QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora

Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Batu dalam Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Program STOPWINA

Eka Norma Lilitasari — 2026-02-01

Perkawinan anak di Indonesia merupakan isu multidimensional yang dinilai menghambat SDGs Tujuan 5 mengenai kesetaraan gender karena berdampak luas pada pendidikan, kesejahteraan psikologis, kesehatan reproduksi dan siklus kemiskinan. Penelitian ini mengkaji peran strategis Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Batu dalam pencegahan praktik tersebut melalui program STOPWINA, yang menerapkan pendekatan siklikal berbasis ketahanan keluarga dengan tiga pilar intervensi: pencegahan primer melalui edukasi masif dan literasi digital, pengurangan risiko melalui konseling dispensasi nikah yang berfungsi sebagai filter psikologis, serta penanganan kasus pascanikah meliputi pendampingan dan rujukan layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling terhadap konselor PUSPAGA, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan layanan terpadu atau program one-stop service yang didukung collaborative governance lintas sektor berhasil menurunkan kasus dari 77 pada 2021 menjadi 11 pada 2024, yang menandai pergeseran paradigma dari kuratif ke preventif-promotif. Saran yang diajukan mencakup inovasi digital seperti peer counseling, penyusunan standar asesmen psikososial dengan "kontrak belajar", serta penguatan kerjasama melalui Perda/MoU untuk mendukung replikasi model perlindungan anak

Idealisasi Nilai Ziarah Keramat Rangkang

Robiansyah Robiansyah — 2026-02-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis idealisasi nilai ziarah di Keramat Rangkang sebagai basis pengembangan model pedagogi pluralisme dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terkait eksistensi makam dan praktik ritual masyarakat. Hasil temuan ilmiah menunjukkan bahwa Keramat Rangkang telah mengalami transformasi ritual dari corak mistik menjadi praktik yang selaras dengan nilai Islam Nusantara, menjadikannya ruang negosiasi budaya yang harmonis. Meskipun terdapat kegelisahan akademik di kalangan guru PAI akibat ketidakpastian identitas historis makam, fenomena ini justru membuka peluang strategis untuk merekonstruksi kurikulum PAI berbasis kearifan lokal. Kesimpulannya, pengembangan model pedagogi pluralisme melalui ziarah edukatif di Keramat Rangkang mampu mensinergikan doktrin agama dengan tradisi lokal, sekaligus memperkuat identitas religius siswa di tengah arus modernisasi. Penelitian ini penting sebagai referensi dalam memposisikan warisan budaya lokal sebagai laboratorium karakter dalam pendidikan Islam yang inklusif

Peran Papan Interaktif Digital Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar

Khusnul Khotimah Lestari — 2026-02-01

Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma pembelajaran di sekolah dasar, namun rendahnya motivasi belajar siswa tetap menjadi masalah utama akibat dominasi metode ceramah yang monoton. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran papan tulis interaktif digital dalam motivasi belajar siswa sekolah dasar. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, menganalisis artikel ilmiah dan jurnal nasional terakreditasi yang diterbitkan dalam 5-10 tahun terakhir melalui basis data Google Scholar, GARUDA, dan SINTA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa papan tulis interaktif digital memiliki dampak positif pada tiga aspek utama: pertama, meningkatkan perhatian siswa hingga 78% melalui stimulus visual dan auditif yang menarik; kedua, meningkatkan aktivitas siswa hingga 86% dengan memfasilitasi pembelajaran interaktif dan kolaboratif yang mengakomodasi berbagai gaya belajar; ketiga, meningkatkan minat dan motivasi belajar hingga 85% pada siswa dalam kategori motivasi tinggi akibat pengalaman belajar yang menyenangkan dan tidak monoton. Papan tulis interaktif digital terbukti efektif sebagai media pembelajaran inovatif untuk meningkatkan motivasi dan kualitas belajar di sekolah dasar.

Aspek Pidana dalam Praktik Poligami tanpa Izin

Chairil Irawan Rangkuti — 2026-02-01

Praktik poligami tanpa izin pengadilan di Indonesia menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena berhadapan langsung dengan ketentuan pidana dalam Pasal 279 KUHP dan pengaturan poligami bersyarat dalam Undang-Undang Perkawinan. Kondisi ini memunculkan ketegangan antara norma hukum pidana yang bersifat represif dan norma hukum keluarga Islam yang bersifat regulatif serta berbasis nilai keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis aspek pidana dalam praktik poligami tanpa izin serta menemukan titik harmonisasi antara hukum pidana nasional dan hukum Islam dengan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 279 KUHP berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap praktik poligami yang memiliki legitimasi keagamaan apabila diterapkan secara kaku tanpa membedakan unsur niat dan dampak perbuatan. Hukum Islam memandang poligami sebagai kebolehan bersyarat yang menekankan keadilan dan tanggung jawab moral, bukan sekadar formalitas administratif. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kebijakan pidana terhadap poligami tanpa izin perlu diarahkan untuk melindungi kehormatan, keturunan, dan keadilan keluarga, bukan semata-mata menegakkan legalitas formal. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum melalui reformulasi kebijakan pidana dan penguatan peran peradilan agama agar hukum nasional selaras dengan nilai keadilan substantif dan tujuan syariah

Lamut dan Madihin sebagai Media Pewarisan Nilai Filosofis dan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal dalam Budaya Banjar

Aulia Azizatul Hidayah — 2026-02-01

Kesenian tradisional merupakan bagian penting dari kebudayaan yang merefleksikan nilai, identitas, dan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan. Dalam masyarakat Banjar, kesenian tutur seperti Lamut dan Madihin tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pewarisan nilai moral, sosial, dan religius yang berakar pada tradisi lokal dan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenian Lamut dan Madihin sebagai seni tutur tradisional masyarakat Banjar ditinjau dari aspek sejarah, makna filosofis, identitas budaya, serta nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka melalui analisis terhadap buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara mengkaji, mengelompokkan, dan mensintesis isi literatur sesuai dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lamut dan Madihin memiliki peran strategis sebagai media pewarisan nilai budaya dan pembentukan karakter masyarakat Banjar. Kedua kesenian ini merefleksikan pandangan hidup yang menekankan keseimbangan antara aspek duniawi dan spiritual. Nilai-nilai moral, religius, dan sosial disampaikan melalui cerita, pantun, simbol, serta humor yang komunikatif dan mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, proses akulturasi budaya dalam Lamut dan Madihin memperlihatkan kemampuan masyarakat Banjar dalam mempertahankan jati diri budaya sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, Lamut dan Madihin memiliki relevansi sebagai media pendidikan karakter berbasis kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam konteks pendidikan formal maupun nonformal

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Sony Sony — 2026-02-01

Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang berfungsi melindungi hak asasi manusia dan menjamin terwujudnya peradilan yang adil. Dalam praktiknya, pada perkara tindak pidana penadahan, penerapan asas ini sering menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur kesengajaan atau pengetahuan terdakwa mengenai asal-usul barang. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, analisis putusan pengadilan, serta kajian penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas praduga tidak bersalah pada prinsipnya telah diterapkan dengan menempatkan beban pembuktian pada jaksa penuntut umum, namun masih terhambat oleh tekanan publik dan media, keterbatasan alat bukti, serta akses bantuan hukum yang belum optimal.

Efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI dalam Penanganan Kasus Kekerasan Guru di Kabupaten Musi Rawas

Tri Windi Uli Arta — 2026-02-23

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Posko Pengaduan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam penanganan kasus kekerasan guru terhadap siswa di Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pengurus LKBH PGRI serta guru yang pernah mengajukan pengaduan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posko Pengaduan LKBH PGRI telah berperan cukup efektif dalam memberikan konsultasi, pendampingan hukum, dan mediasi nonlitigasi bagi guru. Keberadaan posko meningkatkan rasa aman dan kesadaran hukum guru. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya sosialisasi, serta persepsi negatif masyarakat terhadap kasus kekerasan guru. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan sosialisasi untuk mengoptimalkan peran posko pengaduan.

Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Wartawan Dari Ancaman Kriminalisasi Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik di Lubuklinggau

Rah Zainal — 2026-02-23

Perlindungan wartawan merupakan aspek fundamental dalam menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum pidana terhadap wartawan dari ancaman kriminalisasi dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kota Lubuklinggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan fokus pada PT Media Berita Lubuklinggau. Rumusan masalah menitikberatkan pada efektivitas undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan hukum pidana kepada wartawan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara terhadap empat narasumber. Data diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dan sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU Pers telah memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi wartawan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers. Disarankan agar aparat penegak hukum dan pejabat publik meningkatkan pemahaman terhadap regulasi pers guna mencegah kriminalisasi wartawan.

Implementasi UU No 12 Tahun 2022 oleh Unit PPA Polres Lubuk Linggau terhadap Pelecehan Seksual yang di lakukan oleh Guru

Tiya Pitri Yani — 2026-02-23

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lubuklinggau dalam penanganan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Unit PPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah diterapkan sebagai dasar hukum utama dan mendorong pendekatan penanganan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban, khususnya anak. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman aparat terhadap regulasi baru, kesulitan pembuktian pelecehan nonfisik, keterbatasan sarana pendukung, serta faktor stigma dan relasi kuasa di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat dan sinergi lintas sector

Efektivitas Restorative Justice dalam Penanganan Perkelahian Anak di Bawah Umur di Polres Lubuklinggau

Ratna Juwita — 2026-02-23

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan pendekatan Restorative Justice dalam penanganan perkara perkelahian anak di bawah umur di Polres Kota Lubuklinggau serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice berjalan cukup efektif dalam menyelesaikan perkara anak tanpa melalui proses peradilan formal, melalui mekanisme diversi dan mediasi yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial. Faktor pendukung meliputi dasar hukum yang jelas, peran aktif penyidik, dan kerja sama keluarga. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Pendekatan ini terbukti efektif dan humanis dalam melindungi kepentingan terbaik anak.

Implementasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Lingkungan Sekolah

Marisya Mawaddah — 2026-02-23

Penelitian ini menganalisis implementasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di lingkungan sekolah di wilayah Polres Lubuklinggau. Latar belakang penelitian ini adalah masih tingginya kasus pencabulan terhadap anak di sekolah yang penanganannya belum sepenuhnya efektif. Permasalahan penelitian meliputi pelaksanaan hukum pidana serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum pidana dan mengidentifikasi hambatan dalam praktik penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelitian lapangan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lubuklinggau serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan sesuai prosedur, namun belum optimal karena kendala pembuktian, keterbatasan aparat, serta faktor sosial budaya. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan efektivitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat guna memberikan perlindungan maksimal bagi anak.

Tinjauan Yuridis Penerapan UU SPPA terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Lubuklinggau

Frengki Frengki — 2026-02-23

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menimbulkan dilema dalam penegakan hukum antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap anak pelaku pembunuhan serta mengidentifikasi kendala penegakan hukumnya di Polres Lubuklinggau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPPA pada prinsipnya telah mengedepankan perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun diversi tidak dapat diterapkan karena beratnya ancaman pidana. Penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana pembinaan, variasi pemahaman aparat, dan faktor sosiologis anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga dan pendekatan pencegahan yang komprehensif.

Analisis Hukum Pembagian Harta Waris Berupa Tanah Belum Bersertifikat Yang Dibeli Oleh Ahli Waris

Hikma Riska Tradita — 2026-03-04

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya sengketa pembagian harta waris yang belum memiliki kepastian hukum, khususnya terkait tanah belum bersertifikat yang pembeliannya melibatkan kontribusi sebagian ahli waris dan telah didirikan bangunan rumah. Permasalahan penelitian meliputi analisis pembagian waris menurut hukum Islam terhadap tanah belum bersertifikat yang dibeli dengan sebagian dana ahli waris serta mekanisme penyelesaian konflik kepemilikan tanah dan rumah warisan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris harus memperhatikan kontribusi masing-masing ahli waris dan diselesaikan berdasarkan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Efektivitas Undang-Undang Narkotika dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika di Polres Lubuklinggau

Friska Alfahra Ardian — 2026-03-04

Peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius terhadap ketertiban dan struktur sosial sehingga menuntut efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika di Polres Lubuklinggau serta mengkaji bentuk dan tahapan penegakan hukum yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Narkotika di Polres Lubuklinggau belum sepenuhnya efektif karena sanksi pidana yang dijatuhkan belum maksimal sehingga belum menimbulkan efek jera optimal. Penegakan hukum juga menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana prasarana, personel, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan faktor operasional dan dukungan publik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum narkotika.