiswa memandang bahwa integritas akademik merupakan cerminan marwah profesi guru, dimana manusia harus tetap menjadi kendali utama (brain) atas teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan perumusan kebijakan formal yang bersifat regulatif dan edukatif untuk mengintegrasikan AI tanpa mengorbankan kualitas moral dan intelektual calon pendidik.

Ketiadaan Figur Ayah Dalam Pembentukan Kepercayaan Diri Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Untirta

2026-03-25T10:47:41+07:00

ABSTRAK

Fenomena ketiadaan figur ayah merupakan masalah sosial yang semakin banyak dialami oleh mahasiswa dan berpotensi mempengaruhi proses pembentukan diri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran ketiadaan figur ayah dalam proses pembentukan kepercayaan diri mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan dokumentasi mahasiswa yang mengalami ketiadaan figur ayah akibat kematian, perceraian, atau ketidakhadiran emosional. Analisis data dilakukan secara tematik menggunakan teori Interaksionisme Simbolik sebagai kerangka analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan figur ayah ditafsirkan secara beragam oleh mahasiswa, mulai dari pengalaman kehilangan emosional, kekosongan identitas, hingga keinginan untuk lebih mandiri. Ketiadaan figur ayah tidak secara langsung menyebabkan mahasiswa kehilangan kepercayaan diri, tetapi kondisi ini tetap berperan sebagai salah satu faktor pemicu munculnya keraguan diri, serta dimediasi oleh kehadiran figur-figur penting seperti ibu, kakek, saudara perempuan, dan teman sebaya yang memberikan dukungan sosial dan validasi. Selain itu, lingkungan kampus bertindak sebagai arena sosialisasi sekunder yang mendukung rekonstruksi identitas dan memperkuat kepercayaan diri mahasiswa.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mgg Tentang Perbuatan Melawan Hukum

2026-04-02T20:54:25+07:00

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mgg terkait gugatan yang tidak dapat diterima dengan alasan gugatan prematur karena adanya proses pidana yang masih berjalan. Kasus tersebut berkaitan dengan sengketa pinjaman yang menjaminkan sebuah truk sebagai objek jaminan yang juga melibatkan penipuan serta kelalaian pihak pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan sekaligus pendekatan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan majelis hakim tidak sepenuhnya sejalan dengan asas prejudiciiel geschil yang memungkinkan penangguhan perkara pidana demi penyelesaian sengketa perdata. Kemudian, apabila ditinjau dari teori keadilan John Rawls, putusan hakim dalam kasus tersebut juga kurang mencerminkan keadilan subtantif, karena dapat memperbesar kerugian pihak yang paling lemah, yaitu penggugat. Sehingga, putusan pengadilan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja, tetapi juga harus melindungi keadilan bagi para pihak.

Media Sosial dan Perang Narasi Digital dalam Konflik Palestina-Israel

2026-04-02T12:55:04+07:00

Konflik Palestina Israel tidak hanya berlangsung di medan fisik, tetapi juga berkembang di ruang digital melalui media sosial yang berfungsi sebagai arena perang narasi global. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara komprehensif peran media sosial dalam membangun, menyebarkan, dan mengontestasikan narasi terkait konflik Palestina Israel serta dampaknya terhadap opini publik global. Metode yang digunakan adalah literature review terhadap publikasi ilmiah terindeks Scopus pada periode 2020 sampai 2025. Dari hasil penelusuran dan proses seleksi, diperoleh 19 studi yang relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan sintesis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial dimanfaatkan oleh beragam aktor mulai dari negara, organisasi non negara, media arus utama, influencer, hingga jurnalis warga dengan strategi komunikasi yang berbeda sesuai karakteristik platform. Perang narasi digital ditandai oleh polarisasi wacana, pembentukan echo chamber, dominasi visual emosional, serta peran algoritma dan kecerdasan buatan dalam memperkuat bias dan visibilitas konten. Temuan juga menegaskan peran visual storytelling, citizen journalism, dan pembentukan affective publics dalam membangun legitimasi politik dan solidaritas global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial bukan medium netral, melainkan ruang kuasa yang secara aktif membentuk persepsi publik dan tekanan politik internasional dalam konflik Palestina-Israel.

Efektivitas Intervensi Appreciative Inquiry dalam Meningkatkan Sense of Community Organisasi Kepemudaan

2026-03-20T12:59:23+07:00

Sense of community merupakan aspek penting untuk dimiliki oleh anggota organisasi, terutama pada organisasi yang berada dalam tahap pembentukan (forming). Salah satu intervensi yang dapat membentuk dan meningkatkan sense of community adalah appreciative inquiry. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas intervensi appreciative inquiry dalam meningkatkan sense of community pada organisasi kepemudaan yang berada pada tahap pembentukan (forming). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pra-eksperimental dan desain penelitian one-group pretest-posttest design dengan melibatkan 11 partisipan yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan pergeseran kategorisasi di mana partisipan dengan sense of community rendah berkurang dari 54,5% menjadi 0%, sementara partisipan dengan sense of community sedang meningkat dari 36,4% menjadi 90,9% setelah diberikan intervensi. Hasil uji Wilcoxon Signed-Rank Test menunjukan nilai Z = -2,940 dengan signifikansi p = 0,003 (p < 0,05), yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan terhadap skor sense of community partisipan sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi. Disimpulkan bahwa intervensi apprecitiave inquiry efektif dalam meningkatkan sense of community pada organisasi kepemudaan yang berada dalam tahap pembentukan (forming).

Pengaruh Work-Life Balance Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bkpsdm Kabupaten Karawang

2026-04-03T16:50:39+07:00

Penelitian ini ditujukan guna menganalisis pengaruh keseimbangan kehidupan kerja dan stres kerja terhadap kinerja pegawai di BKPSDM Kabupaten Karawang, baik secara parsial maupun simultan. Menggunakan pendekatan kuantitatif melalui desainnya berupa verifikatif, studi ini melibatkan 54 responden lewat teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert lima poin dan dianalisis melalui regresi linier berganda yang dibantu aplikasi SPSS versi 27. Hasil penelitian secara parsial mengindikasikan, keseimbangan kehidupan kerja memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Sebaliknya, stres kerja terbukti memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Secara simultan, kedua faktor tersebut memengaruhi kinerja secara signifikakin, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai F statistik sebesar 40,482 (0,001 < 0,05). Di samping hal tersebut, skor Adjusted R Square senilai 0,598 mengindikasikan, variabel keseimbangan kehidupan kerja dan stres kerja bisa menjelaskan 59,8% variasi kinerja. Adapun sisa persentase lainnya mendapat pengaruh dari faktor-faktor tambahan yang bukan ruang lingkup model yang diteliti. Dengan demikian, optimalisasi keseimbangan kerja dan pengelolaan stres menjadi strategi krusial bagi organisasi dalam mempertahankan kinerja sumber daya manusianya

Dimensi Hukum Penggunaan AI di Sektor Publik dalam Perspektif Risiko dan Akuntabilitas

2026-04-03T19:03:53+07:00

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di era digital saat ini memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, tepat, dan efisien. Namun, di balik manfaat tersebut, penggunaan AI juga menghadirkan berbagai tantangan hukum, seperti potensi bias dalam algoritma, kurangnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, serta ketidakjelasan tanggung jawab ketika terjadi kesalahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi yang mengatur penggunaan AI di sektor publik, mengidentifikasi berbagai tantangan hukum yang muncul, serta merumuskan kebijakan strategis untuk mengurangi risiko dan meningkatkan akuntabilitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih perlu diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, diperlukan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif, serta peningkatan kapasitas aparatur publik melalui pelatihan agar mampu mengelola teknologi AI secara tepat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang penggunaan AI yang tidak hanya inovatif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Pengaruh Keterikatan Karyawan dan Kepuasan Kerja Terhadap Niat Berpindah Kerja Pekerja Generasi Z Industri Manufaktur Karawang

2026-04-05T13:38:06+07:00

Penelitian ini ditujukan guna menganalisis pengaruh keterikatan karyawan dan kepuasan kerja terhadap niat berpindah kerja pada pekerja Generasi Z di sektor manufaktur Kabupaten Karawang. Fenomena pergantian karyawan Gen Z yang mencapai 40% dalam dua tahun dengan biaya penggantian 50-200% gaji tahunan, ditambah inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, menjadi urgensi penelitian ini. Kerangka teoretis menggunakan konsep keterikatan karyawan Schaufeli et al. (vigor, dedication, absorption) dan kepuasan kerja Robbins dan Judge (gaji, promosi, rekan kerja, atasan). Metode kuantitatif kausalitas digunakan dengan 102 responden Gen Z yang ditetapkan lewat purposive sampling, data dikumpulkan via kuesioner Likert dan dianalisis mempergunakan regresi linier berganda SPSS 26. Temuan mengindikasikan, keterikatan karyawan memengaruhi negatif signifikan terhadap niat berpindah kerja, kepuasan kerja tidak signifikan secara parsial, namun keduanya signifikan simultan dengan kontribusi 12,2%. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya prioritas peningkatan keterikatan karyawan dan strategi retensi holistik yang mengakomodasi karakteristik Gen Z seperti work-life balance, fleksibilitas, dan pengembangan karier untuk menekan pergantian karyawan di sektor manufaktur

Pengaruh Employee Engagement Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt Perusahaan Gas Negara Tbk Area Karawang

2026-04-04T18:54:19+07:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat keterikatan dan kepuasan karyawan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Wilayah Karawang di tempat kerja memengaruhi produktivitas mereka. Sebanyak 92 partisipan dalam penelitian kuantitatif ini dipilih secara acak dari seluruh karyawan sebanyak 120 karyawan. Regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 26 digunakan untuk analisis data setelah kuesioner dengan skala Likert diberikan untuk pengumpulan data. Hasil penelitian memperlihatkan keterikatan karyawan dan kepuasan kerja sedikit banyak memengaruhi kinerja secara positif dan signifikan, menurut hasil uji-t. Dengan nilai koefisien (R square) sebesar 71,9%, uji-F mengkonfirmasi dampak simultan yang positif dan signifikan secara statistik. Keterikatan dan kepuasan karyawan di tempat kerja terbukti memiliki korelasi langsung dengan peningkatan produktivitas. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga faktor psikologis seperti keterlibatan emosional dan kepuasan kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola kedua aspek tersebut secara terpadu dalam strategi manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja secara optimal.

Ruang Yakin Cerdas Satu Amal Indonesia sebagai Strategi Pengorganisasian Masyarakat melalui Pendidikan Non-Formal bagi Anak-anak Yatim dan Dhuafa di Kota Palembang

2026-03-17T15:56:41+07:00

Pendidikan non-formal memainkan peran penting dalam mengatasi keterbatasan akses dan kualitas pendidikan di kalangan masyarakat perkotaan. Program Ruang Yakin Cerdas (RYC) muncul sebagai intervensi sosial berbasis komunitas yang menggabungkan pendidikan dengan pengorganisasian masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran RYC sebagai strategi pengorganisasian masyarakat melalui pendidikan non-formal di Kota Palembang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RYC mengalami perkembangan dari gerakan sosial yang spontan menjadi lembaga komunitas yang terstruktur. Pola interaksi dialogis dan partisipatif antara relawan dan anak didik berhasil membangun ikatan emosional serta meningkatkan semangat belajar. Selain itu, RYC memperkuat modal sosial melalui pembentukan kepercayaan, solidaritas, dan keterlibatan bersama masyarakat. Program ini juga memberdayakan anak-anak dengan mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan sosial. Oleh karena itu, RYC tidak hanya berfungsi sebagai wadah pendidikan, tetapi juga sebagai strategi efektif untuk memperkokoh struktur sosial dan mendorong perubahan sosial berbasis komunitas.

Peran Ojek Online Indralaya dalam Menompang Ketahan Ekonomi Rumah Tangga Perkotaan

2026-03-15T19:21:54+07:00

Permasalahan ekonomi rumah tangga di wilayah perkotaan, khususnya bagi keluarga pengemudi ojek online, semakin kompleks akibat pendapatan yang tidak menentu dan ketergantungan terhadap platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ojek online dalam ketahanan ekonomi rumah tangga di Indralaya serta strategi adaptif yang diterapkan oleh keluarga pengemudi dalam menghadapi ketidakpastian pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi perkotaan, melalui wawancara mendalam dengan pengemudi ojek online serta studi literatur yang berkaitan dengan pekerjaan informal, ekonomi rumah tangga, dan transportasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ojek online menjadi sumber pendapatan utama bagi rumah tangga, membantu pemenuhan kebutuhan dasar, serta memberikan fleksibilitas dalam pengaturan waktu kerja. Akan tetapi, pendapatan yang tidak tetap menjadikan rumah tangga rentan terhadap krisis ekonomi, seperti pandemi dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Untuk menghadapi ketidakpastian tersebut, keluarga pengemudi menerapkan strategi adaptif, di antaranya diversifikasi sumber pendapatan, keterlibatan anggota keluarga dalam aktivitas ekonomi, serta pemanfaatan program bantuan sosial. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ojek online memiliki peranan penting dalam ketahanan ekonomi keluarga, namun perlindungan sosial dan kebijakan pendukung diperlukan untuk mengurangi tingkat kerentanan yang ada. Penelitian ini memberikan implikasi bagi pengembangan kebijakan ekonomi digital serta kajian lanjutan mengenai ekonomi informal di wilayah perkotaan.

Makna Gaya Hidup Hedonis pada Perempuan yang Bekerja di Sekretriat DPRD Provinsi Lampung

2026-03-28T20:15:10+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya fenomena gaya hidup hedonis di kalangan perempuan bekerja, khususnya di lingkungan instansi pemerintahan. Gaya hidup hedonis tidak hanya dipahami sebagai perilaku konsumtif, tetapi juga memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan identitas sosial individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna gaya hidup hedonis, faktor yang melatarbelakanginya, serta bentuk-bentuk gaya hidup hedonis pada perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori Interaksionisme Simbolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup hedonis dimaknai sebagai bentuk kepuasan diri (self-reward), sarana menjaga penampilan, serta simbol identitas sosial. Faktor yang melatarbelakangi meliputi faktor internal seperti keinginan pribadi dan faktor eksternal seperti lingkungan kerja dan sosial. Bentuk gaya hidup hedonis ditunjukkan melalui konsumsi barang, perawatan diri, dan aktivitas rekreasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya hidup hedonis tidak selalu bermakna negatif, melainkan sebagai bentuk ekspresi diri dalam konteks sosial tertentu

Relasi Suami-Istri Sebagai Hubungan Kontraktual: Tinjauan Teori Kontrak Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

2026-04-02T22:28:32+07:00

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah secara mendasar konstruksi hukum perjanjian perkawinan di Indonesia. Perubahan ini membuka kemungkinan perjanjian perkawinan dibuat tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Artikel ini bertujuan menganalisis relasi suami-istri pasca putusan tersebut dari perspektif teori kontrak, dengan menitikberatkan pada kebebasan berkontrak, kedudukan para pihak, perlindungan pihak ketiga, serta implikaasi keadilan substantif dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis dokumen terhadap putusan MK, peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK secara signifikan memperkuat asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) dalam domain perkawinan, menjadikan relasi suami-istri bukan sekadar status institusional melainkan hubungan kontraktual yang dinamis. Putusan ini juga berimplikasi pada pergeseran paradigma dari model perkawinan berbasis status menuju contractualized marriage. Namun demikian, terdapat kekosongan regulasi teknis yang menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait mekanisme publikasi, batas retroaktivitas, dan perlindungan pihak ketiga yang cenderung bersifat represif. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas otonomi kontraktual suami-istri dan memperkuat kesetaraan ekonomi dalam rumah tangga, namun menuntut harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga.

Perlindungan Hak Konstitusional Korban Kejahatan Siber melalui Hukum Pidana dalam Perspektif UUD 1945 dan Regulasi ITE

2026-04-10T16:45:36+07:00

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong eskalasi kejahatan siber yang secara langsung mengancam hak konstitusional warga negara, terutama hak atas kepastian hukum, perlindungan diri, rasa aman, dan privasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak konstitusional korban kejahatan siber melalui hukum pidana dalam perspektif UUD 1945 dan regulasi ITE, sekaligus menilai efektivitas dan kelemahan implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan secara selektif pendekatan kasus, berfokus pada pengkajian UUD 1945, UU ITE (terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024), KUHP baru, KUHAP, serta literatur dan praktik penegakan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun landasan konstitusional dan kerangka normatif telah tersedia, konstruksi regulasi masih dominan berorientasi pada pelaku (offender-oriented), sementara dimensi perlindungan dan pemulihan korban belum menjadi pusat desain hukum pidana siber. Analisis juga menemukan berbagai hambatan implementatif, seperti kesulitan pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat, tumpang tindih norma, dan minimnya mekanisme pemulihan hak korban. Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi hukum pidana siber yang secara eksplisit berorientasi pada korban (victim-oriented) berbasis konstitusi, dengan menempatkan pemenuhan dan pemulihan hak konstitusional korban sebagai tujuan utama penegakan hukum di era digital

Pengaruh Employer Branding melalui media TikTok terhadap Minat Melamar Kerja Mahasiswa FEB UBP pada USS Feed

2026-04-10T16:20:29+07:00

Minat mahasiswa Fakultas Ekonomi UBP Karawang untuk melamar pekerjaan dipengaruhi positif dan signifikan oleh employer branding di TikTok, sebagaimana dibuktikan melalui regresi linier sederhana (SPSS) pada sampel 262 responden via kuesioner purposive sampling. Fenomena ini berakar pada tren luas eskalasi TikTok sebagai alat promosi perusahaan untuk membangun persepsi tempat kerja atraktif. Penelitian kuantitatif asosiatif kausal ini menguji hubungan kausal tersebut, dengan data primer dari mahasiswa aktif yang familiar dengan @ussfeeds. Distribusi kuesioner memastikan representasi yang relevan, sementara analisis statistik mengonfirmasi signifikansi pengaruh. Implikasinya, optimalisasi konten employer branding di TikTok dapat meningkatkan efektivitas rekrutmen, khususnya di kalangan mahasiswa ekonomi, dan mendukung adaptasi digital dalam strategi human resource marketing.

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kreativitas Karyawan: Peran Mediasi Pemberdayaan Psikologis

2026-04-08T02:15:11+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kreativitas karyawan dengan pemberdayaan psikologis sebagai variabel mediasi pada karyawan tetap di tiga bank BUMN terbesar di Indonesia, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 220 responden serta analisis SEM berbasis covariance dengan AMOS dan uji Sobel, yang hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kreativitas karyawan serta dimediasi secara parsial oleh pemberdayaan psikologis. Temuan ini menyoroti bahwa kepemimpinan transformasional meningkatkan kreativitas baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemberdayaan psikologis, memberikan implikasi untuk meningkatkan daya saing di sektor perbankan.

STRUKTUR SOSIAL EKONOMI PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KAWASAN SEBERANG ULU KOTA PALEMBANG

2026-04-10T12:58:27+07:00

Sektor informal merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur sosial ekonomi pekerja sektor informal di kawasan Seberang Ulu Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap empat informan yang bekerja di sektor informal, yaitu pedagang warung, pedagang ikan di pasar, pengrajin tenun songket, serta pelaku usaha kecil rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja sektor informal menjadikan aktivitas tersebut sebagai sumber pendapatan utama bagi keluarga. Namun demikian, pendapatan yang diperoleh bersifat tidak tetap dan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, jumlah pembeli, serta faktor eksternal seperti cuaca. Selain itu, sebagian besar pekerja sektor informal menjalankan usaha secara mandiri dengan modal pribadi tanpa dukungan organisasi atau kelompok usaha tertentu. Dalam mengelola keuangan rumah tangga, para pekerja sektor informal menerapkan strategi penghematan serta memanfaatkan pendapatan harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan sosial antar pekerja di lingkungan sekitar relatif baik meskipun terdapat persaingan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, sektor informal tetap menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan seperti ketidakstabilan pendapatan dan minimnya dukungan modal usaha.

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pengemudi dan Perusahaan Aplikasi terhadap Penumpang Ojek Online yang Mengalami Kecelakaan

2026-04-11T12:22:08+07:00

TPerkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya layanan ojek online sebagai bagian dari transformasi transportasi berbasis aplikasi yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi masyarakat. Di balik manfaat tersebut, muncul persoalan hukum yang kompleks ketika penumpang mengalami kecelakaan dalam penggunaan layanan, terutama berkaitan dengan pembagian tanggung jawab antara pengemudi sebagai pelaksana langsung dan perusahaan penyedia aplikasi sebagai penyelenggara platform. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tanggung jawab bisnis layanan ojek online terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan. Secara khusus, penelitian ini mengkaji landasan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi, hubungan perjanjian antara pengangkut dan penumpang, hak dan kewajiban pelaku usaha, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan, serta implementasi tanggung jawab dalam layanan ojek online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku teks hukum, artikel jurnal, dan doktrin terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penumpang jasa transportasi memiliki landasan perlindungan hukum yang cukup kuat, baik dalam sistem hukum perlindungan konsumen maupun hukum pengangkutan. Dalam setiap proses pengangkutan juga lahir hubungan perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara penumpang dan pelaku usaha. Hukum pengangkutan mengenal prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, tanggung jawab berdasarkan praduga, dan tanggung jawab mutlak, yang masing-masing menentukan pola pembuktian dan pembebanan tanggung jawab secara berbeda. Dalam praktik layanan ojek online, tanggung jawab terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan pada dasarnya melibatkan dua pihak, yaitu pengemudi dan perusahaan penyedia aplikasi. Namun, pembatasan tanggung jawab perusahaan melalui status pengemudi sebagai mitra kerja menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penumpang. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang lebih tegas dan perlindungan yang lebih efektif agar penumpang sebagai konsumen memperoleh kepastian, keadilan, dan pemulihan hukum yang layak ketika mengalami kerugian

Peran E-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Tanjung Karang

2026-04-11T21:23:30+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran e-litigasi dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial di pengadilan serta menilai efektivitas penerapannya dalam mendukung proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e litigasi memberikan kemudahan dalam proses administrasi perkara, meningkatkan efisiensi waktu, serta meminimalisir biaya bagi para pihak. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman para pihak, serta kesiapan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana prasarana serta sosialisasi yang lebih intensif guna mengoptimalkan penerapan e-litigasi dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Peran Organisasi Mahasiswa Kesukuan Dalam Memperkuat Identitas Budaya Mahasiswa

2026-04-11T21:14:06+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi mahasiswa kesukuan dalam memperkuat identitas budaya mahasiswa, dengan studi pada Ikatan Mahasiswa Karo (IMKA) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tantangan globalisasi yang berpotensi menggerus identitas budaya lokal, khususnya di kalangan generasi muda. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Karo yang tergabung dalam organisasi IMKA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IMKA memiliki peran strategis sebagai wadah pelestarian dan penguatan identitas budaya Karo. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, tetapi juga sebagai media edukasi budaya melalui berbagai kegiatan seperti diskusi budaya, pelatihan seni tradisional, dan perayaan adat. Keikutsertaan aktif mahasiswa dalam organisasi terbukti meningkatkan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai budaya seperti gotong royong, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap adat. Proses internalisasi ini terjadi secara efektif melalui pengalaman langsung dalam kegiatan organisasi. Selain itu, terdapat faktor pendukung seperti solidaritas anggota, dukungan senior dan kampus, serta rasa bangga terhadap budaya sendiri. Namun, terdapat pula hambatan seperti pengaruh budaya global, menurunnya minat mahasiswa, dan keterbatasan waktu akibat aktivitas akademik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi mahasiswa kesukuan berperan penting dalam mentransmisikan dan mempertahankan identitas budaya di lingkungan kampus multikultural. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang inovatif dan adaptif untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam menghadapi tantangan zaman.

Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah melalui Program Bimbingan Perkawinan

2026-04-08T10:11:09+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembinaan keluarga sakinah sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga serta menekan angka perceraian. Program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program bimbingan perkawinan, menganalisis peran KUA dalam membina keluarga sakinah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang dilakukan di KUA Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, serta peserta bimbingan perkawinan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan telah berjalan sesuai dengan pedoman, dengan materi yang mencakup aspek keagamaan, komunikasi, ekonomi, dan kesehatan. KUA berperan sebagai edukator, fasilitator, mediator, dan motivator dalam membina keluarga sakinah. Faktor pendukung keberhasilan program meliputi kompetensi fasilitator, dukungan institusi, dan partisipasi peserta, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu, latar belakang peserta, serta kurangnya evaluasi berkelanjutan. Program ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam jangka panjang. Dengan demikian, program bimbingan perkawinan perlu terus ditingkatkan kualitasnya agar lebih efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Efektivitas Konseling Kognitif Behavioral Teknik Restrukturisasi Kognitif dalam Setting Kelompok untuk Meningkatkan Penyesuaian Diri Siswa

2026-04-11T08:44:54+07:00

Kemampuan penyesuaian diri siswa merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan akademik dan sosial, terutama pada masa transisi ke jenjang sekolah menengah pertama. Namun, tidak semua siswa mampu menyesuaikan diri dengan baik karena adanya pola pikir negatif yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas konseling kognitif behavioral dengan teknik restrukturisasi kognitif dalam setting kelompok untuk meningkatkan penyesuaian diri siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen. Sebagai sampel penelitian, dipilih secara selektif sebanyak 14 siswa kelas VII SMP Negeri 5 Singaraja dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang selanjutnya didistribusikan ke dalam dua kategori kelompok, yakni kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket penyesuaian diri, kemudian dianalisis melalui uji normalitas, homogenitas, uji t, dan effect size. Analisis hasil penelitian mengindikasikan bahwa distribusi data memenuhi asumsi kenormalan serta menunjukkan tingkat keseragaman (homogenitas). Analisis yang dilakukan terhadap hipotesis menunjukkan bahwa perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol bersifat signifikan secara statistik, yang tercermin dari nilai signifikansi (p) yang lebih kecil dari 0,001. Selain itu, nilai effect size sebesar 7,313 menunjukkan pengaruh yang kuat dari perlakuan yang diberikan. Peserta didik dalam kelompok eksperimen memperlihatkan perkembangan pada aspek interaksi sosial, keterlibatan aktif, serta rasa percaya diri. Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi yang diberikan efektif dalam meningkatkan penyesuaian diri siswa. Simpulan studi ini menegaskan bahwa penerapan konseling kognitif-behavioral yang dipadukan dengan teknik restrukturisasi kognitif dalam konteks kelompok layak dan efektif dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif layanan bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah.

Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Elektronik Lintas Negara dan Tantangan Digital

2026-04-11T11:21:26+07:00

Perkembangan bisnis online internasional telah memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa tanpa dibatasi oleh batas negara. Namun, situasi ini juga menimbulkan sejumlah masalah hukum, terutama terkait perlindungan konsumen yang dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, dan metode penegakan hukum antarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam bisnis online internasional dan mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul di era digital. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam bisnis online internasional di Indonesia masih menghadapi hambatan. Di antaranya adalah keterbatasan yurisdiksi, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha asing, dan harmonisasi hukum internasional yang belum optimal. Meskipun terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan tentang perdagangan melalui sistem elektronik, penerapannya belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat kerja sama internasional dan memperbarui regulasi untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konsumen di era digital.

Mengukur Keberhasilan Program Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan Dan Bantuan Modal Di Percut Sei Tuan

2026-04-11T10:50:56+07:00

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai efektivitas program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan kewirausahaan dan dukungan modal di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Masalah mendasar yang menjadi latar belakang studi ini adalah lemahnya performa UMKM yang disebabkan oleh keterbatasan modal, manajemen keuangan yang tidak optimal, dan akses pasar yang terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap lima pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam program. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua narasumber memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan program dan menganggap program tersebut sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Dari perspektif keuangan, semua peserta melaporkan adanya peningkatan dalam omset dan keuntungan, dengan lonjakan paling signifikan mencapai dua kali lipat pada bisnis buket bunga dan 20–30 persen untuk usaha es krim. Dalam hal kapasitas sumber daya manusia, peserta menunjukkan perkembangan yang jelas dalam literasi keuangan, pengelolaan pembukuan sederhana, dan kemampuan merencanakan usaha yang terukur. Walaupun demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa jangkauan program perlu diperbesar, mengingat masih banyak pelaku UMKM yang belum menerima layanan. Studi ini menyarankan agar cakupan program ditingkatkan, pendampingan pascapelatihan diperkuat, serta dilakukan evaluasi rutin yang berbasis data untuk menjamin dampak yang lebih merata dan berkelanjutan.

Proses Pembentukan Karakter Religius Santri Melalui Pendidikan Akhlak Di Ma'had Darul Qur'an Muhammadiyah Sinabang

2026-04-12T06:33:52+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pembentukan karakter religius siswa melalui pendidikan akhlak di Ma'had Darul Qur'an Muhammadiyah Sinabang, Kabupaten Simeulue. Karakter religius menjadi fokus utama di tengah tantangan dekadensi moral remaja saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan pimpinan ma’had, ustadz, dan santri, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan karakter religius dilakukan melalui tiga pilar utama: (1) Pembentukan karakter Qur’ani melalui implentasi kurikulum berbasis Al-Qur’an; (2) Metode pembiasaan (Ta’widiyah) melalui aktivitas ibadah rutin di asrama selama 24 jam; dan (3) Metode keteladanan (uswah hasanah) dari para pendidik sebagai figur sentral. Faktor pendukung keberhasilan karakter religius di Ma'had ini adalah lingkungan sosial yang terkendali (peer pressure positif) dan penegakan disiplin yang edukatif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pemahaman teologis dan praktik harian yang konsisten di lingkungan asrama terbukti efektif dalam membentuk integritas moral dan spiritual siswa sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah

Pembelajaran Hadist Do’a Dalam Ibadah Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Keislaman Siswa Di STQ Al Iman Asy Syathiby

2026-04-12T06:43:27+07:00

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Tahfidz Qur'an Al Imam Asy Syathiby, di mana siswa sering kali kurang memahami hadits-hadits tentang do'a dalam ibadah, yang penting untuk memperdalam kehidupan keislaman mereka. Latar belakang masalahnya adalah kurangnya pendekatan pembelajaran yang efektif dalam mengintegrasikan hadits do'a ke dalam praktik ibadah sehari-hari, sehingga pemahaman siswa tentang nilai-nilai keislaman menjadi terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana pembelajaran hadits do'a dalam ibadah dapat meningkatkan pemahaman keislaman siswa. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan guru dan siswa, observasi kelas, serta analisis dokumen terkait kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang menggabungkan diskusi interaktif dan praktik ibadah langsung membantu siswa lebih menghayati makna do'a, sehingga meningkatkan kesadaran spiritual dan pemahaman tentang ajaran Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan ini efektif sebagai strategi pendidikan, meskipun perlu penyesuaian lebih lanjut untuk menjangkau siswa dengan latar belakang berbeda

Limitasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Tindakan Pemblokiran Rekening: Tinjauan Yuridis atas Hak Penguasaan Dana Nasabah

2026-04-12T14:04:49+07:00

Prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan sebuah fondasi utama dalam proses operasional perbankan di Indonesia. Namaun, dalam penerapannya dalam bentuk pembelokiran rekening nasabah sering menimbulkan ketegangan antara kewajiban keptuhan bank terhadap otoritas dan perlindungan hak konstitusional nasabah atas penguasaan dananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam melakukan pembelokiran rekening serta tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak penguasaan dana nasabah atas tindakan pembelokiran sepihak oleh bank. Metode yang digunakan adalah penelitian hokum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limitasi prinsip kehati-hatian ditentukan oleh sinergi antara perintah undang-undang khusus (seperti UU TTPU), prinsip perlidnungan konsumen, jaminan konstitusional hak milik pribadi, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya proposinalitas dan transparasi. Pembelokiran sepihak tanpa prosedur yang akuntabel berpotensi melanggar hak privat dan kepastian hokum nasabah, terutama dalam kasus kesalahan indentitas (overblocking). Dalam penelitian ini, merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi yang lebih spesifik mengenai tata cara pemblokiran serta penguatan mekanisme pengawasan internal bank berbasis good corporate governance.

Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Ibnu Khaldun

2026-04-12T10:18:14+07:00

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadist serta pendapat para ilmuwan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang memperhatikan pendidikan keagamaan, akhlak, keilmuwan dan jasmani tanpa mengorbankan salah satunya. Dengan demikian pendidikan dalam perspektif Islam merupakan bagian dari tugas kekhalifahan manusia yang harus dilaksanakan secara bertanggungjawab. Salah satu tokoh dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam ini adalah Ibnu Khaldun yang lahir dari keluarga ilmuwan dan terhormat yang telah berhasil menghimpun antara jabatan ilmiyah dan pemerintahan. Perhatian Ibnu Khaldun terhadap dunia pendidikan sangatlah besar, sekalipin beliau berkecimpung dalam bidang sosial kemasyarakatan. Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh Islam yang banyak berkontribusi saham pemikiran dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan Islam yang amat berharga sekali dan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap pendidikan Islam. Sekalipun berkecimpung dalam bidang sosial kemasyarakatan, perhatian dalam bidang pendidikn menempati posisi yang sangat penting dalam masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Salah satu perhatian Ibnu Khaldun yang besar terhadap pendidikan Islam tersebut terlihat dalam pemikirannya tentang tujuan pendidikan, kurikulum dan metode pengajaran. Dalam kitabnya, Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa pemikiranlah yang melahirkan ilmu dan keterampilan. Manusia mempunyai keinginan kuat untuk mendapatkan persepsi yang tidak dimilikinya, sehingga muncul proses belajar mengajar yang bertujuan menghimpunkan pengetahuan/informasi kemudian menyampaikannya kepada generasi mendatang.

Peran Guru Dalam Menumbuhkan Kebiasaan Ibadah Pada Siswa Sd Indria Islamic School

2026-04-12T10:27:32+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru dalam menumbuhkan kebiasaan ibadah pada siswa di SD Indria Islamic School. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting sebagai teladan (uswah hasanah), pembimbing spiritual, pengawas, dan motivator dalam pembiasaan ibadah harian, termasuk salat dhuha, salat berjamaah, membaca Al-Qur’an, doa harian, dan pembinaan akhlak mulia. Strategi guru meliputi pembiasaan rutin, pendekatan kontekstual, pemberian reward, dan kolaborasi dengan orang tua. Meskipun terdapat kendala seperti perbedaan latar belakang keluarga dan motivasi siswa yang beragam, pembiasaan ibadah yang konsisten terbukti menanamkan perilaku religius yang berkelanjutan (Hidayati, 2020; Setiawan & Putri, 2021).

Tindak Pidana Perdagangan Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

2026-04-12T18:29:32+07:00

Perdagangan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena mengancam hak hidup, tumbuh kembang, dan masa depan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak anak sebagai korban perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia serta mengkaji perlindungan hukum di masa yang akan datang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN.Srg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan anak korban telah diatur secara komprehensif, meliputi perlindungan fisik dan psikis, rehabilitasi, serta restitusi. Namun, dalam praktik peradilan, perlindungan tersebut belum optimal karena masih berfokus pada pemidanaan pelaku dan belum sepenuhnya menerapkan pendekatan berpusat pada korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui optimalisasi restitusi, rehabilitasi berkelanjutan, dan sinergi antar lembaga guna menjamin pemulihan dan masa depan anak korban.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Manggarai Timur Periode 2019-2024

2026-04-11T23:56:49+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara dengan masyarakat di Desa Tengku Leda, Desa Lencur, Desa Watu Lanur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Infrastruktur jalan yang buruk meningkatkan biaya logistik dan menurunkan nilai tukar petani, serta akses air bersih dan stabilitas listrik masih menghambat produktivitas masyarakat. Di sektor pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dipengaruhi oleh rata-rata jenjang pendidikan masyarakat di desa yang masih tamat Sekolah Dasar (SD). Dalam bidang kesehatan, walaupun sudah ada perkembangan dengan berkurangnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang layanan kesehatan, faktor ini menjadi aspek yang sangat penting sebagai investasi dalam produktivitas untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif belum mampu memberikan dampak kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Analisis Yuridis Atas Wanprestasi Kontrak Kerja Pada Proyek Pantai Enggano Di BWSS VII Bengkulu

2026-04-13T07:12:30+07:00

Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan pengamanan wilayah pesisir merupakan kewajiban negara dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah Proyek Pengamanan Pantai Enggano yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu. Proyek ini bertujuan untuk mencegah abrasi pantai, melindungi permukiman masyarakat pesisir, serta menjaga fungsi ekosistem pantai. Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut didasarkan pada kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan dan tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kontrak kerja konstruksi serta penerapan klausul tanggung jawab dan sanksi atas wanprestasi dalam Proyek Pengamanan Pantai Enggano. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan kontrak kerja telah mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dalam praktiknya terjadi wanprestasi oleh penyedia jasa berupa tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual, khususnya terkait progres pekerjaan. Terhadap wanprestasi tersebut, pengguna jasa telah menerapkan klausul tanggung jawab dan sanksi secara bertahap dan proporsional, mulai dari pemberian peringatan hingga pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum kontrak konstruksi pemerintah serta menjadi rujukan bagi praktik penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang lebih efektif dan berkeadilan.

Analisis Efektivitas Kebijakan Waktu Tanggap 15 Menit Pemadam Kebakaran

2026-04-12T22:14:38+07:00

Pelayanan pemadam kebakaran merupakan instrumen vital dalam perlindungan sipil, di mana keberhasilannya diukur melalui ketepatan waktu tanggap (response time). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan waktu tanggap 15 menit di Kecamatan Medan Tembung berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan di UPT Pemadam Kebakaran Medan Tembung serta wawancara dengan informan kunci. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara operasional, petugas mampu mencapai lokasi dalam durasi rata-rata 7 hingga 10 menit, yang berarti kebijakan ini telah berjalan efektif. Namun, efektivitas tersebut masih dibayangi oleh hambatan struktural seperti kemacetan lalu lintas, kepadatan pemukiman, dan keterbatasan armada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi lintas sektoral dan modernisasi alat pelindung diri menjadi urgensi dalam mempertahankan performa pelayanan

Penerapan Pendidikan Akhlak Di Pondok Pesantren Hujan Assalam Indonesia

2026-04-13T09:25:04+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan dan pendidikan akhlak dalam meningkatkan pribadi yang luhur di Pondok Pesantren Hujan Assalam Tarakan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Hujan Assalam menerapkan berbagai strategi untuk menerapkan akhlak dan adab sopan santun, antara lain adab terhadap ustadz atau pengajar, adab terhadap teman, adab terhadap diri sendiri dan adab terhadap ilmu. Faktor pendukung meliputi lingkungan sekolah yang religius, dukungan orang tua, dan ketersediaan guru adab yang kompeten. Adapun faktor penghambat di antaranya perbedaan kemampuan siswa, motivasi yang fluktuatif, dan keterbatasan dalam menerapkan berbagai adab yang ada. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan efektif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas akhlak santri dan adab

Perkembangan Tahfidz Quran Anak Di Sekolah Hafidz Qur'an Alfath Hafidz Bekasi

2026-04-13T09:31:49+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan tahfidz quran anak di Sekolah Hafidz Quran Alfath Hafidz Bekasi yang dilihat dari jumlah hafalan dan kualitas hafalan Quran anak. Keunikan yang ada pada program tahfidz ini terletak pada siswanya yang terdiri dari anak usia dini sampai remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode penelitiannya mix methode. Metode ini memiliki empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data dan kesimpulan. Data-data pada penelitian ini bersumber dari dokumentasi salah satu halaqah pada kelas regular yang terdiri dari 6 anak, 1 guru pengampu halaqah tersebut, dan orang tua/wali anak. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perkembangan tahfidz quran anak berada pada kategori cukup. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk perbaikan cara mendidik anak yang jauh lebih baik dengan ilmu agama Islam. Supaya anak hidupnya akan jauh lebih terarah apabila mereka sudah dibekali dengan ilmu agama Islam sejak dini

Implementasi Kebijakan Publik Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Good Governance Di Kelurahan Terjun Medan Marelan

2026-04-13T15:30:56+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengelolaan sampah serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam perspektif good governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur kelurahan, pengurus bank sampah, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat serta kurangnya sosialisasi kebijakan. Program berbasis masyarakat seperti bank sampah juga belum berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas belum diterapkan secara maksimal sehingga mempengaruhi efektivitas kebijakan. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kesimpulannya, implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan melalui penguatan partisipasi masyarakat dan penerapan prinsip good governance.

Analisis Pelanggaran Etika Komunikasi Pejabat Publik dalam Media Sosial

2026-04-13T15:53:52+07:00

Komunikasi adalah cara bertukar informasi yang penting dalam hubungan antara pejabat publik dan masyarakat. Etika dalam berkomunikasi sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menjaga kreadibilitas posisi seseorang. Penelitian ini membahas kasus video yang menimbulkan kontroversial yang dibuat oleh Wahyudin Moridu, seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dimana ia menyatakan memiliki niat untuk “mencuri uang negara” melalui aplikasi Tiktok. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA) yang dikembangkan oleh Fairclough (1995), untuk menganalisis pelanggaran etika dalam komunikasi serta dampak dari viralitas media sosial terhadap kepercayaaan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pernyataan tersebut melanggar secara serius aturan etika yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2014 dan PP No.12 Tahun 2018 yang berlaku bagi pejabat publik. Viralnya video di Tiktok berkat algoritma For You Page membuat video tersebut cepat menyebar, sehingga memicu reaksi publik yang besar, seperti kebencian, kemarahan, dan kekecewaan. Fenomena ini mencerminkan teori Spiral Of Silence Karya Noelle-Nenumann (1993) serta efek media yang bersifat merugikan menurut Nasrullah (2015), dimana persepsi negatif berubah menjadi penggeneralisasian terhadap seluruh institusi. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi pejabat publik di masa kini yang semakin digital. Dibutuhkan aturan, pelatihan, dan pengawasan dari dalam institusi legislatif terhadap cara menggunakannya secara digital agar tetap menjaga tata krama dalam berkomunikasi dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Implementasi Kebijakan Tata Tertib Kampus Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Mahasiswa Di Universitas Negeri Medan

2026-04-13T19:51:53+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tata tertib kampus dalam meningkatkan kedisiplinan mahasiswa di Universitas Negeri Medan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara aturan yang telah ditetapkan dengan tingkat kepatuhan mahasiswa di lapangan, yang menunjukkan bahwa kedisiplinan belum sepenuhnya terbentuk secara optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap mahasiswa sebagai informan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata tertib kampus telah memberikan kontribusi dalam membentuk kedisiplinan mahasiswa, khususnya dalam aspek kehadiran, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab akademik. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih belum optimal karena kedisiplinan mahasiswa cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti sanksi dan ketegasan dosen, serta belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran internal. Hambatan utama dalam implementasi kebijakan meliputi kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan, lemahnya pengawasan, serta ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan dan sanksi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penguatan pengawasan, konsistensi penegakan aturan, serta pendekatan pembinaan yang lebih edukatif guna menciptakan kedisiplinan mahasiswa.

Reformasi Hukum Pidana Dalam Mengantisipasi Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi di Era Digital

2026-04-13T17:06:03+07:00

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak secara signifikan terhadap pola dan bentuk kejahatan ekonomi pada masa kini yang semakin kompleks, lintas batas serta sulit dideteksi melalui pendekatan hukum pidana konvensional. Dalam kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi seperti penipuan secara daring, pencucian uang secara digital, dan kejatan siber finansial yang menuntut adanya reformasi hukum pidana secara adaptif serta responsif terhadap dinamika ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan arah dari pembaharuan hukum pidana dalam mengantisipasi kejahatan ekonomi berbasis teknologi dengan meninjau kelemahan regulasi yang ada serta kebutuhan akan instrumen hukum dengan menggunakan pendekatan kriminologi kontemporer. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa reformasi hukum pidana perlu meliputi penguatan substansi hukum, dan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan ekonomi secara digital. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kriminologi kontemporer diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif dan menjamin kepastian serta keadilan dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi di era digital.

Implementasi Manhaj Lughawi Dan Qur’ani Dalam Pembinaan Da’iyyat Wal Hafidzat Di Ma’had Putri Aly Adz-Dzikro Cianjur

2026-04-14T08:20:25+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi manhaj lughawi dan manhaj qur’ani dalam pembinaan da’iyyat wal hafidzat di Ma’had Putri Aly Adz-Dzikro Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manhaj lughawi diimplementasikan secara bertahap melalui program i‘dad, takmili, dan syariah dengan fokus pada penguatan mufradat, ta‘birat, muhawarah, serta pembiasaan bahasa Arab dalam kegiatan formal dan non-formal. Sementara itu, manhaj qur’ani diterapkan melalui sistem tahfiz yang mengadopsi manhaj Pakistani dengan metode sabaq/ziyadah, sabqi, manzil, murajaah jamii, dan tasmi’ juziyyah. Implementasi kedua manhaj tersebut saling terintegrasi dalam menunjang pembinaan santriwati agar memiliki hafalan Al-Qu’an yang terjaga serta kemampuan bahasa Arab yang memadai untuk memahami dan menyampaikan ilmu syar’i. Keberhasilan implementasi manhaj lughawi dan qur’ani dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurikulum yang terstruktur, lingkungan bahasa yang mendukung, konsistensi sistem tahfiz, peran ustadzah dan pembimbing, serta kedisiplinan dan kesiapan santriwati. Dengan demikian, implementasi kedua manhaj tersebut berperan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan Ma’had Putri Aly Adz-Dzikro Cianjur dalam mencetak da’iyyat wal hafidzat yang berilmu dan berpegang teguh pada Al-Qur’an.

Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Bangsa

2026-04-14T08:30:53+07:00

Pendidikan karakter harus berlandaskan pada karakter dasar manusia yang berasal dari nilai-nilai moral universal (absolut) yang bersumber dari agama yang diwahyukan yang juga disebut sebagai aturan emas. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, ketika berlandaskan pada nilai-nilai karakter dasar. Menurut para psikolog, beberapa nilai dasar karakter adalah cinta kepada Tuhan dan ciptaan-Nya (alam dan isinya), tanggung jawab, kejujuran, rasa hormat dan kesopanan, belas kasih, peduli, kerja sama, percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik hati dan rendah hati, toleransi, cinta damai, persatuan, dan kasih sayang. Pendapat lain menyatakan bahwa karakter dasar manusia terdiri dari: dapat dipercaya, menghormati dan memberi perhatian, peduli, jujur, bertanggung jawab, menjadi warga negara yang baik, berani, rajin, disiplin, visioner, adil, dan berintegritas (dengan membandingkan sifat Nabi Muhammad).

Implementasi Pendidikan Akidah Di Ranting Muhammadiyah Pasteur Bandung

2026-04-14T08:37:17+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pendidikan akidah di Ranting Muhammadiyah Pasteur Bandung. Fokus penelitian adalah pada dua kegiatan utama, yaitu Pengajian Bapak-Bapak Al-Huda dan Pengajian Ibu-Ibu Aisyiyah. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipan pasif, dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa implementasi pendidikan akidah—khususnya materi inti Muhammadiyah berupa pemurnian dari Takhayul, Bid’ah, dan Churafat (TBC)—belum berjalan secara sistematis dan institusional. Pada pengajian bapak-bapak, materi tersebut tidak pernah diajarkan sebagai topik khusus dan hanya disinggung secara tidak mendalam. Sementara itu, inisiatif implementasi terlihat pada pengajian ibu-ibu melalui penyisipan nilai-nilai akidah dalam kajian tafsir, namun hal ini sangat bergantung pada kapasitas individu pengajar. Akar masalah utama adalah terputusnya rantai transmisi keilmuan dan pembinaan dari otoritas Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat kepada para pengajar di tingkat ranting. Para pengajar lebih banyak mengandalkan latar belakang keilmuan pribadi yang beragam, sehingga materi dan metodologi yang disampaikan belum sepenuhnya selaras dengan manhaj dan penekanan spesifik Muhammadiyah. Ironisnya, kesadaran akan pentingnya pemahaman akidah dan TBC justru tinggi di kalangan anggota. Simpulan penelitian ini mengindikasikan bahwa untuk mengoptimalkan implementasi, diperlukan upaya sistematis dalam pembinaan pengajar dan penyusunan panduan materi akidah yang mengalir dari tingkat pusat hingga ke ranting.

Peran Pondok Pesantren Dalam Pembentukan Akhlak Santri Di Pondok Pesantren Al Manshurah Ambon

2026-04-14T08:44:59+07:00

Pendidikan akhlak merupakan hal salah upaya dalam pembentukan kepribadian seorang muslim yang beriman dan bertakwa. Santri merupakan gelar terbaik bagi mereka yang hidup dan belajar agama di pondok pesantren, terkadang menjadi tercoreng karena sikap dan perilaku sebagian santri yang jauh dari apa yang didambakan. Padahal pondok pesantren merupakan salah satu tempat terbaik untuk mendalami ilmu agama dan tempat pembinaan kepribadian dan akhlak. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran pondok pesantren dalam pembentukan akhlak santri di Pondok Pesantren Al Manshurah Ambon. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam panelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pondok pesantren Al Manshurah Ambon memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan akhlak santri. Peran ini dilihat dari beberapa aspek, diantaranya : pendidikan yang berorientasi akhlak, pembinaan akhlak yang terstruktur serta pengasuhan yang berbasis keteladanan. Beberapa faktor yang mendukung pembentukan akhlak di pondok pesantren Al Manshurah Ambon yaitu komitmen kuat dari pengurus dan para ustadz, lingkungan pesantren kondusif, serta dukungan dari orang tua. Beberapa faktor yang dapat menghambat pembentukan akhlak para santri diantaranya pengaruh lingkungan luar pesantren dan keterbatasan fasilitas. Dengan adanya pembinaan langsung, maka santri lebih disiplin dan bertanggung jawab, lebih sopan dan menghormati orang lain. Pengasuh dan lingkungan juga memiliki peran penting dalam pembentukan akhlak santri dengan memberikan contoh atau teladan yang baik, ketat dalam mengawasi santri serta memberikan lingkungan yang nyaman dan kondusif.

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan melalui Sanksi Adat Melayu Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu

2026-04-14T09:31:21+07:00

Tindak pidana pencurian ringan seringkali diselesaikan melalui pemidanaan formal yang berorientasi retributif, padahal masyarakat memiliki mekanisme hukum adat yang mengedepankan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi adat Melayu Bengkulu dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat Melayu Bengkulu masih diterapkan dan dipercaya oleh masyarakat. Bentuk sanksinya meliputi ganti rugi materiil, arak-arakan adat, serta penyediaan nasi kunyit untuk memulihkan keharmonisan sosial. Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan berupa sulitnya mencapai kesepakatan ganti rugi, penolakan sepihak dari korban yang dapat berujung pada sanksi pengucilan sosial, ketidakpatuhan pelaku terhadap putusan adat, serta menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Disimpulkan bahwa hukum adat Melayu Bengkulu masih sangat relevan sebagai alternatif penyelesaian perkara, namun memerlukan upaya pelestarian dan harmonisasi yang lebih terstruktur dengan sistem hukum nasional.

Pembelajaran Pai Berbasis Bahasa Arab Dari Perspektif Peserta Didik Di Ma’had Al Anshar Yogyakarta

2026-04-14T09:39:47+07:00

Pembelajaran bahasa Arab memiliki peran penting dalam pendidikan Islam, khususnya dalam memahami sumber ajaran Islam seperti Al-Qur’an dan Hadis. Di lingkungan pesantren, pembelajaran bahasa Arab tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi juga terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, dalam praktiknya, pembelajaran bahasa Arab masih menghadapi berbagai kendala dari perspektif peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran bahasa Arab ditinjau dari perspektif peserta didik di Ma'had Al Anshar Yogyakarta, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan analisis kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami kaidah bahasa Arab, keterbatasan kosakata, serta kurangnya praktik berbahasa secara aktif. Selain itu, faktor psikologis seperti rendahnya motivasi dan kepercayaan diri turut memengaruhi proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penggunaan media yang variatif, serta penciptaan lingkungan bahasa yang kondusif. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Arab diharapkan menjadi lebih efektif dan bermakna.

Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum

2026-04-14T08:40:57+07:00

Penelitian ini menganalisis fungsionalisasi hukum pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum melalui metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sanksi dalam Perda tersebut belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip ultimum remedium, di mana sanksi pidana cenderung diprioritaskan dibandingkan pengoptimalan sanksi administratif yang bersifat preventif dan edukatif. Hal ini dinilai kurang sejalan dengan semangat pembaharuan hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang menekankan pada moderasi pemidanaan. Selain kendala regulasi, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kewenangan PPNS, koordinasi antar-aparat yang belum solid, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kota Bandar Lampung..

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ultimum Remedium

Manajemen Pengembangan Kemampuan Bahasa Arab Untuk Anak SD Islam Al-Anshar

2026-04-14T09:44:55+07:00

Upaya menyeimbangkan kemampuan bahasa Arab siswa/siswi SD Islam Al-Anshar mendirikan lembaga pengembangan bahasa Arab. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dibutuhkan proses manajemen yang baik dalam lembaga pengembangan bahasa Arab. karena manajemen sebagai salah satu faktor penentu ketercapaian tujuan lembaga. Penelitian ini mengambil permasalahan: 1) Bagaimana perencanaan pengembangan kemampuan bahasa Arab siswi di SD Islam Al-Anshar?, 2) Bagaimana pelaksanaan pengembangan kemampuan bahasa Arab siswi di SD Islam Al-Anshar? dan 3) Bagaimana Evaluasi pengembangan kemampuan bahasa Arab siswi di SD Islam Al-Anshar?.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data guru dan siswi. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) perencanaan pengembangan bahasa Arab meliputi penentuan SOP pembelajaran, penentuan kegiatan, anggaran, kebijakan dan strategi yang dirancang oleh kepala pengembangan bahasa dan pembantu direktur bidang pendidikan dan kurikulum . 2) pelaksanaan pengembangan bahasa Arab dilaksanakan 1 hari dalam satu minggu untuk kelas TECC yang didalamnya terdapat pembelajaran prcakapan bahasa arab dan kosa kata setiap harinya yang dilaksanakan setelah sholat dzuhur serta di sela-sela pembelajaran, dan program ditujukan kepada siswa/siswi dan pendidik. Kegiatan pengembangan bahasa Arab siswa/siswi dilaksanakan secara formal dan informal. Pengelompokan tugas perkelas yang dilaksanakan semester sekali hanya untuk kelas 6 saja. 3) evaluasi pengembangan bahasa Arab dilaksanakan secara formal dan informal. evaluasi formal hanya untuk daurah arabiyah melalui tes tertulis dan lisan sedangkan untuk informal hanya berupa laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan kegiatan. Rekomendasi: perlu ada kerja sama dengan murid menerapkan percakapan bahasa arab dasar yang terdapat siswa/siswi SD Islam Al-Anshar sehingga program bisa terlaksana dengan harapan tujuan tercapai secara maksimal

Efektivitas Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Menjaga Kelangsungan Usaha Koperasi Pasca Pandemi Covid-19

2026-04-14T10:03:13+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam menjaga kelangsungan usaha koperasi pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kemampuan finansial masyarakat, termasuk koperasi, yang berdampak pada meningkatnya kredit macet, gangguan likuiditas, serta kesulitan koperasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. PKPU hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk menunda pembayaran dan menyusun rencana perdamaian guna menghindari kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan melalui analisis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta literatur dan yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPU cukup efektif sebagai upaya pencegahan kepailitan apabila koperasi masih memiliki prospek usaha dan mampu menyusun skema restrukturisasi yang rasional serta disetujui oleh kreditur. Efektivitasnya dipengaruhi oleh kondisi keuangan koperasi, kualitas tata kelola, serta itikad baik debitur dalam menjalankan kesepakatan. Penelitian ini juga menemukan adanya kelemahan normatif, seperti belum adanya batas maksimal jangka waktu pelunasan utang dalam rencana perdamaian yang telah dihomologasi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, PKPU dapat menjadi instrumen penyelamatan koperasi, tetapi bukan solusi yang bersifat mutlak, sehingga diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi untuk menjamin keberlanjutan usaha pasca pandemi.

Eksplorasi Motivasi Religius Dalam Memilih Produk Perbankan Syariah

2026-04-14T10:15:22+07:00

Fenomena bertambahnya ketertarikan masyarakat pada produk perbankan syariah mencerminkan perubahan pilihan keuangan yang tidak hanya dipengaruhi olehaspek ekonomi, tetapi juga aspek nilai-nilai religius. Namun demikan, tingkat adopsi perbankan syariah masih belum optimal, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam terkait faktor yang memengaruhi keputusan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi motivasi religius dalam mempengaruhi pilihanseseorang dalam memilih produk perbankan syariah serta mengidentifikasi kesenjangan antara sikap dan perilaku. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif terhadap 16 artikel ilmiah yang berkaitanpada periode 2016 - 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi religius berperan penting sebagai landasan nilai dalam membentuk preferensi seseorang, khususnya dalam menghindari riba serta memilih sistem keuangan yang sesuai prinsip syariah. Namun, religiusitas tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan faktor lain seperti persepsi, kepercayaan, kualitas layanan, pengalaman, dan kemudahan akses. Selain itu, ditemukan adanya gap antara sikap dan perilaku, di mana seseorang memiliki persepsi positif terhadap perbankan syariah tetapi belum sepenuhnya mengadopsinya. Dengan demikian, peningkatan adopsi perbankan syariah memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek religius dan faktor praktis.

Analisis Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an Di Ma’had Al-Badr Al-Islami Bogor

2026-04-14T10:54:45+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis metode pembelajaran tahfidz Al-Qur'an yang diterapkan di Ma'had Al Badr Al Islami Bogor. Ma'had ini dikenal sebagai institusi pendidikan Islam yang fokus pada pengkaderan dai dan penghafal Al-Qur'an bersanad. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini mengkaji program unggulan Ma'had yang dikenal sebagai I'dad Al-Huffadz. Data dikumpulkan melalui penelusuran informasi publik dan rujukan literatur terkait manajemen pendidikan tahfidz. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ma'had Al Badr tidak secara spesifik mengikat pada satu metode tunggal yang dipatenkan, melainkan mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan beberapa teknik tahfidz tradisional yang efektif, seperti talaqqi (belajar langsung dari guru), simai (mendengar), tikrar (pengulangan), dan muraja'ah (pengulangan hafalan) dalam kurikulum yang terstruktur selama 3 hingga 4 tahun. Penekanan diberikan pada kualitas hafalan yang disertai pemahaman tajwid dan makhrajul huruf yang benar, serta pembentukan karakter Islami

Pengaruh Pemberian Reward Terhadap Motivasi Belajar Santr Tingkat SMA Ma’had Riyadhussholihiin Pandeglang

2026-04-14T11:35:51+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya strategi pemberian reward dalam meningkatkan motivasi belajar santri di lingkungan pondok pesantren. Ma'had Riyadhussholihiin Pandeglang sebagai lembaga pendidikan Islam terakreditasi A telah menerapkan sistem penghargaan baik dalam bentuk akademik maupun non-akademik seperti kegiatan Musabaqoh Hifzhil Qur'an (MHQ). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian reward terhadap motivasi belajar santri serta sejauh mana kontribusinya dalam membentuk karakter dan kedisiplinan santri tingkat SMA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh santri tingkat SMA di Ma'had Riyadhussholihiin Pandeglang, dengan sampel sebanyak 35 orang yang diambil menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria santri yang telah mengikuti pembelajaran minimal satu semester dan pernah menerima reward. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner motivasi belajar, observasi, dan dokumentasi kegiatan MHQ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian reward memiliki peran penting dalam mendukung motivasi belajar santri. Distribusi responden yang merata di setiap tingkatan kelas (X.A, X.B, XI.A, XI.B, XI.C, XII.A, XII.B) masing-masing sebesar 14,3% menunjukkan bahwa sistem penghargaan dirasakan secara adil oleh seluruh santri. Sebanyak 85% santri menyatakan bahwa reward meningkatkan semangat belajar mereka, dengan indikator tertinggi pada semangat mengikuti pembelajaran (88%) dan keinginan menghafal Al-Qur'an (85%). Reward berfungsi sebagai penguatan positif yang efektif dalam membangkitkan semangat belajar, membentuk karakter disiplin, mengatasi kejenuhan belajar, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Reward non- material seperti pujian dan pengakuan publik terbukti memberikan dampak psikologis yang lebih bertahan lama dibandingkan reward material. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemberian reward yang konsisten, variatif, transparan, dan adil merupakan strategi yang tepat dalam meningkatkan motivasi belajar santri di Ma'had Riyadhussholihiin Pandeglang. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem penghargaan di lembaga pendidikan pesantren serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan desain eksperimental dan sampel yang lebih luas.

Strategi Guru Dalam Mengenalkan Batasan Aurat Dan Adab Berpakaian Islami Pada Anak Usia Dini Di Tkit Al-Hasan Kota Bangun

2026-04-14T12:10:31+07:00

Penanaman pemahaman mengenai adab berpakaian dan batasan aurat pada anak usia dini merupakan fondasi krusial bagi pembentukan identitas serta akhlak mereka. Fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi strategi yang diterapkan pendidik di TKIT Al-Hasan Kota Bangun dalam mengajarkan konsep tersebut. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah pustaka. Proses analisis data mencakup reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan yang divalidasi dengan triangulasi sumber. Temuan studi mengungkapkan bahwa strategi guru meliputi pemberian contoh nyata (keteladanan), pembiasaan rutin, serta penggunaan teknik belajar yang kreatif seperti bermain peran dan bercerita. Guru memberikan contoh berpakaian sesuai nilai Islam, membiasakan anak berpakaian rapi dan menutup aurat dalam kegiatan sehari-hari, serta menanamkan pemahaman bahwa berpakaian sopan merupakan bagian dari nilai spiritual dan identitas seorang muslim. Dalam pelaksanaannya, guru menghadapi kendala berupa perbedaan tingkat pemahaman anak dan latar belakang keluarga. Oleh karena itu, guru menerapkan pendekatan yang sabar dan konsisten melalui penjelasan sederhana, contoh konkret, serta komunikasi dengan orang tua agar pembiasaan berpakaian Islami dapat diterapkan secara berkelanjutan di sekolah maupun di rumah.

Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Lingkungan Multiaktivitas Di Pondok Pesantren As-Syafi’iyah

2026-04-14T12:34:19+07:00

Riset ini mencoba membongkar persoalan pembelajaran bahasa Arab di Asrama Bahasa Arab Pondok Pesantren As-Syafi'iyah, tempat di mana santri menjalani aktivitas yang luar biasa padat. Bagaimana mereka dan para ustadz menghadapi tantangan belajar bahasa di tengah kesibukan akademik, sosial, dan keagamaan? Itulah yang ingin kami ungkap. Kami pakai pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus karena metode ini memungkinkan penggalian mendalam terhadap pengalaman nyata dan strategi adaptif yang muncul. Data dikumpulkan lewat wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Partisipannya: beberapa ustadz bahasa Arab, musyrif asrama dan santri yang dipilih secara purposive. Hasilnya? Ada tiga temuan besar. Pertama, lingkungan multiaktivitas ternyata benar-benar menekan. Waktu terbatas, beban kognitif santri tinggi. Kedua, muncul strategi kreatif seperti pembelajaran kontekstual yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari atau kolaborasi antar teman. Cara-cara ini cukup efektif menjaga praktik berbahasa tetap jalan. Ketiga, konsistensi penggunaan bahasa Arab masih jadi masalah serius. Banyak santri takut salah saat bicara, ditambah kurangnya dukungan sosial dari lingkungan. Temuan ini memperkuat relevansi Sociocultural Learning Theory dan Cognitive Load Theory dalam konteks pesantren, menegaskan bahwa pemerolehan bahasa sangat dipengaruhi interaksi sosial, budaya institusional, dan manajemen aktivitas. Secara praktis, kami merekomendasikan kebijakan manajemen waktu yang lebih humanistik dan pelatihan guru sebagai fasilitator. Riset selanjutnya bisa mengeksplorasi integrasi teknologi digital untuk memperkuat lingkungan berbahasa.

Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Religius Siswa Di Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nur

2026-04-14T12:55:50+07:00

Penelitian ini didasari oleh pentingnya pembinaan karakter keagamaan pada peserta didik sejak tingkat pendidikan dasar sebagai fondasi utama untuk mengembangkan karakter dan moralitas anak. tenaga pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam mempunyai pendekatan strategis dalam proses ini melalui interaksi sehari-hari, pembentukan kebiasaan, dan keteladanan di lingkungan sekolah. Tujuan kajian yang dilaksanakan adalah untuk mengkaji peran pendidik aspek keislaman dalam mengembangkan karakter keagamaan yang dimiliki siswa di SD Islam Terpadu An-Nur Gemolong. Kajian ini menerapkan metode kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri atas satu tenaga pendidik mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam dan seorang wali kelas yang telah ditentukan secara purposive dan dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan melalui tahap penyederhanaan data, penyusunan data, serta perumusan kesimpulan.. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui adanya pengembangan karakter keagamaan peserta didik dilaksanakan secara menyeluruh melalui perpaduan pendidikan, kegiatan keagamaan, dan hubungan sosial di sekolah. Peran seorang guru adalah untuk menjadi pembimbing dalam hal-hal keagamaan, secara konsisten melaksanakan kegiatan keagamaan, dan mengajarkan adab dan akhlak mulia. Keberhasilan pengembangan karakter juga dipengaruhi oleh hubungan antara guru, wali kelas dan orang tua. Meskipun kendala yang timbul dari perbedaan karakteristik peserta didik dan dampak lingkungan eksternal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembelajaran kooperatif dan berkelanjutan untuk mengembangkan karakter keagamaan peserta didik.

Metode Menghafal Alqur’an Di Pondok Pesantren Nurussunnah Semarang

2026-04-14T13:41:04+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode menghafal Al-Qur’an yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurussunnah Semarang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Analisis data dengan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Nurussunnah Semarang dilaksanakan melalui metode tikrar (pengulangan), setoran hafalan kepada ustadz, dan muraja’ah harian maupun berkala. Metode tersebut dinilai efektif karena didukung oleh lingkungan pesantren yang kondusif, kedisiplinan jadwal, peran aktif ustadz, serta motivasi spiritual santri. Adapun faktor penghambat meliputi perbedaan kemampuan hafalan santri, kejenuhan dalam pengulangan, kelelahan fisik, dan kesulitan pada ayat-ayat tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode hafalan yang terstruktur dan konsisten mampu meningkatkan kualitas hafalan santri dan relevan untuk dikembangkan dalam pembelajaran tahfidz di pesantren

Konsep pendidikan islam menurut ulama salaf

2026-04-14T14:43:11+07:00

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep pendidikan islam menururt ulama salaf. metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif dan menggunakan jenis pendekatan penelitian kepustakaan yang memuat teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. studi pustaka adalah tenik pengumpulan data dengan cara melakukan telaah buku, literatur, catatan dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penulisan literatur yang dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh dari teori dengan mengkaji buku-buku, artikel jurnal, yang berkaitan dengan konsep pendidikan islam menurut ulama salaf. sedangkan alat pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pengumpulan data dalam penelitian ke pustakaan pada umumnya. alat pengumpulan data ini berupa pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang terdiri dari sumber data sekunder dan sumber data primer dalam pendidikan secara umunya konsep pendidikan sangat penting dari tercapainya kualitas pendidikan yang baik terkhusus dalam pendidikan islam.

Konsep Tarbiyah Nabawiyah Dalam Pendidikan Anak Dan Remaja Berdasarkan Tahap Perkembangan Usia (0-15)

2026-04-23T18:11:15+07:00

Pendidikan Islam menuntut pendekatan yang selaras dengan fitrah dan tahap perkembangan usia peserta didik. Fenomena ketimpangan moral dan kegagalan pembinaan karakter pada anak dan remaja menunjukkan adanya jarak antara praktik pendidikan kontemporer dan konsep tarbiyah Islam yang autentik. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep tarbiyah nabawiyah berbasis hadis dengan menekankan kesesuaian metode pendidikan terhadap tahap perkembangan anak dan remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Sumber data utama berupa hadis-hadis tarbawi yang relevan, didukung oleh syarah hadis serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis) untuk mengelompokkan hadis berdasarkan fase usia dan menarik makna pendidikan yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarbiyah Nabi Muhammad ﷺ disusun secara bertahap (tadarruj), memperhatikan kesiapan psikologis dan spiritual anak, serta menyeimbangkan aspek iman, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan pada fase usia dini menekankan kasih sayang dan pembentukan fitrah; fase kanak-kanak menekankan pembiasaan ibadah dan adab; fase remaja menekankan penguatan kontrol diri dan tauhid; sedangkan fase dewasa awal menekankan tanggung jawab syar‘i dan sosial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa tarbiyah nabawiyah memiliki landasan pedagogis yang sistematis dan relevan untuk dijadikan paradigma pengembangan pendidikan Islam kontemporer

Implementasi Pendidikan Akhlak Pada Siswa Kelas 2 Di Sekolah Dasar Swasta Islam Ulun Nuha Medan

2026-04-14T19:33:35+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pendidikan akhlak pada siswa kelas 2 SD Swasta Islam Ulun Nuha Medan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan hasil. Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif digunakan. Data diperoleh dari angket terhadap 28 siswa dan wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Hasil menunjukkan 57% siswa pada kategori baik, 39% cukup, dan 4% kurang. Perencanaan dilakukan melalui program pembiasaan, pelaksanaan melalui keteladanan guru dan kegiatan keagamaan, serta hasil terwujud dalam perubahan perilaku siswa yang positif. Implementasi Pendidikan akhlak berjalan cukup baik, namun perlu peningkatan pada beberapa aspek.

Fenomena Flexing di Media Sosial Sebagai Pemicu Kejahatan Ekonomi

2026-04-14T20:47:21+07:00

Fenomena flexing di media sosial semakin marak terjadi seiring dengan adanya perkembangan teknologi digital dan budaya masyarakat yang konsumtif. Flexing merupakan perilaku yang dapat memamerkan kekayaan, gaya hidup mewah, serta pencapaian material secara berlebihan tidak hanya berdampak pada aspek sosial-psikologis saja, melainkan dapat berpotensi dalam memicu kejahatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara fenomena flexing di media sosial dengan peningkatan kejahatan ekonomi dalam perspektif kriminologi kontemporer yang fokus pada wilayah Provinsi Lampung. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa paparan dalam konten flexing dapat memicu tekanan sosial, kecemburuan ekonomi, dan dorongan untuk mencapai standar hidup yang tidak realistis. Sehingga, dapat berpotensi untuk mendorong individu dalam melakukan tindakan secara ilegal, seperti penipuan, penggelapan, serta kejahatan yang berbasis digital. Dari perspektif kriminologi kontemporer, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori strain dan teori pembelajaran sosial, di mana individu terdorong melakukan kejahatan dikarenakan adanya kesenjangan antara aspirasi dan kemampuan secara aktual, dan pengaruh terhadap lingkungan digital yang dapat menormalisasikan perilaku yang konsumtif serta materialistik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya preventif melalui literasi digital, penguatan nilai sosial, dan pengawasan terhadap konten media sosial untuk meminimalisasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

Konstruksi Yuridis Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum dalam Hukum Dagang Indonesia

2026-04-14T19:40:26+07:00

dominan dalam praktik perdagangan di Indonesia. Artikel ini mengkaji konstruksi yuridis PT sebagai badan usaha berbadan hukum dalam hukum dagang Indonesia. Pendekatan penelitian bersifat yuridis normatif dengan metode studi perundang-undangan dan konseptual. Kajian ini menekankan pengertian PT menurut UU No. 40 Tahun 2007, organ perseroan, prinsip pemisahan kekayaan (separate legal entity), dan status PT sebagai subjek hukum mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi yuridis PT memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha, menjamin keterpisahan hak dan kewajiban antara perseroan dan pemegang saham, serta membatasi tanggung jawab pemegang saham (limited liability). Namun, pengakuan sebagai subjek hukum mandiri tetap dapat ditembus melalui doktrin piercing the corporate veil apabila terjadi penyalahgunaan badan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan pemegang saham, dan perlindungan pihak ketiga.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Sengketa Pengalihan Fungsi Lahan Sawah Menjadi Kawasan Komersial DiKabupaten Buleleng

2026-04-14T17:00:50+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan pengalihan fungsi lahan sawah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng, serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat pengalihan fungsi kahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, yaitu mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku (das sollen) dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan (das sein). Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan daerah, serta informasi dari instansi terkait dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan pembangunan kawasan komersial, faktor ekonomi masyarakat, serta rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lahan pertanian. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa pengalihan fungsi lahan sawah terdapat kendala berupa benturan kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan privat, persepsi masyarakat mengenai hak kepemilikan tanah yang dianggap mutlak, serta tekanan sosial dalam perubahan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Buleleng melakukan berbagai upaya, antara lain menampung aduan masyarakat, melakukan peninjauan lapangan, memediasi para pihak yang bersengketa, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna mengendalikan pengalihan fungsi lahan agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Interpretasi Masyarakat Lingkungan Ciwaru Masjid Terhadap Kehidupan Mahasiswa Kos FKIP Untirta

2026-04-14T14:38:33+07:00

Kehadiran mahasiswa kos di lingkungan sekitar kampus menimbulkan dinamika sosial yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kehidupan mahasiswa. Di Lingkungan Ciwaru Masjid RT 02 RW 08, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa hidup berdampingan dengan masyarakat yang masih kuat memegang norma sosial setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi masyarakat terhadap kehidupan mahasiswa kos FKIP Untirta di lingkungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan, yang terdiri dari empat informan utama (tokoh masyarakat, ketua RT, pemilik kos, dan warga setempat) serta dua informan pendukung (mahasiswa kos). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya memiliki pandangan positif terhadap mahasiswa. Mahasiswa dipandang sebagai individu terdidik yang berperilaku sopan serta memberikan kontribusi ekonomi bagi lingkungan sekitar. Namun, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosial kemasyarakatan masih dinilai terbatas. Interaksi antara mahasiswa dan masyarakat terjalin melalui penyesuaian perilaku dan penghormatan terhadap norma lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa interpretasi masyarakat terbentuk melalui konstruksi sosial dalam interaksi sehari-hari, sehingga menciptakan hubungan yang relatif harmonis meskipun masih terdapat jarak sosial.

Pengaruh Rotasi Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bidang Kesehatan Reproduksi Rsud Karawang

2026-04-13T21:54:42+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh rotasi kerja serta motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Bidang Kesehatan Reproduksi RSUD Karawang, baik secara parsial maupun simultan. Metodologi yang diterapkan adalah pendekatan kuantitatif verifikatif dengan melibatkan seluruh populasi sebanyak 68 pegawai sebagai responden melalui teknik sampling jenuh (sensus). Data primer dikumpulkan melalui instrumen kuesioner skala Likert 1-5 dan diolah secara statistik menggunakan analisis regresi linear berganda melalui perangkat IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian membuktikan bahwa rotasi kerja dan motivasi kerja memberikan kontribusi positif serta signifikan terhadap performa pegawai, baik saat diuji secara mandiri maupun kolektif. Berdasarkan perolehan nilai koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,936 atau 93,6%, dapat diidentifikasi bahwa mayoritas variasi kinerja dipengaruhi secara kuat oleh kedua variabel tersebut, sementara sisa 6,4% lainnya dijelaskan oleh faktor di luar cakupan studi. Kesimpulannya, sinergi antara penempatan kerja yang dinamis dan dorongan semangat kerja menjadi pilar utama produktivitas, di mana motivasi kerja merupakan elemen paling dominan. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya manajemen RSUD Karawang untuk memformulasikan pola rotasi tugas yang terstruktur serta memperkuat ekosistem kerja yang kondusif demi menjaga stabilitas kinerja organisasi secara berkelanjutan

Upaya Guru Tahfidz Dalam Meningkatkan Kemampuan Hafalan Santri Di Pondok Pesantren Ibnu Majah

2026-04-15T08:07:40+07:00

Program menghafal Al-Qur’an atau yang dikenal dengan istilah Tahfidzul Qur’an, saat ini sering menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh para santri di berbagai Lembaga Pendidikan khususnya di Pondok Pesantren Ibnu Majah. Di antara penyebab permasalahan yang sering muncul pada program tahfidzul Qur’an di Pondok Pesantren Ibnu Majah adalah kurangnya kualitas bacaan dan rendahnya kemampuan hafalan santri, serta diikuti dengan target hafalan yang tinggi. Maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari para santri dan juga guru tahfidz agar permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya apa saja yang dilakukan oleh guru tahfidz dalam meningkatkan kemampuan santri menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Ibnu Majah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian ini adalah guru tahfidz dan para santri di Pondok Pesantren Ibnu Majah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara secara mendalam kepada guru tahfidz dan santri Pondok Pesantren Ibnu Majah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan menghafal Al-Qur’an santri di Pondok Pesantren Ibnu Majah di antaranya sebagai berikut; 1) Membenarkan bacaan secara bertahap, 2) Memberikan contoh bacaan yang benar sesuai hukum-hukum tajwid, 3) Memperhatikan murojaah hafalan santri yang telah dihafal, 4) Memberikan motivasi kepada santri

Pengaruh Promosi Media Sosial dan Membership terhadap Pembelian Ulang dengan Persepsi Nilai sebagai Mediasi

2026-04-15T10:00:27+07:00

Industri kebugaran menghadapi persaingan yang semakin ketat sehingga strategi pemasaran yang efektif diperlukan untuk mempertahankan anggota melalui pembelian ulang. Dalam konteks tersebut, persepsi nilai dipandang sebagai faktor kunci yang menjembatani stimulus pemasaran dengan keputusan perilaku konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh promosi media sosial dan penawaran membership terhadap keputusan pembelian ulang member Fitness Plus Sesetan dengan persepsi nilai sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap member aktif Fitness Plus Sesetan. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi media sosial tidak berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian ulang, namun berpengaruh signifikan terhadap persepsi nilai. Penawaran membership berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ulang serta terhadap persepsi nilai. Persepsi nilai terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ulang dan memediasi hubungan antara promosi media sosial serta penawaran membership terhadap keputusan pembelian ulang. Temuan ini menegaskan bahwa pembelian ulang lebih ditentukan oleh nilai yang dirasakan dibandingkan intensitas promosi semata.

Faktor Penentu Kesiapan Kerja Mahasiswa: Peran Kompetensi, Motivasi, dan Career Adaptability di Denpasar

2026-04-15T10:06:26+07:00

Perkembangan dunia kerja di era digital menuntut mahasiswa memiliki kesiapan kerja yang tidak hanya didasarkan pada kemampuan akademik, tetapi juga kompetensi, motivasi, dan kemampuan adaptasi karier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengembangan kompetensi dan motivasi kerja terhadap kesiapan kerja dengan career adaptability sebagai variabel mediasi pada mahasiswa akhir di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 102 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja dan career adaptability. Motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja, namun berpengaruh signifikan terhadap career adaptability. Selanjutnya, career adaptability berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja dan mampu memediasi pengaruh pengembangan kompetensi terhadap kesiapan kerja, tetapi tidak mampu memediasi pengaruh motivasi kerja. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesiapan kerja mahasiswa lebih efektif dilakukan melalui penguatan kompetensi dan kemampuan adaptasi karier.

Pengaruh Quality of Work Life dan Occupational Stress terhadap Turnover Intention: Peran Mediasi Job Satisfaction

2026-04-10T15:06:12+07:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Quality of Work Life (QWL) dan occupational stress terhadap turnover intention dengan Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Quality of Work Life (QWL) dan occupational stress terhadap turnover intention dengan job satisfaction sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap 157 karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Bandar Lampung dan dianalisis menggunakan SEM-AMOS. Hasil menunjukkan bahwa QWL berpengaruh negatif signifikan, sedangkan occupational stress berpengaruh positif signifikan terhadap turnover intention. Selain itu, job satisfaction memediasi secara parsial hubungan tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas kehidupan kerja dan pengelolaan stres kerja untuk menekan turnover intention.

Deepfake Pornografi dan Transformasi Kejahatan Siber di Era AI Generatif

2026-04-14T13:06:58+07:00

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) generatif telah membawa perubahan besar dalam dunia digital. Dengan adanya kemajuan teknologi AI yang signifikan membawa berbagai dampak dalam pola kejahatan

siber. AI memungkinkan siapa saja untuk membuat konten seperti gambar atau video yang terlihat nyata, tanpa memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Akibatnya, kejahatan siber yang sebelumnya membutuhkan keterampilan khusus kini menjadi lebih mudah dilakukan hanya dengan akses terhadap teknologi. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul sebagai dampak dari kemajuan AI ini adalah deepfake pornografi, yaitu pembuatan konten pornografi dengan menggunakan wajah atau identitas seseorang tanpa izin.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kejahatan siber berubah di era AI generatif, bagaimana fenomena deepfake pornografi dalam perubahan tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap sistem hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI generatif telah mengubah struktur kejahatan siber dari yang berbasis keterampilan menjadi berbasis akses, sehingga jumlah pelaku berpotensi meningkat dan kejahatan menjadi lebih luas penyebarannya. Selain itu, hukum yang ada saat ini masih menghadapi kesulitan dalam mengatur dan menanggulangi kejahatan berbasis teknologi ini. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Pencegahan dan Penanganan Perundungan pada Mahasiswa dalam Perspektif PPKPT: Analisis Kasus Lintas Yuridiksi

2026-04-14T12:57:13+07:00

Penelitian ini membahas pencegahan dan penanganan perundungan (bullying) pada mahasiswa dalam perspektif Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), khususnya dalam kasus yang melibatkan lintas yuridiksi. Perundungan dipahami sebagai perilaku tidak menyenangkan yang disengaja, terjadi berulang, dan melibatkan ketimpangan kekuasaan yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum PPKPT sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, mengidentifikasi

bentuk-bentuk perundungan di lingkungan perguruan tinggi, serta mengkaji mekanisme penanganan dalam kasus lintas yurisdiksi yang melibatkan lebih dari satu kewenangan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung dengan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus lintas yurisdiksi memerlukan koordinasi antar perguruan tinggi dan aparat penegak hukum, dengan menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama. Selain itu, upaya pencegahan harus dilakukan melalui kebijakan kampus, edukasi, serta keterlibatan komunitas, termasuk lingkungan non-formal seperti gereja. Kesimpulannya, efektivitas PPKPT sangat bergantung pada akuntabilitas institusi, koordinasi lintas yurisdiksi, serta pendekatan yang berpusat pada korban guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.

Analisis Strategi Bisnis dengan Pendekatan Business Model Canvas

2026-04-13T18:10:18+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bisnis menggunakan pendekatan Business Model Canvas pada usaha roti Nadia Roti dan Mayang Sari Bakery di Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan Business Model Canvas, matriks IFE dan EFE, matriks IE, serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nadia Roti memperoleh nilai IFE sebesar 3,30 dan EFE sebesar 3,27, sedangkan Mayang Sari Bakery memperoleh nilai IFE sebesar 3,57 dan EFE sebesar 3,61, yang menempatkan kedua usaha pada Kuadran I matriks IE. Hal ini menunjukkan bahwa kedua usaha memiliki kondisi internal yang kuat dan peluang eksternal yang besar sehingga strategi yang tepat adalah strategi pertumbuhan dan pengembangan. Mayang Sari Bakery cenderung menerapkan strategi pertumbuhan yang terkendali melalui optimalisasi kualitas produk, penguatan hubungan pelanggan, inovasi produk, serta pemanfaatan media sosial. Sementara itu, Nadia Roti lebih mengarah pada strategi pertumbuhan agresif melalui ekspansi pasar, penguatan sumber daya manusia, dan pengembangan kemitraan. Perbedaan strategi ini mencerminkan karakteristik dan arah pengembangan masing-masing usaha dalam meningkatkan daya saing bisnis.

Analisis Pengaruh Kualitas Layanan dan Kemudahan Penggunaan BRImo terhadap Loyalitas Nasabah BRI

2026-04-15T09:17:36+07:00

Penelitian ini didorong oleh pertumbuhan yang cepat dalam layanan perbankan digital yang mewajibkan bank untuk terus memperbaiki kualitas pada layanan dan juga kemudahan penggunaan aplikasi BRImo agar dapat mempertahankan loyalitas nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kualitas layanan juga kemudahan dalam menggunakan aplikasi BRImo terhadap loyalitas nasabah di BRI. Metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi literatur (library research), yaitu dengan memanfaatkan data yang berasal dari jurnal ilmiah dan sumber referensi lainnya yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan pada loyalitas nasabah, terlihat dari bertambahnya kepuasan dan kepercayaan pengguna. Selain itu, kemudahan penggunaan aplikasi Brimo juga ikut memengaruhi loyalitas karena memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi. Secara keseluruhan, kualitas layanan serta kemudahan penggunaan memiliki peran yang penting dalam membentuk loyalitas dari nasabah, baik secara langsung atau melalui kepuasan sebagai perantara. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas layanan dan kemudahan dalam menggunakan aplikasi BRImo perlu terus dilakukan agar loyalitas nasabah dapat dipertahankan di tengah perkembangan layanan perbankan digital.

Urgensi Kesadaran Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Sindang Kabupaten Indramayu

2026-04-15T18:57:03+07:00

Penelitian ini menegaskan urgensi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko pernikahan dini di Desa Sindang, Kabupaten Indramayu, yang tidak dapat ditunda lagi. Walaupun undang-undang telah menetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun, praktik tersebut tetap marak karena faktor budaya, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya pemahaman masyarakat akan konsekuensi negatifnya. Analisis multidimensi menunjukkan bahwa pernikahan dini menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan fisik dan mental, seperti komplikasi kehamilan serta persalinan berisiko tinggi dan gangguan psikologis jangka panjang. Secara hukum, praktik ini melanggar peraturan yang ada serta merampas hak anak untuk berkembang secara optimal dan menentukan masa depannya. Selain itu, pernikahan dini menghambat kelanjutan pendidikan, sering menyebabkan putus sekolah dan penurunan literasi remaja. Meskipun akses teknologi di desa tersebut sudah memadai, pemanfaatannya untuk edukasi dan sosialisasi belum optimal. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini memerlukan strategi komprehensif dan terintegrasi, mencakup penegakan hukum yang tegas tapi persuasif, peningkatan mutu pendidikan, serta pengoptimalan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat, terutama generasi muda. Kolaborasi multipihak esensial untuk mengubah mindset masyarakat dan melindungi masa depan remaja dari dampak buruk pernikahan dini.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 64/Pdt/2022/PT SMG pada Sengketa Wanprestasi antara PT KNE Global Persada dan PT Supraniaga Nusantara

2026-04-15T18:44:48+07:00

Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan sengketa wanprestasi dalam praktik bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 64/Pdt/2022/PT SMG terkait sengketa wanprestasi antara PT KNE Global Persada dan PT Supraniaga Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan judicial case study, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim secara tepat menilai adanya hubungan hukum berupa perjanjian jual beli yang sah, pelaksanaan kewajiban oleh penggugat, serta kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Unsur-unsur wanprestasi terbukti terpenuhi berdasarkan alat bukti yang diajukan. Selain itu, hakim hanya mengabulkan tuntutan yang memiliki dasar hukum kuat, seperti pembayaran sisa utang dan bunga, serta menolak tuntutan yang tidak dapat dibuktikan secara konkret. Putusan pada tingkat banding dan kasasi menunjukkan konsistensi dalam penerapan hukum serta tidak adanya kekeliruan dalam penilaian fakta maupun norma hukum. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan prinsip hukum perdata dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kependidikan Di SD IT Al Mubarok Palembang

2026-04-15T18:11:05+07:00

Penelitian ini memiliki judul Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kependidikan di SD IT Al Mubarok Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan serta mengenali faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mengumpulkan data, digunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil studi menunjukkan bahwa strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan melalui penguatan keterampilan administrasi, pelaksanaan monitoring kinerja secara berkala, supervisi langsung, serta pembinaan disiplin kerja berbasis nilai-nilai Islami. Faktor-faktor yang mendukung meliputi tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, motivasi kerja tenaga kependidikan, dukungan yayasan dan lingkungan sekolah, serta kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat mencakup keterbatasan sarana tertentu, perbedaan motivasi individu, beban kerja, dan keterbatasan penguasaan teknologi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah telah memanfaatkan strategi yang tepat dan berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan sehingga berdampak positif terhadap mutu layanan pendidikan di sekolah.

Peran Modal Sosial sebagai Strategi Bertahan UMKM Kuliner di Cibiru Kota Bandung

2026-04-15T21:58:52+07:00

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di tingkat lokal. Dalam praktiknya, keberlangsungan UMKM tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang melekat dalam aktivitas usaha. Salah satu bentuk strategi yang dapat digunakan dalam mempertahankan usaha adalah pemanfaatan modal sosial yang meliputi kepercayaan, jaringan sosial, dan norma sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial sebagai strategi bertahan UMKM kuliner di wilayah Cibiru Kota Bandung serta mengkaji dampaknya terhadap keberlangsungan usaha di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM kuliner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berperan penting dalam mendukung keberlangsungan UMKM kuliner. Kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen mampu meningkatkan loyalitas pelanggan, sementara jaringan sosial dimanfaatkan untuk memperoleh informasi, sumber daya, serta dukungan dalam menghadapi berbagai kendala usaha. Selain itu, norma sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat turut menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui hubungan yang harmonis antar pelaku usaha. Modal sosial juga berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan adaptasi pelaku UMKM terhadap perkembangan teknologi digital melalui pertukaran informasi dalam jaringan sosial. Dengan demikian, modal sosial dapat dipahami sebagai salah satu strategi yang efektif dalam mempertahankan keberlangsungan UMKM kuliner serta meningkatkan daya saing usaha di tengah perubahan ekonomi

Analisis Pergerakan Dan Pengaruh Harga Emas, Inflasi, Biaya Haji Serta Implikasinya Terhadap Keputusan Investasi Emas Bagi Calon Jamaah Haji Melalui Bank Syariah Indonesia Tahun 2022-2026

2026-04-15T21:55:04+07:00

Studi ini meneliti pergerakan dan pengaruh harga emas, inflasi, dan biaya haji, serta implikasinya terhadap keputusan investasi emas bagi calon jamaah haji melalui Bank Syariah Indonesia Tahun 2022-2026. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel makroekonomi dan menilai sejauh mana investasi emas dapat efektif dalam perencanaan keuangan haji. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan elemen deskriptif dan asosiatif, berdasarkan data deret waktu sekunder yang dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dengan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga emas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya haji, artinya kenaikan harga emas diikuti oleh kenaikan biaya haji. Sementara itu, inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga emas, tetapi dengan hubungan negatif dan tingkat pengaruh yang lemah. Secara deskriptif, harga emas menunjukkan pola fluktuasi dengan tren meningkat, inflasi cenderung stabil, dan biaya haji mengalami peningkatan bertahap. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor makroekonomi berperan dalam membentuk keputusan investasi, meskipun tidak dominan. Implikasinya menegaskan bahwa investasi emas dapat menjadi instrumen yang relevan dalam persiapan dana haji karena stabilitasnya dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, strategi investasi yang optimal tidak dapat hanya mengandalkan emas strategi tersebut harus didukung oleh diversifikasi, perencanaan jangka panjang, dan pemantauan. Oleh karena itu, calon jamaah haji disarankan untuk menggabungkan investasi emas dengan tabungan haji dan instrumen syariah lainnya, serta membeli emas secara bertahap untuk meminimalkan risiko fluktuasi harga. Dengan cara ini, kesiapan keuangan haji dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

2026-04-16T03:03:03+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas penerapan restorative justice terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan metode penelitian empiris dengan cakupan data primer yaitu wawancara dengan pihak yang terkait dan sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, internet, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah diterapkan dan berjalan secara efektif sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan adapun faktor faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan restorative justice yaitu faktor penegak hukum, faktor kultural hukum, faktor substansi hukum, serta faktor sarana dan prasarana. Rekomendasi atau saran yang diberikan oleh peneliti yaitu, perlu adanya pemahaman masyarakat tentang restorative justice harus di tingkatkan mulai dari konsep, tujuan, dan prosedur restorative justice terutama dalam perkara KDRT agar tidak disalahartikan sebagai pembebasan pelaku saja.

Konsep Multikulturalisme: Definisi, Prinsip, Nilai-Nilai dan Tantangan Penerapannya Dalam Masyarakat Multikultural

2026-04-16T06:56:01+07:00

Penelitian ini mengkaji tentang konsep multikulturalisme yang menekankan pada pengakuan, penghargaan, dan penerimaan terhadap keberagaman budaya dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman yang dimaksud meliputi perbedaan suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan nilai budaya yang menjadi kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. Sehingga, pemahaman yang mendalam mengenai konsep multikulturalisme sangat penting untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep multikulturalisme yang meliputi pengertian, prinsip-prinsip, nilai-nilai, serta tantangan dalam penerapannya di masyarakat multikultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Data diperoleh melalui berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang sesuai. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa multikulturalisme tidak hanya dipahami sebagai kondisi keberagaman budaya dalam masyarakat, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang menekankan kesetaraan, toleransi, penghormatan terhadap identitas budaya, serta dialog antarbudaya. Prinsip-prinsip tersebut berperan penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang inklusif dan harmonis. Namun demikian, penerapan multikulturalisme di kalangan masyarakat multikultural juga menghadapi berbagai tantangan seperti intoleransi, diskriminasi berbasis identitas, pengaruh globalisasi, serta perbedaan nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Maka, diperlukan upaya melalui pendidikan multikultural, kebijakan publik yang inklusif, serta penguatan dialog antarbudaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan saling menghargai dalam keberagaman.

The Influence Of Buzz Marketing And Brand Image To Purchasing Decision On Consumer Of Azarine In Bandar Lampung

2026-04-16T14:29:36+07:00

This study aims to analyze the influence of buzz marketing and brand image on purchasing decisions of Azarine consumers in Bandar Lampung. The research employs a quantitative approach with data collected through questionnaires distributed to Azarine consumers. The data were analyzed using statistical methods to examine the relationships and effects among variables. The results show that buzz marketing has a significant influence on purchasing decisions. Consumers are highly exposed to product information through social media, influencer content, and online promotional activities, which increase awareness, stimulate discussions, and encourage purchasing decisions. Furthermore, brand image also has a significant effect on purchasing decisions. Azarine is perceived as a well-known skincare brand with a positive image, which enhances consumer confidence and reduces uncertainty regarding product quality and safety. Positive brand associations, such as recognition, uniqueness, and favorable public perception, play an important role in building consumer trust and shaping purchase preferences. Overall, both buzz marketing and brand image contribute to purchasing decisions. Buzz marketing functions to attract attention and stimulate interest, while brand image strengthens consumer confidence and reinforces the final decision to purchase. Therefore, the combination of effective buzz marketing strategies and a strong brand image is essential for Azarine to maintain and improve its competitive position in the cosmetic market in Bandar Lampung.

Peran Bimbingan Guru dalam Perkembangan Moral Anak di RA Maarif Al-Istiqamah Waitawar

2026-04-16T15:31:50+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bimbingan guru dalam perkembangan moral anak di RA Ma’arif Al-Istiqamah Waitawar. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pendidikan usia dini sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter dan moral anak. Guru memiliki posisi strategis sebagai pendidik sekaligus pembimbing yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan sikap sopan santun sejak usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari guru, kepala sekolah, serta peserta didik di RA Ma’arif Al-Istiqamah Waitawar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan guru memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk perkembangan moral anak. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan, pembimbing, dan pengarah dalam kegiatan pembelajaran seharihari. Strategi yang digunakan meliputi pembiasaan perilaku positif, pemberian nasihat, keteladanan, serta penguatan melalui kegiatan keagamaan dan sosial. Faktor pendukung keberhasilan bimbingan moral meliputi lingkungan sekolah yang kondusif, keterlibatan orang tua, serta konsistensi guru dalam menerapkan nilai-nilai moral. Sementara itu, faktor penghambatnya antara lain perbedaan latar belakang keluarga dan tingkat pemahaman anak yang beragam. Kesimpulannya, bimbingan guru memiliki kontribusi penting dalam pembentukan karakter moral anak usia dini di RA Ma’arif AlIstiqamah Waitawar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara guru, sekolah, dan orang tua untuk mengoptimalkan perkembangan moral anak secara berkelanjutan

Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia

2026-04-16T15:01:44+07:00

Ketenagakerjaan memiliki kontribusi strategis meningkatkan perekonomian. Tetapi di Indonesia, daripada laki-laki, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuannya tergolong lebih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh rata-rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup perempuan, pengeluaran perkapita perempuan, perempuan yang mengakses internet, serta cuti melahirkan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP). Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel FEM selama 2019–2024 di 34 provinsi Indonesia. Hasilnya memperlihatkan bahwa angka harapan hidup perempuan, akses terhadap internet, serta kebijakan cuti melahirkan berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) secara positif signifikan. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah perempuan serta pengeluaran perkapita perempuan berpengaruh negatif signifikan.Secara keseluruhan, variabel terikat dalam model terbukti berpengaruh signifikan terhadap TPAKP dengan nilai koefisien determinasi 92,8%. Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia ketanagkerjaan tidak hanya dipengaruhi dari faktor modal manusia, tetapi juga dari keadaan ekonomi, akses teknologi, serta kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku. Oleh sebab itu, diperlukan perumusan kebijakan terintegrasi maupun berkelanjutan supaya mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja.

Implementasi Pembentukan Karakter Islami Melalui Aktivitas Keagamaan Di PKBM Tunas Ilmu

2026-04-15T20:39:25+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan program unggulan pembentukan karakter Islami siswa melalui berbagai aktifitas keagamaan di PKBM Tunas Ilmu sebagai upaya mencegah krisis moral, membentengi siswa dari pengaruh negative globalisasi, serta mencetak generasi Muslim yang berakhlaq mulia. Fenomena ini penting dikaji karena mencerminkan peran lembaga pendidikan Islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter Islami kepada peserta didik. Penelitian ini untuk mengetahui proses dan bentuk pembentukan karakter Islami siswa melalui altivitas keagamaan yang diterapkan lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik untuk memperoleh gambaran factual mengenai kondisi dan gejala yang diteliti. Hasil penelitian menumjukam bahwa: (1) nilai karakter Islami yang terbentuk melalui aktivitas keagamaan meliputi ketaatan kepada Allah SWT, kecintaan terhadap ilmu, dan kedisiplinan; serta (2) program pembentukan karakter dilaksanakan melalui kegiatan tahfidz Al-Quran, shalat berjamaah, sholat dhuha, dan shadaqah. Temuan ini menegaskan bahwa aktivitas keagamaan berkontribusi signifikan dalam membentuk karakter Islami siswa secara konsisten dan berkelanjutan.

Efektifitas Pengaturan Sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam Kota Bengkulu Berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rtrw

2026-04-15T21:04:28+07:00

Pengaturan sempadan sungai merupakan instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan lingkungan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf a Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan sempadan sungai telah memberikan kepastian hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dalam praktiknya belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan tersebut ditandai dengan masih ditemukannya pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengaturan tersebut meliputi aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, sarana pendukung, kesadaran hukum masyarakat, serta kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan

Analisis Fungsi Perlindungan Hukum dan Pentingnya Merek Dalam Hukum

2026-04-15T21:44:21+07:00

Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam kegiatan perdagangan sebagai tanda pembeda dan identitas produk di pasar. Selain memiliki nilai ekonomi, merek juga mengandung nilai hukum yang memberikan perlindungan bagi pemilik dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi perlindungan hukum terhadap merek serta menjelaskan pentingnya merek dalam sistem hukum sebagai sarana perlindungan hak dan kepentingan dalam kegiatan perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik melalui sistem first to file. Perlindungan ini memiliki fungsi preventif dalam mencegah pelanggaran serta fungsi represif melalui mekanisme penegakan hukum. Selain itu, merek berperan strategis dalam meningkatkan daya saing, menjaga reputasi usaha, dan melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang menyesatkan. Oleh karena itu, pendaftaran merek dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam menjamin kepastian hukum dan mendukung persaingan usaha yang sehat.

Aktivitas Wanita Dalam Masa Iddah Di Media Sosial Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Dan Perspektif Maqāṣid Syarīʿah

2026-04-15T20:49:25+07:00

Penelitian ini mengkaji aktivitas wanita dalam masa iddah di media sosial ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 dan perspektif Maqāṣid Syarīah, dengan fokus pada lima maqāṣid pokok: ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl. Penelitian ini menggunakan metode library research (studi kepustakaan) dengan pendekatan yuridis-normatif, yang mengkaji dan menganalisis sumber-sumber primer berupa nash Al-Qur'an, hadis Nabi, kitab-kitab fikih klasik, peraturan perundang-undangan Indonesia, serta sumber-sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan fatwa ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI Pasal 170 menetapkan kewajiban masa berkabung bagi janda yang ditinggal mati suaminya dengan dua tujuan utama: penghormatan kepada almarhum dan kepastian nasab. Selain ketentuan pokok tersebut, wanita dalam masa iddah juga terikat pada pembatasan-pembatasan syariat yang bersifat komprehensif, meliputi larangan menikah, larangan menerima khitbah, larangan meninggalkan rumah kecuali karena dharurat, kewajiban ihdad (berkabung) yang mencakup larangan berhias, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian mencolok. Dari perspektif Maqāṣid Syarīah, aktivitas media sosial yang bersifat tabarruj (berhias berlebihan secara digital), mencari perhatian lawan jenis, menggunakan aplikasi perjodohan, atau menampilkan konten yang tidak mencerminkan kondisi berkabung. Penelitian ini menyimpulkan perlunya panduan komprehensif tentang iddah digital yang mengintegrasikan ketentuan normatif syariat dengan tantangan era media sosial.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Gadai Pada Pegadaian Cabang Thehok Jambi

2026-04-15T20:12:27+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik akad gadai di Cabang Pegadaian Thehok Jambi dan meninjau kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Sebagai lembaga keuangan non-bank yang menyediakan jasa gadai, Pegadaian diwajibkan untuk mengoperasikan produknya sesuai dengan ketentuan syariah, khususnya mengenai struktur kontrak, penentuan biaya ujrah, dan mekanisme lelang agunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di Cabang Thehok Jambi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Akta gadai dilaksanakan melalui kombinasi rahn dan ijarah yang didokumentasikan dalam Surat Bukti Gadai (SBG), dengan ijab-qabul dilakukan secara tertulis dan transparan di hadapan nasabah; (2) Seluruh rukun rahn telah terpenuhi, termasuk rahin, murtahin, marhun, marhun bih, dan sighat; (3) Biaya ujrah dihitung berdasarkan nilai taksiran jaminan, bukan jumlah pinjaman, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002; (4) Mekanisme lelang dilakukan secara terbuka dan adil, dengan kelebihan hasil dikembalikan kepada pelanggan. Secara keseluruhan, praktik kontrak gadai di Pegadaian Thehok Jambi sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, meskipun beberapa aspek administratif masih berbingkai konvensional dan perlu penyesuaian lebih lanjut.

Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing dalam Praktik Perusahaan Pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

2026-04-15T17:37:06+07:00

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap perlindungan hukum pekerja alih daya (outsourcing) di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi, studi ini menelaah dampak dekonstruksi pembatasan jenis pekerjaan serta efektivitas doktrin joint liability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan dikotomi pekerjaan inti dan penunjang telah mengeskalasi fleksibilitas korporasi, namun secara substansial mendegradasi posisi tawar pekerja dan memicu risiko prekariat melalui normalisasi PKWT jangka panjang. Tantangan utama terletak pada ketidakharmonisan regulasi domestik dengan Konvensi ILO No. 158 dan No. 87, serta adanya ambiguitas prosedur eksekusi tanggung jawab renteng yang memicu disparitas putusan di Pengadilan Hubungan Industrial. Fenomena ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan terhadap sub-kontrak bertingkat dan ekosistem gig economy. Penelitian menyimpulkan perlunya rekonstruksi regulatif melalui revisi Permenaker No. 2 Tahun 2025, integrasi digitalisasi kontrak dengan e-BPJS, serta unifikasi yurisprudensi melalui Peraturan Mahkamah Agung. Reformasi ini krusial untuk menciptakan ekuilibrium antara efisiensi usaha dan keadilan substantif guna mewujudkan agenda kerja layak (decent work) pasca-implementasi rezim Omnibus Law.

Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital

2026-04-15T17:30:55+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan efektivitas penguatan regulasi sebagai instrumen akselerasi transformasi digital perbankan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi pada aspek tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko siber, dan perlindungan data pribadi merupakan investasi sosial-institusional yang krusial. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai batasan yuridis, tetapi sebagai enabler yang menyeimbangkan inovasi teknologi dengan prinsip kehati-hatian. Sinergi lintas otoritas antara BI, OJK, dan BSSN, serta penerapan kebijakan yang adaptif seperti regulatory sandbox, menjadi determinan utama dalam membangun kepercayaan publik dan daya saing ekonomi digital nasional. Dengan demikian, penguatan regulasi yang akomodatif dan terstruktur adalah prasyarat fundamental bagi transformasi digital perbankan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika perubahan teknologi yang cepat.

Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia

2026-04-24T08:29:20+07:00

Penelitian hukum normatif ini mengevaluasi transformasi hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, dari akar kolonial hingga era digital. Fokus utama studi ini adalah menganalisis implikasi UU No. 40/2007 terhadap penguatan Good Corporate Governance (GCG) serta tantangan harmonisasi pasca-UU Cipta Kerja. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi, penelitian ini membedah mekanisme perlindungan pemegang saham minoritas dan pencegahan penyalahgunaan tanggung jawab terbatas (limited liability). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PT telah mengakselerasi maturasi GCG melalui institusionalisasi hak appraisal, tag-along, dan fiduciary duty direksi. Namun, simplifikasi regulasi dalam UU Cipta Kerja, seperti penghapusan modal dasar minimal, memicu risiko munculnya perusahaan cangkang (shell companies). Di sisi lain, Mahkamah Agung berperan restoratif dengan menerapkan doktrin piercing the corporate veil berdasarkan kriteria fraud, undercapitalization, dan commingling of assets guna menembus sekat badan hukum demi keadilan kreditor. Penelitian menyimpulkan perlunya reformasi berkelanjutan melalui unifikasi standar dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), serta penguatan perlindungan whistleblower. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum dan memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat bisnis ASEAN menuju visi Indonesia Emas 2045.

Strategi Guru Pai Dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Al-Qur’an Melalui Program Tahfidz Di Smpit Ibnu Abbas Klaten

2026-04-15T22:02:03+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi guru PAI dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Qur’an melalui program tahfidz di SMPIT Ibnu Abbas Klaten. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAI menerapkan berbagai strategi, antara lain talaqqi, tahsin, setoran hafalan berkala, dan muroja’ah terstruktur. Faktor pendukung meliputi lingkungan sekolah yang religius, dukungan orang tua, dan ketersediaan guru tahfidz yang kompeten. Adapun faktor penghambat di antaranya perbedaan kemampuan siswa, motivasi yang fluktuatif, dan keterbatasan waktu pembelajaran. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan efektif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hafalan siswa.

Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Islam

2026-04-16T20:13:47+07:00

Akhlak atau moral merupakan aspek penting dalam islam. Bahkan Rosulullah shalallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait tujuan diutusnya beliau atas ummat ini,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق

Terjemahan: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” [H.R Bukhari]

Hadis di atas menunjukkan betapa agungnya kedudukan akhlak dalam islam, serta menunjukkan urgensinya dalam agama ini. Disisi lain, akhlak juga menjadi bagian penting dalam pendidikan, sebab ilmu tanpa akhlak diibaratkan seperti jasad tanpa ruh. Sehingga hanya pendidikan yang menanamkan akhlak sajalah yang dapat melahirkan manusia secara utuh (Al-Ghazali, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana konsep pendidikan akhlak dalam islam, dengan menjadikan Al Quran dan hadis sebagai rujukan utama, juga pandangan ulama ulama klasik sebagai penguat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka atau library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan akhlak merupakan bagian dari inti pendidikan islam, sebab ia bertujuan untuk membentuk insan yang kamil, melalui integrasi ilmu, iman dan amal (Al Ghazali, 2016 ; Ibn Taimiyyah, 2005). Metode pendidikan akhlak dalam islam meliputi keteladanan, pembiasaan, nasihat dan pengawasan yang hingga kini tetap relevan sebagai bekal dalam menghadapi tantangan moral di era perkembangan zaman

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam Menumbuhkan Kesadaran Eksistensial di TPQ Baitus Sa’adah

2026-04-16T20:57:05+07:00

Pendidikan Agama Islam pada lembaga pembelajaran Al-Qur’an memiliki peran penting bukan hanya dalam membentuk pengetahuan keagamaan, tetapi juga dalam menumbuhkan kesadaran anak tentang makna ibadah, tanggung jawab diri, dan konsekuensi moral dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam menumbuhkan kesadaran eksistensial santri di TPQ Baitus Sa’adah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data penelitian difokuskan pada struktur pembelajaran, pembiasaan ibadah, evaluasi hafalan, kegiatan Islam tematik, dan praktik pembinaan adab yang dilaksanakan kepada santri usia 4-13 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di TPQ Baitus Sa’adah berlangsung secara sistematis melalui pembagian kelas Iqra’ dan Al-Qur’an sesuai kemampuan santri, pemberian materi Islam dasar secara bertahap, pembiasaan shalat dhuha dan shalat ashar berjamaah, ujian hafalan berkala, penyampaian kisah keteladanan, serta pemberian penghargaan sederhana. Praktik tersebut tidak hanya melatih keterampilan keagamaan yang bersifat teknis, tetapi juga membangun kesadaran santri bahwa belajar Al-Qur’an, beribadah, menjaga hafalan, dan beradab merupakan bagian dari komitmen pribadi di hadapan Allah. Dengan demikian, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di TPQ Baitus Sa’adah berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran eksistensial melalui pembelajaran terstruktur, pembiasaan, refleksi, dan internalisasi nilai.

Penerapan Model Pembelajaran Area dalam Meningkatkan Perkembangan Kognitif di Raudhatul Athfal Maarif Al Istiqamah Waitawar Polewali Mandar

2026-04-16T21:33:27+07:00

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana model pembelajaran area diterapkan dalam upaya mengoptimalkan perkembangan kognitif anak usia dini, sekaligus mengungkap berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya di RA Maarif Al Istiqamah Waitawar Polewali Mandar. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan peserta didik sebagai subjek penelitian yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, sementara keabsahan data diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran area yang dilaksanakan secara sistematis melalui lima area, yaitu area balok, bermain peran, seni, matematika, dan sains, terbukti meningkatkan kemampuan kognitif anak secara signifikan, meliputi kemampuan mengenal konsep bilangan, mengelompokkan benda, memecahkan masalah, dan memahami hubungan sebab akibat. Faktor pendukung keberhasilan meliputi kompetensi guru, ketersediaan sarana prasarana, dukungan kepala sekolah, dan antusiasme peserta didik. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan jumlah guru pendamping, perbedaan kemampuan belajar peserta didik, dan keterbatasan waktu pembelajaran

Strategi Pembelajaran Dalam Mengembangkan Sikap Menghargai Multikultural Pada Peserta Didik

2026-04-16T20:29:05+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan sikap menghargai multikultural pada peserta didik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research), di mana data dikumpulkan melalui dokumentasi literatur akademik dari lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sikap multikultural memerlukan strategi pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual. Ditemukan keterkaitan erat antara strategi pembelajaran dengan empat pendekatan James A. Banks: strategi ceramah kontekstual untuk pendekatan kontribusi; cooperative learning untuk pendekatan aditif; role playing dan studi kasus untuk pendekatan transformasi; serta project-based learning (PjBL) untuk pendekatan aksi sosial. Implementasi strategi-strategi ini terbukti efektif dalam menanamkan nilai toleransi, empati, dan keadilan sosial, sehingga membentuk karakter peserta didik yang siap hidup harmonis dalam masyarakat majemuk.

Pertanggungjawaban Administratif dan Pidana dalam Penyalahgunaan Wewenang pada Kebijakan Ekonomi Daerah

2026-04-16T20:51:51+07:00

Artikel ini mengkaji pertanggungjawaban administratif dan pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah di Indonesia dengan fokus pada potensi tumpang tindih dan kriminalisasi kebijakan dalam rezim desentralisasi fiskal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis analisis terhadap UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Tipikor, KUHP Nasional baru, serta regulasi disiplin ASN dan mekanisme pengawasan internal-eksternal. Hasil menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan ekonomi daerah dimanifestasikan melalui misfeasance, malfeasance, dan nonfeasance dalam pengelolaan anggaran, pengadaan, perizinan, dan skema bantuan ekonomi yang berdampak pada kerugian keuangan daerah dan erosi kepercayaan publik. Pertanggungjawaban administratif menyediakan jalur korektif-preventif melalui sanksi disiplin dan pemulihan kerugian, sedangkan pertanggungjawaban pidana digunakan ketika terbukti adanya mens rea untuk memperkaya diri/pihak lain dan kerugian negara yang nyata. Analisis juga menemukan bahwa batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana kerap kabur sehingga memicu fenomena criminalization of policy dan efek jera negatif terhadap diskresi kebijakan yang sah. Kesimpulannya, sinkronisasi yang tegas antara hukum administrasi dan hukum pidana, penguatan desain pengawasan, serta pedoman penilaian diskresi yang jelas merupakan prasyarat untuk menegakkan akuntabilitas tanpa mematikan inovasi kebijakan ekonomi daerah

Kerangka Operasional Pendidikan Multikultural: Konsep dan Implementasinya dalam Mewujudkan Harmoni Keberagaman

2026-04-16T12:31:03+07:00

Pendidikan multikultural merupakan pendekatan pendidikan yang bertujuan mengakui, menghargai, dan merespons keberagaman budaya, etnis, agama, dan latar belakang sosial peserta didik. Artikel ini membahas kerangka operasional pendidikan multikultural yang mencakup konsep dasar, dimensi, prinsip, serta implementasinya dalam mewujudkan harmoni di tengah keberagaman. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (library research), kajian ini menganalisis berbagai teori dan praktik pendidikan multikultural yang relevan dengan konteks Indonesia sebagai negara majemuk. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka operasional pendidikan multikultural meliputi lima dimensi utama menurut James Banks, yaitu: integrasi konten, konstruksi pengetahuan, pengurangan prasangka, pedagogi kesetaraan, dan pemberdayaan budaya sekolah. Implementasi kerangka ini di lembaga pendidikan Indonesia dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum inklusif, penerapan metode pembelajaran kooperatif, penciptaan lingkungan belajar yang ramah keberagaman, serta penguatan kompetensi multikultural pendidik. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, pendidikan multikultural yang terstruktur secara operasional mampu menjadi sarana efektif dalam membangun harmoni keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa.

Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 Mengenai Pedoman Pemberian Dispensasi Perkawinan

2026-04-16T19:43:01+07:00

Perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Sebagai respons atas meningkatnya pengajuan dispensasi kawin, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai instrumen hukum untuk memperketat proses pemberian izin perkawinan di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural formal, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah diterapkan, namun secara substantif masih terdapat kesenjangan yang signifikan. Hakim tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan administratif yang diatur dalam Pasal 5 PERMA, khususnya mengenai kelengkapan identitas calon mempelai dan rekomendasi dari psikolog atau tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d PERMA. Pertimbangan hakim lebih didominasi aspek sosiologis dan moral keagamaan ketimbang analisis perlindungan anak yang komprehensif. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum, tidak terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta berpotensi melegitimasi praktik perkawinan di bawah umur. Diperlukan penerapan PERMA secara konsisten dan substantif untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Memelihara Satwa Yang Dilindungi

2026-04-16T07:39:47+07:00

Tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistem. Satwa dilindungi memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas lingkungan, sehingga keberadaannya harus dijaga dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk pemeliharaan ilegal oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada ketentuan hukum konservasi yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dengan demikian, pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan memelihara satwa dilindungi tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriminalisasi Nikah Siri dalam KUHP Baru: antara Panik Administrasi, Kepastian Hukum, dan Maqashid Syariah

2026-04-16T21:55:20+07:00

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa perubahan mendasar dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, khususnya melalui Pasal 412 yang mengkriminalisasi kohabitasi (hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan). Kebijakan ini menempatkan pasangan nikah siri yang secara Syar'i sah namun tidak tercatat dalam kerentanan hukum. Studi ini hadir untuk menelaah bagaimana kebijakan kriminalisasi dibentuk dan dirumuskan dalam KUHP yang baru, khususnya yang berkaitan dengan praktik nikah siri, sekaligus melihat dampak nyatanya terhadap upaya perlindungan institusi perkawinan, baik jika dikaji dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun dari kacamata hukum Islam. Secara metodologis, kajian ini berpijak pada pendekatan hukum normatif, dengan mengandalkan dua jalur utama: penelaahan terhadap peraturan-undangan yang relevan serta pendekatan konseptual untuk membangun kerangka pemahaman yang lebih mendalam, didukung data empiris awal tahun 2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan Pasal 412 menciptakan “kriminalisasi administratif” yang memicu terjadinya fenomena “panik administrasi” berupa penyiaran permohonan itsbat nikah, serta mendistorsi sebagai asas kepastian hukum dan memperlemah perlindungan perempuan dan anak. Dalam perspektif hukum Islam, pengujian dengan instrumen empat maqashid al-Syāṭibī membuktikan bahwa kebijakan ini tidak sejalan dengan tujuan syariat karena menghilangkan 'illat pokok pernikahan (perlindungan keturunan dan kehormatan) serta menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Kajian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional dengan menawarkan pendekatan administratif-fasilitatif sebagai alternatif dari pendekatan pidana-punitif.

Implementasi Pembelajaran Tata Cara Shalat Sesuai Sunnah Nabi dalam Meningkatkan Kualitas Shalat Siswa Kelas VII Mts Sabilunnajah

2026-04-16T21:59:25+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara kebiasaan pelaksanaan shalat dengan kualitas shalat siswa yang belum sepenuhnya memenuhi tuntunan sunnah Nabi ﷺ. Meskipun para siswa telah rutin melaksanakan shalat, masih ditemukan kekurangan pada aspek gerakan, bacaan, serta tuma’ninah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembelajaran tata cara shalat sesuai sunnah Nabi ﷺ serta pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas shalat siswa kelas VII di MTs Sabilunnajah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian terdiri atas guru fiqih, siswa, serta pihak-pihak terkait di lingkungan madrasah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran tata cara shalat dilakukan dengan mengombinasikan penyampaian materi secara teoritis dan praktik langsung melalui metode demonstrasi. Selain itu, pembiasaan shalat berjamaah di lingkungan pesantren menjadi faktor utama yang mendukung terbentuknya rutinitas ibadah siswa. Meskipun demikian, kualitas shalat siswa masih menunjukkan variasi, di mana sebagian siswa telah mampu melaksanakan shalat sesuai tuntunan sunnah, sementara sebagian lainnya masih memerlukan pembinaan lebih lanjut, terutama dalam aspek ketepatan gerakan, bacaan dan tuma’ninah

Kedudukan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh dan Hukum Positif: Studi Berbasis Kearifan Lokal Mandailing Natal

2026-04-16T21:45:13+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan istri dalam rumah tangga berdasarkan perspektif fiqh Islam, hukum positif Indonesia, dan kearifan lokal masyarakat Mandailing Natal. Permasalahan kedudukan istri sering memunculkan perbedaan penafsiran antara norma keagamaan, ketentuan hukum negara, dan praktik sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kearifan lokal, dengan sumber data berupa Al-Qur’an, hadis, literatur fiqh, serta peraturan perundang-undangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fiqh, kedudukan istri bersifat mulia dengan hak dan kewajiban yang proporsional dalam kerangka qiwāmah sebagai tanggung jawab, bukan dominasi. Hukum positif Indonesia menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri, sedangkan kearifan lokal Mandailing Natal melalui sistem dalihan na tolu menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dan strategis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga perspektif tersebut memiliki titik temu pada nilai keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan, sehingga diperlukan pendekatan integratif untuk membangun relasi rumah tangga yang adil dan berkelanjutan.

Pengaruh Kegiatan Mozaik Terhadap Kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini Menggunakan Desain One-Group Pretest-Posttest di RA Imam Ibnu Katsir

2026-04-16T22:44:10+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kegiatan mozaik terhadap kemampuan motorik halus pada anak usia dini (4-6 Tahun) di RA Imam Ibnu Katsir, Sabanar Lama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain one group pretest-posttest. Subjek penelitian berjumlah 16 anak yang terdiri dari 9 anak laki-laki dan 7 anak perempuan berusia 5-6 tahun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terstruktur menggunakan lembar pengamatan yang telah divalidasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan rata-rata gain score sebesar 29,83% pada kemampuan motorik halus anak. Hasil uji Paired Sample t-test memperoleh nilai t-hitung = 6,80 dengan nilai signifikansi p = 0,001 (p < 0,05), sehingga H₀ ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan mozaik berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan motorik halus anak usia dini.

Transformasi Kurikulum Pesantren Tahfidzul Qur’an Imam Syaukani dalam Menjawab Tantangan Pendidikan Modern

2026-04-16T23:23:24+07:00

Penelitian ini di lakukan bertujuan untuk menganalisis bagaima proses transformasi kurikulum di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an IMAM SYAUKANI demangan, sambi, Boyolali ini sebagai sebuah Respon dalam suatu dinamika dan tuntutan Pendidikan modern. Sebagaimana yang kita ketahui transformasi kurikulum menjadi sebuah Langkah yang sangat strategis dalam menjaga Relevansi pesantren ditengah perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan globalisasi tanpa harus mengabaikan nilai-nilai dasar dalam Pendidikan islam. Adapun metode yang kami gunakan adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi komunikasi. Dan hasil penelitian yang kami lakukan menunjukkan bahwa pesantren ini telah melakukan inovasi kurikulum melalui integrasi antara system tahfidz tradisional dengan kurikulum umum yang berbasis kompetensi walaupun dalam penerapannya masih banyak kekurangan dan hal-hal yang belum terlaksana disebabkan masih minimnya pengetahuan, kurangnya pelatihan, fasilitas dan dukungan dari bebagai pihak. Adapun upaya transformasi yang dilakukan adalah penguatan visi Pendidikan integrative, penerapan media dan teknologi digital dalam sebuah proses pembelajaran, serta meningkatkan kapasitas dari setiap guru dalam pedagogi kontemporer. Implementasi transformasi ini berhasil menciptakan lingkungan Pendidikan yang adaptif, kreatif dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat modern, sekaligus mempertahankan karakter ciri khas dari pesantren. Penelitian yang kami laukakan ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara pesantren, Lembaga pendididkan formal dan pemangku kebijakan untuk mendukung keberlanjutan kurikulum integrative yang berorientasi untuk membentuk santri atau murid yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Pengaruh Metode Talaqqi terhadap Peningkatan Kualitas Hafalan Santri di Pondok Tahfidz Almadina Majalengka

2026-04-17T00:22:02+07:00

Perbedaan antara kuantitas dan kualitas hafalan Al-Qur’an masih sering dijumpai dalam pembelajaran tah-fidz, khususnya ketika santri mampu menambah jumlah hafalan tetapi masih mengalami kesalahan bacaan saat muroja’ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh metode talaqqi dalam meningkatkan kuali-tas hafalan santri yang mencakup ketepatan makhraj, penerapan tajwid, kelancaran bacaan, dan kestabilan hafalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain one group pretest–posttest ter-hadap 30 santri tingkat menengah yang dipilih secara purposive. Data diperoleh melalui tes hafalan dan lem-bar observasi, kemudian dianalisis menggunakan uji paired samples t-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata hafalan santri dari 72,9 pada pretest menjadi 86,2 pada posttest. Hasil uji statistik menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan (p < 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa metode talaqqi berperan penting dalam meningkatkan kualitas hafalan santri.

Upaya Hukum Penggugat Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Pada Perkara Merek Jack Daniel’s

2026-04-16T22:29:06+07:00

Penelitian ini menganalisis putusan perkara Jack Daniel's versus Jackstar yang diputus dengan amar niet ontvankelijke verklaard (gugatan tidak dapat diterima) karena alasan obscuur libel (gugatan kabur). Permasalahan yang dikaji yaitu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak penggugat terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh penggugat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh penggugat meliputi tiga opsi: pertama, mengajukan kasasi; kedua, mengajukan peninjauan kembali apabila memenuhi syarat khusus; dan ketiga, mengajukan gugatan baru yang telah diperbaiki dengan menyusun posita yang jelas, rinci, dan spesifik.

Kata Kunci: Obscuur Libel, Putusan Tidak Dapat Diterima, Sengketa Merek, Upaya Hukum

Kriminalisasi Guru Dalam Pendisplinan Siswa; Analisis Yuridis Penyelesaian Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice

2026-04-17T00:46:48+07:00

Kriminalisasi dalam praktik pendisplinan siswa menjadi isu yang semakin mendapat perhatian, terutama ketika tindakan yang dilakukan oleh tenaga pendidik berujung pada proses hukum. Kasus Tri Wulansari menjadi salah satu contoh konkret yang memunculkan perdebatan mengenai batas antara tindakan disipliner dan perbuatan pidana. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis fenomena kriminalisasi dalam pendisplinan siswa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif .metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap perundang-undangan, doktrin hukum serta putusan terkait kasus yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan hukum pidana terhadap tindakan pendisplinan yang seharusnya masih berada dalam koridor pembinaan. pendekatan keadilan restoratif menawarkan solusi dengan menekankan pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat, tanpa mengabaikan aspek perlindungan terhadap anak. kesimpulannya, penerapan keadilan restoratif dalam kasus pendisplinan siswa dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih proporsional dan berkeadilan. diperlukan kejelasan regulasi dan pedoman bagi tenaga pendidik agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap tindakan yang dilakukan dalam rangka mendidik, serta untuk menjamin perlindungan hak anak secara seimbang.

Pengaruh Model Pembelajaran Realistic Mathematics Education Berbantuan PhET Simulation Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa

2026-04-17T00:31:25+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya penerapan pembelajaran yang mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata dan media pembelajaran interaktif, sehingga berdampak pada rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang dibelajarkan dengan model RME berbantuan PhET Simulation, model RME, dan pembelajaran konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu (quasi experimental) dengan desain post-test only control group design. Populasi penelitian ini mencakup seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 6 Singaraja pada tahun ajaran 2025/2026 yang terdiri atas 11 kelas dengan total siswa 398 orang. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik cluster random sampling, sehingga terpilih tiga kelas sebagai sampel, kelas eksperimen berjumlah 35 siswa, sedangkan kelas pembanding dan kelas kontrol masing – masing berjumlah 36 siswa. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian sebanyak 5 butir soal untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji ANAVA Satu Jalur dengan taraf signifikansi 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Rata-rata nilai post-test yang diperoleh kelas eksperimen sebesar 68, rata-rata nilai post-test yang diperoleh kelas pembanding sebesar 67,50, sedangkan pada kelas kontrol memperoleh rata-rata nilai post-test sebesar 58,14. Hasil uji lanjut Scheffe menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol serta antara kelas pembanding dan kelas kontrol, sedangkan antara kelas eksperimen dan kelas pembanding tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Artinya, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada kelas eksperimen dan kelas pembanding tidak berbeda secara signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran RME berbantuan PhET Simulation dan model RME lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.

Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Identitas Remaja Muslim Di Pondok Pesantren Ar Royyan Al-Islamy Bekasi

2026-04-17T08:47:14+07:00

Penelitian ini bertujuan mengkaji kontribusi Pendidikan Agama Islam (Islamic Religious Education) terhadap konstruksi identitas santri remaja Muslim di Pondok Pesantren Ar Royyan Al-Islamy, Bekasi, dengan fokus pada dimensi spiritual, moral, dan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis case study tunggal, data dikumpulkan dari 20 santri berusia 13–18 tahun melalui in-depth interview, participant observation, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan thematic analysis berbantuan NVivo 12. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa internalisasi ajaran Islam melalui mekanisme pembiasaan, keteladanan, dan penguatan komunitas secara konsisten membentuk identitas santri yang kokoh dan adaptif di tengah tekanan globalisasi. Kendati demikian, keterbatasan literasi digital dalam kurikulum pesantren dan dominasi metode pembelajaran teacher-centered teridentifikasi sebagai hambatan utama yang mengurangi efektivitas proses tersebut. Temuan ini menegaskan urgensi pembaruan kurikulum pesantren yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kompetensi literasi digital secara seimbang dan berkelanjutan

Analisis Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Peningkatan Hafalan Al-Qur’an Siswa di Sekolah Maktab Ibnu Khaldun

2026-04-17T09:24:02+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi peningkatan hafalan Al-Qur’an siswa di Sekolah Maktab Ibnu Khaldun. Aspek yang dikaji meliputi peran guru dalam penyusunan jadwal hafalan dan murojaah, kerja sama antara orang tua dan guru, metode hafalan, serta motivasi siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan jadwal yang terstruktur, kerja sama orang tua dan guru, penerapan metode hafalan yang sesuai, serta motivasi siswa berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan konsistensi hafalan Al-Qur’an siswa

The Effect of Brand Image on Consumer Satisfaction with Evelio Brand Bottled Water

2026-04-17T10:34:37+07:00

Distribusi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen terhadap air minum dalam kemasan (AMDK) merek Evelio di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana. Persaingan yang ketat dalam pasar AMDK serta tren penurunan penjualan Evelio dari tahun 2019 hingga 2023 yang mengindikasikan rendahnya kepuasan pelanggan menjadi dasar penelitian ini.

Penelitian ini berfokus pada empat faktor, yaitu kualitas produk, citra merek, harga, dan distribusi, karena mahasiswa sebagai konsumen kritis cenderung mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dalam pengambilan keputusan pembelian. Penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik survei dan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel. Sebanyak 219 responden dipilih secara acak sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan citra merek berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, di mana citra merek yang kuat dan kualitas produk yang tinggi mampu meningkatkan pengalaman berbelanja mahasiswa. Harga yang dianggap sesuai dengan manfaat serta saluran distribusi yang mudah diakses juga memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan. Secara simultan, keempat faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan Evelio. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas produk, penguatan citra merek, penetapan harga yang kompetitif, serta penyediaan distribusi yang efektif dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam kajian perilaku konsumen dan pemasaran, serta sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan Evelio.

Kedudukan Hukum Putusan Arbitrase dalam Perkara Kepailitan: Analisis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perjanjian yang Memuat Klausul Arbitrase.

2026-04-17T17:39:21+07:00

Pertumbuhan aktivitas bisnis di era globalisasi menuntut mekanisme penyelesaian penyelesaian yang cepat, efisien, dan rahasia, yang sering kali diakomodasi melalui klausul arbitrase. Namun dinamika hukum muncul ketika terjadi benturan kompetensi absolut antara lembaga arbitrase dan Pengadilan Niaga saat salah satu pihak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum klausul arbitrase terhadap permohonan PKPU serta kekuatan eksekutorial putusan arbitrase sebagai dasar tagihan kreditor dalam proses restrukturisasi utang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul arbitrase merupakan penghalang mutlak bagi Pengadilan Niaga untuk pemeriksaan utang yang sifatnya masih menjadi jaminan materiil karena belum memenuhi syarat pembuktian sederhana. Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial yang sempurna sebagai dasar tagihan PKPU selama memenuhi persyaratan pendaftaran formal dan tidak sedang dalam proses pembatalan. Kepastian hukum dapat dicapai apabila Pengadilan Niaga menerapkan prinsip judicial Restraint dengan memberikan ruang bagi lembaga arbitrase untuk menetapkan jumlah utang yang pasti sebelum proses kepailitan dijalankan.

Analisis Adaptasi Pedagang Kue Tradisional Terhadap Produk Makanan Modern Di Pasar Mingguan Manglayang

2026-04-17T19:50:52+07:00

Perkembangan ekonomi dan globalisasi mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat, khususnya dalam preferensi terhadap produk makanan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya minat terhadap kue tradisional di tengah maraknya produk makanan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk adaptasi pedagang kue tradisional dalam menghadapi persaingan dengan produk makanan modern di pasar mingguan Manglayang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, melalui teknik observasi dan wawancara mendalam terhadap pedagang dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan daya saing antara kue tradisional dan makanan modern yang dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup dan preferensi konsumen. Kue tradisional dinilai kurang praktis dan kurang menarik secara visual dibandingkan produk modern, sehingga berdampak pada penurunan jumlah pembeli dan ketidakstabilan pendapatan pedagang. Meskipun demikian, kue tradisional masih memiliki daya tarik dari segi rasa autentik dan nilai budaya. Pedagang melakukan berbagai strategi adaptasi, seperti inovasi kemasan, variasi produk, serta mempertahankan kualitas dan nilai tradisional. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, fenomena ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi melekat pada hubungan sosial dan budaya (embeddedness). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha kue tradisional bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam mengintegrasikan nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi.

Perubahan Pola Konsumsi Mahasiswa Akibat Penggunaan Paylater Dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi

2026-04-17T21:16:24+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pola konsumsi mahasiswa akibat penggunaan layanan paylater dalam perspektif sosiologi ekonomi. Metode yang digunakan adalah kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Kerangka teoritis yang digunakan mencakup konsep embeddedness Karl Polanyi, teori masyarakat konsumsi Jean Baudrillard, serta konsep habitus dan kapital simbolik Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paylater tidak hanya mengubah cara mahasiswa bertransaksi, tetapi juga mengonstruksi ulang makna konsumsi sebagai arena pembentukan identitas sosial dan reproduksi hierarki dalam komunitas kampus. Normalisasi utang digital yang didorong oleh tekanan sebaya dan budaya media sosial mereproduksi habitus konsumtif yang berpotensi berdampak negatif pada kesehatan finansial jangka panjang mahasiswa. Penelitian ini merekomendasikan intervensi holistik melalui penguatan literasi keuangan, regulasi platform BNPL, dan pendidikan kesadaran kritis di lingkungan perguruan tinggi.

Pembentukan Karakter Religius Melalui Program Tahfidz Al-Qur’an Di Smpit Ash Shohwah Kabupaten Berau

2026-04-18T04:45:02+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembentukan karakter religius melalui program Tahfidz Al-Qur’an di SMPIT Ash Shohwah Kabupaten Berau. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas VII reguler yang berasal dari SD Negeri dengan karakter religius yang belum terbentuk. Fokus penelitian diarahkan pada strategi pelaksanaan program tahfidz, nilai-nilai religius yang dikembangkan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan karakter religius peserta didik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara efektif dengan model Miles dan Huberman.

Pengaruh Nilai Tukar, Inflasi, dan Suku Bunga Terhadap Kinerja Reksa Dana Syariah di Indonesia

2026-04-17T16:12:58+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi determinasi indikator makroekonomi yang mencakup fluktuasi kurs mata uang, laju inflasi, serta tingkat suku bunga terhadap capaian kinerja portofolio reksa dana syariah di Indonesia sepanjang rentang pengamatan 2016–2024. Pemilihan objek studi didasarkan pada karakteristik unik instrumen syariah yang dikelola tanpa unsur riba, namun secara empiris tetap terekspos oleh risiko sistematis akibat instabilitas pasar. Melalui kerangka metode kuantitatif berdesain kausalitas-asosiatif, riset ini mengekstraksi 1.080 sampel observasi bulanan secara purposive dari basis data publikasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prosedur pengujian hipotesis dieksekusi memanfaatkan model regresi linear berganda via piranti lunak SPSS, pasca-terverifikasinya seluruh postulat asumsi klasik. Pembuktian statistik memaparkan adanya pengaruh simultan yang solid dari ketiga parameter moneter tersebut terhadap kinerja reksa dana. Namun pada telaah parsial, depresiasi nilai tukar dan eskalasi inflasi terkonfirmasi menggerus tingkat imbal hasil secara signifikan (berpengaruh negatif), berbanding terbalik dengan instrumen suku bunga yang terbukti nir-dampak. Fenomena ini secara fundamental mengukuhkan resiliensi aset syariah terhadap kebijakan bunga acuan, sekaligus menawarkan rujukan taktis bagi para manajer investasi maupun investor dalam merumuskan skema mitigasi risiko portofolio.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar

2026-04-17T13:10:51+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam gaya kepemimpinan pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, khususnya kecenderungan gaya kepemimpinan yang bersifat otoriter serta kurangnya komunikasi efektif antara pimpinan dan pegawai. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakjelasan tugas, kurangnya dukungan, serta berdampak pada menurunnya kinerja pegawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada instansi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan teknik statistik seperti uji validitas, reliabilitas, serta regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Gaya kepemimpinan yang efektif, terutama yang komunikatif dan partisipatif, mampu meningkatkan kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, serta kerja sama pegawai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbaikan gaya kepemimpinan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai dan keberhasilan organisasi.

Bitcoin Sebagai Objek Perikatan Dalam Kontrak Internasional

2026-04-17T12:56:58+07:00

Perkembangan teknologi digital telah mendorong penggunaan Bitcoin dalam berbagai transaksi bisnis internasional, termasuk sebagai metode pembayaran dalam kontrak lintas negara. Namun, penggunaan Bitcoin dalam hubungan kontraktual internasional menimbulkan persoalan hukum perdata, khususnya terkait kedudukannya sebagai objek perikatan dan pemenuhan syarat sah perjanjian. Hingga saat ini, hukum perdata konvensional belum secara eksplisit mengatur Bitcoin sebagai objek perikatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang menggunakannya dalam kontrak bisnis internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Bitcoin sebagai objek perikatan dalam kontrak internasional serta mengkaji pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan terkait aset kripto, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin dapat dikualifikasikan sebagai objek perikatan dalam bentuk prestasi pembayaran karena memiliki nilai ekonomis dan dapat dipertukarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, meskipun tidak dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah dalam hukum positif Indonesia. Lebih lanjut, penggunaan Bitcoin dalam kontrak internasional tetap dapat memenuhi syarat sah perjanjian, sepanjang terdapat kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek perjanjian yang jelas, serta sebab yang halal. Namun demikian, volatilitas nilai Bitcoin dan perbedaan pengaturan hukum antar negara berpotensi menimbulkan risiko hukum dalam pelaksanaan perikatan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausula kontraktual yang tegas serta penguatan konstruksi hukum perdata untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi internasional berbasis Bitcoin.

Inovasi Pelayanan Berbasis Digital Dalam Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tanjung Balai Karimun

2026-04-17T15:04:51+07:00

Penelitian ini mengkaji implementasi inovasi pelayanan berbasis digital dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun melalui aplikasi M-Paspor. Aplikasi ini diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengganti sistem APAPO dengan tujuan menyederhanakan proses permohonan paspor secara daring. Dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menggunakan teori inovasi pelayanan publik Dwiyanto yang mencakup tiga dimensi: efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Temuan menunjukkan M-Paspor telah meningkatkan fleksibilitas penjadwalan, transparansi data, dan manajemen antrean, namun implementasi masih menghadapi kendala berupa gangguan server, sosialisasi yang belum merata, keterbatasan literasi digital, dan responsivitas petugas yang belum optimal.

Analisis Akar Permasalahan Kehilangan Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Pada Perusahaan TelekomunikasiAAN TELEKOMUNIKASI

2026-04-18T16:39:21+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab kehilangan alat tulis kantor (ATK) yang berdampak pada efisiensi operasional perusahaan telekomunikasi. Kehilangan ATK yang terjadi secara berulang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan persediaan dan pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Root Cause Analysis (RCA), melalui alat analisis Fishbone Diagram, 5 Why Analysis, dan 5W+1H. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, serta Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama kehilangan ATK meliputi lemahnya pengawasan, ketidakakuratan pencatatan, prosedur operasional yang belum optimal, serta rendahnya disiplin karyawan. Selain itu, belum adanya sistem monitoring terintegrasi turut meningkatkan risiko kehilangan. Rekomendasi yang diusulkan meliputi digitalisasi sistem pencatatan, penguatan pengendalian internal, penerapan SOP yang lebih ketat, serta peningkatan budaya kerja yang akuntabel.

Efektivitas Penegakan Pasal 287 Ayat (5) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Fenomena Speeding Motor di Wilayah Buleleng

2026-04-18T17:14:37+07:00

Fenomena kebut-kebutan (speeding) di kalangan pengendara sepeda motor muda telah menjadi persoalan keselamatan publik yang terus berulang di Kabupaten Buleleng, Bali. Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam menangani pelanggaran kecepatan di wilayah hukum Polres Buleleng selama periode 2023–2025. Dengan menggunakan pendekatan empiris-sosiologis, data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan empat pejabat Satlantas, observasi lapangan di tujuh titik rawan, serta data sekunder dari dokumen resmi Satlantas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan ketentuan tersebut belum efektif, sebagaimana tercermin dari fluktuasi data pelanggaran (125 kasus pada 2023, 36 kasus pada 2024, dan 57 kasus pada 2025) yang tidak disertai perubahan perilaku berkendara secara signifikan. Terdapat tujuh kendala yang bekerja secara akumulatif: defisit personel Satlantas sebesar 44%, ketiadaan infrastruktur ETLE, jaringan penghindaran berbasis platform digital, stagnasi nilai denda Rp 500.000 yang nilai riilnya telah menyusut separuh akibat inflasi selama 15 tahun, rendahnya motivasi kepatuhan hukum di kalangan pemuda, koordinasi lintas sektor yang masih parsial, serta ketiadaan fasilitas balap resmi sebagai alternatif penyaluran hasrat berkecepatan.

Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

2026-04-18T14:29:28+07:00

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam keamanan negara, kedaulatan, serta ketertiban masyarakat. Dalam upaya penanggulangannya, aparat penegak hukum memiliki peran strategis baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia serta bagaimana optimalisasi pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan memiliki peran penting dalam pencegahan melalui deteksi dini, deradikalisasi, serta pengawasan, dan dalam penindakan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta tantangan dalam menghadapi perkembangan modus operandi terorisme yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antar aparat penegak hukum serta pembaruan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan terorisme.

Literature Review: Pendidikan Karakter dalam Mewujudkan Penguatan Literasi dan Budaya Hukum Pada Mahasiswa di Era Society 5.0

2026-04-18T15:10:48+07:00

Perkembangan pesat teknologi digital pada era Society 5.0 telah mengubah pendidikan tinggi dengan menuntut perguruan tinggi untuk memperkuat tidak hanya kompetensi kognitif, tetapi juga kesadaran moral dan hukum mahasiswa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan karakter dalam memperkuat literasi hukum dan budaya hukum pada mahasiswa di era Society 5.0. Penelitian ini menggunakan desain literature review deskriptif-kualitatif dengan menelaah 24 artikel terpilih yang diterbitkan pada tahun 2021–2026 dari Google Scholar, jurnal terindeks Scopus, dan jurnal nasional terakreditasi. Data yang terkumpul dianalisis melalui klasifikasi deskriptif-tematik dan sintesis isi yang diadaptasi dari PRISMA 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter di perguruan tinggi harus ditempatkan sebagai ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dalam kurikulum, keteladanan dosen, budaya kampus, dan aktivitas mahasiswa. Pendidikan karakter memperkuat literasi hukum melalui penanaman kejujuran, tanggung jawab, pengendalian diri, empati, dan kesadaran kritis terhadap norma digital, privasi, plagiarisme, dan etika siber. Pendidikan karakter juga memperkuat budaya hukum melalui pembentukan disiplin moral internal, kewargaan digital yang bertanggung jawab, serta kebiasaan menghormati keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kesimpulannya, pendidikan karakter merupakan fondasi strategis untuk membentuk mahasiswa yang melek hukum dan sadar hukum dalam menghadapi tantangan era Society 5.0.

Peran Konsumen sebagai Co-Creator dalam Memediasi Pengaruh User Generated Content terhadap Customer Engagement pada Kopi Janji Jiwa di Instagram

2026-04-18T14:36:51+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh user generated content terhadap customer engagement, dengan peran konsumen sebagai co-creator sebagai variabel mediasi, pada akun Instagram Kopi Janji Jiwa. Pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif melalui metode survei. Sampel terdiri dari 300 responden, yaitu pengikut akun Instagram @kopijanjijiwa yang pernah berinteraksi dengan konten merek. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan Partial Least Square Structural Equation Modeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa user generated content berpengaruh positif dan signifikan terhadap co-creator (koefisien jalur 0,749). Pengaruh positif dan signifikan juga terdapat terhadap customer engagement (0,354). Selain itu, co-creator berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer engagement (0,458). Variabel co-creator memediasi secara parsial hubungan antara user generated content dan customer engagement, dengan nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,343. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pemasaran digital berbasis partisipasi konsumen dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan secara lebih kuat dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pelaku usaha makanan dan minuman dalam mengelola media sosial secara kolaboratif.

Respon Mahasiswa Muslim terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial melalui Implementasi Materi Toleransi dalam Pendidikan Agama Islam

2026-04-18T19:55:52+07:00

Ujaran kebencian merupakan fenomena global yang semakin marak di era digital, terutama di ruang media sosial yang menjadi wadah interaksi lintas batas sekaligus sarana penyebaran konten negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan respon mahasiswa muslim terhadap ujaran kebencian di media sosial serta menganalisis peran implementasi materi toleransi dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap respon tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang melibatkan 158 responden melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa muslim memiliki sensitivitas tinggi terhadap ujaran kebencian, mayoritas di antara mereka merasa terganggu dan mendorong untuk mengambil sikap dengan cara melaporkan atau menegur secara sopan sebagai bentuk internalisasi nilai toleransi dari PAI. Adapun implementasi materi toleransi terbukti relevan dalam membentuk karakter moderat mahasiswa, dengan tasamuh sebagai nilai dominan, serta diperkuat oleh ukhuwah, amanah, dan tawasuth. Mahasiswa juga menilai bahwa sikap moderat dapat dibentuk melalui pembinaan karakter di kampus, kajian etika komunikasi, dan integrasi nilai Islam dalam kurikulum digital yang saling melengkapi. Implikasinya, perguruan tinggi perlu memperkuat kurikulum PAI, metode pembelajaran interaktif, kajian etika komunikasi, serta pembinaan karakter agar mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang menjaga etika komunikasi dan mencegah konflik sosial.

Criminal Sanctions for Severe Assault against Unmarried Women in the Perspective of Islamic Law

2026-04-19T00:33:38+07:00

Violence against women in Indonesia, particularly in the form of severe assault, continues to increase and causes significant physical and psychological impacts. This study aims to analyze the perspective of Fiqh Jinayah on severe assault against unmarried women (ghairu muhsan) and to examine the relevance of sanctions in Indonesian positive law from the perspective of Maqashid Sharia. This research employs a normative legal method using statute, conceptual, and comparative approaches, based on library research of primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that Islamic criminal law provides a more comprehensive approach through the mechanisms of Qisas, Diyat, and Ta’zir, integrating retributive, restorative, and reconciliatory aspects. In contrast, Indonesian positive law tends to emphasize punitive justice through imprisonment. Furthermore, Islamic law places victims in a central position, including the right to grant forgiveness, thus offering a more victim-oriented approach. Despite these differences, both legal systems share the same objective of protecting human life (hifz an-nafs). This study concludes that integrating restorative justice values from Fiqh Jinayah into the national criminal law system could enhance justice and strengthen victim protection

Konsep Ideal Limitasi Merek Terkenal untuk Mewujudkan Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek

2026-04-18T21:24:10+07:00

Pelindungan merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 pada dasarnya telah mengakomodasi standar internasional, termasuk pengakuan keterkenalan merek dan pengecualian batas waktu dalam hal adanya iktikad tidak baik. Namun, dalam praktik peradilan, gugatan pembatalan yang diajukan oleh pemilik merek terkenal kerap ditolak meskipun disertai bukti keterkenalan dan dugaan iktikad tidak baik. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma (das sollen) dan praktik (das sein), khususnya dalam penerapan prinsip first to file, batas waktu gugatan, serta standar pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus. Data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mengidentifikasi kelemahan pengaturan serta pola pertimbangan hakim dalam menilai keterkenalan merek dan iktikad tidak baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan gugatan dipengaruhi oleh dominasi pertimbangan administratif formal dan penafsiran iktikad tidak baik yang cenderung restriktif. Selain itu, belum terdapat standar uji yang terstruktur dalam menilai keterkenalan merek, sehingga menimbulkan disparitas putusan. Penerapan prinsip first to file juga masih dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan karakter khusus merek terkenal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan konsep ideal limitasi merek terkenal melalui kerangka uji operasional yang memuat parameter objektif keterkenalan dan indikator iktikad tidak baik yang lebih komprehensif. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, menjamin keadilan substantif, serta mewujudkan konsistensi pelindungan hukum bagi pemilik merek terkenal

Pengaruh Toxic Masculinity terhadap Pola Komunikasi Ayah dan Anak

2026-04-19T12:12:35+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh txic masculinity terhapad pola komunikasi antara ayah dan anak dalam keluarga. Fenomena toxic masculinity dipahami sebagai kontruksi sosial dalam budaya patriarki yang membentuk laki-laki untuk bersikap dominan, emosional, dan menghindari ekspresi perasaan. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada sebagian anak sebagai informan utama dan orang tua sebagai informan pendukung. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa toxic masculinity membentuk pola komunikasi yang kaku, hierarkis, dan cenderung satu arah antara anak dan ayah. Ayah lebih banyak berperan sebagai figur otoritatif dibandingkan sebagai sosok yang memberikan dukungan emosional. Kondisi ini menimbulkan jarak psikologis, rendahnya kedekatan emosional, serta keterbatasan komunikasi dalam keluarga. Dampak yang muncul meliputi ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, rendahnya rasa percaya diri anak, kesulitan dalam interaksi sosial, hingga potensi perilaku menyimpang. Penelitian ini menegaskan bahwa kontruksi maskulinitas yang tidak sehat dapat menghambat kualitas relasi keluarga, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih kritis terhadap peran ayah dalam membangun komunikasi yang terbuka dan suportif.

Analisis Tanggung Gugat Perdata dalam Malpraktik Obstetri

2026-04-14T02:11:44+07:00

Pelayanan kesehatan merupakan hak fundamental setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, namun dalam praktiknya hubungan antara dokter, rumah sakit, dan pasien dapat menimbulkan sengketa hukum, khususnya terkait dugaan kelalaian medis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus meninggalnya pasien akibat pendarahan pasca operasi caesar dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam membedakan risiko medis dan kelalaian medis, penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, serta bentuk pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai kelalaian medis sebagai penyimpangan nyata dari standar pelayanan kedokteran, yang ditunjukkan melalui tindakan operasi tanpa optimalisasi kondisi pasien, tidak tersedianya darah siap pakai, serta tidak adanya tenaga medis pendukung yang memadai, sehingga berbeda dengan risiko medis yang merupakan komplikasi tidak terhindarkan meskipun prosedur telah dilakukan sesuai standar. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan independensi peradilan umum, mengakui nilai pembuktian substantif putusan etik profesi, serta menyatakan bahwa pembatasan kewenangan etik tidak menghapus tanggung jawab perdata. Putusan tersebut menetapkan pertanggungjawaban tanggung renteng kepada dokter dan rumah sakit untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000 berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Investasi Robot Trading pada Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PN Jakarta Barat

2026-04-19T10:35:30+07:00

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah praktik investasi, termasuk munculnya robot trading yang menawarkan transaksi otomatis dan potensi keuntungan tinggi. Namun, ketidakjelasan dan legalitas pada beberapa platform menimbulkan kerugian besar bagi investor serta menimbulkan permasalahan pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum para pihak dalam investasi robot trading berdasarkan perbuatan melawan hukum serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang fokus pada norma, asas, dan putusan pengadilan dengan dukungan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat telah terpenuhi. Para tergugat terbukti menjalankan investasi tanpa izin resmi sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Hakim secara tepat menerapkan tanggung jawab secara tanggung renteng karena perbuatan dilakukan secara bersama. Pertimbangan hakim disusun secara sistematis dengan menitikberatkan pada aspek legalitas sebelum menguji unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Putusan ini mencerminkan penerapan keadilan korektif melalui pemulihan kerugian korban serta memperkuat perlindungan hukum bagi investor di era investasi digital.

Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendidikan Inklusif untuk Penguatan Layanan Pembelajaran Ramah Difabel

2026-04-18T23:52:13+07:00

Pendidikan inklusif merupakan upaya strategis untuk menjamin hak belajar peserta didik difabel melalui kurikulum yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan rekonstruksi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis inklusivitas guna memperkuat layanan pembelajaran ramah difabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan melalui analisis terhadap ±20 sumber literatur relevan menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum PAI masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kompetensi guru dalam pendidikan inklusif, keterbatasan sarana prasarana, serta kurikulum yang belum adaptif terhadap kebutuhan peserta didik difabel. Rekonstruksi kurikulum dilakukan melalui pengembangan prinsip fleksibilitas, diferensiasi pembelajaran, integrasi teknologi, serta pendekatan multikultural dan humanistik. Selain itu, strategi pembelajaran akomodatif dan diferensiatif menjadi kunci dalam meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa difabel. Penguatan layanan PAI juga memerlukan kolaborasi antar stakeholder serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan demikian, rekonstruksi kurikulum PAI berbasis inklusif berimplikasi pada terciptanya pembelajaran yang adil, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik

Pemanfaatan PayLater dalam Memenuhi Kebutuhan Mendesak: Antara Solusi dan Ketergantungan

2026-04-19T10:07:27+07:00

Perkembangan teknologi finansial telah menghadirkan berbagai inovasi dalam layanan keuangan digital, salah satunya adalah fitur paylater yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari. Kemudahan akses, proses yang cepat, serta fleksibilitas pembayaran membuat layanan ini semakin populer di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan paylater dalam memenuhi kebutuhan mendesak, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong penggunaannya, serta mengkaji dampak sosial dan ekonomi terhadap perilaku konsumsi dan kondisi keuangan individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pengguna paylater serta studi dokumentasi dari berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paylater dimanfaatkan sebagai solusi finansial jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan mendesak ketika individu mengalami keterbatasan dana. Kemudahan akses dan fleksibilitas pembayaran menjadi faktor utama yang mendorong penggunaannya di masyarakat. Namun, penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi mendorong perilaku konsumtif, meningkatkan risiko penumpukan utang, serta memunculkan tekanan finansial pada pengguna. Selain itu, rendahnya literasi keuangan juga memperbesar kemungkinan terjadinya ketergantungan terhadap layanan kredit digital. Oleh karena itu, pemanfaatan paylater perlu diimbangi dengan kesadaran dan literasi keuangan yang baik agar dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan permasalahan finansial di masa mendatang.

Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Jual Beli Atas Sertipikat Hak Milik

2026-04-19T02:23:17+07:00

Peralihan hak atas tanah melalui pewarisan seringkali menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika tanah warisan tersebut diperjualbelikan tanpa terlebih dahulu didaftarkan peralihannya. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara fakta yuridis dan administrasi pertanahan yang berdampak pada kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum peralihan hak atas tanah karena warisan serta mengkaji implikasi yuridis terhadap keabsahan jual beli tanah warisan yang belum didaftarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, peralihan hak karena warisan terjadi secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia, namun tetap memerlukan pendaftaran untuk memperoleh kepastian hukum. Jual beli tanah warisan yang belum didaftarkan peralihannya tetap dapat sah secara perdata apabila memenuhi syarat perjanjian, tetapi lemah secara administratif. Kondisi ini menimbulkan risiko sengketa, ketidakpastian hak, serta kerugian bagi pembeli, khususnya terkait pembuktian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, pendaftaran peralihan hak menjadi faktor krusial dalam menjamin keabsahan dan perlindungan hukum atas transaksi tanah.

Analisis Spasial Kerawanan Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis (Sig) Di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng

2026-04-19T14:48:21+07:00

Penelitian ini mengkaji tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, menggunakan pendekatan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Wilayah ini memiliki kondisi topografi perbukitan dengan curah hujan tinggi yang berpotensi meningkatkan risiko longsor. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik weighted overlay terhadap parameter kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, penggunaan lahan, dan elevasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerawanan longsor didominasi oleh kategori tinggi sebesar 54,17%, diikuti kategori sedang sebesar 43,83%, sedangkan kategori rendah dan sangat tinggi relatif kecil. Secara spasial, wilayah utara cenderung memiliki kerawanan lebih rendah, sementara wilayah tengah hingga selatan memiliki kerawanan lebih tinggi akibat kondisi lereng curam dan curah hujan tinggi. Temuan ini menegaskan pentingnya faktor topografi dan lingkungan dalam menentukan potensi longsor. Peta zonasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana.

Pluralisme dalam Ajaran Islam: Telaah Konsep dan Implementasinya dalam Masyarakat

2026-04-20T08:44:17+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pluralisme dalam ajaran Islam serta mengkaji implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Pluralisme merupakan realitas yang tidak terpisahkan dari masyarakat multikultural seperti Indonesia yang ditandai oleh keberagaman agama, budaya, dan etnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) melalui pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan terhadap keberagaman, tetapi juga sebagai sikap aktif untuk membangun kehidupan yang harmonis dan damai. Secara teologis, pluralisme berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadis yang menekankan kebebasan beragama, toleransi, dan keadilan sosial. Implementasi pluralisme dalam masyarakat Indonesia tercermin dalam praktik kehidupan sosial seperti gotong royong, dialog lintas agama, dan kerja sama sosial. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa konflik sosial, sikap eksklusif, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pluralisme. Oleh karena itu, pendidikan Islam berwawasan multikultural berperan penting dalam menanamkan nilai toleransi dan inklusivitas guna mewujudkan masyarakat yang damai.

Implikasi Hukum Dan Mitigasi Potensi Kecurangan Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik

2026-04-20T08:33:43+07:00

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor strategis dalam pengelolaan keuangan negara karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik dan penyediaan layanan bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan, pemerintah mengembangkan sistem pengadaan berbasis elektronik melalui katalog elektronik (e-Katalog). Implementasi e-Katalog diharapkan mampu meminimalisir praktik korupsi yang sebelumnya sering terjadi dalam pengadaan konvensional. Namun dalam praktiknya, penggunaan sistem ini masih memiliki potensi kecurangan, seperti pengaturan harga, kolusi antara penyedia dan pejabat pengadaan, serta penyimpangan prosedur pengadaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara serta menimbulkan implikasi hukum baik dalam ranah administrasi maupun pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kecurangan yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Katalog, mengkaji implikasi hukum yang ditimbulkan, serta menelaah upaya mitigasi hukum yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem e-Katalog mampu meningkatkan transparansi dalam pengadaan pemerintah, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan sehingga diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan integritas pelaku pengadaan, serta upaya mitigasi hukum yang efektif dari lembaga peradilan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

Validitas Bukti Alibi dalam Menggugurkan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Terhadap Kekeliruan Dakwaan Jaksa

2026-04-20T07:42:54+07:00

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara fundamental bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, namun praktik peradilan sering menghadapi tantangan berupa kekeliruan dakwaan, seperti error in persona. Penelitian ini mengkaji validitas bukti alibi sebagai instrumen pembelaan yang mendasar untuk menolak dakwaan jaksa dan mencegah kesalahan identifikasi terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti alibi berfungsi sebagai pembelaan afirmatif (affirmative defense) yang secara logis menggugurkan keterlibatan terdakwa melalui pembuktian ketidakhadiran fisik di locus delicti. Dalam praktiknya, validitas alibi diperkuat secara signifikan oleh bukti ilmiah dan data digital yang mampu melumpuhkan alat bukti awal jaksa serta menimbulkan keraguan yang beralasan bagi hakim. Konsekuensinya, alibi yang terverifikasi mengharuskan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa standardisasi penilaian bukti alibi sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana.

Peran Manajemen Humas Dalam Mengoptimalkan Tiktok Sebagai Media Promosi Kampus Bagi Generasi Z

2026-04-19T18:35:54+07:00

Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak perubahan, khususnya

dalam strategi promosi perguruan tinggi, terutama dalam menjangkau Generasi Z yang

sangat aktif di berbagai platform media sosial. TikTok sebagai salah satu platform digital

yang diminati dinilai efektif dalam menyampaikan informasi yang menarik perhatian

publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen humas dalam

mengoptimalkan TikTok sebagai media promosi kampus bagi Generasi Z. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber

yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen humas memiliki peran

penting dalam merancang strategi komunikasi yang efektif melalui media sosial TikTok

guna meningkatkan daya tarik kampus. Selain itu, karakteristik Generasi Z yang menyukai

konten visual dan mengikuti tren digital menjadi peluang dalam pemanfaatan TikTok

sebagai media promosi yang kreatif dan efektif. Oleh karena itu, penggunaan media digital

seperti TikTok oleh manajemen humas dapat meningkatkan minat calon mahasiswa

terhadap perguruan tinggi.

Klasifikasi Hubungan Model Kontrak Kerja Terhadap Mitra Pengemudi Transportasi Online Dalam Prinsip Hubungan Kerja

2026-04-20T11:19:23+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan hubungan model kontrak kerja terhadap mitra pengemudi transportasi online yang ada di Indonesia melalui prinsip hubungan kerja. Kontroversi sering terjadi dari model bisnis transportasi online hadir pertama kali di Indonesia hingga tahun 2026, demonstrasi oleh pihak mitra pengemudi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang diinginkan oleh pihak pengemudi, sehingga terdapat rencana perubahan hubungan kerja yang sebelumnya kemitraan menjadi hubungan kerja konvensional. Namun hal tersebut menuai respon positif dan negatif dari pihak pengemudi, sebagian pihak mitra pengemudi ada yang setuju dengan perubahan status hubungan kerja, sebagian lagi tidak setuju. Penelitian ini akan membahas bagaimana hubungan kerja yang lebih baik bagi pihak pengemudi dengan pihak aplikator, dengan menggunakan prinsip hubungan kerja akan ditelaah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Pemerintah sebagai pengawas diharapkan dapat lebih adil dalam mengatur peraturan terkait model hubungan kerja baru ini. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan statue approach.

Analisis Yuridis Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum

2026-04-20T12:21:40+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta mengkaji bentuk hak dan kewajiban yang dimilikinya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin pentingnya peran korporasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan kejelasan mengenai status hukumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dan bagaimana bentuk hak serta kewajiban yang dimiliki oleh korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi telah diakui sebagai subjek hukum (rechtspersoon) dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Korporasi memiliki kedudukan hukum yang mandiri, terpisah dari para pendirinya, serta dapat bertindak dalam hubungan hukum baik dalam bidang perdata maupun pidana. Selain itu, korporasi memiliki hak untuk memiliki kekayaan, melakukan perjanjian, dan menjalankan usaha, serta kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, korporasi sebagai subjek hukum memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Disparitas Pendekatan Restorative Justice Pada Berbagai Lembaga Negara Hukum Di Indonesia

2026-03-30T04:58:16+07:00

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Dasar Hukum Mengenai Restorative Justice Di Indonesia?Untuk mengetahui, menganalisis persamaan dan perbedaan substansi peraturan regulasi Restorative Justice di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Metode penelitian normatif yakni penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum sekunder atau merupakan penelitian keperpustakaan. Penelitian yang akan berfokus mengkaji norma – norma hukum yang meliputi peraturan – peraturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Tipe mengkaji penerapan kaidah – kaidah dan norma-norma hukum terhadap fenomena hukum yang menjadi permasalahanyang dibahas dalam studi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa bagian dari pengaturan Restorative Justice di Indonesia dibagi atas lima Dasar Hukum yakni Pengaturan Restorative Justice dalam Peraturan Perundang-undangan, Pengaturan Restorative Justice dalam Kebijakan Kepolisian, Pengaturan Restorative Justice dalam Kebijakan Kejaksaan , Pengaturan Restorative Justice dalam Kebijakan Peradilan, Harmonisasi Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Persamaan dan perbedaan substansi peraturan regulasi Restorative Justice di Indonesia Menunjukkan adanya Tujuan Penyelesaian Perkara yang Berorientasi pada Pemulihan korban Serata Perbedaan Mencolok Ada pada Syarat Pelakunya.

Human Trafficking di Dunia Maya: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Rekrutmen Online dan Eksploitasi Digital

2026-04-20T21:24:15+07:00

Artikel ini mengkaji transformasi modus operandi perdagangan manusia di ruang siber dari perspektif hukum pidana dengan pendekatan yuridis normatif. Dua rumusan utama dibahas: pertama, transformasi modus operandi melalui platform digital, media sosial, algoritma, dark web, dan enkripsi; kedua, bentuk perlindungan hukum ideal bagi korban rekrutmen/eksploitasi berani yang menghadapi risiko re-viktimisasi dan stigma akibat jejak digitalnya. Kajian memadukan norma Protokol Palermo 2000 dengan teori perlindungan HAM dan viktimologi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa, digitalisasi trafficking memperluas jangkauan pelaku sekaligus menciptakan penderitaan baru bagi korban melalui eksploitasi konten digital permanen.

Permasalahan Keadilan Sosial Di Indonesia Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

2026-04-19T21:43:00+07:00

Penelitian ini membahas penerapan konsep keadilan sosial dalam pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta solusi hukum yang dapat ditawarkan untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dengan keadilan sosial bagi masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk melalui metode omnibus law dengan tujuan menyederhanakan regulasi, meningkatkan investasi, dan memperluas kesempatan kerja di Indonesia. Meskipun secara normatif tujuan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan undang-undang ini menimbulkan berbagai perdebatan di masyarakat, terutama terkait perlindungan hak pekerja, partisipasi publik dalam proses pembentukannya, serta dampaknya terhadap aspek sosial dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum yang relevan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep keadilan sosial dalam pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan yang dinilai berpotensi mengurangi perlindungan terhadap pekerja serta proses pembentukan undang-undang yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keseimbangan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial dapat dicapai melalui penguatan prinsip good governance, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan, penguatan perlindungan hukum bagi pekerja, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan kebijakan investasi. Dengan demikian, Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Analisis Pengalaman Nasabah dalam Menggunakan Layanan BRImo di Era Digitalisasi

2026-04-20T14:11:45+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalaman nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking BRImo di era digitalisasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan dan loyalitas pengguna. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari berbagai jurnal ilmiah dan referensi akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengalaman nasabah dipengaruhi oleh kombinasi faktor fungsional dan emosional, seperti kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, keamanan, kepercayaan, serta kualitas sistem. Kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kepuasan nasabah, sementara keamanan dan kepercayaan berperan penting dalam membangun loyalitas pengguna. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti gangguan sistem dan keterbatasan jaringan yang dapat memengaruhi kualitas pengalaman pengguna. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan digital melalui inovasi fitur, stabilitas sistem, dan penguatan keamanan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah dalam penggunaan layanan mobile banking.

Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penuntut Tunggal dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

2026-04-20T17:39:31+07:00

Penelitian ini membahas kewenangan Kejaksaan sebagai penuntut tunggal (Single Prosecution System) dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Latar belakang penelitian adalah adanya dualisme kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas penuntutan. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) harmonisasi kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan KPK membentuk konfigurasi asimetri fungsional yang bersifat kolaboratif; (2) kewenangan Kejaksaan bersifat atributif dan dapat didelegasikan oleh Jaksa Agung; serta (3) hambatan yuridis berupa disharmoni peraturan dan belum optimalnya koordinasi dapat diatasi melalui harmonisasi regulasi mengacu pada model Single Prosecution System tidak murni.

Analisis Hukum Terhadap Status Lahan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan

2026-04-20T17:49:11+07:00

Penelitian ini menganalisis dasar hukum, legalitas lahan, serta implikasi dua putusan Mahkamah Agung yang bertentangan terkait penguasaan lahan oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan di Register 40, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Dengan metode yuridis normatif dan empiris, ditemukan bahwa secara normatif koperasi memiliki dasar hukum kuat, namun secara empiris legalitasnya menjadi tidak pasti akibat konflik kebijakan dan dualisme putusan: Putusan MA No. 2642 K/Pid/2006 menekankan aspek pidana hingga merampas aset, sedangkan Putusan MA No. 134 K/TUN/2007 justru membatalkan dasar pencabutan izin dan mendukung hak kelola koperasi. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan bagi anggota koperasi serta masyarakat, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi putusan peradilan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dana Investasi Pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

2026-04-20T17:57:55+07:00

Tindak pidana korupsi pada sektor keuangan negara, khususnya yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menunjukkan kompleksitas yang tinggi baik dari aspek perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, maupun pembuktian pertanggungjawaban pidana pelaku. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah perkara korupsi dana investasi pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI), yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah sangat besar dan berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jakarta Pusat menjadi penting untuk dianalisis karena menggambarkan bagaimana hakim menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi, bentuk kesalahan pelaku, serta konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi dan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi diharapkan terus menegakkan prinsip keadilan substantif dengan memperhatikan dampak sosial, moral, dan ekonomi dari perbuatan koruptif. Pertimbangan hukum sebaiknya tidak hanya fokus pada unsur formil, tetapi juga memperhatikan kerugian moral dan sosial yang ditimbulkan terhadap institusi negara dan masyarakat.

Analisis Yuridis Dugaan Cacat Kehendak Dalam Pembatalan Perjanjian Perkawinan

2026-04-20T14:33:34+07:00

Perjanjian perkawinan yang ditujukan untuk menyimpangi ketentuan harta bersama sering kali dibatalkan karena klaim cacat kehendak berupa paksaan atau penipuan, yang menimbulkan dialektika hukum mendalam ketika dihadapkan pada bukti objektif akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis komprehensif terhadap dasar hukum pembatalan perjanjian perkawinan serta pertimbangan hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan menitikberatkan pada penelitian perpustakaan terhadap teks-teks hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil dugaan cacat kehendak yang didasarkan pada Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdata tidak dapat diterima secara otomatis tanpa dukungan bukti lawan yang meyakinkan. Meskipun pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan demi memberikan perlindungan substantif, hakim tingkat banding membatalkan putusan tersebut dengan alasan kegagalan pembuktian. Hakim banding menegaskan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga anggapan hukum mengenai kesepakatan bebas tetap berlaku mengikat. Selain itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena terdapat kesalahan prosedural berupa larangan kumulasi gugatan yang tidak berkoneksitas antara perkara cerai talak dan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan. Sebagai kesimpulan, integritas pembuktian akta autentik dan kepatuhan pada hukum acara krusial, sehingga masyarakat disarankan untuk lebih berhati-hati dan memastikan pemahaman utuh sebelum menandatangani dokumen notariil.

Pernikahan Dini Dalam Keterbatasan Sosial Ekonomi: Analisis Reproduksi Sosial Perspektif Pierre Bourdieu

2026-04-20T16:08:03+07:00

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang berkaitan erat dengan ketimpangan sosial ekonomi dan kondisi struktural dalam masyarakat. Fenomena ini masih banyak terjadi dan cenderung dinormalisasi meskipun memiliki dampak jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan dini sebagai bentuk reproduksi sosial dengan melihat keterkaitan antara keterbatasan sosial ekonomi, habitus, dan struktur sosial dalam perspektif Pierre Bourdieu. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor yang saling berkaitan, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, lingkungan sosial, dan norma budaya. Keluarga dengan modal ekonomi rendah cenderung memandang pernikahan dini sebagai solusi praktis untuk mengurangi beban ekonomi, sementara keterbatasan pendidikan mempersempit pilihan hidup remaja. Lingkungan sosial yang terbiasa dengan praktik ini turut memperkuat keberlangsungannya dari generasi ke generasi. Kondisi tersebut membentuk habitus yang memengaruhi cara pandang dan tindakan individu sehingga pernikahan dini dianggap sebagai hal yang wajar. Dengan demikian, pernikahan dini menjadi mekanisme reproduksi sosial yang mempertahankan ketimpangan dan siklus kemiskinan.

Peran Penyidik Dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Bengkulu

2026-04-20T21:33:13+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam proses penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Bengkulu serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polda Bengkulu, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik dalam penanganan perkara TPPO sangat penting dan strategis, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan korban, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyidik tidak hanya berperan secara yuridis formal, tetapi juga dituntut memiliki pendekatan humanis dalam menangani korban. Adapun kendala yang dihadapi meliputi kesulitan dalam pembuktian unsur tindak pidana, khususnya unsur eksploitasi, sikap korban yang tidak kooperatif, kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, keterbatasan alat bukti, serta perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku untuk menyamarkan identitas. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pendekatan yang komprehensif agar penanganan perkara TPPO dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Upaya Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Barang Spare Part Di Toko Putra Mm Di Kota Bengkulu

2026-04-20T21:36:25+07:00

Gita Varera. Upaya Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Barang Spare Part Di Toko Putra MM Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Di Polresta Bengkulu Tersangka Tidak Melakukan Pembayaran). Dibimbing oleh Ibu Dr. Marlinah, S.H,M.H dan Bapak Addy Candra, S.H,M.H Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan barang spare part di Toko Putra MM Kota Bengkulu serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum yang sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 486 dan Pasal 488 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian di Polresta Bengkulu, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang- undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus penggelapan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti serta memeriksa saksi dan tersangka. Dalam proses penanganan perkara terdapat beberapa kendala, antara lain kurangnya bukti tertulis dalam transaksi serta hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban yang menyulitkan pembuktian. Penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana maupun penyelesaian secara damai (restorative justice), namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka perkara dilanjutkan melalui proses peradilan pidana.

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Usia Muda Di Pulau Jawa Tahun 2016-2024

2026-04-16T17:52:34+07:00

Pengangguran usia muda merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja pada kelompok usia 15–24 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), upah minimum provinsi (UMP), tenaga kerja sektor formal, dan tingkat partisipasi angkatan kerja usia muda terhadap pengangguran usia muda di Pulau Jawa periode 2016–2024. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model yang dilengkapi dengan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan tingkat partisipasi angkatan kerja usia muda berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran usia muda, sedangkan UMP berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, tenaga kerja formal menunjukkan hubungan negatif namun tidak signifikan terhadap pengangguran usia muda. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi berperan dalam mendorong penyerapan tenaga kerja, sedangkan kenaikan upah tanpa diikuti peningkatan produktivitas dapat menekan permintaan tenaga kerja. Dengan demikian, pengangguran usia muda dipengaruhi oleh faktor makroekonomi dan struktur pasar tenaga kerja sehingga diperlukan kebijakan yang terintegrasi dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja muda.

Efektivitas Pembelajaran PPKn dalam Menanamkan Nilai Demokrasi dan HAM Siswa di UPT SD Negeri Gaprang 01

2026-04-21T10:07:52+07:00

Penanaman nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembelajaran PPKn penting untuk membentuk karakter siswa. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pembelajaran PPKn dalam menanamkan nilai demokrasi dan HAM pada siswa di UPT SD Negeri Gaprang 01. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn cukup efektif melalui penggunaan metode yang bervariasi, seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan media visual. Metode tersebut meningkatkan keterlibatan siswa, ditunjukkan melalui antusiasme, kerja sama, dan keberanian dalam berpendapat. Siswa juga mulai memahami dan menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun masih terdapat kendala pada partisipasi dan penggunaan media pembelajaran.
Penelitian ini mengimplikasikan perlunya pengembangan strategi pembelajaran yang lebih inovatif.

Metode Menghafal Al-Qur’an Tingkat Mutawassithah Di Pondok Pesantren Minhajussunnah Magelang

2026-04-20T17:21:15+07:00

Menghafal Al-Qur’an merupakan bagian penting dalam pendidikan pesantren dan membutuhkan metode yang sesuai dengan perkembangan santri, khususnya pada tingkat Mutawassithah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan metode menghafal Al-Qur'an yang digunakan di Pondok Pesantren Minhajussunnah Magelang serta memahami penerapan metode tersebut dalam kegiatan hafalan harian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami langkah pembelajaran hafalan yang diterapkan. Analisis data dilakukan dengan proses reduksi, penyajian, dan identifikasi informasi inti untuk menghasilkan deskripsi sistematis tentang metode yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan hafalan dilaksanakan secara terjadwal, meliputi hafalan baru dan hafalan lama dengan sistem setoran dan evaluasi bertahap sebelum melanjutkan ke surat berikutnya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang diterapkan mampu membantu menjaga kualitas hafalan santri, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah pengajar, perbedaan kemampuan santri, serta menurunnya motivasi sebagian santri akibat faktor eksternal.

Analisis Yuridis Normatif Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Dagang Umkm Furniture Di Provinsi Lampung

2026-04-20T19:04:32+07:00

Prinsip itikad baik merupakan salah satu asas utama dalam hukum perjanjian yang memiliki fungsi sebagai standar normatif dalam proses pembentukan, pelaksanaan, serta penafsiran kontrak. Dalam praktik kontrak dagang pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor furniture di Provinsi Lampung, masih ditemukan penggunaan kontrak yang bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut secara komprehensif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan dalam hubungan para pihak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi normatif prinsip itikad baik dalam sistem hukum perjanjian Indonesia serta menganalisis perannya dalam menciptakan kepastian hukum dalam kontrak dagang UMKM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip itikad baik memiliki kedudukan sebagai norma hukum yang mengikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap ketidakseimbangan kontrak. Namun demikian, dalam praktik kontrak UMKM, prinsip tersebut belum diakomodasi secara eksplisit dalam klausul perjanjian, sehingga berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan model kontrak standar berbasis prinsip itikad baik guna menciptakan hubungan hukum yang lebih adil dan seimbang.
Kata Kunci: Itikad Baik, Hukum Perjanjian, UMKM, Kepastian Hukum

Internalisasi Nilai Islam Melalui Hidden Curriculum Di Ra Utsman Bin Affan

2026-04-21T11:27:36+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penanaman nilai Islam pada anak usia dini yang tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran formal, tetapi juga melalui proses tidak langsung dalam lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis internalisasi nilai Islam melalui hidden curriculum di RA Utsman bin Affan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai Islam terjadi melalui keteladanan guru, pembiasaan ibadah, serta budaya sekolah yang mendukung. Guru memberikan contoh melalui pelaksanaan ibadah seperti sholat dhuha, puasa sunnah, dan aktivitas menghafal Al-Qur’an yang secara tidak langsung diikuti oleh anak. Nilai yang terbentuk meliputi religiusitas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai. Faktor pendukung berasal dari lingkungan sekolah yang kondusif dan konsistensi guru dalam memberikan teladan, sedangkan faktor penghambat berkaitan dengan perbedaan latar belakang anak dan kurangnya kesinambungan antara lingkungan sekolah dan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hidden curriculum melalui keteladanan dan pembiasaan memiliki peran penting dalam internalisasi nilai Islam pada anak usia dini. Kata

Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkas

2026-04-21T11:52:09+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai perjanjian menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk melunasi sisa pembayaran yang belum dipenuhi. Putusan pengadilan dalam perkara ini mencerminkan penerapan Pasal 1243 KUHPerdata mengenai kewajiban ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Selain itu, pelanggaran terhadap isi perjanjian juga menimbulkan tanggung jawab perdata yang bersifat kompensatoris. Dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan dilakukannya upaya paksa apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela.

Pengaruh Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Di PT. Blackshera Equipment

2026-04-21T14:31:30+07:00

Produktivitas kerja karyawan merupakan pilar utama dalam menjaga kelangsungan usaha dan kinerja organisasi di tengah persaingan global yang kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesejahteraan kerja dan kebahagiaan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Blacksherpa Equipment. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal terhadap 47 karyawan sebagai sampel melalui teknik sampling jenuh. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis melalui regresi linier berganda dengan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kesejahteraan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja, sedangkan kebahagiaan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap produktivitas dengan nilai R Square sebesar 0,560. Hal ini mengindikasikan bahwa 56% variasi produktivitas dipengaruhi oleh faktor kesejahteraan dan kebahagiaan, sementara 44% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebahagiaan kerja memiliki peran yang jauh lebih dominan dalam mendorong produktivitas karyawan dibandingkan dengan kesejahteraan kerja di lingkungan PT. Blacksherpa Equipment.

Pembatasan Kepemilikan Maksimal Lima Bidang Tanah Perumahan: Antara Fungsi Sosial Tanah dan Kekosongan Norma Hukum

2026-04-21T14:11:37+07:00

Artikel ini mengkaji kebijakan hukum terkait pembatasan kepemilikan tanah perumahan oleh perseorangan hingga maksimum lima bidang, serta perumusan sanksi atas pelampauan batas tersebut di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan fungsi sosial tanah serta larangan penguasaan berlebihan, pembatasan eksplisit saat ini hanya berlaku pada tanah pertanian. Ketiadaan norma yang jelas dan sanksi yang dapat ditegakkan dalam kepemilikan tanah non-pertanian menimbulkan kekosongan hukum yang mendorong akumulasi tanah, praktik nominee, dan lemahnya keadilan agraria. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dengan fokus pada ketentuan konstitusional, regulasi agraria, dan pengaturan pengendalian kepemilikan tanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanpa sanksi yang mengikat dan memaksa, pembatasan kepemilikan hanya bersifat deklaratif sehingga tidak efektif dalam mewujudkan pemerataan distribusi tanah. Penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan sanksi administratif, perdata, dan pidana memiliki legitimasi hukum sebagai perwujudan fungsi sosial tanah dan larangan penguasaan berlebihan. Penegakan sanksi secara konsisten berpotensi menciptakan distribusi tanah yang lebih adil, mencegah praktik monopolistik, serta meningkatkan efektivitas tata kelola agraria. Tanpa batasan yang jelas dan sanksi yang tegas, hukum pertanahan tidak dapat berfungsi optimal sebagai instrumen reforma agraria.

Kata kunci: pembatasan kepemilikan tanah, hukum agraria, kebijakan hukum, fungsi sosial tanah, sanksi hukum.

Community Participation In The Implementation Of The Drought Contingency Plan In Kupang City, East Nusa Tenggara Province

2026-04-21T16:20:31+07:00

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam implementasi Rencana Kontingensi Kekeringan (Renkon) di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang bercirikan iklim semi-kering dengan curah hujan rendah dan musim kemarau yang panjang, sehingga sangat rentan terhadap kejadian kekeringan yang berkepanjangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang telah merumuskan Rencana Kontingensi sebagai instrumen untuk mengantisipasi dan mengelola dampak kekeringan; namun, efektivitas rencana ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan enam informan kunci dari BPBD Kota Kupang, dan anggota masyarakat, dilengkapi dengan observasi lapangan dan tinjauan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terwujud melalui keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi Informasi, Pendidikan, dan Komunikasi (KIE) dan latihan simulasi bencana terstruktur (Gladi Ruang, Gladi Posko, dan Gladi Lapang). Namun, partisipasi masih suboptimal karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang risiko kekeringan, cakupan sosialisasi yang tidak merata, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, kendala ekonomi, dan faktor sosial budaya. Strategi optimasi mencakup perluasan jangkauan sosialisasi ke seluruh desa perkotaan, melibatkan pemimpin masyarakat dan agama sebagai agen informasi, melakukan simulasi bencana multi-tahap, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk program manajemen bencana.

Pengaruh Literasi Keuangan, Modal Kerja, dan Financial Technology terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro Bokor Aluminium Menyali

2026-04-21T18:14:21+07:00

Usaha mikro memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya pada sektor kerajinan tradisional di Desa Menyali. Namun, keterbatasan dalam pengelolaan keuangan, perencanaan modal kerja, dan pemanfaatan teknologi keuangan masih memengaruhi stabilitas serta pertumbuhan kinerja keuangan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, modal kerja, dan financial technology terhadap kinerja keuangan usaha mikro pada Sentra Kerajinan Bokor Aluminium Desa Menyali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal asosiatif. Populasi penelitian adalah seluruh pelaku usaha mikro pada sentra tersebut, dengan jumlah responden sebanyak 70 responden yang ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial literasi keuangan, modal kerja, dan financial technology berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan usaha mikro. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman dan pengelolaan keuangan, semakin efektif pengendalian modal kerja, serta semakin optimal pemanfaatan teknologi keuangan, maka semakin meningkat pula kinerja keuangan usaha secara berkelanjutan.

Pengaruh Praktik Manajemen Laba, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Terjadinya Financial Distress pada Perusahaan Ritel di Indonesia

2026-04-21T18:22:08+07:00

Pascapandemi COVID-19, sektor ritel di Indonesia menghadapi tekanan akibat pergeseran perilaku konsumen ke platform digital dan ketidakpastian ekonomi yang meningkatkan risiko financial distress. Kondisi ini menyebabkan penurunan kinerja hingga penutupan gerai, namun tidak selalu tercermin jelas dalam laporan keuangan karena potensi praktik manajemen laba. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh manajemen laba, profitabilitas, dan leverage terhadap financial distress pada perusahaan ritel yang terdaftar di BEI periode 2021–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data sekunder dari 23 perusahaan dan dianalisis menggunakan regresi logistik biner dengan model Springate sebagai indikator distress. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap financial distress, sedangkan manajemen laba dan leverage tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kinerja operasional melalui efisiensi aset (ROA) lebih penting dalam menjaga ketahanan perusahaan ritel dibandingkan kebijakan pendanaan maupun pengelolaan laba akrual.

Pengaruh Kualitas Produk dan Iklan Terhadap Niat Beli Konsumen Pada Produk Kahf

2026-04-21T18:28:19+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan iklan terhadap niat beli konsumen pada produk Kahf di Kecamatan Buleleng. Latar belakang penelitian didasarkan pada pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia yang semakin pesat, khususnya pada segmen perawatan pria, namun masih menghadapi tantangan berupa perbedaan persepsi konsumen terhadap kualitas produk dan efektivitas iklan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan teknik purposive sampling terhadap 170 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan iklan secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli konsumen. Kualitas produk berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen melalui kinerja, daya tahan, dan kesesuaian produk dengan kebutuhan. Sementara itu, iklan yang informatif, menarik, dan kredibel mampu meningkatkan perhatian serta minat konsumen terhadap produk. Secara simultan, kombinasi kualitas produk yang baik dan strategi iklan yang efektif menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan niat beli.

Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompetensi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

2026-04-21T18:41:17+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi dan kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal untuk menguji hubungan antar variabel. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 143 pegawai, dengan teknik penentuan sampel menggunakan sampel jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan budaya organisasi, maka semakin meningkat kinerja pegawai. Selain itu, kompetensi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, yang berarti bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki pegawai, maka semakin baik pula kinerjanya. Secara simultan, budaya organisasi dan kompetensi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi dan kompetensi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.

Pengaruh Motivasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

2026-04-21T18:46:52+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Latar belakang penelitian didasarkan pada belum optimalnya kinerja pegawai yang ditunjukkan melalui keterlambatan penyelesaian tugas, rendahnya inisiatif, serta belum tercapainya target program secara maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan populasi sebanyak 143 pegawai yang seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sampel jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, demikian pula gaya kepemimpinan yang juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Secara simultan, motivasi dan gaya kepemimpinan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan sebesar 59,5% variasi kinerja pegawai, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan motivasi kerja dan penerapan gaya kepemimpinan yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai secara optimal.

Analisis Yuridis Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Oleh PT RMK Energi Terhadap RTRW Kabupaten Muara Enim

2026-04-21T19:18:18+07:00

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih menjadi permasalahan dalam praktik penataan ruang di Indonesia, khususnya dalam kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum pemanfaatan ruang serta mengkaji ketidaksesuaian kegiatan industri terhadap RTRW Kabupaten Muara Enim dalam studi kasus PT RMK Energy beserta konsekuensi hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemanfaatan ruang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap kegiatan untuk sesuai dengan RTRW. Namun dalam praktiknya, kegiatan industri PT RMK Energy berada pada kawasan sempadan sungai yang termasuk dalam kawasan lindung, sehingga bertentangan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian tersebut merupakan pelanggaran administratif dan substantif yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha serta berimplikasi pada cacatnya legalitas perizinan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang lebih efektif agar ketentuan RTRW dapat diimplementasikan secara optimal.

Identifikasi Faktor-Faktor Utama Yang Mengakibatkan Tingginya Tingkat Penjualan Buku Bajakan Di Kawasan Terminal Bus Senen Jakarta Pusat

2026-04-21T19:43:06+07:00

Penjualan buku bajakan di kawasan Terminal Bus Senen Jakarta Pusat menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menjadi penyebab tingginya tingkat penjualan buku bajakan di kawasan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data diperoleh melalui interaksi langsung dengan para penjual buku, pembeli, serta aparat penegak hukum yang beraktivitas di Terminal Bus Senen guna mengeksplorasi fenomena ini secara mendalam. Hasil penelitian mengidentifikasi lima faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya penjualan buku bajakan, yaitu: (1) harga buku asli yang relatif mahal, (2) permintaan pasar yang tinggi dari segmen pembeli dengan daya beli terbatas, (3) lemahnya penegakan hukum dan pengawasan, (4) tingginya profit margin yang ditawarkan, dan (5) faktor budaya dan tradisi penggandaan buku yang sudah mengakar. Implikasi penelitian ini penting bagi stakeholder pendidikan, pemerintah, dan penerbit dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan penjualan buku bajakan. Rekomendasi penelitian mencakup perlunya subsidi pemerintah untuk buku-buku pelajaran, peningkatan penegakan hukum, serta sosialisasi mengenai dampak negatif pembajakan buku.

Mekanisme Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Budaya Batak Toba

2026-04-21T18:48:25+07:00

Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan garis keturunan melalui pihak laki-laki. Sistem ini memiliki implikasi signifikan terhadap mekanisme pembagian harta warisan dalam keluarga, di mana anak laki-laki ditempatkan sebagai ahli waris utama, sementara anak perempuan memiliki kedudukan yang lebih terbatas dalam struktur hukum adat tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep pembagian harta warisan dalam adat budaya Batak Toba dengan merujuk pada praktik pembagian yang telah berkembang di masyarakat selama berabad-abad dan studi kasus kontemporer melalui Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN yang menangani sengketa pembagian warisan keluarga Pakpahan-Sihombing. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-normatif yang menganalisis bahan hukum primer berupa regulasi adat, ketentuan hukum positif, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik dan penelitian etnografi terdahulu tentang budaya Batak Toba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba tidak hanya mengikuti sistem patrilineal tradisional yang ketat, melainkan juga mengalami penyesuaian dan fleksibilitas berdasarkan kehendak pewaris yang dituangkan dalam bentuk wasiat tertulis dan pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan. Mekanisme pembagian mencakup berbagai bentuk transfer harta yang unik dan memiliki makna filosofis mendalam, seperti panjaean untuk anak laki-laki yang telah menikah sebagai bentuk pengakuan status penerus marga, pauseang untuk anak perempuan yang mencerminkan kasih sayang orang tua (holong ate), dodon tua untuk cucu dari anak laki-laki sulung yang merupakan perpanjangan hak warisan garis utama, indahan arian untuk cucu dari anak perempuan, dan ulos na soraburuk sebagai bentuk pemberian khusus dari hula-hula kepada boru dengan ketentuan dan syarat-syarat adat yang ketat. Temuan ini mengindikasikan bahwa hukum waris adat Batak Toba bersifat fleksibel, dinamis, dan mengalami evolusi berkelanjutan dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan hukum modern, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental dari sistem kekerabatan patrilineal dan prinsip-prinsip keadilan komunal yang menjadi inti budaya Batak Toba.

Kerangka Operasional Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam

2026-04-22T10:16:00+07:00

Pendidikan multikultural semakin relevan dalam konteks keberagaman Indonesia yang kaya, namun kerangka operasionalnya dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) masih minim dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka operasional pendidikan multikultural dalam PAI serta menelaah implementasinya di lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka, mengkaji 15 artikel dan buku yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2026, dipilih berdasarkan akreditasi jurnal, relevansi, dan kemutakhiran publikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka operasional multikultural dalam PAI mengintegrasikan nilai toleransi, kesetaraan, dan demokrasi ke dalam desain kurikulum, strategi pembelajaran, dan manajemen kelas. Selain itu, kerangka ini menuntut guru untuk mengadopsi pedagogi yang responsif terhadap budaya, menggunakan metode kontekstual yang mengakui latar belakang budaya siswa yang beragam. Penelitian juga menemukan bahwa pesantren dan sekolah Islam yang mengoperasionalkan nilai multikultural menunjukkan kohesi sosial siswa dan pemahaman antaragama yang lebih tinggi. Integrasi kearifan lokal ke dalam PAI semakin memperkuat kerangka multikultural dengan mendasarkannya pada pengalaman hidup siswa. Kesimpulan menyatakan bahwa kerangka operasional multikultural yang terstruktur dalam PAI sangat penting untuk membangun generasi Muslim Indonesia yang toleran, inklusif, dan demokratis.

Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Kriminal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

2026-04-22T02:34:04+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebijakan kriminal dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kebijakan tersebut mencakup pendekatan penal berupa perluasan kriminalisasi dan pemberatan sanksi pidana, serta pendekatan non-penal melalui upaya pencegahan seperti deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Selain itu, kebijakan ini juga didukung oleh peran lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mengoordinasikan strategi penanggulangan terorisme. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut, antara lain adanya norma hukum yang berpotensi multitafsir, belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta tantangan perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh jaringan terorisme. Selain itu, faktor rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan kebijakan kriminal melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi koordinasi antar lembaga, serta peningkatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme agar penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dapat berjalan lebih efektif.

Jual Beli Mystery Box Di Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam

2026-04-22T12:30:02+07:00

Jual beli mystery box di marketplace shopee merupakan salah satu transaksi yang berbasis elektronik, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan khususnya terkait ketidakjelasan objek transaksi oleh karena itu penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jual beli mystery box di marketplace shopee dan pandangan hukum islam terhadap jual beli mystery box di marketplace shopee, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian praktik jual beli Mystery Box dengan rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam, serta mengidentifikasi adanya unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (untung-untungan), dan ketidakadilan dalam transaksi tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik jual beli digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan deskriptif, peraturan perundang-undangan, yang mengandalkan data sekunder seterti literature, dokumen dan tambahan data primer seperti wawancara. kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli mystery box di Shopee dilakukan secara online melalui tahapan pencarian produk, pemilihan barang, pembayaran, hingga pengiriman. Dalam praktiknya, pembeli hanya mengetahui kategori barang tanpa mengetahui secara pasti isi produk yang akan diterima. Faktor utama yang mendorong pembelian adalah rasa penasaran, pengaruh promosi, dan harga yang relatif murah. Namun, sebagian besar konsumen merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau nilai yang dibayarkan. Dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli mystery box mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) terhadap objek transaksi, karena tidak adanya kejelasan mengenai jenis, kualitas, dan spesifikasi barang. Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat sah jual beli dalam fiqh muamalah yang mensyaratkan kejelasan objek akad. Selain itu, praktik ini juga berpotensi mengandung unsur maisir (suntung-untungan) yang lebih menguntungkan penjual dibandingkan pembeli. Oleh karena itu, jual beli mystery box di marketplace Shopee dinilai tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena mengandung unsur gharar yang dilarang.

Penerapan Sistem Etle (Electronic Traffic Law Enforcement) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar

2026-04-22T14:41:20+07:00

Perkembangan teknologi digital mendorong modernisasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sistem ini menggunakan kamera CCTV dan teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR) untuk merekam pelanggaran secara otomatis, sehingga mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pengendara serta menekan praktik pungutan liar. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan ETLE di Kota Denpasar, dengan fokus pada peran Regional Traffic Management Center (RTMC) Polda Bali serta kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan data primer berupa observasi dan wawancara, serta data sekunder dari dokumen resmi dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak 2022 hingga 2024 tercatat lebih dari 4,7 juta pelanggaran, namun hanya sekitar 1,5 juta yang tervalidasi. Kesenjangan ini disebabkan keterbatasan kamera, akurasi perangkat, masalah administratif, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. RTMC berperan penting dalam verifikasi dan tindak lanjut, tetapi masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Meskipun belum optimal, ETLE tetap berkontribusi pada transparansi penegakan hukum dan mendukung transformasi Denpasar menuju smart city.

Pengelolaan Rehabilitasi Sosial sebagai Strategi dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

2026-04-20T16:11:35+07:00

Ketimpangan ekonomi masih menjadi salah satu persoalan sosial utama di Indonesia yang memengaruhi kelompok masyarakat rentan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui program rehabilitasi sosial yang tidak hanya berfokus pada pemulihan fungsi sosial, tetapi juga pada peningkatan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan rehabilitasi sosial dalam meningkatkan kemandirian ekonomi serta melihat peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan ketimpangan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial tidak hanya ditentukan oleh pemberian bantuan ekonomi, tetapi juga oleh penguatan kapasitas individu melalui pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, serta pengembangan jaringan sosial yang mendukung aktivitas ekonomi.dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi sosial dapat menjadi strategi struktural yang efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi apabila dilaksanakan secara komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan dengan menekankan pemberdayaan serta peningkatan kapasitas ekonomi penerima manfaat.

Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Karangasem

2026-04-22T12:18:43+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kepolisian Resor Karangasem dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karangasem, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penanggulangan, serta merumuskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi langsung di lokasi terdampak, studi dokumen di Polres dan Lapas Karangasem, serta wawancara mendalam dengan informan kunci dari Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem dan Lembaga Pemasyarakatan Karangasem. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Polres Karangasem dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu program pre-emptive melalui sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah; program preventif berupa razia dan patroli di titik rawan (vulnerable point); serta program represif melalui penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. (2) Hambatan utama mencakup karakteristik geografis Karangasem sebagai jalur penyeberangan lintas wilayah, rendahnya partisipasi masyarakat akibat rasa takut, serta sPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kepolisian Resor Karangasem dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karangasem, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penanggulangan, serta merumuskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi langsung di lokasi terdampak, studi dokumen di Polres dan Lapas Karangasem, serta wawancara mendalam dengan informan kunci dari Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem dan Lembaga Pemasyarakatan Karangasem. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Polres Karangasem dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu program pre-emptive melalui sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah; program preventif berupa razia dan patroli di titik rawan (vulnerable point); serta program represif melalui penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. (2) Hambatan utama mencakup karakteristik geografis Karangasem sebagai jalur penyeberangan lintas wilayah, rendahnya partisipasi masyarakat akibat rasa takut, serta sistem jaringan peredaran narkotika yang terputus (cell system). (3) Upaya mengatasi hambatan dilakukan dengan mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, peningkatan fasilitas pendukung seperti alat tes urine dan penyadap, serta inovasi kebijakan menggandeng desa adat untuk membentuk awig-awig (peraturan adat) guna memberikan sanksi sosial yang lebih tegas. Berdasarkan hasil analisis data kualitatif, disimpulkan bahwa meskipun upaya kepolisian telah mencakup berbagai aspek, angka residivisme masih fluktuatif sehingga diperlukan penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dengan tokoh masyarakat desa adat untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkotika

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Bantuan Ternak Di Kabupaten Banggai

2026-04-22T12:25:46+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan ternak di Kabupaten Banggai serta menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan peternak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program bantuan ternak tergolong cukup efektif dan efisien secara administratif serta memiliki tingkat ketepatan yang relatif baik dalam menyesuaikan jenis ternak dengan kondisi lokal. Namun, dari aspek kecukupan, pemerataan, dan responsivitas masih terdapat keterbatasan, terutama pada pendampingan berkelanjutan, distribusi yang belum merata, serta mekanisme respons yang masih bersifat reaktif. Dampak ekonomi program bersifat dualistik, yaitu meningkatkan pendapatan jangka pendek pada ternak ayam super dan memperkuat aset ekonomi jangka panjang pada kambing dan sapi. Dampak sosial terlihat pada peningkatan interaksi dan partisipasi peternak, meskipun belum terlembagakan secara kuat. Sementara itu, dampak kesejahteraan masih bersifat fluktuatif. Kesimpulannya, kebijakan bantuan ternak belum sepenuhnya mampu menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan sehingga memerlukan penguatan pada aspek pendampingan, akses pasar, dan pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal.

Pendekatan Tauhid Pada Anak Usia Dini Di Era Digital

2026-04-22T11:14:57+07:00

Pendidikan tauhid pada anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan kesadaran spiritual anak, terutama di era digital yang penuh dengan berbagai pengaruh teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode penanaman tauhid serta menganalisis hambatan dan solusi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang dilakukan di TK Imam Muslim Muara Enim. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan wali murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman tauhid dilakukan melalui pembiasaan doa harian, hafalan Al-Qur’an dan hadits, sholat berjamaah, kisah nabi, serta kegiatan bermain sambil belajar. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan kognitif anak, pengaruh media digital, dan perbedaan pola asuh orang tua. Solusi yang dilakukan yaitu pendekatan konkret, pembiasaan berulang, pembatasan penggunaan teknologi, serta kerja sama antara sekolah dan orang tua. Dengan demikian, pendidikan tauhid efektif jika dilakukan secara konsisten dan kontekstual.

Strategi Penanaman Karakter Santri melalui Program Enam Karakter Unggul di Madrasah Ibtidaiyah Al-Anshar

2026-04-22T11:48:00+07:00

Di tengah tantangan degradasi moral pada usia sekolah dasar, institusi pendidikan Islam dituntut untuk melakukan inovasi dalam pembentukan akhlak siswa. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Anshar menerapkan langkah preventif dan edukatif melalui inisiasi Program Enam Karakter Unggul sebagai instrumen utama dalam membentuk kepribadian santri yang berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif mengenai strategi implementasi, proses internalisasi nilai-nilai, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Enam Karakter Unggul di lingkungan MI Al-Anshar. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi partisipatif terhadap aktivitas harian santri, wawancara mendalam dengan kepala madrasah dan guru pamong, serta analisis dokumen kurikulum karakter. Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan objektivitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan Strategi yang diterapkan melalui Program Enam Karakter Unggul terbukti menjadi model penguatan pendidikan karakter yang efektif pada jenjang pendidikan dasar Islam di MI Al-Anshar.

Penerapan Hukum Adat Rejang Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Di Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong

2026-04-22T11:10:46+07:00

Hukum adat Rejang merupakan bagian dari pluralisme hukum Indonesia yang masih hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapannya dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata oleh (BMA) Kabupaten Rejang Lebong serta menilai efektivitas dan kendalanya. Metode yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan kasus, historis, dan konseptual melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan BMA masih aktif menyelesaikan sengketa melalui musyawarah berbasis keadilan restoratif dan pemulihan sosial, dengan menjunjung kearifan lokal seperti tepung setawar. Penerapannya dinilai efektif karena mendapat legitimasi masyarakat. Namun, terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman generasi muda, potensi konflik dengan hukum negara, serta minimnya dukungan regulasi daerah. Kesimpulannya, hukum adat Rejang tetap relevan, namun memerlukan dukungan kebijakan dan edukasi berkelanjutan.

Pengaruh Citra Destinasi dan Pengalaman Wisatawan Terhadap Niat Berkunjung Kembali ke Pantai Lovina

2026-04-24T08:18:17+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra destinasi dan pengalaman wisatawan terhadap niat berkunjung kembali ke Pantai Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali. Latar belakang penelitian didasari oleh fluktuasi kunjungan wisatawan mancanegara serta beragamnya pengalaman wisata yang diduga memengaruhi keputusan kunjungan ulang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Populasi penelitian adalah wisatawan mancanegara yang pernah berkunjung ke Pantai Lovina, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra destinasi dan pengalaman wisatawan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berkunjung kembali. Secara parsial, kedua variabel tersebut juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik citra destinasi dan semakin positif pengalaman wisatawan, maka semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan kunjungan ulang. Implikasi penelitian menekankan pentingnya peningkatan promosi, kualitas pelayanan, fasilitas, dan kebersihan lingkungan guna memperkuat loyalitas wisatawan serta mendukung keberlanjutan pariwisata.

Pengaruh Pengembangan Karir dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Mega Tiara Sinar Abadi Cabang Gunung Agung

2026-04-24T08:24:39+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengembangan karir dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Mega Tiara Sinar Abadi Cabang Gunung Agung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh indikasi ketidakpuasan kerja akibat sistem karir yang kurang jelas dan lingkungan kerja yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan jenis penelitian eksplanatif, melibatkan seluruh 42 karyawan sebagai sampel melalui teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner berskala Likert, kemudian dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 25 setelah melalui uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja; (2) lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan serta merupakan faktor paling dominan; dan (3) secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan dengan F-hitung sebesar 67,844 dan R-Square 77,7%. Perusahaan disarankan menerapkan kebijakan promosi yang transparan dan terus meningkatkan kualitas fasilitas kerja guna mendorong motivasi dan loyalitas karyawan demi keberlanjutan perusahaan.

Analisis Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik terhadap Keputusan Menjadi Pekerja Migran Indonesia di Desa Tianyar Barat

2026-04-24T08:32:06+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik serta mengidentifikasi faktor yang paling dominan dalam keputusan masyarakat Desa Tianyar Barat untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Jumlah responden sebanyak 130 orang yang merupakan masyarakat Desa Tianyar Barat yang bekerja sebagai PMI. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara sebagai data pendukung, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan perhitungan nilai rata-rata (mean). Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik memiliki nilai rata-rata sebesar 4,57, motivasi ekstrinsik sebesar 4,37, dan keputusan bekerja sebesar 4,40, yang seluruhnya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki dorongan yang kuat baik dari dalam diri maupun dari faktor luar dalam memutuskan untuk bekerja sebagai PMI. Selain itu, motivasi intrinsik memiliki nilai rata-rata tertinggi dibandingkan motivasi ekstrinsik, sehingga menjadi faktor yang paling dominan dalam keputusan bekerja. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan masyarakat Desa Tianyar Barat untuk bekerja sebagai PMI lebih berkaitan dengan dorongan yang berasal dari dalam diri individu, meskipun tetap didukung oleh faktor lingkungan sekitar.

Pengaruh Soft Skill dan Pengalaman Magang Terhadap Kesiapan Kerja pada Fresh Graduate Universitas Pendidikan Ganesha

2026-04-24T08:37:28+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris mengenai pengaruh variabel soft skill dan pengalaman magang terhadap tingkat kesiapan kerja pada fresh graduate di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Metode penelitian yang diimplementasikan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada 341 responden yang merupakan lulusan baru dari berbagai fakultas di Universitas Pendidikan Ganesha. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan alat pengolah statistik SPSS versi 25,0. Penelitian ini menemukan bahwa soft skill memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Pengalaman magang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Secara simultan kedua variabel bebas terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan kerja, di mana kedua faktor ini mampu menjelaskan variasi pada variabel kesiapan kerja sebesar 61,9% berdasarkan nilai koefisien determinasi R Square. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara penguasaan soft skill yang mumpuni dan kepemilikan pengalaman magang yang relevan merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan kesiapan mental serta profesionalisme fresh graduate. Universitas diharapkan dapat terus memperkuat kurikulum berbasis kompetensi dan memperluas kerjasama kemitraan industri untuk menyediakan wadah magang yang lebih berkualitas bagi mahasiswa guna meminimalisir kesenjangan keterampilan di pasar kerja.

Pengaruh Harga Saham, Leverage, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba

2026-04-24T10:28:42+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga saham, leverage, likuiditas, dan profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor manufaktur yang tergabung dalam indeks Kompas 100 periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 18 perusahaan dan total 90 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga saham dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, yang mengindikasikan bahwa tekanan pasar serta tuntutan kinerja mendorong manajemen melakukan praktik manajemen laba. Sementara itu, leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, yang menunjukkan bahwa tingkat utang yang tinggi mampu menekan praktik tersebut melalui pengawasan kreditur. Di sisi lain, likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sehingga bukan menjadi faktor utama dalam menentukan praktik tersebut. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variasi manajemen laba sebesar 36,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Makna Anak Coki dalam Tradisi Pacu Jalur Dikecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

2026-04-24T10:01:41+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna Anak Coki dalam tradisi Pacu Jalur di Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk menggali pengalaman dan pemaknaan informan terhadap Anak Coki dalam tradisi Pacu Jalur. Subjek penelitian terdiri dari pengurus jalur dan ninik mamak yang terlibat langsung dalam proses pemilihan dan pelaksanaan peran Anak Coki. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori semiotika Roland Barthes untuk menganalisis makna denotasi, konotasi, dan mitos dalam peran serta gerakan Anak Coki sebagai makna dalam budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemilihan Anak Coki dilakukan secara terstruktur melalui tahapan penentuan kriteria, identifikasi calon, persetujuan orang tua, dan penetapan resmi yang melibatkan pengurus jalur serta tokoh adat. Proses mencerminkan nilai musyawarah dan kesepakatan kolektif dalam masyarakat. Makna Anak Coki tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga simbolik, yang meliputi simbol keberadaan sebagai identitas dan “ruh” jalur, simbol posisi sebagai penunjuk arah dan harapan, simbol atribut sebagai representasi nilai adat, kehormatan, dan kepemimpinan, serta simbol gerakan sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang mengatur ritme dan membangun semangat kolektif. Jenis kelamin Anak Coki sebagai anak laki-laki merupakan bagian dari konstruksi nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Anak Coki dapat dipahami sebagai representasi simbolik yang mengandung nilai budaya, sosial, dan spiritual dalam tradisi Pacu Jalur.

Epistemologi Pendidikan Islam Perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas

2026-04-24T12:48:53+07:00

Pendidikan Islam pada era modern menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sering kali menimbulkan pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan landasan epistemologis pendidikan Islam agar pengembangan ilmu tetap selaras dengan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis epistemologi pendidikan Islam dalam perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas serta melihat implikasinya terhadap pengembangan pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui kajian terhadap buku, artikel jurnal ilmiah, dan berbagai karya akademik yang relevan dengan pemikiran Al-Attas mengenai ilmu dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Al-Attas, ilmu pengetahuan berkaitan erat dengan makna dan kesadaran spiritual manusia sehingga pendidikan harus mampu membentuk keseimbangan antara dimensi intelektual, moral, dan spiritual. Konsep ta’dib yang dikemukakan Al-Attas menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang beradab. Implikasi dari pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam perlu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu sains dalam satu kerangka keilmuan yang berlandaskan tauhid sehingga mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan memiliki tanggung jawab sosial.

Diskresi Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi dan Batasan Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

2026-04-24T21:34:27+07:00

Penelitian ini mengkaji diskresi pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan batasan pertanggungjawaban pidana pejabat dalam perspektif hukum administrasi negara, dengan fokus pada ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas kebijakan pasca-pandemi dan tuntutan kepastian hukum serta akuntabilitas keuangan negara. Tujuan penelitian adalah menganalisis ruang lingkup diskresi ekonomi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 dan regulasi terkait, mengidentifikasi batasan normatif AUPB dalam penggunaannya, serta memetakan konstruksi pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan diskresi dalam rezim KUHP dan UU Tipikor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap peraturan, putusan PTUN, Pengadilan Tipikor, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, serta laporan lembaga pengawas keuangan dan pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, ruang diskresi dalam kebijakan fiskal, moneter, dan APBN sangat luas tetapi tidak diimbangi mekanisme implementasi AUPB yang efektif, sehingga banyak kebijakan subsidi, tax holiday, dan refocusing anggaran beroperasi dalam grey area yang rawan penyalahgunaan. Kedua, batasan hukum diskresi yang secara normatif telah dirumuskan melalui asas kepastian hukum, proporsionalitas, transparansi, dan kewajiban berkonsultasi belum berjalan konsisten, tercermin dari temuan BPK/BPKP dan banyaknya pembatalan diskresi oleh PTUN. Ketiga, pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan diskresi masih menghadapi disparitas antara sanksi administratif dan pidana serta kesulitan pembuktian unsur “melawan hukum”, sehingga sebagian besar kasus berhenti pada ranah disiplin, sementara hanya sebagian yang berlanjut sebagai tipikor, dengan implikasi negatif bagi iklim investasi dan kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi integratif hubungan HAN–pidana dan pembentukan kerangka normatif khusus diskresi ekonomi.

Analisis Gugatan Ganti Rugi Terhadap Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2018 Di Kabupaten Lampung Utara

2026-04-24T15:52:32+07:00

Gugatan ganti rugi akibat wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi proyek pekerjaan umum Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Lampung Utara. Sengketa pengadaan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran kontraktual, tetapi juga menyentuh aspek akuntabilitas keuangan negara, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan publik. Wanprestasi dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 1239 dan 1243 KUH Perdata serta dihubungkan dengan regulasi pengadaan barang/jasa dan hukum jasa konstruksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis preskriptif terhadap peraturan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kontraktual yang sah berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, serta terbuktinya wanprestasi karena ketidaksesuaian spesifikasi dan waktu pelaksanaan. Namun, pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi masih memerlukan penguatan terkait kerugian nyata dan keuntungan yang hilang. Diperlukan harmonisasi hukum perdata dan administrasi negara guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan keuangan negara.

Pola Ajar Pembelajaran PKN Dalam Konsep Prinsip Pancasila Di Kelas 5c SD Negeri 1 Bendogerit

2026-04-24T19:10:29+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila di kelas 5C SD Negeri 1 Bendogerit. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif melalui studi kasus guna memahami secara mendalam dinamika proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pembelajaran PKn telah mengadopsi pendekatan berpusat pada siswa (student-centered learning) melalui model Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), dengan penerapan metode yang beragam seperti diskusi kelompok, tanya jawab, serta penggunaan media pembelajaran berupa gambar dan video. Pendekatan kontekstual yang menghubungkan materi dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman mengenai keberagaman budaya dan nilai-nilai Pancasila. Siswa menunjukkan peningkatan partisipasi aktif, motivasi belajar yang lebih tinggi, serta kemampuan berpikir kritis yang lebih baik. Namun, terdapat kendala utama berupa pemahaman konsep nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak serta variasi kemampuan kognitif antar-siswa. Guru mengantisipasi hal tersebut melalui penyediaan contoh konkret, pengulangan materi, dan penerapan pembelajaran diferensiasi secara sederhana. Secara keseluruhan, pembelajaran PKn telah berjalan secara optimal dan efektif mendukung pembentukan karakter siswa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dan berkelanjutan.

Analisis Ke-Ekonomian Transformasi Regulasi Sektor Keuangan dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

2026-04-22T15:15:50+07:00

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan lahir dari respons kebutuhan reformasi yang holistik dalam keuangan Indonesia yang dinilai tidak lagi sesuai atau relevan dengan perkembangan zaman. Sebelum adanya regulasi tersebut, berbagai peraturan di bidang keuangan telah tersebar di beberapa undang-undang yang berumur lebih dari 30 tahun. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu mengakomodasi perkembangan global, pembaruan teknologi, dan kerumitan atau kompleksitas keuangan yang modern. Pengalaman krisis moneter 1998 ataupun krisis keuangan dunia 2008 menjadi petunjuk bahwa kelemahan struktur regulasi dan koordinasi antarotoritas memberikan dampak sistemik dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kerangka hukum yang lebih terintegrasi, adaptif, serta mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dan deskriptif yang memberikan uraian kajian secara mendetail. UU P2SK hadir dalam omnibus law bertujuan mengintegrasikan dan mengubah sekitar 17 undang-undang di bidang keuangan dengan tujuan memperkuat kelembagaan, meningkatkan tata kelola, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong adanya inovasi di bidang keuangan berbasis teknologi. Pembentukan Undang-Undang ini secara yuridis menjadi bukti upaya negara untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang ada di Indonesia. Dengan sistem keuangan yang lebih kuat, efisien, dan inklusif, UU P2SK diharapkan mampu menjadi suatu media yang strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi berskala nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dampak Hukum Penggunaan Minuman Keras Terhadap Perilaku Remaja Di Kecamatan Paleleh

2026-04-22T17:46:59+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum penggunaan minuman keras terhadap perilaku remaja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas dampak hukum tersebut di Kecamatan Paleleh. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik di lapangan, di mana penegakan hukum cenderung menggunakan diskresi dan pendekatan restorative justice sehingga sanksi pidana hanya menjadi ultimum remedium. Meskipun pembinaan preventif telah dilakukan di sekolah, efektivitasnya terhambat oleh ketiadaan fasilitas rehabilitasi resmi dan normalisasi sosial terhadap miras. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Peraturan Daerah saat ini lebih berfungsi sebagai law in books daripada law in action, sehingga keberhasilan penekanan angka konsumsi miras sangat bergantung pada sinergi antara kesadaran individu, integritas keluarga, dan kontrol sosial lingkungan yang sinkron

Studi Kritis Diskriminasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Korban Kekerasan Seksual

2026-04-22T18:13:31+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan pidana serta mengkaji upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terjadi dalam berbagai tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Korban menghadapi hambatan komunikasi, keterbatasan aksesibilitas, serta stigma negatif yang melemahkan posisi dalam pembuktian. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan, implementasinya masih belum optimal akibat hambatan struktural, kultural, dan substantif. Temuan juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum berkontribusi terhadap perlakuan yang tidak setara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum serta penyediaan akomodasi yang layak guna menjamin akses keadilan yang setara.

Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sempadan Pantai Oleh Pemerintah Pada Mess Pemda Provinsi Bengkulu

2026-04-22T17:03:09+07:00

Kawasan sempadan pantai merupakan bagian dari kawasan lindung yang secara hukum harus bebas dari pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan fungsi perlindungannya. Permasalahan muncul ketika pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan garis sempadan pantai dalam kerangka hukum nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Bengkulu, serta menilai kesesuaian keberadaan Mess Pemda Provinsi Bengkulu terhadap ketentuan tersebut beserta implikasi normatifnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan sempadan pantai telah tersusun secara hierarkis dan mengikat, dengan batas minimal serta pembatasan ketat terhadap kegiatan di dalamnya. Berdasarkan pengujian terhadap RTRW Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu, keberadaan Mess Pemda tidak sesuai dengan ketentuan sempadan pantai karena tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang diperbolehkan. Kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap legitimasi penegakan hukum tata ruang, karena pemerintah berada dalam posisi sebagai pembuat sekaligus pelanggar norma. Oleh karena itu, diperlukan penertiban melalui mekanisme status quo dan langkah hukum yang konsisten.

Penggunaan Media Digital ( Tv Smart ) Terhadap Minat Belajar Siswa MTS di Pondok Pesantren Darussalam

2026-04-23T09:16:43+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana penggunaan Smart TV dalam proses pembelajaran dan bagaimana dampaknya terhadap pembentukan minat serta antusiasme belajar siswa MTs di lingkungan pesantren Darussalam. Selain itu, penelitian ini menggali persepsi siswa terhadap perubahan suasana kelas setelah adanya integrasi media digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif di dalam kelas, wawancara mendalam dengan guru dan siswa, serta studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami fenomena penggunaan teknologi di ruang kelas pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Smart TV meningkatkan minat belajar siswa melalui visualisasi materi yang lebih konkret dan variatif. Siswa merasa lebih termotivasi karena pembelajaran menjadi tidak membosankan dan lebih interaktif. Namun, penelitian juga menemukan tantangan berupa perlunya adaptasi guru dalam mengoperasikan fitur digital dan pentingnya pengawasan konten agar tetap selaras dengan nilai-nilai pesantren. Secara keseluruhan, Smart TV berperan sebagai stimulan yang efektif dalam menciptakan ekosistem belajar yang modern tanpa menghilangkan esensi pendidikan karakter di pesantren.

Pembaruan Hukum Pidana Sebagai Jalan Menuju Keadilan Yang Humanis

2026-04-22T21:22:41+07:00

Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan bagian dari upaya transformasi sistem hukum nasional yang tidak hanya fokus pada perubahan norma, tetapi juga pada pergeseran paradigma menuju keadilan yang lebih humanis. Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial yang cenderung menempatkan hukum sebagai instrumen penghukuman semata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pembaruan hukum pidana dalam konteks pengembangan keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif-kritis melalui kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan pidana hukum di Indonesia perlu dipahami sebagai proses perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif, restoratif, dan reintegratif. Dalam perspektif ini, hukum pidana tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan hubungan sosial, pembinaan pelaku tindak pidana, serta perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, penerapan pembaruan hukum pidana harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia agar sistem peradilan pidana mampu mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat.

Efektivitas Pembinaan Paralegal Dalam Mendukung Pelayanan Administrasi Hukum Umum Di Jawa Tengah

2026-04-22T21:51:41+07:00

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus didukung oleh sistem pelayanan hukum yang mudah, merata, dan efektif. Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya melalui sistem AHU Online, menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum secara administratif. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan layanan digital dengan tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat akibat rendahnya literasi hukum dan literasi digital serta keterbatasan pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pelayanan AHU dalam mendukung akses layanan hukum serta efektivitas pembinaan paralegal dalam membantu masyarakat mengakses layanan tersebut di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan AHU memiliki potensi besar dalam memperluas akses layanan hukum, namun belum berjalan optimal tanpa dukungan aktor pendamping. Pembinaan paralegal berperan strategis dalam menjembatani masyarakat dengan sistem hukum formal, termasuk pelayanan AHU Online. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pembinaan paralegal dinilai cukup efektif, tetapi masih menghadapi kendala berupa pembinaan yang belum berkelanjutan, keterbatasan sarana dan pendanaan, serta belum optimalnya pengakuan peran paralegal. Diperlukan sinergi antara penguatan pembinaan paralegal dan optimalisasi pelayanan AHU untuk mewujudkan akses layanan hukum yang mudah dan merata bagi masyarakat.

The Effect Of Green Marketing On Purchase Intention Mediated By Brand Trust

2026-04-23T09:33:50+07:00

Meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi green marketing guna menarik konsumen yang peduli terhadap lingkungan, khususnya Generasi Z. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Green Marketing terhadap Purchase Intention dengan Brand Trust sebagai variabel mediasi pada konsumen Avoskin di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik non-probability purposive sampling, melibatkan 140 responden Generasi Z yang mengetahui aktivitas green marketing Avoskin. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Green Marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Trust dan Purchase Intention, serta Brand Trust juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Purchase Intention dan memediasi hubungan antara Green Marketing dan Purchase Intention. Temuan ini menunjukkan bahwa Green Marketing berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan mendorong minat beli. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa dimensi place dan price paling dominan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti akses distribusi, daya saing harga, diferensiasi produk, dan efektivitas promosi guna memperkuat Brand Trust dan meningkatkan Purchase Intention.

Keadilan Restoratif sebagai Penyeimbang Disparitas Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan

2026-04-23T08:50:49+07:00

Artikel ini membahas mengenai disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika yang pada tataran implementasinya menunjukkan perbedaan penanganan pada masing-masing institusi yang memiliki kewenangan. Dalam sistem peradilan pidana, muara sebuah putusan seharusnya berada pada pihak pengadilan untuk memberikan penetapan apakah terhadap penyalahguna narkotika dapat diputuskan untuk menjalani rehabilitasi atau menjalani pidana penjara berdasarkan hasil asesmen. Dimilikinya kewenangan dari masing-masing institusi untuk menyelesaikan perkara, meskipun secara tidak langsung mengandung aspek kepastian hukum, namun bukan pada kepastian penerapan hukumnya sehingga terjadi disparitas dalam penanganan kasus tersebut. Melalui artikel ini dengan menggunakan metode penelitian hukum nomatif, memberikan gambaran problematika disparitas dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pada tataran implementasi menunjukkan bahwa dengan adanya berbagai regulasi yang muncul dari institusi kepolisian, kejaksaan, maupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, menunjukkan adanya disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini berimplikasi pada kurangnya rasa keadilan karena pada kasus yang sama atau hampir sama dapat diperlakukan berbeda. Kesimpulan akhir dari tulisan ini menunjukkan bahwa adanya disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika dikarenakan belum adanya kesamaan persepsi termasuk penyatuan regulasi terkait penanganan kasus penyalahguna narkotika, karena seharusnya dimungkinkan adanya norma hukum “satu pintu” dimana hanya ada satu regulasi terkait penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika untuk menghindari adanya berbagai penafsiran dari aparat penegak hukum

Analisis Perlindungan Notaris atas Pemalsuan Akta Berdasarkan Asas Pembenar dalam Renvoi

2026-04-23T00:23:24+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (i) batasan tanggung jawab notaris terhadap isi akta partij dan (ii) penerapan asas pembenar sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dari dugaan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris tidak bertanggung jawab secara materiil terhadap isi substansi akta partij, karena isi tersebut sepenuhnya bersumber dari pernyataan dan kehendak para pihak yang menghadap. Tanggung jawab notaris terbatas pada pemenuhan aspek formal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, asas pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ditegaskan kembali dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berfungsi untuk menghapus sifat melawan hukum apabila notaris menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan korektif (renvoi) berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada notaris sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewenangan dan dilandasi itikad baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas pembenar merupakan dasar hukum yang esensial dalam memperkuat perlindungan terhadap notaris serta menjamin kepastian hukum dalam praktik pembuatan akta autentik

Strategi Preventif Non-Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Persetubuhan Anak Di Bawah Umur

2026-04-15T16:47:53+07:00

Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan merupakan persoalan kriminologis yang kompleks dan semakin memprihatinkan, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti ketidakmatangan emosional serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, pergaulan, dan paparan konten digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif kriminologi serta merumuskan strategi penanggulangan melalui pendekatan non-penal yang bersifat preventif dan komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan non-penal memiliki peran strategis dalam pencegahan kejahatan dengan menitikberatkan pada upaya preemtif dan preventif. Upaya preemtif dilakukan melalui penanaman nilai moral oleh tokoh agama, penguatan komunikasi keluarga, serta pendidikan seksual sejak dini, sedangkan upaya preventif dilakukan melalui pengendalian konten pornografi serta edukasi dan sosialisasi di lingkungan sekolah. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mampu menyentuh akar permasalahan sebelum kejahatan terjadi. Selain itu, dampak kejahatan seksual terhadap anak juga menimbulkan trauma psikologis yang serius, sehingga diperlukan perlindungan dan perhatian dari berbagai pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terintegrasi melalui sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, preventif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Peran Pemahaman Agama dan Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Akhlak Anak

2026-04-25T07:03:18+07:00

Penelitian ini berangkat dari fenomena ketidaksinkronan antara nilai agama yang diajarkan di madrasah dengan praktik pengasuhan di rumah. Fenomena "dualisme akhlak"—anak patuh di madrasah tetapi agresif atau tidak jujur di rumah—menjadi indikasi adanya ketimpangan dalam internalisasi nilai. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran pemahaman agama orang tua dan pola asuh dalam pembentukan akhlak anak di Madrasah Diniyah Miftahussalam, Bandung. Metode kualitatif dengan desain studi kasus digunakan, melibatkan 10 keluarga dan 12 santri melalui wawancara mendalam serta observasi partisipatif selama tiga bulan di kawasan transisi rural-urban Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menemukan tiga tipologi: pemahaman agama tinggi dengan pola asuh otoriter melahirkan kepatuhan semu; pemahaman agama rendah dengan pola asuh demokratis menghasilkan akhlak sosial yang baik namun hampa spiritual; sinergi pemahaman agama mendalam dengan pola asuh demokratis-humanis membentuk akhlak mulia yang stabil. Kesimpulannya, internalisasi nilai agama tidak cukup hanya dengan hafalan atau ancaman, melainkan memerlukan ruang dialog dan keteladanan konsisten di rumah. Implikasi penelitian ini adalah perlunya program pendampingan orang tua berbasis literasi keagamaan dan keterampilan pola asuh positif yang terintegrasi dengan madrasah diniyah

Kekuatan Hukum Kontrak Terapeutik Dalam Tindakan Bedah Plastik Antara Dokter Dengan Pasien

2026-04-24T16:38:16+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum kontrak terapeutik dalam tindakan bedah plastik di Indonesia serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum dokter atas sengketa yang timbul. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah norma, asas, serta doktrin hukum yang relevan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penguatan konsep kontrak terapeutik dalam praktik tindakan estetika yang masih belum diatur secara spesifik dalam sistem hukum Indonesia. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber pendukung lain yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak terapeutik memiliki kekuatan mengikat sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata, namun bersifat sebagai perikatan upaya (inspanningverbintenis), bukan perikatan hasil (resultaatverbintenis). Kekuatan tersebut dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar profesi, informed consent, serta dokumentasi medis. Tanggung jawab dokter bersifat multidimensi, mencakup aspek perdata, pidana, administratif, dan etik

Manajemen Stakeholder Waka Kesiswaan Sma Negeri 1 Indralaya Dalam Membangun Kolaborasi Eksternal

2026-04-25T17:11:32+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen pemangku kepentingan yang diterapkan oleh Wakil Kepala Bidang Kemahasiswaan di SMA Negeri 1 Indralaya dalam membangun kolaborasi dengan pihak eksternal. Fokus utama penelitian ini adalah pada identifikasi pemangku kepentingan, teknik komunikasi persuasif, dan pelembagaan kerja sama formal untuk mendukung disiplin dan prestasi siswa. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Wakil Kepala Bidang Kemahasiswaan, observasi lapangan, dan dokumentasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wakil Kepala Bidang Kemahasiswaan menerapkan strategi "Undangan Elegan" sebagai bentuk manajemen kesan untuk mengurangi penolakan orang tua. Lebih lanjut, kolaborasi strategis dibangun melalui Nota Kesepahaman (MOU) dengan Unit Lalu Lintas Kepolisian Ogan Ilir Resort terkait peraturan lalu lintas dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait pembentukan Duta Anti Narkoba di tingkat kelas. Secara sosiologis, strategi ini mewakili upaya untuk mengubah modal sosial menjadi instrumen kontrol sosial formal dan informal. Temuan ini menegaskan bahwa manajer tingkat menengah di sekolah memainkan peran penting sebagai jembatan antara kebijakan institusional dan dinamika sosial masyarakat.

Manajemen Stakeholder dalam Pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya

2026-04-25T16:08:32+07:00

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi yang banyak dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Desa Wisata Danau Biru yang terletak di Palem Raya. Keberhasilan pengelolaan desa wisata sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai stakeholder yang memiliki peran berbeda dalam mendukung aktivitas pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami peran dan hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah desa, pengelola wisata, masyarakat lokal, pelaku usaha lokal, serta wisatawan, serta stakeholder pendukung seperti pemerintah daerah dan investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru telah berjalan melalui koordinasi dan kolaborasi antar pihak yang terlibat. Pemerintah desa berperan dalam dukungan kebijakan dan koordinasi, pengelola wisata bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan wisata, sedangkan masyarakat dan pelaku usaha lokal berkontribusi dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata. Meskipun demikian, pengelolaan desa wisata masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan fasilitas, keterbatasan pendanaan, serta promosi wisata yang belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan kerja sama antar stakeholder untuk mendukung pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.

Penerapan Digital Forensik Oleh Unit Siber Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan Berbasis Sextortion

2026-04-25T15:34:49+07:00

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah sextortion yang merupakan tindak pidana pemerasan berbasis konten seksual melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan digital forensik oleh Unit Siber Polda Lampung dalam pembuktian tindak pidana sextortion serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan pada Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digital forensik telah dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, pengamanan, pemeriksaan, dan analisis bukti digital dengan prinsip chain of custody, sehingga mampu mendukung pembuktian perkara dan memperkuat keyakinan hakim dalam mencapai kebenaran materiil. Namun demikian, efektivitas penerapan digital forensik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan perangkat dan sumber daya manusia, hambatan akses data dari platform digital, serta faktor korban dan pelaku yang memengaruhi kualitas alat bukti. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi kerja sama lintas instansi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana sextortion.

Kecemasan Mahasiswa dalam Menghadapi Risiko Kritik Sosial di Media Sosial: Perspektif Ulrich Beck

2026-04-25T13:37:23+07:00

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial mahasiswa, di mana media sosial menjadi ruang utama untuk mengekspresikan diri dan membentuk identitas. Namun, kebebasan tersebut juga memunculkan tekanan sosial dan kecemasan akibat potensi kritik dan penilaian publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecemasan mahasiswa dalam menghadapi risiko kritik sosial di media sosial dengan menggunakan perspektif masyarakat risiko Ulrich Beck. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecemasan mahasiswa dipengaruhi oleh rasa takut terhadap penilaian negatif, perbandingan sosial, dan tuntutan untuk menampilkan citra diri yang ideal. Mahasiswa cenderung menunda posting, mengevaluasi ulang konten, serta membatasi ekspresi diri sebagai bentuk self-censorship. Kecemasan terjadi sebelum dan setelah posting, yang menunjukkan adanya evaluasi diri secara berkelanjutan. Dalam perspektif masyarakat risiko, media sosial menghadirkan risiko sosial dan psikologis baru yang memengaruhi kondisi mental mahasiswa. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran dan strategi adaptif dalam mengurangi kecemasan di ruang digital.

Implementasi Penanaman Nilai Pancasila Melalui Budaya Pembiasaan Pada Siswa Di SDN 1 Pakunden

2026-04-25T13:12:40+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai Pancasila melalui budaya pembiasaan di SDN Pakunden 1 Kota Blitar, mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan pembiasaan yang diterapkan di sekolah, dan menganalisis perannya dalam membentuk karakter siswa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui berbagai kegiatan pembiasaan seperti upacara pengibaran bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, kegiatan kerja sama, dan mempraktikkan perilaku sopan santun dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, nilai-nilai Pancasila diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran melalui pengajaran kontekstual dan diskusi kelompok yang mendorong partisipasi siswa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa guru dan anggota sekolah memainkan peran penting dalam menciptakan budaya sekolah yang positif melalui teladan dan bimbingan yang konsisten. Namun, beberapa tantangan masih ada, termasuk pengaruh globalisasi dan menurunnya minat siswa dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembiasaan. Secara keseluruhan, implementasi nilai-nilai Pancasila melalui budaya pembiasaan dianggap efektif dalam mendukung pengembangan karakter, meskipun perbaikan dan inovasi berkelanjutan diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

2026-04-27T14:17:17+07:00

Perjudian online berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan internet, yang tidak hanya mempermudah akses masyarakat untuk berjudi tetapi juga membuka peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait judi online dan pencucian uang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta perubahan terbaru dalam UU No. 1 Tahun 2024 dan KUHP. Meskipun regulasi sudah cukup jelas, dinamika perkembangan kejahatan di masyarakat menuntut penyesuaian hukum yang berkelanjutan. Pelaku judi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ganda, yaitu sebagai tindak pidana asal (predicate crime) dan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (follow-up crime), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efektifitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

2026-04-27T14:29:46+07:00

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) merupakan instrumen pengawasan yang memiliki implikasi hukum, ekonomi, dan sosial dalam hubungan antara PT PLN (Persero) dan pelanggan, yang dalam praktiknya kerap menimbulkan sengketa terkait temuan teknis, Tagihan Susulan, dan sanksi administratif akibat asimetri kewenangan dan informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa P2TL, mengkaji proses pelaksanaannya, serta menilai efektivitasnya dibandingkan mekanisme lain dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, serta relevan untuk sengketa P2TL yang bersifat teknis dan relasional, dengan pelaksanaan yang menuntut pemetaan peran para pihak secara proporsional, keterbukaan informasi teknis, dan diskresi administratif yang akuntabel guna menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan efisiensi. Dari sisi efektivitas, mediasi unggul dalam efisiensi waktu dan biaya, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta memulihkan hubungan hukum antara PLN dan pelanggan, meskipun dipengaruhi oleh kualitas substansi hukum, kompetensi mediator, sarana pendukung, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya musyawarah. Dengan demikian, mediasi disimpulkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa P2TL yang rasional dan berkeadilan apabila didukung penguatan kelembagaan, standar prosedural yang transparan, peningkatan kapasitas mediator, integrasi regulasi sektoral, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan untuk menjamin konsistensi, kredibilitas, dan legitimasi proses penyelesaian sengketa.

Perkawinan Siri Perspektif Hukum Positif dan Maslahah Mursalah Analisis Dissenting Opinion Hakim Pengadilan Negeri Mungkid dalam Putusan Nomor 87Pid.B/2024/PN MKD

2026-04-27T13:42:09+07:00

Perkawinan siri merupakan fenomena yang masih sering dipraktikkan di Indonesia, namun menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks antara hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan hakim Pengadilan Negeri Mungkid terhadap perkawinan siri dalam Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN MKD, serta mengkaji bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pandangan hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan eksplorasi melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Mungkid memiliki dua pandangan berbeda: pertama, hakim AWP memandang perkawinan siri sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 karena sah-tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama, bukan pencatatan; kedua, melalui dissenting opinion, hakim AP memandang perkawinan siri tidak sah karena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti hukum. Ditinjau dari hukum positif, kedua pandangan tersebut memiliki dasar hukum masing-masing yang sah, namun pencatatan perkawinan tetap penting untuk perlindungan hukum. Ditinjau dari hukum Islam melalui konsep maslahah mursalah, perkawinan siri meskipun memenuhi rukun dan syarat secara fiqh, lebih banyak menimbulkan mudharat daripada maslahat karena tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi istri dan anak.

Keabsahan Klausula Baku dalam Menentukan Wanprestasi pada Perjanjian Telekomunikasi

2026-04-27T18:18:44+07:00

Perkembangan pesat layanan telekomunikasi mendorong penggunaan klausula baku dalam hubungan kontraktual yang seringkali menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah penghangusan kuota internet oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), yang memunculkan perdebatan hukum terkait aspek keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula baku serta implikasinya dalam menentukan wanprestasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan studi kasus, guna mengkaji kesesuaian klausula tersebut dengan prinsip hukum perjanjian dan peraturan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun klausula penghangusan kuota secara formal dianggap sah karena adanya persetujuan, keabsahan substantifnya masih dipertanyakan karena berpotensi melanggar prinsip keadilan, keseimbangan, dan proporsionalitas. Selain itu, klausula tersebut dapat mengurangi nilai ekonomi jasa yang telah dibayar oleh konsumen sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsep partial invalidity memungkinkan pembatalan klausula tertentu tanpa membatalkan keseluruhan perjanjian, sementara bounded rationality menunjukkan keterbatasan pemahaman konsumen terhadap isi kontrak.

Analisis Substansi Aturan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018

2026-04-27T22:06:06+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang isbat nikah poligami tanpa izin Pengadilan Agama dalam perspektif maqāṣid syarī‘ah Imam As-Syatibi. Fokus penelitian ini adalah mengkaji kesesuaian kebijakan tersebut dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga kemaslahatan keluarga, melindungi hak perempuan, serta menjamin kepastian hukum bagi anak. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan, dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara normatif melalui pendekatan maqāṣid syarī‘ah, terutama pada lima tujuan pokok syariat (al-ḍarūriyyāt al-khams). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada dasarnya sejalan dengan prinsip maqāṣid syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) serta melindungi perempuan dan anak dari praktik poligami yang tidak terkontrol. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara dalam menertibkan administrasi perkawinan dan mencegah penyalahgunaan poligami. Namun demikian, larangan isbat nikah poligami tanpa izin pengadilan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi istri dan anak dari perkawinan yang tidak tercatat, terutama terkait perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih responsif guna menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak tanpa mengabaikan ketertiban hukum.

Analisis Konsep Sengketa Medis Dan Penerapan Komunikasi Medis Yang Tepat Untuk Mencegah Terjadinya Konflik Hukum Dan Etik Di Indonesia

2026-04-28T11:10:44+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis definisi dan konsep sengketa medis dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia, mengkaji pentingnya penerapan komunikasi medis sebagai upaya pencegahan konflik hukum dan etik, serta menelaah mekanisme penyelesaian sengketa medis ditinjau dari aspek hukum, etik, dan alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi. Bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis, deskriptif, dan preskriptif dengan didukung literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, sengketa medis merupakan bentuk perselisihan hukum yang bersifat multidimensional, tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi etika, profesionalitas, serta dinamika hubungan terapeutik antara pasien dan tenaga medis. Kedua, komunikasi medis yang efektif memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif dalam mencegah sengketa, karena mampu memenuhi hak pasien atas informasi, menyelaraskan ekspektasi, serta membangun kepercayaan dalam hubungan pelayanan kesehatan. Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa medis di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dengan mengutamakan alternatif penyelesaian sengketa sebagai langkah awal sebelum litigasi, melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum, etik/disiplin profesi, dan prinsip keadilan restoratif.

Urgensi Regulasi Baru UU ITE untuk Mengatasi Plagiarisme Karya AI Generatif

2026-04-25T13:18:34+07:00

Kecerdasan Buatan (AI) generatif menghadirkan peluang dan tantangan signifikan dalam perlindungan hak cipta karya digital di Indonesia, terutama karena belum adanya regulasi yang memadai dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), baik pada tahun 2008, tahun 2016, maupun tahun 2024. Teknologi ini memungkinkan penciptaan karya dengan kualitas setara manusia, namun memunculkan persoalan hukum terkait kepemilikan hak cipta, plagiarisme, dan penghargaan terhadap karya asli. Analisis ini mengeksplorasi ketimpangan regulasi yang ada, dampaknya terhadap inovasi, serta kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang adaptif. Pendekatan berbasis data menggarisbawahi perlunya integrasi antara perlindungan hukum dan inovasi teknologi untuk memastikan keadilan dalam pemanfaatan AI generatif di era digital.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Regulasi

Pemanfaatan Teknologi sebagai Sarana Viktimisasi dalam Cyber Grooming

2026-04-25T10:03:51+07:00

Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan kejahatan siber yang baru, seperti cyber grooming, yang memanfaatkan platform digital untuk mengeksploitasi anak-anak secara seksual. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis penggunaan teknologi sebagai sarana untuk memudahkan tindakan pemerasan, serta mengeksplorasi tahapan dan metode cyber grooming, kerentanan anak-anak, dampak yang dihasilkan, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil dalam perspektif hukum dan kriminologi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka (library research) melalui pendekatan kualitatif normatif, dengan mengkaji berbagai sumber literatur dalam bidang hukum, kriminologi, dan viktimologi. Temuan dalam pembahasan menunjukkan bahwa teknologi berperan sebagai penghubung utama dalam tindakan pemerasan melalui tingkat anonimitas, akses terhadap informasi pribadi, dan kurangnya pengawasan sosial dalam lingkungan digital. Proses grooming dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan manipulatif, mulai dari pendekatan emosional hingga kemudian melibatkan eksploitasi seksual. Anak-anak berada dalam posisi rentan akibat faktor psikologis dan rendahnya pemahaman tentang literasi digital, dan dampaknya dapat berupa trauma psikologis, isolasi sosial, serta pemerasan. Diperlukan upaya penanggulangan yang menyeluruh melalui penguatan regulasi yang spesifik, peningkatan literasi digital, dan pengawasan aktif dari orang tua. Sebagai kesimpulan, cyber grooming adalah tindak kejahatan yang bersifat,multidimensional, memerlukan pendekatan terpadu di bidang hukum, sosial, dan teknologi untuk menjaga keselamatan anak-anak.

Komunikasi Persuasif Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Partisipasi Kegiatan program Desa Sugih Waras

2026-04-26T08:46:21+07:00

Partisipasi masyarakat yang belum maksimal dalam kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Sugih Waras menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi persuasif yang diterapkan oleh pengurus PKK serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan program desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori proses perubahan sikap dari Carl Hovland yang meliputi tahapan perhatian, pemahaman, penerimaan, dan pengingatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pengurus PKK berjalan cukup efektif melalui pendekatan interpersonal yang bersifat kekeluargaan, penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta pemanfaatan media komunikasi seperti WhatsApp. Faktor pendukung meliputi penggunaan media komunikasi yang efektif, hubungan sosial yang baik antara pengurus dan masyarakat, interaksi yang aktif, serta kesesuaian program dengan kebutuhan warga. Adapun faktor penghambat meliputi kesibukan masyarakat, kurangnya minat sebagian anggota, kondisi lingkungan, serta adanya perbedaan pandangan terhadap program yang dilaksanakan. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, secara keseluruhan komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pengurus PKK Desa Sugih Waras tergolong berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, yang ditunjukkan melalui meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan program desa.

Perspektif Mahasiswa Terhadap Implementasi Program Mbkm Di Lembaga Pendidikan Islam

2026-04-26T21:14:18+07:00

Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan bentuk transformasi pendidikan tinggi yang bertujuan meningkatkan kualitas lulusan melalui pembelajaran berbasis pengalaman. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, pelaksanaan MBKM memiliki tantangan tersendiri karena harus mengintegrasikan kebijakan modern dengan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif mahasiswa terhadap implementasi program MBKM di lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber data primer berupa artikel jurnal ilmiah terindeks Google Scholar tahun 2022–2026 yang relevan dengan topik MBKM, perspektif mahasiswa, dan pendidikan Islam, serta data sekunder berupa buku dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memandang MBKM sebagai program yang mampu memperluas pengalaman belajar, meningkatkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, berpikir kritis, kemandirian, serta kesiapan menghadapi dunia kerja. Dalam lembaga pendidikan Islam, MBKM juga dipahami sebagai sarana penguatan nilai-nilai keislaman seperti amanah, tanggung jawab, akhlak, kepedulian sosial, dan moderasi beragama. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa kurangnya sosialisasi, belum optimalnya konversi SKS, penyesuaian kurikulum, keterbatasan mitra, dan pendampingan dosen yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, kurikulum yang adaptif, perluasan kerja sama mitra, serta peningkatan peran dosen pembimbing agar implementasi MBKM berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

Analisis Ratio Decidendi Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Mengabulkan Gugatan Cerai Ghaib Pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/Pa.Ska

2026-04-26T21:18:01+07:00

GPerceraian ghoib sering kali menjebak pihak istri dalam pusaran ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, terutama ketika durasi hilangnya suami berlangsung secara ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam mengabulkan permohonan cerai ghoib pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Ska, serta menganalisis dampaknya terhadap pemenuhan kepastian hukum bagi Penggugat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan studi kasus, ditemukan bahwa majelis hakim di Pengadilan Agama Surakarta tidak hanya terpaku pada parameter normatif dua tahun sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), melainkan juga melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) yang progresif. Hakim menggunakan prinsip kemaslahatan (al-maslahah) untuk mengakhiri penderitaan (mudharat) lahir dan batin yang telah dialami Penggugat selama lebih dari 17 tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan verstek ini bukan sekadar penyelesaian prosedur formal, melainkan instrumen vital bagi pemulihan hak sipil Penggugat. Putusan tersebut memberikan legalitas status personal yang mutlak, sehingga Penggugat dapat kembali bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri tanpa hambatan administratif akibat status perkawinan yang tidak jelas.

Urgensi Pidana Kerja Sosial Dalam Mengurangi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan

2026-04-26T22:28:04+07:00

Permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana, yang berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan narapidana serta meningkatnya potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini mendorong perlunya alternatif pemidanaan yang lebih efektif dan humanis, salah satunya melalui penerapan pidana kerja sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pidana kerja sosial sebagai solusi dalam mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta menilai relevansinya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta konsep-konsep pemidanaan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial memiliki potensi besar sebagai alternatif pidana penjara, khususnya bagi pelaku tindak pidana ringan, karena tidak hanya mengurangi jumlah penghuni lapas, tetapi juga memberikan manfaat sosial serta mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Hukuman Bagi Koruptor Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam Perspektif Al-Qur’an

2026-04-27T07:36:18+07:00

Penerapan sanksi pidana yang tegas memiliki posisi strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama sebagai sarana memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai korupsi tidak hanya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bahkan membuka kemungkinan penerapan pidana mati pada kondisi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sanksi pidana bagi pelaku korupsi dalam perspektif KUHP serta mengkaji relevansinya dengan nilai-nilai Al-Qur’an. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi komparatif, melalui pengkajian literatur berupa peraturan perundang-undangan serta penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan konsep al-amânah, al-akl bi al-bâthil, dan fasâd fî al-ardh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku korupsi dalam hukum positif bersifat variatif, meliputi pidana penjara, denda, pidana tambahan berupa pencabutan hak, hingga pidana mati dalam kondisi tertentu. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, tindakan korupsi dapat dikategorikan sebagai jarîmah ta’zîr, sehingga penentuan jenis dan berat ringannya hukuman diserahkan kepada otoritas hakim atau penguasa. Dengan demikian, integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Al-Qur’an dapat menjadi pendekatan alternatif dalam memperkuat penegakan hukum dan pencegahan korupsi.

Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) Dalam Delik Tindak Pidana Menyiarkan Konten Bermuatan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

2026-04-27T10:31:51+07:00

Era digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi dan interaksi sosial. Di satu sisi, teknologi seperti internet dan media sosial mempermudah distribusi informasi, namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru, seperti penyebaran informasi palsu dan tindak pidana berbasis teknologi (cybercrime). Di Indonesia, tantangan ini diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang bertujuan untuk menjamin keamanan serta kepastian hukum dalam ruang digital. Penelitian ini mengkaji kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik melalui konten YouTube. Keduanya dituduh melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tetapi dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim karena hakim menimbang tuntutan penuntut umum tidak memenuhi standar pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengkaji penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian bersifat deskriptif analitis, menggambarkan dan menganalisis putusan bebas (vrijspraak). Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil evaluatif. Pengaturan tentang Putusan Bebas (Vrijspraak) secara tegas telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim menegaskan pentingnya analisis kontekstual dalam kasus pencemaran nama baik, khususnya terkait kritik terhadap pejabat publik. Keputusan ini menjadi preseden penting, menekankan kebutuhan akan pembuktian yang kuat, pemahaman konteks komunikasi publik, serta keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hukum.

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

2026-04-27T13:39:00+07:00

Penegakan hukum di sektor perikanan di Indonesia masih belum optimal, baik dari segi jumlah kasus yang ditangani maupun kualitas penyelesaiannya, sehingga menimbulkan kerugian negara secara ekonomi dan lingkungan serta berdampak pada kedaulatan wilayah. Penelitian empiris ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perikanan mengacu pada hukum internasional melalui konferensi hukum laut PBB (1958, 1960, 1973–1982) yang melahirkan UNCLOS 1982, serta hukum nasional seperti UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 45 Tahun 2009, dan PP No. 11 Tahun 2023. Namun, efektivitas pemidanaan terhadap pelaku, khususnya residivis, masih belum optimal karena keterbatasan aturan internasional yang cenderung hanya memperbolehkan sanksi denda, serta pengecualian bagi pelaku WNA di wilayah ZEE Indonesia yang umumnya tidak dijatuhi pidana penjara kecuali ada perjanjian bilateral, meskipun penahanan selama proses hukum tetap diperbolehkan.

Pekerjaan Layak dalam Praktik: Evaluasi Program Ketenagakerjaan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya Tahun 2026

2026-04-29T23:34:46+07:00

Penelitian ini mengevaluasi program ketenagakerjaan di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dalam mendukung pencapaian SDGs Tujuan 8 mengenai pekerjaan layak pada tahun 2026. Masalah utama yang diteliti adalah tingginya angka penduduk yang tidak bekerja (39.636 jiwa) serta adanya pengangguran struktural akibat ketidaksiapan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas implementasi kebijakan dengan menempatkan kesiapan sosial sebagai variabel kunci. Metode yang digunakan adalah evaluasi formal dan on-going dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun desain program melalui aplikasi padat karya, pelatihan, dan kolaborasi lintas sektor (BAZNAS) sudah sistematis, namun implementasinya belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya motivasi masyarakat, keterbatasan pendidikan, serta preferensi untuk bertahan di zona nyaman sektor informal yang subsisten. Hasil ini penting sebagai dasar transformasi kebijakan yang lebih humanis dan adaptif dalam menjembatani kesenjangan antara kompetensi warga dengan kebutuhan pasar kerja lokal.

Analisis Hukum Pelaksanaan Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Produksi Yang Telah Dikuasai Perusahaan

2026-04-27T14:05:18+07:00

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program perhutanan sosial dan reforma agraria sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk melaksanakannya secara konsisten. Dengan metode yuridis empiris, penelitian ini mengkaji pengaturan hukum, perlindungan masyarakat, serta pertanggungjawaban perusahaan dalam pelaksanaan perhutanan sosial di kawasan hutan produksi. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sementara perlindungan hukum bagi masyarakat tersedia melalui pengakuan legal, kerja sama, pendampingan, dan mekanisme penyelesaian konflik. Adapun perusahaan yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Adat Sebagai Faktor Meringankan Untuk Menjatuhkan Pidana Di Bawah Minimum Pada Tindak Pidana Penculikan Anak

2026-04-23T12:05:30+07:00

Pertimbangan hakim merupakan argumen yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum dalam teori kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2017/PN.Tul. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan tersier yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, buku dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum terhadap terdakwa karena terdakwa dan keluarga korban telah melakukan sanksi adat Kei. Penjatuhan putusan di bawah minimum yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan teori kepastian hukum bahwa hakim harus bertumpu pada hukum positif sebagai dasar utama, sanksi adat hanya dapat diposisikan sebagai faktor yang melengkapi pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan, bukan sebagai dasar untuk mengesampingkan ketentuan yang secara tegas di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Strategi Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Digital di Era Globalisasi untuk Masayarakat Indonesia

2026-04-23T10:23:57+07:00

Penelitian ini membahas strategi hukum dalam penanggulangan kejahatan digital di era globalisasi untuk masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan, namun di sisi lain menimbulkan ancaman berupa kejahatan digital seperti peretasan, pencurian data, penipuan daring, phishing, carding, dan penyebaran malware. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia telah cukup memadai melalui Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya kemampuan digital forensik, rendahnya literasi digital masyarakat, serta sifat kejahatan siber yang lintas negara. Strategi hukum yang ideal dilakukan melalui pembaruan regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kerja sama internasional, pemanfaatan teknologi keamanan siber, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan digital memerlukan sinergi antara negara, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat luas.

Vigilantisme sebagai Bentuk Kegagalan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Peradilan Pidana

2026-04-22T23:19:17+07:00

Abstrak

Vigilantisme merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat tanpa mempunyai kewenangan yang resmi dari negara dengan alasan menegakkan keadilan secara langsung. Fenomena ini muncul ketika masyarakat menilai sistem peradilan pidana tidak mampu memberikan rasa keadilan, kepastian, maupun perlindungan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis vigilantisme sebagai bentuk kegagalan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah Socio-Legal Research dengan analisis normatif terhadap hukum pidana dan kewenangan aparat, serta menganalisis secara empiris terhadap realitas sosial. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan krisis legitimasi terhadap sistem peradilan pidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia serta mengancam prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum. Berdasarkan hasil penelitian tindakan vigilantisme dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, lambatnya proses penegakan hukum, serta persepsi bahwa pelaku kejahatan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Maka dari itu diperlukan peningkatan kinerja aparat penegak hukum, transparansi proses peradilan, serta upaya membangun kembali kepercayaan publik agar penegakan hukum tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana yang sah dan berkeadilan.

Implementasi Model Pembelajaran Creative Problem Solving Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika Siswa Sma: Suatu Kajian Literatur Sistematik

2026-04-21T12:04:28+07:00

Minimnya rancangan pembelajaran yang mampu mendorong lahirnya berbagai gagasan mengakibatkan kemampuan berpikir kreatif siswa tidak berkembang secara optimal. Upaya untuk mendukung peningkatan kemampuan tersebut dapat dilakukan melalui penerapan model Creative Problem Solving (CPS) sebagai pendekatan pembelajaran. Kajian ini berfokus pada analisis penerapan model Creative Problem Solving (CPS) dalam pembelajaran matematika, terutama yang berkaitan dengan upaya pengembangan kemampuan berpikir kreatif matematis pada siswa tingkat SMA. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini berupa tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review). Artikel-artikel yang dianalisis diperoleh melalui pencarian pada berbagai basis data, yaitu Google Scholar, ResearchGate, SINTA, DOAJ, Scopus, serta Web of Science dalam rentang waktu 2020 hingga 2025 dengan memanfaatkan kata kunci yang disesuaikan dengan topik penelitian. Melalui tahapan penyaringan, terpilih sebanyak 15 artikel untuk dianalisis. Temuan kajian mengindikasikan bahwa penerapan model Creative Problem Solving (CPS) memberikan dampak positif terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA, yang tercermin pada peningkatan kefasihan, fleksibilitas, serta kebaruan gagasan. Hasil penelaahan turut mengungkap bahwa penerapan model Creative Problem Solving (CPS) dalam berbagai studi yang dianalisis menunjukkan keragaman pendekatan dan pelaksanaan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa model Creative Problem Solving (CPS) layak dipertimbangkan sebagai salah satu strategi pembelajaran matematika yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMA.

Pengaruh Literasi Keuangan, Tingkat Pemahaman Akuntansi, dan Ukuran Usaha Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UKM di Kabupaten Buleleng

2026-04-21T16:26:20+07:00

Rendahnya mutu penyajian informasi finansial pada sektor usaha kecil menengah di Kabupaten Buleleng menjadi faktor utama penggerak riset ini. Kondisi kurang ideal tersebut dipicu oleh minimnya literasi keuangan, tingkat pemahaman akuntansi, serta variasi ukuran usaha dalam tata kelola finansial mereka. Berbagai kendala ini menyebabkan pengambilan kebijakan menjadi tidak efektif serta menghambat terbukanya akses menuju beragam sumber modal usaha. Penelitian tersebut bertujuan guna menelaah signifikansi pengaruh literasi keuangan, tingkat pemahaman akuntansi, dan ukuran usaha terhadap kualitas laporan keuangan. Peneliti menggunakan metode survei dengan desain kuantitatif melalui penyebaran kuesioner bagi para pemilik UMKM di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Sampel penelitian ditetapkan memakai teknik purposive sampling hingga didapatkan total sebanyak 126 responden. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui instrumen angket, pengarsipan dokumen, serta pengamatan. Analisis terhadap informasi tersebut memanfaatkan statistik deskriptif, pengujian kualitas data, pemeriksaan asumsi klasik, regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Berdasarkan temuan, literasi keuangan, tingkat pemahaman akuntansi, beserta ukuran usaha memberikan kontribusi positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan di sana. Hasil ini menegaskan bahwa semakin baik penguasaan finansial dan keterampilan akuntansi, dibarengi bertambahnya skala bisnis yang dijalankan, maka pelaporan keuangan yang diproduksi akan semakin bermutu. Maka, peningkatan literasi keuangan, penguatan pemahaman akuntansi, serta perluasan ukuran usaha merupakan variabel kunci dalam menopang kualitas laporan keuangan dan aspek keberlanjutan bisnis di masa depan.

Penanganan Pidana Pemilu dalam Perspektif Electoral Justice

2026-04-23T14:30:01+07:00

Electoral justice merupakan konsep penting dalam sistem demokrasi yang menjamin bahwa seluruh proses pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Konsep ini mencakup mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa pemilu, perlindungan hak pilih, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu. Electoral justice tidak hanya berfungsi sebagai alat korektif terhadap ketidakadilan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dalam praktiknya, efektivitas electoral justice dipengaruhi oleh independensi lembaga penyelenggara dan penegak hukum, aksesibilitas mekanisme pengaduan, serta kepastian hukum yang jelas. Oleh karena itu, penguatan sistem electoral justice menjadi krusial untuk memastikan pemilu yang berintegritas dan demokrasi yang berkelanjutan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengkaji secara mendalam dan komperhensif atas penyelenggaraan pemilu secara umum dan khsusunya terhadap penanganan pelanggaaran pemilu yang berkeadilan sesuai dengan cita-cita demokrasi. Menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan undang-undang (Statute Approach), penelitian ini terfokus pada bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat lewat pemilu yang berkeadilan dan pemenuhan prinsip-prinsip electoral justice pada penanganan pelanggaran di tahapan-tahapan pemilu. Dengan telaah mendalam terhadap pelaksanaan pemilu yang ber-asaskan langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Kiranya dapat memberikan gambaran secara komprehensif sebagai masukan bagi penyelenggara pemilu kedepannya.

Pokoknya Ada Intertekstualitas dan Konstruksi Makna Politik dalam Tweet Balasan Anies Baswedan

2026-04-23T19:54:51+07:00

Penelitian ini menganalisis tweet balasan Anies Baswedan yang diunggah pada 31 Maret 2026 melalui akun @aniesbaswedan, yang hanya terdiri dari tiga kata: "Pokoknya ada…" Frasa tersebut merupakan kutipan terselubung dari pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang viral tiga hari sebelumnya dan telah menjadi simbol komunikasi birokrasi yang tidak transparan di ruang publik digital Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana makna politik dikonstruksi secara berlapis dalam teks yang tampak sederhana tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif interpretatif dengan menerapkan dua metode analisis: semiotika dua tahap Roland Barthes dan analisis intertekstual. Data dikumpulkan melalui dokumentasi digital berupa screenshot tweet, pemberitaan media daring, dan data analitik keterlibatan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tataran denotasi tweet ini hanyalah respons kasual, namun pada tataran konotasi ia menyimpan tiga lapisan makna sekaligus: parodi terhadap gaya komunikasi birokrasi yang vague, humor self-deprecating tentang kondisi pasca-jabatan, dan ekspresi solidaritas kultural dengan audiens digital. Pada tataran mitos, tweet ini mendekonstruksi dua mitos yang berlawanan: mitos bahwa jawaban vague pejabat adalah hal yang lumrah, dan mitos bahwa politisi oposisi harus selalu mengkritik secara frontal. Penelitian ini berkontribusi pada kajian komunikasi politik digital di Indonesia dengan menunjukkan bahwa intertekstualitas dapat menjadi strategi komunikasi politik yang sangat efisien di era media sosial.

Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA Kota Surabaya

2026-04-23T22:46:46+07:00

Kurikulum Merdeka merupakan salah satu kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan bersifat fleksibel. Namun, implementasi kebijakan ini masih menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di tingkat satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap literatur ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, terutama dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta penguatan karakter peserta didik. Fleksibilitas kurikulum juga memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Namun demikian, keberhasilan Kurikulum Merdeka masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, dan pemahaman konsep kurikulum. Sehingga masih diperlukan peningkatan kemampuan guru dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan ini.

Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian di Rumah Makan Manalagi

2026-04-24T07:52:46+07:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen di Rumah Makan Manalagi, Singaraja. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal untuk menguji hubungan sebab-akibat antar variabel. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert kepada 140 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu konsumen yang telah melakukan pembelian. Analisis data meliputi uji asumsi klasik, regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,892, yang berarti kualitas produk dan citra merek secara bersama-sama berkontribusi sebesar 89,2% terhadap keputusan pembelian, sedangkan 10,8% dipengaruhi faktor lain di luar model. Uji simultan (F) menunjukkan kedua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Uji parsial (t) juga menunjukkan bahwa kualitas produk dan citra merek masing-masing berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas produk dan penguatan citra merek akan mendorong keputusan pembelian konsumen.

Analisis Fraud Pentagon terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

2026-04-24T08:01:45+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Fraud Pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Fraud Pentagon diproksikan melalui financial stability, ineffective monitoring, audit opinion, change in directors, dan frequent number of CEO’s picture. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 16 perusahaan dengan total 56 observasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial stability berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, audit opinion berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan ineffective monitoring berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, change in directors berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, frequent number of CEO’s picture berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Variabel Fraud Pentagon mampu menjelaskan kecurangan laporan keuangan sebesar 11%, sedangkan sisanya sebesar 89% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi terhadap Anak Residivis Pencurian Ringan Berdasarkan Kepastian Hukum

2026-02-26T22:27:16+07:00

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis problematika yuridis penerapan diversi terhadap anak residivis kasus pencurian ringan serta mengkaji urgensi pengaturan batasannya demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Masalah difokuskan pada adanya disharmoni norma antara syarat diversi dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang melarang diversi bagi pengulangan tindak pidana dengan praktik penyelesaian perkara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang lebih berorientasi pada batasan nilai kerugian materiil di bawah standar tindak pidana ringan. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Gustav Radbruch tentang kepastian hukum untuk membedah kekosongan norma yang terjadi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait, kemudian dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan batasan tegas mengenai frekuensi pemberian diversi bagi anak residivis pencurian ringan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan hilangnya efek edukasi bagi pelaku, sehingga diperlukan pengaturan teknis yang secara spesifik membatasi pemberian diversi agar tercipta keseimbangan proporsional antara perlindungan kepentingan terbaik anak dan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat.

Analisis Manajemen Komunikasi Krisis PT Railink dalam Penanganan Gangguan Operasional Kereta Bandara Yogyakarta International Airport (YIA)

2026-04-07T21:29:49+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan krisis yang diterapkan oleh PT Railink Yogyakarta dalam menghadapi gangguan teknis pada layanan Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Dengan menggunakan kerangka Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan oleh W. Timothy Coombs, penelitian ini mengevaluasi respons organisasi melalui media sosial, khususnya akun Instagram @kabandararailink. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi sistematis terhadap konten digital perusahaan, dokumentasi pemberitaan media massa daring, serta kajian terhadap literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Railink menerapkan kombinasi strategi komunikasi krisis, yaitu dengan memberikan informasi instruksional terkait gangguan teknis, informasi penyesuaian melalui permohonan maaf dan penyampaian empati, serta upaya pemulihan reputasi setelah krisis terjadi. Penerapan kebijakan pengembalian dana (refund) sebesar 100% serta klarifikasi yang cepat melalui Instagram Stories menjadi elemen penting dalam meredam eskalasi konflik di ruang publik. Meskipun manajemen krisis tersebut dinilai relatif efektif, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kecepatan respons serta sinkronisasi informasi di lapangan guna menjaga kepercayaan dan loyalitas konsumen.

Pengaruh Gaji, Insentif, Keselamatan Kerja, Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan

2026-04-10T14:17:32+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaji, insentif, keamanan kerja, dan motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan CV. Makmur Jaya Demak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian eksploratif. Populasi penelitian adalah seluruh 60 karyawan CV. Makmur Jaya dengan teknik sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner menggunakan skala Likert. Analisis data menggunakan regresi linier berganda melalui uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaji berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja (B = 0,263; Sig. = 0,002), insentif berpengaruh positif dan signifikan (B = 0,214; Sig. = 0,014), keamanan kerja berpengaruh positif dan signifikan (B = 0,287; Sig. = 0,028), dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan (B = 0,301; Sig. = 0,000). Secara bersamaan, semua variabel independen secara signifikan mempengaruhi kepuasan kerja (F = 10,884; Sig. 0,000). Nilai R2 sebesar 0,613 menunjukkan bahwa 61,3% variasi dalam kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh model penelitian.

Analisis Faktor yang Memengaruhi Minat Masyarakat Kolaka dalam Menggunakan Layanan Perbankan Syariah

2026-04-13T13:44:45+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pesat industri perbankan syariah di Indonesia yang belum sepenuhnya diiringi dengan meningkatnya minat masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut, khususnya di wilayah Kolaka yang memiliki potensi besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana minat masyarakat Kolaka dalam menggunakan layanan perbankan Syariah,Bagaimana pengaruh faktor religiusitas terhadap minat masyarakat Kolaka dalam menggunakan layanan perbankan Syariah,Bagaimana pengaruh pengetahuan dan kualitas layanan terhadap minat masyarakat Kolaka dalam menggunakan layanan perbankan Syariah.Rendahnya minat masyarakat ini diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat religiusitas, pengetahuan, serta kualitas layanan yang diberikan oleh bank syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah di Kolaka.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui pengkajian berbagai sumber ilmiah berupa buku, jurnal, dan laporan resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap perbankan syariah masih bersifat fluktuatif dan belum merata. Religiusitas menjadi faktor pendorong awal melalui keinginan menghindari riba dan keyakinan terhadap kesesuaian prinsip syariah, namun pengaruhnya belum dominan tanpa didukung oleh tingkat pengetahuan yang memadai serta kualitas layanan yang kompetitif. Pemahaman masyarakat mengenai konsep dan produk perbankan syariah berperan penting dalam membentuk persepsi dan meningkatkan kepercayaan, sementara kualitas layanan seperti kemudahan akses, kecepatan pelayanan, serta dukungan teknologi digital menjadi faktor utama dalam menarik dan mempertahankan minat masyarakat. Dengan demikian, diperlukan strategi yang terintegrasi melalui peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi layanan berbasis teknologi, serta penguatan kualitas pelayanan guna mendorong peningkatan minat masyarakat terhadap perbankan syariah secara berkelanjutan.

Perlindungan Hukum terhadap Bidan yang Merujuk Pasien Kegawatdaruratan Kebidanan

2026-04-18T19:56:50+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan rujukan kegawatdaruratan kebidanan dan mengkaji perlindungan hukum bagi bidan yang merujuk pasien kegawatdaruratan kebidanan, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang kesehatan, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur ilmiah, jurnal akademik, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi bidan dibangun melalui norma kewenangan, norma kewajiban, serta norma perlindungan preventif dan represif yang membatasi tanggung jawab hukum sepanjang tindakan dilakukan sesuai standar profesi dan prosedur; namun perlindungan tersebut bergantung pada kepatuhan terhadap standar profesi, standar pelayanan, dan mekanisme rujukan yang berlaku. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 memperkuat perlindungan dengan mewajibkan pemeriksaan disiplin profesi sebelum proses pidana atau perdata dilakukan. Meskipun kerangka hukum telah jelas, dalam praktik masih terdapat ketidakpastian karena belum adanya keseragaman standar operasional prosedur rujukan, sehingga diperlukan keseragaman di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Menghindari Golput: Mengapa Satu Suara Sangat Berarti

2026-04-23T16:04:58+07:00

Fenomena tingginya angka golput dalam pemilu nasional 2024 menjadi salah satu isu dalam dinamika demokrasi indonesia. Dari hasil data KPU RI tercatat (18,22%) angka golput dalam pemilu nasional, angka tersebut menunjukkan adanya penurunan partisipasi dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan golput pada pemilu 2024 dengan menggunakan data sekunder dari lembaga survei, artikel ilmiah, dan laporan media. Hasil analisis menunjukkan bahwa golput dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpercayaan terhadap institusi politik, sikap apatisme, minimnya pemahaman terkait politik di berbagai kalangan masyarakat, dan faktor kondisi geografis. Fenomena ini memiliki implikasi serius terhadap legitimasi pemimpin terpilih dan kualitas demokrasi negara. Kajian ini menegaskan pentingnya edukasi politik,penyelenggaraan pemilu, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Pesantren Al-Umm ASWAJA

2026-04-24T19:53:21+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Pesantren Al-Umm ASWAJA serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan Pedoman Akuntansi Pesantren berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi kas di pesantren masih bersifat manual dan sederhana, dengan pencatatan yang belum terstruktur serta adanya perangkapan fungsi oleh bendahara. Selain itu, pemisahan tugas dan sistem pengendalian internal belum berjalan optimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa laporan keuangan belum sesuai standar karena belum diterapkannya kode rekening dan format laporan keuangan lengkap. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem melalui digitalisasi pencatatan, pemisahan tugas, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar pengelolaan keuangan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Guna Pemenuhan Hak Masyarakat

2026-04-24T20:31:42+07:00

Tanggung jawab wajib pemerintah kabupaten atau kota adalah menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan di tingkat kabupaten atau kota beserta rujukannya, menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten atau kota beserta rujukannya, serta menerbitkan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Standar pelayanan kesehatan minimum merupakan bentuk standar mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara sebagai kebutuhan minimum daerah. Kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi indikator standar pelayanan kesehatan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Keterlibatan pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimum mencakup penyediaan barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh oleh warga negara yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya serta penyediaan barang atau jasa kesehatan bagi warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatannya. Penelitian ini menggunakan metode normative juridical dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia

2026-04-25T15:50:35+07:00

Pada masa digital dikala ini, kemajuan teknologi informasi terus tumbuh sehingga membawa perubahan besar dalam bermacam aspek kehidupan, termasuk munculnya berbagai jenis kejahatan siber, salah satunya cyberbullying. Penelitian ini melihat perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying dari sudut pandang hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya berbagai Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan perlindungan hukum kepada korban cyberbullying. Namun, dalam kehidupan nyata, perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kasus. Ini termasuk tingkatan pelaporan yang rendah, kesusahan untuk melacak pelaku, serta penegakan hukum yang tidak mencukupi. Akibatnya upaya yang lebih luas diperlukan untuk mengurangi cyberbullying di Indonesia melalui literasi digital yang lebih baik, penguatan penegakan hukum, dan perlindungan korban.

Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia di Era Digital: Analisis dan Perbandingan Indonesia dan Singapura

2026-04-28T17:58:05+07:00

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem yang diterapkan di Singapura. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek kelembagaan dan penegakan hukum yang belum berjalan secara optimal. Sementara itu, Singapura telah mengembangkan sistem perlindungan data pribadi yang lebih efektif melalui Personal Data Protection Act (PDPA), yang didukung oleh lembaga pengawas independen, yaitu Personal Data Protection Commission (PDPC), dengan kewenangan yang luas dalam melakukan pengawasan dan penindakan.Perbandingan antara kedua negara menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan, tingkat independensi, serta efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat aspek kelembagaan dan meningkatkan kualitas implementasi hukum agar perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat terwujud secara optimal di era digital.

Analisis Efektivitas Pengawasan Keuangan Publik Dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Sidoarjo

2026-04-21T14:22:11+07:00

Pengawasan keuangan publik merupakan instrumen krusial dalam memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Kabupaten Sidoarjo, dengan nilai APBD Rp5,947 triliun pada 2025 dan kapasitas fiskal tertinggi di Jawa Timur, justru masuk dalam lima daerah prioritas pengawasan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat tiga celah korupsi persisten pada tahap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) tercatat turun 7,39 poin menjadi 67,91 pada 2024, sementara 709 usulan pokir DPRD tidak terealisasi sesuai rencana dan 12 dari 16 proyek strategis tidak menunjukkan kemajuan. Kondisi ini mengindikasikan persoalan yang bersumber pada dimensi struktural dan kelembagaan, bukan sekadar kelemahan teknis-prosedural. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas fungsi pengawasan DPRD, Inspektorat Daerah, dan BPK. mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukungnya serta memetakan pola koordinasi antarlembaga dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan APBD. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui studi literatur atas sumber data sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, laporan BPK, dan publikasi KPK, dengan analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga lembaga pengawas menghadapi keterbatasan yang saling memperlemah, kapasitas legislatif yang belum memadai, paradoks kepatuhan-integritas pada Inspektorat, dan tindak lanjut rekomendasi BPK yang tidak konsisten. Koordinasi antarlembaga masih bersifat reaktif dan terfragmentasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka analisis pengawasan berlapis yang terintegrasi, sekaligus menyediakan basis empiris bagi pemangku kebijakan dalam merancang mekanisme pengawasan yang lebih terkoordinasi dan berorientasi pencegahan.

Implementasi Metode Talaqqi Dalam Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Qur’an Siswa Pusat Pendidikan Islam Muharrikun Najaah Klaten

2026-04-27T13:47:01+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi metode talaqqi dalam meningkatkan kualitas bacaan Al- qur’an siswa di pusat pendidikan islam [PPI] muharrikun najaah klaten. Metode talaqqi merupakan metode pembelajaran al-qur’an yang menekankan pada proses penyampaian bacaan secara langsung dari guru kepada siswa dengan cara mendengar, menirukan, dan dikoreksi secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara. Implementasi metode talaqqi di PPI Muharrikun Najaah klaten mampu meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur’an siswa, khusus dalam aspek makharijul huruf, sifat huruf, dan penerapan hukum tadwid. Faktor pendukung keberhasilan metode ini antara lain kompentensi guru, kedisiplinan siswa, serta lingkungan belajar yang kondusif. Adapun faktor penghambatnya meliputi perbedaan kemampuan siswa dan keterbatasan waktu pembelajaran. Dengan demikian, metode talaqqi terbukti afektif dalam meningkatkan kualitas bacaan al-qur’an siswa.

Peran Metode Iqro Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Quran Anak

2026-04-28T11:03:49+07:00

Studi ini bermaksud untuk mengkaji pendekatan Iqro serta dampaknya terhadap pemahaman serta kecepatan membaca murid, sekaligus efektivitasnya dalam mengajarkan mereka membaca Al-Quran. Untuk studi ini, peneliti mengandalkan teknik kualitatif, seperti wawancara mendalam dengan beberapa pengajar Al-Quran. Menurut studi tersebut, pendekatan Iqro mengutamakan strategi pembelajaran aktif seperti talaqqi, yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berlatih membaca secara mandiri serta melalui pengulangan. Metode ini memiliki keunggulan berupa penyusunan materi yang sistematis, kemudahan dalam penerapan, serta mampu meningkatkan motivasi belajar melalui sistem kenaikan jilid. Namun demikian, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu cenderung monoton apabila tidak dikembangkan secara kreatif oleh pengajar. Jika dipadukan dengan bimbingan yang konsisten dan latihan mandiri di rumah, metode Iqro terbukti sangat efektif dalam membantu anak-anak belajar membaca Al-Qur'an. Karenanya, metode Iqro tetap relevan dalam pengajaran membaca Al-Qur'an, terlepas dari berbagai kemajuan dalam penyampaiannya

Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Dengan Good Coporate Governance Sebagai Variabel Moderasi

2026-04-28T13:22:06+07:00

Menganalisis pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap tax avoidance diikuti variabel moderasi berupa Good Corporate Governance. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menggunakan laporan keuangan periode 2021–2024. Profitabilitas diproksikan dengan Return on Assets (ROA), likuiditas diproksikan dengan Current Ratio (CR), tax avoidance diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR), sedangkan Good Corporate Governance diproksikan melalui kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa financial report tahunan Perusahaan. Sampel ditentukan oleh purposive sampling sehingga diperoleh 51 perusahaan ditentukan sebagai sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan Good Corporate Governance tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap tax avoidance.

Transformasi Perdagangan Internasional Berbasis Digital: Dinamika, Tantangan, dan Peluang dalam Era Ekonomi Digital Global

2026-04-24T17:19:57+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena perdagangan internasional berbasis digital serta bagaimana pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), memaknai dan mengimplementasikan sistem tersebut dalam aktivitas bisnisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang dipilih untuk memahami pengalaman dan proses adaptasi pelaku usaha secara kontekstual. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap pelaku UKM yang terlibat dalam perdagangan digital lintas negara. Informan dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling dengan kriteria memiliki pengalaman dalam ekspor digital melalui platform e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan tiga tema utama, yaitu (1) digital trade sebagai peluang ekspansi pasar global, (2) tantangan dalam adaptasi teknologi, regulasi, dan budaya, serta (3) strategi adaptasi melalui pemanfaatan platform digital, peningkatan literasi digital, dan pembangunan kepercayaan konsumen. Temuan ini mengungkap bahwa keberhasilan perdagangan digital tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam memahami dinamika pasar global dan membangun reputasi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian perdagangan internasional melalui pendekatan kualitatif yang menekankan aspek pengalaman dan proses adaptasi pelaku usaha. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi digital, dukungan kebijakan yang inklusif, serta pengembangan ekosistem perdagangan digital yang berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji peran faktor budaya dan kepercayaan digital secara lebih mendalam dalam konteks perdagangan internasional berbasis digital.

Norma Kabur dalam Pengaturan Child Grooming di Indonesia: Studi terhadap Frasa “Tipu Muslihat” Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2026-04-24T15:31:43+07:00

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur larangan perbuatan cabul terhadap anak melalui berbagai modus, termasuk “tipu muslihat”, namun belum memberikan batasan yang jelas terhadap frasa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif frasa “tipu muslihat” dalam Pasal 76E serta implikasinya terhadap penegakan hukum dalam kasus child grooming. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “tipu muslihat” mengandung norma kabur (vague norm) yang berpotensi menimbulkan multitafsir, sehingga menyulitkan proses pembuktian dan menimbulkan ketidakseragaman dalam putusan pengadilan. Dalam praktiknya, karakteristik child grooming yang berbasis manipulasi psikologis dan relasi emosional tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh rumusan norma yang ada. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma yang lebih tegas, komprehensif, dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital guna meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.

Implikasi Pengelolaan Data Fisik Dan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah

2026-03-30T05:08:46+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pengelolaan data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran hak milik atas tanah melalui pendekatan studi kasus pada Kantor Pertanahan di wilayah Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan petugas pertanahan, notaris, dan pemilik tanah, observasi terhadap proses pendaftaran, serta studi dokumen terkait sertifikat tanah, peta, dan dokumen hukum lainnya. Data dianalisis secara naratif untuk menelusuri kesesuaian antara data fisik dan yuridis, serta implikasinya terhadap efektivitas pendaftaran hak milik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara data fisik dan yuridis masih sering terjadi akibat kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan teknologi pengukuran, serta lemahnya verifikasi dokumen hukum. Ketidaksesuaian ini berimplikasi pada: (1) tertundanya penerbitan sertifikat hak milik, (2) meningkatnya risiko sengketa tanah, dan (3) berkurangnya kepastian hukum bagi pemilik tanah. Penelitian juga menemukan bahwa integrasi sistem informasi pertanahan dan peningkatan kapasitas petugas dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas pendaftaran hak milik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan data fisik dan yuridis yang terintegrasi dan akurat merupakan kunci keberhasilan pendaftaran hak milik dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemilik tanah.

Kewenangan Daerah Terhadap Regulasi Harga Pangan di Lampung Utara

2026-04-27T21:14:23+07:00

Stabilitas harga pangan merupakan instrumen krusial dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah. Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam urusan konkuren bidang pangan, namun batas kewenangan dan kapasitas fiskal seringkali menjadi hambatan yuridis maupun praktis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam regulasi harga pangan, mengevaluasi implementasi dan kapasitas fiskal daerah, serta mengidentifikasi disharmoni regulasi yang memicu kesenjangan implementasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana data harga pangan dan realisasi APBD diposisikan semata-mata sebagai data pendukung argumentasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan daerah lebih bersifat administratif-implementatif dibandingkan regulatif-atributif. Kewenangan penetapan harga acuan tetap menjadi domain pemerintah pusat. Indikasi volatilitas harga di Pasar Sentral Kotabumi dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah menunjukkan bahwa daerah merespons melalui instrumen hilir berupa operasi pasar dan fasilitasi distribusi. Terbatasnya ruang gerak ini diperparah oleh ketergantungan fiskal Lampung Utara terhadap Dana Transfer yang mendominasi APBD, sehingga membatasi diskresi stabilisasi harga. Disimpulkan bahwa terdapat disharmoni antara tuntutan pusat agar daerah mengendalikan inflasi dengan minimnya otoritas regulatif dan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan, penguatan skema fiskal spesifik pangan, serta pelembagaan diskresi daerah yang terukur melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pembalakan Liar Hutan Lindung Di Kabupaten Soppeng

2026-03-31T07:13:32+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik pembalakan liar di hutan lindung di Kabupaten Soppeng. Pembalakan liar merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang berdampak signifikan terhadap kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat penegak hukum, instansi kehutanan, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembalakan liar di Kabupaten Soppeng belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya aparat, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya faktor ekonomi yang mendorong masyarakat melakukan pembalakan liar. Selain itu, sanksi hukum yang diberikan belum menimbulkan efek jera bagi pelaku. Kesimpulannya, efektivitas penegakan hukum terhadap pembalakan liar di hutan lindung di Kabupaten Soppeng masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan edukatif dan ekonomi alternatif. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan angka pembalakan liar dan menjaga kelestarian hutan lindung secara berkelanjutan.

Psikologi Massa dan Narasi Neraka: Eksplorasi Emosi Pengguna Media Sosial Menanggapi Isu Perang Dunia III

2026-04-16T09:16:26+07:00

Selat Hormuz merupakan choke point geopolitik paling strategis di dunia, di mana eskalasi ketegangan tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga memicu gelombang kepanikan digital yang masif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi emosi pengguna media sosial dalam menanggapi diskursus Perang Dunia III (WWIII) melalui lensa psikologi massa. Dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan netnografi pada platform X dan TikTok, penelitian ini mengidentifikasi munculnya "Narasi Neraka". Temuan penelitian menunjukkan bahwa narasi ini merupakan manifestasi eskapisme fatalistik yang menggunakan dark humor sebagai mekanisme pertahanan ego kelompok (group ego defense mechanism) saat menghadapi ancaman geopolitik yang nyata. Fenomena ini menegaskan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang amplifikasi emosi yang mengubah ketegangan regional menjadi histeria global.

Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Hukum Adat: Kajian Mekanisme dan Efektivitas di Kampung Negara Batin, Way Kanan Provinsi Lampung

2026-04-25T21:02:42+07:00

ABSTRAK

Sengketa tanah merupakan perselisihan yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dalam penguasaan atau pemanfaatan tanah, serta menjadi salah satu permasalahan hukum yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat dan efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kampung Negara Batin. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di Kampung Negara Batin dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengaduan, musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh adat (penyimbang), hingga penguatan administratif oleh pemerintah kampung. Pembuktian didasarkan pada memori kolektif dan tanda batas alamiah yang diakui secara sosial melalui sistem kepangkatan adat Buay Pemuka Pangeran Raja Ilir. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat terbukti efektif karena mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, tuntas, dan diterima oleh para pihak tanpa menimbulkan konflik lanjutan, sekaligus menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Simpulan penelitian menegaskan bahwa hukum adat tetap menjadi rujukan utama yang fungsional bagi masyarakat adat dalam mencapai keadilan substantif di tengah keterbatasan bukti formal pertanahan.

Pengaruh Konflik Peran Kerja Keluarga dan Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng

2026-04-25T20:14:37+07:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh konflik peran kerja–keluarga dan stres kerja terhadap kepuasan kerja perawat wanita berstatus PNS yang telah menikah di RSUD Kabupaten Buleleng. Kepuasan kerja menjadi aspek penting karena berkaitan dengan kinerja, produktivitas, dan kualitas pelayanan kepada pasien. Perawat wanita menghadapi tuntutan peran ganda sebagai tenaga kesehatan profesional sekaligus individu dengan tanggung jawab keluarga, sehingga berpotensi menimbulkan konflik peran dan stres kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Populasi penelitian berjumlah 126 perawat dengan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda setelah melalui uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik peran kerja–keluarga dan stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, baik secara parsial maupun simultan. Hal ini berarti semakin tinggi konflik dan stres kerja, semakin rendah kepuasan kerja perawat. Oleh karena itu, manajemen rumah sakit perlu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung keseimbangan kerja–kehidupan guna meningkatkan kepuasan kerja dan kualitas pelayanan.

Analisis Sistem Pengendalian Manajemen dengan Model Four Levers of Control pada Unit Usaha PAM Desa BUM Desa Sari Amerta Desa Gobleg

2026-04-25T20:38:12+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Manajemen pada BUM Desa Sari Amerta Desa Gobleg dengan menggunakan pendekatan Four Levers of Control (Simons, 1995), yang meliputi Belief System, Boundary System, Diagnostic Control System, dan Interactive Control System. Fokus penelitian diarahkan pada unit usaha PAM Desa sebagai unit usaha utama yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan BUM Desa dan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif. Metode yang digunakan adalah etnometodologi, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PAM Desa telah mengimplementasikan nilai-nilai lokal Tri Hita Karana dalam 1). Belief System sebagai landasan pengelolaan. 2). Boundary System diterapkan melalui aturan dan prosedur operasional yang mengatur perilaku pengelola. 3). Diagnostic Control System dilakukan melalui pencatatan keuangan, evaluasi kinerja, dan pelaporan rutin. Sementara itu, 4). Interactive Control System diwujudkan melalui komunikasi aktif antara pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan operasional. Penerapan keempat sistem tersebut mendukung keberlanjutan usaha serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUM Desa. Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dalam pengembangan konsep pengendalian manajemen berbasis nilai lokal serta implikasi praktis bagi pengelolaan BUM Desa.

Keadilan dalam Perdagangan Internasional: Evaluasi Perjanjian Dagang Indonesia – Amerika Serikat.

2026-04-25T12:40:30+07:00

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam perdagangan internasional melalui evaluasi ketentuan mengikat dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana ketentuan dalam perjanjian tersebut mencerminkan keadilan substantif, keseimbangan kepentingan, serta perlindungan terhadap masyarakat domestik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian internasional, serta literatur ilmiah dalam kurun waktu 5 - 10 tahun terakhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ART secara formal mengedepankan prinsip kesetaraan (formal equality), dalam praktiknya terdapat ketimpangan struktural antara Indonesia sebagai negara berkembang dan Amerika Serikat sebagai negara maju. Ketimpangan tersebut berdampak pada sektor UMKM, tenaga kerja, serta keterbatasan ruang kebijakan nasional. Jika dibandingkan dengan kerangka World Trade Organization (WTO) dan perjanjian perdagangan bebas lainnya seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ART cenderung kurang mengakomodasi prinsip perlakuan khusus bagi negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi klausul perjanjian dan penguatan posisi tawar Indonesia guna mewujudkan keadilan substantif dalam perdagangan internasional.

Kata Kunci: keadilan perdagangan, perjanjian internasional, perlindungan masyarakat

Pengaturan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Pasca Berlakunya Uu No 20 Tahun 2023 Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum

2026-04-25T22:52:53+07:00

Penelitian ini menganalisis pengaturan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta menjaminnya terhadap kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks melalui kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan sanksi yang represif menuju pembinaan yang bersifat rehabilitatif, dengan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagai dasar teknis. Namun dalam praktiknya masih terdapat permasalahan berupa ketidakkonsistenan hukuman, disparitas perlakuan terhadap pelanggaran serupa, serta potensi multitafsir norma yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan regulasi dan implementasi konsistensi untuk menjamin kepastian hukum serta meningkatkan profesionalitas ASN.

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Botugolu Kabupaten Buol

2026-04-26T20:13:42+07:00

Pemberdayaan kelompok tani merupakan upaya taktis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai keterbatasan kelembagaan dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa serta mengidentifikasi kendala dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Botugolu, Kabupaten Buol. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan peran sebagai fasilitator melalui penyediaan sarana produksi dan anggaran, sebagai dinamisator melalui sosialisasi dan pendampingan, serta sebagai regulator melalui mekanisme musyawarah desa dan implementasi kebijakan. Namun, efektivitas peran tersebut masih terbatas karena belum berbasis kebutuhan yang utuh, rendahnya partisipasi petani, serta lemahnya pemahaman terhadap kebijakan. Selain itu, kendala internal seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur, kapasitas aparatur, dan koordinasi, serta kendala eksternal seperti rendahnya literasi, keterbatasan ekonomi, dan kemampuan administratif petani turut memengaruhi keberhasilan pemberdayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan kelompok tani belum berjalan optimal secara substantif sehingga diperlukan pendekatan yang lebih integratif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian petani.

Analisis Formulasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kali Lima di Pasar Royal Kota Serang, Provinsi Banten

2026-04-26T17:08:46+07:00

Pembangunan kota berkelanjutan menuntut keseimbangan antara penataan ruang dan keberlanjutan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Kebijakan relokasi PKL di Pasar Royal Kota Serang menjadi contoh intervensi tata ruang yang memunculkan dinamika sosial-ekonomi di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan relokasi di Pasar Royal berdasarkan perspektif teori formulasi kebijakan Dunn (2015). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perumusan masalah masih bersifat sempit dan top-down dengan menitikberatkan pada aspek tata ruang, sehingga mengabaikan dimensi ekonomi PKL. Pada tahap peramalan, pemerintah cenderung menggunakan asumsi optimistis tanpa mempertimbangkan perilaku pasar dan risiko penurunan pendapatan. Sementara itu, rekomendasi kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi alternatif yang inklusif dan adaptif. Akibatnya, kebijakan relokasi mampu memperbaiki keteraturan kota, tetapi menimbulkan kerentanan ekonomi bagi pedagang. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan formulasi kebijakan yang lebih partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada keseimbangan antara penataan kota dan keadilan sosial.

Analisis Pengaruh Supportive Work Environment Terhadap Employee Retention Dengan Organizational Engagement Sebagai Variabel Mediasi Pada Karyawan Perhotelan Bintang Tiga Di Bandar Lampung

2026-04-18T11:21:46+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh supportive work environment terhadap employee retention dengan organizational engagement sebagai variabel mediasi pada karyawan perhotelan bintang tiga di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian telah melalui pengujian validitas dan reliabilitas, dan seluruh item dinyatakan valid serta reliabel. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan IBM SPSS AMOS serta uji Sobel untuk menguji peran mediasi organizational engagement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supportive work environment, organizational engagement, dan employee retention berada pada kategori sedang hingga tinggi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa supportive work environment berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee retention. Selain itu, organizational engagement terbukti mampu memediasi pengaruh supportive work environment terhadap employee retention dengan jenis mediasi parsial, yang menunjukkan bahwa pengaruh langsung tetap signifikan meskipun terdapat variabel mediasi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik supportive work environment yang dirasakan karyawan, maka semakin tinggi keterlibatan karyawan dalam organisasi yang pada akhirnya meningkatkan employee retention. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar peningkatan pada variabel supportive work environment difokuskan pada aspek pengawasan, pada variabel organizational engagement pada aspek kegembiraan dan antusiasme, serta pada variabel employee retention pada aspek kompensasi.

Kata kunci: Supportive Work Environment, Organizational Engagement, Employee Retention

Penguatan Peran Masyarakat Peduli Api dalam Pencegahan Karhutla Berkelanjutan

2026-04-26T13:13:37+07:00

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan permasalahan strategis yang berdampak ekologis, sosial, dan ekonomi secara luas. Masyarakat Peduli Api (MPA) berperan sebagai garda terdepan dalam sistem pencegahan berbasis komunitas, namun efektivitasnya masih menghadapi kesenjangan antara capaian prosedural dan outcome penurunan kebakaran yang terukur. Penelitian ini bertujuan merumuskan model penguatan peran MPA yang integratif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah Systematic Narrative Literature Review terhadap 20 artikel periode 2021–2024 yang relevan dengan pencegahan karhutla dan community-based fire management. Analisis dilakukan melalui thematic coding, content analysis, cross-study comparison, dan integrative synthesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan karhutla ditentukan oleh lima dimensi utama, yaitu penguatan kelembagaan internal, diversifikasi ekonomi berkelanjutan, tata kelola kolaboratif, integrasi teknologi digital, serta pendekatan sosio-ekologis adaptif. Kelembagaan yang kuat meningkatkan kohesi dan legitimasi, model ekonomi berbasis konservasi menciptakan insentif tanpa bakar, kolaborasi lintas sektor memperkuat koordinasi, teknologi meningkatkan efisiensi deteksi dini, dan pendekatan sosio-ekologis memastikan adaptivitas kebijakan. Penelitian ini menghasilkan Model Integratif Lima Pilar sebagai kerangka konseptual penguatan MPA yang komprehensif, sistemik, dan berorientasi pada pencapaian penurunan risiko kebakaran secara terukur dan berkelanjutan

Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Polres Terhadap Pelaku KDRT Dalam Lingkup Aparatur Sipil Negara Di Kota Sawahlunto

2026-04-22T09:25:27+07:00

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menjadi isu krusial, terutama ketika pelaku berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Polres Sawahlunto terhadap pelaku KDRT dalam lingkup ASN serta mengkaji peran kepolisian dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polres Sawahlunto telah berjalan efektif secara prosedural, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Kepolisian juga menjalankan peran secara profesional melalui penerapan upaya paksa, pengumpulan alat bukti, serta perlindungan terhadap korban. Selain itu, penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi meskipun pelaku berasal dari kalangan ASN. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa faktor budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan perlindungan korban secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek prosedural, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya. Dengan demikian, diperlukan upaya preventif melalui edukasi hukum dan penguatan perlindungan korban guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus KDRT di lingkungan ASN.

Peran Komunikasi Internal dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Era Kerja Hybrid: A Systematic Literature Review

2026-04-30T11:05:30+07:00

Perubahan pola kerja pascapandemi Covid-19 mendorong organisasi mengadopsi sistem hybrid work yang mengombinasikan kerja tatap muka dan jarak jauh. Perubahan ini menempatkan komunikasi internal sebagai faktor strategis dalam menjaga efektivitas operasional dan kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran komunikasi internal dalam meningkatkan kinerja karyawan di era kerja hybrid work melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Metode penelitian menggunakan pedoman PRISMA dengan penelusuran artikel pada basis data Google Scholar, Scopus, Web of Science, dan ProQuest periode 2022 hingga 2026. Dari 305 artikel awal, setelah proses seleksi, penyaringan dan evaluasi kualitas, diperoleh 14 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal berpengaruh positif terhadap kinerja, efektivitas kerja, keterlibatan, komitmen, dan motivasi karyawan. Dimensi komunikasi yang paling berpengaruh meliputi efektivitas saluran komunikasi digital, komunikasi informal dan berbagi pengetahuan, kepemimpinan komunikatif, serta transparansi arus informasi. Di sisi lain, tantangan utama dalam sistem hybrid work mencakup menurunnya interaksi sosial, lemahnya koordinasi lintas lokasi, kesenjangan persepsi antara manajer dan karyawan, serta risiko isolasi kerja. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa organisasi yang mampu merancang sistem komunikasi internal yang adaptif, inklusif, dan berbasis kepercayaan cenderung lebih berhasil mempertahankan produktivitas dan kinerja karyawan di era kerja hybrid.

Peran Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Publik Generasi Z: Systematic Literature Review tentang Literasi Digital, Polarisasi, dan Disinformasi

2026-04-30T11:13:39+07:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran media sosial terhadap pembentukan opini publik Generasi Z melalui perspektif literasi digital, polarisasi, dan disinformasi. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pedoman PRISMA 2020. Pencarian literatur dilakukan pada Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan SINTA untuk publikasi tahun 2020 hingga 2026. Dari 125 artikel yang teridentifikasi, sebanyak 13 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan thematic synthesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial membentuk opini publik Generasi Z melalui empat mekanisme utama, yaitu penyebaran informasi yang cepat, pengaruh konten platform, konstruksi narasi oleh aktor digital seperti buzzer dan influencer, serta predisposisi kognitif pengguna. Hubungan tersebut dimoderasi oleh tingkat literasi digital, karakteristik platform, dan konteks isu yang dikonsumsi. Fenomena filter bubble, echo chamber, dan disinformasi terbukti menjadi ancaman terhadap kualitas opini publik karena mendorong polarisasi, membatasi keberagaman perspektif, serta meningkatkan kerentanan terhadap manipulasi informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial merupakan ekosistem aktif yang berpengaruh terhadap cara Generasi Z memahami realitas sosial. Penguatan literasi digital, transparansi algoritma, dan pengelolaan platform yang sehat diperlukan untuk menjaga kualitas ruang publik digital.

Dinamika Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga terhadap Identitas Seksual Non-Heteroseksual

2026-04-30T11:40:38+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika komunikasi interpersonal dalam keluarga pasca-pengungkapan identitas seksual non-heteroseksual serta proses negosiasi nilai yang terjadi dalam mempertahankan relasi keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan melibatkan lima informan yang memiliki pengalaman interaksi keluarga terkait identitas seksual non-heteroseksual. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal dalam keluarga mengalami perubahan dari fase konflik menuju adaptasi relasional. Pada tahap awal, komunikasi didominasi oleh nilai-nilai agama dan budaya yang memicu penolakan. Seiring waktu, keluarga melakukan negosiasi batas komunikasi melalui pembatasan topik pembicaraan guna menjaga keharmonisan. Selain itu, komunikasi berbasis empati menjadi faktor penting dalam proses penyesuaian hubungan. Struktur kekuasaan dalam keluarga juga bergeser dari pola dominatif menuju pola yang lebih adaptif dan relasional. Temuan ini menegaskan bahwa fleksibilitas komunikasi dan kemampuan negosiasi nilai menjadi kunci dalam mempertahankan keberlangsungan hubungan keluarga.

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-syarī‘ah Di Kota Ternate

2026-03-11T03:43:56+07:00

Perdagangan narkoba dan penyalahgunaan zat merupakan kejahatan luar biasa dengan konsekuensi yang luas di berbagai bidang ekonomi, budaya, politik, dan sosial, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kota Ternate, yang secara inheren rentan terhadap jaringan distribusi narkotika antar wilayah. Dalam kondisi seperti itu, lembaga peradilan menempati posisi penting dalam membentuk arah penegakan hukum melalui pengadilan kasus-kasus narkotika. Studi ini bertujuan untuk meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate, sekaligus mengevaluasi sejauh mana keselarasan undang-undang tersebut dengan prinsip-prinsip Maqāṣid asy-Syarī'ah. Dengan menggunakan metodologi hukum empiris dengan kerangka kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen putusan pengadilan dan wawancara mendalam dengan hakim dan ulama. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum di tingkat peradilan ini sebagian besar tetap berorientasi represif, dengan hukuman penjara sebagai sanksi utama, terlepas dari pertimbangan faktor-faktor yang meringankan berdasarkan peran dan keadaan pribadi pelaku. Dari sudut pandang Maqāṣid asy-Syarī'ah, pola penegakan hukum ini secara umum selaras dengan pelestarian agama (ḥifẓ al-dīn), kehidupan (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta benda (ḥifẓ al-māl). Namun demikian, perlindungan akal dan keturunan masih belum optimal karena keterbatasan pemanfaatan program rehabilitasi. Studi ini menggarisbawahi pentingnya mencapai keseimbangan yang tepat antara pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif untuk memajukan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan komprehensif hukum Islam dalam menjaga martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Peredaran gelap dan cakupan narkotika merupakan kategori kejahatan luar biasa yang memberikan dampak signifikan terhadap aspek ekonomi, budaya, politik, dan kehidupan sosial masyarakat. Situasi ini terasa lebih memprihatinkan di wilayah kepulauan seperti Kota Ternate yang memiliki kerawanan struktural terhadap arus distribusi narkotika melintasi kawasan. Dalam konteks tersebut, lembaga peradilan memegang peranan krusial dalam menentukan arah kebijakan penegakan hukum melalui penyelesaian perkara narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Ternate serta mendorong kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Maqāṣid asy-Syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan melalui analisis dokumen pengadilan dan wawancara mendalam bersama hakim serta tokoh agama. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penerapan undang-undang di tingkat pengadilan pertama masih didominasi oleh orientasi represif, yakni penjatuhan sanksi pidana penjara, meskipun terdapat pertimbangan peringan hukuman yang dikaitkan dengan peran dan kondisi penahanan. Ditinjau dari perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah, praktik penegakan hukum tersebut secara umum selaras dengan perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Meskipun demikian, perlindungan terhadap akal dan keturunan belum terwujud secara memadai akibat keterbatasan dalam penerapan program rehabilitasi. Penelitian ini menekankan urgensi penyeimbangan antara pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif guna mewujudkan kemaslahatan publik sekaligus memenuhi tujuan syariat Islam yang bersifat komprehensif dalam melindungi harkat manusia dan kesejahteraan sosial.

Dinamika Pelaksanaan Tradisi Pengantin Sahur: Pergeseran dari Rutinitas Menjadi Seremonial

2026-04-29T16:05:09+07:00

Salah satu tradisi dari Desa Pulau Palas yang masih bertahan hingga saat ini adalah tradisi Pengantin Sahur atau arakan Pengantin Sahur yang bertujuan membangunkan masyarakat untuk sahur. Tradisi Pengantin Sahur tetap dipertahankan dan dijaga oleh masyarakat Desa Pulau Palas di tengah derasnya arus modernisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perubahan yang terjadi dalam pelaksanaaan tradisi serta mengkaji makna sosial budaya yang terkandung di dalamnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi dengan melibatkan 7 informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, pelaku tradisi, dan pihak terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Pengantin Sahur mengalami perubahan ketika dikemas dalam bentuk festival atau perlombaan, yang berdampak pada perubahan aktor, alat dan perlengkapan, waktu pelaksanaan, serta bentuk kegiatan. Perubahan ini juga menggeser makna tradisi dari fungsi sosial menjadi sarana hiburan, kreativitas, dan kompetisi antarkelompok masyarakat. Meskipun demikian, tradisi ini tetap mempertahankan nilai kebersamaan, solidaritas, dan identitas budaya masyarakat. Dalam perspektif teori fungsional struktural dengan konsep AGIL Talcott Parsons, perubahan ini mencerminkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi, menetapkan tujuan baru, memperkuat integrasi sosial, serta mempertahankan nilai budaya. Meskipun mengalami transformasi, tradisi ini tetap mengandung nilai kebersamaan, solidaritas, dan identitas budaya masyarakat.

Pelaksanaan Perjanjian Promosi Produk PT. Tirta Fresindo Jaya Dengan KOPMA UNILA Ditinjau Dari Persektif Hukum Perdata Indonesia

2026-04-29T13:17:37+07:00

Perjanjian kerja sama promosi produk kini semakin marak diterapkan dalam dinamika bisnis modern, termasuk dalam kemitraan antara korporasi swasta dengan institusi pendidikan. PT. Tirta Fresindo Jaya (bagian dari Mayora Group) diketahui telah mengikat perjanjian kerja sama serupa dengan Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung (Kopma Unila). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, serta menelaah mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi kondisi wanprestasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris dengan sifat deskriptif-konseptual. Pengumpulan data primer dilakukan melalui proses wawancara, sementara data sekunder dihimpun dari tinjauan peraturan perundang-undangan (KUHPerdata, UU Perseroan Terbatas, UU Perkoperasian, dan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), dokumen kontrak, serta literatur hukum terkait, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa secara prinsip, kontrak kerja sama tersebut telah memuat hak dan kewajiban para pihak yang saling mengikat. Meski demikian, ditemukan adanya kesepakatan lisan di luar kontrak tertulis yang berpotensi memicu persaingan usaha tidak sehat. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian ini mayoritas disebabkan oleh kurang komprehensifnya isi kontrak dan adanya ketimpangan posisi kedudukan antara para pihak. Jika terjadi wanprestasi, mekanisme penyelesaian sengketa akan mengacu pada klausul yang telah disepakati, asas-asas hukum perjanjian, dan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian sejenis di masa mendatang memerlukan perumusan yang lebih menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

Regulation Prohibiting the Use of Plastic Bags in Sales Transactions in Makassar City A Constitutional Perspective

2026-04-29T19:00:59+07:00

The increase in plastic waste in Makassar City has caused significant environmental problems, including overcapacity of landfills and environmental degradation. This condition has prompted the local government to implement a policy banning the use of plastic bags, with the aim of protecting the environment and community welfare. This study aims to analyze the causes, impacts, and utilization of plastic bags in supporting environmental cleanliness in Makassar City from the perspective of Siyasah Dusturiyah. This study uses qualitative methodology, supported by a theological (sharia) and judicial normative framework. Data sources include the Makassar City Government, the Environmental Agency, and the community. Data were collected through various methods, including observation, interviews, documentation, and literature review. The data was then analyzed through a series of stages, including classification, identification, editing, reduction, and verification. The findings show that the ban on plastic bags was triggered by the increasing volume of plastic waste, limited landfill capacity, and environmental degradation. This policy has proven to have a positive impact, including a reduction in plastic waste and increased environmental protection. However, the implementation process posed a number of challenges, especially for traditional market traders and low-income communities. In addition, the continued use of plastic bags, albeit in limited quantities, still provides tangible benefits in terms of maintaining cleanliness, especially in the context of household waste management. From a Siyasah Dusturiyah perspective, this policy is in line with the principles of public interest, justice, and environmental sustainability. The implications of the study emphasize the importance of a balanced policy implementation approach that considers both environmental protection and community needs.

KPBU Viaduct by Gubeng dalam Tata Kelola Kemitraan Berkelanjutan

2026-04-29T20:33:45+07:00

Penelitian ini mendeskripsikan program rumah padat karya Viaduct by Gubeng Kota Surabaya dalam mendukung pencapaian SDGs Tujuan 17 mengenai kemitraan untuk mencapai tujuan. Masalah utama yang diteliti adalah koordinasi antar aktor yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kemitraan dalam program tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta indikator keberhasilan Public Private Partnership yaitu kinerja waktu kinerja biaya transfer risiko dan value of money. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan telah terlaksana namun belum berjalan maksimal karena ketidakseimbangan peran serta lemahnya koordinasi pemerintah dan swasta. Program memberikan manfaat awal berupa pembukaan lapangan kerja dan pemanfaatan aset publik tetapi dampaknya belum berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan KPBU tidak hanya bergantung pada desain kebijakan tetapi juga kualitas pengelolaan implementasi lapangan serta evaluasi berkala guna memperkuat sinergi program bagi masyarakat kota secara berkelanjutan inklusif adaptif responsif efisien transparan akuntabel melalui kolaborasi lintassektor yang konsisten dan terukur bersama berkesinambungan.

Kajian Viktimologi Kontemporer Kasus Kekerasan Anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta

2026-04-29T22:44:34+07:00

Perlindungan anak menjadi isu penting karena kasus kekerasan tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi juga di lembaga pengasuhan seperti daycare. Penelitian ini mengkaji kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta yang mencerminkan lemahnya pengawasan institusi dan sistem perlindungan anak, dengan tujuan untuk menganalisis kasus tersebut dalam perspektif viktimologi kontemporer serta menilai bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, menggunakan bahan hukum, literatur ilmiah, serta sumber berita yang relevan untuk memahami hubungan antara korban, pelaku, dan faktor sosial yang memengaruhi terjadinya kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban anak mengalami dampak multidimensi yang meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial, sementara ketimpangan relasi kuasa dan lemahnya pengawasan institusi menjadi faktor utama viktimisasi, serta adanya potensi secondary victimization akibat penanganan yang kurang sensitif; meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih perlu diperkuat.

Perlindungan Hukum dan Ganti Kerugian Perdata terhadap Pemilik Kendaraan Akibat Kerusakan yang Disebabkan oleh Pohon Tumbang di Ruang Publik Dalam Perspektif KUH Perdata

2026-04-28T15:44:28+07:00

Peristiwa yang tak terhindarkan di mana pohon tumbang dan kemudian menimpa kendaraan bermotor merupakan fenomena hukum yang beragam, karena memunculkan interaksi kompleks antara hukum administrasi negara, yang menjelaskan tanggung jawab yang terkait dengan pemeliharaan aset publik, dan hukum perdata, yang membahas masalah seputar tanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang mungkin timbul dari insiden tersebut. Akibatnya, persimpangan kerangka hukum ini membutuhkan pemeriksaan dan pemahaman menyeluruh tentang implikasi praktik kehutanan perkotaan yang berkaitan dengan keselamatan publik dan tanggung jawab hukum entitas pemerintah. Penelitian ini penting untuk menegaskan sejauh mana hak masyarakat untuk menuntut kompensasi. Perumusan penelitian ini akan mempertanyakan bagaimana Perlindungan Hukum dan Ganti Rugi Perdata bagi Pemilik Kendaraan Akibat Kerusakan yang Disebabkan oleh Pohon Tumbang di Ruang Publik dalam Perspektif Hukum Perdata? Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan yang menjadi korban pohon tumbang di ruang publik memiliki landasan yang kuat dalam KUHP, khususnya melalui Pasal 1365 hingga 1367. Mekanisme ganti rugi perdata memberikan jalan bagi warga untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kelalaian dalam pemeliharaan aset publik.

Analisis Perbandingan Koperasi Merah Putih dengan Badan Usaha Lain dalam Perspektif Ekonomi Kerakyatan

2026-04-29T08:19:38+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara Koperasi Merah Putih dan entitas usaha lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Swasta (CV), dan Firma dari perspektif ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat menekankan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan distribusi kesejahteraan yang merata. Dalam konteks ini, koperasi dianggap sebagai entitas usaha yang paling tepat karena didasarkan pada prinsip keluarga dan demokrasi ekonomi, sedangkan entitas usaha lainnya umumnya berorientasi pada keuntungan. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan meneliti berbagai jurnal, buku, dan studi sebelumnya. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber ilmiah yang mudah diakses. Analisis dilakukan dengan membandingkan koperasi dan entitas usaha lainnya berdasarkan aspek-aspek seperti tujuan usaha, kepemilikan, pengambilan keputusan, pembagian keuntungan, modal, efisiensi, dan kontribusinya terhadap ekonomi rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki keunggulan dalam mewujudkan ekonomi rakyat karena penekanannya pada keadilan, kebersamaan, dan distribusi kesejahteraan yang merata. Koperasi ini juga menerapkan sistem pengambilan keputusan yang demokratis dan mekanisme pembagian keuntungan yang adil. Namun, koperasi masih menghadapi tantangan dalam hal modal, efisiensi, dan daya saing. Di sisi lain, badan usaha seperti PT, CV, dan Firma unggul dalam efisiensi, profesionalisme, dan akumulasi modal tetapi cenderung mengabaikan distribusi kesejahteraan yang adil. Kesimpulannya, koperasi adalah bentuk badan usaha yang paling sesuai dalam menerapkan ekonomi rakyat. Namun, sinergi antara koperasi dan badan usaha lainnya diperlukan untuk menciptakan sistem ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.

Upaya Peningkatan Minat Belajar Sejarah Ali Bin Abi Thalib Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Darul Falah Rejosari

2026-04-29T07:46:56+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) mengenai Ali ibn Abi Thalib melalui pemanfaatan media audiovisual. Penelitian ini dilakukan dengan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan pendekatan kualitatif deskriptyif. Penelotian ini bertempat MI Darul Falah Rejosari, melibatkan 16 siswa kelas lima sebagai subjeknya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lembar observasi dan dokumentasi untuk mengevaluasi minat belajar siswa dalam tiga kategori: Sangat Tertarik, Tidak Tertarik, dan Kurang Tertarik.

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan minat belajar yang signifikan di setiap siklus. Pada fase pra-siklus, siswa yang masuk dalam kategori "Sangat Tertarik" hanya 18,75% (3 siswa). Setelah intervensi dilaksanakan di Siklus I, jumlah siswa dalam kategori "Sangat Tertarik" meningkat secara drastis menjadi 68,75% (11 siswa). Peningkatan ini berlanjut ke Siklus II, di mana kategori "Sangat Tertarik" mencapai 81,25% (13 siswa), sementara kategori "Tidak Tertarik" turun secara signifikan menjadi 6,25% (1 siswa). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media audiovisual efektif dalam meningkatkan minat belajar sejarah di kalangan siswa kelas lima di MI Darul Falah Rejosari, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menarik.

Analisis Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Proses Penangkapan dan Persidangan pada Kasus Ferdy Sambo

2026-04-28T18:03:43+07:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan keadaan hukum acara pidana yang diterapkan di

Proses penangkapan dan persidangan kasus Ferdy Sambo. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Pendekatan ini dilakukan dengan menyelesaikan studi literatur dari beberapa jurnal yang relevan. Hasil dari studi tersebut adalah...

Studi menunjukkan bahwa proses penegakan hukum sangat kompleks, terutama pada tingkat...

tahap investigasi, yang sering kali diwarnai oleh tuduhan adanya hambatan hukum, dan pada persidangan

tahap ini melibatkan sejumlah bukti, seperti pengakuan pelaku, saksi

pernyataan, dan hasil otopsi. Selain itu, perubahan tingkat kasasi dari

Perubahan hukuman mati menjadi penjara seumur hidup menunjukkan pertimbangan hukum lainnya dan memunculkan argumen pro dan kontra.

dan kontra dalam masyarakat. Opini publik mengenai proses hukum juga terbentuk karena peran

media. Secara keseluruhan, penerapan hukum acara pidana dalam kasus ini mengungkapkan upaya untuk

Memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan manfaat hukum.

Judi Online Sebagai Ancaman Ketahanan Rumah Tangga Analisis Perlindungan Hukum Istri Perspektif KHI Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Masyarakat Muslim Bukit Kemuning, Lampung Utara)

2026-04-25T19:11:02+07:00

Fenomena judi online telah berkembang menjadi krisis sosial yang mengancam ketahanan keluarga Muslim Indonesia secara sistematis, khususnya di kalangan pasangan muda Generasi Z. Kecanduan judi online tidak hanya menguras harta keluarga, tetapi juga memicu penelantaran nafkah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum kecanduan judi online suami terhadap kewajiban nafkah dan perlindungan hak istri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Maqashid Syariah, dengan menggunakan studi kasus masyarakat Muslim Bukit Kemuning, Lampung Utara periode 2021–2025. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi lapangan melalui observasi serta wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanduan judi online suami merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban nafkah dan prinsip hifz al-mal dalam Maqashid Syariah. Meskipun KHI dan UU PKDRT memberikan landasan perlindungan bagi istri, belum ada regulasi yang secara eksplisit menjadikan kecanduan judi online sebagai grounds perceraian yang mandiri. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi hukum keluarga Islam Indonesia yang responsif terhadap tantangan digital agar terwujudnya keluarga Muslim yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Implementasi Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Penerapan Sistem E-Court Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja

2026-04-29T08:53:20+07:00

Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya modernisasi sistem peradilan melalui penerapan layanan peradilan berbasis elektronik. Salah satu inovasi tersebut adalah sistem e-Court yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pasal 4 PERMA tersebut mengatur bahwa tahapan persidangan, mulai dari penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan hingga pengucapan putusan dapat dilakukan secara elektronik (e-Litigation). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam penerapan sistem e-Court pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta pengguna layanan e-Court, dan didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem persidangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana teknologi serta pendampingan kepada para pihak agar pelaksanaan persidangan elektronik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Pengaruh Modal Kerja, Lokasi Usaha, dan Tingkat Penjualan terhadap Profitabilitas Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud

2026-04-28T21:20:19+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modal kerja, lokasi usaha, dan tingkat penjualan terhadap profitabilitas Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud yang berjumlah 595 usaha. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik probability sampling dengan rumus Slovin sehingga diperoleh sebanyak 86 responden. Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Analisis data digunakan dengan analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan SPSS 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Modal Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud; (2) Lokasi Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud; dan (3) Tingkat Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha maupun pihak terkait dalam meningkatkan profitabilitas usaha.

Pengaruh Literasi Keuangan, Digitalisasi, dan Akses Permodalan terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung

2026-04-28T21:29:13+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, digitalisasi, dan akses permodalan terhadap kinerja keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMKM di Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi permasalahan dalam pengelolaan keuangan, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta keterbatasan dalam mengakses sumber permodalan, sehingga berpotensi memengaruhi kinerja keuangan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, digitalisasi, dan akses permodalan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Badung. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik tingkat pemahaman dan pengelolaan keuangan, semakin optimal pemanfaatan teknologi digital, serta semakin mudah akses permodalan yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin baik pula kinerja keuangan usaha yang dicapai.

Menuju Green Industry: Menyeimbangkan Akselerasi Investasi dan Hak Konstitusional dalam Industry Peternakan Ayam Broiler guna Pembangunan Berkelanjutan

2026-05-01T18:13:15+07:00

Transformasi regulasi melalui UU No. 6 Tahun 2023 mengubah paradigma perizinan berusaha menjadi Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) melalui sistem OSS-RBA yang berdampak signifikan pada sektor peternakan ayam broiler dengan eksternalitas negatif lingkungan yang tinggi. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisis kebijakan tersebut dalam menjamin standar pembangunan berkelanjutan serta mencari solusi hukum guna melindungi hak masyarakat atas lingkungan sehat melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya risiko ketidaksinkronan antara otomatisasi izin pusat dengan pengendalian ruang di daerah, di mana analisis Putusan PTUN No. 46/G/2021/PTUN.MDN menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh mengabaikan legalitas prosedural, partisipasi publik, dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi sistem OSS melalui mekanisme "Spatial Digital Lock" yang terintegrasi dengan RDTR daerah serta penguatan fungsi post-audit represif oleh Pemerintah Daerah untuk mengoreksi izin otomatis yang bermasalah secara faktual di lapangan.

Pengaruh Kualitas Produk dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Kembali Produk Lipstik Wardah

2026-04-28T22:21:15+07:00

Perkembangan industri kosmetik yang pesat mendorong perusahaan meningkatkan kualitas produk dan komunikasi dengan konsumen guna menjaga loyalitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas produk dan Word of Mouth terhadap keputusan pembelian kembali lipstik Wardah pada jemaat Sabda Bayu Gereja Kristen Protestan di Bali. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal, melibatkan 120 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS, serta melalui uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan Word of Mouth secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kembali. Indikator estetika menjadi faktor dominan dalam kualitas produk, sedangkan rekomendasi paling berpengaruh dalam Word of Mouth. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas produk yang baik dan informasi positif meningkatkan kecenderungan pembelian ulang, sehingga perusahaan perlu menjaga kualitas dan mendorong komunikasi positif.

Degradasi Moral Generasi Muda Dan Peran Strategi Pembelajaran Afektif Dalam Pendidikan Agama Islam Sebagai Solusi: Kajian Literatur

2026-04-28T21:33:32+07:00

Degradasi moral generasi muda merupakan permasalahan sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya kasus kenakalan remaja, bullying, intoleransi, dan rendahnya pengamalan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis sebagai solusi, namun implementasinya yang masih didominasi pendekatan kognitif dinilai belum optimal dalam menyentuh dimensi afektif siswa. Kajian literatur ini bertujuan menganalisis peran strategi pembelajaran afektif dalam PAI sebagai respons terhadap fenomena degradasi moral generasi muda. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan teknik analisis konten terhadap berbagai sumber ilmiah terbitan 2016–2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran afektif yang meliputi pembiasaan (ta'widiyyah), keteladanan (uswah hasanah), refleksi dan muhasabah, diskusi nilai, serta penguatan positif terbukti efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai Islam pada diri siswa secara mendalam. Integrasi strategi-strategi tersebut dalam pembelajaran PAI mampu menjembatani kesenjangan antara pengetahuan agama dan pengamalannya, sehingga berpotensi menjadi instrumen pembentukan karakter Islami yang kokoh sebagai benteng terhadap degradasi moral generasi muda.

Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Status Kewarganegaraan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional

2026-04-30T07:11:15+07:00

Krisis pengungsian global menempatkan pengungsi dalam situasi rentan, di mana kondisi limbo berkepanjangan mendorong sebagian pengungsi menggunakan dokumen kewarganegaraan tidak sah sebagai strategi bertahan hidup. Di Indonesia, pengungsi berstatus UNHCR yang memalsukan dokumen kewarganegaraan dihadapkan pada penerapan hukum pidana yang tidak membedakan mereka dari pelaku pemalsuan bermotif kriminal murni, akibat ketiadaan klausul perlindungan khusus setingkat undang-undang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pengungsi pelaku pemalsuan dokumen status kewarganegaraan, mengkaji sinkronisasi regulasi nasional dan internasional, serta merumuskan kerangka penanganan yang berkeadilan substantif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa status pengungsi tidak mengeliminasi yurisdiksi pidana negara, namun penilaian mens rea wajib mempertimbangkan kondisi limbo struktural sebagai elemen substantif. Hambatan utama adalah lemahnya kedudukan hierarkis Perpres No. 125 Tahun 2016 di bawah UU Keimigrasian yang mengancam prinsip non-refoulement berdasarkan CAT dan ICCPR. Penelitian ini merekomendasikan revisi UU Keimigrasian, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung sebagai panduan teknis bagi hakim, serta penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan UNHCR Indonesia.

Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Pasien

2026-04-30T07:08:24+07:00

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Dokumen, Pengungsi, Hukum Internasional, Keimigrasian, Non-refoulement, Hak Asasi Manusia

Optimalisasi Pengawasan Partisipatif Oleh Masyarakat Dan Pelibatan Pendamping PPH Pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

2026-04-21T18:16:45+07:00

Pengawasan pasca sertifikasi Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia terkendala keterbatasan sumber daya BPJPH dalam mengawasi jutaan produk, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan SJPH oleh pelaku usaha. Karena itu, diperlukan pengawasan kolaboratif yang melibatkan masyarakat dan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) sebagai mitra BPJPH. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan rekonstruksi norma hukum pengawasan partisipatif Jaminan Produk Halal melalui model kelembagaan berbasis prinsip SKPP untuk mengisi kekosongan hukum dan mensinergikan peran masyarakat serta Pendamping PPH. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dilengkapi studi perbandingan dengan model pengawasan partisipatif Pemilu oleh Bawaslu melalui program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PPH secara normatif berakhir setelah sertifikat halal diterbitkan, padahal mereka memiliki kompetensi teknis dan kedekatan dengan pelaku usaha. Sementara itu, partisipasi masyarakat yang dijamin undang-undang belum didukung mekanisme yang terstruktur. Penelitian ini merekomendasikan model pengawasan partisipatif terintegrasi dengan memberikan kedudukan hukum bagi PPH sebagai mitra pengawasan BPJPH serta memfasilitasi masyarakat melalui sistem pelaporan yang jelas dan terlindungi. Dengan meniru pola Bawaslu, pengawasan halal diharapkan menjadi lebih proaktif, terstruktur, dan efektif dalam menjamin kepatuhan standar halal nasional.

Perkembangan Hukum Pidana Internasional Dalam Penanganan Kejahatan Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Era Globalisasi

2026-04-30T07:05:10+07:00

Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM) merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang memiliki dampak serius terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan sering dikategorikan sebagai bentuk perbudakan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dalam penanggulangan TPPM melalui perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Protokol Palermo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat harmonisasi yang kuat antara kedua instrumen hukum tersebut, terutama dalam perumusan definisi perdagangan orang yang mencakup unsur tindakan, cara, dan tujuan eksploitasi, serta dalam pendekatan penanggulangan yang mengedepankan prinsip pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan terhadap pelaku. Di sisi lain, terdapat perbedaan mendasar dalam tingkat pengaturan, di mana Protokol Palermo berfungsi sebagai kerangka normatif global, sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan pengaturan yang lebih rinci, operasional, dan mengikat dalam konteks nasional. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun secara normatif telah terjadi keselarasan, tantangan utama dalam pemberantasan TPPM terletak pada aspek implementasi, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta kompleksitas jaringan kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat internasional guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta menjamin perlindungan korban secara komprehensif.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Harmonisasi Hukum, Protokol Palermo, Hukum Nasional, Kejahatan Transnasional

Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Yang Berlangsung Tanpa Izin Pengadilan Agama: Sebuah Studi Kasus

2026-03-29T16:11:30+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan serta mengkaji implikasi hukum yang timbul dari praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, analisis dokumen putusan perkara, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mencakup fakta-fakta persidangan, perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak, serta upaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, pertimbangan hakim juga mengandung dimensi preventif dan edukatif guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dari sisi implikasi hukum, poligami tanpa izin Pengadilan Agama tidak memperoleh pengakuan hukum negara, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan secara sempurna, khususnya terkait status hukum istri, hak nafkah, dan harta bersama. Praktik ini juga menimbulkan kendala administratif serta berpotensi mengganggu kepastian hukum. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, hakim tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

2026-03-30T05:12:25+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan; dan (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala dalam pembuktian unsur tindak pidana, khususnya dalam menelusuri dan membuktikan keterkaitan antara harta kekayaan dengan tindak pidana asal (predicate crime), serta proses penelusuran aset yang membutuhkan waktu dan koordinasi lintas lembaga. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan, yaitu: (a) keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang analisis transaksi keuangan dan penelusuran aset; (b) keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, terutama teknologi informasi dalam mengakses dan menganalisis data keuangan; (c) koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan yang belum sepenuhnya optimal; serta (d) kompleksitas modus operandi tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi.

Peran Stakeholder Dalam Menciptakan Lingkungan Kampus Bersih

2026-04-26T09:52:53+07:00

Salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang nyaman, sehat, dan mendukung pembelajaran adalah kebersihan kampus. Dalam kajian ini, stakeholder disebut sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan peran yang berbeda dalam upaya menjaga kebersihan kampus. Pengelola bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari peran stakeholder dari sudut pandang sosiologi dalam menciptakan lingkungan kampus yang bersih. Penelitian ini menekankan pola interaksi, jenis partisipasi, dan dinamika kerja sama antara aktor-aktor yang terlibat, termasuk mahasiswa, tenaga kependidikan, petugas kebersihan, dan pihak manajemen kampus. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang dirancang sebagai studi lapangan. Untuk mengidentifikasi peran dan kontribusi masing-masing pihak, teknik pengumpulan data termasuk observasi langsung kondisi lingkungan kampus, wawancara dengan stakeholder terkait dalam format semi-terstruktur, dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan program kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi aktif dan tingkat komunikasi antar stakeholder sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam membuat lingkungan kampus bersih. Kolaborasi yang baik antara kampus dan siswa dapat mendorong kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga kebersihan. Namun, program kebersihan masih mengalami masalah seperti perbedaan tingkat kepedulian, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya koordinasi. Menurut penelitian ini, meningkatkan kerja sama dan pendekatan komunikasi yang inklusif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kampus yang bersih dan berkelanjutan.

Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

2026-05-02T07:01:47+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas tata kelola pemerintahan daerah berbasis good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Bontang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya implementasi good governance dalam otonomi daerah serta adanya fluktuasi capaian kualitas pelayanan publik yang menunjukkan ketidakkonsistenan kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi pada beberapa OPD yang terkait langsung dengan pelayanan publik. Informan dipilih menggunakan purposive sampling yang terdiri dari aparatur pemerintah, pengguna layanan, dan perwakilan Ombudsman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance di Kota Bontang telah berkembang pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi. Implementasi masih belum optimal akibat ketimpangan kualitas layanan antar OPD, rendahnya pemanfaatan sistem pengaduan, serta keterbatasan literasi digital masyarakat. Faktor pendukung utama meliputi komitmen kepemimpinan, kolaborasi lintas sektor, dan digitalisasi layanan. Faktor penghambat meliputi inkonsistensi layanan, lemahnya pengawasan internal, dan belum optimalnya integrasi pengaduan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas tata kelola pemerintahan Kota Bontang berada pada kategori berkembang tetapi belum optimal dan memerlukan penguatan standarisasi layanan serta sistem pelayanan yang lebih responsif.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Perekaman Tidak Sah dan Penyebaran Konten Pribadi di Platform Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

2026-05-02T07:08:15+07:00

Perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko pelanggaran privasi, terutama melalui praktik perekaman tidak sah dan penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan. Fenomena ini melanggar hak atas data pribadi serta berdampak pada martabat, kondisi psikologis, dan kehidupan sosial korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta mengevaluasi implementasinya di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum melalui prinsip persetujuan, transparansi, serta sanksi pidana dan administratif. Penerapannya masih menghadapi kendala, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital, belum optimalnya kelembagaan pengawas, serta kompleksitas yurisdiksi dalam kasus lintas negara. Ketiadaan pengaturan teknis yang spesifik terkait perekaman tidak sah turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Perlindungan hukum di Indonesia masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya berorientasi pada korban. Diperlukan penguatan regulasi turunan, pembentukan lembaga pengawas yang efektif, peningkatan kapasitas aparat, serta penerapan model perlindungan yang berfokus pada pemulihan korban melalui bantuan hukum, perlindungan identitas, dan kompensasi. Perlindungan data pribadi di era digital menuntut implementasi yang konkret dan berkeadilan.

Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peledakan Bom

2026-05-01T09:33:07+07:00

Tindak pidana peledakan bom yang menimbulkan ledakan, korban, dan kerusakan pada fasilitas umum menurut kitab undang-undang hukum pidana adalah sebuah tindak pidana yang dapat dihukum dan ditindak dengan pidana hukuman penjara yang disesuaikan dan diputuskan melalui analisis dan kajian khusus menggunakan undang-undang yang berlaku. secara yuridis normatif tindak pidana peledakan bom di SMAN 72 Jakarta pada 7 November 2025 yang dilakukan oleh seorang pelajar berusia 17 tahun sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) perlu dianalisa mendalam dengan beberapa undang-undang yang bertolak belakang seperti undang-undang terorisme dan undang-undang perlindungan anak. Penelitian yang bertujuan menganalisis pengaturan hukum yang berlaku terhadap pelaku dalam peristiwa ini fokus pada analisis yuridis penerapan peraturan perundang-undangan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan sebab pelaku adalah anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan teori penegakan hukum, teori perlindungan anak, teori tindak pidana pemberantasan terorisme. penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan bahan peledak. Namun demikian, karena pelaku masih berusia anak dibawah umur, maka proses penanganan perkara wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai lex specialis yang menjamin perlindungan hak anak. Dalam konteks perlindungan hukum, penerapan prinsip keadilan restoratif, ultimum remedium, dan rehabilitasi tetap harus diutamakan, meskipun penerapan diversi memiliki keterbatasan mengingat sifat tindak pidana yang berat yang kesemuaannya di atur sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014. konflik benturan antara penerapan undang-undang terorisme dan perlindungan anak dalam menyikapi peristiwa tindak pidana peledakan bom di SMAN 72 Jakarta adalah gambaran bahwa ketentuan tindak pidana terorisme dan sistem peradilan anak diselesaikan dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bengkulu

2026-05-01T09:57:11+07:00

Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bengkulu, serta menganalisis hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Perlindungan terhadap hak anak merupakan amanah konstitusi yang krusial untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki peranan vital sebagai landasan hukum bagi instansi pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan anak secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi undang-undang tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan hukum empiris (socio-legal) dengan obyek penelitian berupa interaksi hukum dalam masyarakat. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan di Kantor DP3A Kota Bengkulu, serta data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 oleh DP3A Kota Bengkulu telah dilaksanakan melalui berbagai upaya perlindungan preventif dan represif, termasuk pemberian konsultasi hukum, pendampingan korban, serta koordinasi antarlembaga. Namun, pelaksanaan tersebut dinilai belum maksimal dalam menekan angka kekerasan anak di Kota Bengkulu yang masih menunjukkan tren peningkatan signifikan. Kendala utama yang dihadapi meliputi hambatan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan minimnya alokasi anggaran operasional. Selain itu, hambatan eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang sering kali menganggap kasus kekerasan pada anak sebagai aib keluarga juga menjadi penghalang dalam proses pelaporan dan penanganan kasus. Sebagai solusi, DP3A Kota Bengkulu perlu mengoptimalkan sosialisasi dan jangkauan pelayanan agar lebih dekat dengan masyarakat guna meningkatkan efektivitas perlindungan anak di masa mendatang.’

Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Bengkulu

2026-05-01T09:50:27+07:00

Penegakan hukum terhadap pelanggaran prostitusi adalah alat krusial untuk melestarikan etika, norma agama, serta ketertiban di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi regulasi hukum terkait prostitusi dalam kerangka hukum pidana di Indonesia serta menganalisis cara penanganan kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Bengkulu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang memperhatikan penerapan hukum dalam konteks sosial, dengan sumber data yang mencakup data primer melalui observasi langsung dan data sekunder yang diperoleh dari telaah literatur. Partisipan dalam studi ini terdiri dari tiga penyidik di Unit PPA, tiga individu yang menjadi korban, dan tiga pelaku agar dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penegakan hukum. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan seperti Pasal 420 KUHP yang baru dan UU PTPPO sudah menetapkan hukuman untuk keduanya, pelaku dan mucikari, pada kenyataannya Unit PPA masih menghadapi berbagai tantangan,baik internal maupun eksternal. Kendala ini mencakup peningkatan signifikan dalam angka kejahatan, di mana terdapat lonjakan kasus sebesar 180% pada tahun 2023, serta perlunya revisi SOP penanganan kasus yang saat ini masih mengacu pada Perkapolri yang belum sempurna setelah penerapan KUHP baru.

Persepsi Guru terhadap Program BUBI (Buku Bicara) pada Layanan Anak di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

2026-04-30T21:05:02+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru terhadap kualitas layanan Program BUBI (Buku Bicara) pada Layanan Anak di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 30 responden guru. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner berbasis lima dimensi kualitas layanan (SERVQUAL), yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator berada pada kategori sangat baik dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,55. Indikator assurance memperoleh skor tertinggi, sedangkan empathy memiliki skor terendah meskipun tetap dalam kategori sangat baik. Program BUBI dinilai mampu meningkatkan minat baca, literasi anak, serta menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Secara keseluruhan, Program BUBI dinilai efektif sebagai inovasi layanan literasi anak di perpustakaan.

Pengaruh Pengawasan dan Lingkungan Kerja terhadap Disiplin Kerja pada Pegawai Kantor Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng

2026-04-30T23:22:49+07:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengawasan dan lingkungan kerja terhadap disiplin kerja pegawai pada Kantor Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal untuk menguji hubungan sebab akibat antarvariabel. Subjek penelitian adalah seluruh pegawai sebanyak 62 orang dengan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 26.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja, demikian pula lingkungan kerja. Secara simultan, kedua variabel juga berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja pegawai. Berdasarkan temuan tersebut, instansi disarankan meningkatkan kualitas pengawasan melalui evaluasi berkala, arahan yang jelas, serta penegakan aturan yang tegas dan adil. Selain itu, perlu diciptakan lingkungan kerja yang nyaman, didukung fasilitas memadai, hubungan kerja harmonis, dan suasana yang kondusif guna meningkatkan kedisiplinan, produktivitas, serta kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Dalam Perspektif Tindak Pidana Perdagangan Orang

2026-05-01T10:59:44+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana mucikari dalam perspektif tindak pidana perdagangan orang serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 414/Pid.B/2013/PN SGT. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketidaksesuaian antara fakta hukum yang menunjukkan adanya unsur tindak pidana perdagangan orang dengan dasar hukum yang diterapkan oleh hakim, yang justru menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbuatan mucikari dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang, baik unsur objektif berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan eksploitasi, maupun unsur subjektif berupa adanya kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dari korban. Namun demikian, hakim dalam putusannya tidak menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, melainkan menggunakan ketentuan eksploitasi anak. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis, namun belum sepenuhnya mencerminkan penerapan hukum yang tepat sesuai dengan fakta persidangan.

Problematika Batas Antara Pelanggaran Moral Dan Tindak Pidana Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Ruang Privat

2026-04-30T19:35:11+07:00

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial, termasuk munculnya fenomena percakapan bermuatan seksual dalam ruang privat yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Ketidakjelasan batas antara pelanggaran moral dan tindak pidana dalam konteks ini menjadi isu penting dalam hukum pidana modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas tersebut serta mengkaji status korban dan pelaku dalam kekerasan seksual berbasis elektronik yang terjadi di ruang privat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan dalam ruang privat tidak serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila belum memenuhi unsur delik dan belum menimbulkan kerugian nyata. Status korban muncul secara dinamis ketika terjadi dampak akibat penyebaran informasi ke ruang publik. Selain itu, pihak yang menyebarkan informasi memiliki pertanggungjawaban pidana yang lebih kuat dibandingkan pihak yang hanya terlibat dalam percakapan privat. Batas antara moral dan pidana ditentukan oleh adanya dampak terhadap kehormatan dan martabat individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana harus diterapkan secara kontekstual agar tidak terjadi overcriminalization sekaligus tetap memberikan perlindungan terhadap korban.

Eksistensi Jual Beli Tanah di Bawah Tangan dan Perlindungan Hak Keperdataan Para Pihak

2026-05-01T11:18:23+07:00

Dalam praktik di masyarakat, seperti yang ditemukan di di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, jual beli di bawah tangan seringkali sudah memenuhi syarat materiil ini. Penjual adalah pemilik sah tanah, pembeli adalah Warga Negara Indonesia yang berhak memiliki tanah, dan keduanya sepakat melakukan transaksi tanpa paksaan. Namun, karena tidak dibuat di hadapan PPAT, transaksi tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil yang ditetapkan oleh hukum agraria nasional. Dalam konteks hukum keperdataan, perlindungan hak para pihak dalam transaksi jual beli tanah di bawah tangan menjadi isu yang krusial. Hal ini terkait dengan potensi sengketa yang dapat muncul akibat ketidakpastian status hukum tanah, serta perlunya pengakuan dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi eksistensi jual beli tanah di bawah tangan, menganalisis implikasi hukum yang menyertainya, serta mengevaluasi mekanisme perlindungan hak keperdataan para pihak dalam transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yang menggali pola prilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan prilaku nyata (actual behavior) yang dialami oleh anggota masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil Penelitian didapatkan bahwa yang didapat Praktik jual beli di bawah tangan di Kecamatan Curup Tengah merupakan perpaduan antara faktor ekonomi dan budaya hukum masyarakat yang masih bersifat tradisional. Meskipun memberikan kemudahan dalam jangka pendek, praktik ini meninggalkan kerentanan hukum yang besar bagi pemegang hak atas tanah di masa depan.

Efektivitas Kecerdasan Buatan Sebagai Mediator Dalam Sengketa E-Commerce

2026-04-30T10:57:40+07:00

Pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia diiringi dengan meningkatnya jumlah sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang efisien dan mudah diakses. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tradisional seringkali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan tidak terjangkau oleh banyak pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Kecerdasan Buatan (AI) sebagai mediator dalam sengketa e-commerce, dengan mengkaji potensi keunggulan dan keterbatasannya dalam kerangka hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis regulasi yang relevan termasuk UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan BPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mediasi berbasis AI dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa secara signifikan melalui waktu pemrosesan yang lebih cepat, pengurangan biaya, konsistensi dalam pengambilan keputusan, dan ketersediaan layanan selama 24 jam. Namun, mediator AI menghadapi tantangan signifikan termasuk keterbatasan dalam memahami nuansa kontekstual, kurangnya empati, potensi bias algoritmik, dan pertanyaan mengenai akuntabilitas hukum. Hukum Indonesia saat ini belum secara eksplisit mengakui AI sebagai mediator yang sah, menciptakan kesenjangan regulasi yang perlu mendapat perhatian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AI dapat berfungsi sebagai alat pelengkap mediator manusia dalam sengketa e-commerce, namun kerangka hukum yang komprehensif harus dikembangkan untuk mengatur penggunaannya.

Perlindungan Hak Terhadap Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Pendahuluan Di Polres Bengkulu Selatan

2026-04-29T22:57:33+07:00

Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan hak tersangka menjadi isu yang semakin penting, terutama dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Proses ini merupakan tahap awal yang krusial dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan hak tersangka tidak hanya mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keadilan yang setara di hadapan hukum. Proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya di Polres Bengkulu Selatan, menjadi titik awal yang krusial dalam menentukan arah penyelidikan dan perlakuan terhadap tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan hak-hak tersangka diterapkan selama proses pemeriksaan pendahuluan, serta tantangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan Jenis penelitian Social-legal atau Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa perlindungan hak terhadap tersangka pada proses pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik di Polres Bengkulu Selatan, yaitu melakukan pendekatan yang humanis sebelum dimintai keterangan dengan menanyakan terlebih dahulu keadaan tersangka termasuk juga menanyakan kepada tersangka apakah didampingi oleh penasihat hukum apa tidak. Apabila tersangka tidak memiliki Penasihat Hukum, maka penyidik menawarkan terlebih dahulu penasihat hukum dari kepolisian. Hasil kesimpulan yang didapat bahwa Kehadiran UU No. 20 Tahun 2025 menandai transformasi besar dalam perlindungan hak tersangka di tingkat Polres. Dengan adanya standar pembuktian yang lebih ketat, alasan penahanan yang objektif, penguatan lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan, serta mekanisme plea bargain dan keadilan restoratif, diharapkan praktik-praktik penyidikan yang represif dapat diminimalisir.

Peran Notaris Dalam Penyetoran Modal Awal Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing

2026-04-29T16:42:38+07:00

Pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari peran investasi, termasuk penanaman modal asing yang umumnya dilakukan melalui Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA). Penyetoran modal awal merupakan syarat penting dalam proses pendirian guna menjamin keseriusan pendiri serta memberikan perlindungan bagi pihak ketiga. Namun dalam praktik, penyetoran modal seringkali hanya dibuktikan melalui surat pernyataan tanpa verifikasi yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pendirian PT PMA serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap penyetoran modal awal yang tidak sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang memastikan terpenuhinya persyaratan formal pendirian perseroan. Namun, ketidakjelasan norma mengenai bukti penyetoran modal yang sah menyebabkan keterbatasan dalam melakukan verifikasi materiil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak ketiga.

Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Negara

2026-04-28T22:39:27+07:00

ABSTRAK
Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum SPBE dalam administrasi negara di Indonesia, mengkaji permasalahan hukum dalam implementasinya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, serta merumuskan upaya optimalisasi penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi literatur terhadap berbagai regulasi dan doktrin hukum. Analisis dilakukan menggunakan teori kepastian hukum, pemanfaatan hukum, dan efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, SPBE memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, kekurangan sumber daya manusia, serta masih adanya antrean layanan langsung. Berdasarkan teori efektivitas hukum, penerapan SPBE dinilai efektif secara normatif dan struktural, tetapi belum optimal secara sosiologis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi literasi digital, penguatan kebijakan internal, serta komitmen pimpinan untuk mendukung keberlanjutan layanan administrasi berbasis elektronik.

Kata Kunci: SPBE, Administrasi Negara, Kepastian Hukum, Efektivitas Hukum, Disdukcapil Kota Medan

ABSTRACT
The implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) constitutes an essential component of bureaucratic reform aimed at achieving governance that is efficient, effective, transparent, and accountable. This study seeks to analyze the legal position of SPBE in state administration in Indonesia, examine the legal issues arising from its implementation at the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Medan City, and formulate strategies to optimize its application. The research method employed is empirical legal research using a statutory approach and a conceptual approach, conducted through literature studies on various laws and legal doctrines. The analysis is carried out using the theories of legal certainty, legal utility, and legal effectiveness. The findings indicate that, from a normative perspective, SPBE has a strong legal foundation as stipulated in Presidential Regulation Number 95 of 2018 and Law Number 24 of 2013. However, its implementation still faces several challenges, including limited technological infrastructure, low levels of public digital literacy, insufficient human resources, and the persistence of long queues for in-person services despite the availability of online services. Based on the theory of legal effectiveness, the implementation of SPBE is considered effective from normative and structural perspectives, but not yet optimal from a sociological standpoint. Therefore, efforts are needed to enhance human resource capacity, increase public digital literacy awareness, strengthen internal policies, and ensure consistent leadership commitment to support the sustainability of electronic-based administrative services.

Keywords: SPBE, State Administration, Legal Certainty, Legal Effectiveness, Population and Civil Registration Office of Medan City

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Akibat Penagihan Hutang Melalui Media Sosial

2026-04-30T18:47:21+07:00

Penagihan hutang melalui media sosial yang disertai unggahan konten yang menyerang kehormatan debitur merupakan fenomena hukum kontemporer yang menimbulkan dilema antara hak kreditur dalam menuntut piutang dan hak debitur atas perlindungan kehormatan serta nama baiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis apakah penagihan hutang melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang melalui media sosial tidak serta-merta dapat dipidana; pemidanaan baru dapat dilakukan apabila cara, isi, dan muatan informasi yang disampaikan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 433-434 KUHP Nasional dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Apabila konten yang diunggah semata menyampaikan fakta yang benar tanpa unsur penghinaan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dijerat dengan ketentuan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian yang lebih proporsional dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Pengaruh Persepsi Kemudahan, Fear of Missing Out (FoMO), Media Sosial Exposure, dan Literasi Keuangan Terhadap Penggunaan QRIS pada Kalangan Gen Z di Era Cashless Society

2026-05-01T08:54:11+07:00

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem pembayaran menuju cashless society. Di Indonesia, inovasi pembayaran digital seperti QRIS hadir sebagai standar nasional yang mempermudah transaksi secara cepat, aman, dan efisien. Namun, tingkat adopsi QRIS pada kalangan Generasi Z masih belum optimal, meskipun kelompok ini dikenal sebagai digital native. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan, Fear of Missing Out (FOMO), media sosial exposure, dan literasi keuangan terhadap penggunaan QRIS pada Generasi Z di era cashless society. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring menggunakan Google Form kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha yang pernah menggunakan QRIS, dengan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda melalui uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial persepsi kemudahan, media sosial exposure, dan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan QRIS. Sementara itu, variabel FOMO tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan QRIS.

Analisis Harga Pokok Produksi Metode Full Costing sebagai Pengendalian Biaya pada UD Buncing Sari

2026-05-01T14:03:28+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing sebagai alat pengendalian biaya produksi pada usaha peternakan ayam ras petelur UD Buncing Sari. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurang akuratnya perhitungan biaya produksi yang dilakukan perusahaan karena belum memasukkan seluruh komponen biaya, khususnya biaya overhead dan penyusutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi menurut perusahaan, menerapkan metode full costing, serta membandingkan kedua metode dalam mendukung pengendalian biaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya yang dilakukan perusahaan masih belum mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya karena tidak memasukkan seluruh unsur biaya. Penerapan metode full costing menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih lengkap dan akurat dengan memasukkan seluruh komponen biaya, baik biaya tetap maupun variabel termasuk penyusutan aset. Hasil perbandingan menunjukkan adanya selisih yang signifikan antara kedua metode, sehingga metode full costing memberikan informasi biaya yang lebih andal. Selain itu, metode ini juga mampu digunakan untuk menentukan batas bawah harga jual dan meningkatkan efisiensi biaya produksi. Kesimpulannya, penerapan metode full costing dapat meningkatkan akurasi informasi biaya serta menjadi alat yang efektif dalam pengendalian biaya produksi dan pengambilan keputusan manajerial.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Anggaran Pemilu di KPU Kabupaten Way Kanan

2026-05-01T19:29:17+07:00

Pemilihan Umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara konstitusional. Penyelenggaraan Pemilu memerlukan dukungan anggaran yang besar serta pengelolaan keuangan publik yang akuntabel, transparan, dan efisien. Di Indonesia, pengelolaan anggaran Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk di tingkat daerah seperti KPU Kabupaten Way Kanan. Mengingat anggaran Pemilu bersumber dari dana publik, maka pengelolaannya tidak hanya harus sesuai dengan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan etika dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran Pemilu di KPU Kabupaten Way Kanan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengelolaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun secara substantif masih terdapat kelemahan pada aspek efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip hifẓ al-māl, amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada pendekatan berbasis kinerja, peningkatan transparansi substantif, serta integrasi nilai-nilai syariah agar pengelolaan anggaran menjadi lebih adil, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Upaya Polisi Khusus Dalam Penanggulangan Kejahatan Pada Perjalanan Kereta Api

2026-05-01T19:28:31+07:00

Untuk terwujudnya kenyamanan para pengguna Jasa Perkretaapian maka perlu adanya upaya yang dilakukan oleh Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) agar keamanan khususnya pada perjalanan kereta api dapat terbebas dari semua modus kejahatan seperti pencurian, pelecehan seksual, perusakan barang, dan hipnotis. Permasalahan dalam penelitian ini (a) Bagaimanakah upaya Polsuska Divisi Regional IV Tanjungkarang dalam nenanggulangi kejahatan pada perjalanan kereta api; (b) Apasajakan kendala dalam menanggulangi kejahatan pada perjalanan kereta api. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis penafsiran hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya Polsuska Divre IV Tanjungkarang yaitu melakukan pengawalan perjalanan kereta api sebanyak 3 (tiga) rute perjalanan setiap harinya yaitu: (a) Stasiun Tanjungkarang menuju Stasiun Kertapati Palembang; (b) 2 (dua) rute perjalanan dari Stasiun Tanjungkarang menuju Stasiun Baturaja. Untuk antisipasi terjadinya kejahatan maka Polsuska melakukan kegiatan berupa: (a) Patroli Rutin di stasiun dan di dalam perjalanan kereta; (b) Pengawasan Pintu Masuk/Keluar; (c) Pemeriksaan Barang Mencurigakan; (d) Edukasi kepada penumpang untuk waspada; (e) Koordinasi dengan Satpam dan petugas keamanan lainnya. Faktor Penghambat Peranan Polsuska Dalam Menanggulangi Kejahatan Pada Perjalanan Kereta Api di Lingkungan Kerja Divisi Regional IV Tanjungkarang yaitu antara lain: (a) keterbatasan jumlah personil; (b) kesulitan sinyal komunikasi saat perjalanan; (c) penumpang yang tidak kooperatif; (d) keterbatasan ruang Gerak di dalam gerbong; (e) Jarak dengan kantor polisi jika membutuhkan bantuan. Disarankan agar anggota Polsuska dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik berupa pelayanan prima sehingga terwujud rasa aman dan nyaman para pengguna layanan kereta api.

Branding Jajuluk Sebagai Penguatan Identitas Etnis Komering

2026-04-30T19:43:18+07:00

Penelitian ini mengkaji proses branding budaya tradisi Jajuluk (pemberian gelar adat pascapernikahan) sebagai strategi penguatan identitas etnis Komering di wilayah urban multikultural Kota Palembang. Di tengah arus modernisasi yang berpotensi mereduksi tradisi menjadi sekadar formalitas, pendekatan branding atau komunikasi pemasaran sosial menawarkan kebaruan perspektif dalam menjelaskan fenomena pelestarian budaya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tahapan branding Jajuluk dan mengidentifikasi hambatan yang mengiringinya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan Teori Interaksi Simbolik George Herbert Mead. Hasil kajian mengungkap bahwa branding Jajuluk dikonstruksi melalui empat tahapan sistematis: pembentukan identitas berbasis konsensus keluarga, penggunaan aktif dalam komunikasi harian, penyebaran sosial melalui institusi dan media digital, serta pemertahanan melalui kesadaran kolektif. Meski demikian, proses ini terhambat oleh faktor internal, yakni degradasi pemahaman filosofis generasi muda dan minimnya regenerasi pemangku adat, serta faktor eksternal berupa tingginya mobilitas sosial urban. Kesimpulannya, Jajuluk mengalami pergeseran makna dari instrumen kedewasaan sosial yang sakral menjadi label identitas selektif. Diperlukan sinergi strategis antara lembaga adat, pemerintah, dan akademisi untuk merancang strategi komunikasi budaya yang lebih adaptif bagi masyarakat modern.

Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Viva Cosmetics Di TikTok Shop

2026-04-20T15:54:42+07:00

Tujuan : Studi ini mengidentifikasi bagaimana persepsi merek serta mutu produk berdampak keputusan pembelian konsumen produk Viva Cosmetics di TikTok Shop. Studi ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif melalui pendekatan SEM-PLS yang diolah melalui software SmartPLS 3.0, dan melibatkan 125 responden. Hasil : Studi mengungkapkan bahwa persepsi merek memberikan dampak positif yang signifikan pada keputusan pembelian konsumen, diperoleh nilai koefisien 0,423 serta p-value 0,000. Lebih lanjut, mutu produk juga mengindikasikan berdampak positif yang signifikan pada keputusan pembelian konsumen, diperoleh nilai koefisien 0,469 serta p-value 0,000, persepsi merek memberikan dampak signifikan pada kualitas produk, dengan koefisien 0,562. Konklusi : Citra merek beserta kualitas produk ialah determinan krusial guna membangun keputusan pembelian konsumen terhadap produk Viva Cosmetics di TikTok Shop.Kontribusi : Studi ini berkontribusi praktis untuk perusahaan sebagai bahan evaluasi guna memperkuat citra merek, membantu peningkatan kualitas produk, serta mengoptimalkan pemanfaatan TikTok Shop sebagai media pemasaran digital untuk mendorong peningkatan keputusan pembelian konsumen.

Klausul Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja: Kajian Yuridis Berdasarkan KUHPerdata dan Prinsip Perlindungan Hukum

2026-05-02T09:54:17+07:00

Perjanjian kredit modal kerja dalam dunia perbankan umumnya disusun dalam format baku yang menempatkan debitur pada posisi tidak memiliki ruang negosiasi. Penelitian ini mengkaji rumusan klausul wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja yang berlaku di Bank Bengkulu serta mengukur kesesuaiannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan prinsip perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, doktrin, dan perbandingan hukum, dengan pengumpulan data melalui kajian pustaka dan telaah dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua perjanjian kredit memuat klausul wanprestasi yang secara substansial identik tanpa mengintegrasikan mekanisme somasi secara tersurat sebagaimana dikehendaki Pasal 1238 KUHPerdata. Di samping itu, pemberlakuan akibat hukum secara langsung bertentangan dengan persyaratan prosedural Pasal 1243 KUHPerdata. Ditinjau dari asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan asas keseimbangan, klausul yang ada mencerminkan ketimpangan yang memihak bank. Sementara perlindungan bagi debitur memerlukan reformulasi melalui klausul wanprestasi yang lebih transparan, berjenjang, dan selaras dengan ketentuan KUHPerdata.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum pada Praktik Sewa Menyewa Ruko Berdasarkan Perjanjian Lisan

2026-05-01T08:17:00+07:00

Perkembangan pesat di bidang usaha dan perdagangan di Indonesia telah mendorong meningkatnya kebutuhan akan ruang usaha yang sekaligus dapat difungsikan sebagai tempat tinggal, yang dikenal dengan istilah rumah toko (ruko). Fenomena ini melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum antara pemilik dan penyewa ruko, terutama melalui kata sepakat perjanjian pada saat melakukan sewa-menyewa. Meskipun suatu perjanjian dalam sewa-menyewa ruko bisa melalui cara tertulis ataupun lisan, praktik di masyarakat menunjukkan bahwa perjanjian lisan masih sangat umum digunakan karena dianggap praktis dan sederhana. Namun, kebiasaan ini justru menimbulkan potensi masalah hukum, terutama terkait perlindungan hak-hak para pihak dan mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi perselisihan. Penelitian ini dengan untuk menganalisis secara komprehensif perlindungan akan regulasi terhadap para pihak dalam perjanjian lisan sewa-menyewa ruko berdasarkan hukum perdata Indonesia. Kajian difokuskan pada penerapan dari beberapa asas hukum perjanjian, sebagai contoh halnya asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, serta asas itikad baik, yang menjadi fondasi sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini serta juga menyoroti terkait peranan dari alat bukti dalam hukum acara perdata, khususnya kesaksian serta pengakuan, dalam membuktikan keberadaan dan isi perjanjian lisan di pengadilan ketika terjadi sengketa.

Implementasi Akuntansi Keberlanjutan Dalam Pengungkapan ESG Pada PT Vale Indonesia TBK

2026-05-03T13:23:58+07:00

Riset berikut bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi keberlanjutan dalam mendukung pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) pada PT Vale Indonesia Tbk. Akuntansi keberlanjutan menjadi isu penting dalam dunia bisnis modern karena perusahaan tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga dituntut untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Industri pertambangan merupakan sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap isu lingkungan dan sosial, sehingga pengungkapan ESG menjadi aspek penting dalam menjaga legitimasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Riset berikut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen berupa laporan tahunan, sustainability report, laporan ESG perusahaan, serta literatur pendukung lainnya. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengindikasi bahwasanya PT Vale Indonesia Tbk telah menerapkan prinsip akuntansi keberlanjutan melalui pencatatan biaya lingkungan, investasi sosial masyarakat, efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta penerapan tata kelola perusahaan yang transparan. Implementasi tersebut mendukung peningkatan kualitas pengungkapan ESG perusahaan melalui laporan keberlanjutan yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pengukuran dampak sosial secara kuantitatif dan integrasi data keberlanjutan dengan laporan keuangan perusahaan.

Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor dalam Penertiban Unjuk Rasa di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara

2026-05-03T08:28:19+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres) Konawe dalam penertiban unjuk rasa di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sinergitas tersebut. Unjuk rasa merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, namun berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang efektif antara aparat penegak ketertiban dan keamanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Polres Konawe diwujudkan melalui pengamanan bersama dalam setiap kegiatan unjuk rasa, pembagian tugas berdasarkan tingkat eskalasi situasi, serta koordinasi intensif sebelum dan selama kegiatan berlangsung. Dalam kondisi kondusif, Satpol PP berperan dalam menjaga ketertiban umum dan pengawalan massa, sedangkan Polres mengambil peran utama ketika terjadi peningkatan eskalasi. Selain itu, kedua institusi menerapkan pendekatan persuasif dan humanis melalui negosiasi, pemberian imbauan, serta pemanfaatan kedekatan kultural dengan massa. Sinergitas tersebut didukung oleh komunikasi yang efektif, koordinasi yang terstruktur, serta kesamaan visi dalam menjaga stabilitas daerah. Dengan demikian, kerja sama antara Satpol PP dan Polres Konawe merupakan langkah strategis dalam menjaga ketertiban umum sekaligus menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai

Ketiadaan Norma Minimum Produktivitas Notaris sebagai Bentuk Lemahnya Profesionalisme Jabatan Menimbulkan Ketidakadilan Bagi Calon Notaris

2026-05-02T13:05:44+07:00

Profesi notaris adalah pejabat publik yang menjalankan fungsi negara dalam memberikan layanan hukum dan juga profesi hukum yang tunduk pada norma etika profesional. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki wewenang lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun, terlepas dari peraturan yang ketat dan rinci mengenai batasan dan kondisi jabatan notaris, dalam praktiknya, terdapat masalah serius terkait produktivitas dan profesionalisme, terutama karena tidak adanya norma hukum yang menetapkan batas produktivitas minimum. Meskipun ada batas maksimum 20 akta per hari untuk melindungi persaingan yang sehat, banyak notaris, terutama yang baru, seringkali menyerahkan laporan "nol" selama berbulan-bulan karena faktor-faktor seperti kurangnya pengakuan publik atau lokasi kantor yang strategis. Situasi ini tidak hanya menunjukkan produktivitas yang rendah tetapi juga kesenjangan dalam kesempatan kerja dan berdampak pada efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengelola pelatihan notaris. Tidak adanya norma produktivitas minimum ini menciptakan ketidakadilan bagi calon notaris (anggota luar biasa) dan berpotensi mengurangi integritas profesi. Oleh karena itu, pembentukan standar kuantitas minimum yang jelas dan terukur, disertai dengan sanksi yang efektif, diperlukan untuk menjamin profesionalisme, kieadilan, dan kepastian hukum, sejalan dengan teori hukum progresif yang memprioritaskan kesejahteraan manusia dan keadilan.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian Beralasan Ekonomi Akibat Judi Online di Pengadilan Agama Bengkulu

2026-05-02T13:42:03+07:00

Perkawinan merupakan ikatan suci yang menjadi pondasi terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan mulia tersebut kerap tidak terwujud akibat tekanan ekonomi yang bersumber dari kebiasaan berjudi secara daring, suatu fenomena yang semakin marak seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses hukum perceraian dengan alasan ekonomi akibat judi online di Pengadilan Agama Bengkulu sekaligus menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian atas perkara tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur pengadilan, khususnya Panitera Nil Khairi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui telaah putusan dan literatur hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perceraian dilaksanakan sesuai tahapan hukum acara yang berlaku, meliputi pendaftaran perkara, mediasi wajib, pemeriksaan persidangan, hingga pembacaan putusan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak memposisikan judi online sebagai alasan hukum langsung perceraian, melainkan sebagai faktor kausal yang melahirkan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga. Dampak ekonomi judi online berupa ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban nafkah dan perselisihan yang terus-menerus menjadi alasan hukum perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI. Hakim memadukan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis dengan menerapkan kaidah fikih dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih guna melindungi pihak yang dirugikan melalui putusan cerai.

Krisis Ekologis dalam Konflik Manusia dan Gajah akibat Kebijakan Tata Ruang di Sumatera Selatan Perspektif Habermas

2026-05-02T13:48:55+07:00

Konflik manusia dan gajah di Sumatera Selatan meningkat akibat alih fungsi hutan dan kebijakan pembangunan yang kurang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab konflik dari aspek ekologis, sosial, dan kebijakan tata ruang dengan perspektif teori sosial kritis Jürgen Habermas. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap sumber ilmiah dan dokumen kebijakan periode 2015–2025. Hasil menunjukkan bahwa perubahan hutan menjadi kawasan industri, perkebunan, dan infrastruktur menyebabkan fragmentasi habitat dan penyusutan ruang hidup gajah, sehingga mendorong gajah memasuki permukiman dan memicu konflik. Selain itu, lemahnya implementasi kebijakan dan dominasi kepentingan ekonomi memperburuk kondisi. Dalam perspektif Habermas, hal ini mencerminkan dominasi sistem terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan berkelanjutan, perlindungan habitat, dan keterlibatan masyarakat dalam konservasi.

Harmonisasi Pengaturan dan Implementasi UU KUHP dan UU ITE dalam Perlindungan Korban Perempuan pada Tindak Pidana Siber

2026-05-03T17:16:51+07:00

Transformasi digital telah menciptakan berbagai jenis kejahatan siber yang berbasis gender dan berdampak besar pada perempuan, seperti distribusi konten intim tanpa izin, pemerasan seksual digital (sextortion), penargetan secara siber (cyberstalking), dan manipulasi konten berbasis kecerdasan buatan. Hal ini menghadirkan tantangan bagi sistem hukum pidana di Indonesia karena aturannya tersebar di beberapa rezim hukum, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan konfigurasi, mengidentifikasi ketidakharmonisan norma, dan merumuskan rancangan harmonisasi regulasi dalam perlindungan perempuan korban tindak pidana siber. Penelitian ini memanfaatkan metode hukum normatif dengan pendekatan legislasi, yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis serta teleologis. Hasil studi menunjukkan bahwa perbedaan struktur unsur delik antara KUHP dan UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan unsur penghinaan, kesusilaan, dan penyebaran informasi elektronik, mengakibatkan adanya tumpang tindih norma serta ketidakjelasan dalam implementasi penegakan hukum. Oleh sebab itu, perlu dilakukan harmonisasi normatif dan implementatif yang fokus pada perlindungan korban melalui integrasi perspektif gender, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pengembangan mekanisme pemulihan korban di Indonesia.

Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak

2026-05-03T14:36:07+07:00

Dispensasi perkawinan anak masih menjadi fenomena hukum di Indonesia meskipun telah ada pembatasan usia minimal melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dispensasi perkawinan serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi persidangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dispensasi perkawinan berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, namun dalam praktiknya masih dipengaruhi faktor sosial, budaya, dan kekhawatiran orang tua. Dampak positif meliputi kepastian hukum dan perlindungan sosial, sedangkan dampak negatif mencakup risiko kesehatan, terhambatnya pendidikan, serta potensi konflik rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi regulasi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mencegah perkawinan anak serta menjamin pemenuhan hak anak secara optimal.

Analisis Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Komitmen Organisasional Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi

2026-04-24T13:46:36+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional terhadap komitmen organisasional dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada karyawan PT. Sinar Jaya Inti Mulya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS). Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden dan dianalisis untuk menguji hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional karyawan, semakin tinggi pula komitmen mereka terhadap organisasi. Namun, kepuasan kerja tidak terbukti mampu memediasi pengaruh kecerdasan emosional terhadap komitmen organisasional. Temuan ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional lebih berperan secara langsung dalam membentuk komitmen karyawan dibandingkan melalui kepuasan kerja. Secara deskriptif, seluruh variabel penelitian berada pada kategori baik hingga sangat baik. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya perusahaan dalam meningkatkan kecerdasan emosional karyawan melalui pelatihan pengelolaan emosi, empati, dan keterampilan sosial guna memperkuat komitmen organisasi.

Analisis Dampak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pelaku Usaha Di Indonesia

2026-04-27T13:52:58+07:00

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam mereformasi sistem perpajakan nasional guna meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat struktur ekonomi secara berkelanjutan melalui penataan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, ketentuan perpajakan, serta pajak ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis dampaknya terhadap kinerja pelaku usaha, baik secara makro maupun sektoral. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, UU HPP menimbulkan tekanan terhadap likuiditas, margin keuntungan, dan biaya kepatuhan usaha akibat kenaikan tarif PPN, perluasan basis pajak, serta digitalisasi administrasi, terutama bagi sektor padat karya, UMKM, dan pelaku ekonomi digital skala kecil. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, kebijakan ini berpotensi memberikan manfaat struktural berupa peningkatan kepastian hukum, persaingan usaha yang lebih adil, penguatan kapasitas fiskal, serta perluasan basis pajak yang berkelanjutan, didukung oleh digitalisasi yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kebijakan pendukung yang inklusif, penyederhanaan administrasi, serta pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Pelaksanaan Supervisi Manajerial Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kinerja Staf Administrasi di Madrasah: Kajian Pustaka

2025-12-02T15:01:35+07:00

Staf administrasi madrasah memegang peran penting dalam menjamin kelancaran proses pendidikan, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti ketidaksesuaian kompetensi, tingginya beban kerja, serta belum optimalnya kapasitas manajerial pimpinan dalam mengelola sumber daya secara efektif. Penelitian Irawan menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara efektivitas supervisi manajerial dengan peningkatan mutu layanan administrasi, yang menegaskan pentingnya peran pengawasan dalam mendorong kinerja staf. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, pendekatan supervisi konvensional dinilai kurang mampu menjawab tuntutan efisiensi dan kebutuhan pemantauan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan implementasi supervisi manajerial berbasis digital sebagai strategi dalam meningkatkan kinerja staf administrasi madrasah melalui studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital seperti Madrasah Smart Digital mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menyediakan umpan balik secara real-time yang mendukung evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Integrasi antara praktik manajerial dan teknologi tidak hanya memperkuat sistem pemantauan yang lebih terstruktur, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kompetensi serta penerapan penghargaan berbasis kinerja. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara supervisi manajerial dan kepemimpinan digital dalam konteks madrasah, yang sebelumnya masih dikaji secara terpisah. Penelitian Safitri menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kepala madrasah, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan, sehingga diperlukan strategi penerapan yang bertahap dan terintegrasi.

Kelalaian Bank Dalam Menjamin Keamanan Sistem Perbankan Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Nasabah

2026-05-02T10:50:58+07:00

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi layanan perbankan ke arah sistem elektronik seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan berbagai sarana transaksi digital lainnya. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, penggunaan sisteim tersebut juga menimbulkan risiko berupa pembobolan rekening, transaksi tidak sah, pencurian data pribadi, dan kerugian finansial nasabah. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum bank serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh nasabah. Peneilitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa bank memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga keamanan sistem perbankan elektronik berdasarkan ketentuan hukum perbankan, perlindungan konsumen, serta penyelenggaraan sistem elektronik. Apabila terjadi kelalaian, bank dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi kepada nasabah dan dikenai sanksi administratif oleh regulator. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengaduan internal bank, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maupun gugatan melalui pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem keamanan digital, transparansi penanganan pengaduan, dan penguatan perlindungan hukum nasabah agar kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan tetap terjaga.

Implementasi Prinsip Unconditional dalam Surety Bond: Analisis terhadap Kewajiban Penjamin dan Penyelesaian Klaim di Sektor Konstruksi Indonesia

2026-04-28T15:26:36+07:00

Pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan instrumen penjaminan yang memberikan kepastian hukum terhadap risiko wanprestasi kontraktor. Surety bond unconditional secara normatif memungkinkan pencairan klaim tanpa pembuktian terlebih dahulu, namun dalam praktik masih sering terjadi penundaan atau penolakan pembayaran klaim oleh penjamin yang memicu sengketa hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk menilai penerapan norma hukum dan pertimbangan yuridis dalam praktik pembayaran klaim surety bond. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjamin dalam surety bond unconditional memiliki kewajiban hukum untuk membayar klaim kepada obligee setelah terpenuhinya persyaratan formal klaim, tanpa bergantung pada pembuktian wanprestasi principal melalui proses peradilan. Sengketa pembayaran klaim dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi maupun litigasi, dengan konsekuensi hukum berupa wanprestasi penjamin apabila terjadi penolakan pembayaran tanpa dasar hukum yang sah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan penjamin dalam menyusun klausul surety bond yang jelas dan melindungi hak obligee, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia.

Peran Aktor Lokal dalam Pengembangan Usaha UMKM di Kawasan Kambang Iwak Kota Palembang

2026-05-02T19:11:33+07:00

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi lokal, khususnya di ruang publik perkotaan yang menjadi titik temu antara aktivitas ekonomi dan sosial. Kawasan Kambang Iwak di Kota Palembang merupakan salah satu ruang publik yang berkembang melalui interaksi berbagai stakeholder lokal dalam mendukung aktivitas UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder lokal serta pola interaksi yang terbentuk dalam pengembangan UMKM di kawasan Kambang Iwak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive yang terdiri dari pelaku UMKM dan stakeholder pendukung seperti pemerintah daerah dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem UMKM di Kambang Iwak merupakan sistem sosial yang melibatkan sepuluh stakeholder dengan peran yang saling melengkapi. Berdasarkan analisis kerangka AGIL Talcott Parsons, sistem ini menunjukkan fungsi adaptasi dan integrasi yang kuat, didukung oleh praktik collaborative governance dan modal sosial berupa kepercayaan dan jaringan. Namun, fungsi terutama terkait kesadaran lingkungan, masih menjadi tantangan. Selain itu, ditemukan adanya kontestasi ruang dan tantangan transformasi digital dalam pengembangan UMKM. Kesimpulannya, pengembangan UMKM di Kambang Iwak ditopang oleh kolaborasi stakeholder yang dinamis dan sistem sosial yang adaptif, meskipun masih memerlukan penguatan nilai sosial dan literasi digital.

Rekonstruksi Konsep Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian : Analisis Kekosongan Norma dalam Sistem Hukum Indonesia.

2026-05-02T12:47:09+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekosongan norma hukum tertulis mengenai penyalahgunaan keadaan dalam kodifikasi hukum perdata Indonesia, yang sering kali memicu ketidakadilan dalam kontrak dengan posisi tawar timpang. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis urgensi rekonstruksi konsep penyalahgunaan keadaan sebagai landasan mandiri untuk membatalkan perjanjian guna mengisi kekosongan hukum yang ada. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini mengkaji sinkronisasi antara doktrin hukum dengan praktik peradilan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit dalam KUHPerdata menyebabkan standar pemenuhan cacat kehendak menjadi tidak konsisten dan sangat bergantung pada diskresi hakim. Hal ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan bagi pihak yang tereksploitasi secara ekonomi maupun psikologis. Kesimpulannya, rekonstruksi hukum melalui kodifikasi formal penyalahgunaan keadaan ke dalam sistem legislasi nasional merupakan langkah krusial untuk menjamin kepastian hukum. Implikasi dari penelitian ini menekankan bahwa pembaruan hukum kontrak harus mengedepankan nilai moralitas dan keadilan distributif agar tercipta keseimbangan prestasi yang substantif bagi para pihak yang bertransaksi.

lalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini mengkaji sinkronisasi antara doktrin hukum dengan praktik peradilan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit dalam KUHPerdata menyebabkan standar pemenuhan cacat kehendak menjadi tidak konsisten dan sangat bergantung pada diskresi hakim. Hal ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan bagi pihak yang tereksploitasi secara ekonomi maupun psikologis. Kesimpulannya, rekonstruksi hukum melalui kodifikasi formal penyalahgunaan keadaan ke dalam sistem legislasi nasional merupakan langkah krusial untuk menjamin kepastian hukum. Implikasi dari penelitian ini menekankan bahwa pembaruan hukum kontrak harus mengedepankan nilai moralitas dan keadilan distributif agar tercipta keseimbangan prestasi yang substantif bagi para pihak yang bertransaksi.

Dinamika Organisasi Karang Taruna dalam Pengorganisasian Masyarakat di Desa Talang Aur

2026-04-29T07:34:04+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Karang Taruna sebagai wadah pengorganisasian masyarakat di tingkat desa yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika organisasi Karang Taruna dalam proses pengorganisasian masyarakat di Desa Talang Aur. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan dilakukan melalui musyawarah bersama yang melibatkan pengurus, anggota, dan Kepala Desa, pengorganisasian dan pembagian tugas bersifat fleksibel dengan mengedepankan gotong royong, kepemimpinan berjalan secara partisipatif dengan komunikasi terbuka, serta pelaksanaan program didominasi kegiatan rutin seperti 17 Agustus dan malam tahun baru yang melibatkan masyarakat. Evaluasi dilakukan langsung setelah kegiatan, meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan anggota dan dana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa interaksi sosial, partisipasi, dan kebersamaan menjadi faktor utama dalam keberlangsungan organisasi Karang Taruna.

Pelaksanaan Literasi Digital Islami untuk Meningkatkan Literasi dan Akhlak Siswa di SMA Negeri 12 Palembang

2026-05-02T12:28:01+07:00

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam pendidikan, khususnya dalam membentuk kemampuan literasi dan akhlak siswa. Siswa sangat aktif di ruang digital, namun masih banyak yang mengalami kesulitan dalam menyaring informasi dan menerapkan nilai etika saat bermedia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan literasi digital Islami dalam meningkatkan kompetensi literasi dan akhlak siswa di SMAN 12 Palembang. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi strategi, faktor pendukung, serta dampak program terhadap perilaku siswa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak sekolah, guru, dan siswa, serta didukung studi kepustakaan dari jurnal dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital Islami dilaksanakan melalui media pembelajaran berbasis digital, pendidikan etika bermedia sosial, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan belajar. Guru memanfaatkan platform seperti Canva, PowerPoint, Instagram, dan TikTok untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Siswa menjadi lebih aktif, termotivasi, dan terampil dalam mengakses informasi yang kredibel. Selain itu, siswa menunjukkan etika komunikasi yang lebih baik, kontrol diri yang meningkat, serta penggunaan media sosial yang lebih bijak. Fasilitas sekolah seperti Wi-Fi, proyektor, dan pelatihan guru turut mendukung keberhasilan program. Kesimpulannya, literasi digital Islami merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi sekaligus memperkuat akhlak siswa di era digital.

Politik Hukum dan Kebijakan Publik di Indonesia: Analisis Kualitatif Perspektif Socio-Legal

2026-05-02T08:53:35+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik hukum dalam kebijakan publik di Indonesia dengan menekankan pada relasi kekuasaan, proses implementasi, serta pemaknaan hukum oleh aktor dan masyarakat. Fenomena yang dikaji menunjukkan bahwa hukum sebagai instrumen kebijakan publik tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan kepentingan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dalam perspektif socio legal. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap akademisi, praktisi hukum, dan aktor kebijakan, serta didukung oleh studi dokumentasi terhadap regulasi dan kebijakan terkait. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dan snowball sampling. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga temuan utama, yaitu: (1) dominasi relasi kekuasaan dalam proses formulasi kebijakan publik berbasis hukum yang cenderung elitis, (2) adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan (implementation gap), serta (3) pluralitas makna hukum yang memengaruhi tingkat legitimasi kebijakan publik di masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai arena kontestasi sosial dan politik. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan perspektif politik hukum, kebijakan publik, dan pendekatan socio-legal dalam memahami hukum sebagai fenomena multidimensional. Secara praktis, hasil penelitian menekankan pentingnya peningkatan partisipasi publik, transparansi kebijakan, serta konsistensi implementasi hukum. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif atau mixed methods guna memperluas analisis terhadap dinamika politik hukum dan kebijakan publik.

Digitalisasi Mediasi: Peluang dan Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa di Era Teknologi

2026-05-04T06:24:38+07:00

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan mekanisme online dispute resolution (ODR) sebagai salah satu inovasi penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks transaksi elektronik dan keterbatasan akses ke peradilan konvensional. Penelitian bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum mediasi elektronik dalam sistem hukum Indonesia serta mengidentifikasikan peluang dan tantangan implementasinya di era yang digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 beserta regulasi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi elektronik telah memperoleh pengakuan normatif melalui berbagai regulasi sektoral, khususnya PerMA Nomor 3 Tahun 2022, namun pengakuan tersebut masih bersifat parsial dan terfragmentasi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kekuatan mengikat hasil ODR. Selain itu, tantangan terkait keamanan data, perlindungan privasi dan kepercayaan publik terhadap platform digital masih menjadi kendala signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ODR menawarkan peluang besar dalam modernisasi penyelesaian sengketa, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk memastikan kepastian hukum, efektivitas dan keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: Online Dispute Resolution; Mediasi Elektronik; Kedudukan Hukum; Keamanan Data; Kepastian Hukum.

Disharmoni Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Pelaku Usaha Digital di Indonesia: Kajian Terhadap UU ITE, UU Cipta Kerja, dan UU Pelindungan Data Pribadi

2026-05-04T09:28:55+07:00

Perkembangan usaha digital di Indonesia telah menempatkan ruang digital sebagai arena kegiatan ekonomi yang bergantung pada sistem elektronik, transaksi elektronik, dan pemrosesan data pribadi, sehingga menuntut adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha digital. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital memegang peran penting dalam tata kelola hukum digital, namun pengaturan kewenangannya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi belum sepenuhnya harmonis. Perbedaan orientasi ketiga undang-undang tersebut menimbulkan persoalan disharmoni kewenangan yang berimplikasi pada ketidakjelasan otoritas, tumpang tindih kewajiban kepatuhan, dan ketidakpastian pengawasan bagi pelaku usaha digital. Permasalahannya:1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam UU ITE, UU Cipta Kerja, dan UU Pelindungan Data Pribadi, serta bagaimanakah disharmoni kewenangan tersebut terjadi dalam penyelenggaraan usaha digital di Indonesia; 2. Bagaimanakah model harmonisasi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital yang ideal untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha digital di Indonesia. Metode penelitian : yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, Kesimpulan menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam ketiga undang-undang tersebut membentuk konstruksi kewenangan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan disharmoni normatif, kelembagaan, dan fungsional dalam penyelenggaraan usaha digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi kewenangan yang ideal harus dilakukan secara terpadu pada tingkat normatif, kelembagaan, dan pelaksanaan, melalui sinkronisasi materi muatan peraturan perundang-undangan, penegasan batas kewenangan antar lembaga, serta integrasi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, agar tercipta kepastian hukum bagi pelaku usaha digital di Indonesia.

Aktualisasi Nilai Pancasila melalui Pembiasaan Sekolah: Penguatan Karakter Siswa di SDN Sentul 2 Kota Blitar

2026-04-25T20:58:11+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembiasaan sekolah dalam memperkuat karakter siswa di SDN Sentul 2 Kota Blitar. Pendidikan karakter menjadi aspek penting dalam membentuk kompetensi moral dan sosial peserta didik, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi yang berpotensi melemahkan nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei dan teknik sampling jenuh yang melibatkan 25 siswa kelas IV. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif berbasis persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dengan sangat baik, terutama pada aspek religius (100%), sikap sosial (100%), kedisiplinan (100%), kerja sama (100%), serta perubahan perilaku seperti kesopanan (100%) dan ketaatan terhadap aturan (96%). Namun, masih terdapat sebagian kecil siswa yang menunjukkan keterlibatan emosional yang belum optimal (4%) serta belum konsisten dalam menerapkan nilai di luar sekolah (8%). Temuan ini menunjukkan bahwa pembiasaan merupakan strategi yang efektif dalam mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pendidikan karakter. Dengan demikian, pembiasaan yang dilakukan secara konsisten serta didukung oleh kolaborasi antara sekolah dan keluarga menjadi kunci dalam mewujudkan penguatan karakter siswa secara berkelanjutan.

Implementasi Penyidikan Anak Berkonflik Hukum Di Polresta Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

2026-05-01T11:50:51+07:00

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok rentan yang memerlukan penanganan khusus dalam proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan prosedur penyidikan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di POLRESTA Bengkulu serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan UU SPPA. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung terhadap penyidik yang menangani perkara anak di POLRESTA Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POLRESTA Bengkulu secara umum telah menerapkan prinsip-prinsip UU SPPA dalam proses penyidikan, termasuk perlindungan identitas anak, pembatasan masa penahanan, pendampingan hukum, dan upaya diversi berbasis restorative justice. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan dalam hal keterbatasan personel penyidik anak bersertifikasi, kendala sosial dari sisi keluarga ABH, serta keterbatasan fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya memenuhi standar ramah anak.

Evaluasi Implementasi Program E-Health dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kota Surabaya

2026-05-01T13:06:01+07:00

Program E-Health di Kota Surabaya merupakan inovasi pelayanan publik berbasis digital untuk mengurangi antrean dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program E-Health dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan evaluasi formal menurut William N. Dunn melalui enam indikator, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Health mampu meningkatkan akses layanan, mengurangi waktu tunggu, dan mempercepat proses administrasi. Program ini dinilai efektif, efisien, dan cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi digital, gangguan sistem, dan keterbatasan infrastruktur yang memengaruhi pemerataan layanan. Kesimpulannya, E-Health merupakan inovasi yang tepat, tetapi perlu penguatan literasi digital dan infrastruktur agar implementasinya lebih optimal dan inklusif.

Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Sistem Pendidikan Indonesia: Kajian Literatur

2026-05-02T09:59:39+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan Indonesia melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendidikan anti korupsi dipandang sebagai strategi preventif dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Implementasi dilakukan melalui integrasi nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum serta proses pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi mampu meningkatkan kesadaran etika dan perilaku antikoruptif, terutama apabila didukung oleh peran pendidik sebagai teladan dan lingkungan pendidikan yang kondusif. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman pendidik, metode pembelajaran yang cenderung teoritis, serta lemahnya evaluasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi pendidik, serta sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan agar pendidikan anti korupsi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam membangun budaya integritas.

Proyeksi Dan Alokasi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi

2026-05-02T13:44:06+07:00

Pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan tata kelola yang bersifat sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proyeksi dan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Tengah serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang dikombinasikan dengan analisis kebijakan, dengan memanfaatkan data sekunder, analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth), serta teknik forecasting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada keterbatasan fiskal, melainkan pada belum terintegrasinya data teknis kondisi jalan dengan perencanaan fiskal. Dominasi pendekatan incremental budgeting menyebabkan peningkatan kemantapan jalan berjalan lambat, yaitu sekitar 0,95% per tahun, sehingga tidak mampu mencapai kondisi ideal. Selain itu, terdapat kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan kapasitas anggaran yang diperparah oleh lemahnya koordinasi antar lembaga serta belum optimalnya penerapan evidence-based policy. Kebijakan yang ada cenderung bersifat reaktif dan belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem perencanaan dan penganggaran terintegrasi berbasis data menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan.

Analisis Perencanan Kebijakan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Dari Aspek Desentralisasi Fiskal Di Kota Mojokerto

2026-05-05T07:53:59+07:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan kebijakan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dari aspek desentralisasi fiskal di Kota Mojokerto. Kajian ini didorong oleh penurunan transfer pemerintah pusat sebesar 25,55 persen dalam tiga tahun terakhir akibat pemotongan Dana Desa untuk pembiayaan KKMP, yang menciptakan ketegangan antara kebijakan nasional dan prinsip kemandirian fiskal daerah. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan kerangka Siklus Perencanaan Komprehensif Larz (1995) melalui tujuh tahapan analisis. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, studi literatur, dan dokumentasi terhadap informan dari Dinas Koperasi, kepala kelurahan, pengurus KKMP, dan pelaku UMKM di Kota Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh tahapan perencanaan telah terpenuhi secara prosedural, namun terdapat tiga kesenjangan substansial pada implementasi, yaitu keterbatasan kapasitas operasional, sistem kepengurusan sukarela yang tidak berkelanjutan, dan ketidakstabilan rantai distribusi barang dari Bulog. Dari perspektif Second Generation Fiscal Federalism, mekanisme pembiayaan KKMP yang memangkas transfer daerah secara sepihak bertentangan dengan prinsip hard budget constraint dan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa substansi perencanaan berbasis kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat agar program berjalan efektif dan selaras dengan prinsip desentralisasi fiskal

Optimalisasi Kampung Wisata Kue Sejahtera Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Di Kota Surabaya

2026-05-05T10:31:20+07:00

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian lokal, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, kapasitas manajerial yang rendah, dan pemanfaatan digital yang lemah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Kampung Wisata Kue Sejahtera sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kreatif di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung Wisata Kue Sejahtera telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kesempatan kerja, terutama di sektor pemerintah, swasta, dan akademisi melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan pemasaran digital. Selain itu, kawasan ini telah bertransformasi menjadi pusat ekonomi produktif dan destinasi wisata edukatif. Namun, beberapa tantangan yang dihadapi adalah inovasi dan ketergantungan pada dukungan eksternal. Kesimpulannya, penguatan kemandirian masyarakat, peningkatan kapasitas digital, dan pengembangan infrastruktur diperlukan untuk memastikan pembangunan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

ABSTRAK
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya kemampuan manajerial, dan pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Kampung Wisata Kue Sejahtera sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kreatif di Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan deskriptif
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung Wisata Kue Sejahtera mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, produktivitas, serta membuka lapangan pekerjaan, khususnya bagi ibu rumah tangga. Pemberdayaan proses didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi melalui pelatihan, pendampingan, serta dukungan pemasaran digital. Selain itu, kawasan ini juga mengalami transformasi menjadi pusat ekonomi produktif sekaligus destinasi wisata edukatif. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya pemerataan literasi digital, kurangnya inovasi produk, dan ketergantungan pada pihak eksternal. Jadi masih diperlukan pemberdayaan kemandirian masyarakat, peningkatan kapasitas digital, seta infrastruktur pembangunan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi kreatif.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/Puu-Xxii/2024 Terhadap Pengaturan Hak Atas Tanah Di Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Hukum Progresif

2026-05-06T01:09:03+07:00

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan serta mengatasi berbagai persoalan struktural di Jakarta sebagai ibu kota lama. Namun, pengaturan hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 menimbulkan polemik, khususnya terkait pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai dengan jangka waktu sangat panjang melalui mekanisme satu siklus pertama dan satu siklus kedua. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dapat mengurangi kontrol negara atas tanah sebagai sumber daya strategis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang IKN, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXII/2024. Pendekatan konseptual dilakukan melalui teori hukum progresif guna menganalisis sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, kemanfaatan, dan perlindungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa pemberian hak atas tanah di wilayah IKN harus dilakukan secara bertahap melalui mekanisme pemberian, perpanjangan, dan pembaruan berdasarkan evaluasi berkala, sehingga tidak dapat diberikan sekaligus untuk jangka waktu sangat panjang. Putusan ini memperkuat kedudukan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar hukum agraria nasional, menjaga fungsi penguasaan negara atas tanah, serta mencegah potensi monopoli penguasaan tanah. Dalam perspektif hukum progresif, putusan tersebut mencerminkan peran hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, melindungi kepentingan masyarakat, dan memastikan pembangunan IKN tetap berjalan dalam koridor konstitusi serta prinsip keberlanjutan.

Konsep Dasar Isu Aktual dalam Pendidikan Islam: Antara Tantangan dan Peluang

2026-04-02T14:04:02+07:00

Pendidikan Islam di era kontemporer berada dalam tekanan perubahan sosial‑budaya, perkembangan teknologi, dan dinamika global, yang melahirkan sejumlah isu aktual yang berdampak nyata terhadap praktik pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi konsep dasar “isu aktual” dalam Pendidikan Islam sekaligus menganalisis bagaimana konsep tersebut menjadi landasan pemahaman terhadap tantangan dan peluang pendidikan Islam di era modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research, mengkaji berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, kebijakan, dan karya ilmiah relevan melalui analisis deskriptif‑analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “isu aktual” merupakan konstruksi sosial yang berkaitan langsung dengan kebutuhan zaman, mencakup disrupsi teknologi, kesenjangan literasi digital, relevansi kurikulum, serta krisis moral dan radikalisme beragama. Pendidikan Islam perlu merespons hal ini melalui inovasi kurikulum yang integratif, peningkatan kompetensi pendidik, serta penguatan nilai moderat, toleran, dan rahmatan lil‑‘alamin. Dengan demikian, pendidikan Islam diarahkan pada model pembelajaran adaptif yang mampu memadukan kompetensi abad ke‑21 dengan konsistensi nilai ajaran Islam.

Pengaruh Modal Kerja, Tenaga Kerja, Dan Bahan Baku Terhadap Tingkat Penjualan Pada Industri Batik Lampung

2026-05-03T21:32:40+07:00

Keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kerajinan batik sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan sumber daya internal, khususnya modal kerja, tenaga kerja, dan bahan baku. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur besaran pengaruh ketiga faktor produksi tersebut baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat penjualan pada Industri Batik Lampung yang berlokasi di wilayah Pesawaran dan Bandar Lampung. Pendekatan kuantitatif kausal digunakan dengan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada 20 pemilik usaha batik melalui teknik sampling jenuh; data selanjutnya dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 23. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara parsial, modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan (sig. 0,280 > 0,05), dan tenaga kerja pun tidak berpengaruh signifikan (sig. 0,695 > 0,05). Sebaliknya, bahan baku terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penjualan (sig. 0,002 < 0,05), dengan koefisien regresi sebesar 0,625 tertinggi di antara variabel lainnya. Secara simultan, ketiga variabel bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan dengan nilai F hitung 18,963 (sig. 0,000), dan mampu menjelaskan 74,9% variasi penjualan berdasarkan nilai Adjusted R-Square. Temuan ini mengimplikasikan bahwa strategi peningkatan penjualan pada Industri Batik Lampung perlu memprioritaskan pengelolaan kualitas dan ketersediaan bahan baku sebagai pilar utama daya saing produk.

Upaya Penyidikan Tindak Pidana Judi Online

2026-05-04T14:42:21+07:00

Penelitian ini mengkaji efektivitas penyidikan tindak pidana judi online di Polresta Bengkulu beserta hambatan-hambatan yang ditemui selama prosesnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris berpendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyidik dan anggota masyarakat, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyidikan pada umumnya telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meliputi KUHAP dan UU ITE, mencakup tahap penyelidikan, penetapan tersangka, analisis forensik digital, hingga pemberkasan dan pelimpahan perkara. Namun demikian, efektivitas keseluruhan masih belum optimal akibat sejumlah kendala: keterbatasan personel berkeahlian teknologi informasi, peralatan forensik yang belum memadai, kesulitan dalam memperoleh dan mengautentikasi bukti elektronik, akses terbatas terhadap data yang tersimpan di server luar yurisdiksi nasional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kapasitas penyidik, investasi pada infrastruktur forensik, penguatan koordinasi antarlembaga, dan edukasi hukum publik yang berkelanjutan menjadi langkah strategis yang perlu segera diambil.

Akibat Hukum Perubahan Data Orang Tua dalam Akta Kelahiran terhadap Status Keperdataan Pemohon

2026-05-04T18:42:37+07:00

Perubahan data orang tua dalam akta kelahiran merupakan isu hukum yang memiliki implikasi signifikan terhadap status keperdataan seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari perubahan tersebut, khususnya terkait dengan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua, termasuk hak waris, perwalian, dan identitas hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan data orang tua dalam akta kelahiran harus didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi status hubungan hukum antara anak dan orang tua yang tercantum sebelumnya, termasuk berimplikasi pada hak dan kewajiban keperdataan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian serta dasar hukum yang kuat dalam setiap permohonan perubahan data akta kelahiran agar tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari.

Tinjauan Yuridis Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Bukti Elektronik Dalam Penyidikan Perkara Pidana Di Polresta Bengkulu

2026-05-04T19:42:29+07:00

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam sistem pembuktian hukum pidana, salah satunya melalui penggunaan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti elektronik. Di wilayah hukum Polresta Bengkulu, penggunaan CCTV semakin penting dalam membantu proses penyidikan perkara pidana, terutama dalam mengungkap kronologi kejadian dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bengkulu, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman CCTV memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam penyidikan perkara pidana, yang dikualifikasikan sebagai alat bukti petunjuk dan juga sebagai dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rekaman CCTV berfungsi sebagai alat bukti pendukung yang dapat memperkuat alat bukti lain dalam membentuk keyakinan penyidik dan hakim. Namun, dalam penggunaannya terdapat berbagai hambatan, antara lain kualitas rekaman yang rendah, keterbatasan sudut pengambilan kamera (blind spot), rekaman yang tidak utuh atau telah terhapus, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, keterlambatan memperoleh rekaman, kurangnya kerja sama dari pemilik CCTV, keterbatasan jumlah dan jangkauan CCTV, serta keterbatasan kemampuan teknis penyidik dalam mengelola bukti digital.

Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Suku Sasak Dalam Membangun Resiliensi Komunitas Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat

2026-05-04T19:08:04+07:00

Penelitian ini mengkaji mitigasi bencana berbasis kearifan lokal Suku Sasak dalam membangun resiliensi komunitas di Kota Mataram. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya risiko bencana yang diperparah oleh urbanisasi serta dominasi pendekatan mitigasi yang bersifat top-down. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kearifan lokal dalam memperkuat resiliensi melalui modal sosial, komunikasi, kompetensi komunitas, dan kapasitas ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan teknik purposive dan snowball sampling. Analisis data menggunakan model interaktif berbantuan NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal, baik tangible seperti kul-kul dan arsitektur adaptif, maupun intangible seperti besemeton dan besiru, berperan dalam sistem peringatan dini dan penguatan kohesi sosial. Namun, terdapat tantangan berupa degradasi nilai kolektif dan fenomena pasif digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi kearifan lokal dalam tata kelola mitigasi bencana perkotaan.

Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Konteks Hukum Tata Negara

2026-05-04T19:31:49+07:00

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mengatur dan menilai tindakan serta kebijakan pemerintah agar sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks Hukum Tata Negara, AAUPB menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan pada konstitusi negara serta hak-hak dasar warga negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan AAUPB dalam kerangka Hukum Tata Negara Indonesia, dengan memperhatikan bagaimana asas-asas tersebut berfungsi dalam menjaga kestabilan hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis hukum normatif dan pendekatan perbandingan terhadap praktik administrasi publik, artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam implementasinya, tantangan dalam penerapannya tetap memerlukan perhatian lebih, terutama dalam konteks kelembagaan dan penegakan hukum.

Membaca Proyek Geothermal Dalam Terang Bonumnum Commune Thomas Aquinas

2026-05-04T16:59:51+07:00

Pembangunan geothermal di Poco Leok Kabupaten Manggarai merupakan salah satu isu krusial yang masih ramai diperdebatkan dalam forum publik. Proyek ini merupakan salah satu kebijakan politik yang bertujuan untuk mendorong transisi energi yang berkelanjutan. Namun dalam pengimplementasiannya, proyek ini justru menimbulkan konflik sosial seperti polarisasi dalam masyarakat, hak masyarakat adat diabaikan, kerusakan lingkungan, masyarakat kehilangan matapencaharian, dan ketidak adilan. Hal ini ditandai dengan ramainya gerakan sosial yang timbul sebagai bentuk penolakan terhadap proyek yang dianggap destruktif ini. Dalam tulisan ini, penulis coba menanggapi kebijakan politik tersebut dengan menggunakan konsep politik Thomas Aquinas. Menurut Thomas Aquinas, suatu negara (tatanan politik) secara lahiriah dibentuk untuk tercapainya kepentingan bersama (bonum commune). Hal ini didasari oleh hakikat dari negara yang dibentuk oleh eksistensi manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, sehingga tujuannya yaitu untuk mencapai bonum commune. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan analisis konseptual. Berdasarkan hasil analisis proyek tersebut pada dasarya tidak mengarah pada bonum commune, dan justru menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat.

Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Terlantar Di Kota Jakarta Timur

2026-05-04T20:22:48+07:00

Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur merupakan hal yang penting dalam menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi yang belum optimal, serta kurangnya program tindak lanjut yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan anak terlantar. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan teori sinergitas Doctoroff. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas telah berjalan melalui operasi penertiban, penjangkauan, dan pembinaan di panti sosial. Faktor pendukung meliputi regulasi dan komitmen kelembagaan. Namun, sinergitas belum optimal akibat keterbatasan personel, sarana prasarana yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, terdapat kendala dalam keberlanjutan pembinaan setelah anak kembali ke lingkungan masyarakat. Kesimpulannya, sinergitas telah berjalan cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi dan program berkelanjutan agar hasilnya lebih efektif.

Perlindungan Konsumen Terhadap Perubahan Tempat Konser Secara Sepihak

2026-05-05T09:16:34+07:00

Perkembangan industri hiburan global, khususnya fenomena Korean Wave (Hallyu), mendorong peningkatan penyelenggaraan konser internasional di Indonesia. Salah satu kasus yang disoroti adalah konser DAY6 WORLD TOUR [FOREVER YOUNG] in Jakarta 2025 oleh promotor Mecimapro. Konser yang semula dijadwalkan di Jakarta International Stadium (JIS) berkapasitas 82.000 penonton dipindahkan secara sepihak ke Stadion Madya Gelora Bung Karno yang hanya berkapasitas sekitar 9.000 penonton, tanpa adanya opsi pengembalian dana (refund) bagi konsumen. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum promotor dan upaya perlindungan konsumen atas pemindahan lokasi secara sepihak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), didukung oleh bahan sekunder berupa literatur dan dokumentasi digital terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promotor, sebagai pelaku usaha, bertanggung jawab atas wanprestasi, karena perubahan tempat konser merupakan pengubahan substansial terhadap prestasi yang dijanjikan. Tanggung jawab ini mewajibkan promotor memberikan kompensasi atau pengembalian dana. Klausula baku yang membatasi pengembalian dana hanya pada pembatalan konser secara penuh dinyatakan batal demi hukum. Perlindungan konsumen dapat diupayakan secara preventif melalui transparansi informasi, pembatasan klausula baku, dan pengawasan negara; serta secara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, litigasi, gugatan perwakilan kelompok (class action), dan penegakan ketentuan UUPK untuk menjamin hak-hak konsumen.

Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana dalam Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Banjir di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

2026-05-05T11:19:58+07:00

Penelitian ini mengkaji efektivitas Program Desa Tangguh Bencana (Destana) dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Tanggulangin merupakan wilayah dengan intensitas banjir tertinggi di Kabupaten Sidoarjo, dengan 18 desa berisiko tinggi dan kejadian banjir berulang setiap tahun yang berdampak pada ribuan kepala keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel purposive dan snowball, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Efektivitas diukur menggunakan lima indikator menurut Sutrisno (2010): pemahaman program, ketepatan sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Destana cukup efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi sistematis, simulasi praktis, dan koordinasi berbasis komunitas. Capaian utama meliputi peningkatan pengetahuan kebencanaan, perubahan sikap masyarakat, mekanisme evakuasi yang lebih terorganisir, koordinasi antarwarga yang lebih solid, serta perubahan perilaku nyata seperti pemeliharaan lingkungan aktif dan persiapan tas siaga bencana. Namun, masih terdapat keterbatasan pada sistem peringatan dini, keterlibatan kelompok rentan, cakupan wilayah, dan belum adanya formalisasi regulasi desa tentang pengurangan risiko bencana. Penelitian merekomendasikan formalisasi peraturan desa, perluasan cakupan program, penguatan teknologi peringatan dini, dan sinergi antara pemberdayaan masyarakat dengan penanganan infrastruktur fisik.

Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Al-Ihtiyat) dalam Pembiayaan Berjaminan Sertifikat terhadap Nasabah Bermasalah

2026-05-04T06:36:38+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian (al-ihtiyāṭ) dalam pembiayaan berjaminan sertifikat terhadap nasabah bermasalah pada PT BPRS Way Kanan, Lampung. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip fundamental dalam operasional lembaga keuangan syariah untuk meminimalisasi risiko pembiayaan serta menjaga stabilitas lembaga keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian socio-legal research yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga sebagai praktik sosial dalam lembaga keuangan syariah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan berjaminan sertifikat di PT BPRS Way Kanan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis kelayakan pembiayaan, penilaian jaminan, serta pengawasan terhadap pembayaran angsuran nasabah. Namun demikian, masih ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, seperti ketidakstabilan pendapatan nasabah, kurangnya kedisiplinan pembayaran, serta keterbatasan informasi awal mengenai kondisi usaha nasabah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan prinsip al-ihtiyāṭ merupakan upaya menjaga kemaslahatan serta menghindari risiko yang dapat merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, penguatan analisis pembiayaan, peningkatan pengawasan, dan manajemen risiko yang lebih komprehensif perlu dilakukan agar pembiayaan berjalan secara aman, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Penyimpangan Sosial di Era Digital: Tinjauan Kriminologi Kontemporer Terhadap Kasus Grup Chat Mahasiswa Universitas Indonesia

2026-05-05T12:58:18+07:00

Perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Kehadiran media sosial, aplikasi percakapan, dan berbagai platform digital memberikan kemudahan dalam aktivitas akademik maupun non-akademik. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga memunculkan berbagai bentuk penyimpangan sosial di ruang digital, salah satunya kasus grup chat mahasiswa Universitas Indonesia yang berisi percakapan bernuansa pelecehan seksual dan komentar tidak pantas terhadap civitas akademika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyimpangan sosial, faktor penyebab terjadinya perilaku tersebut, serta meninjau kasus tersebut melalui perspektif kriminologi kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pemberitaan media yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyimpangan sosial dalam kasus ini meliputi pelecehan verbal digital, objektifikasi terhadap perempuan, serta budaya kelompok yang permisif terhadap perilaku tidak etis. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya pemahaman etika digital, lemahnya kontrol diri, pengaruh lingkungan kelompok, dan minimnya pengawasan di ruang digital. Dalam perspektif kriminologi kontemporer, kasus ini dapat dijelaskan melalui Social Learning Theory, Differential Association Theory, dan Routine Activity Theory. Kasus tersebut juga berdampak pada menurunnya rasa aman, terganggunya hubungan sosial di lingkungan kampus, serta citra institusi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan etika digital, pengawasan, serta penegakan aturan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan pada Euderma Klinik Singaraja

2026-05-04T18:40:13+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kualitas layanan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan pada Euderma Klinik Singaraja. Latar belakang penelitian berpijak pada dinamika industri estetika di Singaraja yang semakin kompetitif, sehingga retensi pelanggan menjadi tantangan utama yang menuntut sinergi antara kualitas pelayanan dan integritas hubungan dengan pelanggan. Kualitas layanan dan kepercayaan diposisikan sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku loyalitas konsumen pada sektor jasa perawatan kulit. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausal dengan melibatkan responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling, menggunakan instrumen kuesioner yang telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda melalui SPSS yang mencakup uji asumsi klasik, uji simultan, uji parsial, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan dan kepercayaan secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Secara parsial, kualitas layanan yang meliputi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terbukti meningkatkan loyalitas pelanggan, sementara kepercayaan yang mencakup kejujuran, kepedulian, dan kredibilitas menjadi fondasi utama dalam membangun komitmen pelanggan. Model penelitian menunjukkan kontribusi yang cukup kuat dalam menjelaskan loyalitas, sehingga menegaskan bahwa strategi retensi pelanggan perlu mengintegrasikan peningkatan kualitas layanan dan penguatan kepercayaan untuk membangun loyalitas jangka panjang.

Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pengalaman Pelanggan terhadap Kepuasan Pelanggan Warung Ko-Vaitnam

2026-05-05T07:35:03+07:00

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kualitas pelayanan dan pengalaman pelanggan terhadap kepuasan pelanggan di Warung Ko-Vaitnam Singaraja. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan subjek pelanggan yang pernah melakukan pembelian minimal satu kali. Data yang digunakan berupa data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner kepada 130 responden menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan pengalaman pelanggan secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Secara parsial, kedua variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan dan pengalaman yang dirasakan pelanggan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan mereka. Oleh karena itu, Warung Ko-Vaitnam disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, terutama pada aspek ketepatan, kecepatan, dan ketanggapan karyawan. Pengalaman pelanggan juga perlu diperhatikan melalui suasana yang nyaman, pelayanan ramah, dan interaksi yang menyenangkan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan di tengah persaingan usaha kuliner.

Implementasi Metode Full Costing untuk Menghitung Harga Pokok Produksi Kerajinan Bokor Perak Jero Sekar di Desa Kamasan

2026-05-05T12:44:53+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode full costing dalam menghitung harga pokok produksi pada industri kerajinan bokor perak Jero Sekar di Desa Kamasan sebagai acuan dalam penentuan harga jual. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian, dalam memperhitungkan harga pokok produksinya Jero Sekar belum memasukkan biaya overhead pabrik tetap maupun variabel. Hasil perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing diperoleh hasil yang lebih tinggi dibandingkan dari metode perhitungan Jero Sekar, karena biaya yang dikeluarkan pada saat produksi dihitung secara rinci dalam metode full costing. Sedangkan perhitungan harga pokok produksi menurut Jero Sekar belum merinci secara jelas biaya produksi yang dikeluarkan. Dimana dalam perhitungannya didapatkan selisih harga pokok produksi antara perhitungan Jero Sekar dan metode full costing sebesar Rp. 76.245, dan perhitungan harga jual mendapatkan selisih sebesar Rp. 80.000. Penelitian ini menyarakan agar Jero Sekar menggunakan metode full costing untuk perhitungan harga pokok produksinya dan perhitungan harga jualnya dengan metode berdasarkan kaidah akuntansi.

Strategi Pengembangan Guru dalam Mewujudkan Pembelajaran Berkualitas

2026-05-04T21:25:43+07:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi pengembangan kompetensi guru dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari berbagai bahan tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu pembelajaran merupakan aspek yang sangat diperhatikan dalam dunia pendidikan karena memiliki pengaruh signifikan terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, guru dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, yang memerlukan pemahaman dan wawasan yang kuat mengenai proses pembelajaran. Guru perlu memiliki gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pembelajaran berlangsung, serta memahami faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses tersebut. Dengan pemahaman tersebut, tugas keguruan dapat dilaksanakan secara optimal dan mampu menghasilkan capaian pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses pembelajaran juga menuntut perhatian terhadap keberagaman karakter peserta didik, sehingga guru perlu menyesuaikan strategi dan pengelolaannya. Pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu sistem, sehingga keberhasilannya ditentukan oleh berbagai komponen yang saling berkaitan, baik komponen internal yang berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar maupun komponen eksternal. Di antara berbagai komponen tersebut, peran guru menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, karena guru merupakan ujung tombak yang berinteraksi secara langsung dengan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek pembelajaran.

Kepastian Hukum Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

2026-05-05T06:35:27+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh reformasi penting dalam politik hukum pidana Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang turut memuat pengaturan tindak pidana narkotika. Kehadiran pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai lex specialis serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana narkotika dalam KUHP Nasional, menilai hubungan normatifnya dengan UU Narkotika, dan mengkaji akibat yuridisnya terhadap kepastian hukum serta penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui analisis deskriptif kualitatif atas bahan hukum primer dan sekunder, yakni KUHP Nasional, UU Narkotika, buku-buku dan artikel jurnal ilmiah hukum, serta beberapa sumber sekunder lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional tetap mengkriminalisasi perbuatan terkait narkotika melalui Pasal 609, Pasal 610, dan mekanisme peralihan dalam Pasal 622, sehingga sebagian norma UU Narkotika dicabut secara selektif. Kedudukan UU Narkotika tidak hilang sepenuhnya, tetapi bergeser karena sebagian pengaturannya telah diintegrasikan ke dalam KUHP Nasional. Kondisi ini berimplikasi pada potensi dualisme pengaturan, perbedaan penafsiran, dan tantangan dalam penerapan asas lex specialis. Meskipun demikian, pengaturan baru ini juga membuka peluang harmonisasi hukum pidana yang lebih sistematis. Pengaturan narkotika dalam KUHP Nasional merupakan reformasi normatif yang penting, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada harmonisasi dengan UU Narkotika dan konsistensi dalam mengimplementasikannya.

Praktik Penggunaan Aplikasi Gojek oleh Mahasiswa Universitas Sriwijaya dalam Perspektif

2026-05-04T18:18:28+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan aplikasi digital dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa, khususnya Gojek sebagai platform multifungsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penggunaan Gojek oleh mahasiswa Universitas Sriwijaya dalam perspektif Pierre Bourdieu dengan melihat habitus, modal, dan ranah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap mahasiswa pengguna aktif Gojek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Gojek telah menjadi kebiasaan yang terbentuk melalui pengalaman berulang dan dilakukan secara otomatis. Praktik ini dipengaruhi oleh modal ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki mahasiswa. Selain itu, ranah digital turut memperkuat penggunaan Gojek sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa memilih Gojek karena dinilai praktis, efisien, dan memudahkan pemenuhan kebutuhan mobilitas serta konsumsi. Dengan demikian, Gojek tidak hanya berfungsi sebagai alat tetapi juga sebagai praktik sosial yang membentuk perilaku mahasiswa di era digital. Kesimpulannya, penggunaan Gojek menunjukkan bagaimana teknologi digital membentuk praktik sosial melalui interaksi habitus, modal, dan ranah.

Determinants of Household Food Security in Pesisir Barat Regency

2026-05-04T20:13:20+07:00

This study aims to analyze the determinants of household food security in Pesisir Barat Regency. The study uses secondary data from the March 2025 National Socioeconomic Survey (Susenas) with a total sample of 570 households. Household food security is measured using the Jonsson and Toole approach, which classifies households based on energy consumption adequacy. A binary logistic regression model is employed to examine the influence of socioeconomic factors on household food security. The results show that the gender of the household head, per capita expenditure, and household size have a significant effect on household food security. The gender of the household head and household size have a negative effect, while per capita expenditure has a positive effect. Meanwhile, employment status and

savings ownership do not have a significant effect. The model demonstrates strong predictive performance, with an overall classification accuracy of 97.5% and a Nagelkerke R Square value of 0.771.

Persepi Pedagang Pasar Banyuasri Mengenai Akses Permodalan Informal Terhadap Keberlangsungan Usaha

2026-04-20T10:02:08+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi pedagang Pasar Banyuasri mengenai akses permodalan informal serta dampak dari akses permodalan informal terhadap keberlangsungan usaha pedagang Pasar Banyuasri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Persepsi pedagang Pasar Banyuasri mengenai akses permodalan informal terkait mekanisme dinilai mudah, cepat, fleksibel, dan berbasis hubungan kepercayaan. Serta persepsi mengenai tujuan pemanfaatan akses permodalan informal disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi usaha pedagang yaitu untuk modal usaha. (2) Akses permodalan informal dipersepsikan memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan usaha pedagang Pasar Banyuasri, meskipun dengan pendapatan yang bersifat fluktuatif, Pedagang Pasar Banyuasri dapat menjaga aspek manajemen operasional, permodalan, dan adaptabilitas sehingga keberlangsungan usaha tetap terjaga.

Peran Pamong Dalam Internalisasi Karakter Disiplin, Religius, Dan Mandiri Di SMP Rukun Abadi Boarding School

2026-04-27T02:44:57+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk kepribadian siswa di lingkungan boarding school yang memiliki sistem pembinaan intensif. Namun, pembinaan karakter yang dilakukan masih menghadapi tantangan dalam aspek internalisasi nilai pada diri siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pamong dalam internalisasi karakter disiplin, religius, dan mandiri siswa di boarding school. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pamong berperan sebagai pengawas, pembimbing, dan teladan dalam pembinaan karakter siswa. Karakter disiplin terbentuk melalui penerapan aturan dan pengawasan yang ketat, namun masih bersifat eksternal. Karakter religius berkembang melalui pembiasaan ibadah yang terstruktur, meskipun tingkat kesadaran siswa belum merata. Sementara itu, karakter mandiri berkembang melalui aktivitas kehidupan sehari-hari siswa di asrama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pamong sangat signifikan dalam pembinaan karakter, tetapi belum sepenuhnya mampu menginternalisasikan nilai karakter pada diri siswa karena masih cenderung menggunakan pendekatan struktural.

Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) Berbantuan Question Card Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa

2026-04-29T10:04:14+07:00

Rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembelajaran matematika, terutama ketika proses pembelajaran masih didominasi oleh pendekatan yang kurang melibatkan siswa secara aktif. Kondisi ini menyebabkan siswa kurang memiliki kesempatan untuk membangun pemahaman secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) berbantuan media question card terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu berupa post-test only control group design. Seluruh siswa kelas VII di SMP Negeri 5 Singaraja pada tahun ajaran 2025/2026 dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini. Melalui penerapan teknik cluster random sampling, pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kelompok, sehingga diperoleh satu kelas sebagai kelompok eksperimen dan satu kelas lainnya sebagai kelompok kontrol. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes berbentuk uraian, kemudian hasilnya diolah menggunakan analisis statistik, baik secara deskriptif maupun inferensial. Temuan penelitian memperlihatkan adanya perbedaan capaian, di mana nilai rata-rata siswa pada kelas eksperimen mencapai 79,19 dan melampaui rata-rata kelas kontrol yang berada pada angka 67,94. Karena data penelitian telah memenuhi kriteria normalitas dan homogenitas, analisis selanjutnya dapat dilanjutkan ke tahap pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 (p < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara kedua kelompok tersebut. Dengan kata lain, meningkatnya kemampuan siswa dalam memahami konsep matematika tidak terlepas dari penerapan model TGT yang dikombinasikan dengan penggunaan question card sebagai media pendukung pembelajaran. Pada akhirnya, ketika pendekatan kooperatif tipe TGT dipadukan dengan media interaktif berupa question card, proses belajar tidak hanya menjadi lebih hidup dan bermakna, tetapi juga berkontribusi kuat dalam memperdalam pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika.

Analisis Yuridis Wanprestasi Influencer dalam Pelaksanaan Perjanjian Endorsement

2026-05-01T17:04:15+07:00

Perkembangan informasi teknologi telah mendorong munculnya praktik pemasaran digital melalui media sosial, khususnya penggunaan influencer dalam kegiatan endorsement. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara influencer dan pelaku usaha kerap menimbulkan permasalahan, terutama terkait wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian endorsement serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak dilaksanakannya kewajiban promosi, keterlambatan pelaksanaan, maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, pengesahan perjanjian yang umumnya dilakukan secara elektronik menimbulkan tantangan dalam aspek pembuktian hukum. Secara yuridis, wanprestasi mengakibatkan konsekuensi berupa kewajiban ganti rugi, memberikan prestasi, atau pembatalan perjanjian. Dengan demikian, diperlukan transparansi pengaturan serta kehati-hatian para pihak dalam menyusun perjanjian untuk meminimalisir potensi penjagaan.

Analisis Semiotika Roland Barthes Terhadap Alienasi Karakter Utama Dalam Film Jatuh Cinta Seperti Di Film- Film

2026-05-01T07:36:57+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena alienasi yang dialami oleh karakter utama, Bagus dan Hana, direpresentasikan melalui tanda-tanda visual dalam film tersebut. Film ini menjadi unik karena menggunakan format hitam-putih yang tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai simbol kekosongan, duka, dan keterasingan emosional.Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis semiotika Roland Barthes yang mencakup tataran denotasi, konotasi, dan mitos. Data primer diperoleh dari potongan scene film yang menunjukkan dimensi alienasi menurut Melvin Seeman, yaitu powerlessness, meaninglessness, normlessness, isolation, dan self-estrangement.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan visual hitam-putih secara denotatif menghapus spektrum warna, yang secara konotatif menyimbolkan ketidakbermaknaan hidup (meaninglessness) Hana pasca kematian suaminya. Sementara pada karakter Bagus, alienasi muncul dalam bentuk isolasi sosial demi obsesi kreatif dan pelanggaran norma (normlessness) karena mengeksploitasi duka orang lain menjadi komoditas naskah. Pada tataran mitos, film ini mendekonstruksi pandangan masyarakat mengenai kamar tidur sebagai tempat istirahat yang nyaman, serta mematahkan mitos bahwa seniman memiliki hak absolut untuk mendikte emosi manusia demi sebuah karya.

Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Pohuwato

2026-05-02T10:36:11+07:00

Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) menjadi isu penting karena berdampak pada kerusakan lingkungan, ketertiban sosial, dan lemahnya supremasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku PETI serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dilaksanakan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif yang saling terintegrasi. Pendekatan preemtif berfokus pada edukasi hukum dan pembinaan masyarakat, namun terhambat oleh ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas PETI. Pendekatan preventif dilakukan melalui patroli dan operasi gabungan, tetapi menghadapi kendala geografis dan keterbatasan sumber daya. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penindakan hukum, namun berhadapan dengan resistensi sosial dan potensi konflik. Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor masyarakat, struktural, dan teknis-operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap PETI memerlukan pendekatan integratif yang mengombinasikan tindakan hukum dengan kebijakan sosial ekonomi.

Analisis Pertanggungjawaban Hukum bagi Influencer terhadap Konten Review Negatif yang Menimbulkan Kerugian Usaha

2026-05-03T18:49:11+07:00

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial mendorong munculnya influencer yang memberikan review produk atau jasa melalui platform digital seperti TikTok, yang dalam praktiknya tidak jarang bersifat negatif dan berpotensi merugikan pelaku usaha secara materiil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum influencer terhadap konten review negatif serta upaya hukum yang dapat ditempuh dalam sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila review mengandung informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau merusak reputasi pelaku usaha, dengan upaya hukum berupa gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata serta ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Selektivitas Jaksa Dalam Pengelolaan Keterangan Ahli: Analisis Epistemic Authority Dan Konstruksi Fakta Hukum Dalam Pembuktian Pidana

2026-05-03T08:36:58+07:00

Penelitian ini mengkaji selektivitas jaksa dalam mengelola keterangan ahli sebagai mekanisme kontrol atas konstruksi fakta hukum dalam pembuktian pidana. Persoalan utama yang diangkat adalah bagaimana jaksa sebagai dominus litis mengendalikan apa yang secara institusional diakui sebagai kebenaran ilmiah di persidangan, dan bagaimana pengendalian itu berdampak pada objektivitas pembuktian. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris (socio-legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan jaksa penuntut umum dan observasi persidangan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo; data sekunder bersumber dari dokumen perkara, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah. Temuan menunjukkan tiga lapis kontrol jaksa: administratif melalui mekanisme P-19, struktural melalui seleksi jenis keahlian, dan naratif melalui koordinasi pra-sidang. Analisis berbasis teori epistemic authority (Goldman, 2001) dan konstruksi sosial hukum (Searle, 1995; Berger & Luckmann, 1966) menegaskan bahwa keterangan ahli tidak hadir sebagai representasi pengetahuan yang netral, melainkan sebagai produk interaksi institusional yang secara aktif dibentuk oleh jaksa. Implikasinya, fakta hukum yang terbentuk di persidangan tidak selalu mencerminkan realitas ilmiah secara utuh, melainkan realitas yang telah tersaring melalui kepentingan strategis penuntutan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan epistemologi hukum acara pidana dengan menawarkan kerangka analitik baru untuk memahami peran jaksa tidak hanya sebagai penuntut, tetapi sebagai gatekeeper of knowledge dalam sistem pembuktian pidana Indonesia.

Pengaruh Komunikasi dari Mulut ke Mulut Elektronik, Iklan, Kustomisasi, dan Interaksi terhadap Niat Pembelian Produk Skincare

2026-05-05T10:07:40+07:00

Perkembangan social commerce mendorong perubahan perilaku pembelian Generasi Z dalam membeli produk skincare melalui TikTok Shop. Paparan komunikasi dari mulut ke mulut elektronik, iklan digital, kustomisasi konten, serta interaksi antara penjual dan konsumen berperan dalam membentuk persepsi dan kepercayaan konsumen sebelum melakukan pembelian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi dari mulut ke mulut elektronik, iklan, kustomisasi, dan interaksi terhadap niat pembelian produk skincare pada Generasi Z. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian, dengan iklan sebagai variabel yang paling dominan dalam meningkatkan ketertarikan konsumen. Penelitian ini menyarankan agar pelaku usaha produk skincare mengoptimalkan strategi pemasaran digital yang terintegrasi, memperkuat pengelolaan ulasan pelanggan, meningkatkan kreativitas iklan, serta membangun interaksi yang responsif dan konsisten. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian pemasaran digital pada konteks social commerce di kalangan Generasi Z.

Implementasi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

2025-12-18T16:21:51+07:00

Anak di bawah umur merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis jangka panjang bagi korban. Meskipun hukum pidana Indonesia telah mengatur tindakan kebiri kimia sebagai sanksi tambahan bagi pelaku pemerkosaan anak, dalam praktik peradilan sanksi tersebut masih jarang diterapkan. Putusan pengadilan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak umumnya menjatuhkan pidana penjara atau pidana mati tanpa disertai tindakan kebiri kimia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak di Indonesia serta mengkaji penerapan tindakan kebiri kimia dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris dengan menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi hak anak, serta data sekunder berupa jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu. Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebiri kimia belum optimal akibat kendala hukum, etika, dan pelaksanaan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antarlembaga untuk perlindungan anak yang lebih efektif.

Business Judgment Rule BUMN dan Korupsi Merugikan Keuangan Negara UU 1/2025: Gap Akuntabilitas Mendesak

2026-05-04T23:37:20+07:00

Penelitian ini mengkaji pembaruan hukum pidana dan implikasinya terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Fokus utama pembahasan meliputi perubahan status hukum kekayaan BUMN, adopsi prinsip business judgment rule (BJR), serta dampaknya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan regulasi BUMN diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum dan profesionalisme pengelolaan BUMN, namun berpotensi menimbulkan inkonsistensi normatif dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar tujuan pembaruan hukum pidana dan penguatan tata kelola BUMN dapat tercapai secara seimbang dan berkeadilan.

Persepsi Politik Masyarakat Terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Layanan Listrik

2026-05-05T15:25:24+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi politik masyarakat terhadap tata kelola pemerintah daerah dalam layanan listrik di Desa Sidorahayu, Kecamatan Plakat Tinggi. Pelayanan listrik sebagai bagian dari pelayanan publik memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan seperti gangguan listrik, keterlambatan penanganan, serta kurangnya transparansi informasi yang memengaruhi kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam persepsi masyarakat dan praktik tata kelola yang terjadi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan masyarakat serta aparat desa. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola layanan listrik melibatkan kerja sama antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pihak PLN, yang mencerminkan pola network governance. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala dalam koordinasi, komunikasi, dan transparansi informasi. Persepsi politik masyarakat terbentuk berdasarkan pengalaman langsung dalam menerima pelayanan, yang menghasilkan penilaian beragam, baik positif maupun negatif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi politik masyarakat. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin positif pula persepsi masyarakat terhadap pemerintah, dan sebaliknya.

Perlindungan Hukum Hutan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong

2026-05-05T16:12:59+07:00

Hutan lindung di Kabupaten Lebong, Bengkulu, memainkan peran penting dalam konservasi sumber daya air, pencegahan erosi, dan mitigasi perubahan iklim, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Hutan Lindung. Namun, Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Lebong tahun 2021-2041 menunjukkan inkonsistensi dalam zonasi lahan, di mana sebagian kawasan hutan lindung dialokasikan untuk fungsi non-lindung seperti pertanian, permukiman, dan industri kecil. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dasar hukum perlindungan hutan lindung dalam RTRW; (2) mengidentifikasi inkonsistensi regulasi; dan (3) merumuskan rekomendasi harmonisasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif- analitis, memanfaatkan sumber primer (undang-undang, Peraturan Daerah RTRW Lebong No. X Tahun 2021, keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan sumber sekunder (jurnal, laporan KLHK, wawancara dengan 15 informan dari Instansi Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Bappeda). Analisis data melibatkan triangulasi dan interpretasi norma hierarkis. Temuan utama mengungkapkan bahwa RTRW Lebong melanggar prinsip "tidak boleh dialihfungsikan" untuk hutan lindung karena lemahnya partisipasi publik dan kurangnya integrasi data spasial GIS. Hal ini menyebabkan degradasi tutupan hutan sebesar 15% dari tahun 2015-2025 berdasarkan data Landsat. Implikasinya menekankan perlunya revisi RTRW dengan klausul moratorium pengalihan fungsi, penguatan sanksi pidana administratif (Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan), dan kolaborasi lintas sektor. Rekomendasi strategis mencakup pembentukan tim verifikasi zonasi berbasis digital, sosialisasi Perda, dan advokasi untuk peninjauan yudisial di Pengadilan Tata Kelola Negara untuk menegakkan supremasi hukum lingkungan. Studi ini berkontribusi pada penguatan tata kelola spasial berkelanjutan di daerah rawan deforestasi seperti Lebong.

Performativitas Gender dan Identitas diri dalam film Lovely Man: Perspektif Judith Butler

2026-05-05T15:35:38+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau performativitas gender dan pembentukan identitas diri dalam film Lovely Man melalui perspektif Judith Butler. Metode yang digunakan pada penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data berupa observasi melalui adegan dan dialog dalam film. Hasil penelitian yang dihasilkan adalah, identitas gender tokoh Syaiful atau Ipul tidak bersifat tetap tetapi terbentuk melalui tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Penampilan sebagai transpuan yang ditampilkan dari cara berpakian, gestur serta interaksi sosial menunjukkan bahwa gender adalah sesuatu yang dilakukan dan bukanlah sesuatu yang melekat secara alami. Lalu film ini menampilkan adanya identitas ganda yang di jalani oleh Syaiful, yaitu tokoh sebagai ayah dan sebagai transpuan di ruang publik yang dimana sering kali mendorong perbincangan karena adanya norma heteronormatif dari masyarakat. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa film Lovely Man menghadirkan representasi gender sebagai sesuatu yang tidak linier namun terbentuk dari adanya proses sosial di masyarakat.

Budaya Self-Reward Generasi Z dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

2026-05-06T07:06:38+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena budaya self-reward di kalangan generasi Z dalam konteks penggunaan fitur cashback dan paylater, serta mengevaluasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research. Data diperoleh dari literatur ilmiah yang relevan dan dianalisis menggunakan teknik content analysis dengan kerangka maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya self-reward telah bergeser dari praktik reflektif menjadi konsumsi yang impulsif dan dipengaruhi oleh sistem ekonomi digital. Fitur cashback menciptakan ilusi penghematan, sedangkan paylater mendorong normalisasi utang konsumtif. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, self-reward diperbolehkan selama tidak berlebihan, namun paylater yang mengandung unsur riba tidak diperbolehkan, sementara cashback dapat diterima sebagai hibah dengan syarat tidak mendorong perilaku konsumtif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi ekonomi syariah agar praktik konsumsi tetap berada dalam kerangka kemaslahatan.

Penipuan Digital Berbasis AI (Artificial Intelligence) Melalui Video Call Palsu: Tinjauan Kriminologi Kontemporer Terhadap Praktik Penipuan Online di Media Sosial

2026-05-06T10:04:45+07:00

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam munculnya bentuk kejahatan digital yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penipuan digital berbasis AI, faktor penyebab terjadinya, serta meninjau fenomena tersebut dalam perspektif kriminologi kontemporer. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, tingginya kepercayaan terhadap informasi di media sosial, kemudahan akses teknologi AI, serta lemahnya pengawasan di ruang digital. Dalam perspektif kriminologi kontemporer, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Social Learning, Differential Association, dan Routine Activity. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui peningkatan literasi digital, kewaspadaan masyarakat, serta penguatan pengawasan dan regulasi.

Peran Kinerja Instansi Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang

2026-05-01T15:34:08+07:00

Pariwisata merupakan sektor krusial yang memiliki efek ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal, termasuk dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Malang, dengan kekayaan geografis dan budayanya, memiliki potensi pariwisata yang masif, mulai dari wisata alam berupa deretan pantai selatan dan pegunungan, hingga wisata buatan dan sejarah. Namun, potensi yang besar ini tidak dapat dikapitalisasi menjadi pendapatan daerah yang optimal tanpa adanya campur tangan tata kelola pemerintahan yang efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran kinerja instansi pariwisata, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang, dalam upaya meningkatkan PAD. Menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi literatur, kajian ini menguraikan bagaimana fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait berdampak pada penerimaan daerah melalui pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi wisata. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan kinerja dan kontribusi terhadap PAD, instansi pariwisata masih menghadapi berbagai kendala seperti ketimpangan infrastruktur, keterbatasan kualitas sumber daya manusia pengelola wisata, dan efektivitas promosi digital. Strategi seperti digitalisasi layanan, sinergi pentahelix, dan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi esensial untuk memaksimalkan kinerja instansi di masa depan.

Pengambangan Keterampilan Berbicara Melalui Metode Storytelling Digital Pada Peserta Didik Sekolah Dasar

2026-05-02T15:40:36+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran storytelling dan digital storytelling dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa sekolah dasar melalui pendekatan kajian literatur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis dua belas artikel jurnal yang relevan dan diterbitkan dalam rentang tahun 2021–2025. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi, mengidentifikasi, dan mensintesis artikel yang berkaitan dengan keterampilan berbicara, storytelling, dan digital storytelling dalam pembelajaran di sekolah dasar. Hasil kajian menunjukkan bahwa storytelling secara konsisten mampu meningkatkan keterampilan berbicara siswa, terutama pada aspek kelancaran, kepercayaan diri, kemampuan mengemukakan ide, dan keberanian berbicara di depan kelas. Selain itu, digital storytelling yang memadukan teks, gambar, audio, dan video memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan, sekaligus mendukung motivasi, partisipasi, berpikir kritis, dan literasi digital siswa. Secara keseluruhan, storytelling dan digital storytelling terbukti efektif serta relevan sebagai strategi pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan berbicara siswa sekolah dasar sesuai tuntutan pembelajaran abad ke-21.

Keterbatasan Relasi Sosial Mahasiswa Komuter di Lingkungan Kampus

2026-05-06T08:52:32+07:00

Penelitian ini membahas keterbatasan relasi sosial yang dialami oleh mahasiswa komuter di lingkungan kampus, khususnya di Universitas Sriwijaya. Mahasiswa komuter adalah mahasiswa yang melakukan perjalanan pulang-pergi setiap hari, sehingga waktu dan energi mereka banyak tersita oleh mobilitas, yang kemudian memengaruhi keterlibatan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kondisi tersebut memengaruhi kemampuan mahasiswa dalam membangun relasi sosial serta bagaimana mereka beradaptasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi untuk menggali pengalaman langsung mahasiswa komuter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya mobilitas menyebabkan kelelahan dan keterbatasan waktu, sehingga mahasiswa kurang terlibat dalam aktivitas sosial kampus. Akibatnya, relasi sosial yang terbentuk menjadi terbatas dan kurang luas. Selain itu, akses terhadap informasi informal juga menjadi terbatas karena minimnya keterlibatan dalam interaksi di luar kelas. Namun, mahasiswa komuter memiliki strategi adaptasi, seperti memanfaatkan komunikasi digital, aktif saat perkuliahan, serta mencari informasi secara mandiri. Kesimpulannya, keterbatasan relasi sosial mahasiswa komuter dipengaruhi oleh faktor individu dan kondisi struktural, terutama mobilitas dan keterbatasan waktu.

Redesain Peradilan Agama: Menilai Perkembangan dan Tantangan Era Modern

2026-05-04T14:37:07+07:00

Artikel ini mengkaji perjalanan sejarah sosial Peradilan Agama di Indonesia dari masa kolonial Belanda hingga era digitalisasi modern. Dengan menggunakan pendekatan normatif-historis dan konseptual-argumentatif, penelitian ini menguraikan titik-titik transformasi krusial yang membentuk wajah peradilan agama Indonesia saat ini. Kajian menunjukkan bahwa peradilan agama telah melewati lima fase utama: era kolonial Belanda (1882–1942) dengan dualisme teori Receptio in Complexu dan teori Receptie; pendudukan Jepang (1942–1945) yang mempertahankan struktur peradilan dengan sedikit perubahan nomenklatur; masa awal kemerdekaan (1945–1970) yang ditandai perjuangan formalisasi hukum Islam dalam konstitusi; era reformasi struktural (1970–2004) melalui undang-undang pokok kekuasaan kehakiman dan konsep satu atap di bawah Mahkamah Agung; serta era modernisasi digital (2004–sekarang) melalui implementasi sistem e-court. Artikel ini juga menawarkan rekonstruksi ideal redesain peradilan agama berbasis integrasi maqâṣid al-syarî'ah dengan sistem peradilan elektronik, sebagai wujud peradilan yang inklusif, humanis, dan berkeadilan di era global.

Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Kompetensi Paedagogik Guru

2026-02-05T10:47:16+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Kompetensi Paedagogik Guru. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku teks, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian dan sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian ini adalah; Supervisi akademik merupakan proses pembinaan profesional yang berlandaskan pemahaman etimologis dan konseptual sebagai kegiatan pengawasan yang humanis, kolaboratif, dan konstruktif, dengan tujuan utama meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pembelajaran. Dalam praktik pendidikan, supervisi akademik tidak berorientasi pada pencarian kesalahan, melainkan pada pendampingan berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang sistematis serta berbasis kebutuhan nyata guru. Kepala madrasah memegang peran strategis sebagai pemimpin pendidikan sekaligus supervisor akademik yang dituntut memiliki kompetensi profesional, kepribadian yang humanis, serta keterampilan komunikasi yang efektif untuk menciptakan iklim pembinaan yang kondusif. Kompetensi pedagogik guru menjadi inti dari proses supervisi akademik, karena menentukan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik. Dengan penerapan prinsip supervisi yang demokratis, objektif, komprehensif, dan berkelanjutan, serta dukungan kepemimpinan akademik yang efektif, supervisi akademik berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, profesionalisme guru, dan pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh.

Digital Branding Media Sosial : Analisis Komparatif Penguatan Merek Susu Di Indonesia Melalui Platform Instagram, Facebook, Tiktok

2026-05-04T21:00:10+07:00

Perkembangan teknologi digital yang semakin masif telah mengubah pola komunikasi merek dari satu arah menjadi interaksi dialogis yang berkelanjutan. Media sosial menjadi platform strategis dalam mendukung penguatan merek (brand strengthening). Namun, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada efektivitas pemasaran digital secara umum, sehingga masih terdapat kesenjangan dalam memahami peran spesifik konsistensi unggahan dan karakteristik konten dalam membentuk citra merek di industri susu Indonesia yang kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aktivitas media sosial berkontribusi terhadap penguatan merek pada akun Susu Zee, Ultra Milk, Hilo, Ovaltine, dan Grandairy di platform Instagram, Facebook, dan TikTok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi selama 31 hari. Data dikumpulkan melalui pengamatan harian terhadap jumlah pengikut, frekuensi unggahan, karakteristik konten, dan sentimen audiens, kemudian dianalisis melalui kategorisasi konten dan analisis sentimen. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebaruan bahwa kombinasi konsistensi unggahan, dominasi konten edukatif dan inspiratif, serta sentimen positif audiens secara signifikan meningkatkan keterlibatan dan memperkuat citra merek. Kesimpulannya, strategi komunikasi digital yang terintegrasi, interaktif, dan berorientasi pada audiens menjadi kunci dalam memperkuat posisi merek di media sosial.

Kajian Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Cyberbullying Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

2026-05-05T16:47:00+07:00

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pergeseran interaksi remaja ke ruang digital, yang di satu sisi memberikan kemudahan komunikasi, namun juga memunculkan masalah serius berupa perundungan siber. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku perundungan siber cenderung memiliki motif untuk merendahkan dan menimbulkan tekanan emosional pada korban. Selain itu, pengaturan hukum terkait perundungan siber di Indonesia masih bersifat umum dan belum diatur secara komprehensif, sehingga menimbulkan kekaburan norma dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih jelas, tegas, dan spesifik dalam mengatur perundungan siber di Indonesia.

Selektivitas Jaksa Dalam Membuktikan Mens Rea: Kesenjangan Hukum Dan Persepsi Masyarakat Pada Perkara Penipuan Dan Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo

2026-05-04T11:45:29+07:00

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara konstruksi hukum pidana tentang mens rea dengan pemahaman masyarakat awam, serta mengkaji cara jaksa mengelola kesenjangan tersebut dalam praktik penuntutan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Persoalan pokok yang diteliti adalah mengapa masyarakat secara konsisten gagal membedakan penipuan dan penggelapan meskipun kedua delik memiliki konstruksi yuridis yang berbeda secara fundamental, dan bagaimana kondisi tersebut memengaruhi strategi pembuktian jaksa. Penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa sistem hukum pidana Indonesia dalam praktiknya tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat. Hukum tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh cara masyarakat memahami dan mengalami suatu peristiwa hukum. yang terbentuk dari pengalaman keseharian, bukan dari teks normatif.

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara semi-terstruktur terhadap 5 Jaksa Penuntut Umum dan 8 anggota masyarakat, serta observasi berkas perkara pidana berupa BAP, surat dakwaan, dan surat tuntutan. Analisis dilakukan melalui triangulasi sumber dan teori, dengan mengintegrasikan konsep epistemic authority (Hardwig, 1991) dan konstruksi sosial hukum (Berger & Luckmann, 1966).

Temuan menunjukkan bahwa seluruh responden masyarakat berorientasi pada actus reus sebagai satu-satunya basis penilaian, sementara jaksa secara selektif mengadaptasi bahasa pembuktian mens rea tergantung pada profil perkara dan karakteristik pelaku. Selektivitas ini terjadi bukan karena kelemahan normatif, melainkan karena absennya otoritas epistemik yang efektif antara aparat hukum dan masyarakat. Pemahaman masyarakat terbukti bersifat dinamis: setelah diberikan ilustrasi kasus berbasis kronologi, sejumlah responden mampu membedakan kedua delik dengan tepat. Temuan ini mengimplikasikan bahwa efektivitas penuntutan pidana tidak semata bergantung pada ketepatan konstruksi dakwaan, tetapi juga pada kapasitas komunikatif jaksa sebagai agen epistemic authority dalam mentranslasi konsep abstrak ke dalam bahasa yang dapat dipahami publik.

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Melalui Showroom Di Kabupaten Bengkulu Tengah

2026-05-05T20:16:46+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam praktik jual beli mobil bekas melalui showroom, khususnya terkait penerapan asas itikad baik dan tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi (hidden defect). Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas melalui showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah serta bagaimana bentuk tanggung jawab penjual apabila terdapat cacat tersembunyi pada kendaraan yang diperjualbelikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam praktik jual beli mobil bekas serta untuk menganalisis tanggung jawab hukum penjual terhadap cacat tersembunyi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan fakta di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik dalam jual beli mobil bekas melalui showroom belum terlaksana secara optimal, yang ditandai dengan kurangnya keterbukaan penjual dalam menyampaikan kondisi kendaraan secara jujur kepada pembeli. Selain itu, tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi tetap melekat meskipun telah diberikan garansi dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pelanggaran terhadap asas itikad baik yang berpotensi menimbulkan wanprestasi dan kerugian bagi pembeli.

Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Gunungkidul

2026-05-05T16:15:54+07:00

Sistem peradilan pidana anak Indonesia telah menerapkan pendekatan restorative justice untuk melindungi dan memulihkan anak yang berhadapan dengan hukum melalui mekanisme diversi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana restorative justice melalui diversi diterapkan di Kabupaten Gunungkidul dan menilai bagaimana tujuan diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dipenuhi. Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Peraturan, literatur, dan temuan penelitian yang relevan dievaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi telah diterapkan di setiap tahapan proses peradilan, tetapi tidak secara optimal. Tidak adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, ketidakmampuan para pihak untuk memahami satu sama lain, dan kekurangan dukungan sarana dan prasarana adalah beberapa penyebabnya. Namun, nilai musyawarah yang ada di masyarakat Gunungkidul menjadi potensi yang dapat membantu diversifikasi berhasil. Restorative justice through diversi mengutamakan penyelesaian perkara di luar peradilan formal dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan perlindungan anak. Untuk mencapai tujuan perlindungan anak, penelitian ini menyarankan penguatan fungsi penegak hukum, pengoptimalan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, peningkatan sosialisasi masyarakat, dan penyediaan fasilitas pendukung

Implementasi Artificial Intelligence dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Karawang

2026-05-07T09:09:54+07:00

Transformasi digital pada sektor pemerintahan mendorong perubahan sistem administrasi menuju pemanfaatan Artificial Intelligence (AI). Kabupaten Karawang menerapkan AI dalam pengembangan smart governance untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Efektivitas implementasi tersebut masih memerlukan kajian mendalam pada aspek efisiensi administrasi, kelembagaan, serta regulasi pendukung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah daerah, observasi terbatas pada sistem layanan digital, serta studi dokumen kebijakan dan literatur ilmiah terkait AI governance. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, disertai triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Artificial Intelligence pada sistem administrasi Pemerintah Kabupaten Karawang mempercepat proses pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip, serta memperluas akses layanan berbasis e-government. Temuan lapangan menunjukkan waktu layanan administratif mengalami penurunan signifikan. Tantangan muncul pada kesiapan sumber daya manusia, potensi bias algoritmik, serta keterbatasan regulasi etika penggunaan data. Artificial Intelligence berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi administrasi pemerintahan di Kabupaten Karawang. Kinerja sistem bergantung pada kapasitas aparatur, integrasi kebijakan, serta penguatan tata kelola digital berbasis etika. Pengembangan AI governance framework menjadi kebutuhan untuk menjaga konsistensi layanan publik yang akuntabel dan berkelanjutan.

Praktik Konsumsi Mahasiswa dalam Mereproduksi Distingsi Sosial: Analisis Kekuasaan Simbolik Perspektif Pierre Bourdiue

2026-05-05T14:52:37+07:00

Fenomena konsumsi di kalangan mahasiswa tidak lagi dapat dipahami sebagai upaya pemenuhan kebutuhan semata, melainkan telah bergeser menjadi praktik sosial yang sarat dengan makna simbolik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik konsumsi mahasiswa berfungsi sebagai mekanisme reproduksi distingsi sosial dan kekuasaan simbolik dalam perspektif Pierre Bourdieu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui pengkajian dan sintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan konsumsi mahasiswa, gaya hidup, serta kerangka teori Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi mahasiswa lebih banyak didorong oleh keinginan, gaya hidup, dan pengaruh lingkungan sosial dibandingkan kebutuhan rasional. Konsumsi juga memiliki nilai simbolik yang berfungsi sebagai sarana ekspresi diri, pembentukan identitas, serta memperoleh pengakuan sosial. Perbedaan selera dan pola konsumsi mencerminkan adanya proses distingsi, sementara lingkungan sosial dan kepemilikan sumber daya turut membentuk praktik konsumsi mahasiswa. Dalam perspektif Bourdieu, praktik tersebut berlangsung dalam suatu arena sosial yang memungkinkan terjadinya persaingan simbolik yang dipengaruhi oleh habitus dan berbagai bentuk modal. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi mahasiswa bukan sekadar tindakan individu, tetapi merupakan praktik sosial yang berperan dalam mereproduksi struktur sosial. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya memahami konsumsi sebagai bentuk kekuasaan simbolik serta mendorong penelitian lanjutan berbasis empiris untuk mengkaji dinamika konsumsi mahasiswa dalam berbagai konteks sosial dan budaya.

Kekuatan Pembuktian Persetujuan Peserta dalam Konsolidasi Tanah: Kritik Yuridis terhadap Mekanisme Paraf

2026-05-05T19:26:11+07:00

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah mengandalkan pembubuhan paraf peserta sebagai instrumen utama formalisasi kesepakatan dalam setiap tahapan penyelenggaraannya, termasuk berita acara kesepakatan yang menjadi dasar pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis kedudukan yuridis mekanisme paraf tersebut dalam perspektif hukum pembuktian perdata Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan melalui analisis terhadap Pasal 1868–1875 KUHPerdata dan Pasal 15-16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paraf hanya menghasilkan akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya menurut Pasal 1875 KUHPerdata bersifat kondisional, yaitu bergantung pada pengakuan pihak yang menandatangani. Kelemahan ini berdiri sendiri sekaligus memperdalam persoalan validitas kehendak substantif. Lebih lanjut, mekanisme paraf terbukti tidak memenuhi kekuatan pembuktian luar (uitwendige bewijskracht), formal (formele bewijskracht), maupun materiil (materiele bewijskrach) sebagaimana disyaratkan oleh doktrin hukum pembuktian perdata. Ketidakseimbangan antara bobot akibat hukum yang bersifat permanen dan lemahnya kekuatan pembuktian instrumen persetujuan merupakan persoalan normatif mandiri yang berimplikasi langsung pada ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa pasca konsolidasi.

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorsement Menyesatkan dalam Hukum Perlindungan Konsumen

2026-05-02T12:15:17+07:00

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik pemasaran, khususnya melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi. Dalam konteks ini, influencer muncul sebagai aktor kunci yang memiliki kemampuan memengaruhi preferensi dan keputusan konsumsi masyarakat melalui konten yang dipublikasikan. Aktivitas endorsement yang dilakukan influencer menjadi strategi pemasaran yang efektif karena dinilai lebih personal, persuasif, dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari pengikutnya. Namun, di sisi lain, praktik tersebut tidak jarang mengandung informasi yang tidak akurat, klaim berlebihan, atau bahkan menyesatkan, sehingga berpotensi merugikan konsumen baik secara ekonomi maupun kesehatan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan batasan tanggung jawab influencer dalam menyampaikan informasi komersial kepada publik.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertanggungjawaban pidana influencer atas endorsement yang bersifat menyesatkan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Namun, pengaturan hukum yang ada masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur influencer, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan kendala dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan maksimal bagi konsumen.

Analisis Normatif Kewenangan Penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Penggelapan Dana Perusahaan

2026-05-02T12:19:30+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif kewenangan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam penanganan tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penyidik dalam undang-undang tersebut telah mengalami penguatan, baik dalam aspek prosedural maupun substansial, termasuk pengaturan tindakan koersif, penggunaan alat bukti elektronik, serta perlindungan hak tersangka dan korban. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut memungkinkan penyidik untuk mengungkap kasus penggelapan dana perusahaan secara lebih efektif, terutama dalam menelusuri aliran dana dan mengamankan aset. Namun, terdapat berbagai kendala dalam implementasi, seperti kompleksitas kasus, keterbatasan kemampuan teknis, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan normatif telah memadai, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam proses penyidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum acara pidana serta menjadi referensi bagi praktisi dan pembuat kebijakan.

Analisis Yuridis Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pyb dan 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw

2026-04-29T19:34:00+07:00

Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin mengandung konsekuensi hukum berupa kewajiban nafkah, termasuk setelah perceraian. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan disparitas pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah madhliyah anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pertimbangan hakim dalam penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pyb dan Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pyb, hakim menggunakan pendekatan progresif dengan menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar untuk mengabulkan nafkah madhliyah anak berdasarkan bukti kelalaian ayah. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw, hakim menggunakan pendekatan normatif dengan berpegang pada yurisprudensi dan doktrin klasik yang menyatakan nafkah anak tidak dapat dituntut setelah berlalu waktu. Perbedaan ini menunjukkan adanya disparitas akibat perbedaan penafsiran hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dalam penerapan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Fatamorgana Kemewahan di Ruang Digital: Analisis Budaya Flexing sebagai Hilangnya Nilai Pakai dalam Masyarakat Konsumsi

2026-05-05T15:38:27+07:00

Fenomena "flexing" di media sosial muncul sebagai bentuk ekspresi diri dan penanda status sosial di masyarakat modern, terutama kalangan muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendorong perilaku flexing, dampaknya terhadap status sosial dan popularitas, serta konstruksi identitas melalui praktik penampilan. Dengan pendekatan studi literatur, penelitian mengkaji lima belas artikel, buku, dan teori relevan, termasuk konsep Baudrillard tentang simulakra dan tanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flexing didorong oleh keinginan mendapatkan pengakuan sosial, dipengaruhi oleh media sosial, pengaruh peer group, dan motivasi pribadi seperti self-reward. Praktik ini memperkuat stratifikasi sosial, menciptakan ilusi kekayaan, serta menimbulkan dampak psikologis seperti iri hati dan ketidakpuasan. Penelitian menyimpulkan bahwa flexing berfungsi sebagai alat penentu identitas sosial, namun berisiko menimbulkan permukaan dan ketidaksetaraan sosial, serta menekankan pentingnya kesadaran kritis dalam budaya digital.

Penegakan Bangunan Liar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Dki Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Jatinegara

2026-05-06T09:23:37+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Jatinegara, dengan fokus pada tantangan dan faktor pendukung dalam penertiban bangunan liar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui kuisioner dan observasi langsung. Analisis dilakukan menggunakan model Rasch untuk mengukur validitas, reliabilitas, dan kualitas instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penegakan Perda di Kecamatan Jatinegara terkait dengan kejelasan isi kebijakan dan sanksi yang tidak konsisten. Selain itu, kebiasaan sosial yang mendukung atau menghambat penertiban juga menjadi faktor penghambat signifikan. Di sisi lain, faktor pendukung yang paling kuat dalam penegakan hukum adalah keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan kebijakan, konsistensi penerapan prosedur pelaksanaan kebijakan serta ketegasan dan keteladanan dalam menjaga transparansi dan keadilan. Kesimpulannya, penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara memerlukan peningkatan dalam kejelasan kebijakan, konsistensi sanksi, dan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.

Analisis Yuridis Peran Pemerintah Dalam Pengaturan Bisnis Digital Di Indonesia

2026-05-06T12:13:30+07:00

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah mengalami eskalasi eksponensial yang menghadirkan paradoks kompleks antara inovasi teknologi dan kebutuhan akan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis komprehensif mengenai peran strategis pemerintah dalam mengatur lanskap bisnis digital serta mengevaluasi efektivitas regulasi saat ini dalam menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang adil, transparan, dan aman. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sumber akademik sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam posisi pemerintah, bertransformasi dari sekadar fasilitator pasif menjadi regulator proaktif yang ketat melalui implementasi UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. Rekonstruksi regulasi ini dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kokoh bagi transaksi digital dan menegakkan kedaulatan digital nasional terhadap dominasi teknologi global. Namun, penelitian ini mengidentifikasi tantangan struktural yang signifikan, terutama terkait kerentanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal terhadap strategi predatory pricing yang dilakukan oleh platform digital global. Selain itu, kurangnya sinkronisasi antara berbagai regulasi sektoral seringkali menghasilkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada independensi kelembagaan dan pengembangan infrastruktur digital mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada entitas asing. Kesimpulannya, meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan fondasi, diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih progresif dan terintegrasi untuk mengharmonisasikan kebijakan sektoral. Pendekatan ini sangat krusial untuk melindungi kedaulatan ekonomi digital nasional dan memastikan bahwa transformasi digital memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pengaruh Pembinaan Agama terhadap Pembentukan Karakter Islami Anak Yatim dan Asnaf

2026-05-06T14:51:57+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembinaan agama terhadap pembentukan karakter Islami anak yatim dan asnaf. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian adalah anak yatim dan asnaf yang mengikuti kegiatan pembinaan agama. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik statistik melalui uji korelasi dan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan agama berpengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter Islami anak yatim dan asnaf sebesar 74,7%.

Pengaturan Hukum Terhadap Pencipta Manga Atas Praktik Manga Scanlation Di Indonesia

2026-05-06T14:06:09+07:00

Praktik manga scanlation di Indonesia berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital dan tingginya minat masyarakat terhadap komik Jepang. Kegiatan ini umumnya dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pencipta manga atas praktik scanlation di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik scanlation bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait hak eksklusif pencipta dalam memperbanyak dan mendistribusikan karya. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengawasan di ranah digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat, serta kerja sama antara pemerintah dan platform digital untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi pencipta manga.

Kontrol Sosial Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

2026-05-06T15:01:46+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontrol sosial yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menanggulangi kenakalan remaja, khususnya penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi untuk memperoleh data yang valid dan mendalam. Analisis penelitian menggunakan teori perilaku hukum Donald Black yang meliputi dimensi kuantitas hukum, gaya hukum, arah hukum, dan faktor sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol sosial yang dilakukan oleh Satpol PP belum berjalan optimal. Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus secara administratif, perilaku penyalahgunaan minuman keras oleh remaja masih terus berlangsung dan cenderung berpindah lokasi untuk menghindari razia. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat persuasif melalui pembinaan, sehingga belum memberikan efek jera yang berkelanjutan. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, lemahnya kontrol sosial informal, serta kesulitan dalam menjangkau distributor minuman keras. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta peran keluarga dan masyarakat.

Penguatan Perlindungan Hukum Hak Merek dalam Industri Alat Kesehatan

2026-05-06T15:22:35+07:00

Alat kesehatan sebagai elemen krusial dalam sistem pelayanan kesehatan memerlukan jaminan mutu dan keamanan, termasuk melalui perlindungan hukum terhadap hak merek. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap merek masih kerap terjadi dan berpotensi menimbulkan risiko bagi keselamatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek alat kesehatan serta mekanisme pendaftarannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan adalah socio-legal dengan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan kajian empiris pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak merek memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi konsumen dari penggunaan alat kesehatan yang tidak sesuai standar. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran merek yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan, seperti rendahnya tingkat kesadaran hukum serta tingginya praktik pemalsuan merek yang berdampak pada keselamatan masyarakat. Selain itu, meskipun telah tersedia instrumen penegakan hukum secara perdata dan pidana, efektivitas penerapannya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih optimal antara pemerintah, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum dalam memperkuat pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi. Kesimpulannya, penguatan perlindungan hukum terhadap hak merek alat kesehatan merupakan langkah strategis dalam menjamin keamanan produk serta perlindungan konsumen.

Perlindungan Hukum Pemilik Rental Mobil atas Penggadaian Kendaraan oleh Penyewa

2026-05-05T17:34:38+07:00

Usaha rental mobil di Bengkulu menghadapi risiko hukum yang terus berulang: penyewa yang menggadaikan kendaraan sewaan kepada pihak ketiga tanpa seizin pemilik. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji dua pertanyaan pokok—bentuk perlindungan hukum apa yang tersedia bagi pemilik rental mobil, dan upaya hukum perdata apa yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hak kepemilikan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan preventif diwujudkan terutama melalui perjanjian sewa-menyewa tertulis yang memuat klausul larangan penggadaian kendaraan secara tegas, didukung verifikasi identitas penyewa dan asuransi kendaraan All Risk. Perlindungan represif, yang aktif setelah pelanggaran terjadi, mencakup pembatalan kontrak, penarikan kendaraan dengan bantuan kepolisian, penuntutan pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP, serta penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau Pengadilan Negeri. Di sisi perdata, pemilik dapat mengajukan somasi, gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1239 dan 1243 KUHPerdata, gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365, permohonan pembatalan perjanjian gadai berdasarkan Pasal 1150, serta tuntutan ganti rugi atas kerugian nyata dan keuntungan yang hilang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian tertulis yang kokoh tetap menjadi lini pertahanan pertama dan paling efektif, dan bahwa jalur perdata serta pidana dapat—dan sebaiknya—ditempuh secara bersamaan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian.

Kemiskinan Perkotaan sebagai Fenomena Multidimensional: Dinamika dan Strategi Bertahan Kelompok Rentan di Permukiman Sempadan Sungai Cibeureum, Kota Bandung

2026-05-06T16:57:12+07:00

Kemiskinan perkotaan di Kota Bandung merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi faktor ekonomi, sosial dan spasial. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk, penyebab, dan dinamika kemiskinan serta strategi bertahan kelompok rentan di permukman sempadan Sungai Cibeureum. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi studi kasus melalui observasi dan wawancara terhadap 30 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan termanifestasi dalam keterbatasan fisik hunian, ketidakstabilan ekonomi akibat dominasi sektor informal, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Penyebab utama kemiskinan meliputi tingginya harga lahan, urbanisasi, dan ketidakpastian pendapatan dan kerentanan terhadan risiko lingkungan seperti banjir. Masyarakat mengembangkan strategi bertahan melalui pemanfaatan jaringan sosial, kedekatan dengan sumber penghidupan, dan adaptasi terhadap keterbatasan. Temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan perkotaan merupakan proses yang dinamis dan terikat secara spasial.

Implementasi Pasal 45 Ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE Terkait Proses Penyidikan Hukum dalam Tindak Pidana Perjudian Online di Kepolisian Resor Buleleng, Bali

2026-05-06T17:52:49+07:00

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola terjadinya tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami transformasi signifikan adalah perjudian yang kini berkembang dalam bentuk daring (online). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian online di Kepolisian Resor Buleleng serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penyidik Polres Buleleng, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 45 ayat (3) telah dilaksanakan sesuai prosedur KUHAP melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti elektronik, serta koordinasi lintas lembaga. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana forensik digital, kesulitan pelacakan transaksi lintas wilayah, anonimitas pelaku, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan implementasi hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur teknologi, serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat guna mengoptimalkan pemberantasan perjudian online.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Benda-Benda Cagar Budaya di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu

2026-05-05T09:13:52+07:00

Cagar budaya merupakan entitas fisik dan non-fisik yang menduduki posisi fundamental dalam merekonstruksi peradaban, membentuk identitas nasional, dan memelihara memori kolektif suatu bangsa. Pelanggaran terhadap larangan fundamental ini membawa konsekuensi yuridis yang sangat berat dan tanpa kompromi. Pasal 105 mengatur secara definitif bahwa setiap entitas yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya akan dijerat dengan sanksi pidana kumulatif. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan benda-benda cagar budaya merupakan isu yang semakin mendesak di era globalisasi, di mana peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya menghadapi tantangan signifikan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Social-legal atau penelitian hukum empiris. Pendekatan yang diginakan adalah pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan benda-benda cagar budaya di wilayah hukum Polresta Bengkulu merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan budaya nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur secara rinci berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan cagar budaya. Berdasarkan Pasal 105 UU No. 11 Tahun 2010. Meskipun UU No. 11 Tahun 2010 telah memberikan instrumen hukum yang sangat kuat dengan ancaman penjara hingga 15 tahun dan denda, realitas penegakan hukum di lapangan masih menunjukkan berbagai celah yang perlu diperbaiki.

Ketimpangan Otonomi Fiskal dalam Pembiayaan Sekolah dan Madrasah: Kritik Terhadap Desain Desentralisasi Pendidikan

2026-05-07T04:48:06+07:00

Desentralisasi fiskal dalam pendidikan di Indonesia secara normatif diarahkan untuk mewujudkan pemerataan dan otonomi daerah, namun implementasinya justru melanggengkan ketimpangan sistemik. Penelitian ini bertujuan mengkritisi desain desentralisasi pendidikan dengan fokus pada ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah), ketimpangan horizontal (antar daerah), dan institusional (sekolah negeri dengan swasta dan madrasah). Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip money follows function tidak berjalan, terjadi distorsi alokasi anggaran seperti pendanaan sekolah kedinasan yang melebihi anggaran teknis pendidikan, serta ketimpangan kapasitas fiskal daerah menghasilkan disparitas layanan. Sekolah swasta dan madrasah terpinggirkan dalam skema pembiayaan, dan putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menjadi kebijakan simbolik tanpa dukungan fiskal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa desain desentralisasi fiskal gagal mewujudkan keadilan distributif. Saran yang diajukan mencakup realokasi anggaran, penguatan conditional grant, serta skema subsidi langsung berbasis peserta didik untuk sekolah swasta dan madrasah.

Mekanisme Ganti Rugi Bagi Korban Dalam Hukum Pidana di Indonesia

2026-05-06T18:12:30+07:00

Penelitian ini mengkaji transformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang bergeser dari paradigma retributif ke arah keadilan restoratif melalui pembaruan hukum dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dan UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP). Fokus utama penelitian adalah mekanisme ganti rugi bagi korban tindak pidana, yang kini dipandang sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan, bukan sekadar alat bukti. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal, artikel ini menganalisis sinkronisasi antara hukum materiil dan formil dalam melindungi hak korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi baru telah memberikan landasan kuat melalui mekanisme restitusi, kompensasi, dan inovasi dana abadi, masih terdapat kendala fundamental berupa kekaburan norma teknis. Permasalahan utama meliputi ketiadaan pedoman baku penghitungan kerugian immateriil, ketidakharmonisan aturan kompensasi antar undang-undang, serta kekosongan regulasi pelaksana terkait pengelolaan dana abadi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan aturan turunan yang lebih presisi, transparan, dan operasional guna memastikan pemulihan hak korban dapat terealisasi secara efektif dan tidak hanya berhenti sebagai pengakuan normatif.

Manajemen Risiko Keselamatan Pada Destinasi Wisata Bahari Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat

2026-05-06T11:07:01+07:00

Penelitian ini mengkaji efektivitas Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko keselamatan wisatawan, mengidentifikasi faktor penghambat, dan merumuskan upaya peningkatan pada Objek Wisata Bahari Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis mengacu pada teori manajemen risiko Hinsa Siahaan yang mencakup lima dimensi: fasilitas/infrastruktur, akses, sumber daya manusia, lingkungan, dan peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko keselamatan wisatawan di Pantai Sasak belum optimal pada seluruh dimensi. Fasilitas keselamatan dalam kondisi tidak memadai, jalur evakuasi rawan kemacetan, penjaga pantai belum bersertifikasi profesional, pengelolaan lingkungan masih konvensional, serta SOP yang tersedia belum mencakup prosedur kedaruratan secara spesifik. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya regulasi dan SOP keselamatan, minimnya sosialisasi kepada wisatawan, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Upaya peningkatan yang diperlukan meliputi pembaruan fasilitas keselamatan, sertifikasi lifeguard profesional, penyusunan SOP kedaruratan khusus, pengintegrasian sistem peringatan dini, serta formalisasi koordinasi lintas instansi.

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2026-05-06T17:51:03+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan (growth), ukuran perusahaan (size) dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode regresi data panel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi yang digunakan perusahaan yang laporan keuangannya lengkap selama periode penelitian dengan jumlah 15 perusahaan dan Sampel yang digunakan sejumlah 45 data. Regresi data panel dipilih untuk mengakomodasi dimensi waktu dan lintas entitas guna memperoleh estimasi yang lebih akurat. Walaupun hasil menunjukan bahwa pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor serta perusahaan subsektor makanan dan minuman dalam memperhatikan ataupun mengelola nilai perusahaan.

Pengaruh Risiko Kredit dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas Pada PT. Pegadaian Cabang Singaraja

2026-05-06T17:55:05+07:00

Industri jasa keuangan non-bank, khususnya lembaga pegadaian, menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas profitabilitas di tengah meningkatnya risiko kredit dan tekanan efisiensi operasional. Kondisi ini juga terlihat pada PT Pegadaian Cabang Singaraja, yang menunjukkan adanya fluktuasi kinerja keuangan selama periode 2020–2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko kredit dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas pada PT Pegadaian Cabang Singaraja periode 2020–2024. Profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA), risiko kredit menggunakan rasio Non Performing Loan (NPL), dan efisiensi operasional menggunakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan selama lima tahun. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik sebagai prasyarat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Secara simultan, risiko kredit dan efisiensi operasional berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa pengendalian risiko kredit serta peningkatan efisiensi operasional menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Pengaruh Social Media Marketing an Persepsi Kualitas Produk terhadap Niat Beli Produk Fashion pada Gen Z di Yemima Stuff

2026-05-06T17:59:19+07:00

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan perilaku konsumen, khususnya Generasi Z, yang semakin bergantung pada media sosial dalam mencari informasi dan menentukan keputusan pembelian produk fashion. Namun, penurunan penjualan yang dialami Yemima Stuff dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya permasalahan pada niat beli konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh social media marketing dan persepsi kualitas produk terhadap niat beli produk fashion pada Generasi Z di Yemima Stuff. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Sampel penelitian berjumlah 120 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria Generasi Z yang mengetahui atau pernah melihat produk Yemima Stuff. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa social media marketing dan persepsi kualitas produk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli. Secara parsial, social media marketing dan persepsi kualitas produk masing-masing juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli, dengan persepsi kualitas produk sebagai variabel yang lebih dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran melalui media sosial yang efektif serta persepsi kualitas produk yang baik mampu meningkatkan ketertarikan dan keyakinan konsumen dalam melakukan pembelian.

Peran Kepala Sekolah Dalam Supervisi Akademik Guru PAI di SD 016 Sungai Perak Tembilahan

2026-03-05T12:26:32+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Negeri 016 Sungai Perak Tembilahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research) untuk menggambarkan kondisi nyata supervisi akademik yang dilaksanakan kepala sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan kepala sekolah dan guru PAI sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai supervisor akademik melalui perencanaan program supervisi yang sistematis, pelaksanaan supervisi kelas secara individual dan kelompok, serta tindak lanjut berupa pembinaan profesional guru. Supervisi akademik berkontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru PAI, khususnya dalam penyusunan perangkat pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan tindak lanjut pembelajaran. Meskipun masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, supervisi akademik di SD Negeri 016 Sungai Perak Tembilahan dilaksanakan secara berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran PAI.

Stimulasi Kemandirian Anak Melalui Kesempatan Mencoba Sendiri di Taman Kanak-Kanak Negeri Dharma Wanita Desa Penerokan

2026-03-06T23:22:48+07:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan stimulasi kemandirian anak melalui kesempatan mencoba sendiri, kemudian mengetahui kendala pendidik dalam memberikan stimulasi kemandirian anak melalui kesempatan mencoba sendiri, serta mengetahui upaya atau solusi pendidik dalam menstimulasi kemandirian anak melalui kesempatan mencoba sendiri di Taman Kanak-kanak Negeri Dharma Wanita Desa Penerokan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan menurut teori Miles dan Huberman adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memberikan stimulasi kemandirian melalui metode bercerita, menonton video dan praktek langsung, untuk anak dapat mandiri dalam mencoba sendiri suatu kegiatan yang dilakukan tanpa adanya bantuan. Adapun kendala yang dihadapi pendidik yaitu kurangnya kesabaran anak ketika mencoba sendiri, emosional anak, keterbatasan waktu pembelajaran, anak mudah menyerah dan kurang percaya diri, pola asuh orang tua dirumah, kurangnya kerja sama yang maksimal antara guru dan orang tua, serta perbedaan kemampuan setiap karakter anak. Untuk mengatasi hal tersebut, pendidik memberikan motivasi positif kepada anak, mendampingi anak secara bertahap, membuat jadwal kegiatan yang konsisten, memberikan contoh langsung kepada anak, kemudian bekerja sama dengan orang tua agar latihan kemandirian dapat berlanjut secara konsisten di rumah.

Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa

2026-04-07T10:04:36+07:00

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual, moral, dan emosional. Salah satu upaya penting dalam pendidikan Islam adalah internalisasi nilai-nilai Islam guna menumbuhkan motivasi belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi internalisasi nilai-nilai Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber pustaka berupa Al-Qur’an, hadis, buku-buku klasik dan kontemporer, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan pendidikan Islam, internalisasi nilai, dan motivasi belajar. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan cara mereduksi, mengkategorisasi, menginterpretasi, dan mensintesis konsep-konsep yang ditemukan. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi internalisasi nilai-nilai Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain keteladanan (modelling), pembiasaan, ibrah dan amtsal, pemberian nasihat (mau‘izhah), targhib dan tarhib, kedisiplinan, serta pembudayaan nilai-nilai agama di lingkungan sekolah. Internalisasi nilai-nilai Islam yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan mampu menumbuhkan motivasi belajar intrinsik siswa, di mana belajar dipahami sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Dengan demikian, strategi internalisasi nilai-nilai Islam memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa serta membentuk karakter religius yang kuat dalam proses pendidikan.

Manajemen Pondok Pesantren dalam Mengembangkan Kewirausahaan

2026-05-04T21:30:48+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen pondok pesantren dalam mengembangkan kewirausahaan sebagai upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan santri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manajemen pesantren dan kewirausahaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, memiliki peran penting dalam pengelolaan kewirausahaan di lingkungan pesantren. Kegiatan kewirausahaan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan lembaga, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, kemandirian, dan keterampilan hidup santri. Meskipun demikian, pengembangan kewirausahaan pesantren masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, modal usaha, dan manajemen yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen kewirausahaan pesantren secara terencana dan berkelanjutan agar pesantren mampu berperan sebagai lembaga pendidikan Islam yang mandiri dan berdaya saing.

Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Era Digital

2026-02-22T20:15:58+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam Di Era Digital. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menelusuri fakta, temuan, serta gagasan para ahli melalui kegiatan penelusuran sumber, analisis, interpretasi, dan penarikan kesimpulan terhadap bahan kajian yang diteliti. Untuk mendapatkan data penulis menggunakan referensi berupa buku, jurnal, dokumen, sejarah dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah; Kepala sekolah memegang peran strategis sebagai penanggung jawab utama keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, yang dalam perspektif manajemen pendidikan Islam tidak hanya mencakup aspek administratif dan manajerial, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual sebagai teladan bagi seluruh warga sekolah. Melalui kepemimpinan yang berkualitas dan pelaksanaan peran EMASLIM, kepala sekolah menjadi penggerak utama peningkatan mutu pendidikan dengan mengintegrasikan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Di era digital, kepala sekolah dituntut bersikap visioner dan adaptif dalam memanfaatkan teknologi secara bijaksana guna meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam tanpa mengesampingkan nilai-nilai keislaman, sehingga digitalisasi pendidikan dapat memperkuat mutu pembelajaran dan membentuk generasi yang unggul secara intelektual, berakhlak mulia, serta kokoh secara spiritual.

Peran Kepala Sekolah sebagai Leader dalam Meningkatkan Kinerja Guru

2026-02-08T08:10:56+07:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang peningkatan kinerja guru dalam perspektif kepemimpinan dengan judul Peran Kepala Sekolah sebagai Leader dalam Meningkatkan Kinerja Guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini adalah; Kepemimpinan kepala sekolah berperan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kinerja guru. Kepala sekolah yang visioner, partisipatif, dan humanis mampu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, memotivasi guru, serta mengembangkan kompetensi guru secara berkelanjutan. Keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah tercermin dari meningkatnya kinerja guru dan tercapainya tujuan pendidikan secara optimal melalui kerja sama seluruh warga sekolah.

Prosedur Penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029

2026-01-04T21:59:25+07:00

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut adanya perencanaan yang sistematis agar transformasi digital pemerintahan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan SPBE di tingkat daerah adalah Peta Rencana SPBE yang disusun melalui prosedur administratif tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis prosedur penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 serta mengidentifikasi aktor yang terlibat beserta peran dan tanggung jawabnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan pendahuluan, dan dokumen perencanaan SPBE Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan perumusan hasil yang tersusun secara sistematis dan terkoordinasi. Dokumen peta rencana disusun dalam delapan domain SPBE, yaitu domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE, domain layanan SPBE, domain aplikasi SPBE, domain infrastruktur SPBE, domain keamanan SPBE, domain audit TIK SPBE, dan domain kota cerdas SPBE, dengan pembagian peran yang jelas antar perangkat daerah. Pembahasan menunjukkan bahwa prosedur penyusunan peta rencana telah memenuhi karakteristik prosedur administrasi meliputi efisiensi, efektivitas, kesederhanaan, konsistensi, fleksibilitas, dan keterterimaan. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa prosedur administratif yang terstruktur menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas perencanaan SPBE di pemerintah daerah.

Penerapan Reward dan Punishment sebagai Teknik Pembinaan Disiplin Peserta Didik

2026-02-09T16:43:40+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan reward dan punishment sebagai teknik pembinaan disiplin peserta didik dalam konteks pendidikan. Disiplin merupakan faktor penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan kognitif, afektif, serta psikomotor peserta didik. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini mengkaji berbagai literatur berupa jurnal ilmiah, buku, dan dokumen yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa reward, yang berupa pujian, penghargaan, atau hadiah, berfungsi sebagai penguatan positif yang mampu meningkatkan motivasi belajar dan menumbuhkan perilaku disiplin. Sementara itu, punishment, yang diberikan dalam bentuk sanksi preventif maupun represif, berperan sebagai penguatan negatif yang bertujuan memperbaiki perilaku peserta didik tanpa unsur kekerasan. Berbagai penelitian terdahulu mengonfirmasi bahwa penerapan kedua strategi ini berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kedisiplinan, khususnya dalam kepatuhan terhadap aturan, pengelolaan waktu belajar, serta sikap selama proses pembelajaran. Dengan penerapan yang proporsional, konsisten, serta disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, reward dan punishment terbukti menjadi teknik pembinaan yang efektif dalam membentuk perilaku disiplin dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan.

Implementasi Nilai-Nilai Integritas Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

2026-02-09T08:23:36+07:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana Implementasi Nilai-Nilai Integritas Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen relevan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, tetapi fokus pada analisis teori serta temuan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini dengan menggunakan dokumentasi, dimana penulis mengumpulkan refenrensi berupa buku dan jurnal yang berkatan dengan tema artikel ini, selanjutnya penulis menganalisis buku-buku dan jurnal tersebut untuk ditarik kesimpulan yang berkatan dengan tema penelitian. Tekni analisis data dalam artikel ini menggunakan reduksi data, yakni penyederhanaan data-data yang telah dikumpulkan, selanjutnya penyajian data, yakni menyajikan data-data yang telah direduksi sebelumnya, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan yang berkaitan dengan tema artikel. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks kepala sekolah, integritas diri menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan, keteladanan, dan budaya organisasi yang sehat, sekaligus menjadi faktor strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Kepala sekolah yang berintegritas, sehat secara fisik dan mental, cakap secara sosial, serta bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan proses pendidikan akan mampu mengoordinasikan input, proses, dan output pendidikan secara harmonis, sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas, lingkungan sekolah yang kondusif, serta kinerja pendidikan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepuasan peserta didik dan masyarakat.

Strategi Pemasaran Lembaga Pendidikan Melalui Pemanfaatan Media Sosial

2026-02-11T08:12:03+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang strategi pemasaran lembaga pendidikan melalui pemanfaatan media social. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menelusuri, membaca secara kritis, serta mencatat gagasan utama dari literatur yang relevan. Hasil penelitian ini adalah; media sosial sebagai produk perkembangan teknologi digital telah menjadi sarana yang sangat efektif dalam mendukung strategi pemasaran pendidikan. Karakteristik media sosial yang mudah diakses, interaktif, berjangkauan luas, dan berbiaya relatif rendah menjadikannya media yang relevan pada era Revolusi Industri 4.0. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai ruang komunikasi dua arah yang mampu membangun kepercayaan, kedekatan, dan loyalitas masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Pemanfaatan media sosial dalam pemasaran lembaga pendidikan akan optimal apabila dikelola melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang melibatkan seluruh unsur lembaga dengan pendekatan bauran pemasaran (5P atau 7P), serta evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan strategi pemasaran pendidikan. Dengan demikian, media sosial bukan sekadar alat pendukung, melainkan kebutuhan strategis yang harus dikelola secara profesional agar lembaga pendidikan mampu meningkatkan daya saing, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mencapai tujuan pendidikan secara berkelanjutan di era digital.

Manajemen Pendidikan Islam Di Era Society 5,0

2026-02-12T23:43:37+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai humas dengan judul penelitian Implementasi Manajemen Humas dalam mengoptimalkan Layanan Lembaga Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional terakreditasi, publikasi akademik, dan dokumen resmi yang membahas manajemen pendidikan dan penerimaan siswa baru. Hasil penelitian mengemukakan bahwa manajemen humas yang efektif dan layanan pendidikan yang berkualitas akan saling mendukung dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang bermutu, dipercaya masyarakat, dan berkelanjutan di masa depan. Melalui penerapan fungsi manajemen yang terencana dan berkelanjutan, humas mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan, membentuk citra positif lembaga, serta menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Pengelolaan humas yang efektif pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal dan berkelanjutan.

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Raudhatul Athfal (RA) di Yayasan Al Fayunasra Madiming Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir

2026-02-12T23:50:16+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasikan kurikulum merdeka di Raudhatul Athfal Yayasan Al Fayunasra Madiming, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat guru dalam merencanakan dan menerapkan kurikulum merdeka di Raudhatul Athfal Al Fayunasra. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini terdiri dari dua orang guru Ra Al Fayunasra. Analisis data yang digunakan adalah triangulasi. Hasil penelitian guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada pendidikan anak usia dini berhasil menciptakan suasana belajar yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi anak. Selain itu, anak dapat lebih berkembang dalam aspek kognitif, motorik, sosial-emosional, dan bahasa. namun, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi pendidik agar dapat memaksimalkan potensi modul ajar ini, serta dukungan sarana yang memadai agar implementasi dapat berjalan optimal. Adapun faktor pendukung guru dalam mengimplementasikan kurikulum yaitu: teknologi; sumber daya manusia (SDM). Sedangkan faktor penghambat bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum yaitu: motivasi; sikap peserta didik; sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum merdeka pada pendidikan anak usia dini berhasil menciptakan suasana belajar yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi anak. Selain itu, anak dapat lebih berkembang dalam aspek kognitif, motorik, sosial-emosional, dan bahasa. Namun, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi pendidik agar dapat memaksimalkan potensi serta dukungan sarana yang memadai agar implementasi dapat berjalan optimal.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Standar Sarana Dan Prasarana di Taman Kanak-Kanak Negri Pertiwi III Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

2026-02-17T12:22:28+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana di TK Negeri Pertiwi III Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Sekolah telah melakukan berbagai upaya penyesuaian terhadap standar yang ditetapkan melalui pengadaan sarana secara bertahap, pemanfaatan fasilitas yang tersedia, serta pemeliharaan sarana pendukung proses pembelajaran. Komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan implementasi kebijakan meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi kerja sama yang baik antar pendidik, komitmen manajemen sekolah, serta adanya dukungan dari pemerintah meskipun belum bersifat berkelanjutan. Adapun faktor penghambat utama meliputi keterbatasan anggaran, jumlah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar, serta sistem pengelolaan yang belum terstruktur secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana di TK Negeri Pertiwi III menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah mencerminkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan anak usia dini.

Peran Dan Efektivitas Pemerintahan Daerah Serta Lembaga Sosial Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Dikabupaten Gorontalo

2026-01-23T16:30:16+07:00

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang signifikan di Kabupaten Gorontalo dengan prevalensi yang berada di atas rata-rata nasional. Fenomena ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan keterbatasan akses pendidikan yang berdampak pada kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, dan kemiskinan antargenerasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah daerah dan lembaga sosial dalam upaya penurunan angka pernikahan dini di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari dokumen kebijakan, laporan Badan Pusat Statistik, publikasi dinas terkait, dan artikel ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi bentuk intervensi dan pola kolaborasi antarpemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program, antara lain regulasi pencegahan pernikahan dini, pendidikan wajib 12 tahun, beasiswa bagi perempuan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta layanan kesehatan reproduksi remaja. Lembaga sosial berperan melalui advokasi kebijakan, pendekatan keagamaan, pendampingan hukum, dan kampanye publik berbasis komunitas. Sinergi antara pemerintah dan lembaga sosial berkontribusi positif terhadap upaya pencegahan pernikahan dini, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa norma sosial yang kuat, kondisi kemiskinan, dan keterbatasan akses layanan. Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi multipihak berbasis komunitas menjadi strategi penting dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Gorontalo.

Evaluasi Kebijakan Program Rumah Ilmu Arek Suroboyo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Surabaya

2026-05-07T22:17:54+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Rumah Ilmu Arek Suroboyo yang sebelumnya bernama UPTD Kampung Anak Negeri yang dibangun sejak 2009 pada masa pemerintahan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Pembangunan program ini sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan dan tingkat putus sekolah di wilayah Kota Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan evaluasi formatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ketua asrama dan observasi langsung di UPTD Rumah Ilmu Arek Suroboyo, Jalan Wonorejo Timur No. 130, Surabaya. Evaluasi mengacu pada enam kriteria OECD: relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan. Hasil menunjukkan program sangat efektif meningkatkan akses pendidikan dan membentuk kemandirian anak binaan, dengan dukungan berbagai dinas terkait. Hambatan utama meliputi ketiadaan layanan bagi anak perempuan, inefisiensi, serta keberlanjutan yang bergantung pada pergantian kepemimpinan. Untuk itu, direkomendasikan pembentukan unit layanan anak perempuan, kerja sama formal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta penguatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan program.

Pemerataan Bantuan Sosial Melalui Sistem Pemerintahan Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan

2026-05-06T19:32:14+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran sistem pemerintahan daerah dalam mendukung distribusi bantuan sosial yang merata serta menganalisis elemen-elemen yang memengaruhi keberhasilannya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan karakteristik deskriptif-analitis, menggunakan studi pustaka dari berbagai referensi seperti jurnal akademis, dokumen resmi, dan berita yang terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana utama dalam tahapan pendataan, verifikasi, pengiriman, dan pengawasan bantuan sosial. Namun, di lapangan masih terdapat sejumlah masalah, seperti ketidakakuratan data penerima, kapasitas kelembagaan yang terbatas, serta kompleksitas kondisi geografis dan sosial masyarakat. Selain itu, efektivitas distribusi bantuan sosial terpengaruh oleh kebijakan yang belum sepenuhnya transparan, kapasitas aparatur yang masih rendah, serta kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, memanfaatkan teknologi digital, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan. Dengan langkah-langkah tersebut, distribusi bantuan sosial di Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan dapat dilakukan secara lebih adil, transparan, dan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Perlindungan Hukum Hak Pekerja dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

2026-05-07T09:33:47+07:00

Sebagai negara dengan populasi besar, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kerja, terutama terkait risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh pengusaha. Penelitian ini secara mendalam menganalisis prosedur terminasi kerja menurut hukum positif Indonesia serta bentuk perlindungan hak pekerja dalam sengketa PHK sepihak, dengan mengambil studi kasus pada Penetapan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil kajian menegaskan bahwa PHK dilarang dilakukan secara sewenang-wenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, setiap pengakhiran hubungan kerja wajib melalui tahapan prosedural yang sah, dimulai dari perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, hingga jalur Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika kesepakatan tidak tercapai. Pekerja yang menjadi korban PHK sepihak tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang memiliki hak konstitusional atas kompensasi finansial yang mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak. Efektivitas perlindungan hukum ini sangat bergantung pada kepatuhan perusahaan terhadap prosedur formal dan kemudahan akses pekerja terhadap mekanisme penyelesaian sengketa demi mewujudkan keadilan industrial serta kepastian hukum di Indonesia.

Perlindungan Hak-Hak Pekerja/Buruh dalam Perusahaan Pailit yang Dilakukan Going Concern

2026-05-07T11:14:54+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan hukum bidang ketenagakerjaan yang langsung bersinggungan dengan kepailitan yaitu pengakuan dan pembayaran hak-hak Pekerja/Buruh yang meliputi upah dan kompensasi pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak karena perusahaanya pailit dan kemudian dilakukan going concern atau dilangsungkannya kembali usahanya pasca pailit. Permasalahan tersebut hari ini menjadi tidak mudah dan kompleks mengingat dalam kepailitan semua harta perusahaan termasuk pengurusan dan pemberesannya berada di tangan Kurator, sementara perusahaan atau Debitor pailit kehilangan hak atas pengurusan perusahaan. Disisi lain Pekerja/Buruh membuat atau menjalin hubungan kerja dengan perusahaan, dan ketika terjadi pailit tetap bekerja, tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: pertama, Bagaimana status Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan debitor pailit, kurator atau pemegang pelaksana going concern antara Pemutusan Hubungan Kerja atau dilanjutkan hubungan kerja; dan kedua, Bagaimana keadilan hak atas Upah dan Pesangon dalam perusahaan pailit yang dilakukan going concern dan Pekerja/Buruh tidak di PHK sampai melewati batas waktu pengajuan Tagihan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan kerja harus berakhir atau diakhiri apabila perusahan pilit oleh kurator dan dapat diakhiri oleh Pekerja/Buruh itu sendiri. Dalam hal dilakukan going concern setelah pailit maka setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja karena pilit, hubungan kerja dapat dimulai lagi dengan perjanjian kerja yang baru antara Pekerja/Buruh dengan kurator sebagai penanggungjawab utama kepailitan atau dengan pemegang pelaksana going concern yang ditunjuk oleh kurator atas penetapan hakim pengawas. Apabila perusahaan pailit dan dilakukan going concern Pekerja/Buruh tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja maka hubungan kerjanya masih berlanjut dan tidak memiliki alas hak untuk menghitung pesangon sekalipun terdapat batas waktu pengajuan tagihan.

Rekonstruksi Penerapan Yurisdiksi Universal Dalam Sistem Hukum Indonesia Pasca Statuta Roma

2026-05-07T12:28:43+07:00

Perkembangan hukum pidana internasional menunjukkan pergeseran dari konsep kedaulatan absolut menuju kedaulatan yang bertanggung jawab dalam kerangka komunitas internasional. Perkembangan ini muncul akibat masih terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang ketika negara tempat kejahatan terjadi tidak mampu atau tidak bersedia melakukan penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi penerapan yurisdiksi universal dalam sistem hukum Indonesia pasca Statuta Roma. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, perbandingan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia belum secara eksplisit mengadopsi asas yurisdiksi universal sehingga menimbulkan kekosongan normatif dalam penanganan kejahatan internasional transnasional. Perbandingan dengan praktik di Jerman dan Belgia menunjukkan bahwa yurisdiksi universal dapat diterapkan melalui pembatasan prosedural seperti presence requirement dan diskresi penuntutan. Selain itu, penerapan yurisdiksi universal tetap harus memperhatikan prinsip kedaulatan negara, imunitas pejabat negara aktif, dan asas non-intervensi dalam hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislasi yang komprehensif guna mengintegrasikan yurisdiksi universal ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Rekonstruksi ini penting untuk memperkuat peran Indonesia dalam pemberantasan impunitas kejahatan internasional berat secara global.

Efektivitas Fungsi Dan Peranan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Pemerintah Melalui Mediasi

2026-04-18T17:04:12+07:00

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi pengaturan hukum fungsi dan peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam alternatif penyelesaian sengketa antar lembaga pemerintah; (2) menjelaskan pelaksanaan fungsi dan peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam alternatif penyelesaian sengketa antar lembaga pemerintah melalui mediasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, PT Pelindo (Persero) Regional 4, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta didukung studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pengaturan hukum fungsi dan peranan kejaksaan sebagai pengacara negara dalam alternatif penyelesaian sengketa antar lembaga pemerintah melalui mediasi telah memiliki dasar yang jelas dan sejalan dengan prinsip Alternative Dispute Resolution (ADR), tetapi masih terdapat kelemahan pada aspek teknis, kekuatan hukum hasil mediasi, dan sinkronisasi regulasi; (2) pelaksanaan fungsi dan peranan kejaksaan sebagai pengacara negara dalam alternatif penyelesaian sengketa antar lembaga pemerintah melalui mediasi telah berjalan cukup efektif secara praktis, tetapi belum optimal secara sistematik karena keterbatasan kompetensi mediator, kekuatan mengikat hasil mediasi, serta kendala budaya hukum.

Menejemen Stakeholder Dalam Pengelolaan Kantin Fisip Universitas Sriwijaya Indralaya

2026-05-07T15:43:29+07:00

Kantin kampus merupakan salah satu fasilitas yang penting dalam mendukung aktivitas civitas akademika. Selain sebagai tempat membeli makanan dan minuman, kantin juga menjadi ruang bagi mahasiswa dan dosen untuk berinteraksi serta beristirahat di lingkungan kampus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen stakeholder dalam pengelolaan kantin di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Indralaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam aktivitas kantin, yaitu pengelola kantin, pedagang, mahasiswa, dosen, dan petugas keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kantin melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki peran berbeda namun saling berkaitan. Pengelola kantin berperan dalam mengatur operasional kantin, pedagang menyediakan makanan dan minuman, sedangkan mahasiswa dan dosen menjadi pengguna utama fasilitas kantin. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan fasilitas serta kebersihan lingkungan yang perlu ditingkatkan agar kantin dapat memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna.

Analisis Peran Dan Tantangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

2026-05-07T15:49:51+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya percepatan pembentukan koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menuntut adanya kepastian hukum dalam proses pendiriannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat pembuat akta autentik yang tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga substantif, edukatif, dan preventif dalam memastikan kesesuaian anggaran dasar koperasi dengan ketentuan hukum dan kebijakan pemerintah, termasuk yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Di sisi lain, notaris menghadapi berbagai tantangan, antara lain tekanan percepatan pembentukan koperasi, kompleksitas regulasi, keterbatasan pemahaman hukum masyarakat, potensi ketidaksesuaian data, serta tuntutan adaptasi terhadap digitalisasi layanan hukum. Kondisi tersebut menuntut notaris untuk tetap menjunjung tinggi prinsip kehati hatian, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kualitas peran notaris dalam menjamin legalitas dan keberlanjutan koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.

Ekspansi Ketahanan Pangan di Kota Kupang: Analisis Kebijakan dan Strategi Penguatan Sistem Pangan Lokal

2026-05-06T16:06:50+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ketahanan pangan serta merumuskan strategi penguatan sistem pangan lokal di Kota Kupang dalam konteks wilayah perkotaan dengan karakteristik lahan kering. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari laporan resmi dan media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kota Kupang masih menghadapi tantangan kompleks yang ditandai dengan tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan eksternal, keterbatasan produksi lokal akibat kondisi agroklimat semi-kering, serta belum optimalnya integrasi kebijakan lintas sektor. Kondisi ini berdampak pada ketidakstabilan harga, gangguan distribusi, serta terbatasnya akses pangan bagi kelompok masyarakat rentan. Meskipun demikian, terdapat upaya positif melalui program diversifikasi pangan, pengembangan pertanian perkotaan (urban farming), serta dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah yang mengarah pada penguatan ketahanan pangan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan sistem pangan perkotaan yang terintegrasi melalui penguatan produksi berbasis lokal, pembangunan infrastruktur logistik, pemberdayaan UMKM, serta transformasi pola konsumsi masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan sistem ketahanan pangan yang adaptif, mandiri, dan berkelanjutan di Kota Kupang.

Pengajian Bumi Mentaok: Peningkatan Kualitas Kehidupan Spiritual dan Sosial Masyarakat Kotagede Yogyakarta

2026-05-06T16:09:09+07:00

Tulisan ini berjudul "Pengajian Bumi Mentaok: Peningkatan Kualitas Kehidupan Spiritual dan Sosial Masyarakat Kotagede Yogyakarta" yang bertujuan untuk menganalisis peran pengajian sebagai wadah transformasi sosial dan spiritual di masyarakat. Dengan menggunakan teori perubahan sosial dari Selo Soemardjan, penelitian ini menyoroti dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kotagede, baik dari aspek spiritual maupun sosial, sebagai hasil dari keberlanjutan kegiatan Pengajian Bumi Mentaok. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Studi pustaka digunakan untuk mengkaji literatur dan dokumen historis terkait pengajian dan konteks sosial Kotagede, sedangkan penelitian lapangan melibatkan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, peserta pengajian, dan pengelola kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengajian Bumi Mentaok telah menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran spiritual yang lebih mendalam sekaligus memperkuat jaringan sosial masyarakat. Melalui pengajian ini, terjadi perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat yang lebih inklusif, religius, dan solidaritas sosial yang lebih tinggi. Kegiatan ini juga berhasil menjembatani berbagai kelompok masyarakat, sehingga memperkuat harmoni sosial di Kotagede. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran institusi keagamaan dalam mempengaruhi perubahan sosial, khususnya dalam konteks masyarakat tradisional dan urban.

Yurisdiksi Materiil Mahkamah Pidana Internasional Atas Kejahatan Kemanusiaan Pada Kasus Myanmar (Rohingya)

2026-05-07T16:38:50+07:00

Krisis Rohingya 2017 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling serius di abad ke-21, yang melibatkan operasi militer Tatmaday, Myanmar yang mengakibatkan deportasi massal lebih dari 700.000 warga Rohingya ke Bangladesh. Artikel ini mengkaji yurisdiksi materiil Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma atas kejahatan kemanusiaan dalam kasus Myanmar, dengan dua fokus utama: (1) pemenuhan unsur serangan meluas atau sistematis terhadap populasi sipil, dan (2) penerapan prinsip komplementaritas dalam konteks Myanmar sebagai non-negara anggota ICC. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan analisis empiris terhadap putusan-putusan ICC 2018-2025, penelitian ini menyimpulkan bahwa yurisdiksi materiil ICC atas kasus Rohingya valid secara hukum melalui mekanisme yurisdiksi teritorial Bangladesh (Pasal 12 ayat (2) huruf a Statuta Roma), meskipun menghadapi hambatan politik yang signifikan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi Indonesia dan ASEAN dalam konteks perlindungan pengungsi lintas batas.

Analisis Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Malang

2026-05-08T08:07:20+07:00

Kabupaten Malang adalah salah satu wilayah yang berada di Jawa Timur dengan tingkat kerawanan tanah longsor cukup tinggi dikarenakan kondisi geografisnya berupa pegunungan, perbukitan, lereng curam, serta curah hujan yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tanah longsor, mengidentifikasi strategi mitigasi yang sudah diterapkan, serta mengevaluasi efektivitas mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, dengan perolehan data melalui sumber sekunder seperti jurnal, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan mengenai mitigasi bencana. Menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dalam menganalisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya longsor Kabupaten Malang adalah kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan tinggi,dan penggunaan lahan yang kurang tepat. Upaya mitigasi yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malang meliputi mitigasi struktural seperti pemasangan Early Warning System (EWS) dan mitigasi non-struktural berupa sosialisasi kebencanaan, program Desa Tangguh Bencana (Destana), pemetaan daerah rawan bencana, serta penyusunan kebijakan penanggulangan bencana. Tetapi, implementasi mitigasi masih belum optimal dikarenakan terbatasnya anggaran, sarana prasarana, dan cakupan program mitigasi. Maka dari itu, diperlukan peningkatan anggaran mitigasi,penguatan kerja sama dengan civitas akademika, serta memperluas edukasi kebencanaan terutama kepada anak-anak untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tanah longsor.

Akuntabilitas Dana Transfer Pusat Ke Daerah

2026-05-08T10:10:33+07:00

Desentralisasi fiskal mendukung otonomi daerah melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan dana transfer pusat. Penelitian ini mengkaji akuntabilitas dalam implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dengan pendekatan kualitatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas belum optimal, ditandai adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya, terbatasnya peningkatan layanan publik, ketimpangan pembangunan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan. Sistem informasi keuangan yang lemah dan rendahnya partisipasi publik turut menghambat efektivitas. Oleh karena itu, penguatan pengawasan berbasis kinerja, perbaikan sistem keuangan, dan peningkatan partisipasi publik menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan

Analisis Strategi Mitigasi Struktural Tsunami Aceh dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dengan Metode Analytical Hierarchy Proses

2026-05-08T11:03:15+07:00

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi akibat letaknya pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, salah satunya adalah bencana tsunami. Provinsi Aceh menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap tsunami, terutama setelah terjadinya gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 yang menimbulkan kerusakan besar serta korban jiwa dalam jumlah tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas kebijakan mitigasi bencana tsunami yang paling efektif di Aceh menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui penyusunan hierarki keputusan yang terdiri atas tujuan, kriteria, dan alternatif kebijakan. Kriteria yang digunakan meliputi anggaran, keberlanjutan, dampak, dan waktu pengerjaan, sedangkan alternatif kebijakan terdiri dari pembangunan infrastruktur dan pengembangan sarana kesiapsiagaan, pemasangan sirine Tsunami Early Warning System (TEWS) dan penanaman mangrove, serta optimalisasi tata ruang dan relokasi berbasis zonasi risiko. Hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria dampak memiliki bobot tertinggi sebesar 0,43, diikuti keberlanjutan sebesar 0,33, anggaran sebesar 0,22, dan waktu pengerjaan sebesar 0,02. Berdasarkan sintesa evaluasi alternatif, kebijakan pemasangan sirine TEWS dan penanaman hutan pantai atau mangrove memperoleh nilai tertinggi sehingga menjadi alternatif prioritas dalam mitigasi tsunami di Aceh. Kebijakan tersebut dinilai mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan melalui kombinasi sistem peringatan dini dan perlindungan alami wilayah pesisir.

Pengaruh Opini Publik di Media Sosial Dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum Pidana Demi Mewujudkan Keadilan

2026-05-03T10:01:06+07:00

Opini publik di media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana karena menjadi platform bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi sekaligus memantau proses hukum sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun di sisi lain opini yang tidak terkendali juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap aparat penegak hukum yang dapat memengaruhi keputusan dan proses penegakan hukum; metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji bahan pustaka atau data sekunder melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dan literatur terkait dengan permasalahan yang diteliti; hasil penelitian menunjukkan bahwa opini publik di media sosial memiliki dua sisi dalam penegakan hukum pidana, yakni dapat mendorong transparansi, mengawasi kinerja aparat, serta mempercepat respons terhadap dugaan pelanggaran, tetapi juga dapat memunculkan fenomena trial by social media yang membentuk persepsi bersalah sebelum proses hukum berlangsung serta menekan aparat sehingga berpotensi mengganggu independensi penyidikan, penuntutan, dan peradilan, sehingga meskipun opini publik berkontribusi positif melalui fungsi pengawasan sosial (social control) yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas serta mempercepat evaluasi internal dan memperkuat komitmen profesional, pada saat yang sama opini publik juga memiliki implikasi negatif karena dapat mendorong aparat hukum mengambil keputusan yang tidak objektif dan berpotensi mengkompromikan integritas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan

Evaluasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Surabaya: Analisis Implementasi dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Pemuda

2026-05-08T11:12:20+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Kota Surabaya sebagai upaya peningkatan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu sekaligus pemberdayaan pemuda melalui kegiatan sosial kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup baik dengan peningkatan jumlah penerima dan alokasi anggaran, serta memenuhi sebagian besar indikator evaluasi kebijakan menurut William Dunn, khususnya efektivitas dan pemerataan. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek efisiensi, kecukupan manfaat, responsivitas, dan ketepatan kebijakan yang belum sepenuhnya optimal.

Penelitian ini menegaskan bahwa program telah mencapai tujuan utamanya secara umum, tetapi memerlukan penyempurnaan dalam mekanisme implementasi agar manfaat lebih merata, berkelanjutan, dan mampu memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan. Rekomendasi yang diajukan meliputi penyesuaian skema bantuan, peningkatan ketepatan penyaluran, penguatan efisiensi melalui sistem digital, pengawasan dan evaluasi terstruktur, dukungan non-finansial berupa pelatihan dan pendampingan, serta mekanisme umpan balik dari penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kebijakan pendidikan sekaligus memperkuat pemberdayaan pemuda di tingkat lokal.

Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang

2026-05-08T14:09:13+07:00

Local revenue (PAD) is an important measure for assessing a region’s financial self-reliance, but its contribution in Sampang Regency remains low and has not yet become the primary source of local revenue. This indicates challenges in optimizing local tax revenue, particularly regarding the level of taxpayer compliance. This study aims to examine how taxpayer compliance can improve PAD. The method used is a qualitative approach with a literature review, involving data collection from scientific journals, books, and relevant documents. Data analysis was conducted by qualitatively describing, reviewing, comparing, and interpreting previous research findings to identify patterns of relationships between variables. The results indicate that taxpayer compliance has a positive impact on local tax revenue and PAD. Several factors influencing compliance include tax knowledge, economic conditions, service quality, tax penalties, and public awareness campaigns. The low contribution of local taxes to PAD indicates that the level of taxpayer compliance is still not optimal. Therefore, improving compliance through education, service improvements, and the enforcement of penalties is a critical strategy to support local financial autonomy.

Evaluasi Manajemen Pascabencana Tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah

2026-05-09T01:01:38+07:00

Bencana tsunami yang melanda Kota Palu pada tahun 2018 menimbulkan dampak multidimensional pada aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen pascabencana di Kota Palu menggunakan pendekatan Build Back Better dalam kerangka Sendai Framework 2015–2030. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui analisis deskriptif-analitis terhadap berbagai jurnal ilmiah, laporan resmi, serta dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilaksanakan pada berbagai sektor, meliputi pemulihan infrastruktur, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta belum terintegrasinya pendekatan berbasis risiko dalam pembangunan daerah. Selain itu, proses pemulihan kelompok rentan, pelaku UMKM, serta penguatan mitigasi berkelanjutan masih memerlukan perhatian yang lebih konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen pascabencana di Kota Palu perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi mitigasi risiko, serta pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan pemulihan yang tangguh dan berkelanjutan

Pengabaian Pasal 185 Ayat (2) KHI Sebagai Pembatas Porsi Ahli Waris Pengganti

2026-05-06T19:57:06+07:00

Kedua ayat yang membentuk Pasal 185 Kitab Hukum Islam (KHI) harus dibaca secara bersamaan. Ayat (1) mendefinisikan status ahli waris pengganti, sedangkan Ayat (2) membatasi bagian warisan mereka agar tidak melebihi bagian ahli waris pada derajat yang sama. Hanya ayat (1) yang sering digunakan sebagai landasan pertimbangan yudisial dalam praktik peradilan agama; sedangkan ayat (2) tidak dieksplorasi. Karena ayat (2) merupakan alat pembatas yang melindungi gagasan keadilan yang seimbang, pengabaian tersebut menimbulkan masalah. Penelitian ini mengkaji bagaimana Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM, yang menetapkan seorang cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti, melanggar Pasal 185 ayat (2) dan bagaimana taksonomi hukum Islam dapat digunakan untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik undang-undang dan yurisprudensi secara yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 185 ayat (2) termasuk dalam ranah al-ahwal al-syakhshiyyah dan melengkapi ayat (1) sebagai perlindungan keadilan yang seimbang; namun, majelis hakim hanya berfokus pada ayat (1) tanpa mengkoordinasikannya dengan Pasal 174 atau ayat (2). Format pertimbangan hukum di pengadilan agama perlu diperkuat karena adanya kelalaian institusional.

Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Terhadap Perlindungan Hak Anak di Indonesia

2026-05-09T21:22:47+07:00

Meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di Indonesia mencerminkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi kedua pihak; namun demikian, pengadilan masih menerima puluhan ribu permohonan dispensasi setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum dispensasi nikah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak anak di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer dan sekunder secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi nikah diberikan atas dasar prinsip kedaruratan dan kepentingan terbaik anak, namun inkonsistensi interpretasi hakim menghasilkan putusan yang beragam dan kerap kurang memadai dalam melindungi anak. Hukum Islam melalui konsep maslahah mursalah dan sadd al-dzari'ah mendukung pembatasan pernikahan anak dengan menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama di atas tekanan adat maupun ekonomi. Instrumen internasional yang diratifikasi Indonesia, termasuk Konvensi Hak Anak, juga memperkuat kewajiban negara untuk menghapus pernikahan anak. Artikel ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum komprehensif yang berpusat pada kepentingan anak, mengintegrasikan hukum positif dan prinsip hukum Islam, merupakan keharusan untuk melindungi anak dari dampak buruk pernikahan dini, dan merekomendasikan penguatan kapasitas yudisial serta koordinasi kebijakan lintas sektor.

Perlindungan Hukum Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia

2026-05-10T12:24:40+07:00

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia mendorong hadirnya layanan pinjaman online sebagai alternatif pembiayaan yang cepat dan praktis. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan debitur dalam perjanjian pinjaman online. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur serta hambatan pelaksanaannya di Indonesia. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan debitur telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Perlindungan tersebut mencakup transparansi informasi, kerahasiaan data pribadi, dan larangan penagihan intimidatif. Namun, implementasinya masih terkendala rendahnya literasi hukum masyarakat, maraknya pinjaman online ilegal, dan lemahnya pengawasan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan edukasi hukum guna mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan optimal bagi debitur.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Smi dalam Perkara Perceraian KDRT

2026-04-29T23:22:22+07:00

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, namun dalam praktiknya sering diwarnai konflik yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Kondisi ini menuntut adanya pertimbangan hakim yang komprehensif dalam memutus perkara agar mampu memberikan keadilan dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Smi terkait perceraian akibat KDRT serta meninjaunya dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan, keabsahan alat bukti termasuk bukti elektronik, serta ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Hakim tidak hanya menilai aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap korban. Selain itu, penetapan nafkah iddah dan mut’ah mencerminkan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dari perspektif hukum Islam, putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudaratan. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam mewujudkan keadilan.

Systematic Literature Review (SLR): Peran Regulasi Diri dan Kecerdasan Emosional terhadap Hasil Belajar dan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Peserta Didik

2026-05-04T15:37:38+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran regulasi diri (self-regulated learning/SRL) dan kecerdasan emosional (emotional intelligence/EI) terhadap hasil belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Dari 250 artikel yang ditelusuri melalui Scopus, Google Scholar, dan ERIC, sebanyak 15 artikel lolos seleksi dan menjadi bahan kajian dalam penelitian. Hasil sintesis menunjukkan bahwa regulasi diri (self-regulated learning/SRL) berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika, baik secara langsung maupun dalam beberapa studi penelitian yang menyatakan bahwa regulasi diri (self-regulated learning/SRL) sebagai variabel perantara yang menjembatani pengaruh faktor psikologis terhadap capaian akademik. Selain itu, kecerdasan emosional (emotional intelligence/EI) juga ditemukan berkontribusi terhyadap hasil belajar matematika, terutama melalui kemampuan peserta didik dalam mengelola emosi, meningkatkan motivasi, dan menjaga konsentrasi selama proses pembelajaran. Terhadap kemampuan pemecahan masalah, komponen metakognisi dalam regulasi diri (self-regulated learning/SRL) meliputi kemampuan merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses berpikir, yang berperan penting dalam proses berpikir tingkat tinggi. Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan salah satu bentuk penerapan kemampuan berpikir tingkat tinggi, karena melibatkan proses analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam menyelesaiakan masalah. Sementara kecerdasan emosional (emotional intelligence/EI) berperan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika dengan menekan kecemasan matematika yang dapat menghambat proses kognitif, dan meningkatkan motivasi instrik peserta didik yang mendorong ketekunan dan strategi penyelesaian yang lebih efektif. Secara simultan, regulasi diri (self-regulated learning/SRL) dan emosional (emotional intelligence/EI) saling melengkapi, dimana emosional (emotional intelligence/EI) menyediakan landasan afektif yang memungkinkan regulasi diri (self-regulated learning/SRL) berfungsi secara optimal. Sinergi ini berdampak pada peningkatan hasil belajar matematika serta kemampuan pemecahan masalah, karena peserta didik mampu mengelola emosi sekaligus mengatur strategi berpikir secara efektif. Temuan ini menegaskan perlunya integrasi regulasi diri (self-regulated learning/SRL) dan emosional (emotional intelligence/EI) dalam desain pembelajaran matematika yang efektif.

Pengaruh Social Media Marketing dan Brand Image terhadap Purchase Intention pada Generasi Z di Miniso Singaraja Bali

2026-05-07T12:06:33+07:00

Pertumbuhan pesat industri ritel di Indonesia meningkatkan tingkat persaingan, termasuk bagi Miniso di Singaraja dalam upaya meningkatkan minat pembelian Generasi Z meskipun telah memiliki citra merek yang positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh social media marketing dan brand image terhadap minat pembelian Generasi Z dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian adalah Generasi Z di Kota Singaraja yang pernah mengenal atau mengunjungi Miniso, dengan teknik pengambilan sampel accidental sampling, serta pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel secara parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa social media marketing dan brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian, baik secara parsial maupun simultan, dengan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen berada pada kategori moderat. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi strategi social media marketing yang interaktif dan relevan, serta penguatan brand image yang konsisten, dapat menjadi langkah strategis yang efektif dalam meningkatkan minat pembelian Generasi Z terhadap produk Miniso di Singaraja.

Persepsi Pelaku UMKM terhadap Penerapan Manajemen Usaha Berbasis UMKM Hijau

2026-05-07T20:52:33+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap penerapan manajemen usaha berbasis UMKM hijau pada usaha meubel di Kota Singaraja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UMKM hijau masih berada pada tahap awal dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam manajemen usaha. Pada aspek produksi, pelaku usaha telah menunjukkan praktik sederhana seperti pemanfaatan limbah, namun masih berorientasi pada efisiensi biaya. Pada aspek pemasaran, nilai keberlanjutan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai strategi daya saing. Pada aspek sumber daya manusia, terdapat motivasi awal, tetapi belum didukung oleh pengelolaan yang terarah. Sementara itu, pada aspek keuangan, belum terdapat alokasi biaya khusus maupun pencatatan yang mendukung praktik ramah lingkungan.

Analisis Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kategori Pemberatan Di Polres Banjarnegara

2026-05-08T11:41:12+07:00

Kasus pencurian sepeda motor di Banjarnegara melibatkan pasangan yang menjalin hubungan (pacar) dalam waktu 12 hari menjalankan misi nya dan mendapatkan empat buah sepeda motor melalui metode “step motor”, kemudian pasangan ini dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 477 KUHP dengan ancaman hingga 7 tahun penjara. Kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan merupakan tindak kejahatan yang sering kali terjadi di Indonesia, termasuk di daerah Banjarnegara. Penelitian ini menganalisis insiden pencurian sepeda motor yang terjadi pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama masih berlaku, tetapi penyelidikan dan proses hukum berlangsung setelah KUHP baru diimplementasikan. Masalah hukum yang dibahas terfokus pada penerapan prinsip legalitas serta asas lex mitior dalam menentukan ketentuan hukum pidana yang diterapkan kepada pelaku. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (wawancara, observasi langsung, studi dokumen (BAP, SPDP, berkas perkara)) dengan memanfaatkan pendekatan hukum dan studi kasus. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru mulai berlaku pada saat proses hukum berlangsung, ketentuan tersebut lebih menguntungkan atau sesuai dengan waktu terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, penerapan hukum pidana dalam kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak tersangka serta kepatuhan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana di Indonesia. Alasan utama mengapa mengambil kasus pencurian yaitu karena jenis kejahatan yang paling banyak terjadi, dampak nya langsung ke masyarakat menyebabkan kerugian ekonomi sehingga masyarakat sangat membutuhkan tindak lanjut cepat.

Academic Burnout pada Mahasiswa: Peran Mediasi Regulasi Diri dalam Perspektif Psikologi Agama

2026-05-07T21:34:05+07:00

Tingginya tuntutan akademik yang dihadapi mahasiswa seringkali menimbulkan kelelahan fisik dan emosional yang berujung pada burnout akademik. Kondisi ini memerlukan kemampuan regulasi diri agar mahasiswa mampu mengelola tekanan yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran regulasi diri dalam mengatasi burnout akademik pada mahasiswa dalam perspektif psikologi agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi terhadap 10 mahasiswa yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi diri membantu mahasiswa mengelola tekanan akademik melalui pengendalian emosi, pengelolaan aktivitas belajar, serta pendekatan spiritual seperti doa dan ibadah.

Pembatalan Putusan Judex Facti Karena Kesalahan Kompetensi Absolut dalam Sengketa Harta Bersama

2026-05-08T12:09:10+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembatalan putusan judex facti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024 akibat kesalahan penerapan kompetensi absolut dalam perkara sengketa harta bersama antara pihak yang beragama Islam. Perkara tersebut sebelumnya diperiksa oleh Peradilan Umum, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sengketa harta bersama bagi umat Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kompetensi absolut dalam perkara tersebut serta pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan judex facti. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan absolut dalam sengketa harta bersama bagi pihak beragama Islam secara tegas berada pada Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Mahkamah Agung menilai judex facti keliru dalam menentukan kompetensi absolut sehingga tidak berwenang mengadili perkara, yang menjadi dasar pembatalan putusan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Fungsi Ruang Terbuka Hijau Jakabaring Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Palembang

2026-05-08T17:04:07+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi ruang terbuka hijau Jakabaring bagi kehidupan sosial masyarakat kota Palembang. Jakabaring sebagai salah satu kawasan ruang terbuka hijau strategis di Kota Palembang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi pengunjung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jakabaring telah menjadi ruang multifungsi yang dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga, rekreasi, berkumpul, dan aktivitas ekonomi kecil. Dari aspek sosial, Jakabaring berfungsi sebagai ruang interaksi sosial, tempat bertemu, dan mempererat hubungan antar warga. Masyarakat merasakan manfaat lingkungan berupa udara yang lebih sejuk, ruang hijau yang nyaman, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitar. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan terkait keberlanjutan kawasan seperti perawatan fasilitas, perubahan fungsi lahan, dan kebutuhan peningkatan aksesibilitas. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau Jakabaring ke depan.

Tinjauan Hukum Peran Pemerintah dalam Melindungi Masyarakat Pada Praktik Bisnis Online

2026-05-08T10:30:59+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam melindungi masyarakat pada praktik bisnis online di Indonesia, seiring dengan meningkatnya risiko pelanggaran hak konsumen dalam transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan konsumen, pelaku usaha, dan pihak regulator, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi terhadap praktik e-commerce. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dan dikembangkan melalui snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama, yaitu lemahnya perlindungan konsumen dalam praktik transaksi online, keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah tersedia dengan implementasi di lapangan, sehingga perlindungan konsumen belum berjalan secara. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa faktor kepercayaan dan pemahaman hukum menjadi elemen penting dalam menentukan keamanan dan kenyamanan konsumen dalam bertransaksi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran pemerintah perlu diperkuat tidak hanya dalam aspek regulasi, tetapi juga dalam pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum empiris berbasis pendekatan kualitatif, serta implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan konsumen yang lebih adaptif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji integrasi teknologi dalam sistem perlindungan konsumen digital.

Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dari Penyalahgunaan Kewenangan Pemerintah: Kajian Administratif dan Pidana

2026-05-08T02:06:59+07:00

Pelaku usaha memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional, tetapi dalam praktik masih rentan dirugikan oleh penyalahgunaan kewenangan pemerintah dalam bentuk hambatan perizinan, perlakuan diskriminatif, pungutan liar, dan intervensi administratif yang tidak sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum penyalahgunaan kewenangan terhadap pelaku usaha, menelaah mekanisme perlindungan hukum administratif yang tersedia, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum subjektif bagi pelaku usaha dalam hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan putusan yang relevan, lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mekanisme Ombudsman, dan PTUN telah menyediakan instrumen perlindungan administratif, tetapi pelaksanaannya masih cenderung formalistik, lambat, dan belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian usaha secara efektif. Pada saat yang sama, penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur dapat beririsan dengan tindak pidana korupsi, khususnya ketika terkait gratifikasi, pemerasan, atau penyalahgunaan jabatan, namun penegakan hukumnya masih lebih berorientasi pada kerugian negara dibanding kerugian pelaku usaha. Temuan penelitian menegaskan perlunya penguatan sinergi administratif-pidana, perlindungan saksi dan korban yang lebih nyata, percepatan jalur pengaduan, serta transparansi perizinan agar perlindungan hukum bagi pelaku usaha tidak berhenti pada tataran normatif.

Tinjauan Yuridis Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

2026-05-08T13:54:12+07:00

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, serta merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Dalam upaya memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, selain melalui instrumen pidana, negara juga memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku, ahli waris, maupun pihak yang terkait dengan aset hasil korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji tinjauan yuridis gugatan perdata sebagai upaya pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Jaksa Pengacara Negara bersifat atributif sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, JPN memiliki kewenangan untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan guna mewakili kepentingan negara, termasuk dalam pengajuan gugatan uang pengganti berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme gugatan perdata masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kompleksitas pembuktian dan proses litigasi yang panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum yang lebih progresif dan efektif guna mendukung optimalisasi pemulihan aset negara hasil tindak pidana korupsi.

Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif melalui Mediasi dalam Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha

2026-05-08T18:12:32+07:00

Perkembangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam era modern seringkali menimbulkan sengketa akibat ketidakseimbangan posisi para pihak. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dinilai kurang efektif karena memakan waktu, biaya tinggi, serta prosedur yang kompleks. Oleh karena itu, mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (APS) menjadi solusi yang lebih efisien dan fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum mediasi dalam sengketa konsumen serta mekanisme pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Arbitrase dan APS, serta Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi. Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berperan penting sebagai mediator yang aktif dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil. Namun demikian, masih terdapat kelemahan, seperti fragmentasi pengaturan, ketimpangan posisi para pihak, serta lemahnya kekuatan eksekutorial hasil mediasi di luar pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan agar mediasi dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

Tinjauan Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Dikaitkan Dengan Psikologi Kriminal

2026-05-08T17:12:02+07:00

Keterlibatan perempuan dalam dunia kriminalitas akhir-akhir ini memunculkan stereotip baru terhadap kedudukan perempuan di dalam masyarakat. Harapan Masyarakat yang menganggap perempuan sebagai salah satu pembentuk manusia-manusia dengan kwalitas dan kwantitas tertentu mengalami kebiasaan. Fenomena ini disebabkan dengan keadaan ketidakadilan yang sering dialami perempuan. Pada dasarnya perempuan memiliki sifat yang lemah lembut, penuh perhatian, memiliki sifat keibuan, dan mempunyai fisik yang lebih lemah daripada pria, namun pada kenyataannya meskipun sifat demikian perempuan dapat melakukan tindak pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak sosial bagi wanita yang melakukan kriminalitas dan pandangan psikologi kriminal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak sosial bagi perempuan yang melakukan kejahatan pada umunya akan menerima stigma yang negatif dari masyarakat. Mereka sering dicap sebagai perempuan yang tidak bermoral atau tidak pantas yang membuat mereka sulit untuk diterima kembali dalam lingkungan sosial. Setelah menjalani hukuman, perempuan yang menjadi mantan narapidana kerap mengalami kesulitan dalam mendpatkan perkerjaan, tempat tinggal, atau akses pendidikan, tekanan sosial, rasa malu, dan kehilangan dukungan emosional yang dapat menyebabkan stres berkepanjangan, depresi dan bahkan gangguan mental lainnya. berdasarkan pandangan psikologi kriminal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perempuan seringkali dipicu oleh faktor-faktor emosional yang terdapat dalam diri pelaku sendiri dalam hal ini perempuan itu sendiri, selain itu trauma masa lalu, tekanan sosial, serta dinamika dalam relasi interpersonal misalnya halnya perempuan sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam penikahan, hal ini berbeda dari motif laki-laki yang cenderung lebih di dominasikan oleh kekuasaann, agresivitas, atau keuntungan ekonomi.

Kepemilikan SPPG oleh Aktor Politik: Kajian Hukum terhadap Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Wewenang

2026-05-08T15:33:13+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari kepemilikan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) oleh aktor politik, khususnya terkait konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan SPPG oleh aktor politik tidak secara otomatis melanggar hukum, namun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat berkembang menjadi penyalahgunaan wewenang apabila disertai dengan intervensi kebijakan atau pemanfaatan jabatan. Selain itu, ditemukan bahwa pengaturan hukum yang ada masih bersifat fragmentaris dan belum memberikan batasan yang tegas, sehingga berdampak pada lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan model regulasi yang lebih komprehensif melalui penguatan norma, kelembagaan, dan transparansi untuk menjaga integritas kebijakan publik. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum administrasi serta menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah konflik kepentingan.

Kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Kesehatan dalam Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pinrang

2026-05-04T20:31:57+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesehatan dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) yang meliputi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar instansi belum terbentuk secara substantif, ditandai dengan tidak adanya riwayat kerja sama, lemahnya peran pimpinan dalam memfasilitasi kolaborasi, tidak tersedianya aturan formal seperti MoU atau SOP bersama, serta tidak adanya dialog dan koordinasi yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok berjalan secara parsial, di mana masing-masing instansi melaksanakan tugasnya secara terpisah, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan yang terlihat dari masih tingginya tingkat pelanggaran oleh masyarakat. Dengan demikian, permasalahan utama tidak terletak pada regulasi atau sumber daya, melainkan pada belum terbangunnya sistem kolaborasi antar instansi, sehingga diperlukan penguatan kepemimpinan, pembentukan mekanisme kelembagaan yang jelas, serta peningkatan koordinasi untuk mendukung keberhasilan kebijakan

Validitas Clickwrap Agreement dalam Transaksi E-Commerce Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

2026-05-08T16:22:31+07:00

Perkembangan e-commerce sebagai bagian dari ekonomi digital telah mendorong peningkatan pemrosesan data pribadi dalam skala besar. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen umumnya diikat melalui perjanjian standar yang memuat klausula pemrosesan data pribadi tanpa ada opsi hak pilih bagi subjek data pribadi/konsumen itu sendiri. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait dengan keabsahan persetujuan dan perlindungan subjek data pribadi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah validitas clickwrap agreement dalam transaksi e-commerce menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 23 UU PDP memiliki relevansi yang signifikan sebagai dasar validitas clickwrap agreement dalam transaksi e-commerce. Namun, dalam praktiknya, persetujuan yang diberikan oleh pengguna sering kali belum memenuhi prinsip informed consent karena bersifat umum, tidak spesifik, dan tidak terpisah. Selain itu, pelaku usaha cenderung memperluas dasar pemrosesan data di luar kebutuhan kontraktual. Akibat hukumnya, klausula yang bertentangan dengan UU PDP berpotensi tidak sah dan/atau batal demi hukum.

Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Kepolisian dalam Hal Hilangnya Barang Bukti

2026-05-08T15:56:34+07:00

Problematika hukum dan etika yang amat serius muncul ketika barang bukti yang berada di bawah penguasaan penuh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian dinyatakan hilang, rusak, menyusut volumenya, atau berubah bentuknya. Kehilangan barang bukti di tingkat penyidikan bukanlah insiden operasional biasa, melainkan sebuah tragedi prosedural yang mendelegitimasi keseluruhan proses penegakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan barang bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyidikan dan penuntutan. Barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membuktikan kebenaran suatu perkara, tetapi juga menjadi dasar bagi penegakan hukum yang adil. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi hilangnya barang bukti yang dapat mengganggu jalannya proses hukum dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban hukum penyidik kepolisian dalam hal hilangnya barang bukti, dengan studi kasus di Polres Kaur. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yang menggali pola prilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan prilaku nyata (actual behavior) yang dialami oleh anggota masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana apabila terindikasi kuat adanya unsur tindak pidana murni, selain itu institusi Polri memiliki instrumen yurisdiksi internal melalui jalur disiplin dan etika profesi. Seorang oknum polisi yang menggelapkan barang sitaan akan diproses pidana sekaligus dipecat secara etika

Effectiveness of Coretax Activation and Annual Tax Reporting on Taxpayer Compliance: Maslahah Mursalah Perspective

2026-05-08T15:52:19+07:00

This study aims to analyze the effectiveness of Coretax activation services and Annual Tax Return (SPT) reporting in improving taxpayer compliance, identify supporting and inhibiting factors, and examine their implementation from the perspective of maslahah mursalah. The research employs a qualitative approach with a field research design conducted at KP2KP Baradatu, Way Kanan, Lampung. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that Coretax activation services and Annual SPT reporting have provided convenience, efficiency, and flexibility for taxpayers, thereby contributing to improved compliance. Supporting factors include staff competence, availability of digital systems, and increasing taxpayer awareness, while inhibiting factors consist of low digital literacy, limited infrastructure, and resistance to change. From the perspective of maslahah mursalah, digital tax services reflect efforts to achieve public benefit, particularly in terms of convenience and public welfare, although not yet fully optimal. Therefore, strengthening education, service quality, and infrastructure is necessary to achieve more equitable public benefit.

Pengaruh Influencer Marketing dan Live Streaming terhadap Keputusan Pembelian Parfum Crusita

2026-05-08T20:27:09+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh influencer marketing dan live streaming terhadap keputusan pembelian produk parfum Crusita dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Source Credibility Theory yang menjelaskan bahwa kredibilitas sumber pesan yang terdiri dari trustworthiness, expertise, dan attractiveness dapat memengaruhi sikap serta keputusan pembelian konsumen. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 200 responden yang pernah melihat konten influencer marketing dan live streaming terkait produk parfum Crusita, kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bahwa influencer marketing dan live streaming memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi pemasaran digital serta menjadi referensi bagi pelaku bisnis dalam memanfaatkan strategi pemasaran berbasis media sosial

Analisis Strategi Bisnis dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Batik Tulis

2026-05-03T21:36:55+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bisnis Deandra Batik Tulis Lampung dalam meningkatkan daya saing di tengah persaingan industri batik yang semakin ketat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis SWOT yang dipadukan dengan matriks IFE, EFE, IE, dan QSPM. Hasil analisis menunjukkan bahwa skor IFE sebesar 3,49 dan EFE sebesar 3,26 menempatkan perusahaan pada posisi Growth and Build dalam matriks IE. Posisi ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan internal yang tinggi serta mampu merespons peluang eksternal dengan baik. Analisis SWOT menghasilkan sembilan alternatif strategi yang kemudian diprioritaskan menggunakan metode QSPM. Hasil QSPM menunjukkan bahwa strategi utama yang perlu diterapkan adalah pengembangan inovasi produk dan menjaga kualitas mutu produk. Strategi pendukung lainnya meliputi perluasan pasar melalui promosi digital, pengembangan e-commerce, peningkatan kerja sama, serta diversifikasi saluran penjualan. Temuan ini menunjukkan bahwa inovasi dan kualitas produk merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing UMKM batik di era persaingan modern.

Kata kunci: strategi bisnis, SWOT, QSPM, UMKM batik, daya saing

Rekonstruksi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berbasis Constitutional Governance dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Akuntabel

2026-05-09T13:07:04+07:00

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dari kebijakan desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan berbasis masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan desa. Meskipun kerangka regulasi pengelolaan Dana Desa semakin komprehensif, praktik pengawasannya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan, terutama dalam aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problem konstitusional dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa serta merekonstruksi model pengawasan berbasis constitutional governance dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta laporan resmi lembaga negara yang berkaitan dengan pengawasan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan Dana Desa saat ini masih didominasi pendekatan administratif dan formalitas pertanggungjawaban keuangan sehingga belum mampu menciptakan akuntabilitas publik secara substantif. Lemahnya harmonisasi regulasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan desa, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat menyebabkan pengawasan belum berjalan efektif dan masih membuka ruang penyalahgunaan keuangan desa. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip constitutional governance belum terintegrasi secara optimal dalam mekanisme pengawasan Dana Desa. Oleh karena itu, rekonstruksi pengawasan perlu diarahkan pada penguatan harmonisasi regulasi, pengawasan partisipatif, digitalisasi tata kelola pemerintahan desa, serta penguatan kapasitas kelembagaan pengawas. Rekonstruksi tersebut menempatkan pengawasan sebagai mekanisme konstitusional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, demokratis, dan akuntabel.

Penguatan Nilai Empati sebagai Bagian Pendidikan Karakter Siswa di UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kepanjenlor

2026-05-09T12:46:44+07:00

Degradasi moral di era globalisasi menuntut penguatan karakter pendidikan, khususnya nilai empati, sebagai landasan perilaku prososial siswa sekolah dasar. Namun, pelaksanaan penguatan empati di lapangan seringkali belum sesuai dengan konsep idealnya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai penguatan nilai empati sebagai bagian dari pendidikan karakter pada siswa kelas IV di UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kepanjen Lor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui teknik observasi langsung dan wawancara terhadap siswa serta wali kelas IV untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai pelaksanaan pelatihan karakter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan empati berjalan positif, terbukti dari transformasi empati menjadi tindakan prososial seperti inisiatif membantu teman tanpa memandang perbedaan gender. Meskipun demikian, internalisasi empati belum berkembang secara konsisten pada aspek afektif dan regulasi emosi, ditandai dengan masih adanya rasa verbal dan rasa bosan saat membantu teman secara berulang. Terbentuknya empati ini terbukti sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengasuhan di lingkungan keluarga serta keteladanan guru melalui pendekatan persuasif tanpa sanksi yang mempermalukan. Nilai kesinambungan antara keluarga dan sekolah sangat krusial dalam menumbuhkan empati yang stabil, sehingga diperlukan inovasi media pembelajaran berbasis kecerdasan emosional di masa depan.

Study of Terrorism Crimes in Law Number 5 of 2018: Challenges of Law Enforcement and Policy Reform

2026-05-06T20:05:39+07:00

Terorisme merupakan ancaman serius yang membutuhkan penanganan khusus dari negara. Indonesia sebagai negara demokrasi tidak kebal terhadap ancaman peristiwa teror seperti pengeboman di tempat umum, bom bunuh diri, dan penyebaran radikalisme. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam regulasi hukum dan unsur-unsur kejahatan terorisme dalam UU Nomor 5 Tahun 2018, serta secara komprehensif mengkaji tantangan dan kebijakan hukum (pidana dan non-pidana) dalam penegakan hukum kejahatan terorisme. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, membahas gejala dan masalah hukum yang ada serta mengujinya berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku serta norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Kejahatan Terorisme telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur definisi, unsur, dan ruang lingkup kejahatan terorisme. Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme adalah berkembangnya modus operandi terorisme, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelaku teror. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum untuk melawan terorisme dalam bentuk kebijakan pidana dan non-pidana.

Transformasi Maqasid al-Syari’ah sebagai Solusi Yuridis dalam Dialektika Hukum Islam dan Modernitas

2026-05-09T17:04:20+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi secara mendalam peran transformasi metodologi Maqasid al-Syari’ah sebagai solusi yuridis dalam menjembatani ketegangan antara hukum Islam tradisional dan tuntutan modernitas. Fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai universal syariat dapat diartikulasikan kembali untuk menjawab problematika kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks klasik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-filosofis dengan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan dengan membedah tiga lapisan filosofis, yaitu aspek ontologis terkait hakikat hukum, aspek epistemologis terkait nalar penggalian hukum, dan aspek aksiologis terkait tujuan kemaslahatan hukum di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqasid al-Syari’ah berfungsi sebagai katalisator transformasi yang mengubah cara pandang hukum dari pendekatan tekstual-formal menuju pendekatan substantif-fungsional. Temuan mengonfirmasi bahwa modernitas menuntut reaktualisasi nalar ijtihad yang menempatkan kemaslahatan publik (maslahah) sebagai standar tertinggi dalam penetapan hukum Islam. Integrasi nalar filosofis ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan berwibawa di tengah perubahan sosial yang cepat. Kebaruan atau novelty penelitian ini terletak pada sintesis antara teori modernitas dan rekonstruksi metodologis Maqasid yang disajikan tanpa memisahkan akar teologisnya. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung dikotomis, artikel ini menawarkan model sinkronisasi yang inklusif dengan menggunakan kerangka filsafat hukum yang komprehensif. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pergeseran paradigma bagi para juris dan akademisi hukum Islam di Indonesia untuk beralih dari sekadar penjaga teks menjadi pengembang nilai. Secara praktis, hasil kajian ini merekomendasikan pembaruan pada pola perumusan kebijakan hukum dan fatwa agar lebih responsif terhadap kompleksitas kehidupan modern.

Pertanggungjawaban Pidana Debitur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Kreditur

2026-04-07T20:51:09+07:00

Pertumbuhan kebutuhan ekonomi masyarakat mendorong meningkatnya penggunaan fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia, yang dalam praktiknya kerap menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dasar pertanggungjawaban pidana debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur serta menilai apakah pemidanaan dalam Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN.Tjk telah memenuhi rasa keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung data empiris, melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di mana debitur terbukti secara sah mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Namun demikian, perbuatan tersebut juga memiliki dimensi keperdataan sebagai wanprestasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih antara ranah pidana dan perdata. Pemidanaan yang dijatuhkan secara formal telah sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif apabila dikaitkan dengan prinsip ultimum remedium dan asas proporsionalitas. Dengan demikian, diperlukan kehati-hatian dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap hubungan hukum keperdataan.

Kedudukan Balu Luh Berkenaan Dengan Hak Dan Kewajiban Sebagai Krama Istri Di Desa Adat Abang Batudinding Kecamatan Kintamani Bali

2026-05-09T18:32:46+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Balu Luh serta penjaminan hak dan kewajibannya dalam perspektif hukum adat di Desa Adat Abang Batudinding. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap awig-awig, pararem, dan peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pararem Desa Adat telah mengatur klasifikasi Balu Luh beserta kewajiban adatnya, seperti ayahan, ngayah, dan kewajiban sosial lainnya. Dalam kondisi tertentu, Balu Luh juga menggantikan peran suami dalam struktur krama adat. Namun, pengaturan tersebut lebih menitikberatkan pada kewajiban dibandingkan hak yang diterima. Dalam praktiknya, Balu Luh tetap menjalankan kewajiban adat secara penuh, tetapi belum memperoleh hak yang seimbang, terutama terkait hak waris dan penguasaan harta peninggalan suami. Balu Luh umumnya hanya memperoleh hak pakai atas harta dengan persetujuan keluarga purusa. Selain itu, ditemukan ketidakkonsistenan praktik adat akibat pergantian kepemimpinan desa adat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip persamaan hukum dan keadilan gender.

Analisis Tingkat Keamanan Penggunaan Teknologi Biometrik Dalam Sistem Transaksi Digital Pada Bank Muamalat KCP Gowa

2026-05-09T18:50:50+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keamanan teknologi biometrik dalam transaksi digital pada Bank Muamalat KCP Gowa. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi biometrik sangat aman dan mudah digunakan oleh nasabah, dengan dukungan pandangan Islam yang positif asal penggunaannya bijaksana. Perlindungan data pribadi nasabah diatur oleh undang-undang terkait telekomunikasi dan transaksi elektronik, didukung oleh regulasi internasional. Meskipun biometrik menawarkan banyak manfaat, tantangan seperti kesalahan identifikasi dan ketidakstabilan jaringan harus diatasi melalui regulasi yang lebih ketat oleh perusahaan.

Spiral Of Silence di Era Digital: Ketakutan Berpendapat di Media Sosial Dalam Konteks Kebebasan Berekspresi di Indonesia

2026-05-09T18:20:34+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena Spiral of Silence (spiral keheningan) dalam konteks media sosial di Indonesia, khususnya berkaitan dengan ketakutan berpendapat yang dialami oleh individu di ruang digital. Kebebasan berekspresi di Indonesia menghadapi tantangan baru berupa ancaman digital seperti doxing, serangan buzzer, dan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang seringkali menimbulkan efek pembungkaman (chilling effect) bagi pengguna media sosial. Teori Spiral of Silence yang dikemukakan oleh Elisabeth Noelle-Neumann menjelaskan bagaimana individu yang merasa pendapatnya berbeda dari opini mayoritas cenderung memilih diam untuk menghindari isolasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena spiral of silence terbukti terjadi di media sosial Indonesia, terutama diperkuat oleh faktor-faktor seperti ketakutan akan doxing, ancaman buzzer, dan potensi jeratan UU ITE. Meski demikian, ketakutan-ketakutan tersebut tidak selalu secara langsung memengaruhi keinginan berpendapat individu. Di sisi lain, gerakan kolektif seperti petisi civitas akademika menunjukkan bahwa spiral keheningan dapat diputus ketika individu bersatu dan merasa didukung oleh kelompoknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan literasi digital, reformasi regulasi, dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif untuk menjamin kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia.

Pendidikan Sebagai Hak Warga Negara Melalui Integrasi Pendidikan Karakter Menurut Sistem Pendidikan Jepang

2026-05-09T17:05:57+07:00

Pendidikan adalah hak dasar setiap individu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, untuk memenuhi hak ini, tidak hanya perlu memperhatikan akses pendidikan, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pendidikan yang dapat mengembangkan karakter seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendidikan sebagai hak bagi warga negara melalui penerapan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan di Jepang serta hubungannya dengan Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendidikan Jepang secara efisien menggabungkan nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kejujuran melalui proses belajar serta aktivitas sehari-hari di sekolah. Pengintegrasian ini bersifat praktis dan berkelanjutan, bukan hanya teori. Hubungan dengan Indonesia terletak pada kebutuhan untuk memperkuat penerapan pendidikan karakter yang tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga pada kebiasaan di lingkungan sekolah. Dengan cara ini, pendidikan sebagai hak warga negara dapat terlaksana secara maksimal, tidak hanya di bidang kognitif tetapi juga dalam pengembangan karakter.

Efektivitas Pengamanan Gangguan Trantibum Dimalam Hari Melalui Patroli oleh Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

2026-05-09T00:11:38+07:00

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pengamanan Gangguan Trantibum diMalam Hari Melalui Patroli oleh Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.” Permasalahan/latar belakang (GAP) dalam penelitian ini adalah masih tingginya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada malam hari, seperti kerumunan remaja, pelanggaran jam operasional, konsumsi minuman keras, serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah, meskipun kegiatan patroli telah dilaksanakan secara rutin oleh Satpol PP. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas patroli dalam menjaga stabilitas trantibum masih perlu dikaji lebih mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengamanan gangguan trantibum pada malam hari melalui patroli oleh Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pengamanan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas organisasi yang mencakup lima dimensi, yaitu relevansi, efikasi, efisiensi, keberlanjutan, dan dampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan patroli malam oleh Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat telah berjalan cukup efektif, terutama pada dimensi relevansi dan efikasi, di mana kegiatan patroli telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menekan sebagian gangguan trantibum. Namun demikian, efektivitas tersebut belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, aspek efisiensi dan keberlanjutan masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan patroli dapat berjalan lebih maksimal dan berkesinambungan. Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam meningkatkan efektivitas pengamanan antara lain peningkatan intensitas patroli, penguatan koordinasi dengan instansi terkait seperti TNI dan Polri, pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, serta penerapan strategi preventif melalui deteksi dini dan cegah dini. Dengan demikian, efektivitas pengamanan gangguan trantibum pada malam hari memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, peningkatan kapasitas aparatur, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Lebong Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Asas Keadilan

2026-05-09T23:23:32+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemenuhan hak ekonomi istri pasca perceraian dalam putusan verstek, serta untuk menganalisis upaya strategis yang dilakukan hakim dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak istri agar selaras dengan prinsip keadilan substantif dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap Putusan Nomor 46/Pdt.G/2026/PA.Lbg serta wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak penggugat di Pengadilan Agama Lebong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak ekonomi istri dalam perkara cerai gugat yang diputus secara verstek dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya tuntutan dalam gugatan, keterbatasan informasi akibat ketidakhadiran tergugat, serta tingkat pemahaman penggugat terhadap hak-haknya. Dalam perkara yang diteliti, penggugat telah mencantumkan tuntutan nafkah sehingga hakim memiliki dasar untuk mengabulkannya dalam putusan. Selain itu, upaya strategis hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri dilakukan melalui pemberian penjelasan kepada para pihak mengenai hak-hak setelah perceraian, pemeriksaan perkara secara cermat meskipun diputus secara verstek, serta pertimbangan yang memperhatikan kondisi yang terjadi dalam persidangan. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak ekonomi istri tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada peran aktif hakim serta kesadaran pihak yang berperkara.

Strategi Mitigasi Kebakaran Permukiman Padat di Kota Batam

2026-05-08T22:26:14+07:00

Permukiman padat penduduk memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana kebakaran akibat kondisi lingkungan yang tidak tertata, keterbatasan akses, serta minimnya sarana pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi mitigasi kebakaran serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat di Kota Batam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis SWOT untuk mengkaji faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam memiliki kekuatan pada pengalaman operasional, kecepatan respon, dan dukungan kebijakan. Namun, terdapat kelemahan pada keterbatasan sarana prasarana dan akses wilayah padat. Peluang muncul dari peningkatan partisipasi masyarakat, sedangkan ancaman berasal dari permukiman tidak tertata dan instalasi listrik yang tidak aman. Strategi mitigasi berada pada posisi agresif dengan memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang. Diperlukan penguatan upaya preventif dan kolaboratif guna meningkatkan efektivitas mitigasi kebakaran.

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia

2026-05-09T12:36:26+07:00

Anak sebagai generasii penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadaii. Sebaliknya, anak bukanlah objek (sasaran) tindakan sewenang-wenang dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapa pun atau pihak mana pun yang ingin melakukan tindakan yang dapat merugikan si anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuii pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum dii Indonesia. Serta apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual menurut peraturan perundang – undangan dii Indonesia. Dan mengetahuii apa saja hak – hak korban dalam proses peradilan sesuaii dengan Undang-Undang perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder. yaitu penelitian yang mencarii, menafsirkan, dan membuat kesimpulan yang berdasarkan refrensii – refrensii yang ada untuk mengetahuii kebenaran yang valid lalu diiterapkan oleh penelitii untuk mencarii informasii mengenaii sanksii yang diiatur diidalam peraturan hukum yang berlaku dii Indonesia. Setiap anak memiliki hak dan kewajiban serta memiliki perlindungan dari Negara yang telah di atur di undang-undang dasar. Tak terlepas dari itu orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perilaku si anak.

Coaching Perilaku Kognitif Pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Perspektif Al-Qur’an

2026-05-07T15:01:36+07:00

Penelitian ini menyimpulkan bahwa coaching perilaku kognitif dalam pelatihan kepemimpinan administrator efektif diterapkan melalui penggunaan metode GROW (Goal, Reality, Options, Will). Optimalisasi metode ini dilakukan melalui konsistensi pelaksanaan, integrasi nilai, serta refleksi diri yang berkelanjutan. Pendekatan ini membantu individu dalam merumuskan tujuan secara jelas, memahami kondisi nyata, mengeksplorasi berbagai alternatif solusi, serta membangun komitmen kuat untuk bertindak, sehingga mendorong perkembangan pribadi dan profesional secara sistematis. Dalam perspektif Al-Qur’an, penerapan metode GROW selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti penetapan tujuan yang bernilai ibadah, kesadaran dalam memahami realitas kehidupan, upaya mencari solusi terbaik berdasarkan petunjuk Ilahi, serta komitmen yang tulus dalam bertindak. Integrasi nilai-nilai Al-Qur’an dalam proses coaching memberikan penguatan makna dan motivasi, sehingga pelatihan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter dan pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat. Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep coaching yang dikembangkan oleh John Whitmore melalui model GROW. Namun demikian, penelitian ini juga mengkritisi pendekatan Michael Bungay Stanier dalam The Coaching Habit yang dinilai belum memberikan panduan teknis yang sistematis, sehingga menyulitkan coachee dalam mengidentifikasi tantangan, meningkatkan kompetensi, dan mencapai tujuan coaching. Oleh karena itu, pelaksanaan coaching perlu disertai dengan proses pembiasaan (self-culture) hingga terbentuk nilai diri (self-value). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode tafsir maudu’i untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an secara tematik dan komprehensif sesuai dengan dinamika permasalahan kontemporer.

Analisis Ketahanan Masyarakat Pasca Bencana Likuifaksi di Kota Palu melalui Prespektif Resiliensi

2026-05-10T22:15:28+07:00

Bencana gempa bumi dengan kekuatan 7,4 skala Richter yang diikuti oleh tsunami dan likuifaksi telah terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018, mengakibatkan disrupsi multidimensi yang ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan masyarakat pasca-likuifaksi menggunakan konsep resiliensi C. S. Holling, serta menganalisis dinamika antara kebijakan pemerintah dan kemampuan adaptasi masyarakat di lapangan. Metode yang diterapkan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berbasis studi literatur, dengan mengolah data sekunder dari laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan, dan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian mengungkap bahwa bencana ini menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar, mencapai Rp 18,48 triliun dan hilangnya mata pencaharian bagi 94.500 pekerja. Dalam menghadapi tantangan, masyarakat menunjukkan kemampuan resiliensi yang luar biasa melalui strategi adaptasi fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis. Pemerintah turut serta dalam pemulihan melalui program relokasi tempat tinggal permanen dan dukungan pemulihan ekonomi berbasis prinsip Build Back Better. Namun, hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini masih muncul akibat isu legalitas lahan dan ketidakmerataan akses ekonomi di daerah relokasi. Berdasarkan analisis siklus adaptif Holling, saat ini masyarakat berada dalam fase reorganisasi, di mana modal sosial berfungsi sebagai fondasi utama untuk bertahan. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil adalah bahwa ketahanan jangka panjang masyarakat Kota Palu sangat tergantung pada penyelesaian status lahan serta penyediaan fasilitas ekonomi di area relokasi agar penduduk tidak kembali ke lokasi berbahaya. Kolaborasi antara kebijakan mitigasi yang konsisten dan penguatan modal sosial lokal akan menjadi aspek penting dalam menciptakan komunitas yang tangguh secara berkelanjutan.

Dinamika Kepemimpinan Perempuan: Studi Gender Pada Organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi (Himadiksio) Tahun 2020-2026 FKIP Untirta

2026-05-10T23:01:47+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketimpangan gender dalam kepemimpinan organisasi mahasiswa, khususnya yang dipengaruhi oleh norma sosial dan struktur patriarki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepemimpinan perempuan dalam organisasi mahasiswa melalui perspektif interseksionalitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kepemimpinan perempuan berlangsung secara bertahap dalam tiga fase. Pada fase awal, kepemimpinan perempuan masih menghadapi keterbatasan struktural dan pengaruh budaya patriarki sehingga legitimasi belum sepenuhnya kuat. Pada fase berikutnya, terjadi pergeseran menuju penilaian berbasis kompetensi, meskipun norma sosial masih berperan. Pada fase normalisasi, kepemimpinan perempuan semakin diterima dan dijalankan secara lebih substantif dalam organisasi. Namun demikian, perempuan sebagai pemimpin masih dihadapkan pada ekspektasi sosial yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kesimpulannya, dinamika kepemimpinan perempuan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga oleh interaksi berbagai faktor sosial yang saling beririsan dalam konteks organisasi mahasiswa.

Relasi Kuasa Dalam Praktik Bullying Di Lingkungan Sma: Analisis Perspektif Michael Foucault

2026-05-10T15:20:05+07:00

Fenomena bullying di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan persoalan sosial yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar penyimpangan perilaku individu. ini bertujuan untuk menganalisis fenomena bullying di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai manifestasi relasi kuasa dalam institusi pendidikan. Berangkat dari kecenderungan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan faktor psikologis individu, artikel ini menawarkan pembacaan yang lebih struktural dengan menggunakan perspektif teori kekuasaan Michel Foucault. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui kajian literatur terhadap jurnal ilmiah nasional terbitan 2020–2025 yang relevan dengan isu bullying, dominasi sosial, dan kekerasan simbolik. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik perundungan tidak berdiri sebagai tindakan personal semata, melainkan diproduksi dan direproduksi melalui mekanisme disiplin, normalisasi, dan pengawasan dalam struktur sekolah. Budaya senioritas, stratifikasi kelompok sebaya, serta sistem klasifikasi siswa berkontribusi dalam membentuk hierarki sosial yang membuka ruang dominasi dan subordinasi. Proses normalisasi menjadikan perundungan kerap dianggap sebagai dinamika wajar pergaulan remaja. Dengan demikian, penanganan bullying memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menyentuh perubahan struktural dan kultural dalam relasi sosial di sekolah.

Konsep Pendidikan Islam Menurut Al-Ghazali

2026-05-12T19:36:15+07:00

Artikel ini membahas konsep pendidikan Islam menurut pemikiran Imam Al-Ghazali yang menekankan pembentukan manusia yang sempurna (insan kamil) melalui keseimbangan antara ilmu, amal, dan akhlak. Pendidikan menurut Al-Ghazali tidak hanya berorientasi pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada pembinaan moral, spiritual, serta pembentukan karakter peserta didik. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali, mengkaji pandangannya tentang psikologi pendidikan dan perkembangan anak, serta mengetahui peran pendidik, metode pendidikan, dan klasifikasi ilmu dalam proses pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review atau studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik pembahasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Ghazali memandang anak sebagai amanah yang memiliki potensi bawaan yang harus dikembangkan melalui pendidikan yang tepat sejak usia dini. Guru memiliki peran penting sebagai pembimbing dan teladan dalam membentuk akhlak dan kepribadian peserta didik. Metode pendidikan yang dianjurkan meliputi keteladanan, nasihat, pembiasaan melakukan kebaikan, serta pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selain itu, Al-Ghazali juga mengklasifikasikan ilmu pengetahuan menjadi ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela, dan ilmu yang perlu dibatasi, sehingga pendidikan diarahkan pada pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, konsep pendidikan Al-Ghazali menekankan keseimbangan antara aspek intelektual, moral, dan spiritual dalam membentuk manusia yang berilmu, berakhlak mulia, serta bertakwa kepada Allah SWT.

Kata kunci: Pendidikan Islam, Imam Al-Ghazali, Psikologi Pendidikan, Perkembangan Anak, Akhlak

Peran Etnomatematika dalam Mendukung Deep Learning terhadap Kreativitas Siswa

2026-05-11T15:11:12+07:00

Penelitian ini mengkaji peran etnomatematika dalam mendukung deep learning terhadap kreativitas siswa pada pembelajaran matematika di Indonesia. Latar belakang penelitian didasari oleh pentingnya pembelajaran kontekstual dan bermakna yang mampu menghubungkan konsep matematika dengan pengalaman budaya siswa. Etnomatematika memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami matematika melalui nilai budaya lokal, tradisi, serta praktik kehidupan sehari-hari, sedangkan deep learning menekankan pemahaman yang reflektif, kritis, dan bermakna. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan teknik matriks sintesis untuk menganalisis berbagai sumber ilmiah terkait etnomatematika, deep learning, dan kreativitas siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi etnomatematika dalam pembelajaran berorientasi deep learning mampu merangsang imajinasi siswa, mendorong pemecahan masalah secara fleksibel, dan menumbuhkan ide-ide matematis yang orisinal. Keberhasilan penerapan pendekatan ini dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam merancang aktivitas pembelajaran berbasis budaya, keterlibatan aktif siswa, dan ketersediaan sumber belajar yang kontekstual

Implementasi Kebijakan Program Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat Surabaya (KRISNA) oleh Pemerintah Kota Surabaya

2026-05-10T23:29:11+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat Surabaya (KRISNA) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS), dengan latar belakang masih tingginya angka putus sekolah yang menunjukkan kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Program KRISNA merupakan inovasi pendidikan kesetaraan berbasis komunitas yang menyediakan akses pendidikan nonformal secara gratis dan fleksibel melalui PKBM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Analisis implementasi mengacu pada model Van Meter dan Van Horn yang mencakup standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi implementator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan cukup baik dalam memperluas akses pendidikan, didukung oleh SOP, sistem digital, dan koordinasi lintas sektor, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan tutor, rendahnya motivasi peserta, serta faktor sosial ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya, peningkatan koordinasi, dan pendekatan sosial yang lebih adaptif agar implementasi program lebih optimal dan berkelanjutan.

Evaluasi Kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) Mendukung Pencapaian SDGS

2026-05-11T22:36:11+07:00

Perubahan iklim sebagai isu global serius mendorong Pemerintah Indonesia menerapkan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai strategi adaptasi dan mitigasi berbasis masyarakat. Penelitian ini mengevaluasi implementasi ProKlim di RW 03 Jambangan, Surabaya yang merintis pengelolaan lingkungan mandiri sejak 2002 dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis peran kebijakan tersebut dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) tingkat lokal. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan kriteria evaluasi William N. Dunn, meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, ekuitas, responsivitas, dan ketepatan; pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, serta dokumentasi. ProKlim di RW 03 terbukti sangat efektif, dengan sistem pengelolaan sampah terintegrasi di semua RT, penggunaan energi terbarukan melalui panel surya, serta resolusi masalah lingkungan hingga 80%. Program ini menunjukkan ekuitas lewat partisipasi inklusif PKK dan karang taruna, yang memberi dampak ekonomi signifikan bagi warga. Tahun 2021, RW 03 memperoleh predikat "ProKlim Lestari" sebagai penghargaan nasional bergengsi. Kesimpulannya, sukses ProKlim didorong inisiatif bottom-up masyarakat jangka panjang, membuktikan partisipasi lokal kuat sebagai faktor utama capaian SDGs 13.

Implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya

2026-05-11T20:36:11+07:00

Program Padat Karya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran, khususnya di wilayah perkotaan dengan tingkat pekerjaan informal yang tinggi. Di Kelurahan Manyar Sabrangan, program ini menjadi relevan dalam menjawab keterbatasan akses masyarakat terhadap pekerjaan tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Padat Karya serta menilai efektivitasnya dalam mengurangi pengangguran di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Padat Karya telah berjalan cukup efektif dalam menyediakan lapangan kerja sementara dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif serta memperkuat peran pemerintah kelurahan sebagai fasilitator. Namun, implementasi program masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi kebijakan yang belum optimal, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, serta belum adanya sistem pengawasan dan standar operasional prosedur yang jelas. Selain itu, program masih cenderung berorientasi jangka pendek dan belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Program Padat Karya efektif sebagai solusi sementara, namun memerlukan penguatan sistem dan keberlanjutan kebijakan agar dampaknya lebih optimal.

Implementasi Program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana: Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam Mendukung Pendidikan Berkualitas

2026-05-12T14:54:19+07:00

Akses terhadap pendidikan tinggi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana di Kota Surabaya sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-4, yaitu pendidikan berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, yang menitikberatkan pada isi kebijakan dan konteks implementasi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di UPTD Liponsos Kalijudan sebagai pelaksana program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan tinggi melalui pemberian bantuan biaya kuliah, fasilitas asrama, uang saku, sarana belajar, dan pendampingan akademik selama masa studi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan kuota penerima, ketergantungan pada pihak eksternal, sinkronisasi data yang belum optimal, serta koordinasi antarpelaksana yang belum sepenuhnya efektif. Secara umum, program ini memberikan manfaat nyata dalam memperluas kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi dan berpotensi menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan antargenerasi. Meskipun demikian, penguatan koordinasi, perluasan cakupan penerima, dan keberlanjutan pendanaan masih diperlukan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal dan merata.

Analisis Manajemen Penerapan Program Suroboyo Bus Sebagai Transportasi Publik Perkotaan Di Surabaya

2026-05-02T18:20:12+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen penerapan program Suroboyo Bus sebagai transportasi publik perkotaan di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari berbagai jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suroboyo Bus telah menerapkan sistem pengendalian manajemen berbasis nilai publik (public value) yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Inovasi layanan, seperti sistem pembayaran menggunakan sampah plastik serta pemanfaatan teknologi melalui aplikasi Golek Bis (GOBIS), terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelayanan dan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah armada, waktu tunggu bus yang relatif lama, serta fasilitas halte yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pada aspek operasional dan infrastruktur guna mendukung keberlanjutan dan optimalisasi program.

Self-reward, Perilaku Hedonisme, dan Pemahaman Konsumsi Islam: Analisis Moderasi pada Mahasiswa Muslim UPI

2026-05-09T17:01:18+07:00

Meluasnya budaya konsumerisme digital telah mendorong pergeseran perilaku self-reward mahasiswa dari penguatan diri berbasis pencapaian menuju kecenderungan konsumsi yang berlebihan dan berpotensi hedonis. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh self-reward terhadap perilaku hedonisme serta mengkaji peran moderasi pemahaman konsumsi Islam pada hubungan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan 131 mahasiswa aktif Universitas Pendidikan Indonesia yang dipilih melalui purposive sampling; data kuesioner berskala Likert 1–4 dianalisis menggunakan regresi linear berganda dan uji moderasi melalui SPSS. Self-reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku hedonisme sebagai prediktor dominan dalam model (β = 0,439; p < 0,001). Pemahaman konsumsi Islam berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku hedonisme (β = −0,211; p = 0,009), meskipun kekuatan pengaruhnya lebih rendah dibandingkan self-reward. Lebih lanjut, pemahaman konsumsi Islam tidak terbukti memoderasi hubungan antara self-reward dan perilaku hedonisme (β = 0,057; p = 0,483). Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara pengetahuan normatif dan pengendalian perilaku aktual, sehingga upaya mereduksi perilaku hedonis mahasiswa Muslim memerlukan pendekatan internalisasi nilai yang bersifat behavioral dan kontekstual, tidak cukup hanya melalui peningkatan pemahaman konsumsi Islam secara kognitif.

Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah: Peran Literasi Digital Guru dalam Efisiensi Administrasi

2026-05-10T11:56:31+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan literasi digital guru sebagai penggerak dalam optimalisasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sekolah. Digitalisasi telah mendorong lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan SIM sebagai solusi untuk pengelolaan administrasi yang lebih efisien. Namun, keberhasilan penggunaan SIM tidak hanya bergantung pada tersedianya infrastruktur teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, terutama pemahaman digital para guru yang menjadi pengguna utama sistem tersebut. Metodologi yang diterapkan ialah studi literatur (systematic literature review), dengan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Adapun data dalam penelitian ini bersumber dari artikel-artikel jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional yang tergolong dalam basis data Scopus, Google Scholar, dan SINTA, yang memiliki kriteria diterbitkan dalam kurun waktu antara tahun 2016 hingga 2026. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa guru yang memiliki literasi digital tinggi cenderung menggunakan fitur SIM dengan lebih efektif, memiliki tingkat kesalahan dalam memasukkan data yang lebih rendah, dan mampu menyesuaikan diri dengan lebih cepat pada pembaruan sistem. Di sisi lain, rendahnya literasi digital menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam penggunaan SIM secara maksimal, di samping masalah lain seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya prosedur operasional standar yang jelas, serta minimnya dukungan kebijakan dari pihak manajemen sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan digitalisasi SIM memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup peningkatan keterampilan digital guru secara berkelanjutan, dukungan kepemimpinan yang visioner, dan pembangunan ekosistem digital yang kondusif di lingkungan sekolah.

Mitigasi Kebakaran Permukiman Padat Penduduk Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

2026-05-10T22:47:02+07:00

Permukiman padat penduduk di Kota Medan memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana kebakaran akibat faktor fisik dan sosial lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mitigasi kebakaran, mengidentifikasi faktor penyebab tingginya risiko kebakaran, serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif di kawasan permukiman padat penduduk Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sembilan informan yang berasal dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo untuk memperkuat validitas interpretasi data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi struktural telah dilakukan melalui penyediaan sarana pendukung seperti fire motor dan infrastruktur pemadam kebakaran. Namun, mitigasi non-struktural masih belum optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran. Faktor utama penyebab kebakaran adalah korsleting listrik, kerusakan hidran, akses jalan sempit, serta parkir liar di kawasan padat penduduk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mitigasi kebakaran di Kota Medan masih bersifat reaktif sehingga diperlukan strategi integratif melalui penguatan regulasi keselamatan listrik, revitalisasi hidran, dan pemberdayaan relawan kebakaran (Redkar).

Analisis Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengawasan APBD di Kota Malang

2026-05-10T18:09:14+07:00

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode tinjauan pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, laporan resmi, dan dokumen publik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan APBD. Analisis penelitian mengacu pada indikator transparansi dan akuntabilitas menurut Krina, yang meliputi pengungkapan informasi, kemudahan akses terhadap informasi, mekanisme pengaduan, penyebaran informasi, dan akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan dokumen APBD, laporan pertanggungjawaban kinerja, dan penggunaan sistem informasi berbasis digital. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan teknis, mekanisme pengaduan masyarakat yang belum optimal, serta efektivitas komunikasi publik yang masih terbatas. Dalam hal akuntabilitas, implementasinya telah tercermin melalui penyusunan LAKIP dan penganggaran berbasis kinerja, namun, beberapa indikator masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola yang partisipatif, peningkatan komunikasi kepada publik, serta optimalisasi pengawasan keuangan berbasis digital menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pengelolaan keuangan daerah

Pengaruh Transparansi Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Banjar, Buleleng

2026-05-09T12:09:13+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi keuangan, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Banjar, Buleleng. Kualitas laporan keuangan yang terjadi di BUMDes Kecamatan Banjar menunjukan adanya permasalahan penyalagunaan dana BUMDes, penyajian laporan yang belum sepenuhnya akurat, kurang transparan, serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 64 responden yang terdiri dari pengawas, ketua, sekretaris, bendahara di 16 BUMDesa yang tersebar di Kecamatan Banjar. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan SPSS IBM 25 For Windows. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) transparansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (2) sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (3) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi keuangan, semakin efektif sistem pengendalian internal, dan semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes akan semakin meningkat.

Implementasi Asas Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2026-05-11T10:32:54+07:00

Penelitian ini mengkaji implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem pemilihan umum di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diwujudkan melalui mekanisme pemilu sebagai instrumen utama demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, asas kedaulatan rakyat telah diatur secara kuat dalam konstitusi dan UU Pemilu melalui prinsip luber jurdil serta penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Namun dalam implementasinya, masih terdapat berbagai hambatan seperti praktik politik uang, rendahnya political literacy, perdebatan sistem pemilu, serta belum optimalnya pengawasan partisipatif. Meskipun demikian, tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 menunjukkan adanya peningkatan kesadaran demokratis masyarakat. Kesimpulannya, implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia masih berada pada tahap transisi dari demokrasi prosedural menuju substantive democracy sehingga diperlukan penguatan regulasi, kelembagaan, literasi politik, dan penegakan hukum agar prinsip kedaulatan rakyat dapat terwujud secara optimal.

Analis Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dan Pengelolaan Hutan Di indonesia

2026-05-12T11:57:32+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan di Indonesia, dengan menitikberatkan pada aspek landasan hukum, implementasi, serta tantangan dan upaya penguatannya. Secara normatif, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Meskipun demikian, dalam praktiknya implementasi hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti proses pengakuan administratif yang panjang, tumpang tindih perizinan, konflik agraria, serta ketidakharmonisan regulasi antar sektor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, serta menganalisis realitas empiris di lapangan guna mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum pengakuan hak masyarakat hukum adat relatif progresif, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada komitmen politik, harmonisasi kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Tantangan utama terletak pada konflik kepentingan antara agenda pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pengakuan wilayah adat, penguatan mekanisme partisipasi dan persetujuan masyarakat adat, serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan hutan. Dengan langkah tersebut, diharapkan terwujud tata kelola hutan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menghormati hak konstitusional masyarakat hukum adat..

Perlindungan Anak Dari Algoritma Buta Di Ruang Digital Serta Urgensi Pembatasan Akses Media Sosial Bagi Anak Di Bawah Umur

2026-05-11T14:34:12+07:00

Perkembangan teknologi digital, terutama platform sosial yang menggunakan algoritma, telah menciptakan tantangan baru dalam menjaga keamanan anak di dunia maya. Algoritma yang fokus pada peningkatan interaksi pengguna sering kali mengabaikan keamanan dan kepentingan terbaik anak, yang dapat membuat anak terpapar pada materi yang tidak pantas dan berbahaya. Di samping itu, tindakan egois dari pengguna dewasa semakin memperburuk situasi dengan menjadikan anak sebagai subjek dalam konten digital tanpa memikirkan hak privasi dan perlindungan bagi anak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis akibat dari kerusakan algoritma serta egoisme digital terhadap kesejahteraan anak, meneliti regulasi perlindungan hukum bagi anak di Indonesia, serta mengevaluasi pentingnya pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah umur. Kajian ini disusun menggunakan metodologi hukum normatif. Penulis menggabungkan pendekatan terhadap regulasi yang berlaku dengan pendekatan konseptual untuk mendapatkan gambaran hukum yang menyeluruh. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa aturan yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, belum mengatur secara spesifik tentang risiko digital yang dihasilkan oleh algoritma. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) menjadi langkah awal dalam meningkatkan perlindungan anak di ranah digital melalui pendekatan yang berbasis pada risiko. Maka dari itu, diperlukan penguatan dalam peraturan, pengawasan terhadap platform digital, dan pembatasan akses media sosial untuk anak supaya anak mendapatkan perlindungan dengan maksimal.

Tinjauan Yuridis Terhadap Zonasi Objek Wisata Pulau Kumayan Berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2021 Tentang RTRW

2026-05-09T18:06:23+07:00

Perkembangan pada sektor pariwisata alam di Kota Bengkulu menuntut adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang guna mencegah tumpanng tindih antara fungsi lahan dan kerusakan pada ekosistem mangrove sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penetapan zonasi pada Objek Wisata Pulau Kumayan terhadap Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2021 tentanng Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Adapun kemudian data yang didapat terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi zonasi Pulau Kumayan sebagai objek wisata alam masih menghadapi tantangan sinkronisasi antara penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya pariwisata sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2021 Tentang RTRW. Meskipun secara yuridis Pulau Kumayan telah ditetapkan sebagai bagian dari sub-wilayah pengembangan wisata, namun dalam praktiknya ruang eksisting dengan arahan zonasi yang ketat. Temuan dari penelitian ini menekankan perlunya pengawasan tepadu dari Pemerintah Kota Bengkulu serta sinkronisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang seperti perizinan dan sanksi guna menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup disekitar Objek Wisata Pulau Kumayan sesuai dengan amanat RTRW

Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Sektor Transportasi Umum (Trans Musi dan Angkutan Umum) Di Kota Palembang

2026-05-11T13:19:35+07:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan aset daerah pada sektor transportasi umum, khususnya layanan Trans Musi dan Angkutan Kota (angkot) di kota Palembang, fokus kajian terletak pada tidak lagi beroperasinya bus berukuran besar Trans Musi serta dampaknya terhadap terhadap kualitas pelayanan dan efektivitas manajemen aset. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset transportasi umum belum optimal, terutama pada aspek pemeliharaan dan perencanaan penggantian armada. Ketiadaan bus besar berdampak pada penurunan kapasitas angkut dan berpotensi menurunkan kualitas layanan.oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perencanaan strategis agar pengelolaan aset transportasi daerah lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Representasi Perjuangan Sandwich Generation Dalam Film 1 kakak 7 keponakan

2026-05-06T13:18:07+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena sandwich generation melalui lensa sosiologi Pierre Bourdieu, dengan fokus pada habitus, modal sosial, dan modal ekonomi dalam film "1 Kakak 7 Ponakan". Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan teknik analisis isi terhadap adegan, dialog, dan alur cerita film tersebut sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film ini merepresentasikan bentuk sandwich generation non-klasik melalui karakter Moko, yang menanggung beban finansial dan pengasuhan tujuh keponakannya sekaligus. Temuan mengungkapkan bahwa habitus kekeluargaan yang kuat mendorong Moko untuk memprioritaskan kewajiban moral di atas kepentingan pribadi, meskipun menghadapi keterbatasan modal ekonomi yang signifikan. Modal sosial dari lingkaran terdekat berfungsi sebagai strategi bertahan emosional, sementara modal budaya berupa gelar sarjana Moko terhambat perkembangannya akibat beban domestik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa film tersebut memberikan kritik sosial terhadap normalisasi pengorbanan keluarga di tengah kurangnya sistem perlindungan sosial yang memadai, sekaligus menggambarkan keluarga sebagai arena perjuangan modal yang kompleks.

Sejarah Lahirnya Dan Perkembangan Event Cosplay Di Kota Singaraja

2026-05-01T21:52:15+07:00

Penelitian ini membahas sejarah lahirnya dan perkembangan event cosplay di Kota Singaraja sebagai bagian dari pengaruh budaya populer Jepang di Indonesia. Fenomena meningkatnya minat masyarakat terhadap budaya Jepang, khususnya cosplay, mendorong terbentuknya komunitas serta penyelenggaraan berbagai event sebagai ruang ekspresi dan interaksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses terbentuknya event cosplay serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perkembangannya di Kota Singaraja. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan event cosplay berlangsung secara bertahap, dimulai dari inisiatif individu, berkembang melalui interaksi antar penggemar, hingga terbentuknya komunitas yang terorganisir. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan tersebut meliputi interaksi sosial antar komunitas, peran media sosial dalam penyebaran informasi, serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah. Selain sebagai bentuk hiburan, event cosplay juga berfungsi sebagai sarana pembentukan identitas diri, peningkatan kreativitas, serta mendukung promosi budaya dan pariwisata lokal. Dengan demikian, event cosplay di Kota Singaraja tidak hanya menjadi fenomena budaya, tetapi juga memiliki kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Implementasi Pembelajaran Sastra Anak di Sekolah Dasar dalam Meningkatkan Minat Baca

2026-05-05T14:49:12+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran sastra anak dalam meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk memahami secara mendalam proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Subjek penelitian meliputi guru dan siswa sekolah dasar, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sastra anak seperti cerita, dongeng, dan puisi mampu meningkatkan minat baca siswa melalui suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif. Peran guru sebagai fasilitator dan motivator sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi pembelajaran, terutama melalui strategi seperti membaca nyaring (read aloud), dramatisasi, dan penggunaan media pembelajaran. Selain itu, keterlibatan emosional siswa terhadap isi cerita turut memperkuat minat mereka dalam membaca. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang terbatas dan penggunaan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang lebih beragam.

Evaluasi Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Transformasi Pendidikan Nasional

2026-05-12T14:47:36+07:00

Program Merdeka Belajar muncul sebagai inisiatif utama untuk mereformasi sistem pendidikan Indonesia, menggeser pendekatan konvensional kea rah pembelajaran yang lebih otonom, berfokus pada peserta didik, dan responsif terhadap dinamika era modern. Studi menganalisis pelaksanaan program tersebut menggunakan metode kualitatif berbasis tinjauan pustaka dan data sekunder dari berbagai institusi pendidikan. Elemen kunci mencakup simplifikasi kurikulum, penghentian Ujian Nasional, kebebasan guru dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta sistem zonasi penerimaan murid guna meminimalkan ketidakadilan akses belajar. Temuan analisis menyoroti manfaat nyata, termasuk naiknya semangat belajar siswa lewat tugas berorientasi keterampilan, pembentukan kepribadian menyeluruh, dan pengoptimalan waktu pengajar untuk metode inovatif. Di sisi lain, hambatan yang muncul adalah minimnya sarana digital di wilayah pedesaaan, ketidaksiapan kemampuan guru terhadap strategi pengajaran mutakhir, serta penolakan terhadap peralihan dari penguasaan hafalan ke pemahaman konseptual yang lebih dalam. Ketidakseimbangan antarwilayah juga menjadi penghalang utama bagi kelanjutan program ini, dengan institusi kota lebih lincah beradaptasi dibanding daerah terisolasi. Untuk memaksimalkan reformasi tersebut, studi ini menawarkan pelatihan intensif bagi tenaga pendidikan, pemanfaatan teknologi sebagai pendukung proses belajar, dan pengawasan berbasis data untuk penilaian rutin. Pendekatan diharapkan memperkuat pendidikan SDGs ke-4 serta mendukung Indonesia Emas 2045.

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Normatif

2026-05-05T22:07:15+07:00

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan sistem perdagangan dari pola konvensional menuju transaksi elektronik berbasis internet. Jual beli online berkembang pesat di Indonesia karena memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan akses luas terhadap barang serta jasa. Namun demikian, pertumbuhan transaksi digital juga memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya wanprestasi yang dilakukan penjual terhadap konsumen. Bentuk wanprestasi tersebut antara lain barang tidak dikirim, barang tidak sesuai pesanan, keterlambatan pengiriman, barang rusak, serta tidak diprosesnya pengembalian dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi penjual, faktor penyebab meningkatnya sengketa konsumen, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menunjukkan peningkatan pengaduan konsumen dari tahun 2021 sampai 2025. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan marketplace, peningkatan tanggung jawab pelaku usaha, dan peningkatan literasi hukum masyarakat.

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Perampasan Barang Bukti Yang Dilelang

2026-04-29T22:14:11+07:00

Perampasan barang bukti dalam kasus pidana yang sering kali berdampak pada pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana, seperti pemilik sah barang yang disita. Studi kasus Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Sgt menunjukkan bahwa dimana proses perampasan barang bukti yang dilelang tidak melibatkan pihak ketiga secara mampu, sehingga menimbulkan kerugian finansial dan hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas perampasan barang bukti yang dilelang, serta menganalisis penerapan Pasal 46 ayat (1) dan (2) hukum acara pidana atas perampasan barang bukti dalam putusan pengadilan guna memberikan keadilan. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan negeri Nomor 230/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt serta literatur hukum terkait, yang dikumpul melalui studi pustaka, dan dokumen analisis putusan. Hasil penelitian terkait Perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap perampasan barang bukti masih bersifat terbatas dan tidak memadai, karena putusan pengadilan cenderung lebih mengutamakan kepentingan negara. Dalam Putusan No 230/Pid.Sus/2021/PN.Sgt, terhadap status perampasan barang bukti milik pihak ketiga, hakim tidak menerapkan ketentuam Pasal 46 Ayat (1) dan (2) secara tepat dan konsisten sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak ketiga. Sebagai solusi dilakukan penguatan pengaturan hukum secara eksplisit dalam KUHAP terkait kedudukan dan hak pihak ketiga, khususnya mengenai mekanisme perlawanan (derden verzet) dalam perkara pidana, serta hakim lebih teliti dalam memeriksa bukti kepemilikan dan relevansi barang bukti dengan tindak pidana, serta adanya unsur kesengajaan atau diperoleh dari hasil kejahatan sebelum memutuskan perampasan.

Analisis Ke-Ekonomian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dan Kepercayaan Pasar

2026-04-22T10:10:09+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek ke-ekonomian dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dampaknya terhadap tingkat kepercayaan pasar di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendali pasar, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong efisiensi ekonomi, keadilan transaksi, dan pertumbuhan pasar yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, dan data empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha, yang pada gilirannya membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi nasional. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum konsumen, lemahnya penegakan hukum, serta ketimpangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, badan perlindungan konsumen, dan sektor swasta dalam memperkuat regulasi serta pengawasan pasar. Kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memiliki nilai ekonomi yang signifikan sebagai dasar hukum untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan kompetitif di Indonesia.

Kewajiban Rahasia Jabatan Notaris dalam Legalisasi Akta Otentik Melalui Apostille

2026-04-28T11:34:58+07:00

Konvensi Apostille menyederhanakan prosedur legalisasi konvensional yang sebelumnya harus melalui empat hingga lima tahapan legalisasi. Namun demikian, implementasi dari layanan legalisasi apostille berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi notaris, khususnya terkait dengan kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan isi maupun segala keterangan yang diperolehnya pada saat pembuatan akta karena terdapat kewajiban bagi notaris untuk mengunggah akta otentik yang dibuatnya guna penerbitan Sertifikat Apostille. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi serta daya ikat kewajiban rahasia jabatan notaris dalam proses legalisasi apostille. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan disertai data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban rahasia jabatan notaris dalam proses legalisasi apostille berfungsi untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap notaris sebagai jabatan kepercayaan (vertrouwens ambt). Meskipun kewajiban rahasia jabatan notaris tersebut bersifat tidak mutlak dan dapat dikesampingkan, namun kewajiban rahasia jabatan tersebut mengikat diri notaris secara penuh, untuk itu notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa akta yang telah dibuatnya hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam UU Jabatan Notaris. Diperlukan penyempurnaan regulasi layanan apostille guna menjamin perlindungan data serta menjaga integritas notaris sebagai jabatan kepercayaan (vertrouwens ambt).

Analisis Yuridis SEMA 3 Tahun 2018 Terhadap Dalil Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja

2026-05-13T17:01:46+07:00

Penelitian ini menganalisis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 terhadap kedudukan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sebelum terbitnya SEMA tersebut, terdapat dualisme yurisprudensi yang menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana PHI seringkali menyatakan diri tidak berwenang mengadili tuntutan PMH karena dianggap merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2018 membawa transformasi signifikan dengan menegaskan kewenangan PHI untuk memeriksa dan memutus gugatan PMH sepanjang perbuatan tersebut timbul dari hubungan kerja. SEMA ini memberikan dampak positif berupa efisiensi peradilan melalui penyelesaian sengketa dalam satu forum, pencegahan putusan yang saling bertentangan, serta peningkatan perlindungan hak konstitusional pekerja atas ganti rugi yang komprehensif. Meskipun demikian, penerapannya di berbagai PHI masih belum seragam dan menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan PHI serta kedudukan SEMA dalam hierarki norma hukum nasional.

Media Sosial Kampus dan Disiplin Mahasiswa: Analisis Foucault

2026-05-12T09:22:06+07:00

Penelitian ini mengkaji perilaku mahasiswa di media sosial kampus dalam perspektif kuasa dan disiplin. Perkembangan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan grup pesan telah menciptakan ruang sosial baru yang memberikan kesan kebebasan berekspresi bagi mahasiswa. Namun, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebebasan tersebut benar-benar nyata atau justru dibentuk oleh pengawasan dan kontrol sosial yang tidak terlihat. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan mengkaji dan mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan media sosial, pengawasan, dan relasi kuasa. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap literatur yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung mengatur perilaku digitalnya dengan menyesuaikan konten terhadap ekspektasi sosial, rasa takut terhadap penilaian negatif, serta norma institusi. Interaksi seperti likes, komentar, dan visibilitas menciptakan bentuk pengawasan tidak langsung yang mendorong disiplin diri. Selain itu, kuasa bekerja secara tidak terlihat melalui proses normalisasi yang membentuk perilaku tanpa paksaan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan di media sosial sebenarnya berada dalam batasan tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial kampus menjadi ruang disiplin modern yang membentuk perilaku mahasiswa melalui mekanisme kuasa dan pengawasan.

The Implementation Of Assessment In An Inclusive English Classroom

2026-05-11T19:09:59+07:00

This study aims to explore the implementation of assessment in inclusive classrooms for English language learning at SDN 1 Munduk. This study uses a descriptive qualitative research method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research subjects consisted of one fourth-grade English teacher and one student with learning difficulties studying in a regular inclusive classroom. The results showed that the teacher had implemented diagnostic, formative, and summative assessments with several forms of adjustments according to the students' needs. In diagnostic assessments, the teacher tended to use the same assessment for all students to determine their initial abilities and learning needs. In formative assessment, the teacher differentiated assessments by simplifying tasks, providing clearer instructions, allowing extra time, and offering assistance during the assessment process. Additionally, the teacher planned adjustments for summative assessments while maintaining the same competency standards. These adjustments included reducing the number of questions, offering oral response options, simplifying the language of the questions, and providing support throughout the assessment. This study also identified several challenges in implementing assessments in inclusive classrooms, such as differences in student abilities within a single class, time constraints, a lack of training related to inclusive assessment, and the absence of a specific reporting system for students with learning difficulties. The study concluded that implementing assessments in inclusive classrooms requires flexibility, adjustments, and appropriate support so that all students can demonstrate their learning abilities optimally.

Membaca Kebijakan Ketahanan Energi Presiden Prabowo Subianto: Perspektif Bonum Commune Thomas Aquinas

2026-05-08T15:24:02+07:00

ABSTRAK
Ketahanan energi merupakan isu krusial yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada saat ini. Memasuki masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penerapan kebijakan ketahanan energi menjadi sesuatu yang urgen dan prioritas utama. Hal ini bukan semata-mata untuk meminimalisir masalah energi dalam negeri, namun sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negara. Bagi Prabowo Subianto ada beberapa alasan yang mendasar lahirnya kebijakan ini, seperti: kebutuhan energi dalam negeri yang terus meningkat, kebutuhan transisi energi terbarukan, satabilitas ekonomi nasional yang kurang bersaing dalam kompetisi perekonomian internasional, ketergantungan pada impor energi, dan situasi politik internasional yang semakin minus diskursus. Problem-problem inilah yang membangkitkan semangat pemimpin negara ini untuk menerapkan kebijakan ketahanan energi. Penelitian ini hendak membaca kebijakan ketahanan energi menurut konsep bonum commune Aquinas, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan energi yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto mengarah pada lahirnya kesejahteraan bersama atau bonum commune bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Bonum Commune, Ketahanan Energy, Presiden Prabowo Subianto, Thomas Aquinas.

Pemikiran Pendidikan Ibnu Sina Dan Relevansinya Sekarang

2026-05-12T18:59:43+07:00

Penelitian ini mengkaji pemikiran pendidikan Ibnu Sina serta relevansinya dengan sistem pendidikan modern. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya mengkaji kembali pemikiran pendidikan klasik Islam yang masih memiliki nilai актуal dalam menjawab tantangan pendidikan masa kini, khususnya dalam aspek pembentukan karakter, pembelajaran holistik, dan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep Ibnu Sina tentang klasifikasi ilmu, tujuan pendidikan, kurikulum, serta metode pembelajaran, kemudian mengaitkannya dengan praktik pendidikan saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur yang bersumber dari berbagai karya klasik dan referensi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran pendidikan Ibnu Sina bersifat komprehensif karena mengintegrasikan aspek intelektual, moral, dan spiritual, serta menekankan pentingnya penyesuaian metode pembelajaran dengan perkembangan psikologis, minat, dan bakat peserta didik. Selain itu, gagasannya tentang pendidikan anak usia dini, pembentukan akhlak, dan pembelajaran berbasis pengalaman terbukti masih sangat relevan dalam konteks pendidikan modern. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Sina dapat menjadi dasar dalam mengembangkan sistem pendidikan yang lebih humanis, holistik, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Kepatuhan UMKM Gegerkalong terhadap Penambahan Biaya Transaksi Modern: Pendekatan Teori Tom R. Tyler

2026-05-12T17:18:49+07:00

Transformasi sistem pembayaran digital sering kali memicu keresahan di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akibat penerapan biaya layanan yang dinilai kurang transparan. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi dampak ketiadaan transparansi regulasi biaya transaksi terhadap resistensi dan niat kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah Gegerkalong. Studi ini mengisi celah literatur dengan mengevaluasi sejauh mana krisis informasi dan tekanan ekonomi memicu runtuhnya legitimasi aturan sistem pembayaran digital melalui lensa keadilan prosedural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendalami peristiwa ketidakpatuhan di kalangan pelaku UMKM. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam secara cross-sectional kepada sepuluh pelaku UMKM yang aktif menggunakan layanan QRIS dalam transaksi harian mereka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya edukasi dan sosialisasi menyebabkan pelaku UMKM memandang regulasi pemotongan biaya sebagai tindakan eksploitatif. Kondisi ini pada akhirnya mendorong praktik resistensi nyata berupa pengenaan biaya tambahan (surcharge). Temuan ini membuktikan bahwa hilangnya kepercayaan pada prosedur regulasi secara langsung merusak niat kepatuhan sukarela pelaku UMKM. Kesimpulannya, otoritas pembuat kebijakan dan penyedia layanan keuangan harus memprioritaskan transparansi informasi dan perlindungan margin laba UMKM daripada sekadar mengandalkan pendekatan penegakan hukum yang bersifat paksaan.

Peran Dominus Litis Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Penghentian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan

2025-12-24T22:04:01+07:00

Sistem peradilan pidana Indonesia diwarnai oleh diferensiasi fungsional antara lembaga kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai Penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Prinsip dominus litis yang menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya terkait kewenangan penghentian perkara pidana yang telah memasuki tahap pra-penuntutan. Beberapa perkara di Indonesia mampu dihentikan oleh pihak kepolisian meski telah masuk pada tahap pra-penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam penghentian perkara pidana umum yang telah masuk tahap pra-penuntutan, serta mengkaji problematika disharmoni kewenangan antara penyidik dan penuntut umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara prinsip dominus litis yang seharusnya memberikan kontrol penuh kepada penuntut umum, dengan praktik penghentian perkara oleh penyidik meskipun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirimkan ke kejaksaan. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, belum adanya pengaturan rinci mengenai batasan kewenangan penghentian perkara dalam tahapan pra-penuntutan memperlemah implementasi asas kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi regulasi yang menegaskan kewenangan dominus litis pada jaksa sekaligus memperkuat koordinasi fungsional antar penegak hukum guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern dan berkeadilan.

Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Akibat Badan Usaha Sebagai Pendiri: Tanggung Jawab Notaris Dan Implikasi Hukum

2025-12-22T15:45:59+07:00

Penelitian ini membahas legalitas pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang salah satu pendirinya merupakan badan usaha, bukan badan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), pendiri PT haruslah subjek hukum berupa orang perseorangan atau badan hukum. Namun, dalam kasus tertentu, terdapat pendirian PT yang mencantumkan badan usaha sebagai pemegang saham, yang menimbulkan konsekuensi yuridis. Studi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji dampak hukum dari kesalahan dalam akta pendirian PT serta tanggung jawab notaris dalam proses pendirian tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencantuman badan usaha sebagai pendiri PT dapat berakibat pada pembatalan akta pendirian dan implikasi hukum lainnya, termasuk tanggung jawab notaris. Oleh karena itu, diperlukan langkah hukum seperti pembatalan akta, revisi melalui berita acara pembetulan, atau bahkan pembubaran PT untuk mengatasi permasalahan ini.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Perspektif Keadilan Substantif dan Kriminologi

2026-01-26T09:22:25+07:00

Tindak pidana politik uang merupakan salah satu pelanggaran serius dalam pemilu yang mengancam integritas demokrasi dan keadilan elektoral. Pasal 187A ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan dasar hukum tegas untuk menjerat pelaku, namun implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait pemenuhan keadilan substantif bagi pemilih dan peserta pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan untuk mengkaji apakah penerapan ketentuan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan substantif atau hanya memenuhi aspek keadilan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap politik uang masih cenderung menitikberatkan pada pembuktian formal tanpa menggali secara mendalam dampak substantif terhadap suara pemilih, kebebasan memilih, dan kemurnian hasil pemilu. Terdapat pula ketidaksinkronan antara norma dan praktik, di mana banyak kasus berhenti pada tahap penyidikan atau tidak berlanjut ke pengadilan karena kendala pembuktian, tekanan politik, atau minimnya perlindungan terhadap pelapor. Dengan demikian, penerapan Pasal 187A ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 belum sepenuhnya menghadirkan keadilan substantif, sehingga diperlukan reformulasi pendekatan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak pemilih dan penguatan integritas pemilu.

Tinjauan Hukum Islam: Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian

2026-03-26T14:01:51+07:00

Perkawinan perspektif hukum Islam merupakan interaksi antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang memiliki hak dan tanggung jawab relatif satu sama lain. Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang perkawinan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusnya perkawinan antara suami istri karena berbagai faktor masalah dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perceraian. Perceraian merupakan persoalan sosial yang semakin marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Data lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, angka perceraian di desa ini mengalami peningkatan signifikan. Berbagai faktor menjadi pemicu perceraian, namun faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling dominan. Banyak rumah tangga yang tidak mampu bertahan akibat ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, pengangguran, pekerjaan yang tidak tetap, serta meningkatnya biaya hidup yang tidak seimbang dengan penghasilan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kasus untuk dianalisa untuk kemudian menjawab permasalahan yang akan diteliti. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, kegagalan suami dalam memberi nafkah tanpa alasan syar’i dapat menjadi alasan sah bagi istri untuk mengajukan cerai (fasakh). Hal ini sejalan dengan pendapat ulama fikih seperti dalam mazhab Syafi’i dan Hanbali.

Akuntansi Forensik dalam Pemberantasan Kecurangan Digital pada Era Transformasi Teknologi: A Systematic Literature Review

2026-05-15T09:34:11+07:00

Transformasi teknologi digital telah mengubah lanskap keuangan dan bisnis secara signifikan, sekaligus meningkatkan kompleksitas dan frekuensi kecurangan digital. Kondisi ini menuntut penguatan peran akuntansi forensik sebagai instrumen strategis dalam mendeteksi dan mencegah fraud berbasis teknologi. Namun penelitian yang mensintesis peran akuntansi forensik secara komprehensif dalam konteks transformasi digital masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA. Data diperoleh dari basis data Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, dan Emerald Insight dengan rentang publikasi 2023 hingga 2026. Melalui proses seleksi yang ketat berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, diperoleh 12 artikel ilmiah yang dianalisis menggunakan pendekatan tematik-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi forensik mengalami transformasi signifikan dari pendekatan konvensional menuju integrasi teknologi seperti big data analytics, machine learning, dan artificial intelligence. Integrasi ini terbukti meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam deteksi kecurangan. Akuntansi forensik efektif dalam menghasilkan bukti hukum yang kuat, terutama ketika dikombinasikan dengan audit investigatif. Perkembangan juga ditandai dengan munculnya kerangka teoretis baru seperti model Forensic Accounting 4R serta variabel pengukuran operasional. Meskipun menunjukkan efektivitas yang tinggi, implementasi akuntansi forensik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kesenjangan pendidikan forensik, serta belum optimalnya regulasi dan kolaborasi lintas sektor. Karena itu diperlukannya penguatan kapasitas, integrasi teknologi yang berkelanjutan, serta pengembangan kebijakan yang adaptif untuk mengoptimalkan peran akuntansi forensik dalam menghadapi kecurangan digital di era transformasi teknologi.

Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin

2026-05-13T21:11:07+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai fondasi awal dalam pembentukan sistem pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan Systematic Literature Review (SLR) melalui analisis berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin berkembang seiring dengan dinamika sosial, politik, dan keagamaan, serta berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis. Proses pendidikan dilaksanakan melalui masjid dengan metode halaqah yang sederhana namun efektif, serta didukung oleh peran aktif para sahabat sebagai pendidik. Setiap khalifah memberikan kontribusi penting, seperti pengumpulan dan kodifikasi Al-Qur’an, perluasan wilayah yang mendorong penyebaran pendidikan, serta pembentukan sistem pembelajaran yang lebih terarah. Selain itu, pendidikan pada masa ini tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan karakter melalui keteladanan para khalifah. Dengan demikian, pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin berkembang secara dinamis dan integratif serta menjadi dasar penting bagi perkembangan pendidikan Islam pada masa selanjutnya.

Islam Sebagai Sumber Ajaran

2026-02-14T15:46:28+07:00

Agama menjadi pedoman utama bagi manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sebagai sang pencipta. Melalui agama, manusia di ajarkan tentang makna hidup, tujuan keberadaan, serta arah yang harus ditempuh dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Agama juga memberikan nilai-nilai dan etika yang menjadi dasar dalam bertindak dan bersikap, sehingga tercipta pribadi yang bertanggung jawab, jujur, serta berakhlak mulia. Sebagai sumber ajaran, Islam memiliki dasar yang autentik karena bersumber dari wahyu Allah SWT yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammmad SAW yang terjaga keasliannya sepanjang zaman. Islam juga memiliki dimensi ajaran yang menyeluruh, meliputi aspek aqidah, syariah, serta akhlak, yang secara terpadu membimbing kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik individu, sosial, maupun spiritual. Dengan demikian, Islam sebagai sumber ajaran merupakan pedoman hidup yang lengkap dan relevan bagi seluruh umat manusia sepanjang masa.

Strategi Pengelolaan BUMDes Kencana Sari Amertha Desa Penglatan untuk Meningkatkan Kinerja dan Daya Saing Berkelanjutan

2026-05-12T09:02:59+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan BUMDes Kencana Sari Amertha Desa Penglatan dalam meningkatkan kinerja dan daya saing berkelanjutan. Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya berbagai kendala operasional, seperti tingginya tunggakan pelanggan, gangguan pelayanan, serta sistem administrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung analisis SWOT melalui matriks IFAS dan EFAS. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan pengelola BUMDes serta masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan telah diterapkan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara sistematis. Unit usaha air bersih menjadi penyumbang utama keberlanjutan operasional yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pelanggan dari 1.690 pelanggan pada tahun 2024 menjadi 1.755 pelanggan pada tahun 2025. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan utama BUMDes terletak pada pengelolaan usaha yang terstruktur, perencanaan berbasis data, dan keterlibatan masyarakat. Sementara itu, kelemahan utama meliputi keterbatasan operasional dan sistem administrasi digital yang belum optimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan sistem administrasi digital, peningkatan kualitas pelayanan, dan efektivitas pengelolaan operasional diperlukan untuk mendukung daya saing dan keberlanjutan usaha BUMDes secara berkelanjutan.

Pengaruh Literasi Pertanian Terhadap Peningkatan Kualitas Ketahanan Pangan Lokal Di Kelurahan Helvetia Kota Medan

2026-05-07T08:56:15+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Apakah literasi pertanian berpengaruh terhadap peningkatan kualitas ketahanan pangan lokal di Kelurahan Helvetia Kota Medan, (2) Seberapa besar pengaruh literasi pertanian terhadap peningkatan kualitas ketahanan pangan lokal di Kelurahan Helvetia Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah 121 orang. Sampel yang digunakan berjumlah 55 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji instrumen, uji asumsi klasik, uji regresi linear sederhana, uji hipotesis, uji koefisien determinasi (R2) dengan menggunakan aplikasi SPSS Version 25 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan (1) literasi pertanian berpengaruh terhadap peningkatan kualitas ketahanan pangan lokal di Kelurahan Helvetia Kota Medan, (2) nilai koefisien determinasi (????2) adalah 0,586 atau 58,60% yang berarti bahwa Literasi pertanian mempengaruhi peningkatan kualitas ketahanan pangan lokal 55,60%. Hal ini dapat diartikan bahwa 44,40% dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan variabel yang tidak diteliti.

Pengaruh Neraca Perdagangan, Jumlah Uang Beredar, dan BI Rate terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2005-2024

2026-05-13T22:00:25+07:00

Stabilitas inflasi menjadi aspek penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia karena inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengganggu kestabilan ekonomi makro. Inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya neraca perdagangan, jumlah uang beredar, dan BI Rate yang saling berkaitan dalam kebijakan moneter, meskipun hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang belum konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan neraca perdagangan, jumlah uang beredar, BI Rate, dan inflasi di Indonesia periode 2005–2024 serta menguji pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap inflasi baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series periode 2005–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel mengalami pergerakan yang fluktuatif namun relatif stabil, dengan jumlah uang beredar yang terus meningkat, neraca perdagangan yang cenderung membaik, serta BI Rate dan inflasi yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara parsial, hanya BI Rate yang berpengaruh signifikan terhadap inflasi, sedangkan neraca perdagangan dan jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan, namun secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia.

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Status Kepemilikan dan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

2026-05-11T17:03:31+07:00

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk mengatur hubungan harta kekayaan antara suami dan istri, termasuk pemisahan harta yang diperoleh selama perkawinan. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tetapi juga dapat dibuat selama masa perkawinan. Perkembangan ini menimbulkan persoalan hukum mengenai akibat perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan akibat hukum dari perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan serta pembagian harta bersama apabila perkawinan berakhir karena perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun sebagai bahan kajian kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah dapat mengubah status harta yang semula termasuk harta bersama menjadi harta terpisah sesuai dengan kesepakatan para pihak. Akibatnya, apabila terjadi perceraian, pembagian harta tidak secara otomatis mengikuti ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian seperdua bagian, melainkan harus mengacu pada isi perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan tidak merugikan pihak ketiga. Penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, perlindungan aset, dan pencegahan sengketa harta bersama pasca perceraian.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis

2026-04-10T10:41:43+07:00

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui observasi langsung serta analisis dokumen resmi, seperti Pedoman Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional. Analisis data dilakukan dengan model interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program telah memiliki pedoman teknis yang jelas, pelaksanaannya di tingkat daerah belum sepenuhnya optimal. Ditemukan berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih pembagian tugas, koordinasi yang belum terstruktur, pengawasan yang belum optimal, keterbatasan kompetensi pelaksana, serta sarana pendukung yang belum memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan praktik di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi program, sehingga diperlukan penguatan kapasitas, perbaikan koordinasi, serta peningkatan fungsi pengawasan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

Pemanggilan Melalui Kantor Pos Dalam Sistem E-Court Pada Perkara Perceraian Menjamin Partisipasi Nyata Para Pihak Dalam Persidangan Tanpa Mengorbankan Asas Penelitian Yang Adil (Fair Trial)

2026-05-11T18:56:48+07:00

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong modernisasi sistem peradilan di Indonesia melalui penerapan E-Court sebagai bentuk digitalisasi layanan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-Court pada perkara perceraian serta relevansinya dalam menjamin partisipasi nyata para pihak tanpa mengorbankan asas peradilan yang adil (fair trial). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-Court mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses persidangan, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Pemanggilan melalui kantor pos menjadi alternatif penting bagi pihak yang belum sepenuhnya terjangkau teknologi digital, sehingga tetap menjamin kehadiran dan keterlibatan para pihak dalam persidangan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta potensi keterlambatan pengiriman surat. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sistem pemanggilan yang adaptif agar tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Dengan demikian, pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-Court dapat mendukung terwujudnya peradilan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Sex Education Ditinjau Dari Agama, Budaya, dan Psikososial

2026-05-11T12:04:19+07:00

Pendidikan seks memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman remaja mengenai tubuh, hubungan interpersonal, dan tanggung jawab sosial. Namun, di Indonesia, pembahasan seksualitas masih dianggap tabu sehingga penyampaiannya terbatas dan kurang terarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendidikan seks dari perspektif agama, budaya, dan psikososial serta merumuskan pendekatan yang lebih integratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seks yang efektif tidak dapat hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi harus mengintegrasikan nilai moral, norma sosial, dan perkembangan psikologis individu. Dari perspektif agama, pendidikan seks menekankan pembentukan akhlak, pengendalian diri, dan tanggung jawab. Dari sisi budaya, norma kesopanan menjadi hambatan sekaligus potensi dalam internalisasi nilai. Sementara itu, secara psikososial, remaja berada pada tahap perkembangan yang rentan sehingga membutuhkan pendampingan yang tepat. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara nilai dan implementasi yang dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi serta pesatnya perkembangan informasi digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan seks berbasis integratif mampu membentuk kesadaran diri, perilaku bertanggung jawab, serta karakter remaja di era modern.

Tinjauan Yuridis Pengaturan Aset Digital dan Implikasinya Sebagai Objek Waris di Indonesia

2026-05-11T21:13:00+07:00

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki secara individual. Di Indonesia, pengaturan terhadap aset digital masih bersifat parsial dan sektoral, khususnya terbatas pada pengakuan aset kripto sebagai komoditi dalam rezim perdagangan berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum aset digital dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji implikasinya sebagai objek waris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual aset digital dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud, namun karakteristiknya yang bergantung pada sistem teknologi dan akses privat menimbulkan kesenjangan antara kepemilikan yuridis dan penguasaan faktual. Selain itu, keberadaan ketentuan layanan (terms of service) pada platform digital berpotensi menimbulkan konflik dengan hukum waris dalam hal pengalihan hak kepada ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mengintegrasikan konsep kepemilikan dan akses, serta pengaturan yang komprehensif terkait mekanisme pengalihan aset digital dalam konteks pewarisan guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum di era digital.

Telaah Siyasah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Perda Takalar No. 3 Tahun 2023

2026-05-12T00:38:10+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menata kawasan kumuh di Desa Cikoang serta amanat undang‑undang yang menuntut kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda Takalar Nomor 3 Tahun 2023 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif, melalui metode normatif syar’i dan empiris. Data diperoleh dari wawancara dengan masyarakat, aparat desa, dan tokoh agama, serta observasi langsung di lapangan yang dipadukan dengan literatur berupa buku, jurnal, dan dokumen kebijakan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji kredibilitas triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perda telah memberikan dampak nyata berupa program bedah rumah, pembangunan jamban sehat, perbaikan saluran drainase, pembangunan jalan tani, serta kerja bakti rutin yang melibatkan masyarakat. Nilai filosofisnya tercermin dalam kebersihan sebagai bagian dari iman, serta prinsip ta’awun (tolong‑menolong) dan syura (musyawarah) dalam pelaksanaan program. Namun, efektivitas kebijakan masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, lemahnya pendataan penerima manfaat, dan minimnya infrastruktur pendukung, sehingga prinsip keadilan distribusi belum sepenuhnya terwujud. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, perda ini selaras dengan prinsip maslahah, keadilan, dan maqasid al‑shari’ah, tetapi memerlukan penguatan verifikasi partisipatif, transparansi distribusi, serta konsistensi pelaksanaan. Implikasinya, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat agar kebijakan berjalan lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai‑nilai Islam

Budaya Konsumtif dalam Perspektif Jean Baudrillard

2026-05-06T22:00:15+07:00

Belakangan ini, aktivitas belanja bukan lagi sekadar cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan telah bergeser menjadi sarana untuk menunjukkan identitas diri. Penelitian ini mengulas bagaimana TikTok Shop menjadi ruang baru bagi tumbuhnya budaya konsumtif yang sangat intens. Fokus utamanya adalah membedah fenomena tersebut melalui kacamata pemikiran Jean Baudrillard, khususnya mengenai konsep nilai tanda (sign value), simulasi, dan hiperrealitas. Dengan menggunakan metode studi literatur (narrative review), penelitian ini menganalisis berbagai tulisan ilmiah, buku, dan jurnal yang relevan untuk memetakan perilaku konsumen di era digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengguna TikTok Shop cenderung membeli barang bukan karena fungsi praktisnya, melainkan demi mengejar simbol sosial seperti citra “glowing”, “aesthetic”, atau gaya hidup “clean girl” yang viral. Fitur live shopping dan algoritma platform ini menciptakan kondisi nyata dan lebih menggoda daripada realitas produk itu sendiri. Simpulannya, TikTok Shop telah berhasil mengintegrasikan hiburan dan ekonomi ke dalam sebuah ekosistem simulakra yang membuat konsumsi menjadi cair, implusif, dan sepenuhnya berbasis pada pemenuhan citra identitas di ruang sosial.

Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan KUHP

2026-05-12T01:22:47+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui studi kasus Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan. Permasalahan yang dikaji meliputi penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 KUHP, implikasi putusan terhadap upaya pencegahan kejahatan, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan, serta didukung data primer dari wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun penegakan hukum masih cenderung bersifat represif dan belum optimal dalam aspek pencegahan. Faktor penyebab kejahatan meliputi aspek ekonomi, lingkungan sosial, serta lemahnya sistem pengamanan. Putusan tersebut memiliki implikasi penting terhadap upaya pencegahan kejahatan, namun belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan preventif, optimalisasi teknologi dalam penyidikan, serta peningkatan peran masyarakat dan aparat penegak hukum.

Efektivitas Kinerja Tim Fasilitasi dalam Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Buleleng

2026-05-11T12:14:12+07:00

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait koordinasi dan pengawasan yang belum terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pengawasan Tim Fasilitasi TJSLP serta mengukur efektivitasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian menggunakan metode hukum empiris bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen terhadap BAPPEDA Kabupaten Buleleng selaku sekretariat Tim Fasilitasi dan anggota Forum TJSLP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Tim Fasilitasi masih terbatas pada pengawasan administratif melalui pendataan dan pengumpulan laporan secara manual, sementara pengawasan lapangan belum dapat dilaksanakan secara sistematis. Pengawasan preventif telah dilakukan melalui sosialisasi meskipun belum menjangkau seluruh perusahaan, sedangkan pengawasan represif belum dapat diterapkan karena ketiadaan aturan teknis pelaksanaan sanksi administratif. Ditinjau menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pengawasan belum optimal dari sisi struktur, substansi, maupun budaya hukum. Penguatan aturan teknis, digitalisasi pelaporan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah mendesak untuk mewujudkan pengawasan TJSLP yang efektif dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penetapan Perwalian Anak Terlantar di Bandar Lampung

2026-05-12T09:26:58+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pelaksanaan penetapan perwalian anak terlantar oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kota Bandar Lampung. Padahal, penetapan perwalian memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak terlantar, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat penetapan perwalian anak terlantar di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak LKSA Yayasan Bussaina dan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung penetapan perwalian meliputi tuntutan sistem administrasi negara digital, kepemimpinan LKSA yang proaktif, dukungan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta meningkatnya kesadaran hukum internal pengurus LKSA. Sementara itu, faktor penghambat terdiri atas kompleksitas prosedur, tidak adanya sistem pendukung yang terstruktur dari pemerintah daerah, keterbatasan kapasitas internal LKSA, dan minimnya sosialisasi mengenai perwalian anak terlantar. Kondisi tersebut menyebabkan dari 93 LKSA yang ada di Kota Bandar Lampung, hanya LKSA Yayasan Bussaina yang aktif mengajukan penetapan perwalian anak ke pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan sosialisasi, serta pendampingan hukum agar penetapan perwalian dapat terlaksana secara lebih efektif dan merata.

Diskursus Publik dalam TikTok terhadap Kebijakan Pembatasan Media Sosial Anak: Perspektif E-Democracy di Indonesia

2026-05-11T12:28:02+07:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana diskursus publik di platform TikTok terhadap wacana pembatasan akses media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia merefleksikan bentuk partisipasi digital dan ruang berekspresi dalam perspektif e-democracy di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi terhadap sembilan konten TikTok yang diunggah oleh akun media, kreator opini, dan pengguna personal selama periode Maret–April 2026. Data dianalisis melalui reduksi data, kategorisasi narasi, dan interpretasi berdasarkan teori digital democracy Jan van Dijk serta teori ruang publik Jürgen Habermas. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola respons publik utama, yaitu narasi dukungan yang menekankan perlindungan anak dari risiko digital, narasi penolakan yang menyoroti kebebasan berekspresi dan hak akses informasi, serta narasi negosiasi yang menawarkan alternatif kebijakan seperti penguatan literasi digital dan pembatasan fitur parsial. Temuan ini menunjukkan bahwa TikTok berfungsi sebagai arena deliberasi digital yang memungkinkan warga menilai, memperdebatkan, dan mengevaluasi kebijakan negara secara terbuka. Namun, kualitas diskursus masih dipengaruhi oleh logika algoritma, viralitas, dan keterbatasan deliberasi rasional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian e-democracy pada ranah partisipasi digital non-elektoral melalui TikTok sebagai ruang publik digital kontemporer di Indonesia.

Dinamika Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Penjual Koran di Kota Kupang: Analisis Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak melalui Studi Literatur

2026-05-11T19:02:44+07:00

Fenomena anak penjual koran di lampu merah Kota Kupang menunjukkan masih terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak yang berdampak pada hak pendidikan, perlindungan, dan perkembangan sosial anak. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi perlindungan anak dengan implementasi penegakan hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika penegakan hukum terhadap eksploitasi anak penjual koran di Kota Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak ditinjau dari perspektif hak anak dan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis berbagai jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, dan hasil penelitian yang relevan dengan isu eksploitasi anak dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Kota Kupang belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan minimnya tindakan tegas aparat penegak hukum terhadap pelaku eksploitasi anak. Faktor ekonomi keluarga, budaya sosial yang menormalisasi pekerja anak, serta rendahnya koordinasi antar lembaga pemerintah turut memengaruhi efektivitas perlindungan anak. Aktivitas anak sebagai penjual koran juga berdampak terhadap pendidikan, kondisi psikologis, dan perkembangan sosial anak. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak membutuhkan pendekatan multidimensional melalui penguatan kebijakan, penegakan hukum yang konsisten, dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat.

Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Aerofood ACS Surabaya

2026-05-11T21:11:41+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Aerofood ACS Surabaya. Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antar variabel yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Aerofood ACS Surabaya, sedangkan objek penelitian meliputi disiplin kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 109 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan rumus Taro Yamane. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) disiplin dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, (2) disiplin kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan (3) motivasi kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat disiplin dan motivasi kerja karyawan, maka akan semakin meningkat kinerja karyawan pada PT Aerofood ACS Surabaya.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2026-05-12T07:02:10+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), mengidentifikasi kendala substantif yang terjadi dalam praktik penyusunan, serta merumuskan saran perbaikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan LKPD merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, meliputi tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan konsolidasi laporan keuangan oleh BPKAD, dilanjutkan dengan review internal oleh Inspektorat dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kendala substantif yang teridentifikasi meliputi: gangguan sistem informasi pada akhir tahun anggaran, keterbatasan pemahaman aparatur terhadap SAP berbasis akrual, keterbatasan kuantitas SDM, keterlambatan penyampaian data dari OPD, serta dominannya pengendalian yang bersifat korektif dibandingkan preventif. Kendala-kendala tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas sumber daya manusia antar OPD, kompleksitas proses konsolidasi, keterbatasan integrasi sistem informasi, serta belum optimalnya koordinasi. Saran tindak mencakup penguatan sistem informasi, peningkatan kompetensi SDM melalui bimbingan teknis berkelanjutan, penguatan knowledge management, penataan distribusi SDM, penguatan pengendalian preventif, serta perbaikan manajemen waktu.

Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Yang Tidak Dibagikan Oleh Suami Pasca Perceraian

2026-05-14T11:51:32+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika yuridis dan sosiologis mengenai kedudukan harta bersama pasca perceraian, di mana sering terjadi pengalihan atau penyembunyian aset secara sepihak oleh suami yang merugikan hak konstitusional istri. Permasalahan utama dalam penelitian ini memfokuskan pada sinkronisasi pengaturan pembagian harta bersama di Indonesia serta efektivitas upaya hukum bagi istri terhadap harta bersama yang dikuasai secara dominan oleh suami. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pembagian harta bersama berpijak pada asas kesetaraan hak dan kewajiban suami istri (Equality Before The Law) sesuai Pasal 31 dan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974. Terhadap harta yang dikuasai atau dipindahtangankan sepihak, upaya hukum yang dapat ditempuh istri adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan yang diperkuat dengan permohonan Sita Marital (Maritale Beslag) berdasarkan Pasal 190 KUHPerdata. Instrumen ini krusial sebagai tindakan preventif untuk menjaga keutuhan harta objek sengketa agar putusan hakim tidak menjadi hampa (illusoir), serta menjamin hak istri mendapatkan bagian yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Implementasi Manajemen Konflik Dalam Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

2026-05-16T00:08:23+07:00

Penelitian ini didasari atas tingginya kasus perceraian di kabupaten kediri dengan angka 4.694 kasus antara januari sampai desember 2023 yang dapat dimediasi dengan 535 kasus atau 11,40% diselesaikan dan 257 atau 48,04% yang berhasil dimesiasi, angka keberhasilan tesebut mengantarkan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mendapatkan pengharggan terbaik ke-2 Pengadilan Agama Tinggi Surabaya untuk Keberhasilan Mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menggunakan strategi manajemen konflik dalam upaya mediasi perceraian, dan seberapa efektif strategi tersebut. Dengan menggunakan metodologi studi kasus, penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Analisis dokumen yang berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan wawancara mendalam dengan hakim dan mediator digunakan untuk mengumpulkan data. Berdasarkan temuan, kemampuan mediator untuk memahami dinamika hubungan para pihak dan keterampilan komunikasi yang efektif sangat penting untuk manajemen konflik selama mediasi perceraian. Dengan mengurangi tingkat konflik dan menghasilkan kesepakatan yang lebih adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, temuan menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah efektif. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti ketidakhadiran pihak-pihak terkait di awal proses mediasi, desakan kuat pihak-pihak untuk melanjutkan perceraian, pengaruh eksternal dari penasihat hukum atau anggota keluarga, dan keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat keberhasilan mediasi. Solusi yang lebih manusiawi dan tahan lama dapat dicapai melalui mediasi perceraian dengan manajemen konflik yang efektif, menurut penelitian ini. Oleh karena itu, untuk memastikan proses mediasi efektif, sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mediator serta mendapatkan dukungan dari lembaga yang tepat. Temuan penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan program mediasi yang disponsori pengadilan untuk memfasilitasi alternatif yang lebih sehat daripada litigasi.

Implementasi Hak Tanggungan Atas Tanah dalam Praktik Pemberian Kredit Perbankan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah di Kota Bengkulu

2026-05-18T00:19:01+07:00

Credit distribution by banking institutions serves as one of the key drivers of economic growth, particularly in supporting community welfare. However, the provision of credit is inherently associated with risk, necessitating a legally sound guarantee mechanism. This study examines how mortgage rights (Hak Tanggungan) over land are applied in banking credit practices at Bank BRI Bengkulu City, and how non-performing loans secured by such mortgages are resolved. Using a normative-empirical legal research method with a statute and conceptual approach, data were collected through field interviews with bank officials, notaries, the National Land Agency (BPN), and debtors. Results indicate that credit provision follows the prudential banking principle supported by the 5C framework, and formal documentation through the Deed of Mortgage Assignment (APHT) registered at BPN ensures legal certainty for both creditor and debtor. When defaults occur, resolution mechanisms include peaceful negotiation and legal proceedings such as auction through the State Asset and Auction Service Office (KPKNL) or underhand sale by mutual agreement. The study concludes that a well-structured mortgage system provides strong legal protection for creditors while simultaneously motivating debtors to fulfill their obligations.

Keywords: Mortgage Rights, Bank Credit, Non-Performing Loans, Legal Certainty, Bengkulu

Penyaluran kredit oleh lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen utama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Namun, pemberian kredit mengandung risiko yang memerlukan mekanisme jaminan yang memiliki kekuatan hukum memadai. Penelitian ini mengkaji penerapan hak tanggungan atas tanah dalam kegiatan perkreditan di Bank BRI Kota Bengkulu serta mekanisme penyelesaian kredit macet yang menggunakan objek hak tanggungan sebagai agunan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak bank, notaris, BPN, dan nasabah debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan analisis 5C, disertai pembuatan dan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) guna menjamin kepastian hukum para pihak. Dalam hal terjadi kredit macet, penyelesaian ditempuh melalui jalur musyawarah atau proses hukum berupa lelang eksekusi melalui KPKNL maupun penjualan di bawah tangan atas kesepakatan bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hak tanggungan yang terstruktur memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur sekaligus mendorong debitur untuk menunaikan kewajibannya.

Problematika Representasi Kepentingan Negara Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Sengketa Sriwedari Perspektif Good Governance

2026-05-18T18:13:52+07:00

Fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya bertujuan mewakili kepentingan negara dan pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi tersebut menimbulkan problematika normatif ketika negara berhadapan langsung dengan masyarakat dalam sengketa keperdataan. Salah satu contoh konkret terlihat dalam sengketa Sriwedari di Kota Surakarta antara Pemerintah Kota Surakarta yang diwakili Kejaksaan Negeri Surakarta dengan ahli waris KRMT Wiryodiningrat. Sengketa tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan menunjukkan adanya konflik antara klaim aset pemerintah dengan hak keperdataan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika representasi kepentingan negara oleh Jaksa Pengacara Negara dalam sengketa Sriwedari ditinjau dari perspektif good governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Jaksa Pengacara Negara dalam pembelaan pemerintah daerah berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi litigasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kaburnya batas antara kepentingan negara dan kepentingan pemerintah menyebabkan fungsi JPN berpotensi mengalami distorsi menjadi instrumen perlindungan kekuasaan. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip good governance, khususnya pada aspek keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi terhadap fungsi Jaksa Pengacara Negara agar lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan publik secara substantif dalam negara hukum demokratis.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital Pada E-commerce di Indonesia

2026-05-19T13:25:56+07:00

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat, khususnya melalui transaksi elektronik di platform marketplace. Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hukum konsumen yang memerlukan kajian mendalam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi UU Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen pada transaksi digital di marketplace, serta mengidentifikasi kendala dan solusi hukum yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis regulasi terkait, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Perlindungan Konsumen dalam transaksi digital masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesenjangan regulasi, kompleksitas yurisdiksi lintas wilayah, dan lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menemukan perlunya harmonisasi regulasi antara UU Perlindungan Konsumen dengan regulasi teknologi informasi, penguatan peran BPSK dalam menangani sengketa digital, dan pengembangan mekanisme perlindungan konsumen yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan konsumen dalam era digital.

Peran Stakeholder Dalam Memperkuat Kelompok Rentan Pada Usaha Kerupuk Kemplang di Desa Tanjung Pering

2026-04-25T20:56:25+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder dalam memperkuat kelompok rentan pada usaha kerupuk kemplang di Desa Tanjung Pering. Usaha kerupuk kemplang di desa ini telah berkembang sejak tahun 1988 dan dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Sebagian besar tenaga kerja yang terlibat merupakan ibu rumah tangga yang menjadikan pekerjaan ini sebagai kegiatan sampingan untuk menambah pendapatan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha kerupuk kemplang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat desa. Dalam satu hari produksi dapat mencapai sekitar satu kuintal dan dapat meningkat hingga dua sampai tiga kuintal tergantung jumlah tenaga kerja yang terlibat. Produk kerupuk kemplang dipasarkan tidak hanya di wilayah sekitar desa tetapi juga ke beberapa daerah seperti Lampung, Sumatera Selatan, Pekanbaru, dan Jambi. Namun dalam pengembangannya, pelaku usaha masih menghadapi beberapa kendala seperti ketergantungan pada kondisi cuaca saat proses penjemuran, kualitas bahan baku yang tidak selalu stabil, serta keterbatasan perizinan usaha seperti nomor induk usaha, izin BPOM, dan label halal. Peran stakeholder seperti pemerintah desa, BUMDes, dan organisasi masyarakat memiliki kontribusi dalam mendukung usaha ini melalui pelatihan, bantuan peralatan, serta dukungan modal usaha. Namun beberapa bantuan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha sehingga belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran agar usaha kerupuk kemplang dapat berkembang secara berkelanjutan serta mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di Desa Tanjung Pering

Efektivitas Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung

2026-05-11T18:33:50+07:00

Dengan berbagai banyak kelebihan dari kendaraan bermotor telah membawa masalah dalam perilaku tertib berlalu lintas. Seperti penggunaan kendaraan oleh anak. Perumusan masalah pada riset ini yaitu Bagaimanakah penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas serta angkutan jalan terhadap anak dibawah umur Di kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung? Bagaimanakah kendala penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Remaja Di kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang berlokasi di Kantor Kepolisian Resor Badung, Sektor Kuta Utara. Hasil dari penelitian ini yaitu, penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap anak dibawah umur dapat dikatakan belum efektif dan kendala pelaksanaan UU ini terhadap anak dibawah umur di kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dipengaruhi oleh faktor internal anak yang mencoba mengendarai motor, faktor lingkungan teman yang mempengaruhi dan lingkungan keluarga yang memberikan fasilitas. Penegak hukum diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi dan sosialisasi kepada anak yang melanggar, dan kepada orang tua diharapkan memberikan pengarahan tentang larangan mengendarai motor kepada anaknya.

Penyelesaian Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Ilegal

2026-05-12T12:48:11+07:00

Upaya untuk meningkatkan penataan tertib impor dengan menyempurnakan kembali ketentuan-ketentuan di bidang impor merupakan langkah penting untuk menjaga kepentingan Pembangunan ekonomi nasional dari pengaruh negatif pasar global, langkah ini juga dapat mendorong terciptanya kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat dengan iklim usaha yang sangat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Pengaturan Hukum dalam mengatasi maraknya perdagangan pakaian impor ilegal, Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku penyelundupan pakaian impor ilegal. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, pengaturan hukum dalam mengatasi perdagangan pakaian impor ilegal yaitu Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 untuk menangani tindakan-tindakan menyelundupkan pakaian bekas yang bisa sekaligus melindungi produk dalam negeri. Undang-undang pun dikeluarkan pemerintah untuk memberi sanksi administratif atau sanksi pidana pada mereka yang menyelundupkan pakaian bekas sebagai contoh importir pakaian bekas. Undang-undang menegaskan bahwa barang yang diimpor harus dalam kondisi baru kecuali situasi-situasi tertentu yang sudah diizinkan oleh Menteri Perdagangan

Analisis Korelasi Investasi Asing, Produk Domestik Bruto, Dan Pertumbuhan Penduduk Dengan Sektor Industri Di Negara Berkembang

2026-05-17T09:47:16+07:00

Industrialisasi merupakan pilar strategis pembangunan ekonomi di negara berkembang, namun hubungan antara variabel makroekonomi utama dengan kinerja sektor industri masih menunjukkan inkonsistensi empiris lintas kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), dan pertumbuhan penduduk terhadap kinerja sektor industri yang mencakup manufaktur, konstruksi, dan pertambangan di negara-negara berkembang. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode korelasi Spearman berbasis data panel sekunder yang bersumber dari World Development Indicators (WDI) World Bank, mencakup 10 negara berkembang dari berbagai kawasan geografis selama periode 2010–2024 dengan total 150 observasi. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov mengkonfirmasi bahwa data tidak terdistribusi normal, sehingga analisis non-parametrik menjadi pendekatan yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu FDI (ρ = 0,339, p < 0,001), pertumbuhan PDB (ρ = 0,272, p = 0,001), dan pertumbuhan penduduk (ρ = 0,386, p < 0,001), memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap sektor industri pada taraf signifikansi 0,01. Pertumbuhan penduduk mencatat korelasi terkuat, diikuti oleh FDI dan pertumbuhan PDB. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa perkembangan sektor industri di negara berkembang secara simultan dipengaruhi oleh faktor demografis, investasi, dan makroekonomi, yang menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang terintegrasi untuk mempercepat industrialisasi

Analisis Pengelolaan Surat Masuk Dan Peran Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang

2026-05-21T19:23:59+07:00

This study aims to analyze the management of incoming mail and the role of the Finance, General Affairs, and Logistics Subdivision at the Komisi Pemilihan Umum (KPU) of Tangerang City. The research uses a qualitative approach through literature review and interviews. The results show that incoming mail management has been carried out through the stages of receipt, recording, registration, and disposition. However, obstacles occur in handling urgent letters due to the absence of leadership, which causes delays in follow-up actions. Therefore, optimization is needed through delegation of authority, the use of digital systems, improved coordination, and the development of standard operating procedures (SOPs) to enhance effectiveness and efficiency.

Kecanduan Gadget dan Motivasi Belajar Siswa SMA: Implikasi bagi Layanan Bimbingan dan Konseling Islam

2026-05-21T20:08:24+07:00

The rapid advancement of digital technology has led to a dramatic surge in mobile device use among young people, particularly high school students, which risks causing addiction and affecting their motivation to learn. This study aims to uncover the impact of mobile device addiction on high school students’ learning motivation, evaluate the contribution of Islamic Guidance and Counseling (BKI) services in addressing this addiction, and outline implications for improving students’ learning motivation. This study employs a qualitative method through a systematic literature review (SLR) of 15 scientific articles published between 2020 and 2025, sourced from the Google Scholar database. Key findings indicate a negative correlation between smartphone addiction and student learning motivation, although some evidence suggests the potential benefits of smartphones when used appropriately. BKI service techniques, such as group counseling, self-control, and cognitive therapy grounded in Islamic values, have proven effective in reducing smartphone addiction. Structured BKI services supported by collaboration between schools and families have a positive impact on restoring students’ learning motivation. The BKI approach provides a foundation for holistic interventions to balance technological proficiency with the academic achievement of high school students.