Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

Legal Implications of Rejecting Divorce Petitions in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia

Adikza Nurul Islam — 2026-01-01

Divorce cases in Indonesia often reveal a tension between the fiqh concept of talak as a husband’s prerogative and the national legal system that requires judicial control. This study focuses on the repeated rejection of Andre Taulany’s divorce case to understand this legal dynamic. This research aims to analyze the judges’ legal considerations in rejecting divorce suits and to compare Islamic law and Indonesian positive law perspectives regarding such rejections. This study employs a normative juridical approach using case and statute approaches, with data derived from court decisions, fiqh literature, and relevant legislation. The findings indicate a fundamental difference between fiqh, which positions talak as a direct right of the husband, and Indonesian positive law, which requires judicial examination to ensure fairness and legal protection. The court’s authority to reject talak reflects efforts to achieve justice, protect women’s rights, and ensure that divorce occurs based on legitimate legal reasons

Legitimasi Jual Beli Tanah di Bawah Tangan: Pergulatan antara Praktik Sosial dan Legalitas dalam Perspektif UUPA No. 5 Tahun 1960

Nazwa Kadir — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui perjanjian jual beli di bawah tangan dilihat dari aspek hukum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan implikasi praktiknya di lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-konseptual dan yuridis-sosiologis, mengintegrasikan analisis peraturan perundang-undangan dan data empiris dari masyarakat Desa Bulotalangi. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun perjanjian jual beli tanah di bawah tangan secara substansial sah dan mengikat secara hukum perdata, kelemahan formal terkait pembuktian dan pendaftaran menyebabkan ketidakpastian hukum. Data empiris mengungkap tingginya frekuensi transaksi jual beli tanah di bawah tangan, yang banyak menimbulkan sengketa seperti ketidaktahuan pembeli terhadap status tanah bermasalah, potensi penjualan ganda, dan kepemilikan tumpang tindih. Pembeli yang tidak memiliki akta PPAT menghadapi risiko kehilangan hak atas tanah dan kesulitan hukum dalam mempertahankan haknya. Studi juga menyoroti lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum pertanahan, sehingga praktik jual beli di bawah tangan masih dominan. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum pertanahan, penguatan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan perbaikan akses layanan pertanahan yang lebih terjangkau dan transparan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, mengurangi sengketa pertanahan, dan memberikan perlindungan optimal bagi pembeli tanah.

Analisis Yuridis atas Tenggang Waktu Gugatan dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif Putusan No. 250/G/2024/PTUN.JKT

Kurnia Ayu Agustin — 2026-01-01

Penelitian pada artikel ini memuat analisis mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atas putusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang ditinjau dari sudut pandang kepastian hukum dan keadilan substantif. Isu utama penelitian berangkat dari problematika praktik di mana penentuan awal tenggang waktu kerap menimbulkan inkonsistensi, terutama ketika pihak yang dirugikan baru mengetahui adanya keputusan tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif atau ketika kerugian aktual baru terjadi jauh setelah keputusan diterbitkan. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menilai sejauh mana hakim dapat menafsirkan tenggang waktu pengajuan gugatan yang didasarkan pada Pasal 55 UU PERATUN serta menciptakan harmonisasi antara kewajiban upaya administratif dalam UU Administrasi Pemerintahan, batas tenggang waktu, dan ketentuan PERMA No. 6 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan terdapat tiga pendekatan yang digunakan, yaitu peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan perdebatan kasus. Penelitian ini mengevaluasi secara yuridis menggunakan teori-teori yang terkait dengan masalah hukum yang akan dipecahkan dan diambil kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat diambil kesimpulan bahwa PTUN harus menafsirkan tenggang waktu secara kontekstual serta tidak mengesampingkan hak warna negara agar tetap mendapatkan perlindungan hukum.

Analisis Konsep Dan Manfaat Pengembangan Bahan Ajar Pai Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di MTs Nurul Irsyad Putukrejo

Mirrohmatilla — 2026-01-01

Penelitian ini membahas pengembangan bahan ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Nurul Irsyad Putukrejo sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Rumusan masalah penelitian ini mencakup: (1) bagaimana konsep dan prinsip pengembangan bahan ajar PAI yang diterapkan di MTs Nurul Irsyad, dan (2) apa saja manfaat pengembangan bahan ajar tersebut bagi proses pembelajaran. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan konsep pengembangan bahan ajar PAI yang sesuai dengan karakter madrasah berbasis pesantren serta menjelaskan dampaknya terhadap pemahaman, motivasi, dan karakter peserta didik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), melibatkan enam guru PAI dan kepala madrasah sebagai informan melalui wawancara mendalam, observasi kelas, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan bahan ajar dilakukan berdasarkan tiga prinsip utama: kesesuaian dengan kurikulum, penyajian materi yang kontekstual dan mudah dipahami, serta orientasi pada pembentukan akhlak dan nilai Islami. Bahan ajar yang dikembangkan secara sistematis dan disesuaikan dengan karakter siswa terbukti mampu meningkatkan pemahaman konsep, minat belajar, efektivitas proses pembelajaran, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Kesimpulannya, pengembangan bahan ajar PAI berkontribusi signifikan dalam memperkuat kualitas pembelajaran dan mendukung pembentukan karakter peserta didik di MTs Nurul Irsyad Putukrejo.

Internalisasi Nilai Politik Dan Hukum Qur’ani Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Syura, Amanah, Rule Of Law, Dan Maqasid Syariah

Yen Happy Rahmi — 2026-01-01

Dalam perkembangan pendidikan Islam modern, diperlukan fondasi nilai Qur’ani yang tidak hanya menekankan aspek ibadah, tetapi juga tata kelola, etika, dan arah pembangunan lembaga pendidikan secara berkelanjutan; Al-Qur’an memberikan kerangka nilai politik dan hukum yang menjadi landasan penting untuk memperkuat karakter, sistem manajemen, dan integritas pendidikan agar relevan dengan tantangan zaman seperti disrupsi teknologi, globalisasi, dan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan mengkaji internalisasi nilai politik dan hukum Qur’ani dalam sistem pendidikan Islam melalui konsep syura, amanah, rule of law, dan maqasid syariah, menggunakan pendekatan kajian literatur terhadap sumber primer seperti ayat Al-Qur’an dan tafsir klasik maupun kontemporer, serta sumber sekunder berupa literatur pemikiran politik Islam dan jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa syura relevan dalam mekanisme pengambilan keputusan pendidikan; amanah menjadi dasar etika profesi guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik; rule of law Qur’ani memperkuat kultur disiplin, tata kelola yang tertib, dan penegakan aturan secara konsisten; sementara maqasid syariah memberikan arah pendidikan yang holistik, mencakup pemeliharaan agama, akal, jiwa, moral, dan dimensi sosial. Dengan demikian, internalisasi nilai politik dan hukum Qur’ani menjadi landasan strategis pembaruan sistem pendidikan Islam agar mampu membentuk peserta didik yang kompeten, berakhlak, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat modern.

Perlindungan Hukum Terhadap Individu Sebagai Penyandang Gangguan Kejiwaan Terkait Hak Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kadek Aulya Ari Maharani Swibawa — 2026-01-01

Perlindungan hukum terhadap individu penyandang gangguan kejiwaan dalam hukum perdata Indonesia diatur melalui mekanisme pengampuan (curatele) sebagaimana tertuang dalam Pasal 433–462 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan jika berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan, atau mata gelap, walaupun kadang-kadang masih dapat menggunakan pikirannya. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pengampuan ini masih jarang diterapkan secara optimal terutama jika berkaitan dengan hak waris. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan perlindungan hukum terhadap individu dengan gangguan kejiwaan terkait hak waris dalam KUHPerdata terbagi menjadi pengaturan perlindungan dalam bentuk preventif dan pengaturan dalam bentuk perlindungan hukum represif. Pengaturan perlindungan hukum terhadap individu dengan gangguan kejiwaan terkait hak waris dalam KUHPerdata terbagi menjadi pengaturan perlindungan dalam bentuk preventif dan pengaturan dalam bentuk perlindungan hukum represif. Pengaturan perlindungan dalam bentuk preventif meliputi Pasal 838, Pasal 433, Pasal 437, dan Pasal 449 KUHPerdata. Sementara pengaturan perlindungan dalam bentuk represif meliputi Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUHPerdata. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya untuk mencapai suatu kepastian hukum dalam aspek pengampuan dan hak waris individu dengan gangguan kejiwaan.

Penerapan Asas "Actori Incumbit Probatio" Dalam Cerai Gugat Dengan Alasan KDRT Di Pengadilan Agama

Bemby Navita — 2026-01-01

Perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perkara yang sering terjadi di Pengadilan Agama, sehingga penerapan asas Actori Incumbit Probatio yang menempatkan beban pembuktian pada pihak penggugat menjadi aspek krusial dalam penegakan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana asas tersebut diterapkan dalam perkara cerai gugat KDRT, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi korban dalam proses pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis peraturan, doktrin, serta praktik peradilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas beban pembuktian sering menemui kendala karena KDRT umumnya terjadi dalam ruang privat sehingga sulit dihadirkan bukti langsung, sementara korban berada dalam posisi rentan secara psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, penerapan asas Actori Incumbit Probatio dalam perkara cerai gugat KDRT perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan perlindungan korban dan keadilan substantif agar proses perceraian tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga memberikan kemanfaatan dan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan.

Rekontruksi Metodologis Pemikiran Filosofis Hukum Islam: Integrasi Multidisipliner Sebagai Fondasi Respons hukum Islam Terhadap Tantangan Era Kontemporer

Hasnia — 2026-01-01

Pemikiran filosofis hukum Islam menghadapi tantangan baru seiring perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang sangat cepat, sehingga memerlukan kerangka rekonstruksi yang lebih responsif dan multidisipliner. Penelitian ini bertujuan merumuskan ulang dasar-dasar filosofis hukum Islam agar mampu beradaptasi dengan dinamika era kontemporer tanpa kehilangan integritas normatifnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis filosofis dan kajian literatur mendalam terhadap karya-karya klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum Islam memerlukan integrasi antara nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah, rasionalitas etis, serta pemahaman kontekstual terhadap perubahan sosial. Selain itu, pendekatan multidisipliner terbukti penting untuk menjawab isu-isu aktual seperti digitalisasi, bioteknologi, dan pluralitas masyarakat modern. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan tekstual yang kaku tidak lagi memadai untuk menjelaskan fenomena baru, sehingga diperlukan model epistemologis yang lebih adaptif dan dialogis. Rekonstruksi pemikiran filosofis yang ditawarkan memberikan kerangka alternatif untuk memperluas daya jangkau hukum Islam dalam merespons tantangan global kontemporer. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan perlunya paradigma hukum Islam yang lebih inklusif, progresif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Pelaksanaan Otoda Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kota Palopo Pasca UU No. 6/2023

Muh. Rifqy Ramadhan — 2026-01-01

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK) terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Kota Palopo. Kota Palopo menghadapi dilema antara amanat desentralisasi (UU No. 23/2014) dan sentralisasi perizinan berbasis risiko (OSS) yang diakibatkan oleh UU Cipta Kerja. Menggunakan metode yuridis-normatif, hasil kajian menunjukkan adanya reposisi kewenangan yang cenderung sentralistik, terutama dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Pergeseran ini melemahkan kontrol lokal terhadap daya dukung lingkungan pesisir dan berpotensi menghambat perlindungan nelayan kecil. Diperlukan strategi adaptasi oleh Pemerintah Kota Palopo melalui penguatan regulasi daerah non-perizinan dan sinkronisasi Perda (seperti RTRW No. 1 Tahun 2022) dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.

Tolok Ukur Pemenuhan Prestasi Dalam Hubungan Hukum Kontraktual

Mochamad Novel — 2026-01-01

Dalam pembuatan kontrak memiliki tujuan untuk pemenuhan prestasi kedua pihak yang melakukan hukum kontraktual. Penilaian terhadap apakah suatu prestasi telah terpenuhi dan dilakukan sesuai kesepakatan seringkali menjadi isu antar pihak yang berkontrak. Artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan merumuskan tolok ukur yang digunakan dalam menilai apakah prestasi telah terpenuhi berdasarkan hukum kontrak. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melihat hukum yang relevan seperti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan doktrin. Hasil kajian memperlihatkan bahwa tolok ukur pemenuhan prestasi memiliki empat aspek yaitu kepatuhan terhadap isi perjanjian, ketepatan waktu, kualitas prestasi dan itikad baik. Dalam kontrak penting adanya keseimbangan perlindungan kepentingan, hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya tolok ukur diharapkan mengurangi terjadinya sengketa dan meningkatkan kepastian hukum kontrak.

Implementasi Pengawasan Berbasis Risiko Oleh OJK Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Pada Platform Pinjaman Daring

Ni Nyoman Nadiari — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji implementasi mekanisme pengawasan berbasis risiko oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga keamanan data pribadi pengguna layanan pinjaman daring yang berizin. Dengan semakin berkembangnya fintech lending, pengawasan OJK tidak hanya difokuskan pada stabilitas keuangan, tetapi juga perlindungan informasi pribadi sebagai bagian dari risiko operasional. Melalui pendekatan risk-based supervision, OJK melakukan pemetaan, penilaian, dan prioritisasi terhadap potensi pelanggaran perlindungan data pada setiap penyelenggara sesuai tingkat risikonya. Regulasi seperti POJK layanan pendanaan berbasis teknologi dan aturan perlindungan konsumen menjadi landasan kewenangan OJK dalam menetapkan standar keamanan data, melaksanakan pemeriksaan kepatuhan, dan memberikan sanksi administratif atas pelanggaran. Hasil kajian memperlihatkan bahwa pengawasan berbasis risiko telah meningkatkan tata kelola data pribadi penyelenggara fintech, terutama dengan penggunaan teknologi monitoring real-time dan aplikasi pemantauan aktivitas fintech lending. Namun, pengawasan ini masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan kapasitas pengawas dan tantangan teknologi yang dinamis. Oleh karena itu, penguatan regulasi teknis, transparansi pelaku usaha, serta kolaborasi lintas lembaga menjadi solusi yang direkomendasikan agar perlindungan data pribadi pengguna layanan pinjaman daring lebih efektif. Pengawasan OJK juga didukung oleh kerja sama dengan Satgas Waspada Investasi untuk memberantas fintech ilegal yang berpotensi menyalahgunakan data konsumen.

Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban Perundungan Anak di Kota Palopo

Sunarding — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak dan untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Palopo, penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan dengan memakai pendekatan Normatif- Empiris yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Dari penelitian yang dilakukan untuk analisis hukum terhadap perlindungan korban perundungan anak pada intinya adalah untuk tercapainya perlindungan terhadap korban perundungan anak. Aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak yaitu aspek-aspek yang mendukung korban perundungan (bullying) serta penyebab bullying dari sisi pelaku. Penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di Polres Kota Palopo yaitu melalui diversi dan melalui peradilan pidana anak.

Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Pemeriksaan Awal Oleh Penyidik Dengan Analisis Berdasarkan KUHAP

Hasmawati — 2026-01-01

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap tersangka dalam pemeriksaan awal oleh penyidik pada proses hukum acara pidana, dengan fokus pada implementasi ketentuan (KUHAP). Perlindungan tersangka merupakan bagian fundamental dalam penegakan hukum yang berkeadilan, terutama terkait pemenuhan hak-hak tersangka sebagaimana tercantum dalam Pasal 50–68 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu menggabungkan kajian kepustakaan dengan data lapangan melalui observasi dan wawancara untuk menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan perlindungan hak tersangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak-hak tersangka telah diatur secara jelas, implementasinya masih belum optimal. Terdapat kendala seperti lamanya masa penahanan, terbatasnya akses terhadap bantuan hukum, tekanan psikologis maupun fisik dalam pemeriksaan, serta minimnya fasilitas untuk kunjungan keluarga. Faktor-faktor pemicu pelanggaran antara lain stres kerja penyidik, beban tugas yang berat, budaya kerja represif, serta lemahnya pengawasan internal. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan penyimpangan dari prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan profesionalitas aparat penyidik, optimalisasi pemberian bantuan hukum, serta penyediaan fasilitas pendukung bagi tersangka dan keluarga. Komitmen penegak hukum dalam menerapkan KUHAP secara konsisten merupakan kunci tercapainya proses penyidikan yang manusiawi, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Dampak Tekanan Psikologis, Emosional Dan Sosial Bagi Anak Broken Home

Rizky Ayu Ningsih — 2026-01-01

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dampak negatif dari gejala tekanan bagi anak yang berasal dari keluarga broken home. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tekanan psikologis, emosional dan sosial berserta dampaknya bagi anak dengan kondisi keluarga broken home. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan gejala yang muncul akibat tekanan psikologis, yakni berupa kecemasan, menurunnya tingkat kepercayaan diri dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Sedangkan, timbulnya tekanan emosional mendorong anak menjadi mudah marah, sedih, dan menarik diri serta perilaku agresif. Sementara, tekanan sosial yang muncul baik dari lingkungan sekolah maupun masyarakat, berupa stigma sosial sehingga anak merasa malu atau rendah diri. Penanganan terpadu antara orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar diperlukan agar anak tetap mampu berkembang secara sehat meskipun berasal dari keluarga broken home.

Actor Incumbit Probatio in Matrimonio: Analisis Beban Pembuktian dan Itikad Baik dalam Sengketa Pembatalan Perkawinan

Dewinda Permata Sari — 2026-01-01

Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, pembatalan perkawinan merupakan instrumen hukum eksepsional dengan konsekuensi retroaktif yang drastis. Gugatan berbasis dalil subjektif seperti "penipuan" berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menghadirkan tantangan prosedural signifikan: bagaimana pengadilan mengadili klaim itikad buruk seraya melindungi stabilitas institusional perkawinan? Penelitian ini menjawab pertanyaan tersebut melalui analisis yuridis-normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, sebuah kasus penting di mana gugatan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada dugaan penipuan mahar ditolak. Artikel ini berargumen bahwa putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada interpretasi hukum materiil, tetapi secara fundamental ditentukan oleh dua pilar hukum acara. Pertama, kegagalan mutlak penggugat dalam memenuhi beban pembuktian yang diamanatkan asas actor incumbit probatio (Pasal 163 HIR/283 RBg). Kedua, demarkasi hukum yang ditarik pengadilan antara 'cacat administratif' yang tidak fundamental (perbedaan jumlah mahar) dengan 'penipuan substantif' yang didasari itikad buruk. Analisis ini menyimpulkan bahwa hukum acara beroperasi sebagai perangkat kebijakan substantif yang menegakkan filosofi yudisial favor matrimonii, di mana ambang batas pembuktian yang tinggi berfungsi melindungi kesakralan lembaga perkawinan.

Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence Dalam Pembuatan Konten Video Bermuatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan

Irma Widyastuti — 2026-01-01

Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), terutama dalam bentuk deepfake pornography, telah menjadi tantangan serius bagi perempuan di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan dampak penyalahgunaan AI dalam pembuatan konten pelecehan seksual non-konsensual terhadap perempuan, mengkaji efektivitas serta keterbatasan pengaturan hukum positif Indonesia khususnya UU No. 1 Tahun 2024 dan UU No. 12 Tahun 2022, dan merumuskan upaya perlindungan hukum yang ideal bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian melihatkan bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 2024 dan UU No. 12 Tahun 2022 dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku, kedua regulasi tersebut masih memiliki keterbatasan, seperti ketiadaan definisi eksplisit tentang deepfake dan penekanan pada aspek kesusilaan daripada unsur "non-konsensual" yang menjadi inti kejahatan ini. Dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangat kompleks, mencakup trauma psikologis, kerugian sosial, dan kerugian ekonomi. Dengan demikian, diperlukan perlindungan hukum baik secara preventif melalui reformulasi regulasi dan peningkatan literasi digital, maupun secara represif dengan penegakan hukum yang efektif dan pemenuhan hak-hak korban secara nyata.

Kajian Hukum Terhadap Kontrak Franchise di Indonesia

Lilis Diah Sugiarti — 2026-01-01

Artikel ini menganalisis kerangka pengaturan, mekanisme pelaksanaan, serta bentuk perlindungan hukum dalam kontrak franchise di Indonesia. Kajian difokuskan pada dasar hukum penyelenggaraan waralaba, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019, serta fungsinya dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah menyediakan regulasi yang mengatur kriteria waralaba, tata cara pendaftaran, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan kontrak. Namun dalam praktik, pelaksanaan perjanjian franchise masih menghadapi kendala seperti ketidakseimbangan posisi tawar, kurangnya transparansi informasi, dan potensi sengketa terkait royalti maupun pengawasan kualitas. Penelitian menyimpulkan bahwa kontrak franchise membutuhkan perlindungan hukum preventif dan represif untuk menjamin keadilan bagi franchisor dan franchisee.

Analisis Yuridis Pembuktian Pada Perkara Penipuan Seleksi CPNS Dan TPPU

Daniel Johnson Goenawan — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji aspek hukum pembuktian dalam Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Pemalang yang mengadili perkara tindak pidana penipuan dan pencucian uang (TPPU). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang membahas teori-teori pembuktian (meliputi asas kebenaran materiil dan asas praduga tak bersalah) serta teori-teori tentang delik penipuan dan pencucian uang. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Pemalang menerapkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (minimal dua alat bukti yang sah) dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (jenis alat bukti) dalam menilai pembuktian penipuan, dengan tetap mengacu pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, Undang-Undang No. 8/2010 mengatur pembalikan beban pembuktian (Pasal 77–78), yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan asal usul aset yang sah (sebagai hasil kejahatan asal). Temuan ini menyoroti konflik antara pembalikan beban pembuktian dalam kasus pencucian uang dan asas praduga tak bersalah.

PMH di Era Digital: Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Data Pribadi

Daniel Johnson Goenawan — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi dalam kerangka perbuatan melawan hukum (PMH) di era digital. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap menjadi dasar hukum utama gugatan, tetapi belum memadai untuk mengatasi kompleksitas kerugian immaterial yang timbul akibat penyalahgunaan data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2022 memperkuat perlindungan hukum, namun implementasinya terhambat oleh ketiadaan regulasi teknis, khususnya terkait standar pembuktian kerugian immaterial. Perbandingan dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) menunjukkan bahwa praktik internasional lebih progresif, mengakui kompensasi immaterial tanpa mensyaratkan ambang batas keseriusan. Penelitian ini memajukan kajian hukum Indonesia dengan menekankan perlunya harmonisasi antara doktrin PMH, UU PDP, dan prinsip-prinsip GDPR. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada putusan pengadilan dan perancangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Padma Gayathri Suryawiramurti — 2026-01-01

Perkembangan bidang kenotariatan di era globalisasi kini mengarah pada layanan digital yang dikenal sebagai cyber notary. Cyber notary dapat dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan tugas notaris dalam pembuatan akta dengan memanfaatkan media elektronik, atau berperan sebagai notaris yang memberikan pengesahan terhadap suatu perjanjian, di mana tahapan pembacaan serta penandatanganan akta dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak secara langsung di hadapan notaris. Penggunaan cyber notary dalam proses pembentukan akta elektronik semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Berbagai negara telah mengimplementasikan hal tersebut, baik yang menggunakan sistem hukum Civil Law maupun Common Law. Keabsahan dan keamanan cyber notary masih menjadi perhatian utama. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta elektronik yang disahkan oleh notaris melalui mekanisme cyber notary menurut UUJN dan UU ITE, serta meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam penggunaan cyber notary. Penulisan ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode yang bertumpu pada analisis data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Data yang dimaksud terdiri dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum, serta dokumen resmi yang relevan, termasuk juga analisis terhadap hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Administrasi Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah

Ida Bagus Gede Kemenuh — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Notaris terhadap kesalahan administrasi dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah secara komprehensif. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review dengan pendekatan kualitatif melalui penelusuran literatur dari Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan SINTA pada periode 2018-2024. Hasil penelitian mengungkap bahwa kesalahan administrasi terutama terjadi dalam bentuk kesalahan verifikasi identitas pihak, ketidakakuratan data objek tanah, dan kelalaian pemeriksaan dokumen pendukung. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif adalah melalui mediasi dan koreksi administratif untuk kesalahan minor, sedangkan untuk kasus yang lebih kompleks diperlukan gugatan perdata. Simpulan penelitian menekankan pentingnya pendekatan holistik melalui penyusunan standar operasional prosedur verifikasi yang jelas, optimalisasi sistem digital pertanahan, dan pengawasan preventif berkelanjutan untuk meminimalisir kesalahan administrasi di masa depan.

Analisis Kebijakan Lingkungan Hidup Terkait Pengelolaan Sampah Plastik di Kota Besar Indonesia

Alya Ramadani Samuel — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pengelolaan sampah plastik di Kota Gorontalo serta tantangan implementasinya, mengingat persoalan sampah menjadi isu strategis yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup kota. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada analisis konten dari berbagai sumber daring seperti jurnal akademik, dokumen kebijakan, dan laporan digital untuk mengkaji secara mendalam kerangka regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo telah memiliki kerangka regulasi yang memadai, yaitu Perda No. 3 Tahun 2013 dan Perwali No. 17 Tahun 2019, yang mengadopsi prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan dan partisipatif. Namun, efektivitas implementasi kebijakan masih rendah (implementation gap) dikarenakan program strategis seperti Bank Sampah dan TPS3R tidak berjalan konsisten, dengan hanya sedikit kelurahan yang aktif mengelolanya. Kesenjangan ini dipicu oleh keterbatasan sumber daya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kurangnya insentif, serta perilaku masyarakat yang rendah partisipasinya dan enggan memilah sampah. Analisis kritis menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, penambahan armada pengangkut, dan pengembangan program insentif untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh kesesuaian kebijakan dengan karakteristik sosial lokal dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan

Tarif Ppn 12%: Tantangan Dan Masalah Dalam Kebijakan Publik di Indonesia

Dwi Rahmatia Nurkamiden — 2026-01-01

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat penerimaan dan menjaga keberlanjutan fiskal, namun kebijakan ini menimbulkan konsekuensi struktural terhadap konsumsi rumah tangga, stabilitas harga, dan keberlangsungan UMKM. Melalui studi literatur terhadap publikasi ilmiah dan dokumen resmi pemerintah, penelitian ini menemukan bahwa meskipun PPN 12% berpotensi meningkatkan ruang fiskal negara, kebijakan tersebut juga menghadirkan tekanan ekonomi yang signifikan bagi kelompok rentan dan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, strategi komunikasi publik, dan penyediaan mekanisme kompensasi yang memadai agar tujuan fiskal dapat tercapai tanpa memperburuk ketimpangan sosial–ekonomi.

Dampak Ekonomi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai Terhadap UMKM

Filshabilla Wantu — 2026-01-01

Plastik merupakan material yang sangat umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan hadir dalam berbagai bentuk sesuai dengan fungsi masing-masing. dalam kehidupan masyarakat, plastik bukan hanya material namun juga penghidupan. Akan tetapi, permasalahan didalamnya mendorong pemerintah melahirkan kebijakan pembatasan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan terhadap pelaku usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penelitian terdahulu untuk menganalisis kondisi ekonomi pelaku usaha dengan menggunakan metode kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan yang tetap memperhatikan perekonomian pelaku usaha lahir jika ada dukungan dari pemerintah yang berkelanjutan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa dukungan material dan sosialisasi dari pemerintah berdampak pada keseimbangan transisi pelaku usaha kecil atau UMKM.

Intersection of International Civil Law and Customary Rights in Foreign Oil Palm Plantation Disputes in Indonesia

Suprapto — 2026-01-01

Sengketa agraria yang melibatkan perusahaan perkebunan sawit asing dan masyarakat adat di Indonesia memperlihatkan pertautan yang rumit antara hukum adat, hukum agraria nasional, dan prinsip hukum perdata internasional. Meskipun hak ulayat diakui secara konstitusional, implementasinya sering kali melemah ketika berhadapan dengan izin konsesi dan perjanjian investasi yang mengandung unsur asing. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh prinsip hukum perdata internasional—khususnya yurisdiksi, pilihan hukum, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing—dalam penyelesaian sengketa tanah dengan perusahaan sawit asing, serta mengevaluasi keberlakuan hak ulayat dalam konteks tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-komprehensif melalui kajian terhadap peraturan agraria, putusan pengadilan, instrumen internasional seperti UNDRIP, serta studi kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asing kerap memanfaatkan klausul arbitrase internasional untuk mengalihkan forum sengketa, sehingga membatasi akses masyarakat adat terhadap peradilan nasional. Selain itu, hak ulayat belum sepenuhnya terintegrasi dalam kontrak investasi maupun mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara, sehingga pengakuannya sering bersifat deklaratif. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme perlindungan hak ulayat, penerapan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), serta harmonisasi antara hukum nasional, hukum adat, dan norma internasional agar penyelesaian sengketa agraria lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.

Job Crafting dan Kinerja Karyawan: Tinjauan Literatur Sistematis Mediasi Keterikatan Kerja, Motivasi Kerja, dan Makna Kerja

Nursheto Pramu Kusuma — 2026-01-01

Penelitian ini menyajikan systematic literature review (SLR) mengenai hubungan job crafting dan employee performance dengan menelaah peran mediasi work engagement, work motivation, dan meaningful work. Pencarian literatur dilakukan pada PubMed, Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar (2020–2025) menggunakan kombinasi boolean keywords terkait job crafting, kinerja, dan mediasi psikologis. Seleksi mengikuti alur PRISMA dan menghasilkan 28 artikel yang dianalisis secara tematik. Sintesis menunjukkan bahwa mayoritas studi menemukan pengaruh signifikan job crafting terhadap kinerja terutama melalui work engagement (mediator paling konsisten), disusul meaningful work yang kerap berperan sebagai mediator tunggal maupun mediasi berantai (MW terhadap WE) serta work motivation sebagai fondasi psikologis yang memperkuat keterlibatan dan pemaknaan kerja. Hasil juga menyoroti variasi lintas konteks (publik, kesehatan, perhotelan, UMKM) serta faktor moderator seperti leader–member exchange dan presenteeism. Pada beberapa studi, pengaruh langsung job crafting terhadap kinerja tidak signifikan tanpa mediator yang memadai. Secara teoretis, temuan memperkuat kerangka JD-R dan SDT; secara praktis, organisasi perlu mendesain intervensi job crafting yang sekaligus menumbuhkan engagement, makna, dan motivasi. Penelitian lanjutan disarankan menguji causality, perbedaan dimensi job crafting (seek resources/challenges vs reduce demands), serta moderator kontekstual lintas budaya dan sektor.

Hubungan Asas Praduga Rechtmatig Dengan Aupb Dalam Putusan Nomor 34/G/2020/Ptun.Jbi Tentang Pemecatan ASN

Putri Diah Ayu Kesmawati — 2026-01-01

Hubungan antara asas praduga rechtmatig dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Putusan PTUN Jambi Nomor 34/G/2020/PTUN.JBI terkait pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Latar belakang kajian ini berangkat dari adanya perlindungan awal terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) melalui asas praduga rechtmatig, yang menjadikan setiap keputusan dianggap sah dan tetap berlaku sebelum dibatalkan oleh putusan pengadilan. Namun demikian, penerapan asas tersebut sering kali berbenturan dengan tuntutan AUPB yang menekankan kecermatan, ketidakberpihakan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana asas praduga rechtmatig diterapkan dalam kasus pemecatan ASN oleh Bupati Tebo serta bagaimana peran AUPB dalam mengoreksi tindakan administratif yang dinilai sewenang-wenang. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu kepustakaan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, literatur hukum, serta Putusan PTUN Jambi sebagai objek utama analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keputusan pemecatan dianggap sah secara formal berdasarkan asas praduga rechtmatig, KTUN tersebut dinyatakan cacat secara prosedural dan substantif karena melanggar AUPB, khususnya asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, hakim PTUN membatalkan keputusan pemecatan dan memulihkan hak-hak ASN. Temuan ini menegaskan bahwa AUPB merupakan mekanisme korektif penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak ASN.

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia pada Saat Pemeriksaan

Revaldo Michebel Turnip — 2026-01-01

Kematian terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi menimbulkan kekosongan hukum terkait pemulihan kerugian negara. Berdasarkan Pasal 77 KUHP dan Pasal 16 ayat (1) huruf a KUHAP, pertanggungjawaban pidana gugur dengan meninggalnya pelaku. Namun, gugurnya penuntutan pidana ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan pertanggungjawaban keperdataan yang dapat dialihkan kepada ahli waris terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tanggung jawab pidana bersifat personal dan tidak dapat diwariskan, negara tetap memiliki jalur hukum untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris. Dasar hukumnya terletak pada Pasal 32 dan 33 UU Tipikor jo. Pasal 833 KUHPerdata, sepanjang dapat dibuktikan bahwa harta warisan tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Kajian komparatif mengungkap bahwa mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB) yang diterapkan di negara seperti Inggris dan Amerika Serikat dapat menjadi model untuk memperkuat kerangka hukum pemulihan aset di Indonesia. Disimpulkan bahwa penguatan dan integrasi mekanisme perdata, termasuk potensi adopsi NCB, merupakan langkah strategis untuk memastikan pemulihan kerugian negara tetap dapat dilakukan meskipun terdakwa telah meninggal dunia.

Rekonstruksi Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Nengsarah Permatasari — 2026-01-01

Penelitian ini menganalisis penerapan asas ne bis in idem dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst yang menyatakan seluruh dakwaan pencucian uang sebagai ne bis in idem terhadap perkara korupsi sebelumnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil kajian menunjukkan bahwa majelis hakim mayoritas menafsirkan “perbuatan yang sama” secara faktual melalui kesamaan pelaku, waktu, tempat, dan objek harta, tanpa menguji secara substantif unsur penyamaran atau pengaburan asal-usul harta sebagai elemen khusus tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, dissenting opinion Hakim Anggota II lebih konsisten dengan kerangka normatif karena menegaskan perbedaan unsur dan tujuan kriminalisasi antara tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dan tindak pidana pencucian uang sebagai delik lanjutan yang berdiri sendiri. Penelitian ini merekonstruksi batas penerapan asas ne bis in idem dengan menegaskan bahwa pemidanaan pencucian uang tidak dapat dianggap tertutup hanya karena adanya kesamaan rangkaian peristiwa, sepanjang unsur penyamaran belum pernah diperiksa dalam perkara sebelumnya.

Pengelolaan SMP Berbasis Pesantren Dalam Meningkatkan Kuantitas Santri

Raden Siti Walida Cynthia Soraya — 2026-01-01

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan SMP berbasis pesantren terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kuantitas santri melalui integrasi manajemen modern dengan tradisi pesantren dan strategi pemasaran 7P. Model pengelolaan ini berhasil membentuk generasi yang religius, berkarakter, cerdas, dan mandiri, menjadikannya model pengembangan pendidikan Islam yang relevan dan strategis di era modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: pertama, konsep pengelolaan SMP berbasis pesantren yang ideal berlandaskan integrasi antara prinsip manajemen modern (POAC: Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dengan nilai-nilai tradisi kepesantrenan. Pola ini menciptakan sistem pendidikan terpadu yang memadukan aspek akademik, spiritual, dan karakter santri melalui perencanaan terpadu, pengorganisasian kolaboratif, pelaksanaan berbasis keteladanan, serta pengawasan partisipatif. Kedua, strategi peningkatan kuantitas santri di pondok pesantren masa kini diterapkan menggunakan pendekatan Marketing Mix 7P secara komprehensif. Meliputi penguatan produk unggulan (Tahfidz dan Entrepreneurship), penerapan biaya pendidikan yang fleksibel, promosi melalui media sosial digital, pelayanan PSB yang profesional dan humanis, serta peningkatan fasilitas dan lingkungan belajar yang nyaman. Ketiga, pengelolaan SMP berbasis pesantren dalam meningkatkan kuantitas santri di Pondok Pesantren Entrepreneur Kiai Demak Purwakarta, ditemukan bahwa implementasi pengelolaan telah berjalan efektif dan berdampak positif terhadap peningkatan citra lembaga, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kualitas guru, sarana prasarana yang belum memadai, serta koordinasi internal antarunit manajerial yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan dan pengelola, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Keabsahan data diverifikasi menggunakan teknik triangulasi dan member check. Kerangka analisis yang digunakan adalah fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dan strategi pemasaran Marketing Mix 7P

Penguatan Kepastian Hukum dan Ekonomi Berkelanjutan melalui Sistem Perizinan Investasi Berbasis Risiko yang Terstruktur di Indonesia

Ersalmaika Aprilian Wijaya — 2026-01-01

Penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memperkuat kepastian hukum dan iklim investasi melalui penyempurnaan sistem perizinan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan hukum perizinan investasi berbasis risiko serta menilai fungsi hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, disertai analisis gramatikal dan sistematis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 28/2025 memberikan struktur normatif yang lebih terukur melalui klasifikasi risiko, integrasi OSS, serta penyederhanaan prosedur perizinan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa disharmoni regulasi pusat–daerah, keterbatasan transparansi dalam penetapan risiko, kapasitas kelembagaan yang belum merata, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian juga menemukan bahwa perizinan berbasis risiko memiliki potensi signifikan untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi apabila disertai pengawasan yang efektif, partisipasi publik yang substantif, dan integrasi persyaratan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan konsistensi pelaksanaan merupakan prasyarat utama agar sistem perizinan berbasis risiko dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang adaptif dan mendukung pembangunan nasional

Kebijakan Pengelolaan Aliran Sungai Melalui Partisipasi Masyarakat, Strategi Penanggulangan Pencemaran Berkelanjutan

Rifda Afifah — 2026-01-01

Permasalahan Pencemaran aliran sungai di Indonesia memang sangat kompleks dan berdampak luas, tidak hanya pada aspek lingkungan, tapi juga kesehatan, sosial, dan ekonomi. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Payung Hukum Utama dalam Hukum Lingkungan mengatur juga terkait dengan pencemaran lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun seiring berkembangnya waktu dan zaman Undang-undang tersebut dirasa tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum yang ada. Revitalisasi Pembentukan Hukum Lingkungan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran sungai juga tentu menjadi Urgensi nyata pembentukan politik hukum untuk menangani permasalahan aliran sungai yang perlu diperhitungkan oleh Pemerintah mengingat akibat yang cukup signifikan pada kehidupan masyarakat baik secara ekonomi maupun kesehatan. PDASRH selaku Lembaga yang diamanahkan UU dalam menjaga Lingkungan dirasa bisa menjadi salah satu strategi kebijakan yang baik dibarengi dengan partisipasi masyarakat untuk menanggulangi pencemaran Aliran Sungai berkelanjutan. Jenis Penelitian dalam penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan atau yang lebih dikenal dengan statute approach dan Pendekatan Konseptual terkait Penanggulangan Pencemaran Sungai Berkelanjutan. Lewat penelitian ini, penulis berharap bisa menjadi gagasan yang progresif untuk perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana Pasal 33 Ayat (3) bahwa : “Bumi, Air, dan Kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Analisis Manajemen Risiko pada Perusahaan Bank Shinhan

Shakila Dian Nova — 2026-01-01

Industri perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian, namun rentan terhadap risiko kredit, operasional, pasar, dan reputasi. Penelitian ini menganalisis manajemen risiko di Bank Shinhan Indonesia menggunakan pendekatan Enterprise Risk Management (ERM). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Operational Service Manager dan observasi langsung, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, jurnal, dan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan risiko utama mencakup risiko sumber daya manusia, operasional, dan eksternal, termasuk perubahan regulasi dan risiko siber Risiko dikategorikan menjadi tinggi, sedang, dan rendah, dengan fokus mitigasi pada risiko sedang dan tinggi melalui pelatihan staf, kepatuhan SOP, dual control, audit internal,dan penguatan sistem keamanan informasi. Penerapan manajemen risiko secara efektif membantu menjaga stabilitas operasional, kepercayaan nasabah, dan mendukung prinsip Good Corporate Governance

Konsep Motivasi dan Ihsan dalam Perspektif Al-Qur’an Sebagai Sumber Kekuatan Hidup Muslim

Rahmat Ramadan — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji konsep motivasi dan ihsan dalam Al-Qur’an sebagai landasan kekuatan spiritual umat Muslim dalam menghadapi tantangan modern. Dengan metode tafsir tematik yang dipadukan dengan pendekatan psikologi Islam, penelitian ini menyoroti ayat-ayat yang berkaitan dengan motivasi hidup dan ihsan sebagai puncak kesadaran beragama. Al-Qur’an menawarkan sistem motivasi yang menyeluruh, mencakup aspek spiritual, psikologis, dan sosial. Motivasi dalam Islam terbagi menjadi motivasi intrinsik yang bersumber dari kepuasan spiritual dan hidayah serta motivasi ekstrinsik yang dipengaruhi oleh imbalan atau dorongan luar. Konsep ihsan, yaitu beribadah seakan-akan melihat Allah, menjadi bentuk tertinggi dari motivasi intrinsik yang membangun kesadaran dan ketahanan mental berkelanjutan. Kesadaran akan pengawasan Allah bukanlah bentuk intimidasi, melainkan sumber empati dan dorongan untuk berbuat terbaik. Al-Qur’an menggambarkan tiga fase kehidupan manusia: alam perjanjian, kehidupan dunia sebagai amanah, dan alam akhirat sebagai pertanggungjawaban. Pemahaman motivasi Qur’ani dan penerapan ihsan relevan untuk menjaga keseimbangan spiritual di era teknologi serta dapat diterapkan dalam pendidikan, psikologi, sosial, dan manajemen modern

Prospek Kewenangan Konsultatif (Consilium) Mahkamah Konstitusi Terhadap RUU: Telaah Berdasarkan Teori Legisprudensi

Nani Agustina — 2026-01-01

Penelitian ini berangkat dari fakta meningkatnya undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang menandakan masih lemahnya kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan serta belum menyeluruhnya penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam proses legislasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran MK dalam menjaga kesesuaian undang-undang dengan UUD melalui mekanisme pengujian serta mengidentifikasi kebutuhan pembentukan forum konsultasi konstitusional sebagai bentuk pengawasan preventif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan peraturan, konsep, dan perbandingan untuk merumuskan model kewenangan konsultatif bagi MK. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme judicial review yang berlaku saat ini belum mampu mencegah cacat konstitusional sejak awal proses legislasi, sehingga diperlukan instrumen pemeriksaan konstitusional pada tahap pra-legislasi. Forum konsultasi memberikan ruang bagi MK untuk menyampaikan pandangan konstitusional secara objektif, meningkatkan efisiensi penyusunan undang-undang, dan menekan potensi pelanggaran konstitusi tanpa menyalahi prinsip pemisahan kekuasaan. Kesimpulannya, penguatan kewenangan MK melalui forum konsultatif merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas legislasi nasional.

Pengaruh Legalitas Poligami terhadap Kedudukan Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Najwa Felicia Heryanto — 2026-01-01

Legalitas poligami dalam hukum keluarga Islam memiliki implikasi langsung terhadap kedudukan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persyaratan dan prosedur poligami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), mempengaruhi pembentukan, pembagian, serta perlindungan hak atas harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif, doktrin, serta putusan pengadilan terkait sengketa harta dalam perkawinan poligami. Hasil kajian menunjukkan bahwa legalitas poligami memberikan kepastian hukum terhadap status harta bersama, termasuk penetapan proporsi pembagian dan perlindungan hak istri-istri. Namun demikian, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama ketika poligami dilakukan tanpa izin atau tidak memenuhi syarat substantif, sehingga memunculkan sengketa harta dan ketidakjelasan posisi hukum istri. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur legal poligami sebagai instrumen untuk menjaga keadilan, keseimbangan hak, dan ketertiban dalam pengelolaan harta bersama dalam keluarga Islam.

Urgensi Penetapan Perwalian dalam Menjamin Hak-Hak Anak Pasca Kematian Orang Tua

Asyifa Salsabilla — 2026-01-01

Penetapan perwalian merupakan instrumen hukum yang esensial untuk menjamin perlindungan hak-hak anak setelah kematian orang tua. Dalam konteks hukum Indonesia, penetapan perwalian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan tanggung jawab pengasuhan, tetapi juga sebagai upaya memastikan terpenuhinya hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan harta kekayaannya secara bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penetapan perwalian melalui pendekatan normatif yuridis, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHPerdata, UU Perlindungan Anak, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan perwalian memiliki peran strategis dalam mencegah sengketa keluarga, memastikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan anak, serta menjadi sarana perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh wali. Dengan demikian, penetapan perwalian menjadi langkah preventif sekaligus kuratif dalam menjaga kepentingan terbaik bagi anak pasca kehilangan orang tua.

Kedudukan Hukum dan Peneyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kemitraan Komersial

Indira Shifa Ardianti — 2026-01-01

Perjanjian kemitraan komersial merupakan salah satu instrumen hukum yang banyak digunakan dalam praktik bisnis modern untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan antara para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi wanprestasi yang menimbulkan kerugian, sehingga perlu dianalisis bagaimana kedudukan hukum para pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan komersial, bentuk-bentuk wanprestasi yang lazim terjadi, serta efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum para pihak ditentukan oleh substansi perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik. Selain itu, penyelesaian sengketa wanprestasi lebih efektif dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang dianggap lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan bisnis jangka panjang.

Penafsiran Niat Subjektif Pendaftar Merek: Peran Hakim dalam Pembuktian Iktikad Tidak Baik Menurut Undang-Undang Merek

Faiza Attallah Herlian — 2026-01-01

Penafsiran niat subjektif pendaftar merek merupakan aspek krusial dalam menentukan ada atau tidaknya iktikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan ruang bagi hakim untuk menilai unsur subjektif ini melalui pembuktian yang komprehensif, baik dari sisi indikator perilaku bisnis, rekam jejak pendaftar, maupun persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain. Penelitian ini menganalisis bagaimana hakim menafsirkan niat subjektif tersebut serta peran yudisial dalam menegakkan prinsip kejujuran dalam sistem perlindungan merek. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam menggali unsur iktikad tidak baik melalui pendekatan hukum progresif, interpretasi sistematis, dan evaluasi terhadap motif ekonomi dari pendaftar. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya standar penilaian yang konsisten, transparan, dan berbasis pada doktrin hukum kekayaan intelektual untuk memastikan perlindungan merek yang adil dan seimbang.

Analisis Disparitas Sanksi Tipikor dalam Pengelolaan Dana JKN

Siti Kuraesin — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2025/PT BDG terkait Mantan Kepala Puskesmas R. Erna Siti Nurjanah dalam penyalahgunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan fokus pada penerapan sanksi pidana, penetapan uang pengganti, dan penanganan disparitas antara tuntutan Jaksa dan vonis Majelis Hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi dokumen putusan pengadilan dan regulasi terkait, termasuk Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Kapitasi JKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas sanksi muncul akibat perbedaan interpretasi unsur niat jahat dan penyalahgunaan kewenangan, sementara upaya pemulihan kerugian negara menjadi faktor meringankan vonis. Putusan ini menekankan pentingnya proporsionalitas sanksi, perlindungan hak pegawai, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Kapitasi, sehingga menciptakan preseden integratif antara aspek retributif, restoratif, dan regulatif dalam tindak pidana korupsi di sektor pelayanan kesehatan dasar.

Analisis Manajemen Risiko Pada Usaha Food and Beverage (F&B) Berbasis Sosial

Nazwa Silva Fauziah — 2026-01-01

Pertumbuhan pesat sektor Food and Beverage (F&B) di Indonesia, yang menyumbang lebih dari 36% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas, mendorong munculnya model bisnis inovatif. Pondasi Warga hadir sebagai pelopor konsep “One Stop Breakfast” berbasis sosial dengan mengusung semangat “Warga Bantu Warga”. Meskipun memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat, Pondasi Warga dihadapkan pada tantangan dan risiko bisnis yang kompleks, terutama seiring dengan perluasan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi jenis serta faktor penyebab risiko yang dihadapi, serta merumuskan strategi manajemen risiko yang efektif untuk menjaga keberlanjutan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) berdasarkan kerangka COSO (Committee of Sponsoring Organizations). Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan manajemen Pondasi Warga, didukung data sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait inflasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pondasi Warga menghadapi beberapa risiko utama pada level Tinggi (High Risk) di berbagai aspek, termasuk Risiko Operasional, Risiko Lingkungan, Risiko Keuangan, Risiko Pasar, dan Risiko Pemasaran. Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, direkomendasikan strategi proaktif, seperti menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok, menetapkan safety stock, membuat jadwal maintenance rutin dengan alokasi maintenance fund, serta menerapkan strategi pemasaran yang fleksibel (promo/bundling) sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi. Penerapan ERM secara terintegrasi ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan (resilience) dan daya saing Pondasi Warga dalam jangka panjang.

Peranan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dalam Menjamin Efektivitas Eksekusi

Annisa Nurmalasari Hutapea — 2026-01-01

Sita jaminan (conservatoir beslag) merupakan instrumen penting dalam Hukum Acara Perdata yang berfungsi menjaga keberadaan harta kekayaan tergugat agar tetap berada dalam penguasaan hukum selama proses pemeriksaan berlangsung. Melalui mekanisme ini, pengadilan berupaya mencegah adanya tindakan pengalihan, penyembunyian, atau pengurangan nilai aset yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi putusan. Meskipun memiliki tujuan preventif yang kuat, praktik pelaksanaan sita jaminan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek prosedural maupun efektivitas penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan sita jaminan dalam menjamin efektivitas eksekusi serta mengkaji penerapannya melalui perspektif teori keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sita jaminan memiliki kontribusi penting dalam memastikan terpenuhinya hak pihak penggugat apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Ditinjau dari teori keadilan Aristoteles dan John Rawls, mekanisme ini mencerminkan perlindungan terhadap keseimbangan hak dan kepentingan para pihak, sehingga mendorong terwujudnya keadilan prosedural dan distributif. Namun demikian, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor administratif, keterbatasan pengawasan, serta inkonsistensi penerapan pada tingkat praktik. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparatur peradilan, serta pembaruan mekanisme penyitaan agar conservatoir beslag dapat berfungsi secara lebih optimal, efektif, dan adil.

Strategi Supervisi Pendidikan Untuk Meningkatkan Kinerja Dan Disiplin Staf Sekolah

Dwi Ramadanti — 2026-01-01

Supervisi pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas, disiplin, dan kinerja staf sekolah, termasuk tenaga administrasi dan layanan yang mendukung kegiatan pendidikan. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti rendahnya disiplin kerja, lemahnya motivasi, kurangnya pemahaman terhadap standar operasional prosedur, serta kinerja yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi supervisi pendidikan dalam meningkatkan disiplin dan kinerja staf sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dalam lima tahun terakhir. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi untuk melihat keterkaitan antara strategi supervisi dan peningkatan kinerja staf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi supervisi yang efektif meliputi supervisi individual, supervisi kelompok, monitoring dan evaluasi kerja, pemberian umpan balik yang membangun, pelatihan berbasis kompetensi, serta penerapan reward dan punishment dengan pendekatan humanis. Penerapan strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan disiplin, tanggung jawab, motivasi kerja, dan kualitas pelayanan staf sekolah. Selain itu, keteladanan supervisor juga berperan penting dalam membentuk sikap disiplin staf. Kesimpulannya, supervisi pendidikan yang dilakukan secara terarah, berkelanjutan, dan manusiawi mampu meningkatkan disiplin dan kinerja staf sekolah secara signifikan.

The Impact of Investment Experience, Financial Literacy And Perception of Ease of Use On The Risk Tolerance of Gen Z Investors In Denpasar City

I Gede Fery Surya Tapa — 2026-01-01

The significant increase in the number of retail investors in Indonesia, particularly among Generation Z, has reshaped the dynamics of the capital market; however, this escalation is not always accompanied by adequate financial literacy, which may increase vulnerability to risk and poor investment decisions. This study aims to analyze the influence of investment experience, financial literacy, and perceived ease of use of digital investment applications on the risk tolerance of Gen Z investors in Denpasar City. This research adopts a quantitative approach by distributing questionnaires to respondents selected through purposive sampling and analyzing the data using multiple linear regression supported by validity, reliability, and classical assumption tests. The findings reveal that investment experience, financial literacy, and perceived ease of use each significantly and positively influence risk tolerance, while collectively demonstrating a strong explanatory power for variations in investors’ risk tolerance levels. These results imply the importance of strengthening financial education and responsible digital investment practices to enhance the quality of investment decision-making among young investors in the digital era

Identifikasi Risiko di Perusahaan Percetakan di Jakarta Selatan Cabang Kemang Pada Era Transformasi Digital: Sebuah Laporan Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Branch Manager

Ari Tri Dianto — 2026-01-01

Industri percetakan di Indonesia mengalami transformasi mendasar akibat disrupsi digital, yang memperketat persaingan dan mengalihkan preferensi pelanggan menuju layanan yang lebih cepat, fleksibel, dan terintegrasi secara digital. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, menilai, dan memetakan prioritas risiko yang dihadapi sebuah perusahaan percetakan tradisional di Jakarta Selatan dalam konteks perubahan teknologi, operasional, dan pasar. Metode penelitian menggunakan pendekatan triangulasi melalui wawancara semi-terstruktur dengan manajemen serta data sekunder dari sumber industri digital. Proses identifikasi menghasilkan 15 risiko pada kategori operasional, keuangan, teknologi, pasar, serta hukum lingkungan. Penilaian kualitatif dilakukan dengan Matriks Likelihood Impact berdasarkan kerangka Enterprise Risk Management (ERM) dan ISO 31000. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya risiko kategori High, dengan lima risiko kategori Medium yang mencakup gangguan produksi, komplain produk, keterlambatan pengiriman, penurunan permintaan cetak fisik, dan performa mesin, sementara sepuluh risiko lainnya berada pada kategori Low. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan risiko yang saling terkait akibat penuaan peralatan, kesalahan operasional, fluktuasi harga, dan ancaman siber. Penelitian menyimpulkan bahwa mitigasi terarah melalui penyempurnaan SOP digital, pemantauan mesin berbasis IoT, peremajaan peralatan, serta pengembangan layanan branding end to end menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan dan menjaga daya saing di era digital.

Hubungan Aktivitas Makroekonomi Terhadap Tingkat Bunuh Diri di Indonesia

Dea Ananda Karunia Putri — 2026-01-01

Hubungan antara aktivitas ekonomi dan bunuh diri di Indonesia telah menjadi subjek penelitian, namun fokusnya hampir secara eksklusif pada perkiraan asosiasi daripada efek kausal. Dalam tulisan ini, dengan menggunakan data harian (hipotetis) dari Indonesia (2011-2021), kami mengusulkan serangkaian asumsi yang masuk akal untuk memperkirakan dampak kausal dari variabel makroekonomi utama terhadap tingkat bunuh diri. Strategi identifikasi kami bergantung pada pengumuman makroekonomi terjadwal (dari Bank Indonesia dan BPS) dan prakiraan ekonomi profesional. Keuntungan penting dari metode ini adalah kemampuannya untuk menangkap elemen 'kejutan atau guncangan' melalui perbedaan yang diamati antara kinerja ekonomi aktual dan ekspektasi pasar. Jika prakiraan ini efisien, 'guncangan' yang diperkirakan akan bersifat 'seacak mungkin' (eksogen). Secara konsisten dengan teori ekonomi, hasil (hipotetis) kami menunjukkan bahwa guncangan yang mengurangi perkiraan pendapatan permanen akan mendorong tingkat bunuh diri. Secara spesifik, di tingkat populasi, peningkatan tak terduga pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat inflasi (harga kebutuhan pokok) mempercepat laju bunuh diri. Ada juga bukti heterogenitas perilaku antara jenis kelamin dan kondisi ekonomi; guncangan negatif pada pertumbuhan PDB meningkatkan angka bunuh diri populasi laki-laki, terutama saat ekonomi sedang dalam kondisi buruk.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Suatu Gugatan berdasarkan Kompetensi Relatif

Olivia Septi Rahayu — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak gugatan berdasarkan kompetensi relatif dengan studi kasus Putusan Nomor 18G/2018/PTUN.DPS di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Topik ini penting karena kompetensi relatif menentukan kewenangan wilayah pengadilan dalam mengadili sengketa tata usaha negara, serta berpengaruh langsung terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat. Penolakan gugatan akibat kesalahan penentuan kompetensi relatif seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses pencarian keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta interpretasi terhadap putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan ketentuan kompetensi relatif secara ketat sesuai Pasal 49 UU No. 51 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang ditolak. Namun, penerapan yang terlalu formalistik dan seringnya eksepsi kompetensi relatif disalahgunakan menimbulkan hambatan akses keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi prosedural melalui penguatan argumentasi hukum dan pengaturan mekanisme pengalihan perkara antar-PTUN untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan yang substantif.

Peran Masyarakat Adat dalam Pembangunan Nagari

Revalyza Misbah — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran masyarakat adat dalam pembangunan Nagari Sulit Air serta menganalisis efektivitas kolaborasi antara pemerintah nagari dan lembaga adat dalam penyelenggaraan pembangunan. Latar belakang penelitian ini berawal dari posisi masyarakat adat sebagai aktor sentral dalam struktur sosial Minangkabau, khususnya melalui tiga prinsip tigo tungku sajarangan, yang menekankan bahwa pemerintah nagari, kaum adat, dan alim ulama harus berjalan bersama dalam menentukan arah pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap niniak mamak sebagai representasi lembaga adat, serta penguatan analisis melalui telaah literatur dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat adat berperan penting dalam pembangunan Nagari Sulit Air melalui musyawarah, gotong royong, dan dukungan perantau. Partisipasi mereka kuat karena legitimasi adat dan tanggung jawab moral, meskipun masih menghadapi hambatan seperti perbedaan pemahaman adat antar generasi dan keterbatasan SDM. Kolaborasi pemerintah nagari dan lembaga adat berjalan efektif karena adanya komunikasi, mekanisme penyelesaian masalah berjenjang, serta peran kepala adat atau niniak mamak sebagai mediator. Sinergi antara pemerintah nagari dan masyarakat adat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di Nagari Sulit Air ini.

Integrasi Nilai-Nilai Qur’ani dan Budaya Sekolah dalam Pembentukan Karakter Siswa

Joko Prihantoro — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai qur’ani yang terintegrasi dengan budaya sekolah dalam pembentukan karakter moral dan spiritual siswa di MTs Negeri 3 Boyolali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, berfokus pada siswa kelas 7 yang berada pada tahap awal remaja dan membutuhkan pembinaan moral yang kuat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan guru mata pelajaran PAI dan non-PAI, siswa, serta orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiasaan kegiatan religius seperti salat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, dan doa bersama mampu menumbuhkan kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab pada diri siswa. Guru berperan sebagai teladan (uswah hasanah) dalam menanamkan nilai-nilai qur’ani, sedangkan keterlibatan orang tua memperkuat kebiasaan religius di rumah. Meskipun terdapat hambatan seperti ketidakkonsistenan siswa dan pengaruh lingkungan luar, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai qur’ani dengan budaya sekolah menjadi kerangka komprehensif dan berkelanjutan bagi pendidikan karakter di madrasah. Integrasi ini membentuk peserta didik yang seimbang antara kecerdasan spiritual dan sosial.

Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Komitmen Kerja Pegawai Kantor Layanan Agraria Daerah

Neng Heryani — 2026-01-01

Permasalahan pada kajian ini yaitu rendahnya disiplin kerja dan motivasi pegawai di Kantor Layanan Agraria Daerah, yang tercermin dari tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, serta rendahnya antusiasme dalam melaksanakan tugas. Keadaan ini bisa memicu penurunan komitmen kerja pegawai dan menghambat efektivitas proses pelayanan. Tujuan dilangsungkannya kajian ini yaitu melakukan analisis “pengaruh disiplin kerja dan motivasi komitmen kerja pegawai”. Metode kuantitatif diimplementasikan pada kajian ini melalui pendekatan deskriptif dan verifikatif. Dalam mendapatkan data, melalui kuisioner yang disebarkan kepada 45 responden dengan teknik sampling jenuh. Data dilakukan analisis dengan pengujian validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis melalui penggunaan uji t dan uji F. Temuan mendapati bahwasanya semua instrumen valid serta reliabel. Uji t membuktikan bahwasanya disiplin kerja dan motivasi menyumbang pengaruhnya pada komitmen kerja pegawai secara parsial dan signifikan. Uji F memperlihatkan pengaruh signifikan secara simultan anatar adidiplin kerja dan motivasi terhadapa komitmen pegawai. Di samping itu, pengujian asumsi klasik mendapati bahwasanya model penelitian memenuhi syarat normalitas, bebas multikolinearitas, dsn bebas heteroskedastisitas. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan komitmen pegawai memerlukan penguatan kedisiplinan serta peningkatan motivasi kerja secara berkelanjutan.

Pengaruh Penggunaan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Terhadap Kepuasan Pengguna Tol Bali Mandara

Made Reynaldo Pramudya — 2026-01-01

Penggunaan e-money sebagai instrumen pembayaran pada jalan tol merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan kenyamanan pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas produk, kemudahan penggunaan, dan kualitas layanan e-money BRIZZI terhadap kepuasan pengguna Tol Bali Mandara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory, melibatkan 105 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner online dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Kualitas produk memiliki pengaruh terbesar, ditunjukkan oleh stabilitas sistem, kecepatan transaksi, serta keandalan kartu BRIZZI dalam proses tapping di gerbang tol. Kemudahan penggunaan juga terbukti meningkatkan kepuasan melalui kemudahan akses, proses top up yang sederhana, dan kenyamanan saat bertransaksi. Selain itu, kualitas layanan memberikan kontribusi signifikan melalui keandalan perangkat, kesiapan petugas, dan dukungan layanan ketika terjadi gangguan. Secara keseluruhan, penggunaan e-money BRIZZI dinilai efektif dalam meningkatkan pengalaman bertransaksi di Tol Bali Mandara.

The Influence of Delivery Service Quality on Customer Satisfaction

Aliyah Bilkis — 2026-01-01

The study focuses on the impact of quality of delivery services on customer satisfaction of users of the Shopee Express due to the increased consumer expectations within the e-commerce logistics industry. The research is expected to find out the dimensions of service quality in relation to level of customer satisfaction and also establish the level to which operational and interpersonal factors affect the perception of the user. It utilized a quantitative approach by using a structured online survey that was sent to the users of Shopee Express, and 92 valid answers were processed using descriptive, validity, reliability, correlation and regression tools. The results indicate that the ratings of service expectation fulfilment were the highest when respondents rated and evaluated the accuracy of delivery and package safety as respondent ratings, whereas interpersonal engagement by couriers was the lowest rated and a service failure aspect. Statistical tests found that the quality of the service plays a major role in customer satisfaction where the correlation is positive and an explanatory power of 72.3 percent. Regression analysis shows that with the improvement in the quality of services, satisfaction increases can be measured. The research comes up with a conclusion that there is need to improve the relational and emotional communication in the delivery interactions in order to build customer trust and loyalty.

Pengaruh Pelatihan Kerja, Lingkungan Kerja Non Fisik dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Kafe di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Rima Winda Yuniarti — 2026-01-01

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pelatihan kerja, lingkungan kerja nonfisik, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan kafe di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, dan melibatkan 100 responden yang merupakan karyawan dari beberapa kafe di wilayah Sleman. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel secara empiris. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan indikator tiap variabel dan dianalisis menggunakan SPSS versi 25. Analisis data mencakup uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, serta uji koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pelatihan kerja dan motivasi kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan lingkungan kerja nonfisik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan kafe di Sleman, yang berarti pelatihan, lingkungan kerja nonfisik, dan motivasi kerja secara bersama-sama mampu meningkatkan kinerja karyawan.

Peranan Alat Bukti Elektronik Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Ahmad Mubarok — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan dan efektivitas alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin kompleksnya modus operandi kejahatan korupsi di era digital yang tidak lagi dapat diungkap hanya dengan alat bukti konvensional. Pengakuan terhadap alat bukti elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta perubahannya telah memperluas ruang lingkup pembuktian dalam hukum acara pidana, namun penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan yuridis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta dua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan dua orang penyidik dan satu orang Jaksa Penuntut Umum (JPU). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah dan dapat memperkuat efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya dalam menelusuri aliran dana, komunikasi, serta hubungan antar pelaku. Namun demikian, efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum, belum seragamnya standar forensik digital, dan masih adanya keraguan hakim terhadap keaslian serta integritas data elektronik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik, pembentukan standar nasional mengenai tata cara penyitaan dan pemeriksaan barang bukti elektronik, serta penguatan regulasi mengenai validitas dan otentikasi bukti digital agar sistem pembuktian dalam perkara korupsi menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Konsep Pembinaan Rumah Tangga Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syekh Abdul Halim Hasan

Muhammad Agus Salim — 2026-01-01

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan humanis. Agar terciptanya keluarga yang diimpikan tersebut perlu dilakukan pembinaan terhadap individu keluarga. Pembinaan rumah tangga ini dimaksudkan agar pasangan suami istri bisa terhindar dari perselisihan yang berujung pada perceraian. Syekh Abdul Halim Hasan sebagai ulama tafsir nusantara memberikan konsep pembinaan rumah tangga dalam karyanya Tafsir Ahkam. Rumusan masalah penelitian ini adalah pertama, Apa faktor perselisihan dalam rumah tangga? Kedua, Bagaimana konsep pembinaan rumah tangga menurut Syekh Abdul Halim Hasan dalam Kitab Tafsir Ahkam? Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library reseach) yang sifatnya kualitatif analitik melalui pendekatan historical approach (pendekatan sejarah). adalah penelitian yang digunakan dalam pengkajian pendapat seorang tokoh. Yaitu, pertama, studi literatur dan kedua, menelusuri karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai topik yang akan diteliti. Hasil penelitian skripsi ini adalah pertama Faktor-faktor perselisihan pada rumah tangga dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu; komunikasi yang buruk antara suami/istri dalam rumah tangga, keegoisan dari suami/ istri yang seharusnya saling pengertian dan saling memahami antara satu dengan lainnya, kondisi perekonomian yang serba kekurangan, pemahaman/pendidikan suami atau istri yang rendah, kesibukan suami/istri, gangguan dari pihak ketiga, keterbatasan waktu, budaya yang bisu dalam rumah tangga, terjadi perang dingin dalam berkeluarga, adanya gangguan pihak ketiga, perselingkuhan, minimnya kepercayaan pasangan, kesibukan pasangan dalam menjalankan aktifitas, kriteria yang tidak sesuai, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah seksualitas. Kedua: Syekh Abdul Halim Hasan menguraikan beberapa hal sebagai konsep membina keluarga dalam kitab Tafsir Ahkam, di antaranya; suami adalah seorang pemimpin dalam keluarga, pilihlah pasangan yang seagama, penuhi hak dan kewajiban suami istri, dan memperlakukan istri dengan cara yang baik dan bijaksana.

Keabsahan Yuridis Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Nova Primesti — 2026-01-01

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara massal oleh pemerintah sering kali menimbulkan sengketa hukum pada PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan yuridis tindakan pencabutan IUP ditinjau dari perspektif AUPB, pada penelitian ini menggabungkan metode penelitian berupa yuridis normatif melalui pendekatan menggunakan uu dan juga melalui pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan keputusan dalam pencabutan IUP yang dilaksanakan tanpa adanya melalui tahapan sanksi administratif secara bertahap yang benar seperti peringatan secara tertulis dan penghentian sementaramerupakan tindakan yang cacat prosedur dan bertentangan dengan AUPB. Seperti dalam Putusan PTUN Palu Nomor 26/G/2019/PTUN.PL, Majelis Hakim membatalkan keputusan pejabat tata usaha negara karena terbukti melanggar. Disimpulkan bahwa pemerintah wajib mematuhi prosedur berjenjang dalam UU Minerba untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Implementasi Tanda Tangan Elektronik dan Legalitasnya dalam Pelayanan Akta Notaris

Sayyidati Kayla Balqiys — 2026-01-01

Implementasi tanda tangan elektronik dalam pelayanan akta notaris merupakan salah satu bentuk inovasi digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepastian hukum dalam proses kenotariatan. Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi memungkinkan pembuatan akta dilakukan secara lebih fleksibel tanpa mengurangi nilai autentik dan kekuatan pembuktiannya. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penerapannya tetap harus diselaraskan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris agar tidak menimbulkan benturan norma terkait prosedur pembuatan akta, verifikasi identitas para pihak, dan kewenangan notaris. Kajian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan infrastruktur digital agar tanda tangan elektronik dapat diterapkan secara optimal dalam pelayanan akta notaris, sekaligus menjaga standar profesionalitas dan integritas notaris.

Keabsahan Penyerahan Tanah Sebagai Alat Pembayaran Utang Dalam Pinjam Meminjam Uang

Georgius Karis Paschali — 2026-01-01

Penelitian ini membahas keabsahan penyerahan tanah sebagai alat pembayaran utang dalam hubungan hukum pinjam meminjam uang sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Tjk. Dalam perkara tersebut, Tergugat menyerahkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.160 kepada Penggugat sebagai pelunasan utang, namun tidak hadir untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) sehingga peralihan hak tidak dapat dilakukan secara formal. Permasalahan utama yang diteliti adalah penerapan Pasal 1131 KUH Perdata mengenai jaminan umum dalam ratio decidendi hakim serta akibat hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menilai penyerahan tanah melalui surat pernyataan yang dilegalisasi notaris telah memenuhi unsur pelunasan utang (prestasi), sehingga Penggugat berhak melakukan balik nama sertifikat tanpa kehadiran Tergugat. Putusan ini menegaskan bahwa penyerahan tanah sebagai alat pembayaran utang adalah sah menurut hukum selama ada kesepakatan yang dibuktikan secara otentik.

Efektivitas Penyidikan dalam Mengungkap Pembunuhan Berencana Terhadap Anak di Indonesia

Najla Qurratuain — 2026-01-01

Pembunuhan berencana terhadap anak merupakan bentuk kejahatan berat yang memerlukan penanganan penyidikan secara cepat, cermat, dan terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme kerja penyidik, kecukupan alat bukti, koordinasi antarpenegak hukum, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui telaah peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta wawancara terbatas terhadap aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi forensik, ketersediaan anggaran, serta sinergi lintas lembaga. Meskipun kerangka hukum telah memadai, masih terdapat kendala berupa minimnya kemampuan teknis penyidik, keterlambatan pengumpulan bukti, dan kurangnya perlindungan terhadap anak sebagai korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi penyidik, optimalisasi laboratorium forensik, serta penguatan regulasi perlindungan anak untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyidikan.

Tradisi Larung Sesaji: Analisis Nilai Sosial Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kelurahan Karangsari Kabupaten Tuban

Dinda Nur Safitri — 2026-01-01

Tradisi Larung Sesaji di Kelurahan Karangsari merupakan praktik budaya pesisir yang mencerminkan rasa syukur, penghormatan terhadap alam, dan penguatan identitas sosial. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan nilai sosial, moral, spiritual, dan ekologis dalam tradisi tersebut, menganalisis partisipasi masyarakat, serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberlanjutannya. Dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian menemukan bahwa Larung Sesaji mengintegrasikan fungsi sosial, kultural, dan spiritual yang memperkuat kohesi masyarakat dan hubungan harmonis dengan alam. Partisipasi lintas generasi menjadi sarana penting bagi transmisi kearifan lokal, sementara simbol-simbol ritual mengandung nilai syukur dan penghormatan terhadap kekuatan alam. Keberlanjutan tradisi terjaga melalui kemampuan masyarakat beradaptasi dengan modernisasi tanpa menghilangkan esensi ritual. Kesimpulannya, Larung Sesaji tetap menjadi tradisi yang memperkuat identitas dan pelestarian budaya masyarakat pesisir Karangsari.

Perlindungan Hukum Badan Keagamaan Atas Tanah Pelaba Pura di Bali

I Putu Gede Radithya Gusmana — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura oleh pura, yang merupakan salah satu badan keagamaan di Bali. Tanah pelaba pura merupakan tanah yang peruntukannya secara khusus ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan aktivitas keagamaan, khususnya bagi masyarakat umat hindu di Bali. Dengan berkembangnya regulasi pertanahan, status tanah pelaba pura yang sebelumnya berada di bawah penguasaan desa adat mengalami perubahan menjadi hak milik atas nama pura sebagai badan keagamaan. Pengaturan mengenai kewenangan kepemilikan tanah oleh badan keagamaan berpedoman pada UUPA, PP No. 38 Tahun 1963, serta SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986 yang menetapkan pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat memiliki tanah. Dalam penelitian ini, oleh penulis digunakan metode normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan serta kasus. Studi ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura oleh pura yang merupakan salah satu bagian dari badan keagamaan di Bali diberikan melalui dua bentuk, yaitu preventif dan represif sebagaimana dikemukakan dalam teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Perlindungan preventif diberikan melalui regulasi yang mengatur mengenai kewenangan untuk memiliki tanah oleh pura sebagai badan keagamaan, seperti dalam UUPA, PP No. 38 Tahun 1963 serta SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986. Sementara perlindungan represif diberikan melalui penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan, seperti contohnya dalam Putusan PN Tabanan pada nomor registrasi perkara 190/Pdt.G/2023/PN Tab yang menolak seluruh gugatan dari anggota keluarga Jero Marga Puri Kerambitan terhadap tanah Pelaba Pura Dalem Desa Pakraman Kelecung

Teori Humanistik Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran PAI di MI Biba’afadlrah Turen Malang

Almaniatu Inda Rahmania — 2026-01-01

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana teori humanistik diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MI BIBA’AFADLRAH Turen Malang dan melihat bagaimana hal itu berdampak pada perkembangan bakat dan karakter siswa. Dalam teori humanistik, aktualisasi diri, kebebasan berpikir, dan hubungan interpersonal yang hangat antara pendidik dan siswa sangat penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAI di MI BIBA’AFADLRAH menerapkan prinsip humanistik melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan insentif dan penghargaan kepada perbedaan siswa, dan menciptakan suasana kelas yang ramah dan dialogis. Teori humanistik terbukti relevan dan efektif dalam membentuk siswa yang Islami, mandiri, dan berakhlak mulia di madrasah ibtidaiyah karena penggunaan teori ini membantu siswa menjadi lebih aktif, disiplin, dan merasa bertanggung jawab atas proses belajar agama.

Analisis Hukum Pidana Serta Kebijakan Bagi Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Kayla Sawaliya — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada penilaian terhadap efektivitas, konsistensi, serta kekuatan hukum dari kebijakan yang telah diterapkan, sekaligus menilai implikasinya bagi individu maupun kelompok yang terlibat dalam jaringan terorisme. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan memiliki keragaman interpretasi keagamaan, termasuk sebagian kecil yang menunjukkan kecenderungan radikal atau eksklusif. Di sisi lain, keberagaman agama di Indonesia menuntut tingkat toleransi yang tinggi di antara warga negara. Namun dalam praktiknya, perbedaan keyakinan kerap memunculkan ketegangan sosial yang, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat berkembang menjadi tindakan terorisme, terutama yang bermotif keagamaan. Dinamika tersebut menunjukkan urgensi untuk mengkaji apakah kerangka hukum pidana yang berlaku saat ini telah memadai, proporsional, dan responsif dalam mencegah, menindak, serta memberantas terorisme secara adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi, dan Kepercayaan Konsumen terhadap Kepuasan Pelanggan CV Galeri Shop Majalaya

Agiska Febryana Sabilla — 2026-01-01

Penelitian iini idilatarbelakangi ioleh ikebutuhan iperusahaan iritel iuntuk imeningkatkan ikepuasan ipelanggan imelalui ipeningkatan ikualitas ipelayanan, istrategi ipromosi iyang itepat, iserta ipenguatan ikepercayaan ikonsumen. iCV iGaleri iShop iMajalaya imerupakan isalah isatu iusaha iyang iharus iterus imemperbaiki iketiga iaspek itersebut iagar imampu ibersaing idan imempertahankan ipelanggan. iPenelitian iini ibertujuan iuntuk imenganalisis ipengaruh ikualitas ipelayanan, ipromosi, idan ikepercayaan ikonsumen iterhadap ikepuasan ipelanggan. iMetode ipenelitian imenggunakan ipendekatan ikuantitatif idengan ipenyebaran ikuesioner ikepada i100 iresponden. iInstrumen ipenelitian idiuji imenggunakan iuji ivaliditas idan ireliabilitas, iserta idata idianalisis imelalui iregresi ilinear iberganda. iHasil ipenelitian imenunjukkan ibahwa imodel iregresi isecara isimultan isignifikan idengan inilai isignifikansi i0,000. iSecara iparsial, ikualitas ipelayanan, ipromosi, idan ikepercayaan ikonsumen imasing-masing iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap ikepuasan ipelanggan, idengan inilai isignifikansi i0,000 ipada iketiga ivariabel. iHal iini imenunjukkan ibahwa isemakin ibaik ikualitas ipelayanan, isemakin itepat istrategi ipromosi, idan isemakin itinggi ikepercayaan ikonsumen, imaka ikepuasan ipelanggan iakan imeningkat. iKesimpulannya, iCV iGaleri iShop iMajalaya iperlu imemprioritaskan ipeningkatan ipelayanan, imemperkuat ikegiatan ipromosi iyang iefektif, iserta imembangun ikepercayaan imelalui ikonsistensi idalam ikualitas iproduk imaupun ipelayanan. iPenelitian iselanjutnya idapat imenambahkan ivariabel iseperti ikualitas iproduk iatau icitra imerek iuntuk imemperluas ipemahaman imengenai ifaktor-faktor iyang imempengaruhi ikepuasan ipelanggan

Pelatihan Pengembangan Diri untuk Meningkatkan Soft skill pada Tenaga Kerja yang Dipulangkan

Fildza Nurul Imanina — 2026-01-01

Perusahaan PT RJ menghadapi meningkatnya pemulangan tenaga kerja, terutama suster lansia, yang disebabkan oleh rendahnya soft skill seperti komunikasi, empati, dan kemampuan adaptasi. Kondisi ini menurunkan kepuasan klien dan menuntut evaluasi terhadap efektivitas pelatihan yang selama ini berfokus pada keterampilan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi interpersonal serta mengembangkan intervensi pelatihan yang mampu meningkatkan kualitas soft skill pekerja. Metode penelitian menggunakan asesmen gabungan berupa wawancara, observasi, dan evaluasi kinerja untuk memperoleh gambaran komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh klien (100%) merasa kurang puas terhadap soft skill pekerja, meskipun hard skill dianggap memadai. Temuan menunjukkan rendahnya kemampuan komunikasi, empati, inisiatif, serta kesulitan adaptasi terhadap tekanan kerja. Intervensi pelatihan soft skill selama satu hari menghasilkan peningkatan skor pengetahuan peserta dari rata-rata 55 menjadi 80, serta peningkatan pemahaman mengenai komunikasi efektif, empati, dan pemecahan masalah. Selain itu, peserta menunjukkan perubahan positif dalam kesadaran diri melalui diskusi dan simulasi kasus. Secara keseluruhan, pelatihan ini terbukti efektif meningkatkan pemahaman soft skill dan memberikan implikasi penting bagi pengembangan program berkelanjutan di perusahaan.

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Tanah Melalui Perjanjian di Bawah Tangan

Ni Kadek Intan Wiradewi — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu hukum yang muncul dalam transaksi jual beli tanah melalui perjanjian di bawah tangan. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi dokumen dan analisis isu hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pembeli menghadapi ketidakpastian hukum akibat tidak adanya akta otentik, yang berisiko mengakibatkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, penelitian menemukan bahwa sekitar 40% responden mengalami wanprestasi dari penjual, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian. Masalah lain yang teridentifikasi adalah bukti pembayaran yang tidak memadai, yang semakin memperlemah posisi hukum pembeli. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi hukum sering diabaikan, menyebabkan risiko hukum bagi kedua belah pihak. Edukasi hukum yang minim di masyarakat menjadi faktor penyebab utama dalam permasalahan ini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik dalam transaksi jual beli tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembeli, serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum yang terkait.

Manajemen Energi Terbarukan sebagai Penanggulangan Emisi Karbon Perspektif Al-Qur’an

Teuku Khaidir — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep manajemen energi terbarukan sebagai strategi penanggulangan emisi karbon dalam perspektif Al-Qur’an, dengan menempatkan prinsip keberlanjutan, keseimbangan ekologis, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi sebagai dasar analisis utama. Melalui metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menelusuri ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan larangan perusakan lingkungan, kewajiban menjaga keseimbangan (mîzân), serta etika pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berlebihan (isrâf), untuk mengidentifikasi fondasi moral dan teologis bagi pengembangan energi terbarukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur’ani memberikan arahan yang relevan bagi manajemen energi modern, termasuk pentingnya efisiensi, konservasi, inovasi teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan sumber daya berbasis keberlanjutan. Pembahasan mengungkap bahwa penerapan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa sejalan dengan prinsip ishlâh yang menekankan usaha perbaikan dan pencegahan kerusakan lingkungan akibat tingginya emisi karbon. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai Al-Qur’an dengan praktik manajemen energi terbarukan dapat menjadi kerangka solusi yang holistik, etis, dan aplikatif dalam menjawab tantangan perubahan iklim global dan krisis ekologis.

Analisis Normatif Fungsi Hakim Perdamaian Desa dalam Penanganan Konflik Adat di Desa Adat Peliatan

Made Arya Prasetya Wibawa — 2026-01-01

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menyelidiki fungsi Hakim Perdamaian Desa (HPD) dalam menyelesikan sengketa adat di Desa Adat Peliatan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki landasan hukum yang melegitimasi kewenangan desa adat, tempat HPD dalam kerangka kelembagaan adat, dan prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan norma-norma adat yang relevan. Pasal 18 ayat 2 UUD Republik Indonesia 1945 mengakui peraturan yang berkaitan dengan desa adat Peraturan ini dijelaskan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Berdasarkan kerangka aturan tersebut, HPD memiliki kewenangan untuk memediasi, memfasilitasi musyawarah, dan menetapkan keputusan adat yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial sesuai prinsip musyawarah, mufakat, dan nilai-nilai Tri Hita Karana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peran HPD memiliki dasar hukum yang kuat, namun terdapat beberapa persoalan yang masih memerlukan penguatan, seperti ketidakjelasan batas kewenangan HPD dalam perkara yang bersinggungan dengan hukum positif, potensi tumpang tindih antara keputusan adat dan peraturan perundang‑undangan, serta kebutuhan harmonisasi awig‑awig agar selaras dengan perkembangan hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan desa adat guna memastikan peran HPD tetap efektif, adaptif, dan mampu menjaga stabilitas serta keharmonisan masyarakat adat.

Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen FinTech pada Layanan Pinjaman Online di Indonesia

Muhammad Irfan Maulana — 2026-01-01

Pesatnya perkembangan financial technology (FinTech) di Indonesia, khususnya pada sektor layanan pinjaman berbasis teknologi (peer-to-peer lending), telah menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, antara lain tingginya suku bunga, praktik penagihan tidak etis, serta penyalahgunaan data pribadi konsumen. Regulasi yang ada, yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 yang kini diperbarui melalui POJK No. 40 Tahun 2024 serta POJK No. 10/POJK.05/2022, dinilai belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai karena bersifat administratif dan belum menyentuh aspek tanggung jawab hukum secara komprehensif. Putusan Mahkamah Agung No. 1206 K/Pdt/2024 yang mengabulkan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pengakuan yudisial atas kelalaian pengawasan regulator terhadap praktik pinjaman online ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menelaah implikasi yuridis dan regulatif dari putusan tersebut terhadap tata kelola industri FinTech di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan bahwa putusan MA memperluas ruang tanggung jawab hukum OJK, mengungkap adanya kekosongan norma dalam perlindungan konsumen FinTech, serta menekankan perlunya penguatan instrumen hukum yang berorientasi pada kepentingan konsumen. Pengaturan ideal harus menitikberatkan pada transparansi informasi, pembatasan bunga, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan mudah diakses oleh konsumen. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana merumuskan sistem perlindungan konsumen yang efektif, berkeadilan, dan menjamin kepastian hukum dalam ekosistem layanan pinjaman online di Indonesia.

Pidana Alternatif Sebagai Instrumen Perlindungan Anak Yang Berperan Sebagai Manus Ministra Dalam Kejahatan Narkotika

Ni Made Dhea Anggraeni Putri — 2026-01-01

Anak-anak yang bekerja sebagai manus ministra (orang yang diperalat atau kurir) dalam tindak pidana narkoba di Indonesia sering menjadi korban eksploitasi jaringan kriminal. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar penjatuhan pidana alternatif yang konsisten dan mengkaji perlindungan hukum yang paling efektif bagi mereka, khususnya di bawah kerangka KUHP Nasional yang baru dibuat. Permasalahan utama yang diangkat terletak pada penemuan dasar hukum yang konsisten untuk sanksi alternatif dan mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hukum yang mencegah pemenjaraan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (perspektif undang-undang), konseptual, dan komparatif, dan analisis deskriptif kualitatif. Menurut pembahasan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertindak sebagai lex specialis untuk menghilangkan sanksi minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan variasi dan prinsip keadilan restoratif, pidana penjara dianggap sebagai solusi terakhir dan dibatasi hingga setengah dari ancaman pidana dewasa. Rehabilitasi medis dan sosial, pelatihan, dan pelatihan kerja adalah sanksi alternatif yang paling relevan. KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat paradigma ini dengan mendukung tujuan pemidanaan korektif dan rehabilitatif, menganggap anak manus ministra lebih sebagai korban yang membutuhkan perlindungan daripada pelaku murni yang harus dihukum berat.

Tantangan Pembuktian KDRT Psikis dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Angelica Suciara — 2026-01-01

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Psikis merupakan salah satu tindak pidana yang sulit ditangani di Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari aspek hukum maupun sosial dan budaya. KDRT Psikis berbeda dari KDRT secara fisik karena tidak meninggalkan bekas luka yang nampak secara kasat mata, tetapi meninggalkan luka batin seperti depresi, trauma dan gangguan mental lainnya yang dapat mempengaruhi hidup korban secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, mekanisme pembuktian, serta hambatan dan strategi pembuktian kekerasan psikis dalam kasus KDRT. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian meskipun di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur kekerasan psikis sebagai tindak pidana, proses pembuktiannya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan alat bukti objektif, belum optimalnya pemanfaatan keterangan ahli psikolog atau psikiater, serta pengaruh budaya patriarki yang sering menekan korban untuk berdamai. Untuk memperkuat pembuktian KDRT psikis, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas aparat hukum melalui pelatihan sensitif gender, standarisasi visum et psikiatrikum, optimalisasi penggunaan bukti elektronik dan keterangan ahli, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sistem pembuktian yang lebih responsif, berperspektif korban, dan mampu mewujudkan keadilan substantif bagi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Strict liability vs fault based : Perbandingan Indonesia dengan Jepang Terhadap Kebocoran Data

Angelica Suciara — 2026-01-01

TPenelitian ini membahas penerapan prinsip Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus kebocoran data perbankan dengan melakukan studi komparatif antara Indonesia dan Jepang. Fokus kajian diarahkan pada pembuktian unsur kesalahan bank, beban pembuktian nasabah, serta relevansi penerapan prinsip strict liability dibandingkan fault-based liability dalam konteks perlindungan data nasabah. Kasus kebocoran data Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2024 menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah akibat sistem pembuktian yang masih berorientasi pada kesalahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata, yang membebankan kewajiban pembuktian kepada pihak yang mendalilkan haknya. Sebaliknya, kasus serangan siber terhadap Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) di Jepang memperlihatkan penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih objektif, di mana lembaga keuangan tetap memikul tanggung jawab atas kerugian konsumen meskipun unsur kelalaian belum terbukti secara penuh. Melalui pendekatan yuridis-komparatif, penelitian ini menemukan bahwa penerapan strict liability lebih sesuai untuk konteks perlindungan data perbankan modern, karena memberikan keseimbangan antara tanggung jawab lembaga keuangan dan hak nasabah dalam memperoleh keadilan substantif. Temuan ini merekomendasikan perlunya reformulasi sistem pertanggungjawaban hukum perbankan di Indonesia untuk memperkuat perlindungan terhadap kebocoran data pribadi.

AYDA Yang Dilakukan Oleh Kreditor Separatis Dalam Melaksanakan Hak Eksekusinya Ketika Debitor Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Persepektif Teori Hukum Gustav Radbruch

Rafshahdy Azari Soediro — 2026-01-01

Saat debitor dinyatakan pailit, kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan, tetap mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dalam praktiknya, seringkali hak eksekusi ini dilaksanakan melalui mekanisme AYDA, yang tidak jarang menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan di antara para kreditor. Adapun metode yuridis normatif yang dipergunakan dalam studi kali ini, berfokus mengenai peraturan perundang-undangan, serta bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengambilalihan agunan oleh kreditor separatis dalam kepailitan melalui tiga persepektif, yaitu keadilan, kemanfaatan hukum, serta kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada aspek keadilan pratik Alih Agunan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama apabila eksekusi yang dilakukan oleh kredior separatis dilaksanakan secara terburu-buru dan tidak mempertimbangkan nilai wajar agunan sehingga merugikan harta pailit. Di bawah ketentuan UUK PKPU, kreditor separatis memiliki hak istimewa untuk melakukan eksekusi jaminan mereka. Meskipun demikian, undang-undang seyogianya juga menjadi penyeimbang agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak kreditor lainnya sehingga setiap kreditor mendapatkan pembagiannya menyesuaikan porsi dari piutang masing-masing. Dari segi kepastian hukum, belum adanya aturan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai pihak yang berwenang untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela kepada bank untuk melakukan alih agunan setelah debitor dinyatakan pailit, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam proses kepailitan. Pada aspek kemanfaatan hukum, pemberian kewenangan AYDA kepada bank dimaksudkan untuk menjamin kepastian pelunasan kredit melalui penjualan agunan. Namun, keuntungan-keuntungan ini hanya mungkin tercapai jika prosedur AYDA dijalankan sesuai hukum. Pelaksanaan yang tidak tepat mampu menyebabkan ketidakpastian dan sengketa di antara para kreditor dalam proses kepailitan

Peran Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Kelompok Remaja di Indonesia

Mulya Natanael Parasian — 2026-01-01

Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok remaja merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang luas bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran polisi sebagai penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan kekerasan oleh kelompok remaja, dengan menelaah fungsi preventif, represif, dan pre-emptive yang dijalankan aparat kepolisian. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta data empiris terkait pola intervensi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penanganan kekerasan kelompok remaja sangat bergantung pada kemampuan polisi dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah. Upaya preventif seperti patroli rutin, penyuluhan hukum, dan pembinaan remaja terbukti lebih efektif dalam menekan angka kejadian dibandingkan tindakan represif semata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan kekerasan kelompok remaja memerlukan strategi komprehensif dengan dukungan regulasi, profesionalisme aparat, serta partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.

Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Dokumentasi Ruang Terbuka Publik

Cynthia Louren Natalia — 2026-01-01

Pelanggaran hak cipta pada dokumentasi ruang terbuka publik menjadi isu yang semakin relevan seiring meningkatnya aktivitas perekaman, fotografi, dan distribusi konten digital di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam pemanfaatan karya visual di ruang terbuka publik serta mengkaji dasar pertanggungjawaban hukum bagi para pelanggar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ruang terbuka publik bersifat bebas diakses, dokumentasi visual atas objek tertentu tetap dilindungi oleh hak cipta apabila memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas. Pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan baik secara perdata maupun pidana apabila terdapat penggunaan tanpa izin, eksploitasi komersial, ataupun penghilangan atribusi pencipta. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman mengenai batasan hukum dalam pemanfaatan karya cipta di ruang publik sebagai upaya perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

I Made Candra Wiyanayasa — 2026-01-01

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang memiliki dampak serius bagi korban maupun masyarakat. Peningkatan kasus serupa menuntut peran hakim untuk memberikan putusan yang tidak hanya berlandaskan ketentuan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan nilai keadilan. Dalam konteks tersebut, Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang menjadi salah satu contoh perkara yang penting untuk dikaji, karena menggambarkan bagaimana pertimbangan hakim diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi dua hal utama, yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang, serta bagaimana penerapan hukum pidana yang digunakan majelis hakim dalam menentukan putusan terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku dan menghubungkannya dengan praktik penerapan di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta wawancara langsung dengan narasumber yang terdiri dari hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dosen akademisi hukum pidana. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis menempati posisi paling mendasar karena menyangkut pembuktian terpenuhinya unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Hakim memastikan bahwa syarat pembuktian minimal dalam Pasal 183 KUHAP terpenuhi melalui keterangan saksi yang menjelaskan kronologi pencurian, pengakuan terdakwa yang memperjelas peran dan motifnya, serta barang bukti yang secara langsung dikaitkan dengan hasil kejahatan. Ketiga alat bukti tersebut saling menguatkan dan menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan.Aspek sosiologis dipertimbangkan untuk melihat konteks perbuatan terdakwa dalam lingkungan sosialnya. Hakim menilai kondisi ekonomi terdakwa, motifnya melakukan pencurian, serta dampak peristiwa tersebut bagi korban, khususnya kerugian material dan terganggunya rasa aman. Aspek ini membantu hakim memahami tingkat kesalahan terdakwa secara lebih realistis. Sementara itu, aspek filosofis berkaitan dengan tujuan pemidanaan, nilai keadilan, dan pandangan hakim mengenai sikap terdakwa selama proses persidangan, termasuk apakah menunjukkan penyesalan dan beritikad baik. Selain itu, hakim juga menerapkan asas legalitas, asas kesalahan, serta asas proporsionalitas sebagai dasar penentuan pidana. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dipertimbangkan secara seimbang sebelum hakim menjatuhkan pidana penjara. Putusan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan norma tertulis, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan nilai-nilai keadilan yang relevan dalam perkara pencurian dengan pemberatan.

Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Outsourcing pada BUMN Sektor Kebandarudaraan

Ni Komang Ayu Meitrisnawati — 2026-01-01

Studi ini menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam penentuan kompensasi bagi pekerja kontrak outsourcing di sektor BUMN Pelayanan Jasa Kebandarudaraan, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pekanbaru Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr. Masalah hukum muncul dari pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) akibat pengurangan kuota oleh perusahaan pemberi kerja (user) BUMN, yang sering kali mengabaikan masa kerja jangka panjang pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini di bawah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 menekankan perhitungan kompensasi secara ketat berdasarkan periode kontrak yang aktif, yang berpotensi mengabaikan akumulasi masa kerja pekerja yang telah dikontrak berulang kali. Analisis terhadap putusan pengadilan mengungkapkan bahwa meskipun kepatuhan hukum formal seringkali terpenuhi, keadilan substantif yang tercermin dalam asas proporsionalitas di mana kompensasi harus mencerminkan besarnya kontribusi pekerja dari waktu ke waktu masih menjadi celah kritis. Studi ini menyimpulkan bahwa penafsiran hukum harus meluas melampaui pembacaan tekstual untuk memasukkan prinsip-prinsip keadilan, memastikan bahwa pekerja outsourcing menerima kompensasi yang adil dan proporsional dengan durasi layanan aktual mereka, bukan hanya masa kontrak terakhir mereka.

Implikasi Hukum Penolakan Buruh terhadap Sistem Outsourcing Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Ryan Adhi Pratama pratama — 2026-01-01

Perubahan besar dalam regulasi terkait outsourcing melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah memunculkan gelombang penolakan dari kelompok buruh karena dinilai menghilangkan batasan atas jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan dan mengurangi jaminan kepastian serta perlindungan kerja. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta pandangan para ahli hukum ketenagakerjaan untuk menelusuri alasan penolakan buruh dan menilai kemungkinan penghapusan outsourcing dari aspek hukum. Temuan penelitian mengungkap bahwa perluasan cakupan outsourcing dalam UU Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian baru bagi pekerja, khususnya menyangkut jangka waktu hubungan kerja, pemenuhan hak normatif, serta risiko penggantian pekerja tetap dengan tenaga kerja kontrak melalui perusahaan penyedia jasa. Dari sisi hukum, praktik outsourcing tidak dapat dihapuskan karena telah menjadi bagian dari kerangka hukum nasional, namun masih mungkin untuk direvisi melalui pengaturan yang lebih ketat, peningkatan standar perlindungan, dan penguatan pengawasan pemerintah. Dengan demikian, penolakan buruh berakar pada kekhawatiran terhadap melemahnya perlindungan hak dan kepastian kerja, sementara pembaruan regulasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fleksibilitas perusahaan dan prinsip keadilan bagi pekerja.

Sengkuyung Prioritas sebagai Upaya Penegakan Hukum atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Blora

Nhimas Kartikaning Sari — 2026-01-01

Pajak Kendaraan Bermotor menjadi penerimaan fiskal utama bagi provinsi. Namun, banyak masyarakat Blora yang terlambat membayar pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Sengkuyung Prioritas sebagai upaya penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi program tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Sengkuyung Prioritas merupakan program inovasi Pemerintah Jawa Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan pembayaran bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor guna menambah pendapatan asli daerah. Sengkuyung Prioritas terbukti efektif sebagai upaya penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan upaya penegakan hukum melalui Program Sengkuyung Prioritas berupa perasaan malu, gelisah, dan takut yang dirasakan oleh wajib pajak, Program Pemutihan Pajak yang sedang berlangsung, dan kerjasama yang baik diantara para petugas. Namun, dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum ini juga terdapat beberapa hambatan atau kendala seperti kesadaran hukum wajib pajak yang masih rendah, belum optimalnya mitra pihak ketiga, jumlah SDM pelaksana kegiatan Sengkuyung Prioritas di lapangan yang belum mencukupi, adanya kendala sosial, dan biaya yang dimiliki oleh wajib pajak terbatas

Analisis Kualitas Soal Pilihan Ganda HOTS Materi Proses Bisnis Akuntansi dan Keuangan Dengan Anates

Angel Agnesia Bella — 2026-01-01

Penelitian ini memiliki sebuah tujuan guna menelaah kualitas pertanyaan pilihan ganda yang dirancang dengan mengacu pada prinsip Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada materi Proses Bisnis di Bidang Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Instrument penelitian memuat 54 butir soal yang meliputi enam tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan tahapan proses akuntansi, menerapkan prinsip profesionalisme dan keselamatan kerja, mengelola data akuntansi berbasis teknologi, memahami perkembangan standar akuntansi dan teknologi, memahami lebih dalam profesi serta peluang kerja pada bidang akuntansi dan keuangan Lembaga, serta menerapkan etika profesi dan kompetensi personal dalam bekerja. Analisis dilakukan menggunakan aplikasi Anates dengan melibatkan siswa kelas X Akuntansi SMK di wilayah Surabaya sebagai responden. Data yang diperoleh mencakup reliabilitas tes, indeks pemisah, tingkat kesulitan, korelasi item – total terhadap skor total, serta efektivitas distraktor. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa reliabilitas tes mencapai 0,97 termasuk kategori sangat tinggi. Daya pembeda sebagian besar tergolong baik hingga sangat baik, sedangkan taraf kesukaran soal terletak pada kategori sedang (60%) serta mudah (40%). Korelasi butir terhadap skor total menunjukkan bahwa sebagian besar soal valid dan mampu mengukur kemampuan siswa secara konsisten. Sementara itu, efektivitas pengecoh menunjukkan sekitar 70-80% berfungsi baik, sedangkan sisanya perlu diperbaiki. Secara umum, soal dinilai layak diterapkan sebagai alat evaluasi pembelajaran dengan revisi minor pada beberapa butir

Eksekusi Pemberantasan Produk Pakaian Bekas Impor Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Muhammad Farhan Alauddin — 2026-01-01

Perdagangan internasional membuka peluang bagi negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga menghadirkan tantangan berupa masuknya produk yang merugikan, seperti pakaian bekas impor. Fenomena ini diminati karena harga murah dan tren “thrifting”, tetapi berdampak negatif terhadap industri tekstil, UMKM, dan kesehatan masyarakat. Pemerintah melarang impor pakaian bekas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 untuk melindungi industri lokal serta menekan praktik impor ilegal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual guna menganalisis efektivitas regulasi dan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan penyitaan, pemusnahan, penindakan hukum, dan koordinasi lintas instansi, peredaran pakaian bekas impor ilegal tetap marak. Hambatan utama meliputi lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, tumpang tindih regulasi, dan tingginya permintaan masyarakat. Diperlukan penegakan hukum konsisten, penguatan kapasitas aparat, dan edukasi publik.

Prespektif Antropologi Dakwah Pada Masyarakat Lontar Baru

Muhammad Rafie Mudzaffar — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika dakwah dalam kehidupan sosial masyarakat Lontar Baru, khususnya pada komunitas RT 03/RW 07, melalui pendekatan perspektif antropologi dakwah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana praktik dakwah dipahami, diterima, serta diinternalisasi dalam konteks budaya lokal yang memengaruhi perilaku keagamaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melibatkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi kegiatan keagamaan yang berlangsung di lingkungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dakwah tidak hanya dipersepsikan sebagai aktivitas penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial yang erat dengan nilai-nilai budaya setempat. Adanya tokoh agama lokal berperan signifikan dalam membangun kepercayaan, memperkuat kohesi sosial, serta menjadi mediator antara ajaran Islam dan praktik budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Selain itu, dakwah yang dilakukan secara personal dan komunal terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan formalistik, karena dianggap lebih selaras dengan kebutuhan dan realitas kehidupan warga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dakwah dalam perspektif antropologi pada masyarakat Lontar Baru merupakan proses kultural yang adaptif, dialogis, dan bertumpu pada harmoni antara nilai keagamaan dan tradisi lokal. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi dakwah yang lebih kontekstual dan humanis pada masyarakat multikultural.

Studi Perbandingan Rangkaian Prosesi Perkawinan Dalam Tradisi Ngemblok Dan Tradisi Boyongan

Mustika Ayu Aprilia Susanti — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji rangkaian prosesi perkawinan dalam tradisi Ngemblok di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dan tradisi Boyongan di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, yang hingga kini tetap dijalankan sebagai bagian dari hukum adat Jawa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk pelaksanaan kedua tradisi serta menilai tingkat ketaatan masyarakat dalam melestarikannya di tengah perubahan sosial dan pengaruh hukum formal. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat pelaku tradisi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ngemblok menekankan penyampaian niat oleh pihak perempuan, musyawarah keluarga, dan simbol-simbol seserahan sebagai wujud legitimasi sosial. Sementara itu, Boyongan menonjolkan perpindahan calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan, kehati-hatian kosmologis, serta penggunaan penanggalan Jawa dalam menentukan waktu yang dianggap membawa keberuntungan. Masyarakat tetap konsisten melaksanakan kedua tradisi dengan berbagai penyesuaian tanpa menghilangkan nilai inti. Kesimpulannya, Ngemblok dan Boyongan berfungsi sebagai living law yang mampu beradaptasi dan tetap relevan berdampingan dengan hukum formal di era modern.

Peran Otoritatif Fatwa MUI dalam Dinamika Hukum Islam di Indonesia di Era Kontemporer

Ashar — 2026-01-01

Tulisan ini membahas peran otoritatif fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam dinamika hukum Islam di Indonesia pada era kontemporer. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya posisi MUI sebagai lembaga keulamaan yang menjembatani antara norma-norma syariat Islam dengan kebutuhan hukum masyarakat modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis otoritas fatwa MUI dalam dinamika hukum Islam di Indonesia, menelusuri sumber legitimasi keilmuan dan sosialnya, serta menilai sejauh mana fatwa MUI berkontribusi terhadap perkembangan hukum Islam dan kebijakan publik nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas fatwa MUI bersumber dari dua aspek utama, yaitu otoritas keilmuan ulama dan legitimasi sosial umat Islam. Fatwa MUI berfungsi sebagai living law, yakni hukum yang hidup dan memengaruhi praktik sosial serta kebijakan publik, terutama dalam bidang keuangan syariah, jaminan produk halal, dan isu-isu sosial-keagamaan. Namun, di era digital modern, MUI menghadapi tantangan besar seperti pada bidang muamalah dan isu-isu di era digital. Meski demikian, dengan menjaga independensi kelembagaan, memperkuat literasi keagamaan publik, serta memperluas kerja sama kelembagaan, MUI dapat terus mempertahankan relevansinya sebagai lembaga otoritatif yang berperan penting dalam pembentukan hukum Islam kontemporer dan penguatan moralitas publik di Indonesia.

Pengembangan Bahan Ajar PAI berbasis PBL untuk Peserta didik Kelas 6 SDN Sukun 3 Kota Malang

Muhammad Husni — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis Problem Based Learning (PBL) pada materi Halal dan Haram untuk peserta didik kelas VI SDN Sukun 3 Kota Malang dengan menggunakan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development) dengan subjek 26 peserta didik kelas VI A dan satu guru PAI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis PBL yang dikembangkan dinyatakan sangat layak digunakan berdasarkan validasi ahli materi (92%), ahli media (90%), serta hasil uji coba lapangan. Selain itu, bahan ajar ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep halal dan haram, menumbuhkan sikap kritis, dan memperkuat nilai religius serta tanggung jawab sosial peserta didik. Proses pengembangan bahan ajar dilakukan secara sistematis melalui tahapan ADDIE, mulai dari analisis kebutuhan peserta didik, perancangan skenario masalah, hingga evaluasi hasil belajar. Penerapan model PBL yang kontekstual membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, interaktif, dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga mendorong peserta didik untuk aktif berpikir, berdiskusi, dan memecahkan masalah terkait nilai-nilai Islam.

Perpektif Mahzab Imam Syafi’I dalam Penyelesaian Munasakhat Di Indonesia

Abid Khaidar Zamzami — 2026-01-01

Munasakhah (warisan berantai) merupakan isu krusial dalam ilmu Faraidh yang memerlukan penyelesaian metodologis kompleks, mengingat mazhab Syafi'i menjadi acuan utama di Indonesia. Fenomena ini muncul ketika ahli waris meninggal sebelum harta warisan pendahulunya dibagikan, menciptakan tumpang tindih hak. Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur, landasan teoretis, dan relevansi mazhab Syafi'i dalam menyelesaikan Munasakhah dalam konteks hukum waris kontemporer.Menggunakan metode penelitian perpustakaan (Library Research), data kualitatif dikumpulkan dari kitab-kitab fiqh klasik mazhab Syafi'i dan peraturan hukum positif, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i menekankan penyelesaian Munasakhah secara bertahap (tadarruj) berdasarkan dua prinsip fundamental: peralihan kepemilikan (intiqal al-milk) dan kepastian urutan kematian (at-tartib). Metodologi ini menuntut perhitungan yang cermat, menganalisis kondisi ahli waris yang tersisa pada setiap tingkatan kematian.Meskipun menghadapi tantangan teknis, metodologi Syafi'i terbukti kompatibel dengan sistem Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sangat mungkin untuk diintegrasikan dengan teknologi digital (SIMWARIS) guna meminimalisir kesalahan perhitungan. Kerangka kerja ini, yang menjunjung tinggi keadilan (al-'adl) dan ketepatan (at-tartib), tetap menjadi panduan yang otoritatif dan applicable bagi Pengadilan Agama dan masyarakat dalam memastikan distribusi harta yang sah dan adil.

Penanaman Nilai Anti Korupsi Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia

Aditya Azzahra Arianto — 2026-01-01

Korupsi merupakan persoalan serius yang menghambat proses pembangunan nasional serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat semata-mata bertumpu pada penegakan hukum, melainkan juga membutuhkan langkah-langkah preventif melalui pembentukan budaya anti korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penanaman budaya anti korupsi sebagai solusi strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap artikel jurnal ilmiah dan buku akademik yang relevan serta diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan budaya anti korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal, keteladanan kepemimpinan, penguatan peran keluarga, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Budaya anti korupsi berperan sebagai sarana pencegahan jangka panjang yang melengkapi pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya berfungsi dalam aspek penindakan, tetapi juga memiliki peran penting dalam edukasi dan sosialisasi nilai-nilai integritas. Dengan demikian, penanaman budaya anti korupsi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan menjadi strategi krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Indonesia.

Pengembangan Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Budaya Lokal di Indonesia

Aisyah Nindi Antika — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam urgensi (pentingnya) pengembangan materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya lokal di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam proses pengembangannya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan terkait integrasi PAI dan budaya lokal di Indonesia. Pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif untuk mengkonstruksi argumentasi mengenai pentingnya integrasi dan pemetaan kendala di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan materi PAI berbasis budaya lokal memiliki urgensi yang tinggi, terutama dalam hal: (1) Menumbuhkan Identitas Ganda (keagamaan dan kebangsaan) peserta didik; (2) Menciptakan Pembelajaran yang Kontekstual sehingga lebih mudah dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari (sesuai prinsip Contextual Teaching and Learning); dan (3) Mengembangkan Karakter Islami melalui penanaman nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan ajaran Islam (seperti ta'awun dan musyawarah). Meskipun demikian, terdapat tantangan signifikan yang harus diatasi, meliputi: (1) Keterbatasan Kurikulum Baku dan sumber belajar yang tersistematis; (2) Kurangnya Kompetensi Guru dalam literasi budaya dan pedagogi integrasi; serta (3) Adanya Konflik Nilai pada beberapa tradisi lokal yang bertentangan dengan prinsip dasar Syariat Islam, yang memerlukan proses seleksi dan penyesuaian yang cermat. Oleh karena itu, kolaborasi antara guru, tokoh agama, dan budayawan menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan tersebut.

Integrasi Etika dan Politik dalam Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 57 dan At-Taubah Ayat 71

Muhammad Rizky Darmawan — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji integrasi etika dan politik dalam tafsir Surat Al-Maidah ayat 57 dan Surat At-Taubah ayat 71 yang memuat pedoman moral dan sosial penting bagi umat Islam. QS Al-Maidah 57 menegaskan larangan bagi orang beriman menjadikan orang yang menghina atau mempermainkan agama sebagai teman dekat atau pemimpin, sebagai bentuk menjaga identitas keimanan dan kemandirian politik. Ayat ini mengingatkan agar umat tidak berlindung pada musuh Islam yang lemah imannya dan merendahkan syariat, sehingga etika menjadi dasar kuat dalam politik Islam. Sedangkan QS At-Taubah 71 menekankan solidaritas antar mukmin, saling tolong-menolong dalam kebaikan, amar ma’ruf nahi munkar, penegakan salat, penunaian zakat, dan ketaatan pada Allah serta Rasul, sebagai fondasi kehidupan sosial dan politik yang berkeadilan dan beradab. Tafsir kedua ayat ini menunjukkan bahwa integrasi antara moral individu dan sosial dengan pengelolaan kekuasaan menjadi syarat utama terciptanya kepemimpinan yang adil dan masyarakat yang harmonis. Dalam konteks kontemporer, tafsir ini relevan sebagai pedoman untuk memilih pemimpin yang berintegritas dengan menjunjung tinggi nilai moral Islam dan menjaga keutuhan umat dari pengaruh budaya asing yang merusak. Penelitian ini juga menegaskan perlunya kesadaran kritis umat dalam menjalin hubungan sosial-politik serta internasional agar tidak merugikan agama dan bangsa. Dengan demikian, integrasi etika dan politik dalam kajian tafsir Al-Maidah 57 dan At-Taubah 71 menjadi landasan penting bagi pengembangan politik Islam yang bermartabat dan berkeadilan sosial di era globalisasi.

Budaya Betawi Di Persimpangan Globalisasi : Upaya Menjaga Identitas Lokal

Prajna Paramitha Marhaeni — 2026-01-01

Budaya Betawi sebagai simbol identitas lokal masyarakat Jakarta saat ini menghadapi tantangan besar akibat derasnya arus globalisasi, modernisasi, dan urbanisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika budaya Betawi, proses akulturasi yang membentuknya, serta pengaruh perubahan sosial terhadap keberlanjutan budaya tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 8 tokoh dan pelaku budaya Betawi yang tersebar di beberapa wilayah Jakarta, yaitu Menteng, Senen, Setu Babakan, Tanjung Priok, Condet, Kampung Melayu, Kemayoran, dan kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya Betawi terbentuk melalui proses sejarah panjang yang melibatkan akulturasi dengan berbagai bangsa, seperti Cina, Arab, Belanda, Portugis, dan India. Pengaruh tersebut tercermin dalam seni pertunjukan tradisional seperti Lenong dan Gambang Kromong, kuliner khas, bahasa sehari-hari, serta berbagai tradisi dan upacara adat. Namun, perkembangan zaman, dominasi budaya populer, dan minimnya minat generasi muda menyebabkan semakin memudarnya praktik budaya tradisional di kehidupan sehari-hari.Upaya pelestarian yang telah dilakukan, seperti pengembangan kawasan wisata budaya Setu Babakan, dinilai belum cukup jika tidak diiringi dengan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelestarian yang adaptif melalui pendidikan berbasis budaya lokal, pemanfaatan media digital, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan komunitas seni agar budaya Betawi tetap lestari dan relevan tanpa kehilangan identitas aslinya.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Memberantas Kejahatan Narkotika

Naylla Shabilla Callistha Husin — 2026-01-01

Putusan dalam perkara penyelundupan narkotika menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana satu tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan mempertimbangkan peran terdakwa yang hanya bertindak sebagai kurir. Faktor sosiologis, seperti tekanan ekonomi, ketergantungan pada pihak pengendali, dan posisi terdakwa sebagai pelaku tingkat bawah dalam jaringan, dinilai lebih dominan dibandingkan pertimbangan yuridis mengenai beratnya dampak kejahatan narkotika. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya memadukan aspek kemanusiaan dalam pemidanaan, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan yang dikategorikan serius dan terorganisasi. Ketidakseimbangan antara pertimbangan sosial dan aspek normatif membuka ruang diskusi mengenai batas wajar judicial discretion dalam perkara narkotika.

Peran Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam Membangun Stabilitas Politik dan Agama Islam

Apriani Sri Mulyani — 2026-01-01

Pada dasarnya manusia dilahirkan sebagai pemimpin, semenjak Nabi Adam diciptakan sebagai khalifah untuk ditugaskan mengurus bumi, kata khalifah itu sendiri dapat diartikan sebagai penghubung atau pemimpin untuk menyampaikan memimpin sesuatu. Sebagai pemimpin dituntut keahliannya dalam mengatur perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Pemimpin mempunyai hak kekuasaan untuk mengarahkan, mengerahkan, dan mempengaruhi orang yang dipimpinya untuk melaksanakan titah-titah yang harus dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan yang dinginkan. Maka dari itu seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan seni memimpin yang baik, sehingga akan tercapai keselarasan dalam sebuah kepemimpinan, dan tercapai pula tujuan tujuan yang telah digariskan. Berkaitan dengan kepemimpinan ini, Islam memulai sebuah kepemimpinananya dengan diutusnya Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul untuk mengajak manusia ke arah kebenaran, memeluk Islam sebagai suatu keyakinan. Dalam perjalanan perjuangan dan penyebaran Islam, nabi Muhammad secara otomatis sebagai pemimpin kaum muslimin sampai akhir hayatnya. Setelah Nabi Muhammad wafat, kaum muslimin dirundung kesedihan yang mendalam, mereka kehilangan sosok pemimpin yang dicintai, sosok pemimpin yang mempunyai kepribadian yang unik dan kompleks, berwawasan luas, dan bersifat amanah.

Eksistensi dan Masa Depan Lembaga Arbitrase sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia

Sidi Ahyar Wiraguna — 2026-01-01

Penyelesaian sengketa perdata melalui litigasi sering menimbulkan hambatan berupa proses yang panjang, biaya yang tinggi, serta kompleksitas prosedur yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dunia usaha yang menuntut kepastian dan efisiensi. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya lembaga arbitrase sebagai alternative dispute resolution yang menawarkan penyelesaian sengketa secara cepat, efisien, dan bersifat final. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah eksistensi dan masa depan lembaga arbitrase dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, sekaligus menilai kemampuan regulasi yang ada dalam merespons tantangan undangan, konseptual, dan kasus, serta dilengkapi unsur empiris ringan berupa tren statistik pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase tetap memiliki posisi penting sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang relevan bagi para pihak yang mengedepankan asas kebebasan berkontrak dan kerahasiaan. Namun, hambatan seperti ketidakkonsistenan putusan pembatalan, intervensi peradilan, dan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum masih mengurangi efektivitas arbitrase. Temuan ini mengindikasikan perlunya penyelarasan norma, penguatan kepastian eksekusi, serta peningkatan kapasitas aparat peradilan untuk mendukung stabilitas sistem. Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan kerangka teoretis mengenai hubungan antara arbitrase dan peradilan negara, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembaruan regulasi dan optimalisasi lembaga arbitrase di Indonesia.

Optimalisasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Tantangan Implementasi

Vinzent Indra Atmaja — 2026-01-01

Penerapan restorative justice (RJ) dalam penanganan tindak pidana ringan semakin menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama sejak hadirnya Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 yang menegaskan paradigma penyelesaian perkara berbasis pemulihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi RJ pada penanganan tindak pidana ringan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dukungan temuan empiris dari berbagai studi terbaru, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana RJ mampu mengurangi beban perkara, meningkatkan kepuasan korban–pelaku, serta mendukung penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan proporsional. Hasil analisis menunjukkan bahwa RJ efektif diterapkan pada perkara-perkara yang melibatkan kerugian ringan, relasi sosial dekat, dan kesediaan sukarela para pihak, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa disharmoni regulasi, minimnya pedoman teknis, resistensi aparat penegak hukum, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya harmonisasi peraturan, penguatan kapasitas aparat, serta standardisasi prosedur pelaksanaan RJ untuk memastikan mekanisme ini dapat berfungsi optimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kajian Komprehensif Prinsip Investasi Kontemporer: Dinamika, Tantangan, dan Implikasi Hukum dalam Transformasi Ekonomi Digital Global

Ita Erlita — 2026-01-01

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah membawa perubahan mendasar terhadap cara kerja investasi melalui pemanfaatan platform daring, kecerdasan buatan, serta instrumen keuangan berbasis teknologi. Perkembangan tersebut mendorong perlunya evaluasi ulang terhadap efektivitas mekanisme perlindungan investor serta kesesuaian kerangka hukum dalam mengatur inovasi finansial yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan mengkaji prinsip-prinsip investasi modern di tengah digitalisasi serta membahas implikasi normatif bagi investor, regulator, dan pasar keuangan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif berorientasi socio-legal melalui penelaahan sistematis atas literatur mutakhir mengenai digitalisasi, FinTech, ESG, dan perilaku investor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan keterjangkauan layanan investasi, mempercepat proses transaksi, dan memperluas akses informasi, namun juga menghadirkan ancaman berupa serangan siber, potensi manipulasi algoritmik, dan perilaku spekulatif yang dipicu tren media sosial. Di samping itu, penerapan prinsip ESG berkembang menjadi indikator penting dalam proses investasi, meskipun keberagaman standar pelaporan masih menimbulkan ketidakjelasan bagi pelaku pasar. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa perbedaan regulasi antarnegara membuka peluang arbitrase regulasi yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan investor. Karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif dan terkoordinasi guna menjaga keamanan, stabilitas, dan kredibilitas ekosistem investasi digital.

Perbandingan Pandangan Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Hanafi Tentang Zakat Profesi dalam Konteks Modern

Nisrina — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji pandangan komparatif antara mazhab Syafi'i dan Hanafi terkait zakat profesional dalam konteks perkembangan ekonomi modern. Masalah ini muncul seiring dengan semakin beragamnya sumber penghasilan masyarakat, yang tidak lagi terbatas pada kepemilikan harta tradisional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum zakat atas gaji, honorarium, dan penghasilan profesional lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar metodologis kedua mazhab dalam menentukan hukum zakat profesional dan menganalisis relevansinya dengan praktik zakat kontemporer, khususnya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian perpustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur fiqh klasik, karya akademik kontemporer, artikel jurnal, dan dokumen resmi lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi cenderung mewajibkan zakat atas penghasilan profesional dengan menganalogikannya kepada zakat harta (mal) selama memenuhi syarat nisab dan haul. Sementara itu, mazhab Syafi'i membatasi kewajiban zakat pada harta yang secara eksplisit disebutkan dalam teks, sehingga zakat profesional tidak diwajibkan kecuali dikategorikan sebagai tijarah (perdagangan). Studi ini menyimpulkan bahwa perbedaan antara kedua mazhab tersebut berasal dari metode istinbat dalam memahami konsep al-amwāl dan penggunaan qiyas. Temuan ini memperkuat dasar fiqh untuk penerapan zakat profesi di era modern.

Jomo Vs Fomo: Pergeseran Mindset Konsumen Dalam Menyikapi Tren Labubu Di Kota Medan

Monika Amelia Manurung — 2026-01-01

Fenomena FOMO (Fear of Missing Out) dan JOMO (Joy of Missing Out) semakin relevan dalam memahami pola konsumsi masyarakat urban di era digital, khususnya ketika menanggapi tren populer seperti Labubu.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua fenomena psikologis tersebut membentuk consumer mindset masyarakat Kota Medan dalam menyikapi tren konsumsi digital.Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SEM-PLS untuk mengevaluasi hubungan antar konstruk.Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai dinamika psikologis dan sosial yang memengaruhi pola pikir konsumen, serta menyoroti bagaimana dorongan untuk mengikuti tren maupun kecenderungan menikmati ketidakterlibatan berkontribusi pada perubahan perilaku konsumsi.Temuan ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai perilaku konsumen urban di era digital dan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait pola konsumsi berbasis tren

Meaningful Human Control Terhadap Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Dalam Operasi Militer Ditinjau Dari Prinsip Hukum Humaniter Internasional

Ranandhang Widadi — 2026-01-01

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam sektor pertahanan menghadirkan tantangan baru bagi implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI). Salah satu isu yang paling kritis adalah kewajiban mempertahankan meaningful human control atau kendali manusia yang bermakna pada sistem berbasis AI yang digunakan dalam operasi militer. Artikel ini bertujuan menilai kesiapan Indonesia dalam memastikan adanya pengawasan dan keputusan manusia terhadap penggunaan sistem otonom. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah instrumen hukum internasional, termasuk Tallinn Manual 2.0 dan dokumen Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), serta mereview peraturan nasional di bidang pertahanan dan keamanan siber. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur kendali manusia atas sistem senjata otonom, meskipun prinsip HHI telah diadopsi melalui ratifikasi konvensi internasional. Dibutuhkan penyusunan kebijakan nasional yang selaras dengan prinsip HHI agar pemanfaatan AI oleh militer tetap berada dalam koridor hukum internasional sekaligus memastikan akuntabilitas negara

Analisis Hukum Transparansi Perbankan dan Stabilitas Keuangan Pasca Perubahan POJK No. 37/2019 Menjadi POJK No. 18/2025

Evan Dori — 2026-01-01

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pergantian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dengan POJK Nomor 18 Tahun 2025. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kelemahan dalam pengaturan lama, antara lain lemahnya rezim sanksi, ambiguitas standar kompetensi penyusun laporan, keterbatasan prinsip kualitas data, serta format publikasi yang tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun kerangka hukum yang mampu menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis deskriptif-analitis terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 18/2025 telah memperkuat efektivitas pengaturan melalui peningkatan sanksi, penerapan standar kompetensi objektif dengan sertifikasi profesional, penegasan prinsip kualitas data, perluasan kewenangan audit OJK, modernisasi publikasi data dalam format machine-readable, serta harmonisasi dengan regulasi lain. Dengan demikian, regulasi baru ini secara substantif berhasil membangun rezim transparansi yang lebih kredibel, komprehensif, dan selaras dengan kebutuhan industri perbankan modern maupun standar internasional

Pengawasan dalam Dakwah: Memahami Konsep ‘Amr Ma'ruf Nahi Munkar’ dalam Alquran

Syf Miftahul Rahmah — 2026-01-01

Konsep ‘Amr Ma’ruf Nahi Munkar merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang bertujuan menjaga moral dan etika masyarakat dengan cara memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Konsep ini memiliki landasan kuat dalam Al-Qur’an, khususnya Surah Ali-Imran ayat 104, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan tanggung jawab sosial setiap individu dalam mengawal perilaku umat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk karya tafsir, hadis, penelitian ilmiah, dan data sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘Amr Ma’ruf Nahi Munkar berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial yang efektif dalam membentuk perilaku positif apabila dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana dan persuasif. Implementasinya dalam masyarakat modern terlihat melalui pendidikan agama, kegiatan dakwah, dan program sosial seperti gerakan anti narkoba, yang terbukti mampu menurunkan angka penyimpangan sosial hingga 30%. Namun demikian, pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti resistensi individu, perbedaan interpretasi tentang batasan kebaikan dan keburukan, serta pengaruh nilai-nilai sekuler. Penelitian juga menegaskan pentingnya penggunaan media digital sebagai sarana penyebaran pesan dakwah secara efektif. Dengan pendekatan yang inklusif, dialogis, dan penuh kasih sayang, ‘Amr Ma’ruf Nahi Munkar dapat menjadi strategi dakwah yang relevan dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang berakhlak, harmonis, serta responsif terhadap tantangan sosial kontemporer.

Eksplorasi Penanaman Karakter Gotong Royong Dan Peduli Lingkungan Melalui Kegiatan Selasih (Selasa Bersih) di Sekolah

Reki Reki — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses penanaman karakter gotong royong dan peduli lingkungan melalui kegiatan SELASIH (Selasa Bersih) di SMAN 4 Pandeglang. Berangkat dari permasalahan rendahnya kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah, kegiatan SELASIH diimplementasikan sebagai upaya pembiasaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dan pendidikan lingkungan hidup. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SELASIH tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan kebersihan rutin, tetapi juga sebagai media efektif dalam menginternalisasi nilai gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian lingkungan. Keterlibatan aktif peserta didik dalam kerja bakti, pembagian peran, dan kolaborasi antarsiswa menunjukkan adanya perubahan perilaku positif, seperti meningkatnya inisiatif menjaga kebersihan tanpa bergantung pada instruksi guru. Temuan juga menegaskan pentingnya peran guru sebagai teladan dan motivator dalam memperkuat pembiasaan. Program SELASIH sejalan dengan visi sekolah serta mendukung pembentukan budaya lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan SELASIH terbukti sebagai strategi efektif dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah.

Analisa Konsep Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, Sosial

Ahmad Alaik Niam — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh hukum pernikahan dalam Islam, yang meliputi syarat dan rukun nikah, konsep kafa’ah (kesetaraan), serta fenomena pernikahan dini dan dampaknya dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap literatur, kitab fiqih, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nikah dalam Islam terbagi menjadi lima ketentuan, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, yang penetapannya bergantung pada kondisi individu. Syarat dan rukun nikah menjadi penentu sahnya pernikahan, sedangkan konsep kafa’ah menegaskan pentingnya kesetaraan dalam agama, nasab, profesi, dan akhlak untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, pernikahan dini, meskipun diperbolehkan jika pasangan telah baligh dan rusyd, tetap menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum dan etika pernikahan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan urgensi harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan peraturan hukum nasional Indonesia dalam konteks pelaksanaan pernikahan, khususnya mengenai batas usia minimal calon mempelai. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak serta pencegahan risiko sosial dan kesehatan akibat pernikahan dini. Penelitian ini menegaskan bahwa kesesuaian antara nilai-nilai agama dan hukumpositif merupakan fondasi penting bagi tercipanya masyarakat yang berkeadilan. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh terhadap aspek hukum etika dan soosial dalam pernikahan diperlukan guna membangun keluarga islami yang harmonis dan berkualitas.

Pendidikan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi Perspektif Al-Qur’an

Murhandi — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pendidikan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang ekonomi perspektif Al-Qur’an sebagai dasar pembentukan kualitas individu yang berkarakter, profesional, dan beretika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis serta metode tafsir maudhu’i untuk menelaah ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan dengan tema pengembangan SDM ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur’an memberikan landasan komprehensif bagi pengembangan SDM, meliputi pembentukan jiwa wirausaha, kemampuan membaca peluang usaha, kreativitas dalam pengembangan bisnis, responsivitas terhadap dinamika ekonomi, penerapan etika bisnis yang berlandaskan nilai-nilai agama, serta profesionalitas kerja. Pembahasan mengungkap bahwa konsep ini sejalan dengan pandangan sejumlah ulama dan pemikir muslim mengenai pentingnya integrasi nilai akidah, syariah, dan akhlak dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan SDM bidang ekonomi menurut Al-Qur’an tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis dan keuntungan material, tetapi menekankan keseimbangan antara kompetensi, moralitas, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Patologi Birokrasi dan Hegemoni Kultural: Dekonstruksi Hambatan Sistemik Penegakan Hukum Pidana Perjudian di Indonesia

Keisya Laila Rahma — 2026-01-01

Upaya pemberantasan perjudian di Indonesia menghadapi stagnasi serius meskipun instrumen hukum represif telah diterapkan. Kegagalan ini bukan sekadar akibat kekosongan norma, melainkan manifestasi dari hambatan struktural yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi kegagalan penegakan hukum pidana perjudian dengan menelaah dua variabel: "Patologi Birokrasi" dalam struktur negara dan "Hegemoni Kultural" di masyarakat. Menggunakan metode penelitian Socio-Legal dengan pendekatan kriminologi kritis, studi ini menganalisis data primer berupa putusan pengadilan dan regulasi, serta data sekunder dari laporan PPATK dan statistik kriminalitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjudian telah bermetamorfosis menjadi kejahatan transnasional yang difasilitasi oleh State-Organized Crime, di mana aparat bermutasi dari penegak hukum menjadi pelindung (backing) melalui penyalahgunaan wewenang yang terlembaga. Di sisi lain, tekanan ekonomi struktural dan manipulasi narasi digital telah menciptakan hegemoni kultural yang menormalisasi perjudian sebagai "gaya hidup", melahirkan resistensi sosial berupa budaya bungkam (Omertà). Selain itu, transisi menuju KUHP Nasional 2026 menyimpan potensi celah hukum melalui pasal living law yang rentan dieksploitasi sindikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan konvensional tidak lagi efektif. Diperlukan reformasi institusional mutlak melalui pembentukan satuan tugas independen, penerapan strategi follow the money yang agresif, serta regulasi ketat untuk mencegah legitimasi perjudian berkedok adat guna memulihkan supremasi hukum.

How Microeconomic Drivers and Macroeconomic Forces Shape Firm Value in State Owned Enterprise Groups Listed on the Indonesia Stock Exchange (2022–2024)

Ika Mutiara Khadijah — 2026-01-01

This study examines how intellectual capital, firm characteristics, good corporate governance (GCG), dividend policy, inflation, and exchange rates affect the firm value of BUMN Group companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2022–2024. The research uses 51 observations over three years, relying on secondary data from financial statements, annual reports, and macroeconomic sources. Firm value is measured using Tobin’s Q, while the independent variables consist of GCG indicators (independent commissioners, audit committee, managerial ownership), intellectual capital measures (VACA, STVA, VAIC), firm characteristics (asset growth, size, leverage, ROE, current ratio), dividend payout ratio, and macroeconomic variables (inflation and exchange rates). Data analysis employs multiple linear regression using SPSS 26. The results show that only independent commissioners and current ratio significantly influence firm value, whereas all other variables do not have a significant effect on the firm value of BUMN Group companies.

Implementasi Akad Digital pada Pengelolaan Keuangan

Nur Laila — 2026-01-01

Pesantren memiliki peran strategis dalam pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan sesuai prinsip syariah menjadi sangat penting. Perkembangan teknologi mendorong pesantren untuk mengimplementasikan sistem pembayaran digital, seperti kartu santri, e-money, dan transfer bank, guna meningkatkan kemudahan transaksi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan berbasis syariah di Pondok Pesantren Nurul Islam Sumenep, dengan fokus pada kepatuhan dan akuntabilitas dalam penerapan sistem pembayaran digital. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam bersama kepala unit, bendahara pengurus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital telah diterapkan dengan prinsip amanah, transparansi, dan keterbukaan, namun terdapat kendala seperti keterbatasan literasi digital, pengawasan formal yang belum optimal, dan resistensi sebagian pengguna terhadap sistem baru. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem keuangan digital yang lebih terintegrasi, didukung pelatihan dan mekanisme audit internal, untuk memperkuat kepatuhan syariah, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan pesantren di masa depan.

Tinjauan Yuridis terhadap Penjarahan Rumah Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Pidana

Jogy Simanullang — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji tidak adanya perlindungan hukum spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia untuk merespons tindak pidana penjarahan rumah pejabat publik. Saat ini, perbuatan tersebut hanya dijerat sebagai tindak pidana terkait properti biasa, Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 dan Pasal 365, yang gagal mengidentifikasi esensi perbuatan yang sesungguhnya. Penelitian ini berargumen bahwa penjarahan rumah pejabat publik secara kualitatif berbeda dari kejahatan properti biasa, karena merupakan serangan langsung terhadap simbol dan kewibawaan negara. Kegagalan hukum ini menciptakan kekosongan hukum yang dapat mengganggu stabilitas dan kelancaran fungsi pemerintahan. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mendemonstrasikan urgensi pembentukan norma hukum baru. Sebagai solusi, diusulkan sebuah aturan pidana spesifik yang dirancang untuk melindungi fungsi dan otoritas negara, dengan membatasi perbuatan hanya pada kekerasan fisik dan mensyaratkan adanya maksud untuk merusak wibawa negara, sehingga dapat menjamin kelancaran pemerintahan tanpa mengorbankan kebebasan sipil.

Plea Bargaining dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum

Cut Nangrie Sari Abuthalib — 2026-01-01

Penelitian ini mengkaji penerapan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus pada peran ganda mekanisme ini dalam meningkatkan efisiensi sekaligus potensi risiko penurunan kepastian hukum. Penumpukan perkara yang terus terjadi di pengadilan Indonesia menuntut solusi inovatif untuk mempercepat proses peradilan tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Plea bargaining menawarkan pendekatan pragmatis untuk mempercepat penyelesaian perkara melalui kesepakatan negosiasi antara jaksa dan terdakwa, yang tercermin dalam mekanisme Jalur Khusus pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Namun, ketiadaan regulasi yang eksplisit dan komprehensif menimbulkan tantangan berupa potensi penyalahgunaan diskresi oleh jaksa, risiko paksaan terhadap terdakwa rentan, serta inkonsistensi putusan yang mengancam nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini melakukan analisis normatif, peran diskresi jaksa, dan studi perbandingan dengan yurisdiksi lain. Temuan penelitian menegaskan kebutuhan mendesak akan pengawasan ketat, transparansi prosedural, dan perlindungan hukum guna menyeimbangkan efisiensi dengan perlindungan hak terdakwa dan kepentingan korban. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam wacana reformasi peradilan pidana di Indonesia dengan mendorong desain regulasi yang harmonis antara efisiensi prosedural dan keadilan substantif.

Kedudukan Tindak Penipuan dalam Penjualan Ponsel Daur Ulang Sebagai Delik dalam Hukum Pidana Nasional

Afini Maulana — 2026-01-01

Perkembangan pasar telepon seluler di Indonesia yang sangat pesat telah memunculkan praktik perdagangan curang berupa penjualan ponsel daur ulang (refurbished) yang diklaim sebagai produk baru tanpa transparansi kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan tindak pidana penipuan dalam penjualan ponsel daur ulang sebagai delik dalam hukum pidana nasional dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian meliputi unsur-unsur delik penipuan menurut Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492–495 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta sinkronisasi regulasi antara UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan ketentuan hukum pidana. Studi kasus dilakukan terhadap perkara penjual berinisial ZA di Gorontalo tahun 2024 yang menjual 19 unit ponsel OPPO A77s hasil daur ulang tanpa label garansi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur subjektif berupa maksud menguntungkan diri secara melawan hukum dan unsur objektif berupa tipu muslihat serta penyembunyian kondisi barang. KUHP baru memperkuat pengaturan melalui delik khusus perdagangan curang dan penyembunyian keadaan barang. Sinkronisasi vertikal dan horizontal antarregulasi telah terwujud secara normatif, namun implementasi di daerah masih lemah akibat kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Diperlukan penguatan mekanisme terpadu antara Polri, Kominfo, dan Kemendag untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, preventif, dan berorientasi pada perlindungan konsumen di era ekonomi digital.

The Talaq Phenomenon In The Digital Era: An Analysis Of Divorce Law Through Social Media In The Perspective Of Fiqh And Indonesian Laws

Arfan Amrullah — 2026-01-01

The phenomenon of divorce (talaq) in the digital era has become an increasingly complex issue alongside the rapid development of communication technology, particularly the use of social media as a medium for pronouncing divorce. This research is significant because it addresses the discrepancy between Islamic jurisprudence, in which some scholars consider talaq via digital media valid if it fulfills the requirements of fiqh, and Indonesian positive law, which mandates that divorce must be carried out through the Religious Court to obtain legal certainty. This study employs a qualitative method with a library research approach, analyzing literature from scholarly journals, books, and relevant legal regulations. The findings indicate that online talaq may result in unregistered divorce without legal recognition, which affects the rights of wives, children, and the family’s administrative status. Moreover, the gap between fiqh and state law creates vulnerabilities to the misuse of digital platforms in family law practices. The study suggests the need for clearer legal regulations, improvement of legal and digital literacy, and stronger collaboration between scholars, academics, and policymakers to address the challenges of digital divorce in Indonesia.

Tinjauan Yuridis terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Korupsi

Shabina Al Fitri — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam pembinaan narapidana korupsi serta hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual berbasis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 22 Tahun 2022 merekonstruksi peran Lapas menjadi lebih otonom dengan menghapus syarat Justice Collaborator sebagai penentu hak integrasi dan menggantikannya dengan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang menekankan perubahan perilaku. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi hambatan berupa ketidakjelasan indikator objektivitas SPPN, potensi penyalahgunaan, disparitas fasilitas yang mengurangi efek jera, serta disharmoni antara kebijakan pemasyarakatan dan semangat pemberantasan korupsi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pengawasan eksternal yang ketat dan regulasi khusus bagi narapidana berisiko tinggi (high risk) agar prinsip rehabilitasi tetap sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

Efektivitas Kebijakan Pemantauan Harga Komoditas Strategis Di Pasar Sememi Oleh Dinas Koperasi,Ukm, Perdagangan Surabaya

Muhammad Akshay Raihan Fahrozi — 2026-01-01

Pemantauan harga di pasar merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan pedagang serta masyarakat. Ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya melalui kebijakan Peraturan Walikota Surabaya No 83 tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kebijakan pemantauan harga komoditas strategis di Pasar Sememi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya dalam menjaga stabilitas harga dan memberikan manfaat nyata bagi pedagang dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan petugas pemantauan harga dan pedagang pasar sebagai informan. Analisis didasarkan pada teori evaluasi kebijakan yang menekankan lima kriteria: efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan menunjukkan bahwa implementasinya masih tidak merata. Pemerintah cenderung merespons lebih cepat terhadap kenaikan harga komoditas tertentu seperti minyak goreng, sementara komoditas lain, terutama sayuran dengan harga yang sangat fluktuatif, mendapatkan respons kebijakan yang lebih sedikit. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kebijakan untuk memastikan respons pemerintah yang lebih seimbang di semua komoditas strategis guna mencapai stabilitas harga yang optimal

Keabsahan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Pasca Pembatalan Perkawinan

Dwi Hasrianty Ruchban — 2026-01-01

Pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan fenomena hukum yang semakin marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak serius terhadap keabsahan akta nikah serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas serta implikasi yuridisnya terhadap keabsahan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Gtlo dan Putusan PA Limboto Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Lbt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas memiliki landasan hukum yang kuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Implikasi yuridis dari pembatalan perkawinan mengakibatkan akta nikah menjadi tidak sah dan wajib dicoret dari register KUA, meskipun Pasal 75 KHI memberikan perlindungan terhadap status anak dan pihak beritikad baik. Perempuan sebagai korban dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem verifikasi identitas melalui integrasi database KUA dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta penegakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP bagi pelaku pemalsuan identitas untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan

Penafsiran Q.S. An-Nisa: 58 & 135: Prinsip Keadilan dan Amanah dalam Kehidupan Sosial

Muhammad Rian Maulana — 2026-01-01

Artikel ini mengkaji makna dan penerapan dua ayat dalam Surat An-Nisa, yaitu Q.S. An-Nisa: 58 dan Q.S. An-Nisa: 135, yang memuat prinsip-prinsip keadilan dan amanah dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Q.S. An-Nisa: 58 menekankan pentingnya menegakkan amanah dan keadilan dalam pengambilan keputusan, sedangkan Q.S. An-Nisa: 135 mengajak individu untuk bersaksi secara adil, tanpa memandang kepentingan pribadi atau tekanan sosial yang ada. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis teks dan wawancara dengan para mufasir, artikel ini mengidentifikasi tema-tema sentral kedua ayat tersebutserta relevansinya dengan persoalan sosial dan hukum dalam masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedua ayat tersebut sangat urgen dan berdampak dalam membangun masyarakat yang adil dan beretika, di tengah tantangan korupsi dan ketidakadilan yang masih ada.

Implementasi Diversi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Polres Pasangkayu

Muchammad Mahendra Ghani Adhitya Putra — 2026-01-01

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan diversi (pengalihan proses peradilan formal ke proses di luar peradilan) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sesuai UU No. 11 Tahun 2012, terutama untuk kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Diversi bertujuan untuk menghindari dampak negatif proses peradilan formal terhadap tumbuh kembang mental anak, dengan fokus pada pendekatan keadilan restoratif dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tingkat penyidikan Polres Pasangkayu dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi diversi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, dengan pendekatan studi kasus di Polres Pasangkayu. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dengan aparat penegak hukum (penyidik), observasi, dan studi dokumen terkait penanganan kasus anak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara normatif, diversi telah dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme dan prosedur yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika seringkali karena rasa penasaran, pengaruh lingkungan pertemanan, kurangnya kontrol sosial dan keluarga. Tantangan dalam pelaksanaan diversi seringkali terkait dengan paradigma aparat penegak hukum (misalnya, menganggap pengguna narkotika pasti juga pengedar), ancaman pidana yang tinggi (di atas 7 tahun penjara), atau kesulitan mencapai kesepakatan diversi dengan korban/keluarga. Solusi yang diutamakan adalah mengedepankan rehabilitasi medis dan sosial bagi anak daripada hukuman penjara, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan keluarga secara intensif

Penerapan Problem Based Learning Berbantuan PhET Colorado untuk Memahami Konsep Perubahan Energi pada Siswa Kelas IIIB SD No. 8 Ungasan

Adani Werdining Asri — 2026-01-01

Penelitian ini menguraikan penerapan model Problem Based Learning (PBL) yang dipadukan dengan simulasi digital PhET Colorado untuk membantu siswa kelas IIIB SD No. 8 Ungasan memahami konsep perubahan energi. PBL digunakan untuk mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses penyelidikan dan pemecahan masalah yang berangkat dari konteks kehidupan sehari-hari. Alur pembelajaran meliputi orientasi masalah, pengorganisasian tugas dalam kelompok, eksplorasi menggunakan simulasi, penyusunan solusi, serta kegiatan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simulasi PhET mampu memperjelas konsep energi yang bersifat abstrak dan meningkatkan partisipasi siswa selama proses investigasi. Siswa terlihat lebih percaya diri dan mampu mengemukakan contoh perubahan energi secara lebih tepat. Meskipun terdapat variasi kemampuan belajar, dukungan tambahan dan pembagian peran dalam kelompok terbukti membantu seluruh siswa mencapai tujuan pembelajaran. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa integrasi PBL dan media digital efektif dalam memperkuat pemahaman konsep IPA pada tingkat sekolah dasar.

Optimalisasi Media Digital Sebagai Sarana untuk Promosi UMKM Soitom

Cherllyn Sepvinin — 2026-01-01

Perkembangan media digital saat ini menuntut pelaku UMKM untuk mengoptimalkan strategi pemasaran agar mampu bersaing dan meningkatkan jangkauan konsumen. UMKM Soitom, usaha kuliner Thailand di Kota Batam, masih menghadapi keterbatasan dalam pemanfaatan media digital sehingga visibilitas dan brand awareness belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas promosi Soitom melalui optimalisasi media digital, termasuk pembuatan konten video, pengelolaan media sosial, dan aktivasi layanan pemesanan online. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara langsung dengan pemilik usaha serta observasi aktivitas operasional dan strategi pemasaran yang telah diterapkan. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan signifikan pada visibilitas digital, terlihat dari bertambahnya jumlah views, interaksi, dan pengikut pada TikTok dan Instagram. Konten video terbukti lebih menarik audiens dibandingkan promosi berbasis foto. Aktivasi GoFood mempermudah akses pelanggan sehingga meningkatkan potensi transaksi harian. Penggunaan iklan berbayar juga memperluas jangkauan promosi kepada target konsumen yang lebih relevan. Selain itu, pendampingan yang diberikan membuat tim internal Soitom lebih mampu mengelola media digital secara mandiri. Kesimpulannya, optimalisasi media digital efektif meningkatkan promosi, interaksi pelanggan, dan daya saing UMKM Soitom di industri kuliner Kota Batam

Pengaruh Brand Ambasador Dan Electronic Word Of Mouth (E-Wom) Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Life Style Sebagai Variabel Moderasi

Putri Winantu — 2026-01-01

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap pola perilaku konsumen, khususnya dalam proses pengambilan keputusan pembelian di platform marketplace. Salah satu contohnya adalah Kick Avenue, yang berfokus pada penjualan produk fashion serta sneakers orisinal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji sejauh mana Brand Ambassador dan Electronic Word of Mouth (E-WOM) berpengaruh terhadap keputusan pembelian, serta menelaah bagaimana gaya hidup (Life Style) berperan sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut pada pengguna Kick Avenue di Kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori, melibatkan 100 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert, kemudian dianalisis menggunakan metode Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Brand Ambassador memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Demikian pula, Electronic Word of Mouth (E-WOM) terbukti memiliki dampak positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selain itu, Life Style berperan memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut dengan keputusan pembelian. Artinya, semakin tinggi kesesuaian antara gaya hidup konsumen dengan citra merek serta informasi digital yang diterima, maka semakin kuat pula kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa strategi pemasaran digital yang selaras dengan karakteristik gaya hidup konsumen dapat meningkatkan efektivitas promosi sekaligus mendorong keputusan pembelian pada platform marketplace seperti Kick Avenue.

Pengaruh Persepsi Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Minuman Boba Mirukiway Di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

Anisa Mustika Sari — 2026-01-01

Di periode 2023 industri makanan serta minuman berperan 39,10 persen mengenai penghasilan domestik bruto (PDB) serta 6,55 % mengenai PDB nasional. Tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat kesatu penjualan bubble tea atau boba terbanyak melalui pendapatan 1,6 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Di Kabupaten Bandung, jumlah UMKM di sektor ini meningkat dari 159.725 unit pada 2022 menjadi 171.669 unit pada 2023. Berdasarkan pra-survei salah satu brand minuman populer di Kabupaten Bandung bernama MirukiWay menawarkan menu variatif, harga terjangkau dan memiliki kualitas yang baik. Penelitian tersebut memanfaatakan metode deskriptif serta verivikatif melalui pendekatan kuantitatif. Sampel yang diterapkan sebesar 385 responden. Penelitian memeanfaatkan Teknik nonprobability sampling, data dikumpulkan dengan distribusi kuesioner untuk 385 narasumber yang kunjung melangsungkan pembelian di MirukiWay. Teknik analisis data yang diterapkan ialah uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji T (secara parsial), uji F (secara simultan), serta uji koefisien determinasi. menganalisis data memanfaatkan software IBM SPSS 25. Analisis menyatakan atas Persepsi Harga (X₁) serta Kualitas Produk (X₂) berdampak signifikan mengenai Kepuasan Pelanggan. Koefisien regresi untuk Persepsi Harga adalah 0.278 serta untuk Kualitas Produk 0.412, dengan signifikansi 0.000. Uji F menyatakan atas kedua variabel secara simultan meningkatkan kepuasan pelanggan MirukiWay di Kabupaten Bandung.

The Influence of Business Law Comprehension and Human Resource Integrity on Procedural Compliance in Notarial Deed Preparation

Khairuddin khairuddin — 2026-01-01

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemahaman hukum bisnis dan integritas sumber daya manusia terhadap kepatuhan prosedural pembuatan akta pada Kantor Notaris Khairuddin Rasyid dengan menerapkan pendekatan kuantitatif melalui metode SEM-PLS. Penelitian dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman terhadap regulasi kenotariatan serta kualitas integritas profesional mampu menjamin ketepatan proses penyusunan akta. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua variabel independen memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan prosedural, dengan integritas SDM menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi konsistensi pelaksanaan prosedur. Nilai R-square sebesar 0,63 menegaskan bahwa model yang dibangun mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam kepatuhan prosedural. Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan juga menunjukkan peningkatan yang nyata pada kualitas pelaksanaan proses administrasi dan akurasi penyusunan akta. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman hukum serta peneguhan nilai integritas merupakan prasyarat penting bagi notaris untuk menjamin kesesuaian praktik dengan ketentuan perundang-undangan. Implikasi praktis penelitian ini terletak pada kebutuhan kantor notaris untuk memperkuat pelatihan hukum, membangun budaya kerja berbasis integritas, dan mengoptimalkan standar prosedural internal. Namun penelitian masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup responden dan ketergantungan pada data perseptual yang dapat dipengaruhi subjektivitas.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Upah di Perusahaan X Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Nurokhmah — 2026-01-03

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja atas hak medapatkan upah yang layak diperusahaan X dalam implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Fokus utama kajian dalam penelitian adalah penerapan perlindungan hukum terhadap hak pekerja atas upah yang layak serta mengidentifikasi sejauh mana perusahaan menjalankan kewajiban terhadap hak pekerja sesuai dengan ketentuang perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan dilakukan dengan menggabungkan dua aspek yaitu aturan hukum yang berlaku seperti (Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah) dengan fakta dilapangan secara langsung dari fenomena yang terjadi di lapangan, studi lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pekeja serta pihak manajemen di perusahaan. Namun, hasil dari penelitian terdapat pelanggaran dalam praktik pembayaran upah terhadap pekerja, yang mana masih sering pekerja mendapatkan upah jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukan perlu adanya pengawasan lebih lanjut dari instansi ketenagakerjaan serta meningkatkan edukasi kesadaran hukum bagi pekerja dan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi peraturan regulasi ketenagakerjaan. Meskipun undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dijadikian landasan hukum yang kuat tetapi penerapan di perusahaan X masih membutuhkan perbaikan guna menjamin hak hak pekerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Efektivitas Presensi Real-time Berbasis Skul.id di SMK Unggulan NU

Achmad Fikri Izzuddin Noer — 2026-01-03

Sistem presensi manual yang masih diterapkan di banyak instusi pendidikan seringkali menimbulkan permasalahan seperti keterlambatan pencatatan, risiko manipulasi data, dan tingginya beban administratif guru maupun staf. Penerapan presensi digital berbasis aplikasi menjadi solusi yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas data kehadiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas presensi real-time berbasis Skul.id di SMK Unggulan NU dengan meninjau akurasi, ketepatan waktu, kemudahan penggunaan, serta efisiensi administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang melibatkan pengamatan terhadap proses presensi, analisis data sistem, serta kuesioner kepada guru sebagai pengguna utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presensi berbasis Skul.id sangat efektif dengan skor rata-rata 9 dari 10. Sistem mampu menampilkan data kehadiran secara real-time, meminimalkan human-error, mempercepat proses rekap, serta mudah digunakan oleh guru. Dibandingkan sistem manual, Skul.id meningkatkan efisiensi waktu dan menurunkan tingkat manipulasi kehadiran. Namun, ditemukan satu celah teknis yaitu potensi manipulasi menggunakan dua perangkat HP (Handphone), serta kendala minor terkait jaringan. Secara keseluruhan, Skul.id terbukti efektif dalam mendukung manajemen kehadiran dan layak diterapkan secara luas, dengan catatan perlunya peningkatan fitur keamanan dan optimasi akses pada kondisi jaringan lemah.

Perbandingan Pengaturan Ahli Waris Pengganti dan Harta Gono-Gini dalam Hukum Islam dan Perdata di Indonesia

Dwi Naili Hidayah — 2026-01-03

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan ahli waris pengganti dan harta gono-gini dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis prinsip, mekanisme hukum, dan implikasi praktis dalam pembagian warisan dan pengelolaan harta perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis sumber hukum primer seperti Al-Qur’an, Hadis, KHI, dan KUHPerdata, serta jurnal akademik dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan keadilan substantif, memprioritaskan hak keturunan, dan mengikuti bagian warisan yang telah ditentukan berdasarkan prinsip syariat. Hukum perdata lebih menekankan kepastian hukum, prosedur formal, dan fleksibilitas melalui mekanisme seperti plaastsvervulling dan perjanjian kawin. Kedua sistem memberikan perlindungan bagi ahli waris dan pasangan, menjamin transparansi pengelolaan harta, dan meminimalkan potensi konflik, meskipun berbeda dalam pendekatan filosofis dan prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap perbedaan dan kesamaan kedua sistem hukum ini penting untuk penerapan hukum waris dan harta perkawinan yang adil, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat plural di Indonesia.

Analisis Praktik Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Ranah Peradilan

Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh — 2026-01-03

Penelitian ini membahas praktik pinjam pakai dalam ranah peradilan dengan studi lapangan di Pengadilan Negeri Temanggung yang menekankan pada aspek kepastian hukum. Secara normatif, pasal 44 ayat (2) KUHAP memberikan batasan penggunaan barang bukti oleh siapa pun selama proses persidangan berlangsung karena barang bukti harus tetap utuh dalam penyimpanan pihak berwenang sebagai penunjang proses pembuktian. Namun, dalam praktik ditemukan adanya kebutuhan masyarakat akan penggunaan kembali barang bukti terutama apabila barang tersebut memiliki urgensi vital bagi pemiliknya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Edisi II Tahun2007 untuk menjawab dilema tersebut. Pedoman ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan perizinan pinjam pakai dengan syarat yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan bersumber pada peraturan, literatur ilmiah, wawancara dan partisipasi langsung dalam pembuatan penetapan. Hasilnya menunjukkan bahwa pedoman teknis dapat menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat yang tetap menjamin kepastian hukum

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Kesehatan

Haninah Haninah — 2026-01-03

Penelitian ini mengkaji dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja profitabilitas rumah sakit swasta emiten sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu CARE, MIKA, SILO, HEAL, dan SRAJ, selama periode 2018–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif, di mana rasio Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM) dihitung dari laporan keuangan tahunan, kemudian dianalisis menggunakan uji normalitas Shapiro–Wilk dan uji beda nonparametrik Kruskal–Wallis untuk membandingkan tiga fase: pra, saat, dan pasca pandemi. Hasil statistik deskriptif menunjukkan tingkat profitabilitas rata-rata yang relatif rendah dengan variasi yang cukup besar dan adanya beberapa nilai negatif, yang mengindikasikan efektivitas penggunaan aset, pengembalian terhadap ekuitas, dan kemampuan menghasilkan laba bersih yang belum optimal serta tidak merata antar rumah sakit. Namun, hasil uji Kruskal–Wallis dengan p-value ROA 0,132, ROE 0,452, dan NPM 0,234 (α = 0,05) menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada profitabilitas antara periode pra, saat, dan pasca pandemi, sehingga seluruh hipotesis nol diterima. Temuan ini menyimpulkan bahwa sektor rumah sakit swasta emiten kesehatan relatif resisten terhadap guncangan pandemi COVID-19 dari sisi profitabilitas, meskipun masih diperlukan penguatan pengelolaan aset, struktur modal, serta strategi efisiensi biaya dan pengembangan pendapatan agar ketahanan keuangan ke depan semakin terjaga.

Pengembangan Bahan Ajar PAI Menggunakan Pendekatan Lesson Study dengan Integrasi Literasi Budaya Lokal untuk Memperkuat Nilai-Nilai Gotong Royong pada Siswa SMPN 03 Ampelgading

Aisyah Nindi Antika — 2026-01-03

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis pendekatan Lesson Study dengan integrasi literasi budaya lokal guna memperkuat nilai-nilai gotong royong pada siswa SMPN 03 Ampelgading. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model ADDIE yang meliputi tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Implementasi pembelajaran dilaksanakan melalui tahapan Lesson Study: Plan, Do, dan See sebagai bagian dari proses uji coba dan perbaikan berkelanjutan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, angket, serta penilaian sikap siswa. Validasi ahli materi dan media dilakukan sebelum implementasi untuk memastikan kelayakan produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan layak digunakan dengan skor kelayakan rata-rata 88% (kategori sangat baik). Selain itu, terjadi peningkatan signifikan pada indikator sikap gotong royong siswa, yaitu dari 48% sebelum perlakuan menjadi 87% setelah penerapan bahan ajar. Respon siswa dan guru juga menunjukkan bahwa pembelajaran lebih bermakna karena terkait dengan konteks budaya lokal yang dekat dengan kehidupan siswa.

Pengaruh Penggunaan Media Sosial Tiktok, Lingkungan Pergaulan Kampus, dan Motivasi Belajar terhadap Tingkat Keaktifan Mahasiswa

Ghozali — 2026-01-03

Perkembangan teknologi dan media sosial, khususnya TikTok, telah memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan mahasiswa, termasuk tingkat keaktifan mereka di lingkungan kampus. Selain itu, faktor lingkungan pergaulan dan motivasi belajar juga berperan penting dalam mendorong maupun menghambat keterlibatan mahasiswa dalam berbagai aktivitas, baik yang bersifat akademis maupun nonakademis. Riset ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial TikTok, lingkungan pergaulan kampus, dan motivasi belajar terhadap tingkat keaktifan mahasiswa, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Instrumen kuesioner disebarkan kepada responden, kemudian dianalisis menggunakan uji, uji analisis data, asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel penggunaan TikTok, lingkungan pergaulan kampus, dan motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap tingkat keaktifan mahasiswa. Akan tetapi pada analisis persial, hanya penggunaan TikTok dan lingkungan pergaulan kampus yang memiliki pengaruh signifikan, sedangkan motivasi belajar tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Hasil tersebut menyatakan bahwa faktor sosial dan digital cenderung lebih dominan dalam memengaruhi keaktifan mahasiswa dibandingkan faktor internal seperti motivasi belajar. Oleh karena itu, institusi pendidikan disarankan untuk mengadopsi strategi yang adaptif terhadap tren digital guna mengajak mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam beragam aktivitas di lingkungan kampus.

Rekontruksi Kewenangan Ojk Terhadap Pinjaman Online (PINJOL) Ilegal Akibat Kelemahan Regulasi Fintech di Indonesia

Apriliani Rahmalillah — 2026-01-03

Perkembangan layanan keuangan digital telah menimbulkan celah regulasi yang memungkinkan platform pinjaman online ilegal beroperasi secara luas di Indonesia. Kondisi ini melemahkan perlindungan konsumen serta efektivitas pengawasan lembaga terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji hubungan antara kelemahan regulasi dan keterbatasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani pinjaman online ilegal. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan kewenangan quasi-represif, terbatasnya mekanisme investigasi lintas batas, dan belum optimalnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor utama yang menghambat penanggulangan pelanggaran keuangan digital. Contoh kasus seperti peristiwa Wonogiri tahun 2021 serta pengungkapan jaringan lintas negara menggambarkan kemampuan adaptif pelaku ilegal dalam menghindari pengawasan. Temuan tersebut menegaskan perlunya rekonstruksi kewenangan OJK melalui penguatan dasar hukum, perluasan intervensi administratif, pembentukan kolaborasi permanen antar lembaga, dan peningkatan teknologi pengawasan. Rekonstruksi ini diharapkan mendukung kerangka regulasi yang lebih responsif dan preventif dalam melindungi konsumen di era digital

Dinamika Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Tren Joanna dan Tren Cinderella Kajian Sosial dan Hukum Keluarga Islam

Risma — 2026-01-03

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika keharmonisan rumah tangga dalam perspektif dua tren yaitu tren Joanna dan tren cinderella, ditinjau dari aspek sosial dan Hukum Keluarga Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif - analitis melalui studi pustaka terhadap literatur video tren, media sosial, serta ketentuan hukum Islam. penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif untuk mengkaji bagaimana budaya digital membentuk persepsi masyarakat terhadap relasi ideal antara suami dan istri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tren Joanna yang menggambarkan kemandirian dan dominasi perempuan dalam rumah tangga mencerminkan pergeseran nilai dari konsep qawamah dan ta‘awun dalam islam menuju relasi egaliter modern. Sebaliknya, tren Cinderella menonjolkan ketergantungan emosional dan finansial terhadap pasangan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan peran dan rentan terhadap konflik rumah tangga. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keharmonisan rumah tangga tidak diukur dari dominasi atau ketundukan salah satu pihak, melainkan dari penerapan prinsip sakinah mawaddah wa rahmah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literasi keluarga Islami yang adaptif terhadap budaya digital, serta menjadi rujukan bagi pembinaan keluarga yang berlandaskan nilai spiritual dan kesetaraan. Tren Joanna dan tren Cinderella yang marak di media sosial mencerminkan perubahan pola pikir dan perilaku generasi muda terhadap konsep pernikahan dan keharmonisan rumah tangga. Kedua tren ini tidak hanya menjadi konten viral, tetapi juga merepresentasikan konstruksi sosial baru mengenai peran gender dalam institusi keluarga.

Strategi Penerapan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur

Alfiana Ghani — 2026-01-03

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi penerapan pengelolaan manajemen sumber daya guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). Sebagai sekolah Indonesia yang beroperasi di luar negeri, SIKL menghadapi tantangan khusus dalam pengelolaan guru, mulai dari proses rekrutmen, penempatan, pengembangan profesional, hingga evaluasi kinerja yang harus disesuaikan dengan konteks pendidikan transnasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru sebagai subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan guru di SIKL dilakukan melalui penerapan fungsi manajemen POAC. Pada tahap planning, sekolah menyusun perencanaan kebutuhan guru, rekrutmen ketat dari KEMENDIKBUD, dan perencanaan kurikulum. Pada tahap organizing, pembagian tugas dilakukan berdasarkan kompetensi serta kebutuhan jenjang pendidikan. Tahap actuating diwujudkan melalui arahan, supervisi, motivasi, dan pelatihan bagi guru, baik dari pemateri internal maupun eksternal. Pada tahap controlling, sekolah melakukan monitoring pembelajaran, evaluasi kinerja, serta menerapkan model evaluasi 360 derajat untuk menjaga objektivitas penilaian.

Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Menikah

Makruz Junaidi — 2026-01-03

Sebuah tempat penjara/lapas merupakan tempat yang seringkali dianggap sebagai tempat penebusan seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Hak-hak kebebasan dari narapidana terbatasi salah satunya yaitu menyalurkan Hasrat seksualnya kepada pasangan. Seperti yang kita ketahui bagi seorang suami nafkah merupakan pemberian yang wajib dilakukan terhadap istrinya dalam perkawinan, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan maupun nafkah bathin. Dalam jurnal ini, penulis menganalisis dampak dari Conjugal Visit bagi narapidana, Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemenuhan hak biologis narapidana yang sudah menikah merupakan persoalan hukum dan HAM yang belum terselesaikan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sehingga penulis memilih untuk menganalisis perlunya berinovasi terhadap hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan bertujuan untuk perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) terkait pemenuhan hak biologis narapidana sehingga diperlukan analisis mendalam, Jurnal ini menggunakan metode hukum normatif. Menggunakan perbandingan hukum sistematis digunakan untuk memeriksa data studi literatur. Hasilnya bahwa, hak-hak seksual merupakan hal yang mendasar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat mengenai aturan suami wajib memberikan nafkah sebagai narapidana dan pelaksanaan Conjugal Visit di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi untuk mengakomodir mekanisme conjugal visit yang terukur.

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan Operasional

Ronaan Maulana Basuki — 2026-01-03

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan sebagai intervensi strategis negara untuk menanggulangi kekurangan gizi, menurunkan angka stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dinamika implementasi, keberlanjutan fiskal, tata kelola kelembagaan, serta risiko operasional program MBG dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung dokumen kebijakan, data statistik, dan laporan lembaga resmi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun MBG memiliki kontribusi penting bagi pemerataan gizi dan pembangunan kesehatan nasional, implementasinya menghadapi sejumlah persoalan serius, seperti beban fiskal yang sangat besar, koordinasi lintas lembaga yang belum solid, ketimpangan distribusi wilayah, kelemahan dasar hukum, serta munculnya kasus keamanan pangan. Temuan ini menegaskan perlunya desain fiskal yang hati-hati, penguatan kerangka regulasi, tata kelola yang terintegrasi, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar MBG benar-benar berdampak pada peningkatan gizi jangka panjang tanpa memicu instabilitas sosial-ekonomi. Evaluasi ini menekankan bahwa MBG tidak hanya memerlukan ketepatan distribusi pangan, tetapi juga keselarasan kebijakan, transparansi, dan keberlanjutan pelaksanaan.

Dampak Migrasi Terhadap Sosial Budaya di Kota Batam

Ibnu Muzaf — 2026-01-03

Penelitian ini mengkaji tentang dampak migrasi terhadap perubahan sosial budaya di Kota Batam, Kota yang merupakan tempat tujuan migrasi dari berbagai daerah di Indonesia. Migrasi dilakukan dengan tujuan utama meningkatkan kondisi ekonomi, namun juga membawa perubahan sosial budaya melalui proses akulturasi. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui perubahan budaya sosial yang terjadi akibat migrasi di Kota Batam, faktor migrasi, serta dampak positif dan negatif terhadap sosial budaya Kota Batam. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mengambil sumber data yang relevan tentang dampak migrasi terhadap sosial budaya. Analisis dan penyajian datanya menggunakan deskriptif analisis dan berdasarkan fenomena yang terlihat di Kota Batam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor migrasi yang dilakukan yaitu ekonomi, pendidikan, budaya, lingkungan, dan sosial. Dampak yang diberikan adalah dampak positif dan negatif. Dampak positif migrasi adalah munculnya keragaman bahasa, gaya bicara, dan pakaian, terbukanya lapangan pekerjaan, serta pelestarian budaya lokal melalui adaptasi. Migrasi juga menimbulkan dampak negatif seperti kesalahpahaman komunikasi, ancaman terhadap keberlangsungan rumah adat Melayu asli, berkurangnya lahan dan ruang budaya bagi masyarakat asli, serta konflik sosial budaya yang dapat mengganggu kohesi sosial. Pergeseran demografis akibat migrasi menyebabkan masyarakat Melayu asli semakin tersingkir dari wilayah tradisionalnya, dengan implikasi penting bagi dinamika sosial budaya di Kota Batam.

Paradigma Baru Hukum Investasi Sektor Industri Indonesia

Agi Attaubah Hidayat — 2026-01-03

Penelitian ini menganalisis transformasi paradigma hukum investasi di sektor industri Indonesia pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan komparatif, studi ini mengkaji pergeseran fundamental dari model regulasi UU 3/2014 tentang Perindustrian menuju model baru dalam UU Cipta Kerja. Temuan penelitian mengungkap adanya perubahan paradigma dari pendekatan proteksionis dan terdesentralisasi menuju liberalisasi terkendali dan sentralisasi yang berorientasi pada efisiensi investasi. Transformasi ini tercermin dalam empat aspek utama: sentralisasi perizinan berusaha, relaksasi kepemilikan asing di industri strategis, kemudahan impor bahan baku, dan fleksibilitas standardisasi. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan daya tarik investasi, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan koordinasi pusat-daerah yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, kedaulatan ekonomi nasional, dan perlindungan industri domestik.

Sikap Bahasa Terhadap Bahasa Indonesia Siswa Kelas VIII SMP Islam Ashabul Kahfi

Seri Rahayu — 2026-01-03

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sikap kesetiaan bahasa siswa kelas VIII SMP Islam Ashabul Kahfi terhadap berbahasa Indonesia, mendeskripsikan sikap kebanggaan bahasa siswa kelas VIII SMP Islam Ashabul Kahfi terhadap bahasa Indonesia serta mendeskripsikan sikap kesadaran siswa kelas VIII SMP Islam Ashabul Kahfi akan adanya norma berbahasa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dengan bentuk penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung, dan dokumentasi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data penelitian menggunakan model interaktif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sikap kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran akan adanya norma bahasa siswa kelas VIII SMP Islam ashabul kahfi dapat di kategorikan baik. Temuan ini memberikan gambaran positif tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan siswa SMP Islam Ashabul Kahfi.

Pengaruh Pengalaman Pembelian, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Ulang Scarlett Whitening di e-Commerce Shopee di Kota Bandung

Rifiany Siti Alyah — 2026-01-04

Penelitian’ ini meneliti pengaruh pengalaman pembelian, kualitas pelayanan, dan kualitas produk terhadap’ minat beli’ ulang produk Scarlett Whitening di platform Shopee di Kota Bandung. Dengan pendekatan kuantitatif asosiatif, data yang diperoleh dari 100 responden yang pernah membeli produk Scarlett Whitening melalui Shopee. Analisis data dilakukan mengunakan regresi linier’ berganda dengan bantuan SPSS’ versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman pembelian, kualitas pelayanan, dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifkan terhadap minat beli ulang baik secara parisal maupun simultan. Nilai koefisien determinasi ( ) ‘sebesar 0,399’ menunjukkan ketiga variabel tersebut menjelaskan 39,9% variasi minat beli ulang, sedangkan 60,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil dari penelitian’ ini menghasilkan temuan bahwa peningkatan pengalaman berbelanja, kualitas pelayanan yang andal, dan kualitas produk yang baik menjadi strategi penting untuk memperkuat loyalitas konsumen untuk melakukan pembelian ulang

The Influence of Role Model and Social Media on Alertness to Business Ideas Among Gen Z

Mohammad Yuki Fairuuz — 2026-01-04

This study examines how role models and social media influence alertness to business ideas among Generation Z in Bandar Lampung. Alertness to Business Ideas (ABI) is an early-stage entrepreneurial capability that enables individuals to notice, interpret, and evaluate information that may develop into potential opportunities. This research aims to determine whether exposure to role models and engagement with social media significantly strengthen ABI among young individuals. A quantitative approach was used, involving 150 valid responses collected from Generation Z participants. Data were analyzed using descriptive statistics, validity and reliability testing, and multiple linear regression with a Bootstrap resampling procedure of 5000 iterations. The findings show that respondents reported high perceptions of role models, strong social media engagement, and high levels of alertness to business ideas. The regression results indicate that both role models and social media have a significant positive effect on ABI, with role models demonstrating the stronger influence. The model explains 45.6 percent of the variance in ABI. These findings suggest that role models and social media both play important roles in shaping alertness to business ideas among youth. The study implies that strengthening students’ exposure to entrepreneurial role models and enhancing access to informative digital content may further develop their ability to notice, interpret, and evaluate potential business opportunities.

The Effect of Attitude Toward Entreprenurship Education and Environmental Factors on Continuance of Entrepreneurship Engagement

Bintang Nadhiva Balqis — 2026-01-04

The growing concern over educated unemployment in Indonesia has strengthened the role of entrepreneurship education as an alternative career pathway for university students. Yet many students who successfully initiate ventures during entrepreneurship programs struggle to sustain their entrepreneurial involvement afterward. This study aims to examine how Attitude Toward Entrepreneurship Education (ATEE) and Environmental Factors (EF) influence the Continuance of Entrepreneurship Engagement (CEE) among participants of the Wadhwani Ignite Program at Universitas Lampung. A quantitative approach was applied through a structured questionnaire distributed to 219 valid respondents, followed by validity, reliability, classical assumption testing, and multiple regression analysis. The findings show that both ATEE and EF significantly affect CEE, with EF demonstrating a stronger and more consistent influence. Students reported meaningful learning experiences and increased motivation from the program, yet many discontinued their ventures due to limited access to funding, mentoring gaps, and the absence of long-term institutional support. Descriptive results also reveal a gap between students’ desire to pursue entrepreneurship and their confidence in sustaining the businesses initiated during the program. The regression model explains 30.7% of the variation in CEE, underscoring that while educational attitudes contribute to entrepreneurial persistence, environmental support becomes the decisive factor in sustaining student ventures. These results highlight the need for universities to reinforce entrepreneurial ecosystems beyond classroom instruction.

Anteseden Motivasi Pelayanan Publik Street Level Bureaucracy Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang

Maria Leliana Nembo — 2026-01-04

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji motivasi pelayanan publik pada pegawai street level bureaucracy di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang serta faktor-faktor yang membentuk motivasi tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pegawai yang langsung berinteraksi dengan anak binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pegawai dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti rasa tanggung jawab, kepuasan kerja, dan sikap empati serta faktor ekstrinsik berupa gaji, apresiasi atasan, lingkungan kerja kondusif, dan kesempatan pelatihan. Motivasi pelayanan publik yang tinggi berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan anak binaan. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan kesejahteraan pegawai dan peningkatan sarana prasarana sebagai upaya memperkuat motivasi kerja demi optimalisasi pelayanan publik di LPKA. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengelolaan sumber daya manusia dan kebijakan peningkatan pelayanan publik di lembaga pembinaan anak.

Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Selaganggeng Terhadap Aplikasi Mobile JKN

Nita — 2026-01-04

Mobile JKN merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Namun dalam penggunaannya belum maksimal, hal ini dipengaruhi oleh faktor pengetahuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat terhadap aplikasi Mobile JKN. Desain penelitian ini menggunakan metode cross sectional kuantitatif. Populasi penelitian adalah masyarakat dengan usia produktif dari 20-35 tahun dengan jumlah 1.050 warga. Sampel diperoleh menggunakan rumus slovin dengan margin 5% diperoleh 290 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala guttman. Analisis data menggunakan Univariat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden memiliki pengetahuan kurang sebanyak 129 (44%) responden. Pengetahuan berdasarkan usia didominasi oleh kategori dewasa awal dengan pengetahuan kurang sebanyak 77 (27%) responden, berdasarkan pendidikan terakhir mayoritas SLTA sebanyak 216 (74%) dan mendominasi pengetahuan kurang 97 (33%) dan berdasarkan pekerjaaan terbanyak yaitu karyawan swasta sebanyak 156 (54%) dan mayoritas memiliki pengetahuan kurang 75 (26%). Saran bagi pihak terkait mengadakan penyuluhan terhadap Mobile JKN.

Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Return Saham Terhadap Arus Kas Bebas

Cynthia — 2026-01-04

Sektor properti dan real estate memiliki kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, namun tetap menghadapi fluktuasi kinerja keuangan yang dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas bebas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan return saham terhadap arus kas bebas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi linier berganda berbasis data panel dengan total 74 observasi dari 23 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, ROA, ROE, dan return saham tidak berpengaruh signifikan terhadap arus kas bebas, sementara pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan penjualan yang kuat lebih mampu meningkatkan kapasitas kas operasional dan memperbesar arus kas bebas dibandingkan indikator profitabilitas maupun persepsi pasar.

Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur

Maria Dionisia Babut — 2026-01-04

Masyarakat Manggarai Timur sangat menjunjung tinggi adat istiadat, terutama dalam sistem pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan menurut hukum adat masyarakat Desa Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang meneliti fakta-fakta hukum melalui wawancara dan observasi langsung terhadap perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan masyarakat adat Rana Mbata masih menganut prinsip patrilineal, di mana anak laki-laki (ata one) menjadi ahli waris utama, sedangkan anak perempuan (ata pe’ang) tidak memiliki hak waris karena dianggap akan mengikuti marga suami. Namun, terdapat pergeseran nilai dalam praktiknya, di mana beberapa orang tua memberikan warisan kepada anak perempuan atas dasar kedekatan emosional atau kontribusi dalam merawat orang tua. Meskipun demikian, praktik ini dinilai berpotensi mengganggu tatanan hukum adat yang telah mengakar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak waris sebaiknya tetap diberikan kepada anak laki-laki sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan kesinambungan garis keturunan.

Pengaturan dan Perlindungan Hukum Aset Kripto sebagai Objek Jaminan dalam Kajian Hukum Jaminan

Ariza Fachrur Razak — 2026-01-04

Penelitian ini mengkaji pengaturan serta bentuk perlindungan hukum terhadap aset kripto sebagai objek jaminan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Aset kripto sebagai aset keuangan digital memiliki karakteristik tidak berwujud, berbasis teknologi blockchain, dan bernilai ekonomi, sehingga berpotensi digunakan sebagai objek jaminan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum aset kripto sebagai objek jaminan dapat ditelusuri melalui regulasi sektor perdagangan berjangka, keuangan digital, serta hukum perdata, khususnya konsep benda tidak berwujud dan jaminan fidusia. Perlindungan hukum bagi pemegang jaminan aset kripto diberikan melalui perlindungan preventif dan represif, baik melalui perjanjian, pengamanan teknologi, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Namun demikian, pengaturan jaminan aset kripto masih tersebar dan belum terintegrasi secara khusus. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan harmonisasi regulasi agar perlindungan hukum bagi pemegang jaminan aset kripto dapat terwujud secara optimal.

Inkonsistensi Regulasi Pembatasan Transfer Devisa Hasil Ekspor pada Sektor Sumber Daya Alam

Wiratama — 2026-01-04

Penelitian ini membahas inkonsistensi antara Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penanaman Modal Berbasis Sumber Daya Alam dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam konteks prinsip free transfer of profit (kebebasan transfer keuntungan). Prinsip tersebut merupakan bagian penting dari perlindungan hukum bagi investor asing dalam rezim hukum investasi internasional, namun mengalami pembatasan melalui ketentuan nasional yang berorientasi pada perlindungan kepentingan ekonomi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inkonsistensi aturan yang timbul antara peraturan nasional dengan prinsip hukum internasional, serta untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum terhadap Pemerintah Indonesia apabila terjadi sengketa investasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan free transfer of profit dalam PP 8/2025 belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan investor asing sebagaimana diatur dalam perjanjian investasi internasional, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi nasional yang mempertimbangkan kepastian hukum dan kedaulatan negara sebagai tuan rumah (host state) dalam menghadapi tuntutan investor asing.

Pengaruh Tax Planning, Leverage, dan Modal Kerja terhadap Kinerja Keuangan Periode 2022–2024

M. Mutsaqoful Fikri — 2026-01-04

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh strategi keuangan yang meliputi tax planning, leverage, dan modal kerja terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024, yang ditandai dengan volatilitas harga komoditas dan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan auditan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yang menghasilkan sampel sebanyak 27 perusahaan dengan total 81 observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) yang diolah menggunakan perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, tax planning, leverage, dan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun, hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa tax planning, leverage, dan modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROE). Hal ini mengindikasikan bahwa pada periode pengamatan, kinerja keuangan perusahaan sektor energi lebih didominasi oleh faktor eksternal makroekonomi dibandingkan efisiensi strategi keuangan internal.

Analisis Kebijakan Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Presiden Prabowo di DKI JAKARTA

Erlin Lawata — 2026-01-04

Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan efisiensi anggaran pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta implementasinya di Provinsi DKI Jakarta. Melalui metode studi literatur dan pendekatan systematic literature review (SLR), penelitian mengkaji kebijakan efisiensi dari perspektif tahapan kebijakan publik menurut Thomas R. Dye. Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi anggaran didorong oleh tekanan fiskal nasional, meningkatnya beban subsidi, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan prioritas. Pemerintah pusat merespons melalui penerbitan Inpres tentang efisiensi belanja yang kemudian diterjemahkan oleh DKI Jakarta dalam bentuk pembatasan perjalanan dinas, pengurangan kegiatan seremonial, serta pergeseran alokasi menuju sektor prioritas. Meskipun terdapat indikasi peningkatan disiplin belanja dan pengendalian kegiatan non-produktif, efektivitas implementasi belum optimal karena beberapa kendala seperti tingginya SiLPA, tantangan koordinasi OPD, serta kebutuhan layanan publik di kota metropolitan. Dengan evaluasi yang lebih ketat dan peningkatan tata kelola, kebijakan efisiensi berpotensi memperkuat kinerja fiskal daerah secara berkelanjutan.

Kebijakan Pemblokiran Kartu ATM Rekening Dormant di Indonesia

Farrel Putra Ramadhan — 2026-01-04

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas kebijakan pemblokiran kartu ATM pada rekening yang tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut serta merumuskan rekomendasi penyempurnaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitik melalui studi pustaka terhadap artikel-artikel ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil menurunkan risiko penipuan, meningkatkan kualitas dana pihak ketiga, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Namun, dalam implementasinya kebijakan ini masih kurang efektif karena rendahnya literasi keuangan nasabah. Selain itu, prosedur reaktivasi yang dilakukan pihak bank cukup rumit, minimnya pemanfaatan teknologi digital, pengawasan internal yang belum optimal, serta kecenderungan perbankan syariah yang masih berorientasi pada profit sehingga kurang selaras dengan tujuan perlindungan harta dan pemberdayaan masyarakat menurut maqasid syariah. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efisiensi kebijakan berada pada tingkat sedang dan masih banyak hambatan yang menjadi penyebab kebijakan ini belum mencapai titik optimal, maka dapat dilakukan lima langkah perbaikan, yaitu penguatan edukasi kepada nasabah dan pemasaran digital, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pemantauan secara langsung, penyederhanaan mekanisme reaktivasi, pemberian kelonggaran periode tidak aktif bagi kelompok rentan, serta peningkatan koordinasi para stakeholder seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Penemuan Hukum dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim yang Berkeadilan

Sari Sania Tampubolon — 2026-01-04

Penemuan hukum dan penalaran hukum merupakan dua pilar utama dalam proses peradilan yang menentukan kualitas serta keadilan suatu putusan hakim. Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, penemuan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma secara mekanis, tetapi sebagai proses aktif hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep penemuan hukum dalam sistem peradilan Indonesia serta menganalisis sejauh mana penemuan dan penalaran hukum berpengaruh terhadap kualitas serta keadilan putusan pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, penelitian ini menemukan bahwa penemuan hukum dilakukan melalui berbagai metode seperti interpretasi, konstruksi hukum, dan argumentasi yang bertumpu pada asas-asas keadilan substantif. Selain itu, penalaran hukum yang sistematis, logis, dan berlandaskan asas proporsionalitas terbukti memengaruhi kualitas putusan, baik dari segi kepastian hukum, kemanfaatan, maupun keadilan. Dengan demikian, kualitas penalaran dan kecakapan hakim dalam menemukan hukum menjadi faktor esensial dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara formal tetapi juga berkeadilan secara substantif.

Implikasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa terhadap Hak Atas Tanah

Riega Ditavarsya — 2026-01-04

Penelitian ini mengkaji implikasi penetapan dan penegasan batas desa terhadap hak atas tanah masyarakat di Kabupaten Way Kanan, dengan fokus pada konflik yang muncul setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang batas desa di Kecamatan Pakuan Ratu. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghimpun data lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegasan batas baru telah mengganggu hubungan sosial yang telah lama terbentuk, memicu klaim sepihak atas tanah, serta menimbulkan ketidaksinkronan antara peta administratif dan dokumen agraria yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah. Pergeseran batas menyebabkan sebagian tanah yang secara sertifikat HGU dikuasai PT Adikarya Gemilang masuk ke wilayah administratif Kampung Way Tawar, sehingga memunculkan tindakan penguasaan fisik dan perbedaan persepsi antara batas administratif dan batas hak atas tanah. Secara hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan batas administrasi tidak memiliki kewenangan untuk menghapus, mengalihkan, atau memodifikasi hak atas tanah sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Permendagri Nomor 45 Tahun 2026. Namun, kurangnya pengetahuan dan mengesampingkan hukum oleh masyarakat mengenai pergeseran batas menyebabkan konflik, klaim ganda, dan potensi pelanggaran hak atas tanah.

Pengaruh Brand Ambassador Twice Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Scarlett Di Shopee

Siti Alya Nurhaliza — 2026-01-04

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana brand ambassador Twice serta mutu produk memengaruhi keputusan konsumen saat membeli produk Scarlett Whitening di platform Shopee. Latar belakang studi ini adalah perkembangan pesat dalam strategi pemasaran digital, di mana citra selebriti dan pandangan mengenai mutu produk sangat penting dalam membentuk keputusan beli, terutama di kalangan generasi milenial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kedua variabel independen, yaitu brand ambassador dan mutu produk, “terhadap keputusan pembelian. Pendekatan yang dipakai dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif melalui penelitian survei dengan kuesioner yang menggunakan skala Likert, yang melibatkan 117 peserta yang dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan pengalaman mereka dalam membeli produk Scarlett Whitening di Shopee. Untuk menganalisis data, diterapkan teknik Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS4. Temuan dari dari studi ini mengindikasikan bahwa kualitas barang berpengaruh yang secara signifikan terhadap pilihan untuk membeli dan menjadi faktor utama yang memotivasi pembeli untuk melakukan transaksi. Di sisi lain, brand ambassador tidak memberikan pengaruh langsung terhadap keputusan beli, walaupun berperan dalam memperkuat kesan dan daya tarik produk. Temuan hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya lebih fokus pada peningkatan mutu produk untuk menjaga minat beli konsumen.

Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia

Nurul Aini — 2026-01-04

Penemuan hukum oleh hakim merupakan elemen penting dalam sistem peradilan Indonesia, terutama ketika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memberikan kejelasan atau tidak mampu menjawab kompleksitas peristiwa hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis metode penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim serta mengidentifikasi faktor–faktor yang memengaruhi pemilihan metode tersebut dalam praktik peradilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kajian literatur terhadap putusan pengadilan, doktrin hukum, serta regulasi yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa hakim di Indonesia menerapkan berbagai metode penafsiran, antara lain penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis atau sosiologis, hingga metode penafsiran ekstensif dan restriktif. Pemilihan metode penafsiran tidak bersifat tunggal, melainkan seringkali merupakan kombinasi dari beberapa teknik interpretasi untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap norma yang ditafsirkan. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa pemilihan metode penafsiran oleh hakim dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain latar belakang pendidikan dan pengalaman hakim, nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial, serta prinsip kehati-hatian dalam menjaga konsistensi sistem hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode penafsiran hukum memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan substantif, sekaligus memastikan bahwa putusan hakim tetap berada dalam koridor hukum positif. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam mengenai metode penafsiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya menjadi penting untuk meningkatkan kualitas penemuan hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Refleksi Hukum atas Pelaksanaan Pasal 231 KUHAP: Upaya Realisasi Perlindungan Hak Korban Tabrak Lari di Polresta Gorontalo Kota

Rosela Ismail Musa — 2026-01-04

This study aims to analyze the implementation of Article 231 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) as a legal basis for protecting the rights of victims in hit-and-run crimes within the jurisdiction of the Gorontalo City Police (Polresta Gorontalo Kota). Normatively, Article 231 KUHAP grants victims or their heirs the right to file a compensation claim integrated into the criminal case process; however, its practical enforcement faces various obstacles. This research employs an empirical legal method using a juridical-sociological approach by examining the implementation of the legal provisions through interviews with law enforcement officers and crime victims, as well as analysis of primary and secondary legal sources. The findings indicate that the enforcement of Article 231 KUHAP in Gorontalo City is not yet optimal due to juridical, structural, and cultural constraints. These include the absence of clear technical guidelines, limited human resources and inter-institutional coordination, and the low legal awareness among victims and the public. To optimize victim protection, the study recommends strengthening legal socialization, enhancing law enforcement capacity, building coordination with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and applying restorative justice principles as an alternative approach. Therefore, the implementation of Article 231 KUHAP should be directed toward a criminal justice system oriented to comprehensive and humane victim recovery.

Kesenjangan Perlindungan Hukum Dana Pensiun Bagi Pekerja Formal dan Informal

Chornilia Shilvi Putri Januari — 2026-01-04

Penelitian ini menganalisis kesenjangan perlindungan hukum dana pensiun antara pekerja formal dan pekerja informal di Indonesia, serta mengidentifikasi Solusi untuk mengatasi disparitas tersebut. Kebutuhan akan perlindungan hari tua yang esensial dihadapkan pada realitas bahwa akses terhadap jaminan pensiun, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan system BPJS Ketenagakerjaan masih berorientasi kuat pada model hubungan kerja formal. Akibatnya, pekerja informal yang tidak memiliki pemberi kerja tetap dan kontrak yang jelas berada dalam posisi rentan dengan perlindungan yang minimal dan sukarela. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Adalah yuridis normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan, mengkaji UU Dana Pensiun, UU SJSN, dan peraturan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum dana pensiun bagi pekerja formal dan informal menurut UU Dana Pensiun menciptakan diskriminasi structural. UU Dana Pensiun secara implisit mengandalkan peran pemberi kerja, sehingga pekerja formal memiliki basis normatif yang kuat dan akses terjamin, sementara pekerja informal tidak diakomodasi secara eksplisit sehingga menjadikan partisipasi mereka bergantung pada inisiatif individu. Kesenjangan ini mengindikasikan ketidakharmonisan antara UU Dana Pensiun yang eksklusif dengan prinsip universalitas SJSN.

Analysis Of Performance Measurement Using Balanced Scorecard In Cooperative Business Entities

Mohammad Mostaf Fauzil Mufti — 2026-01-04

Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas dan keberlanjutan organisasi koperasi. Koperasi memerlukan alat evaluasi yang komprehensif dan sistematis untuk memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan selaras dengan tujuan organisasi serta kebutuhan anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja koperasi menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Penelitian ini berfokus pada tiga koperasi, yaitu Koperasi Wanita Anggrek Bulan, Koperasi Produsen Nelayan Kalaju (Pulau Pasaran), dan Koperasi Karya Sehat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kinerja koperasi. Data dikumpulkan dari sumber primer melalui wawancara terstruktur dan observasi langsung, serta sumber sekunder yang meliputi laporan keuangan, dokumen resmi, dan publikasi pemerintah yang relevan. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan empat perspektif Balanced Scorecard, yaitu keuangan, anggota (pelanggan), proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keseluruhan ketiga koperasi berada pada kategori cukup. Meskipun aktivitas operasional dasar telah berjalan dengan baik, masih ditemukan kelemahan dalam efisiensi keuangan, kapasitas inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Perbedaan kinerja antar koperasi mencerminkan variasi kemampuan manajerial dan fokus strategis. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan kerangka manajemen kinerja yang terintegrasi untuk meningkatkan daya saing dan menjamin keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang.

Pertanggungjawaban Direksi UMKM Berbentuk Perseroan Perorangan Ketika Terjadi Pailit

Fikran Tomayahu — 2026-01-04

Perseroan Perorangan sebagai entitas badan hukum baru yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja 2023 diharapkan mampu memperkuat sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui kemudahan pendirian, akses pembiayaan, dan perlindungan hukum. Namun, pengaturan mengenai pertanggungjawaban direksi dan tata kelola Perseroan Perorangan belum diatur secara komprehensif, sehingga menimbulkan problematika ketika badan usaha ini berhadapan dengan rezim kepailitan berdasarkan Undang-Undang KPKPU. Ketiadaan norma eksplisit mengenai batas tanggung jawab direksi, potensi pencampuran harta pribadi dan perusahaan, serta ketidaksinkronan antara UU Cipta Kerja, UU PT, dan UU KPKPU menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan pailit terhadap Perseroan Perorangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban direksi, kompatibilitas regulasi, dan batas perlindungan hukum bagi pemilik tunggal dalam konteks kepailitan. Dengan menggunakan pendekatan normatif melalui telaah perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum, penelitian ini menemukan bahwa karakter unik Perseroan Perorangan menuntut penegasan regulatif, khususnya terkait penerapan prinsip limited liability dan kriteria piercing the corporate veil. Kajian ini menekankan pentingnya harmonisasi norma serta penataan ulang mekanisme pertanggungjawaban guna menjamin kepastian hukum bagi UMK dalam menghadapi risiko gagal bayar.

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian oleh Anak

Azmi Akmalia Syifa — 2026-01-04

Penelitian ini membahas upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh anak, dengan menekankan dua pendekatan utama yaitu upaya penal dan non-penal. Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam tindakan kekerasan yang bersifat mematikan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap peran kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum. Melalui metode penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur terkait, penelitian ini menemukan bahwa upaya penal kepolisian telah dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, implementasi upaya tersebut masih menghadapi hambatan seperti

keterbatasan sumber daya, minimnya fasilitas ramah anak, dan pengaruh kelompok sebaya. Sementara itu, upaya non-penal seperti penyuluhan hukum, patroli preventif, pembinaan remaja, dan kerja sama lintas sektor menjadi langkah penting dalam mencegah anak terlibat tindak kekerasan, meskipun efektivitasnya masih terkendala rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kekerasan oleh anak memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan kekuatan hukum, edukasi, dan kolaborasi sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak.

Peran Ragam Bahasa Remaja dalam Pembetukan Pola Komunikasi di Sekolah

Siti Amelia Nuraeni — 2026-01-04

Penelitian ini berfokus pada peran ragam bahasa remaja dalam pembentukan pola komunikasi di sekolah. Bahasa merupakan instrumen sentral dalam kehidupan sosial, berfungsi sebagai sarana komunikasi, pembentuk relasi, identitas, dan pola interaksi. Fenomena ragam bahasa remaja di lingkungan sekolah, yang mencakup bahasa gaul, singkatan, akronim, dan istilah populer dari media sosial, dikaji bukan sebagai penyimpangan bahasa baku, melainkan sebagai variasi bahasa yang dipengaruhi faktor sosial, usia, dan teknologi digital. Ragam bahasa ini memiliki fungsi sosial untuk membangun solidaritas kelompok, memperkuat identitas sebaya, dan menciptakan kedekatan. Studi literatur kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ragam bahasa remaja digunakan dalam interaksi sehari- hari dan bagaimana penggunaannya memengaruhi pola komunikasi antarsiswa serta siswa dengan guru. Hasilnya menunjukkan bahwa ragam bahasa remaja berperan penting dalam membentuk pola komunikasi yang akrab dan egaliter di antara siswa, namun sekaligus berpotensi menciptakan kesenjangan komunikasi dengan guru akibat perbedaan register formal dan informal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pedagogis yang mampu membimbing siswa dalam menyesuaikan penggunaan bahasa sesuai konteks formal dan informal sebagai bagian dari kompetensi komunikatif

Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik dalam Sengketa Tanah Waris

Fani Rahmasari — 2026-01-04

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum Sertifikat Kepemilikan (SHM) dalam sengketa tanah warisan tak terbagi berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G / 2024 / PT.Mgg. Perselisihan tersebut muncul karena dikeluarkannya surat keterangan kepemilikan atas nama salah satu ahli waris yang semata-mata berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dianggap cacat secara formal. Akibatnya, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antara pihak-pihak yang memiliki hak sebagai ahli waris. Dalam Keputusan Nomor 8 / Pdt.G / 2024 / PN Mgg, majelis hakim menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan (SHM) Nomor 1555 atas nama Rusmini sah dan mengikat secara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Sertifikat Kepemilikan (SHM) memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai bukti tertulis dalam sistem pendaftaran tanah. Keabsahan formal sertifikat tidak secara otomatis memberikan kepastian hukum penuh kepada pemegang SHM dalam kepemilikan fisik ketika tanah tersebut masih dikuasai secara ilegal oleh pihak lain. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa putusan tersebut tidak menyatakan penyitaan jaminan dan penyerahan benda tersebut kepada pihak yang berhak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, pemulihan penuh hak kepada pemegang sertifikat belum dilakukan. Penelitian ini menunjukkan lemahnya pejabat dalam proses administrasi, khususnya dalam verifikasi dokumen, yang berujung pada perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, tindakan preventif dan represif perlu diperkuat untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat properti dengan itikad baik.

Determinasi Nilai Perusahaan Sektor Energi: Analisis Profitabilitas, Struktur Modal, Dan Belanja Modal di Bursa Efek Indonesia

Chiyasa Nur Fitriani — 2026-01-04

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, struktur modal, dan capital expenditure terhadap nilai perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Profitabilitas diproksikan menggunakan Net Profit Margin (NPM), struktur modal menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), dan capital expenditure diukur berdasarkan belanja modal perusahaan. Nilai perusahaan dinilai menggunakan rasio Price to Book Value (PBV). Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi BEI serta laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan total 20 perusahaan dan 60 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan capital expenditure dan NPM berpengaruh positif namun tidak signifikan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan, investor, dan peneliti selanjutnya dalam memahami faktor yang memengaruhi nilai perusahaan pada sektor energi.

Pemanfaatan Media Sosial Instagram dalam Personal Branding dan Pengembangan Karier Gen Z

Thresia Sungkono — 2026-01-04

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Meisya Sallwa memanfaatkan media sosial Instagram dalam membangun personal branding dan mendukung pengembangan kariernya sebagai representasi GenZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang terdiri atas lima pengikut akun @meisyasallwa sebagai partisipan utama dan satu praktisi komunikasi sebagai narasumber ahli yang memberikan penilaian profesional serta perspektif akademik terhadap kredibilitas dan kesan awal (first impression) personal branding Meisya Sallwa. Data tambahan diperoleh melalui observasi konten dan dokumentasi akun Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Meisya Sallwa secara konsisten memanfaatkan fitur-fitur Instagram seperti feeds, reels, stories, dan channel sebagai inovasi komunikasi yang efektif untuk memperkuat citra diri. Berdasarkan teori Difusi Inovasi Rogers, Meisya menunjukkan karakter early adopter yang adaptif terhadap perkembangan platform. Penerapan 8 Laws of Personal Branding Montoya tercermin pada Hukum Spesialisasi, Hukum Diferensiasi, Hukum Visibilitas, dan Hukum Nama Baik, yang membangun citra profesional, kredibel, serta inspiratif di mata audiens. Strategi personal branding yang kuat tersebut turut membuka peluang kolaborasi dengan berbagai merek dan memperkuat reputasi kariernya. Penelitian ini menegaskan bahwa personal branding yang konsisten, positif, dan autentik di media sosial berperan penting dalam pengembangan karier Gen Z.

Analisis Kesesuaian Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Pekon Ampai di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus

Novia Safitri — 2026-01-04

Penelitian ini menganalisis kesesuaian Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pasar Pekon Ampai di Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan hukum positif Indonesia melalui pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi secara administratif tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2007, Permendagri Nomor 42 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah Tanggamus Nomor 5 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pasar pekon merupakan aset desa yang wajib dikelola oleh pemerintah pekon atau BUMDes. Secara faktual, Pihak Kedua bersedia menyerahkan bangunan apabila Pihak Pertama memenuhi seluruh kewajiban pembayaran dan denda keterlambatan, namun kewajiban tersebut belum dipenuhi sehingga terjadi wanprestasi. Pelaksanaan perjanjian juga tidak berjalan optimal, termasuk tidak terpenuhinya pembagian hasil dan ketidakjelasan kewajiban pembayaran sampai berakhirnya masa perjanjian. Penyelesaian sengketa masih terbatas pada musyawarah internal tanpa langkah hukum formal. Dengan demikian, perjanjian ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum positif dan mengandung persoalan wanprestasi yang belum terselesaikan.

Problematika Tawkil Wali Dalam Perkawinan Kontemporer

Nurmalia Tara — 2026-01-05

Tawkil wali merupakan salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan akad nikah yang memungkinkan wali untuk mewakilkan kewenangannya kepada orang lain. Dalam konteks perkawinan kontemporer, praktik tawkil wali menghadapi berbagai problematika, baik dari aspek syar'i maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika tawkil wali dalam perkawinan kontemporer, kedudukan hukumnya dalam perspektif fiqh dan hukum positif Indonesia, serta solusi yang dapat ditawarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika tawkil wali meliputi: ketidakpahaman masyarakat tentang syarat dan rukun tawkil, penyalahgunaan wewenang oleh wakil wali, ketidakjelasan status wali dalam kondisi tertentu, dan benturan antara hukum adat dengan hukum Islam. Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan edukasi hukum perkawinan Islam, penguatan peran KUA, dan harmonisasi hukum positif dengan syariat Islam.

Pengaruh Shopping Cart terhadap Purchase Intention di Sosial Commerce melalui Perceived Usefulness, Ease of Use, dan Trust

Imawati Sumaryo — 2026-01-05

Perkembangan social commerce telah mengubah pola belanja konsumen dengan mengintegrasikan interaksi sosial, hiburan, dan transaksi digital dalam satu platform. TikTok Shop melalui fitur keranjang kuning memungkinkan pengguna melakukan pembelian secara langsung dari konten video pendek dan live streaming. Berbeda dengan shopping cart pada e-commerce konvensional yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara, keranjang kuning TikTok Shop berperan sebagai mekanisme pembelian instan yang terintegrasi dengan konten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh shopping cart terhadap purchase intention dengan perceived usefulness, perceived ease of use, dan trust sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang dikumpulkan dari 256 pengguna TikTok Shop di Indonesia dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa shopping cart berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived usefulness, perceived ease of use, dan trust. Selanjutnya, perceived usefulness dan trust berpengaruh signifikan terhadap purchase intention, sedangkan perceived ease of use tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara langsung. Analisis mediasi menunjukkan bahwa perceived usefulness dan trust memediasi secara signifikan pengaruh shopping cart terhadap purchase intention, dengan trust sebagai mediator terkuat. Temuan ini memperluas penerapan Technology Acceptance Model (TAM) dalam konteks social commerce berbasis video dan menegaskan pentingnya kepercayaan dalam mendorong niat beli konsumen.

Analisis Manajamen Risiko Pada Franchise Kudapan Internasional

Zhafirah Kirana Zahra — 2026-01-05

Industri makanan cepat saji menghadapi ketidakpastian tinggi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi signifikansi risiko operasional pada Franchise Kudapan Internasional untuk merumuskan strategi mitigasi. Risiko yang dianalisis mencangkup sumber daya manusia, proses, dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui observasi dan wawancara mendalam dengan manajer toko. Analisis data berpedoman pada empat tahapan ISO 31000: Identifikasi, Analisis (menggunakan matriks likelihood-impact skala 1-5), Evaluasi, dan Mitigasi Risiko. Hasil analisis mengidentifikasi 13 kategori risiko, yang diklasifikasikan menjadi 1 risiko level tinggi, 6 level menengah, dan 6 level rendah. Risiko paling signifikan berada pada level tinggi, yaitu Human error input transaksi (Skor 15) dan Sisa donat tidak terjual (Skor 12). Temuan ini menjadi dasar rekomendasi mitigasi berupa penguatan pengendalian internal dan pelatihan rutin untuk mengurangi human error.

Baseline Kasus Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Desa Sambungrejo 2017

Rizky Rahmawaty — 2026-01-05

Penelitian ini membahas penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Desa Sambungrejo, Kabupaten Magelang, dengan menitikberatkan pada distribusi bantuan pascabencana dan tingkat kesiapsiagaan kelembagaan dari sudut pandang gender. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan aparat desa dan masyarakat terdampak, observasi lapangan, serta penelaahan dokumen kebencanaan. Analisis penelitian mengacu pada teori Gender and Disasters yang dikembangkan oleh World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendataan korban telah dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, informasi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dalam perencanaan maupun penyaluran bantuan. Bantuan yang diberikan cenderung bersifat umum dan kurang terkoordinasi sehingga kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan belum terpenuhi secara optimal. Selain itu, belum terbentuknya kelembagaan kebencanaan desa sebelum bencana, seperti DESTANA dan OPRB berdampak pada rendahnya kesiapsiagaan, keterlambatan proses evakuasi, serta terbatasnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Perspektif gender dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan berada pada tingkat kerentanan yang lebih tinggi akibat peran domestik, keterbatasan mobilitas, dan minimnya akses informasi dalam situasi darurat. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya penguatan analisis gender, pemanfaatan data terpilah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan desa guna mendukung penanganan bencana yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Efektivitas Program Gerakan Remaja Sehat, Keren, dan Cerdas (Gres Kece) dalam menangani anemia remaja di Kabupaten Karawang

Cindi Yulia — 2026-01-05

Anemia pada remaja masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia, khususnya remaja putri. Di Kabupaten Karawang, prevalensi anemia remaja yang relatif tinggi mendorong Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk melakukan Program Gerakan Remaja Sehat, Keren, dan Cerdas (Gres Kece). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Gres Kece dalam menangani anemia remaja di Kabupaten Karawang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berlokasi di Kecamatan Telukjambe Timur dengan SMAN 1 Telukjambe sebagai lokus utama. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Puskesmas Telukjambe, pihak sekolah SMAN 1 Telukjambe, serta remaja putri nya sebagai sasaran program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Gres Kece telah tepat sasaran dengan fokus pada remaja usia sekolah SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Karawang dan didukung pendekatan berbasis sekolah. Sosialisasi program efektif meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja, meskipun perubahan perilaku belum sepenuhnya konsisten. Tujuan program secara umum tercapai ditandai dengan penurunan prevalensi anemia dan peningkatan perilaku hidup sehat. Pemantauan program telah dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik dan evaluasi, namun belum berjalan secara merata. Secara keseluruhan, Program Gres Kece dinilai cukup efektif, tetapi masih memerlukan penguatan pelaksanaan, koordinasi lintas sektor dan konsistensi pembinaan untuk meningkatkan keberlanjutan program.

Peran Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar Sebagai Bekal Kritis dan Inovatif untuk Membangun Birokrasi Digital

Azzahra Nasywa Talitha — 2026-01-05

Perkembangan birokrasi digital menuntut SDM memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan inovatif yang kuat untuk mendukung tata kelola modern. Studi ini mengeksplorasi peran strategis Departemen Administrasi Publik di Universitas Tidar (UNTIDAR) dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan transformasi tata kelola digital Indonesia. Dengan menggunakan studi literatur kualitatif, penelitian ini mengacu pada jurnal akademik, dokumen kebijakan, analisis kurikulum, dan bukti empiris dari kerja lapangan mahasiswa di wilayah Magelang. Temuan menunjukkan bahwa kurikulum departemen mengintegrasikan mata kuliah utama—seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), inovasi sektor publik, analisis kebijakan, dan tata kelola digital—yang memperkuat kapasitas analitis, evaluatif, dan pemecahan masalah mahasiswa. Implementasi pembelajaran berbasis proyek lebih lanjut memungkinkan mahasiswa untuk merancang inovasi berbasis teknologi praktis, termasuk sistem layanan administrasi online, mekanisme layanan publik kode QR, dasbor data penduduk, dan model pengarsipan digital yang diterapkan dalam konteks administrasi perkotaan dan pedesaan. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya sebagai konsumen teknologi, tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam transformasi sektor publik. Studi ini menyimpulkan bahwa UNTIDAR memainkan peran penting dalam menghasilkan birokrat masa depan yang adaptif dan inovatif, serta merekomendasikan penguatan komponen kurikulum, perluasan kolaborasi antara universitas dan pemerintah daerah, dan pelembagaan laboratorium inovasi digital untuk mempercepat pengembangan SDM yang unggul dan mampu mendukung tata kelola cerdas.

Perlindungan Hukum Terhadap Lansia Korban Tindak Pidana Penelantaran Oleh Keluarga

Putu Metta Lusiana Putri — 2026-01-05

Penelitian ini mengkaji urgensi perlindungan hukum dan sosial bagi lansia yang menjadi korban pengabaian kriminal oleh keluarga mereka di Indonesia. Peningkatan signifikan populasi lansia, ditambah dengan ironi pengabaian oleh keluarga—yang seharusnya menjadi pilar perlindungan—menyoroti kegagalan sistemik dalam menjamin kesejahteraan kelompok rentan ini. Perubahan struktur sosial, modernisasi, dan individualisme telah mengikis nilai-nilai tradisional, yang menyebabkan pengabaian tanggung jawab untuk merawat orang tua yang lanjut usia. Pengabaian terhadap lansia merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 304 KUHP dan Pasal 49 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang melanggar hak asasi manusia lansia untuk hidup layak dan aman. Namun, implementasi UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum optimal. Hambatan utama meliputi sistem pelaporan yang lemah, kesadaran hukum yang rendah, dan kurangnya kepekaan dari aparat penegak hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia dapat memberikan efek jera dan memastikan rehabilitasi serta perlindungan korban. Dengan menggunakan pendekatan hukum pidana dan perlindungan sosial, penelitian ini berupaya menawarkan rekomendasi konstruktif untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif, terintegrasi, dan holistik yang tidak hanya bergantung pada sanksi pidana, tetapi juga didukung oleh mekanisme pencegahan dan penyembuhan untuk menjunjung tinggi martabat lansia.

Analisis Pesan Kampanye Politik Dalam Perspektif Invited Behaviour Dan Politicized Collective Identity

Annisa Nur Dzakiyah — 2026-01-05

Pada pemilu tahun 2024 ini, strategi kampanye yang diusung calon lebih mengedepankan inovasi kreatif untuk menarik perhatian pemilih generasi muda. Salah satu tokoh yang mencuri perhatian dalam diskursus publik dan media adalah Anies Baswedan, ia mengusung program "Desak Anies" sebagai strategi kampanye politik interaktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis isi pesan melalui pendekatan psikologi politik diantara adalah Invited Behaviour dan Politicized Collective Identity. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian menemukan bahwa praktek invited behavior dalam strategi kampanye Anies Baswedan lewat forum “Desak Anies” berhasil menjangkau pemilih yang lebih luas diluar basis partai pendukung. Forum “Desak Anies” menciptakan persepsi bahwa Anies adalah kandidat yang berani, dialogis, dan berpihak pada pemilih rasional. Selain menjadi tempat bagi Anies untuk menerapkan strategi invited behavior, program “Desak Anies juga memfasilitasi terbentuknya identitas kolektif baru yaitu masyarakat yang diposisikan sebagai aktor politik yang sadar, vokal, dan teroganisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Desak Anies sebenarnya menjadi strategi komunikasi politik yang efektif untuk menarik partisipasi masyarakat dalam kampanye politik Anies Baswedan, namun tim pemenangan Anies dan Muhaimin perlu menambah sasaran pemilih yang dapat menjangkau forum diskusi Desak Anies sehingga pasangan Anies dan Muhaimin bisa merebut potensi suara dari kubu lawan misalnya ceruk pemilih yang cerdas dan kritis dari pasangan Prabowo.

Model Model Kurikulum Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Subjek Akademik,Humanistik Dan Rekontruksi Sosial

Agung Muhamad Bisri — 2026-01-05

Penelitian ini menganalisis model-model kurikulum yang memiliki peran strategis dalam penguatan Pendidikan Agama Islam (PAI), dengan fokus pada tiga kerangka utama yaitu kurikulum subjek akademik, kurikulum humanistik, dan kurikulum rekonstruksi sosial. Ketiga model tersebut berakar pada landasan filosofis yang berbeda dan memberikan implikasi yang signifikan terhadap orientasi, perancangan, serta tujuan pembelajaran PAI. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menelaah literatur ilmiah, buku akademik, dan studi empiris yang diterbitkan pada rentang tahun 2021–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa masing-masing model kurikulum memiliki keunggulan dan keterbatasan: kurikulum subjek akademik memperkuat penguasaan ilmu secara sistematis, kurikulum humanistik mendorong pengembangan peserta didik secara holistik, sementara kurikulum rekonstruksi sosial memosisikan pendidikan sebagai instrumen perubahan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada satu model kurikulum tunggal yang mampu mewujudkan tujuan PAI secara optimal, sehingga diperlukan integrasi harmonis ketiga paradigma tersebut agar PAI mampu berkembang secara intelektual, emosional, spiritual, dan sosial sekaligus responsif terhadap tantangan zaman. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya perancangan kurikulum PAI yang fleksibel, kontekstual, dan transformatif sesuai kebutuhan perkembangan peserta didik dan realitas sosial kontemporer.

Urgensi Pembentukan Regulasi Nasional Tentang Perlindungan Data Pasien Dalam Sistem Informasi Rumah Sakit

Rizky Isnanto Lahay — 2026-01-05

Perkembangan digitalisasi di sektor kesehatan telah mengubah tata kelola pelayanan medis melalui penerapan sistem informasi rumah sakit dan layanan telemedicine. Transformasi ini meningkatkan efisiensi, namun menimbulkan risiko terhadap perlindungan data pribadi pasien yang bersifat sensitif dan rawan disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum perlindungan data pasien di Indonesia, menilai urgensi pembentukan regulasi nasional yang komprehensif, serta merumuskan arah regulasi ideal di era digital. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pelnelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada beberapa peraturan seperti Undang-Undang Kesehatan, Rumah Sakit, dan Perlindungan Data Pribadi, seluruhnya masih bersifat sektoral dan belum memberikan perlindungan menyeluruh. Ketidaksinkronan antar regulasi, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan regulasi nasional khusus yang bersifat integratif, menetapkan standar keamanan siber, mengatur tata kelola data pasien, serta memperjelas tanggung jawab hukum pihak terkait untuk menjamin hak privasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan digital.

Pengaruh Penggunaan Model Contextual Teaching And Learning (CTL) Terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Keteladanan Nabi Musa AS

Lutfiyah Rahmi — 2026-01-05

Metode guru tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Efek lingkungan sosial mengungkapkan bahwa siswa kesulitan menjelaskan masalah, kurang cenderung menyuarakan pendapat mereka, jarang memberikan saran ataupun mengajukan pertanyaan, dan kurang memiliki keterampilan berpikir kritis. Studi ini menggunakan desain kuasi-eksperimen dan bersifat kuantitatif. Sampel penelitian ini terdiri dari empat puluh siswa. Sampel terdiri dari dua puluh siswa kelas VI A (kelompok eksperimen) serta dua puluh siswa kelas VI B (kelompok kontrol). Rumus Kolmogorov-Smirnov, pengujian homogenitas, dan pengujian hipotesis semuanya digunakan dalam analisis data. Kesimpulan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan model pembelajaran kontekstual (CTL) menghasilkan pengaruh besar. Dengan taraf Sig.. dua sisi senilai 0,001 dan nilai alfa penelitian senilai 5% atau 0,05, nilai kelompok eksperimen menunjukkan bahwa model pembelajaran kontekstual memengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa terkait materi keteladanan Nabi Musa (AS) di UPT SDN 17 Simpang Gambus. Taraf Sig.. dua sisi lebih besar dari nilai alfa (0,001 kurang dari 0,05).

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Karawitan Bali

A. A. Gde Nararya Indradana — 2026-01-05

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak cipta terhadap karya karawitan tradisional Bali dengan studi kasus pada Komunitas Gamelan Pesel di Denpasar, yang menghadapi rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta dan pengelolaan hak ekonomi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fakta, penelitian ini memadukan data primer dari wawancara serta observasi dengan data sekunder berupa regulasi dan literatur Kekayaan Intelektual (KI). Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota komunitas masih memiliki literasi hukum yang terbatas, terutama terkait fungsi pendaftaran sebagai bukti kepemilikan, perlindungan hak moral, dan akses royalti. Berbagai kendala turut menghambat proses pendaftaran, seperti minimnya sosialisasi pemerintah, kesulitan administratif, rendahnya pemahaman prosedur, serta anggapan keliru bahwa karya tradisional tidak perlu didaftarkan karena dianggap sebagai milik komunal. Kondisi ini meningkatkan kerentanan karya Gamelan Pesel terhadap penyalahgunaan, terutama di ruang digital yang memungkinkan reproduksi dan distribusi tanpa izin. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pendaftaran ciptaan berperan penting dalam memperkuat perlindungan hukum, memberikan pengakuan formal, dan membuka peluang pengelolaan hak ekonomi melalui LMK. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi KI kepada komunitas seni, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta penguatan peran pemerintah dan LMK dalam pendampingan agar komunitas seni tradisional memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan manfaat ekonomi yang layak.

Model Problem-Based Learning dalam Pembelajaran Fikih Siyasah Bidang Perbankan Syariah di Madrasah Aliyah

Raudah — 2026-01-05

Pembelajaran Fikih Siyasah di Madrasah Aliyah memiliki urgensi dalam membentuk pemahaman siswa terhadap hukum Islam yang mengatur tata kelola masyarakat dan sistem ekonomi syariah. Perbankan syariah sebagai bagian dari siyasah maliyah menjadi salah satu implementasi pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Namun proses pembelajaran fikih saat ini masih cenderung berorientasi pada hafalan sehingga belum sepenuhnya mampu menghubungkan konsep hukum syariah dengan persoalan ekonomi kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) dalam meningkatkan literasi hukum syariah dan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam memahami perbankan syariah. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan ( penelitian kepustakaan ) melalui proses identifikasi, analisis, dan sintesis terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Problem-Based Learning (PBL) pada pembelajaran Fikih Siyasah bidang perbankan syariah mampu meningkatkan kemampuan analitis peserta didik dalam menilai kepatuhan produk syariah keuangan modern, memperkuat motivasi dan partisipasi aktif dalam proses belajar, serta menjadikan pembelajaran lebih aplikatif dan kontekstual sesuai perkembangan muamalah kontemporer. Dengan demikian, PBL dapat direkomendasikan sebagai alternatif model pembelajaran yang potensial untuk Fikih Siyasah di Madrasah Aliyah karena mampu menghubungkan teori fikih dengan praktik muamalah kontemporer serta meningkatkan relevansi dan literasi perbankan syariah di kalangan peserta didik.

Pengaruh Ulasan Pelanggan di Media Sosial terhadap Keputusan Pembelian Generasi Z

Nita Deanah — 2026-01-05

Generasi Z merupakan kelompok konsumen yang sangat bergantung pada media sosial sebagai sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan pembelian. Sebagai digital natives, mereka menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap ulasan pelanggan dibandingkan iklan tradisional, sehingga Electronic Word of Mouth (e-WOM) menjadi faktor yang berpengaruh kuat dalam perilaku belanja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh e-WOM terhadap keputusan pembelian Generasi Z melalui tiga dimensi utama, yaitu credibility, quality of information, dan relevance. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori kausalitas. Data dikumpulkan melalui kuesioner online menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 204 orang pengguna media sosial Generasi Z di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan PLS-SEM melalui software SmartPLS 4.0, meliputi uji validitas, reliabilitas, evaluasi model, serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-WOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Generasi Z. Dimensi kualitas informasi menjadi faktor paling dominan dalam memperkuat keyakinan konsumen, diikuti oleh kredibilitas dan relevansi ulasan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa ulasan pelanggan memainkan peran strategis dalam proses pengambilan keputusan, terutama karena sifatnya yang dianggap lebih autentik dan relevan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan ulasan pelanggan dan strategi komunikasi digital untuk meningkatkan efektivitas pemasaran kepada Generasi Z.

Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menyikapi Peredaran Pangan Rekayasa Genetik Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen

Yansen Harat Gazali — 2026-01-05

Penelitian ini membahas tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keterbukaan informasi publik terkait peredaran produk Pangan Rekayasa Genetik (PRG) sebagai bagian dari pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kajian dalam tulisan ini merupakan kajian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan peredaran PRG ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK serta kewajiban keterbukaan informasi yang bersifat responsif berdasarkan Pasal 4 UU KIP. Namun, terdapat hambatan normatif berupa perbedaan definisi rekayasa genetika dalam berbagai regulasi, yang menimbulkan multitafsir dan berpengaruh pada tidak terpenuhinya hak konsumen atas informasi yang memadai. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi dan peningkatan transparansi pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen terhadap produk pangan PRG.

Kaedah Tafsir : Kaedah Nasakh Dan Mansukh

Oby Ara Afima — 2026-01-05

Artikel ini membahas kaedah tafsir nasakh dalam Al-Qur’an, yaitu penghapusan atau penggantian hukum syar’i dengan hukum syar’i lain yang datang kemudian. Nasakh menjadi salah satu kajian penting dalam ilmu tafsir dan ushul fiqh karena berkaitan dengan pemahaman ayat-ayat yang tampak bertentangan secara zahir. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama menerima konsep nasakh berdasarkan dalil Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah: 106, QS. An-Nahl: 101) dan hadis Nabi, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama seperti Abu Muslim al-Asfahani yang menolak keberadaan nasakh dalam Al-Qur’an. Syarat-syarat nasakh antara lain hukum yang dihapus harus hukum syar’i, dalil penghapus harus datang kemudian, serta tidak terbatas pada waktu tertentu. Kajian ini menegaskan pentingnya memahami nasikh dan mansukh agar tidak terjadi kekeliruan dalam penetapan hukum, serta menunjukkan bahwa nasakh merupakan bentuk rahmat Allah dalam menyesuaikan syariat dengan kebutuhan umat manusia di setiap zaman.

Ketika Hilirisasi Menjadi Beban: Analisis Kritis Implementasi Kewajiban IUP Nikel di Era Downstreaming Indonesia

Mohammad Rachmad Attamimi — 2026-01-05

Penelitian ini menganalisis konflik hukum dalam kewajiban hilirisasi nikel berdasarkan Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020 yang menciptakan disharmoni kebijakan sistematis antara kewenangan pemerintah pusat dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban pembangunan smelter bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menghasilkan beban regulasi tidak proporsional, memicu penurunan izin baru 25% (BKPM 2025), sengketa royalti di Sulawesi Tengah dan Halmahera, serta pelanggaran lingkungan seperti pencemaran Danau Tiu Morowali akibat lemahnya penegakan tanggung jawab mutlak Pasal 88 UU Minerba. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach), mengkaji sumber hukum primer meliputi UU Minerba, Perpres No. 55/2020, Peraturan Menteri ESDM, dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder berupa doktrin hukum dan laporan pemerintah. Penelitian mengidentifikasi tiga permasalahan kritis: ambiguitas normatif Pasal 103-170 mengenai kewajiban hilirisasi; konflik vertikal kewenangan pusat-daerah yang menimbulkan biaya transaksi dan ketidakpastian investasi; serta dampak lingkungan-HAM yang melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Temuan mengungkap bahwa absennya ketentuan force majeure terhadap volatilitas harga nikel dan ketidakselarasan dengan UU Cipta Kerja menciptakan ketimpangan struktural antara korporasi besar dan IUP kecil-menengah, dengan proyeksi penurunan kontribusi PDB 2% (Bank Dunia 2025). Penelitian merekomendasikan pembentukan Nickel Downstreaming Authority sebagai lembaga tunggal dengan sanksi bertingkat, harmonisasi RKAB 2026 melalui grace period proporsional, dan integrasi prinsip SDGs 8-12 untuk mentransformasi hilirisasi dari beban regulasi menjadi tata kelola nilai berkelanjutan yang selaras dengan keadilan ekonomi konstitusional.

Stimulasi Empati Melalui Kegiatan Mendongeng Pada Anak Usia Dini

Madyan — 2026-01-05

Pembelajaran empati melalui mendongeng pada anak usia dini tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman emosional dan sosial mereka, tetapi juga memperkuat keterampilan interpersonal yang sangat diperlukan untuk kehidupan mereka kelak. Dengan mendongeng anak-anak dapat mengembangkan kecerdasan emosional, mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan teman sebayanya, serta memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai sosial. Tujuan dari penulisan ini yaitu menjelaskan bagaimana kemampuan empati anak usia dini berkembang melalui aktivitas interaktif yang menyenangkan serta meningkatkan keterampilan sosial dan emosional anak dengan permainan bahasa yang merangsang pemahaman perasaan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (literature review) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai sumber yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penelitian-penelitian sebelumnya dan untuk mendukung argumentasi yang didasarkan pada literatur yang valid. Dengan peran serta orang tua dan pendidik dalam memilih cerita yang tepat dan mendiskusikannya dengan anak, proses pembelajaran ini akan lebih efektif dalam membentuk karakter empatik yang akan berguna sepanjang hidup anak. mendongeng merupakan metode yang sangat efektif dalam mengembangkan empati pada anak usia dini. Melalui cerita, anak-anak tidak hanya dapat belajar mengenali dan memahami perasaan orang lain, tetapi juga dilatih untuk meresponsnya dengan cara yang penuh perhatian. Dengan adanya diskusi dan bimbingan dari orang tua atau pendidik, proses ini dapat memperkuat kemampuan sosial dan emosional anak.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kecil Dalam Prespektif Sosiologi Hukum

Apriliani Rahmalillah — 2026-01-05

Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama ketika mekanisme hukum formal diterapkan secara kaku terhadap kelompok masyarakat rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan kecil dalam perspektif sosiologi hukum dengan menggunakan studi kasus nenek pencuri coklat. Fokus penelitian diarahkan pada penilaian apakah praktik penegakan hukum tersebut telah mencerminkan nilai keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil secara normatif telah sesuai dengan hukum pidana positif, penerapannya sering kali mengabaikan konteks sosial, kondisi pelaku, dan prinsip proporsionalitas. Kasus nenek pencuri coklat memperlihatkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, yang berdampak pada stigmatisasi sosial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik tersebut mencerminkan penegakan hukum yang kurang sensitif terhadap realitas sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kecil perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih berkeadilan melalui integrasi mekanisme nonpidana, diskresi aparat, dan nilai keadilan sosial.

Maraknya Narkotika Di Kabupaten Dompu: Dampak Sosial Dan Solusi Kebijakan Hukum

Apriliani Rahmalillah — 2026-01-05

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan sosial dan hukum yang serius karena berdampak luas terhadap ketertiban masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan narkotika semakin meluas hingga ke tingkat lokal, termasuk Kabupaten Dompu, yang dipengaruhi oleh kerentanan sosial, tekanan ekonomi, dan lemahnya kontrol sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dompu serta merumuskan solusi kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan karakteristik lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, laporan resmi, serta data sekunder dari media yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dompu menimbulkan dampak sosial yang multidimensional, seperti meningkatnya kriminalitas, melemahnya ketahanan keluarga, menurunnya kualitas generasi muda, munculnya stigma sosial, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Upaya penanggulangan yang ada masih didominasi oleh pendekatan represif, sementara aspek pencegahan dan rehabilitasi belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan formulasi kebijakan hukum pidana yang terintegrasi dengan menekankan penegakan hukum yang proporsional, rehabilitasi bagi pengguna narkotika, pencegahan berbasis komunitas, perlindungan anak dan remaja, serta penguatan sinergi kelembagaan.

Membangun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Efesiensi Dan Keadilan Ekonomi

Apriliani Rahmalillah — 2026-01-05

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial-ekonomi negara yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memenuhi hak dasar masyarakat atas gizi. Sebagai kebijakan publik yang dibiayai oleh keuangan negara, MBG memerlukan landasan hukum ekonomi yang kuat agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip efisiensi dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penempatan prinsip efisiensi dan keadilan dalam kerangka hukum ekonomi Program Makan Bergizi Gratis serta merumuskan arah pengaturan dan pelaksanaannya yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan kebijakan ekonomi negara yang harus tunduk pada prinsip hukum ekonomi. Efisiensi diperlukan untuk mencegah pemborosan anggaran dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya publik, sedangkan keadilan menjadi dasar untuk menjamin pemerataan akses dan perlindungan bagi kelompok rentan. Integrasi prinsip efisiensi dan keadilan memberikan legitimasi normatif bagi MBG sebagai kebijakan negara kesejahteraan yang berkelanjutan.

Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Digital

Mahisa Mareati — 2026-01-05

Hukum Ekonomi Islam (HES) memiliki peran penting dalam sistem keuangan dualistik di Indonesia, berakar pada wahyu dan menjamin kepatuhan syariah yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka regulasi dual compliance antara Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, mengevaluasi kepatuhan syariah pada FinTech P2P lending, serta meninjau peran instrumen sosial-keuangan seperti wakaf produktif dalam mencapai kesejahteraan universal dan pembangunan berkelanjutan. Metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan digunakan. Hasil menunjukkan adanya harmonisasi regulasi yang intensif namun masih terdapat konflik pada praktik FinTech P2P lending terkait potensi riba dalam penentuan ujrah. Industri keuangan syariah tumbuh namun masih tertinggal dari segi efisiensi dan pangsa pasar nasional. Kesimpulannya, implementasi HES memerlukan paradigma progresif yang mengedepankan Maqashid Syariah untuk menjaga integritas harta dalam transformasi digital dan optimalisasi instrumen sosial-keuangan guna distribusi kekayaan adil dan kesejahteraan universal.

Peranan Politik Hukum: Studi Terhadap Relasi Politik Dan Hukum Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokratis

Rusdin — 2026-01-05

Penelitian ini mengkaji peranan politik hukum dalam membentuk relasi antara politik dan hukum guna mewujudkan negara hukum demokratis di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang memengaruhi proses pembentukan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi politik dan hukum serta mengkaji peranan politik hukum sebagai instrumen strategis dalam memperkuat negara hukum demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan hukum agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Relasi politik dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kualitas legislasi dan penegakan hukum, terutama dalam aspek keadilan, kepastian hukum, dan partisipasi publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan utama dalam mewujudkan negara hukum demokratis di Indonesia adalah politisasi hukum dan lemahnya supremasi hukum. Oleh karena itu, penguatan politik hukum yang demokratis menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkelanjutan

Praktik Rentenir Di Kabupaten Bima Melalui Penguatan Perlindungan Hukum Dan Akses Pembiayaan Mikro

Chairul Fatihin — 2026-01-05

Penelitian ini mengkaji praktik rentenir di Kabupaten Bima yang muncul akibat keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal dan pembiayaan mikro. Praktik pinjaman informal dengan bunga tinggi menempatkan masyarakat ekonomi lemah dalam posisi yang rentan secara hukum dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk praktik rentenir di Kabupaten Bima, mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat korban rentenir, serta merumuskan penguatan akses pembiayaan mikro sebagai solusi penanggulangan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rentenir tetap bertahan karena kebutuhan ekonomi mendesak, rendahnya literasi keuangan, serta rumitnya prosedur pembiayaan formal. Perlindungan hukum terhadap korban rentenir masih lemah akibat keterbatasan regulasi dan penegakan hukum. Penguatan akses pembiayaan mikro melalui lembaga keuangan yang inklusif terbukti menjadi strategi preventif yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan perlindungan hukum, pembiayaan mikro, dan pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk menekan praktik rentenir secara berkelanjutan.

Penerapan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Solusi Perlindungan Korban Berbasis Sosio-Legal

Chairul Fatihin — 2026-01-05

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan sosial dan hukum yang serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bima. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan dasar hukum perlindungan bagi korban, penerapannya di masyarakat belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap kasus KDRT di Kabupaten Bima serta merumuskan solusi perlindungan korban berbasis pendekatan sosio-legal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosio-legal melalui analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta kasus-kasus KDRT di Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap KDRT masih menghadapi berbagai kendala, seperti kuatnya budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sarana dan perspektif aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, penyelesaian kasus KDRT sering dilakukan secara nonformal yang berpotensi mengabaikan hak dan keselamatan korban. Oleh karena itu, diperlukan solusi perlindungan korban yang integratif melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi peran lembaga pendukung, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif secara selektif dan berorientasi pada korban. Pendekatan sosio-legal menjadi kunci dalam menjembatani norma hukum dan realitas sosial guna mewujudkan perlindungan korban KDRT yang efektif dan berkelanjutan.

Exploring the Relationship Between Digital Nomad Infrastructure, Satisfaction and Loyalty in Bali

Putu Pramana Yudistira — 2026-01-05

Penelitian ini mengkaji sejauh mana infrastruktur konektivitas, infrastruktur ruang kerja, infrastruktur akomodasi, serta infrastruktur mobilitas dan transportasi memengaruhi kepuasan digital nomad dan selanjutnya berdampak pada loyalitas destinasi. Penelitian ini berfokus pada wilayah Badung, Bali, yang telah berkembang sebagai salah satu pusat utama digital nomad di tingkat global. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan menyebarkan kuesioner terstruktur kepada 105 digital nomad yang tinggal di wilayah Badung. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak SmartPLS melalui evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) dan Model Struktural (Inner Model) untuk menilai hubungan antara variabel infrastruktur, kepuasan digital nomad, dan loyalitas destinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat jenis infrastruktur tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan digital nomad. Selain itu, kepuasan terbukti berperan kuat dalam memengaruhi loyalitas destinasi, yang mengindikasikan bahwa kualitas infrastruktur yang baik meningkatkan kemungkinan digital nomad untuk kembali berkunjung, memperpanjang masa tinggal, serta merekomendasikan destinasi kepada pihak lain. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya menekankan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur, mulai dari konektivitas internet hingga sistem transportasi, guna mendukung produktivitas dan kenyamanan digital nomad di Badung. Penyedia layanan dan akomodasi juga disarankan untuk meningkatkan fleksibilitas layanan serta menciptakan ruang yang lebih berorientasi pada komunitas agar dapat memenuhi kebutuhan dan pola mobilitas digital nomad dengan lebih baik

Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pendebetan Rekening Nasabah Secara Sepihak

Dyandra Carissa Selena — 2026-01-05

Praktik pendebetan rekening secara sepihak oleh bank berpotensi menimbulkan sengketa hukum, khususnya terkait perlindungan hak nasabah dan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Salah satu sengketa tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK yang memutus gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pendebetan rekening oleh bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum yang digunakan dengan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim berpendapat tindakan pendebetan rekening yang dilakukan oleh bank tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada perjanjian elektronik yang sah dan mengikat antara bank dan nasabah. Pertimbangan hakim menegaskan penerapan asas pacta sunt servanda serta menempatkan perjanjian sebagai dasar utama hubungan hukum para pihak. Putusan ini memperjelas posisi hukum bank dan nasabah dalam transaksi perbankan berbasis perjanjian elektronik.

Konseptual Sistem Informasi Manajemen dalam menunjang Efektivitas Manpower Engineering

Nadia Fautina — 2026-01-05

Perkembangan teknologi informasi mendorong organisasi untuk bekerja lebih efisien dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dalam kondisi ini, Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi komponen penting yang mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi antarunit, dan efektivitas operasional. Implementasi SIM yang tepat dapat mempercepat arus informasi, meningkatkan kualitas pelaporan, serta memperkuat kinerja karyawan. Khususnya pada sektor konstruksi dan properti, efektivitas manpower engineering sangat dipengaruhi oleh pengelolaan utilitas gedung seperti sistem kelistrikan, air, ventilasi, dan komponen teknis lain yang menentukan kenyamanan serta keselamatan penghuni. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi berbasis SIM menjadi kebutuhan strategis dalam memastikan operasional berjalan optimal. PT. XYZ telah menerapkan aplikasi mobile berbasis SIM untuk memonitor utilitas gedung secara real-time. Aplikasi ini membantu tenaga teknik melakukan pemeriksaan harian, mengidentifikasi potensi gangguan, serta mempercepat penanganan masalah teknis. Pemanfaatan aplikasi mobile juga meningkatkan keakuratan data, efektivitas proses kerja, dan kemudahan koordinasi dibandingkan metode manual. Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review untuk menganalisis peran SIM dalam menunjang efektivitas manpower engineering di lingkungan kerja berbasis teknologi. Temuan kajian menunjukkan bahwa SIM memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi operasional, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan kinerja tenaga teknik. Secara konseptual, SIM bukan hanya alat administratif, tetapi juga sistem pendukung manajerial yang memperkuat kualitas keputusan dan daya saing organisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan SIM terintegrasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kerja manpower engineering dan mendukung keberlanjutan kinerja organisasi di era digital.

Analisis Peran Profesi Advokat Dalam Membantu Masyarakat Untuk Mendapatkan Kesetaraan di Hadapan Hukum di Indonesia

Iwan Wahyudi — 2026-01-05

Indonesia merupakan negara hukum, di mana segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan serta berlandaskan pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, para penegak hukum dituntut untuk bersikap adil dan profesional dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh elemen masyarakat tanpa memihak kepada siapa pun. Konsep tersebut sejalan dengan teori equality before the law, yaitu asas kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, masyarakat di Indonesia, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, masih sering mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Kesulitan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi yang menghambat mereka untuk memperoleh pendampingan atau pembelaan hukum yang layak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, permasalahan dianalisis dengan cara mengkorelasikan fakta dan isu hukum yang ada dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menyuarakan kondisi dan aspirasi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum di dalam proses peradilan, sekaligus membahas peran strategis para advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu guna mewujudkan keadilan yang merata.

Tinjauan Hukum dan HAM Terhadap Pungutan Liar Pembuatan Akta Kematian di Desa Keden

Melinda — 2026-01-05

Penelitian pada artikel ini bertujuan untuk memaparkan analisis praktik pungutan liar di Desa Keden dalam persepektif hukum dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan, yaitu: bagaimana bentuk dan faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar, dan bagaimana dampak yang terjadi terhadap masyarakat dalam mendapatkan perlindungan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan sumber perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi dengan data wawancara serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa praktik pungutan liar yang terjadi di Desa Keden bertentangan dengan prinsip negara hukum. terkhusus pada asas kepastian hukum serta perlindungan hak warga negara. Pungutan liar bukan hanya sekedar merugikan ekonomi masyarakat, akan tetapi juga menyebabkan rasa ketidakadilan serta pelanggaran atas hak aman dan keadilan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini untuk meyakinkan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah daerah serta aparat penegak hukum, dan pendampingan masyarakat supaya berani menolak serta malaporkan kasus praktek pungutan liar.

Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Alfionita Togo — 2026-01-06

Di Pengadilan Agama Denpasar, kasus perceraian menunjukkan peningkatan setiap tahun, sehingga menjadi isu hukum yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: pertama, apakah prinsip konsensualisme dalam proses mediasi sudah terpenuhi dalam perkara perceraian di pengadilan agama denpasar? kedua, apakah hakim sebagai mediator dalam memutus perkara perceraian mampu memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara?. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai hukum perdata, khususnya terkait peran hakim dalam proses mediasi perceraian, sekaligus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pihak yang terlibat. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif, memadukan beberapa pendekatan, antara lain analisis peraturan perundang-undangan, studi kasus, pemikiran konseptual, serta pendekatan sosiolegal. Sebagai bahan kajian, penelitian ini menyoroti Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Dps sebagai contoh konkret. Sumber hukum yang dijadikan rujukan mencakup bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel ilmiah, doktrin, dan karya akademik lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan konflik antar pasangan. Untuk menekan angka perceraian, strategi yang dapat diterapkan antara lain penyelenggaraan mediasi yang lebih efektif dan peningkatan edukasi hukum di masyarakat.

Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Syariah Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum

Exy Ariandi — 2026-01-06

The Financial Services Authority (OJK) regulations in Indonesia, specifically POJK No. 12/POJK.03/2021 regarding Commercial Banks, serve as the legal basis for the operation of Digital Banks in Indonesia. This regulation, grounded in Law No. 10 of 1998 amending Law No. 7 of 1992 on Banking, allows Digital Banks to operate without physical branches, creating a legal vacuum, especially when compared to Islamic Banks. While the definition of Digital Banks is not explicitly mentioned in the regulation, the protection of Digital Bank customers remains a significant concern. POJK No. 12/POJK.03/2018 emphasizes that Digital Banks, including those based on Sharia principles, must comply with the provisions applicable to Indonesian Legal Entity Banks (BHI). Therefore, it is important to adopt specific regulations (Lex Specialis) governing Digital Islamic Banks to ensure better protection for customers. This research encourages the need for more specific regulations to protect the customers of Digital Banks, particularly Digital Islamic Banks, in creating a safer, more transparent digital banking environment that aligns with Sharia principles and protects the interests of customers in Indonesia

Model Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Kasus Korupsi Melalui Civil Forfeiture

Novia — 2026-01-06

Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kasus-kasus korupsi di Indonesia, maka untuk memerangi korupsi, salah satu cara dapat menggunakan instrument civil forfeiture untuk memudahkan penyitaan dan pengambil-alihan aset koruptor melalui jalur perdata. Indonesia selama ini cenderung mengutamakan penyelesaian melalui jalur pidana yang lebih fokus untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian kerugian keuangan negara. Kenyataannya jalur pidana tidak cukup “ampuh” untuk meredam atau mengurangi jumlah/terjadinya tindak pidana korupsi.

Identifikasi Jumlah Narapidana dan Pola Pembinaan Di Lapas Kelas IIA Kupang

Finsensius Samara — 2026-01-06

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai institusi pembinaan dan rehabilitasi sosial. Pembinaan narapidana tindak pidana khusus (TPK), seperti narkotika, korupsi, dan terorisme, memerlukan pendekatan yang spesifik mengingat dampak extraordinary crimes tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah narapidana TPK, menganalisis pola pembinaan, meninjau sistem penempatan, dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan pembinaan bagi narapidana TPK di Lapas Kelas IIA Kupang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan lokasi di Lapas Kelas IIA Kupang. Data diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan petugas Lapas dan data sekunder (data simulatif tahun 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah narapidana TPK di Lapas Kelas IIA Kupang didominasi oleh kasus korupsi (40 orang), diikuti narkotika (8 orang), dan tidak terdapat narapidana terorisme (telah dipindahkan). Pola pembinaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan diterapkan secara sama bagi narapidana TPK, meliputi: Pembinaan Kepribadian (keagamaan, intelektual, jasmani, konseling, wawasan kebangsaan) dan Pembinaan Kemandirian (pelatihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, wirausaha kecil). Sistem penempatan dilakukan secara terpisah berdasarkan jenis kejahatan (blok khusus untuk narkotika, korupsi, dan terorisme) guna mempermudah proses pembinaan dan menghindari pengaruh negatif. Mekanisme pembinaan dilaksanakan secara sistematis melalui empat tahapan: Orientasi, Pembinaan Awal, Pembinaan Lanjutan, dan Asimilasi serta Reintegrasi Sosial.

Ketentuan Waris dan Wasiat Wajibah dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Kaitannya dengan Pendapat Antara Hukum Waris Islam dan Hukum Adat di Indonesia

Nurhafazah — 2026-01-06

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan waris dan konsep wasiat wajibah dalam hukum keluarga Islam serta mengkaji keterkaitannya dengan perbedaan pandangan antara hukum waris Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur hukum adat dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki ketentuan pembagian harta yang bersifat baku berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah, sementara hukum adat di Indonesia cenderung bersifat fleksibel dan dipengaruhi oleh struktur sosial serta budaya setempat. Konsep wasiat wajibah hadir sebagai bentuk ijtihad hukum untuk menjembatani perbedaan tersebut, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang tidak memperoleh hak waris secara langsung menurut hukum Islam, seperti anak angkat dan kerabat tertentu. Pembahasan menegaskan bahwa penerapan wasiat wajibah merupakan upaya harmonisasi antara nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam dan realitas sosial masyarakat adat Indonesia. Kesimpulannya, ketentuan waris dan wasiat wajibah memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan tetap memperhatikan pluralitas sistem hukum yang ada.

Hak Dan Kewajiban Advokat

Muhammad Irfan Luthfi — 2026-01-06

Penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai hak dan kewajiban advokat sebagai profesi hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak klien dalam sistem peradilan Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hak-hak advokat, seperti akses informasi dan perlindungan profesi, serta menganalisis kewajiban utama, seperti menjaga kerahasiaan, menjunjung etika profesi, dan bertindak dengan itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen, analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan praktisi hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki posisi penting sebagai penegak keadilan, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti potensi konflik kepentingan, tekanan eksternal, serta pelanggaran etika yang dapat mengurangi kualitas layanan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman hak dan kewajiban advokat untuk memperkuat integritas profesi dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil.

Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo

M. Thoriq Abdillah Arrizal — 2026-01-06

Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip-prinsip good governance di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III dan prinsip-prinsip good governance menurut Sedarmayanti (2014). Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang didalamnya ada observasi dan wawancara dengan pegawai KPPN Sidoarjo untuk mempelajari lima dimensi utama: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum. Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman (2014). Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa KPPN Sidoarjo sudah menerapkan komunikasi dua arah yang efektif, memiliki sumber daya manusia berkualitas tinggi dengan 95% lulusan PKN STAN, menunjukkan disposisi organisasi yang kuat melalui sistem Peta Strategi dan budaya kerja CLEAR-K, serta memiliki struktur birokrasi yang terukur. Implementasi prinsip-prinsip good governance tercermin dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, publikasi informasi melalui berbagai media, sistem pelaporan LAKIN yang terstruktur, optimalisasi sumber daya, dan pengawasan berlapis yang ketat. Pencapaian sertifikasi ISO 9001:2015 dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2024 membuktikan komitmen KPPN Sidoarjo terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Respons Al-Qur’an Terhadap Fenomena Toxic Positivity: Analisis Kritis Ayat-Ayat Ujian, Sabar dan Keseimbangan Emosi

Jun Firmansyah — 2026-01-06

Fenomena toxic positivity berkembang dalam masyarakat modern sebagai kecenderungan menuntut sikap berpikir positif secara berlebihan hingga mengabaikan realitas penderitaan, emosi negatif, dan proses psikologis manusiawi. Dalam konteks keislaman, sikap ini berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur’an yang memandang ujian, kesabaran, dan keseimbangan emosi sebagai bagian integral dari kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons Al-Qur’an terhadap fenomena toxic positivity melalui kajian kritis terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang ujian (ibtilā’), sabar (ṣabr), dan pengelolaan emosi secara proporsional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), menggunakan analisis tematik (tafsīr maudhu‘ī) terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan, serta didukung oleh literatur tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur’an secara tegas mengakui keberadaan penderitaan, kesedihan, dan kegelisahan sebagai bagian dari sunnatullah, serta tidak menuntut manusia untuk menutupi atau menafikan emosi negatif. Konsep sabar dalam Al-Qur’an tidak dimaknai sebagai penyangkalan emosi, melainkan sebagai sikap aktif dalam menghadapi ujian dengan kesadaran, keteguhan iman, dan keseimbangan emosional. Pembahasan ini menegaskan bahwa ajaran Al-Qur’an menawarkan paradigma kesehatan mental yang realistis dan humanis, berbeda dari toxic positivity yang cenderung menekan ekspresi emosi. Kesimpulannya, Al-Qur’an memberikan kerangka etis dan spiritual yang seimbang dalam menyikapi realitas hidup, dengan menempatkan emosi manusia sebagai bagian dari proses pembentukan keimanan dan kedewasaan spiritual.

Analisis Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur

Praja Hadi Saputra — 2026-01-06

Struktur modal merupakan keputusan strategis yang memengaruhi keseimbangan antara risiko dan pengembalian perusahaan. Dalam konteks industri manufaktur di Indonesia, keputusan pendanaan menjadi krusial karena tingginya kebutuhan modal kerja, fluktuasi harga bahan baku, dan tekanan likuiditas. Telaah literatur ini bertujuan untuk mengklarifikasi teori-teori utama yang mendasari hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan, merangkum hasil penelitian empiris terkini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2025, serta mengidentifikasi kesenjangan riset dan arah pengembangan penelitian ke depan. Hasil sintesis menunjukkan bahwa sebagian besar studi menemukan pengaruh positif signifikan antara leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) dan Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap nilai perusahaan yang diproksikan melalui Tobin’s Q atau Price to Book Value (PBV). Namun, beberapa penelitian juga mengindikasikan hubungan non-linear berbentuk inverted-U, di mana penggunaan utang berlebihan justru menurunkan nilai perusahaan akibat meningkatnya risiko kebangkrutan. Implikasi teoritis penelitian ini menegaskan relevansi trade-off theory dan signaling theory dalam konteks pasar berkembang, sedangkan secara praktis hasilnya memberikan dasar bagi manajer keuangan dalam menentukan struktur modal optimal dan bagi regulator dalam merancang kebijakan pengawasan serta insentif pendanaan yang sehat di sektor manufaktur Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Kasus Susu Kemasan Studi (Kasus Sengketa Antara PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Melawan Rini Tresna Sari)

Finsensius Samara — 2026-01-06

Sengketa konsumen, terutama yang melibatkan produk makanan, menjadi isu krusial karena berpotensi merugikan kesehatan dan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Di Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menawarkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dikenal lebih cepat, hemat biaya, dan berorientasi pada kesepakatan bersama. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi di BPSK dan menilai efektivitas serta keadilannya bagi konsumen dan pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan campuran (mixed methods), menggabungkan analisis normatif (hukum perlindungan konsumen, terutama UU No. 8 Tahun 1999) dan data empiris dari studi kasus nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi di BPSK merupakan solusi yang efektif dan adil. Hal ini terbukti dalam kasus sengketa produk susu kemasan antara konsumen (Rini Tresna Sari) melawan produsen (PT Ultrajaya Dairy Milk Industry & Trading Company Tbk). Meskipun awalnya memilih arbitrase, penyelesaian akhirnya dicapai melalui mediasi yang difasilitasi oleh BPSK Kota Bandung, menghasilkan kesepakatan damai berupa ganti rugi yang disetujui kedua belah pihak. Kasus ini menegaskan bahwa BPSK berhasil menjalankan perannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi yang efisien, mewujudkan tanggung jawab pelaku usaha, serta memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi konsumen, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan

Pola Pembinaan Di Rumah Tahanan Kelas II B Kupang

Finsensius Samara — 2026-01-06

Penelitian ini mengkaji pola pembinaan yang diterapkan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang, dengan fokus pada sistem terstruktur untuk membimbing narapidana menuju perubahan perilaku, peningkatan kualitas diri, dan kemandirian agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Menggunakan metode penelitian empiris melalui wawancara dengan petugas dan narapidana, penelitian ini mengungkap bahwa pola pembinaan mencakup aspek kepribadian, mental-spiritual, pendidikan, dan keterampilan, dengan program unggulan seperti olahraga, ibadah, pelatihan pertanian, dan asimilasi kerja. Evaluasi dilakukan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) untuk memantau perubahan dan memberikan hak seperti remisi atau pembebasan bersyarat. Meskipun efektif dan mendapat respons positif dari narapidana, pelaksanaan menghadapi kendala overkapasitas, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan status hukum tahanan yang belum tetap. Kerjasama dengan pihak eksternal seperti Kementerian Agama mendukung pembinaan tanpa diskriminasi jenis kejahatan. Kesimpulan menekankan pentingnya inovasi dan peningkatan kapasitas petugas untuk optimalisasi pembinaan

Pengaruh Profibilitas dan Umur Perusahaan Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2020-2024

Citra Cahyani — 2026-01-06

Transparansi dan kepercayaan investor, terutama setelah pandemi COVID-19. Periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi signifikan dalam profitabilitas dan kualitas pelaporan perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan umur perusahaan terhadap kinerja laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur di BEI. Variabel independen meliputi profitabilitas (diukur dengan Return on Equity/ROE) dan umur perusahaan, sedangkan variabel dependen adalah kinerja laporan keuangan (diukur dengan Return on Assets/ROA). Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS versi 26, mencakup uji asumsi klasik, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan uji koefisien determinasi (R²). Profitabilitas (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja laporan keuangan dengan nilai thitung sebesar 44.467,146 > ttabel 2,048 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Umur perusahaan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja laporan keuangan dengan nilai thitung sebesar 66,958 > ttabel 2,048 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja laporan keuangan dengan nilai Fhitung sebesar 100.460,679 > Ftabel 3,02 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,998, menunjukkan bahwa 99,8% variasi perubahan kinerja laporan keuangan dijelaskan oleh profitabilitas dan umur perusahaan, sedangkan 0,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan pengalaman operasional yang panjang mampu meningkatkan kualitas serta kinerja pelaporan keuangan perusahaan manufaktur di BEI periode 2020–2024.

Analisis Manajemen Risiko dan Strategi Mitigasi pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen di Indonesia

Shandy Zahra Permadi — 2026-01-06

Sektor pembiayaan konsumen di Indonesia saat ini tengah mengalami pertumbuhan yang cepat, namun tidak lepas dalam menghadapi risiko serta tantangan rumit. Penelitian ini berfokus pada identifikasi dan analisis tiga risiko utama yang dihadapi perusahaan pembiayaan, yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memakai data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan laporan perusahaan serta dianalisis setiap 4 bulan sepanjang tahun, risiko-risiko tersebut dievaluasi menggunakan matriks risiko yang menerapkan skala frekuensi (1-5, dari jarang sampai sangat sering terjadi) dan dampak (1-5, dari rendah sampai sangat tinggi). Selain itu, penelitian ini juga meneliti hubungan antara penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko terhadap efektivitas mitigasi, di mana penerapan GCG yang baik dapat mendukung pengelolaan risiko. Penerapan strategi mitigasi yang efisien dan didukung oleh GCG dapat mengurangi tingkat risiko yang signifikan di perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada perusahaan pembiayaan konsumen di Indonesia untuk menerapkan model manajemen risiko yang responsif dan berlandaskan GCG demi mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan di pasar Indonesia.

Pengaruh Kualitas Produk Dan Layananan Pada Penjualan Beras Perum Bulog

Abdulloh Suhaimi — 2026-01-06

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, harga, dan kualitas layanan terhadap penjualan beras Perum BULOG di Jakarta Selatan. Persaingan industri pangan yang semakin ketat serta perubahan preferensi konsumen mengharuskan lembaga publik seperti BULOG untuk meningkatkan mutu produk dan layanan agar tetap kompetitif di pasar. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa produk beras BULOG masih menghadapi persepsi kualitas yang fluktuatif serta tantangan dalam aspek pelayanan distribusi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden konsumen beras BULOG menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan. Harga juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan volume penjualan, sedangkan kualitas layanan terbukti berpengaruh signifikan terhadap loyalitas dan keputusan pembelian konsumen. Secara simultan, kualitas produk, harga, dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap penjualan beras BULOG. Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dalam penguatan konsep kualitas dan nilai dalam konteks lembaga publik serta implikasi praktis bagi manajemen BULOG dalam merumuskan strategi peningkatan mutu produk dan pelayanan.

Mediasi Dan Sengketa Lingkungan

Finsensius Samara — 2026-01-06

Pantai Lasiana di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, merupakan destinasi wisata yang menghadapi tantangan sengketa pemanfaatan ruang dan kerusakan lingkungan. Studi ini bertujuan menganalisis upaya penyelesaian sengketa tersebut melalui pendekatan mediasi, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi kepentingan berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi sebagai solusi konstruktif, namun keberhasilannya bergantung pada kemauan baik para pihak, keadilan proses, ketersediaan informasi, dan peran aktif pemerintah daerah. Studi ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, penyusunan tata ruang berkelanjutan, partisipasi masyarakat, pengembangan ekowisata, dan edukasi lingkungan sebagai strategi pengelolaan lingkungan yang efektif di Pantai Lasiana.

Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi di Kalimantan

Nur Hadi Setiawan — 2026-01-06

Kajian ini menyoroti keterkaitan antara tingkat pengangguran terbuka dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada seluruh provinsi di Kalimantan selama periode 2017-2024. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana dinamika kedua variabel makro tersebut berhubungan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi regional. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara individual, namun keduanya menunjukkan pengaruh yang signifikan secara bersamaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan tidak sepenuhnya ditentukan oleh dinamika pasar tenaga kerja dan perubahan harga, melainkan lebih dipengaruhi oleh karakteristik struktural perekonomian yang berbasis sumber daya alam. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan struktur ekonomi daerah menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pond’s Men di Tiktok Shop

Kaka Riyana Putra Darajat — 2026-01-06

Studi ini memiliki tujuan untuk menyelidiki bagaimana kualitas produk dan harga memengaruhi keputusan konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli produk Pond’s Men di TikTok Shop. Latar belakang dari studi ini muncul dari cepatnya perkembangan social commerce, di mana video pendek, demonstrasi barang, dan rekomendasi yang diberikan oleh algoritma memainkan peran penting dalam membentuk pandangan konsumen, terutama dalam kategori perawatan kulit pria. Sasaran dari studi ini adalah untuk mengkaji sejauh mana kualitas produk dan harga sebagai variabel yang berdiri sendiri memengaruhi keputusan pembelian. Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif melalui survei dengan menggunakan kuesioner berskala Likert, melibatkan 101 peserta yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan pengalaman mereka dalam membeli produk Pond’s Men dalam enam bulan terakhir. Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan aplikasi SmartPLS. studi menunjukkan bahwa kualitas produk memberikan pengaruh baik yang berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian dan berperan sebagai elemen kunci yang mendorong konsumen untuk bertransaksi. Variabel harga juga memiliki pengaruh yang besar, di mana persepsi tentang keterjangkauan, kecocokan harga dengan kualitas, serta promo di TikTok Shop semakin memperkuat ketertarikan untuk membeli. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan harus mengutamakan peningkatan kualitas produk dan strategi penetapan harga yang bersaing untuk menjaga ketertarikan dalam pembelian dari pelanggan.

Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Tanggung Jawab Administrasi Negara Di Era Digital

Ayu Aulia Rohiyati — 2026-01-06

Perlindungan data pribadi menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan modern di era digital. Kemajuan teknologi informasi membawa dampak besar terhadap cara pemerintah mengelola data publik, yang di satu sisi meningkatkan efisiensi pelayanan, namun di sisi lain menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan data pribadi sebagai bagian dari tanggung jawab administrasi negara, dengan menitikberatkan pada aspek hukum, etika, dan tata kelola pemerintahan digital. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap berbagai regulasi, teori hukum administrasi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap warga negara. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk membangun ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkeadilan.

Determinan Keputusan Pembelian Konsumen: Consumer Empowerment, Personalization, dan Viral Marketing pada Imadji Coffee di Denpasar

Ida Bagus Diaz Puja Astawa — 2026-01-06

Perkembangan pemasaran digital telah mengubah pola pengambilan keputusan pembelian konsumen, khususnya pada industri coffee shop yang menyasar generasi muda. Konsumen tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif berinteraksi, menilai, dan menyebarkan pengalaman mereka melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh consumer empowerment, perceived personalization, dan viral marketing terhadap keputusan pembelian konsumen Imadji Coffee di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 108 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan program SPSS, disertai uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa consumer empowerment berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Viral marketing juga berpengaruh positif dan signifikan serta menjadi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sebaliknya, perceived personalization tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Temuan ini mengindikasikan bahwa konsumen muda lebih responsif terhadap konten viral, rekomendasi sosial, dan tren media sosial dibandingkan pendekatan personalisasi individual. Model penelitian mampu menjelaskan 53,7% variasi keputusan pembelian, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya strategi pemasaran digital yang menekankan partisipasi konsumen dan kekuatan konten viral dalam membentuk keputusan pembelian pada coffee shop lokal

Dialektika Hukum Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Rakyat: Menelaah Efektivitas Program PTSL di Desa Bulila

Nisya Purnama A. Imran — 2026-01-06

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus mengurangi potensi sengketa di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika hukum pertanahan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif dalam pelaksanaan PTSL serta menilai efektivitasnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah perkebunan rakyat di Desa Bulila. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi lapangan dan kajian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kepastian hukum dan penyelesaian sengketa batas tanah melalui musyawarah masyarakat. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya literasi hukum masyarakat, perbedaan persepsi terhadap status tanah adat, serta keterbatasan aparatur pelaksana di lapangan. Dialektika antara hukum formal dan nilai-nilai sosial lokal menjadi tantangan utama yang mengharuskan reformulasi kebijakan agar PTSL tidak hanya menghasilkan kepastian administratif, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan keberterimaan hukum di tingkat masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat menjadi kunci bagi keberlanjutan program PTSL di masa depan.

Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah dengan Mediator Kepala Desa

Emanuell Christiano Novianus Gultom — 2026-01-06

Penelitian ini membahas penyelesaian perselisihan dalam perjanjian sewa-menyewa tanah antara PT Great Giant Pineapple (PT GGP) dengan Mukhson Setiawan melalui mediasi oleh Kepala Desa Rajabasa Lama I. Perjanjian sewa tanah yang berlangsung selama tiga tahun mengalami konflik setelah terjadi bencana alam berupa longsor dan banjir sehingga mengakibatkan kerusakan tanaman dan ketidakmampuan tanah untuk ditanami nanas. PT GGP memutus perjanjian sepihak, sedangkan Mukhson Setiawan menolak pemutusan tersebut dan meminta kelanjutan kontrak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, serta pengumpulan data melalui studi lapangan, dokumen, dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Kepala Desa sebagai mediator sah secara hukum dan membantu para pihak mencapai kesepakatan damai tanpa melalui litigasi. Hasil mediasi menetapkan berakhirnya perjanjian setelah tahun pertama dan kewajiban PT GGP untuk memperbaiki kondisi tanah, sedangkan biaya sewa tahun kedua tidak dibayarkan. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat menjaga hubungan para pihak, meskipun kedudukan pihak tidak sepenuhnya setara dan hak Mukhson Setiawan dirasa kurang terpenuhi. Penelitian merekomendasikan keterlibatan ahli hukum dalam proses mediasi untuk menjamin solusi yang lebih adil sekaligus memperjelas hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa.

Pengaruh Pengembangan Kompetensi Terhadap Keterlibatan Kerja Peserta Magang Pada Fase Awal

Ilham Juli Ardi Prasetiyo — 2026-01-08

Program magang merupakan sarana strategis bagi perusahaan untuk pengembangan talenta dan rekrutmen. Keterlibatan kerja (work engagement) peserta magang menjadi faktor kunci keberhasilan program, namun dinamikanya pada periode awal seringkali belum banyak dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan hubungan antara dukungan pengembangan yang dirasakan dengan tingkat keterlibatan kerja peserta magang di Start-up Foodtech. Menggunakan desain longitudinal singkat (dua gelombang), penelitian ini melakukan survei terhadap 14 peserta magang pada bulan pertama dan bulan ketiga program. Keterlibatan kerja diukur menggunakan Utrecht Work Engagement Scale-9 (UWES-9), dan dukungan pengembangan diukur melalui kuesioner persepsi dukungan atasan. Hasil pada gelombang pertama (bulan ke-1) menunjukkan tingkat keterlibatan kerja yang sangat tinggi (rerata 4.48), namun tidak ditemukan hubungan yang signifikan secara statistik dengan dukungan pengembangan (r = 0.237; p > 0.4). Temuan ini mengindikasikan adanya "efek bulan madu" (honeymoon effect), di mana keterlibatan awal lebih didorong oleh antusiasme dan adaptasi lingkungan. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara kedua variabel muncul dan menguat secara signifikan pada gelombang kedua (bulan ke-3) seiring memudarnya honeymoon effect dan meningkatnya peran sumber daya kerja aktual.

Pengaruh Arus Kas Dan Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2024

Aldiansyah — 2026-01-06

Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari bagaimana arus kas dan laba ditahan berdampak pada harga saham perusahaan di bidang makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) dari tahun 2020 hingga 2024. investor menggunakan laporan keuangan sebagai referensi dalam membuat keputusan investasi. laporan arus kas dan informasi laba ditahan adalah bagian penting dari laporan keuangan tersebut. studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan teknik deskriptif-verifikatif. proses purposive sampling digunakan dalam menyeleksi 15 perusahaan sebagai sampel, yang menghasilkan 75 data observasional selama periode lima tahun. data diuji menggunakan regresi linier berganda. uji-t menguji pengaruh parsial dan uji-f menguji pengaruh simultan. arus kas tidak memiliki dampak signifikan terhadap harga saham, tetapi laba ditahan memiliki dampak parsial yang signifikan. namun, baik laba ditahan maupun arus kas ditemukan pengaruh signifikan terhadap harga saham secara bersamaan. hasil ini menunjukkan bahwa informasi tentang laba akuntansi memainkan peran krusial dalam menentukan harga saham di pasar modal, sementara peran arus kas memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memahami peranannya dalam proses pengambilan keputusan investasi.

Pengaruh Pemanfaatan Ai Terhadap Sikap Kejujuran Akademik Pada Siswa SMA

Muhammad Sandria Nanda Khalifah — 2026-01-07

Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini menjadi pendorong utama perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia, seiring tuntutan peningkatan efektivitas pembelajaran dan upaya menjawab permasalahan capaian akademik, termasuk rendahnya skor PISA pada periode sebelumnya. Implementasi teknologi ini—termasuk penggunaan ChatGPT memunculkan dua sisi yang saling berlawanan, yakni peluang besar dalam pengembangan kompetensi tertentu dan ancaman serius terhadap kemampuan kognitif dasar peserta didik. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif temuan empiris lintas jenjang pendidikan mengenai efektivitas AI sebagai sarana pembelajaran sekaligus dampaknya terhadap kemampuan berpikir kritis dan integritas akademik. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis dengan mengintegrasikan hasil penelitian kuasi-eksperimental kuantitatif, analisis regresi linier, serta survei deskriptif yang melibatkan siswa MA, SMA, SMK, dan mahasiswa perguruan tinggi. Temuan menunjukkan bahwa penerapan AI secara terstruktur, khususnya yang dikombinasikan dengan nilai-nilai Islami, terbukti memberikan peningkatan signifikan pada kemampuan pemecahan masalah matematika. Namun demikian, penelitian lain mengungkap bahwa tingginya intensitas penggunaan ChatGPT berpengaruh negatif secara kuat dan signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa, sejalan dengan konsep Cognitive Offloading. Meskipun tingkat keterlibatan belajar siswa meningkat, hasil survei juga mengindikasikan minimnya kesadaran etika penggunaan serta potensi ketergantungan terhadap AI. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi AI dalam pendidikan sangat ditentukan oleh pengelolaan pedagogis yang terarah serta kebijakan yang menekankan penguatan Literasi AI Kritis guna menjaga kemandirian intelektual peserta didik.

FOMO dan Negosiasi Identitas Generasi Z Di Ruang Digital Mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang

Petrus Selestinus Mite — 2026-01-07

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah secara signifikan mengubah cara individu membangun, menampilkan, dan menegosiasikan identitas sosial mereka. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang untuk representasi diri dan konstruksi makna sosial baru. Generasi Z, sebagai penduduk asli digital yang tumbuh dengan akses konstan terhadap teknologi, merupakan kelompok yang paling terpengaruh oleh dinamika ini. Studi ini bertujuan untuk meneliti peran media sosial dalam membentuk fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dan untuk memahami bagaimana FOMO berkontribusi pada proses konstruksi identitas di kalangan Generasi Z, khususnya mahasiswa Universitas Nusa Cendana di Kupang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi yang melibatkan informan yang dipilih secara purposif yang merupakan pengguna media sosial aktif dan menunjukkan perilaku terkait FOMO. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang intensif, terutama pengguliran pasif, paparan konten viral, dan interaksi antar teman sebaya mendorong perbandingan sosial yang memicu FOMO. Fenomena ini memotivasi siswa untuk mengikuti tren, terlibat dalam konsumsi simbolis, dan mengelola presentasi diri mereka untuk mendapatkan pengakuan sosial. Akibatnya, identitas siswa bersifat cair, performatif, dan terus-menerus dinegosiasikan antara otentisitas pribadi dan ekspektasi sosial digital. Meskipun demikian, beberapa siswa menunjukkan kesadaran reflektif dan mengembangkan strategi untuk mengelola FOMO, mengatur penggunaan media sosial, dan menjaga kesejahteraan mental. Studi ini menyimpulkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam membentuk FOMO dan konstruksi identitas digital di kalangan siswa Generasi Z dalam konteks lokal Kupang.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara individu membangun dan menegosiasikan identitas sosial, khususnya pada Generasi Z yang tumbuh menjadi digital native. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang representasi diri, konstruksi makna sosial, serta pembentukan identitas digital. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran media sosial dalam menciptakan fenomena Fear of Missing Out (FOMO) serta bagaimana FOMO berkontribusi dalam proses konstruksi identitas Generasi Z, khususnya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, yaitu mahasiswa Generasi Z yang aktif menggunakan media sosial dan menunjukkan kecenderungan perilaku FOMO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial, terutama aktivitas scrolling dan paparan konten viral, memicu komunikasi sosial yang berakhir pada FOMO. Fenomena ini mendorong mahasiswa untuk mengikuti tren, melakukan konsumsi simbolik, serta mengelola citra diri demi memperoleh pengakuan sosial. Proses tersebut menunjukkan bahwa identitas siswa bersifat cair, performatif, dan terus dinegosiasikan antara keaslian diri dan tuntutan norma digital. Meskipun demikian, sebagian mahasiswa juga menunjukkan kesadaran reflektif dan resistensi strategi untuk mengelola tekanan FOMO dan menjaga kesehatan mental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam membentuk dinamika FOMO dan konstruksi identitas digital mahasiswa Generasi Z di Kota Kupang.

Politik Hukum Penindakan Terhadap Pecandu Korban Penyalahgunaan Narkotika

Nur Mutmainnah — 2026-01-07

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi permasalahan hukum dan sosial yang serius di Indonesia, khususnya terkait dengan penindakan terhadap pecandu yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Kebijakan hukum pidana selama ini cenderung mengedepankan pendekatan represif melalui pemenjaraan, yang sering kali tidak menyentuh akar permasalahan ketergantungan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum penindakan terhadap pecandu korban penyalahgunaan narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kepustakaan terhadap peraturan hukum serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum narkotika Indonesia telah mengakui pecandu sebagai korban yang berhak memperoleh rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakkonsistenan penerapan akibat dualisme kebijakan pidana, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan perbedaan persepsi aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan rehabilitasi dan penerapan pendekatan restorative justice merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem penindakan narkotika yang lebih humanis dan berkeadilan.

Efektivitas Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian

Kurniawan H — 2026-01-07

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan perceraian dalam konteks pelayanan pranikah di KUA se-Kota Padangsidimpuan. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk menggali pemahaman Kepala KUA, bentuk implementasi perjanjian, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi penerapannya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi peraturan serta praktik administrasi nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian perkawinan dipahami memiliki nilai preventif terutama dalam memberikan kejelasan hak dan kewajiban serta mencegah sengketa harta pemanfaatannya masih rendah akibat minimnya literasi hukum masyarakat, kuatnya anggapan tabu, dan terbatasnya sosialisasi serta kapasitas pendampingan di KUA. Di sisi lain, posisi KUA sebagai institusi otoritatif, dukungan kerangka hukum yang jelas, serta meningkatnya angka perceraian menjadi peluang untuk memperkuat implementasi. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas SDM KUA, pengembangan modul sosialisasi, dan pembingkaian perjanjian sebagai instrumen perlindungan keluarga agar dapat berfungsi efektif dalam mencegah perceraian.

Peranan Politik Hukum

Rusdin — 2026-01-07

Membangun Sistem Ekonomi Hukum Yang Berkeadilan

Rusdin — 2026-01-07

Penelitian ini membahas pembangunan sistem ekonomi dan hukum yang berkeadilan melalui sintesis antara kapitalisme, sosialisme, dan nilai-nilai klasik. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya ketimpangan sosial akibat penerapan sistem ekonomi dan hukum modern yang lebih menekankan efisiensi dan legalitas formal dibandingkan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sistem ekonomi dan hukum kapitalisme dan sosialisme, mengkaji peran nilai-nilai klasik, serta merumuskan model sintesis yang berorientasi pada keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisme unggul dalam efisiensi dan inovasi tetapi cenderung menciptakan ketimpangan struktural, sementara sosialisme menekankan pemerataan namun berpotensi mengurangi fleksibilitas ekonomi. Nilai-nilai klasik seperti keadilan sosial, solidaritas, dan keseimbangan moral berfungsi sebagai koreksi etis terhadap kelemahan kedua sistem tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sintesis sistem ekonomi dan hukum yang mengintegrasikan pasar, peran negara, dan nilai klasik merupakan solusi konseptual untuk mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Dari Hukum Adat Ke Sistem Nasional: Sejarah Dan Perkembangan Hukum Di Indonesia

Mahisa Mareati — 2026-01-07

Penelitian ini mengkaji evolusi Hukum Adat di Indonesia dari masa kolonial hingga era modern, menyoroti tantangan dan peluang dalam integrasinya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, termasuk pengakuan konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pasal 18B UUD 1945 dan Putusan MK No. 35/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hukum Adat telah mendapatkan pengakuan formal, implementasinya masih terhambat oleh dualisme hukum dan konflik dengan undang-undang sektoral yang lebih mengedepankan kepentingan ekonomi. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi antara Hukum Adat dan hukum nasional untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, rekomendasi untuk pengesahan RUU MHA menjadi prioritas guna memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat di tengah tantangan globalisasi hukum.

Mekanisme Penegakan Ham Di Indonesia Dibandingkan Dengan Kerea Selatan Jepang

Hasana Ina Gorang — 2026-01-07

Mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh sistem hukum, sejarah politik, serta kekuatan institusi demokratis masing-masing negara. Di Indonesia, penegakan HAM bertumpu pada mekanisme quasi-judicial seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lembaga peradilan, serta kerangka hukum seperti UUD 1945 dan UU HAM. Namun, efektivitasnya kerap terbentur oleh hambatan politik, lemahnya implementasi putusan, serta penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang masih tertunda. Sebaliknya, Korea Selatan memiliki mekanisme penegakan HAM yang lebih konsolidatif melalui National Human Rights Commission of Korea (NHRCK) yang memiliki kewenangan investigatif kuat, serta peradilan yang relatif independen setelah proses demokratisasi pada akhir 1980-an. Negara ini juga menunjukkan kemajuan dalam perlindungan kelompok rentan, meski masih menghadapi tantangan seperti kebebasan berekspresi dan isu diskriminasi. Di Jepang, penegakan HAM bersifat lebih administratif dengan peran signifikan dari Kementerian Kehakiman melalui Human Rights Bureau, ditambah kerangka perlindungan konstitusional yang kuat. Meskipun demikian, minimnya lembaga HAM independen menjadi salah satu kritik utama dalam mekanisme penegakan HAM di negara ini. Secara komparatif, Korea Selatan dan Jepang memiliki stabilitas institusional dan independensi peradilan yang lebih kuat dibandingkan Indonesia, yang masih berupaya memperkuat supremasi hukum dan akuntabilitas negara. Namun, ketiga negara sama-sama berusaha menyesuaikan mekanisme penegakan HAM dengan dinamika sosial dan politik masing-masing, termasuk tuntutan transparansi, demokratisasi, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Pembatalan Akta Jual Beli (Ajb) Ppats Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sah

Cinta Natasya Rivani Noer — 2026-01-07

Perlindungan hukum terhadap pemilik sah dalam sengketa tanah merupakan instrumen vital untuk menjamin kepastian hak di tengah kompleksitas permasalahan penguasaan lahan tanpa hak. Penelitian ini menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Tjk yang mempertemukan konflik validitas antara Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli (AJB) yang cacat substansi. Permasalahan hukum dipicu oleh tindakan Tergugat yang menguasai tanah sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 54/X/C/TKP/2001, yang kemudian dipertentangkan dengan legalitas Sertifikat Hak Milik Nomor 2305 atas nama Ningsih. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk membedah pertimbangan hakim dalam memvalidasi alat bukti. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa AJB yang menjadi dasar klaim Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum karena ditandatangani oleh pihak yang bukan pemilik sah tanah tersebut, sebuah fakta yang secara fundamental mencederai syarat sahnya perjanjian dan peralihan hak. Majelis Hakim dalam putusannya menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik sah direalisasikan melalui pengakuan terhadap kekuatan pembuktian sempurna Sertifikat Hak Milik sebagai akta otentik negara. Hakim juga mengonstruksikan tindakan penguasaan tanah oleh Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena telah melanggar hak subjektif pemilik sertifikat dan menimbulkan kerugian materiil. Implikasi putusan ini mempertegas yurisprudensi bahwa akta peralihan hak yang cacat prosedur tidak dapat mengalahkan sertifikat hak milik, sehingga memberikan kepastian hukum substantif bagi pemegang hak yang beritikad baik.

Pemenuhan Hak Atas Makanan Bergizi Bagi Narapidana Dengan Penyakit Kronis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja

Ketut Ratri Wahyuningsih — 2026-01-07

Pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana dengan penyakit kronis merupakan bagian penting dari perlindungan hak atas kesehatan dalam sistem pemasyarakatan. Narapidana sebagai subjek hukum tetap memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk hak atas makanan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait di Lapas Kelas IIB Singaraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemenuhan hak atas makanan bergizi telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025. Namun dalam praktiknya, pemenuhan makanan bagi narapidana pengidap penyakit kronis masih disamaratakan dengan warga binaan lainnya tanpa adanya menu khusus maupun makanan tambahan sesuai kebutuhan medis. Selain itu, terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan jumlah tenaga dapur, ketiadaan tenaga ahli gizi, kondisi overkapasitas, serta belum dilaksanakannya survei kepuasan makanan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sumber daya manusia dan mekanisme evaluasi agar pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis dapat terlaksana secara optimal dan berkeadilan.

Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian Produk Thrift di Pasar Cimol Gedebage Kota Bandung

Riya Yusriyyah — 2026-01-07

Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh kualitas produk, harga, dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk thrift di Pasar Cimol Gedebage kota Bandung. Penelitian ini mencakup metodologi kuantitatif, deskriptif, dan verifikatif. Analisis datanya dilakukan dengan regresi linier berganda lewat software SPSS versi 31. Sampel populasi yang digunakan yaitu 100 orang yang pernah membeli produk thrift di Pasar Cimol Gedebage. Data dikumpulkan dengan metode survei online melalui kuesioner. Kajian ini mengungkapkan bahwa kualitas produk dan gaya hidup tidak terlalu berpengaruh besar pada keputusan pembelian produk thrift di Pasar Cimol Gedebage kota Bandung, namun harga mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk thrift di Pasar Cimol Gedebage kota Bandung. Secara keseluruhan, keputusan pembelian produk thrift di Pasar Cimol Gedebage sangat dipengaruhi oleh kualitas produk, harga, dan gaya hidup. Hasil uji regresi pada kualitas produk, harga, dan gaya hidup semuanya memiliki dampak positif dan signifikan pada keputusan pembelian. dengan nilai R² 0,416, yang lainnya dipengaruhi oleh variabel-variabel dari luar penelitian ini.

Penemuan Hukum Berbasis Penalaran Hukum dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan

Muhammad Ilham — 2026-01-07

Penemuan hukum berbasis penalaran hukum merupakan bagian penting dalam praktik peradilan, terutama ketika norma hukum tertulis tidak mampu mengakomodasi seluruh persoalan konkret yang berkembang di masyarakat. Hakim tidak hanya berperan menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga melakukan penalaran hukum melalui interpretasi, konstruksi, dan argumentasi yuridis untuk menemukan hukum yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penalaran hukum membantu hakim dalam menyeimbangkan kepastian dan keadilan hukum, serta mengkaji implikasi penemuan hukum terhadap perkembangan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang didukung oleh kajian doktrin dan putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penalaran hukum memungkinkan hakim untuk mengintegrasikan kepastian hukum melalui penerapan norma positif dengan keadilan substantif melalui penafsiran teleologis dan sosiologis. Selain itu, penemuan hukum berimplikasi pada terbentuknya yurisprudensi, pengisian kekosongan hukum, serta mendorong perkembangan hukum nasional yang lebih responsif terhadap dinamika sosial. Penemuan hukum berbasis penalaran hukum tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga berperan strategis dalam pembaruan dan penguatan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Aliran Syi’ah: Sejarah, Perkembangan dan Konsep Utama Pemikirannya

Lutfiyah Rahmi — 2026-01-07

Banyak penelitian yang lebih berfokus pada sisi teologis atau doktrinal sementara analisis terintegrasi yang menggabungkan aspek doktrin, sejarah, dan dinamika sosial politik masih terbatas. Keadaan ini menciptakan celah dalam penelitian, masih sedikit kajian yang menggunakan metode studi kasus sejarah secara sistematis untuk memetakan perkembangan Syiah dari fase awal, perubahan politik-religius, hingga penyebarannya ke berbagai lokasi dengan mempertimbangkan interaksi antara konteks sejarah, struktur kekuasaan, dan komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut dan menyediakan narasi sejarah yang komprehensif mengenai perkembangan aliran Syiah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam mengenai sejarah munculnya dan perkembangan aliran Syiah serta meneliti pokok-pokok pikir yang membentuk karakter teologis dan identitas agama mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (library research).

Mengenal Lebih Dalam Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia Sebagai Identitas Nasional

Muhammad Yusuf Ammar — 2026-01-07

Bahasa mempunyai bagian penting pada bagian hidup manusia sebagai sarana utama untuk berkomunikasi, menjalin interaksi sosial, serta membentuk kebudayaan. Di Indonesia, Bahasa Indonesia memiliki tempat strategis karena berfungsi menjadi bahasa nasional sekaligus bahasa resmi nusantara. Keberadaan Bahasa Indonesia tidak hanya mempermudah komunikasi antarwarga yang berasal dari suku, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda, tetapi juga menjelma sebagai perekat yang memperkuat persatuan bangsa. Perkembangan Bahasa Indonesia tidak terbuat secara instan, tetapi melewati proses sejarah panjang, yang berawal dari bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan di Nusantara. Momentum Sumpah Pemuda tahun 1928 menjadi titik penting pada pengakuan Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, sehingga diperkuat dalam hukum melalui UU Dasar 45. Setelah kemerdekaan, Bahasa Indonesia terus mengalami pembakuan dan pengembangan sehingga mampu menjalankan fungsinya dalam pemerintahan, pendidikan, serta pengembangan ilmu pengetahuan serta kebudayaan. maka, Bahasa Indonesia mempunyai tempat yang sangat penting dalam membangun identitas nasional dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah dinamika dan tantangan global.

Bayang-Bayang Ancaman Mengerikan Bagi Saksi Korban Pembunuhan Ritual Langka Di Ntt: Reformasi Mendesak Lpsk Pada 2025

Muhammad Rizal Aji Bahtiar — 2026-01-07

Penelitian ini menyelidiki risiko yang samar-samar dihadapi oleh saksi korban dari pembunuhan ritual yang jarang terjadi di Nusa Tenggara Timur, sebuah situasi yang rumit yang terkait dengan aspek psikologis, budaya, dan hukum pidana. Studi mengenai pembunuhan ritual di daerah terpencil NTT menunjukkan adanya ketegangan antara trauma yang dialami oleh saksi dan kurangnya perlindungan dari LPSK, serta kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mampu menangani kejahatan luar biasa yang berkaitan dengan unsur mistis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana ancaman terhadap saksi muncul dan memahami mekanisme hukum untuk melindungi korban, dengan mempertimbangkan peran LPSK, aparat hukum, dan masyarakat adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan para saksi, melakukan observasi di lapangan, serta menganalisis dokumen terkait, seperti UU No. 13/2006 dan UU Nomor 31 Tahun 2014. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa konflik sering kali muncul akibat ritual intimidasi budaya, kurangnya pengakuan terhadap risiko yang tidak biasa, serta tidak adanya protokol khusus untuk mengatasi kasus mistis di wilayah yang dilindungi. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan baru yang menggabungkan aspek psiko-trauma, penguatan LPSK lewat teknologi digital, dan prinsip keadilan restoratif untuk melindungi saksi dan mencegah terulangnya ritual kejahatan di Indonesia. Pertanyaan yang diteliti meliputi: 1. Bagaimana perkembangan ancaman sosial-budaya dan hukum terhadap saksi korban dari ritual pembunuhan yang langka di NTT pada tahun 2025? 2. Apa saja mekanisme perlindungan saksi yang efektif dan kreatif yang melibatkan LPSK, aparat penegak hukum, serta tokoh-tokoh adat?

Peran Organisasi Keagamaan Dalam Membentuk Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Sukma Anum — 2026-01-07

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi keagamaan mahasiswa dalam membentuk dan memperkuat sikap moderasi beragama di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya isu radikalisme dan pandangan keagamaan eksklusif di lingkungan pendidikan tinggi, sehingga organisasi keagamaan dipandang sebagai agen strategis dalam proses internalisasi nilai keagamaan yang inklusif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara mendalam terhadap pengurus dan anggota organisasi keagamaan. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi keagamaan seperti PMII, IPNU/IPPNU, LPTQ, dan organisasi serupa menjalankan fungsi pembinaan keagamaan melalui kajian tematik, kaderisasi, forum diskusi lintas pemikiran, serta kegiatan sosial keagamaan yang melibatkan masyarakat. Proses tersebut menjadi sarana internalisasi nilai moderasi beragama yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman mahasiswa tentang komitmen kebangsaan, toleransi, penyelesaian konflik secara damai, dan penerimaan terhadap budaya lokal. Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam organisasi keagamaan juga mendorong lahirnya sikap keberagamaan yang reflektif, kritis, dan kontekstual. Dengan demikian, organisasi keagamaan memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung visi perguruan tinggi Islam untuk mencetak lulusan yang moderat, berwawasan kebangsaan, dan mampu menghadapi dinamika masyarakat majemuk.

Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Cilacap, Jawa Tengah Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Nadila Nur Falah — 2026-01-07

Korupsi dalam penyaluran bantuan sosial merupakan permasalahan serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara,tetapi juga berdampak langsung pada pemenuhan hak asasi manusia masyarakat,khususnya kelompok miskin dan rentan. Fenomena ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola bantuan sosial yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korupsi dalam menyaluran bantuan sosial di Kabupaten Cilacap dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, serta mengkaji implikasinya terhadap kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi,sosial,dan budaya. Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual,dan kasus, melalui studi kepustakan terhadap peraturan perundang-udangan,doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menujukan bahwa praktik manipulasi data penerima, rekayasa distribusi,dan pengalihan dana bantuan sosial secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, bertujuan memperkaya diri sendiri atau pihak lain, serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Selain itu,korupsi bantuan sosial secara langsung menghambat pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial, sehingga mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola bantuan sosial yang transparan, akuntabel,dan berorientasi pada pemulihan hak asasi manusia.

Pengaruh Financial Technology dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Pada UMKM di Pamulang

Kirana Asih — 2026-01-07

Studi ini menerapkan pendekatan penelitian kuantitatif guna mengetahui serta menganalisis pengaruh parsial maupun simultan dari financial technology dan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan kepada pemilik UMKM di Pamulang. Populasi penelitian melibatkan para pelaku UMKM yang berwilayah di kecamatan Pamulang. Sampel dipilih mengacu dari probability sampling dengan metode simple random sampling sejumlah 96 pelaku UMKM dengan fokus utama di bidang kuliner. Data dikumpulkan melalui serangkaian observasi, wawancara dan penyebaran angket. Analisa diterapkan melalui uji hipotesis (uji t dan uji F), dan koefisien determinasi. Data diolah melalui perangkat lunak yaitu SPSS versi 24.00. Temuan studi membuktikan bahwasanya financial technology dan literasi keuangan secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan penggiat UMKM di Pamulang

Peran Human Resource Development (HRD) dalam Mengelola Perubahan Organisasi

Joshua Valerio — 2026-01-07

Perubahan organisasi merupakan proses strategis yang menuntut kesiapan, adaptasi, dan komitmen seluruh anggota organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Human Resource Development (HRD) dalam mengelola perubahan organisasi melalui pendekatan studi literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis kajian pustaka, dengan mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis sumber-sumber ilmiah terkait manajemen perubahan dan pengembangan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HRD memiliki peran strategis dalam empat aspek utama, yaitu: (1) memfasilitasi dan mengkomunikasikan urgensi perubahan; (2) mengembangkan kompetensi dan kesiapan individu untuk beradaptasi; (3) mengelola resistensi melalui partisipasi dan dukungan psikologis; dan (4) menanamkan nilai-nilai perubahan ke dalam budaya organisasi agar transformasi bersifat berkelanjutan. Dengan demikian, HRD tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai agen perubahan yang menghubungkan strategi organisasi dengan perilaku manusia di tempat kerja. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi organisasi dalam memperkuat kapasitas HRD untuk mendukung keberhasilan transformasi organisasi.

Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Yayasan Segar Herang Bersama Kabupaten Bandung Barat

Astri Wulandari — 2026-01-07

Masalah kinerja yang tercermin dari penurunan nilai Key Performance Indicator (KPI), hasil kerja, serta kepuasan pelanggan antara bulan Juli hingga September 2025, ditambah dengan tingkat ketidakhadiran karyawan yang masih tinggi, menjadi kendala utama dalam kegiatan operasional Yayasan Segar Herang Bersama, yang beroperasi di bidang katering. Studi ini difokuskan untuk menguji dan mengonfirmasi berdasarkan pendekatan ilmiah bagaimana disiplin kerja dan motivasi kerja, ditinjau secara individual maupun kolektif, berdampak pada kinerja karyawan di Yayasan Segar Herang Bersama, Kabupaten Bandung Barat. Riset ini mengadopsi metode kuantitatif melalui pendekatan deskriptif dan verifikatif, dan menerapkan teknik sampel jenuh sehingga keseluruhan populasi yang terdiri atas 47 responden dicakup sebagai sampel penelitian. Pengambilan data dilaksanakan melalui kuesioner, kemudian hasilnya diproses menggunakan uji T untuk menilai hubungan parsial dan uji F untuk melihat dampak simultan, setelah memastikan seluruh persyaratan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas) telah terpenuhi. Berdasarkan analisis parsial, disiplin kerja terbukti memberikan dampak bermakna serta memperlihatkan korelasi positif yang kuat pada kinerja karyawan. Demikian pula, motivasi kerja menunjukkan pengaruh signifikan dengan korelasi positif yang kuat pada kinerja karyawan. Lebih lanjut, pengujian simultan dengan uji F memperlihatkan kombinasi disiplin kerja dan motivasi kerja memberikan dampak signifikan yang sangat kuat pada kinerja karyawan. Peningkatan kinerja karyawan dapat dicapai melalui implementasi pemantauan terhadap pencapaian target, sistem evaluasi kinerja yang transparan, pemberian kompensasi yang kompetitif, serta penerapan aturan disiplin yang jelas.

Dari Ma’at Ke Legitimasi Kekuasaan: Sejarah Dan Eksistensi Sistem Hukum Mesir Kuno Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Modern

Agus Awaluddin — 2026-01-07

Penelitian ini mengkaji peran sentral Ma'at, prinsip kebenaran, keadilan, dan tatanan kosmik Mesir kuno, dalam membentuk teologi politik dan hukum era Firaun, serta warisannya dalam yurisprudensi modern. Ma'at, yang ditetapkan sejak penciptaan dari kekacauan (Nun) dan berlawanan dengan Isfet (ketidakadilan), berfungsi sebagai fondasi eksistensi dan standar etika yang mengatur hubungan manusia-dewa. Analisis mendalam menunjukkan bagaimana Firaun, sebagai 'Penguasa Ma'at', memanfaatkan prinsip ini untuk legitimasi politik dan otoritas yudisial terpusat melalui pejabat seperti Wazir, yang bertindak sebagai 'Imam Ma'at'. Meskipun kodifikasi hukum komprehensif jarang ditemukan, sistem peradilan Mesir menunjukkan koherensi signifikan melalui dekrit kerajaan dan tradisi. Lebih lanjut, temuan ini mengungkap pengaruh Ma'at pada sistem hukum Mediterania selanjutnya, menegaskan model etika Mesir Geru Maa sebagai nenek moyang konseptual bagi ho spoudaios dalam hukum Yunani dan paterfamilias dalam hukum Romawi, yang mendasari konsep orang yang rasional dalam hukum modern. Implikasinya, warisan Ma'at terletak pada penekanannya pada ketidakberpihakan sosial dan keadilan distributif, prinsip fundamental dalam etika hukum kontemporer dan pencarian global untuk akses universal terhadap keadilan.

Kepastian Hukum Terhadap Tanah Peninggalan Kolonial Belanda Berdasarkan Perkara Pada Putusan Nomor 31/PDT.G/2025/PN KLN

Suci Wulandari — 2026-01-07

Penelitian ini membahas kepastian hukum terhadap tanah peninggalan Belanda yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Kln. Sengketa tersebut berawal dari klaim ahli waris atas tanah yang dibeli sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, namun tidak pernah dilakukan proses balik nama sesuai dengan ketentuan overschrijving pada masa kolonial. Disisi lain, tanah tersebut telah dikuasai secara fisik oleh TNI AD berdasarkan Sprin-11/10/1971 yaitu perintah okupasi, sehingga menimbulkan dualitas klaim hukum antara kepemilikan dan penguasaan oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis legalitas peralihan hak tanah, kedudukan tanah peninggalan kolonial pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pembuktian yuridis berupa balik nama, pencatatan, dan pendaftaran tanah menyebabkan objek sengketa secara hukum tidak memiliki pemegang hak yang sah. Oleh karena itu, pentingnya kepastian hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dampak Perbedaan Ideologi, Tafsir Dan Struktur Organisasi Keaagaman Terhadap Perpecahan Umat Serta Solusi Hukum Dalam Menjaga Harmoni Sosial

Muhamad Ajrin — 2026-01-07

Perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan merupakan realitas yang melekat dalam masyarakat plural, namun sering kali berkembang menjadi sumber konflik sosial ketika dikelola secara eksklusif. Dalam perspektif sosiologi hukum, perbedaan tersebut dapat memicu fragmentasi sosial dan perpecahan umat apabila tidak diatur melalui mekanisme hukum dan sosial yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan terhadap perpecahan umat serta merumuskan solusi hukum dalam menjaga harmoni sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis sosiologis melalui studi kepustakaan terhadap literatur, dokumen hukum, dan laporan kasus konflik keagamaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ideologi dan tafsir keagamaan berkontribusi terhadap meningkatnya intoleransi, polarisasi sosial, dan melemahnya kohesi umat, terutama ketika diperkuat oleh struktur organisasi keagamaan yang eksklusif dan politik identitas. Selain itu, hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial karena masih bersifat reaktif. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan harmoni sosial memerlukan solusi hukum dan sosial yang integratif, preventif, dan berkelanjutan.

Perlindungan Hukum Debitur dalam Pelelangan Jaminan oleh Bank Ditinjau dari Hukum Perbankan

Muhamad Ajrin — 2026-01-07

Pelelangan jaminan oleh bank sebagai mekanisme penyelesaian kredit bermasalah kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan hak debitur. Dalam praktiknya, pelelangan jaminan sering dilakukan tanpa transparansi, pemberitahuan yang layak, dan penetapan nilai yang wajar, sehingga berpotensi merugikan debitur dan menimbulkan sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum debitur dalam pelelangan jaminan oleh bank ditinjau dari hukum perbankan serta mengkaji implementasinya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perbankan telah mengatur perlindungan debitur melalui prinsip kehati-hatian, kewajiban transparansi, dan pertanggungjawaban bank dalam pelaksanaan pelelangan. Namun, penerapan ketentuan tersebut belum optimal sehingga masih ditemukan pelelangan jaminan yang tidak sesuai prosedur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme perlindungan hukum debitur dan pengawasan perbankan diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu

Agus Awaluddin — 2026-01-07

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia menuntut sistem penyelesaian sengketa yang adil dan kredibel. Namun, politik hukum penyelesaian sengketa Pemilu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dihadapkan pada tantangan fragmentasi kewenangan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menangani sengketa proses dan pelanggaran administrasi, dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu (PHPU). Konflik yurisdiksi ini semakin kompleks dalam penanganan pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat terwujudnya Keadilan Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus untuk meganalisis norma UU 7/2017 serta yurisprudensi terbaru. hasil pembahasan menunjukan bahwa MK cenderung melakukan aktivisme yudisial dengan memeriksa subtansi pelanggaran TSM demi keadilan substantif, sengketa. Implikasinya, diperlukan rekontruksi kelembagaan melalui penguatan imparsialitas bawaslu dan kajian serius mengenai pembentukan peradilan khusus pemilu untuk menyatukan yurisdiksi, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan pemilu secara holistik

Penguatan Perangkat Desa Melalui Strategi Capacity Building: Praktik Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta Kemendagri

Muhammad Afdal Juliansyah — 2026-01-07

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun 2025 menyebabkan penghentian pelatihan formal berbasis APBN di Balai Pemerintahan Desa (Balai Pemdes). Dalam kondisi ini, Balai Pemdes harus menerapkan strategi alternatif agar capacity building bagi perangkat desa tetap berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi alternatif yang diterapkan Balai Pemdes serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa di tengah keterbatasan anggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, analisis dokumen perencanaan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pemdes menerapkan beberapa strategi, seperti coaching clinic, asistensi teknis, serta pemanfaatan fasilitas untuk Musdes dan Musrenbang. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun strategi ini dapat menjaga kesinambungan capacity building, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan SDM dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelatihan. Dengan demikian, diperlukan inovasi lebih lanjut agar capacity building tetap berjalan secara efektif di tengah keterbatasan anggaran.

Pengaruh Workload terhadap Psychological Wellbeing dengan Work Engagement sebagai Variabel Mediasi di PT XYZ

Inayah — 2026-01-07

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban kerja (workload) terhadap kesejahteraan psikologis (psychological wellbeing) dengan keterikatan kerja (work engagement) sebagai variabel mediasi pada karyawan PT XYZ. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tuntutan kerja pada sektor pengelolaan limbah B3 yang menuntut kesiapan fisik dan psikologis karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 300 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling dari total populasi sebanyak 1.044 karyawan. Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa workload berpengaruh positif dan signifikan terhadap work engagement dan psychological wellbeing. Selain itu, work engagement juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap psychological wellbeing dengan pengaruh yang sangat kuat. Hasil pengujian efek tidak langsung menunjukkan bahwa work engagement memediasi secara parsial hubungan antara workload dan psychological wellbeing, dengan pengaruh tidak langsung yang lebih besar dibandingkan pengaruh langsung. Temuan ini mengindikasikan bahwa beban kerja yang dipersepsikan sebagai tantangan kerja dapat meningkatkan keterikatan kerja karyawan, yang selanjutnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan psikologis. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan teori Job Demands–Resources serta memberikan implikasi praktis bagi manajemen dalam mengelola beban kerja secara efektif dan meningkatkan keterikatan kerja guna menjaga kesejahteraan psikologis karyawan di lingkungan kerja dengan tuntutan tinggi.

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Muh. Fiqry Afriyansyah Panigoro — 2026-01-08

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum materiil serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst., yang melibatkan praktik aborsi ilegal terorganisir. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara formal telah sesuai dengan teori positivisme hukum, sanksi yang dijatuhkan dinilai belum memenuhi rasa keadilan retributif jika dibandingkan dengan keuntungan ekonomi pelaku. Selain itu, pertimbangan non-yuridis hakim yang menjadikan sikap sopan terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dinilai tidak tepat karena mengabaikan fakta masifnya jumlah korban janin yang digugurkan, sehingga putusan tersebut cenderung tidak mencerminkan aspek sosiologis dan keadilan substantif bagi korban.

Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Napan Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Ferdinandus N. Lobo — 2026-01-08

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengabdian ini mahasiswa diberikan pengalaman belajar untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Pengawasan dan pelayanan perlintasan orang (melayani, mengawasi orang dengan dokumen paspor)Pengawasan perlintasan sarana angkutan barang (angkutan umum maupun pribadi.Fungsi lain.Fasilitasi pertumbuhan ekonomi Masyarakat (memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah).Keamanan dan pengelolaan pengawasan. Penyuluhan prosedur serta aturan-aturan ekpor barang ke Timor LesteKoordinasi terpadu antara PLBN dan imigrasi untuk kelengkapan administrativ Masyarakat dalam melakukan ekspor barang ke Timor Leste (Paspor)Pengembangan komoditas unggulan daerah desa napan (untuk ekspor ke Timor Leste).Mengembangkan kawasan wisata di PLBN. Kebijakan ekportir local untuk mendukung perekonomian local.Pembanguna pusat ekonomi lokal (pasar perbatasan) Kerjasama pempus dan pemda.

Pengaruh Live Streaming Selling Terhadap Keputusan Pembelian Generasi Z Melalui Tiktok Dengan Brand Awareness Sebagai Variabel Mediasi Pada Wear Kaza Indonesia

Ni Luh Gede Widyasuari — 2026-01-08

Perkembangan teknologi digital dan media sosial mendorong perubahan perilaku konsumen, khususnya Generasi Z, dalam melakukan keputusan pembelian. Salah satu strategi pemasaran digital yang semakin populer adalah live streaming selling melalui platform TikTok, yang menawarkan interaksi dua arah secara real-time antara penjual dan konsumen. Live streaming selling tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga berpotensi membangun brand awareness yang kuat, sehingga memengaruhi keputusan pembelian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh live streaming selling terhadap keputusan pembelian Generasi Z melalui TikTok dengan brand awareness sebagai variabel mediasi pada Wear Kaza Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan pada platform TikTok Wear Kaza Indonesia. Populasi penelitian adalah seluruh pengikut akun TikTok Wear Kaza Indonesia sebanyak 35.000 orang berusia 18–24 tahun yang aktif mengikuti dan berinteraksi dalam fitur live streaming selling. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria Generasi Z, baik laki-laki maupun perempuan, yang pernah melakukan pembelian dan menggunakan produk Wear Kaza Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur variabel live streaming selling, brand awareness, dan keputusan pembelian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner sebagai data primer, serta studi dokumentasi dan observasi sebagai data pendukung. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS), yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, pengujian model pengukuran (outer model), dan model struktural (inner model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa live streaming selling berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, live streaming selling berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness, brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, serta brand awareness mampu memediasi pengaruh live streaming selling terhadap keputusan pembelian. Temuan ini menegaskan pentingnya peran live streaming selling dalam meningkatkan brand awareness dan mendorong keputusan pembelian Generasi Z pada platform TikTok.

Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas Parkir Dan Sistem Pembayaran Non-Tunai Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Securindo Packatama Indonesia Di Mall Living World Denpasar

Selvi N Abdullah — 2026-01-08

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan, fasilitas parkir, dan sistem pembayaran non-tunai memengaruhi kepuasan pelanggan pengguna layanan parkir di Mall Living World Denpasar. Perubahan pola kebutuhan masyarakat terhadap layanan parkir yang mengutamakan kecepatan, kenyamanan, keamanan, serta kemudahan transaksi digital menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada 384 responden. Analisis data dilakukan melalui uji deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel kualitas pelayanan, fasilitas parkir, dan sistem pembayaran non-tunai secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini terlihat dari nilai t hitung 16,116, 15,732, dan 15,955 dengan tingkat signifikansi 0,000. Uji simultan juga membuktikan bahwa ketiganya berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai F hitung 253,253 dan signifikansi 0,000. Nilai Adjusted R² sebesar 0,664 mengindikasikan bahwa 66,4% variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang optimal, fasilitas parkir yang mendukung kenyamanan, serta sistem pembayaran digital yang praktis menjadi faktor penting dalam membentuk tingkat kepuasan pelanggan. Temuan ini menjadi dasar bagi pengelola parkir untuk terus meningkatkan mutu layanan sesuai kebutuhan pengguna.

Tinjauan Yuridis Terhadap Netralitas ASN Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Kota Palopo Tahun 2024

Surianto — 2026-01-08

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menuntut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai prinsip fundamental. Netralitas ASN diatur ketat dalam UU No. 20 Tahun 2023 dan PP No. 94 Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan netralitas di Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan hukum belum efektif secara substantif akibat disfungsi pada tiga pilar: Substansi Hukum (sanksi ringan, ambigu di ruang digital), Struktur Hukum (keterbatasan kewenangan Bawaslu/KASN sebatas rekomendasi yang rentan intervensi PPK), dan Kultur Hukum (krisis etika, budaya patronase, dan impunitas). Rekomendasi mendesak adalah revisi PP 94/2021 untuk meningkatkan bobot sanksi dan memberikan kewenangan sanksi yang mengikat (obligatoir) bagi KASN/Bawaslu.

Analisis Implementasi Hukum Kepemiluan dan Kepartaian dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas di Indonesia

Muhammad Taufiq — 2026-01-08

Penelitian ini menganalisis implementasi hukum kepemiluan dan kepartaian dalam upaya mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis dan berintegritas di Indonesia. Sebagai negara demokrasi konstitusional, Indonesia menempatkan pemilu sebagai mekanisme utama dalam memastikan legitimasi kekuasaan, sehingga kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu dan keberadaan partai politik memegang peranan strategis. Kajian ini menelaah efektivitas regulasi seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, serta peraturan pelaksana dari KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menganalisis landasan hukum, praktik penyelenggaraan, serta berbagai putusan lembaga peradilan pemilu. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, potensi konflik kepentingan elite partai, dan praktik politik uang. Selain itu, kualitas pendidikan politik dan tata kelola partai turut mempengaruhi efektivitas hukum kepemiluan dalam menjaga integritas pemilu. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi regulasi, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, serta reformasi internal partai untuk membangun pemilu yang benar-benar demokratis dan mencerminkan kehendak rakyat.

Eksistensi Mediasi Sebagai Prasyarat Proses Beracara: Analisis Terhadap Konstruksi Ideal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Brandi Stefano Pedo — 2026-01-08

Mediasi telah menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan perdata Indonesia sebagai upaya penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan berkeadilan. PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan kedudukan mediasi sebagai prasyarat wajib dalam proses beracara di pengadilan. Namun dalam praktiknya, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya litigasi masyarakat, kualitas mediator, serta dukungan kuasa hukum yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji eksistensi mediasi dalam hukum acara perdata yang berlaku serta menganalisis konstruksi idealnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RKUHAPerdata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi, profesionalisme mediator, dan akses terhadap keadilan menjadi faktor penting dalam optimalisasi peran mediasi. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan mediasi dalam RKUHAPerdata agar mediasi dapat berfungsi efektif sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

Li’an Sebagai Pemicu Tindak Pidana Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Salsa Raihannatu Saadah — 2026-01-08

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis li’an sebagai pemicu tindak pidana dalam keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Li’an merupakan proses sumpah hukum yang berakar pada hukum Islam yang digunakan ketika seorang suami menuduh istrinya berzina atau menyangkal keabsahan anak tanpa saksi yang sah. Proses ini sering kali menimbulkan ketegangan emosional yang berujung pada konflik, bahkan tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga, pencemaran nama baik, hingga tindak pidana berat lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi literatur dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa li’an berdampak pada perceraian permanen, status anak, serta berpotensi menimbulkan tindak pidana karena konflik yang meningkat. Oleh sebab itu, penting adanya upaya pencegahan, seperti konseling atau mediasi sebelum pelaksanaan li’an, guna meminimalisir terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga.

Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025

Muhd. Ichsan Zafnil — 2026-01-08

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen strategis kebijakan fiskal daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Efektivitas APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan alokasi dan realisasi belanja dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 dengan menitikberatkan pada struktur belanja daerah, tingkat realisasi anggaran, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis dan evaluatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025, laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta didukung oleh data sekunder dari pemberitaan media dan dokumen kebijakan daerah terkait pengelolaan keuangan. Analisis efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target anggaran, mengkaji komposisi belanja daerah—khususnya antara belanja operasional dan belanja modal serta menilai implikasinya terhadap keberlanjutan fiskal dan output pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 masih menghadapi persoalan struktural yang signifikan. Belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, sementara alokasi belanja modal relatif terbatas. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya tingkat realisasi anggaran pada periode berjalan serta adanya beban fiskal berupa tunda bayar dari tahun anggaran sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa APBD belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi pada hasil (outcome), melainkan masih cenderung bersifat administratif dan rutin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas APBD memerlukan penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penataan kembali prioritas belanja daerah, serta peningkatan transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Analisis Kendala Polres Klungkung Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Di Kabupaten Klungkung

Ni Kadek Ayu Ariyani — 2026-01-08

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh Polres Klungkung serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Fenomena balap liar yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Klungkung masih terus terjadi meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penanggulangan balap liar oleh Polres Klungkung dan mengidentifikasi kendala yuridis, struktural, serta sosial yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Klungkung telah melakukan upaya penanggulangan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, antara lain penyuluhan hukum lalu lintas, patroli rutin, penilangan, serta pembubaran aksi balap liar. Namun, penerapan sanksi pidana secara tegas masih jarang dilakukan dan umumnya digantikan dengan sanksi administratif dan pembinaan, terutama terhadap pelaku yang berstatus remaja. Selain itu, pelaksanaan kebijakan menghadapi kendala berupa keterbatasan kewenangan teritorial, pemanfaatan teknologi oleh pelaku, hambatan yuridis terkait lokasi balap liar, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan balap liar di Kabupaten Klungkung memerlukan penguatan koordinasi lintas wilayah, konsistensi penegakan hukum, dan peningkatan peran masyarakat serta keluarga.

Implementasi Kebijakan Keamanan Siber dalam Mencegah Cybercrime pada Layanan Shopee PayLater

T. Saiful Basri — 2026-01-08

Implementasi kebijakan keamanan siber dalam mencegah cybercrime pada layanan Shopee PayLater menjadi aspek krusial seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan fintech ini di Indonesia. Shopee PayLater menawarkan kemudahan pembayaran dengan sistem "beli sekarang, bayar nanti" yang menarik banyak pengguna, khususnya generasi muda. Metode penelitian untuk studi tentang Implementasi Kebijakan Keamanan Siber dalam Mencegah Cybercrime pada Layanan Shopee PayLater menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan keamanan siber dalam mencegah cybercrime pada layanan Shopee PayLater menunjukkan bahwa Shopee telah menerapkan berbagai teknologi keamanan yang cukup baik, seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor (two-factor authentication), serta sistem pemantauan ketat untuk melindungi data pribadi dan transaksi pengguna. Namun, meski sudah diterapkan protokol keamanan tersebut, penelitian menemukan adanya beberapa celah kerentanan, terutama pada aspek perizinan aplikasi dan proses verifikasi menggunakan kode OTP yang masih dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Kesimpulan dari implementasi kebijakan keamanan siber dalam mencegah cybercrime pada layanan Shopee PayLater adalah bahwa kebijakan ini telah memberikan landasan yang penting untuk melindungi data pribadi pengguna dan menjaga keamanan transaksi digital.

Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia pada Korban Perdagangan Orang dalam Proses Penyidikan Kepolisian

Dianca Putri Ramadhani — 2026-01-08

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan kelompok yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam proses perekrutan, pengiriman, dan penempatan di luar negeri. Dalam kondisi tersebut, peran kepolisian sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, terutama pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia sebagai korban perdagangan orang dalam proses penyidikan kepolisian serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban meliputi pemenuhan hak-hak korban, seperti perlindungan keamanan, pendampingan hukum, kerahasiaan identitas, serta akses terhadap pemulihan fisik dan psikis. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan koordinasi antar lembaga, minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, serta kendala pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran kepolisian melalui peningkatan kapasitas penyidik, sinergi antar instansi terkait, serta optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan guna menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi Pekerja Migran Indonesia korban perdagangan orang.

Pedoman Etis Promosi Digital: Strategi bagi Kantor Hukum dalam Menjaga dan Menguatkan Citra Profesional

Linda Juliastuti — 2026-01-08

Penelitian ini mengkaji isu-isu etika yang berkaitan dengan praktik promosi digital yang dilakukan oleh kantor hukum di Indonesia, dengan fokus khusus pada upaya membangun dan mempertahankan citra profesional di tengah pesatnya digitalisasi. Seiring dengan semakin dominannya platform digital sebagai media utama bagi masyarakat dalam mengakses informasi hukum, kantor hukum dituntut untuk menyesuaikan strategi komunikasi mereka, namun tetap terikat pada standar etika profesi yang ketat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur yang komprehensif dan analisis regulasi, penelitian ini mengidentifikasi tren utama dalam promosi hukum digital, mengeksplorasi tantangan etika yang muncul dari praktik tersebut, serta menyoroti kesenjangan penelitian yang masih ada dalam konteks hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun promosi digital menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas layanan hukum, praktik tersebut secara bersamaan menimbulkan kekhawatiran etis yang berkaitan dengan klaim yang menyesatkan, integritas profesional, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menegaskan pentingnya kerangka promosi yang berlandaskan etika guna menyelaraskan inovasi teknologi dengan tanggung jawab profesional. Secara akademis dan praktis, penelitian ini berkontribusi dengan mengusulkan pedoman etika yang relevan untuk mendukung kantor hukum dalam mengembangkan strategi promosi digital yang bertanggung jawab, sekaligus menjaga martabat dan kredibilitas profesi hukum di Indonesia.

Penyimpangan Kaum Nabi Luth dalam Konteks Sosial Masyarakat dan Mekanisme Kontrol Diri Perspektif Neuropsikologi Melalui Bimbingan Islami

Us’an — 2026-01-08

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyimpangan seksual dari sudut pandang Al-Qur’an melalui kisah Nabi Luth serta mengkaji mekanisme kontrol diri berdasarkan neuropsikologi. Kajian ini dilakukan dengan menggabungkan ayat Al-Qur’an, kisah kaum Nabi Luth serta fungsi otak yang berkaitan dengan pengendalian diri. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan berbagai literatur yang memiliki korelasi dengan pengendalian perilaku seperti buku, jurnal, atau pembahasan yang relevan dengan tema pokok bahasan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan tentang pengendalian diri perspektif neuropsikologi. Penelitian ini penting karena menggali upaya dalam mencegah berbagai tindakan penyimpangan seperti homoseksual dengan pendekatan neuropsikologi. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya penyimpangan seksual sebab cortex prefrontal menahan impuls yang muncul dari sistem limbik, ketika impuls tersebut mendominasi, perilaku menyimpang seperti homoseksual lebih mungkin terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pengaruh bagi keluarga maupun lembaga sekolah dalam pembinaan moral dan penguatan kontrol diri.

Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

Masrofah — 2026-01-08

Perbuatan melawan hukum oleh penguasa merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menempatkan pemerintah sebagai subjek hukum yang tidak kebal dari pertanggungjawaban hukum. Perkembangan doktrin ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum meskipun dilakukan dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji kewenangan mengadili sengketa tersebut dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa berakar pada Pasal 1365 KUHPerdata yang tidak membedakan pelaku perbuatan melawan hukum, baik perseorangan maupun pemerintah. Perluasan makna perbuatan melawan hukum dipengaruhi oleh perkembangan doktrin dan yurisprudensi, khususnya terkait pelanggaran hak subjektif, asas kepatutan, dan keadilan. Selain itu, berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menandai pergeseran kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa dari peradilan umum ke peradilan tata usaha negara. Pergeseran tersebut menimbulkan perbedaan parameter penilaian serta perubahan jangka waktu pengajuan gugatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi parameter penilaian antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

Muhammad Qo'imuddin Tajul Qulub — 2026-01-08

Bahasa Indonesia memiliki posisi yang krusial sebagai bahasa nasional, lambang persatuan, sekaligus instrumen pembentuk jati diri bangsa Indonesia. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, Bahasa Indonesia juga berperan strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat. Akan tetapi, pada era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi digital, keberadaan Bahasa Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain dominasi penggunaan bahasa asing, maraknya bahasa pergaulan yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, serta menurunnya etika dan kesantunan berbahasa, terutama di lingkungan generasi muda, penelitian ini diarahkan untuk menelaah peran penggunaan Bahasa Indonesia dalam memperkuat pemahaman sekaligus penerapan nilai-nilai Pancasila, serta mengidentifikasi nilai karakter Pancasila yang tercermin melalui sikap dan perilaku berbahasa Indonesia dalam interaksi sosial sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka melalui penelaahan buku, artikel jurnal, dan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi yang inklusif dan berperan sebagai alat pemersatu dalam masyarakat multikultural, selaras dengan nilai Persatuan Indonesia. Penggunaan Bahasa Indonesia yang santun, etis, dan bertanggung jawab merefleksikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, toleransi, demokrasi, nasionalisme, serta tanggung jawab sosial. Pendidikan Pancasila berbasis karakter memiliki peran strategis dalam membentuk kebiasaan berbahasa yang baik dan santun guna menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat agar internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat berlangsung secara berkesinambungan melalui praktik berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pengaruh Kedisiplinan K3 terhadap Kesiapan Kerja Lulusan Teknik Mesin UPI

Regan Fadhla Pradigfa — 2026-01-08

Dalam dinamika pendidikan vokasi, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berupaya menginkubasi lulusan teknik yang memenuhi standar profesionalisme melalui internalisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Diskrepansi antara kognisi teoretis dan konsistensi praktis di bengkel menuntut penguatan karakter disiplin guna mengoptimalkan kesiapan profesional. Riset ini bertujuan mengevaluasi signifikansi kedisiplinan K3 terhadap maturitas kesiapan kerja lulusan Teknik Mesin UPI. Menggunakan desain studi kepustakaan kualitatif, 25 artikel bereputasi (2015-2025) dianalisis melalui matriks sintesis. Hasil menunjukkan indeks persepsi K3 mencapai 86,23%, namun aplikasi lapangan tetap fluktuatif. Kedisiplinan K3 berkontribusi 23% terhadap unjuk kerja, sementara sinerginya dengan bimbingan menentukan 27,6% variansi kesiapan kerja . Temuan ini menegaskan kedisiplinan K3 sebagai jembatan adaptif krusial dalam memitigasi risiko disparitas teknologi. Kesimpulannya, formasi karakter disiplin K3 merupakan investasi strategis bagi daya saing lulusan di pasar global.

Sintesis Determinan Minat Beli Mobil Listrik: Nilai, Sikap, Norma Personal, Kesadaran Lingkungan Melalui Systematic Literature Review

Reni Robbiyanti — 2026-01-08

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis secara sistematis faktor-faktor yang memengaruhi minat beli mobil listrik serta mengidentifikasi mekanisme hubungan antarvariabel yang dilaporkan dalam literatur terdahulu. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA. Sebanyak 49 artikel jurnal bereputasi yang dipublikasikan pada periode 2021–2025 dianalisis melalui proses seleksi bertahap dan ekstraksi data terstruktur. Hasil kajian menunjukkan bahwa sikap konsumen dan norma personal merupakan determinan yang paling konsisten dan dominan dalam membentuk minat beli mobil listrik. Nilai konsumsi dan nilai hijau berperan sebagai antecedent penting yang memengaruhi pembentukan sikap dan norma personal, sementara kesadaran lingkungan umumnya bekerja secara tidak langsung melalui mekanisme internalisasi nilai dan kewajiban moral. Faktor struktural seperti risiko yang dipersepsikan, dukungan kebijakan, dan pengalaman berkendara dilaporkan memiliki pengaruh yang bersifat kontekstual dan tidak konsisten sebagai determinan langsung. Temuan tersebut juga mengindikasikan bahwa keterkaitan antarvariabel tidak sepenuhnya mengikuti pola linier, melainkan melibatkan adanya peran variabel mediasi dan moderasi dalam hubungan tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa minat beli mobil listrik merupakan perilaku yang kompleks dan multidimensional. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan konseptual integratif yang menggabungkan dimensi nilai, sikap, norma personal, dan kesadaran lingkungan dalam menjelaskan minat beli mobil listrik.

Implementasi Nilai-nilai Keteladanan Nabi Muhammad (Jujur, Amanah, dan Tabligh) dalam Kegiatan Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 1 Sagalaherang

Alifia Syahnariky — 2026-01-08

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW yang meliputi jujur, amanah, dan tabligh dalam kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Sagalaherang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam proses penerapan nilai keteladanan Rasulullah SAW dalam kegiatan sosial sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap guru, siswa, serta pihak sekolah selama pelaksanaan program MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai jujur (shidq) tercermin dari perilaku siswa yang mengambil makanan sesuai porsi dan melaporkan kelebihan makanan kepada guru. Nilai amanah tampak dalam tanggung jawab peserta didik saat melaksanakan tugas pembagian makanan, menjaga kebersihan, dan menepati amanah yang diberikan. Sedangkan nilai tabligh terlihat dari cara pendidik dan siswa berkomunikasi santun serta menyampaikan pesan-pesan kebaikan selama kegiatan berlangsung. Kegiatan MBG menjadi media pembelajaran karakter yang efektif karena mampu menanamkan nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW secara nyata dalam kehidupan sekolah. Nilai kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengintegrasian pendidikan karakter Islami melalui kegiatan sosial berbasis gizi yang tidak hanya meningkatkan kesehatan siswa, tetapi juga membentuk kejujuran, tanggung jawab, dan kesantunan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan program pendidikan karakter berbasis keteladanan di sekolah.

Analisis Penggunaan Bahasa dalam Komunikasi Presiden Prabowo Subianto pada Penanganan Banjir di Aceh dan Sumatera

Teguh Pangestu — 2026-01-08

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam komunikasi Presiden Prabowo Subianto pada penanganan banjir di Aceh dan Sumatera. Fokus penelitian diarahkan pada ragam bahasa yang digunakan, ciri kebahasaan lisan, pilihan diksi, struktur tuturan, serta fungsi bahasa dalam menyampaikan informasi kondisi lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan transkrip video Metro TV, untuk mengungkap bagaimana bahasa mencerminkan pemikiran, sikap, dan orientasi penutur terhadap kondisi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam komunikasi Presiden Prabowo Subianto bersifat kontekstual, adaptif, dan fungsional, sesuai dengan karakter bahasa lisan dalam situasi krisis. Implikasi linguistik dari penggunaan bahasa tersebut berpotensi membentuk pemaknaan publik yang realistis dan humanis, meskipun penelitian ini tidak mengukur secara langsung dampak bahasa terhadap opini masyarakat.

Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Telaah Komparatif Pemikiran Roscoe Pound dan Muchtar Kusumaatmadja

Anas Mukti Fajar — 2026-01-08

Artikel ini membahas peran hukum sebagai alat rekayasa sosial melalui telaah komparatif pemikiran Roscoe Pound dan Mochtar Kusumaatmadja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan persamaan maupun perbedaan dan juga mengevaluasi gagasan kedua tokoh tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif komparatif. Roscoe Pound, dengan pendekatan yurisprudensi sosiologi, mengajukan teori keseimbangan kepentingan dan hukum sebagai instrumen adaptif dalam mengakomodasi dinamika sosial. Sebaliknya, Mochtar Kusumaatmadja memfokuskan gagasannya pada hukum sebagai sarana pembangunan yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, dengan memperhatikan nilai-nilai lokal. Telaah ini mengidentifikasi kesamaan pandangan kedua tokoh mengenai hukum sebagai instrumen dinamis untuk menciptakan perubahan sosial, serta perbedaannya dalam konteks penerapan hukum berdasarkan sistem hukum common law dan civil law. Pemikiran kedua tokoh ini saling melengkapi, memberikan landasan teoritis universal dan pendekatan praktis kontekstual untuk pengembangan hukum yang adaptif, responsif, dan relevan dalam menghadapi tantangan modern

Fatwa MUI NO 11 Tahun 2012: Solusi Kekosongan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Hasil Zina

Siti Aliyatul Maulidia — 2026-01-08

Penelitian ini mengkaji kekosongan regulasi dalam KHI terkait mekanisme penerapan wasiat wajibah bagi anak hasil zina. KHI Pasal 209 hanya mengatur wasiat wajibah dalam hubungan orang tua angkat dan anak angkat, sedangkan Pasal 100 membatasi hubungan nasab hanya pada ibu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak ekonomi anak terhadap ayah biologisnya. Tujuan penelitian adalah menganalisis kontribusi normatif Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam mengatasi celah hukum tersebut. Dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian menganalisis bahan hukum primer seperti Fatwa MUI, KHI, dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, serta didukung sumber sekunder berupa jurnal dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI menawarkan solusi progresif dengan mewajibkan ayah biologis untuk memberikan nafkah semasa hidup dan wasiat wajibah pasca meninggal, maksimal sepertiga harta, melalui intervensi negara sebagai sanksi takzir. Fatwa ini menjembatani ketegasan hukum nasab dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti status fatwa yang tidak mengikat, kesulitan pembuktian, dan lemahnya koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan integrasi substansi fatwa ke dalam KHI melalui revisi untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan.

Pengaruh Pembinaan Keagamaan terhadap Pembentukan Disiplin Akademik Mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia

M.Razwa Agustian Alghifary - — 2026-01-08

Erosi efektivitas pendidikan pada Departemen Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia terdeteksi melalui perpanjangan masa studi hingga fase septenial serta persistensi perilaku prokrastinatif yang kronis. Upaya dekonstruksi dan rekonstruksi habitat melalui intervensi teologis yang diposisikan sebagai skema strategis dalam menanggulangi anomali disiplin tersebut. Riset ini diarahkan untuk mendeliberasi signifikansi deterministik dari pembinaan spiritual terhadap pemberdayaan akademik serta pemancaran satwa liar dalam ekosistem pendidikan teknik. Dengan menggunakan metodologi kualitatif berdasarkan studi kepustakaan, penelitian ini mengagregasi data dari 25 literatur primer yang bereputasi melalui teknik analisis konten yang kaku. Hasil analisis menyimpulkan bahwa variabel religiusitas memberikan pengaruh empiris sebesar 35,3% terhadap variansi disiplin ilmu siswa. Skema mentoring terbukti berperan sebagai “filter keputusan” (decision filter ) yang secara sistemik memitigasi kecenderungan tertundanya tugas akademik. Mahasiswa dengan aksentuasi spiritual yang tinggi menunjukkan kekakuan terhadap prosedur standar operasional di bengkel kerja. Habituasi ritus ibadah memicu proses transfer pembelajaran yang mengeskalasi akuntabilitas terhadap beban kurikuler. Sebagai konklusi, internalisasi nilai transendental melalui bimbingan yang terstruktur merupakan prasyarat dalam mengakselerasi kelulusan sekaligus mengukuhkan integritas profesional calon pendidik vokasi.

Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam

Selma Zahra Kamila — 2026-01-08

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar legitimasi kepemimpinan perempuan dikaji dalam bingkai hukum Islam melalui telaah analitis-komparatif terhadap konstruksi pemikiran ulama generasi klasik dan para pemikir Muslim kontemporer. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih kuatnya pandangan bahwa perempuan kurang layak menempati posisi-posisi strategis, yang pada dasarnya banyak dibentuk oleh konstruksi sosial-budaya serta cara membaca nash yang cenderung tekstual. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber klasik, tafsir kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta berbagai kajian modern yang berkaitan dengan isu gender dan hukum Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa ulama klasik menolak kepemimpinan perempuan berdasarkan interpretasi literal QS. An-Nisā’ 4:34 dan hadis Abu Bakrah, sementara ulama kontemporer melakukan reinterpretasi melalui maqāṣid al-syarī‘ah, hermeneutika kontekstual, dan prinsip keadilan gender. Temuan penelitian menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat selama memenuhi syarat kompetensi, integritas, dan kemaslahatan publik. Kajian ini juga menunjukkan bahwa sejarah dan realitas modern telah membuktikan kapasitas perempuan dalam memimpin berbagai sektor strategis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan merupakan isu ijtihadiyah yang terbuka untuk dikembangkan sesuai dinamika sosial, serta relevan untuk memperkuat nilai kesetaraan dalam masyarakat muslim kontemporer.

Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata; Tinjauan Literatur Hukum

Lenatia — 2026-01-08

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Pengadilan merupakan upaya reformasi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perdata dengan memperkuat prosedur, menetapkan mediasi sebagai tahapan wajib, dan mengoptimalkan peran mediator.1 Kajian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan mengkaji konsistensi peraturan ini dengan prinsip-prinsip mediasi modern dan implementasinya di pengadilan.2 Temuan kajian menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan 1/2016 dapat dianggap memadai, sebagaimana tercermin dalam peningkatan tingkat keberhasilan mediasi, tetapi belum menghasilkan penurunan beban perkara yang signifikan di tingkat nasional. Beberapa kendala masih ada, seperti budaya litigasi yang kuat, ketidakhadiran para pihak, kompetensi mediator yang terbatas, dan layanan pendukung yang tidak memadai di pengadilan. Kajian ini menyimpulkan bahwa Perma 1/2016 perlu diperkuat dalam hal regulasi, kapasitas kelembagaan dan penciptaan budaya hukum agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata di Indonesia

Penerapan Akad Istishna Dalam Jual Beli Online

Mohammad Bintang — 2026-01-08

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad istishna dalam transaksi jual beli online serta relevansinya dalam mencegah unsur gharar pada transaksi jual beli online. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan observasi digital di beberapa marketplace Indonesia, penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip dan mekanisme akad istishna diterapkan, terutama terkait kejelasan spesifikasi barang, waktu produksi, dan penetapan harga. Analisis juga menyoroti peran pemahaman pelaku usaha sebagai faktor penting dalam memastikan transaksi online sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad istishna telah diterapkan dalam praktik jual beli online, tetapi dalam masih terdapat beberapa unsur ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan gharar, terutama akibat kurang detailnya spesifikasi produk dan ketidakpastian proses produksi. Peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai konsep istishna menjadi solusi penting untuk mewujudkan transaksi online yang lebih transparan, aman, dan sesuai syariat

Dampak Perubahan Sosial Terhadap Pola Kejahatan: Perspektif Kriminologi

Naia Saifanah Insani — 2026-01-08

Artikel ini menganalisis dampak fundamental perubahan sosial terhadap evolusi pola kejahatan melalui perspektif kriminologi. Latar belakang masalahnya adalah ketidakmampuan kerangka hukum tradisional untuk secara efektif menanggulangi kejahatan non-fisik dan terorganisir yang didorong oleh disrupsi sosial (digitalisasi, urbanisasi, dan neoliberalisasi). Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor struktural yang mengubah etiologi kejahatan, mensintesisnya dalam kerangka teori kriminologi sosial (Anomi Struktural dan Disorganisasi Sosial), dan merumuskan implikasi normatifnya. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis, membandingkan fenomena kejahatan kontemporer dengan respons regulasi yang ada (KUHP, UU ITE, UU TPPU). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa etiologi kejahatan bergeser dari masalah komunal ke masalah struktural-sistemik. Perubahan ini menghasilkan dominasi tipologi kejahatan baru (Cybercrime dan Kejahatan Ekonomi Khusus). Kriminologi terapan menyarankan bahwa penanggulangan yang efektif memerlukan reformasi hukum acara (KUHAP) dan integrasi kebijakan preventif struktural (melalui UU Kesejahteraan Sosial dan UU Sisdiknas) untuk mengatasi akar penyebab sosial.

Regulasi Artificial Intelligence Fintech Blockchain: Tantangan Hukum Ekonomi Smart Contract Syariah Indonesia Pdp 2024 Ojk Unicorn Gig Economy

Agis Aulia — 2026-01-08

Penelitian ini mengeksplorasi potensi risiko sistemik yang dihadapi oleh investor dan UMKM dalam ekosistem fintech yang berbasiskan AI dan blockchain di Indonesia. Ini adalah situasi rumit yang berkaitan dengan regulasi OJK, UU PDP 2024, serta prinsip syariah yang diterapkan pada unicorn dalam ekonomi gig. Analisis tentang kontrak pintar syariah menunjukkan adanya ketegangan antara cepatnya inovasi tokenomics dan minimnya perlindungan hukum dalam ekonomi, serta kebijakan pemerintah yang masih belum efektif dalam menangani transaksi digital yang berisiko tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis cara ancaman manipulasi pasar dapat muncul melalui teknologi AI blockchain dan memahami mekanisme regulasi yang ada untuk memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi, dengan mempertimbangkan peran OJK, prinsip mudharabah syariah, dan tata kelola unicorn. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen regulasi seperti POJK No. 12/2021 dan UU PDP 2024. Penelitian ini menekankan pentingnya adanya reformasi regulasi hibrida yang memadukan AI RegTech, penguatan OJK melalui traceability blockchain, dan prinsip keadilan ekonomi syariah untuk melindungi investor serta mempercepat inklusi keuangan yang berkelanjutan di Indonesia. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: 1. Apa pengaruh perkembangan ancaman hukum dan ekonomi dari AI fintech blockchain terhadap investor syariah di Indonesia setelah penerapan PDP 2024? 2. Apa mekanisme regulasi OJK yang efektif dan inovatif yang melibatkan kontrak pintar, unicorn dalam ekonomi gig, serta prinsip mudharabah untuk mengurangi risiko.

Konsep Al-Itqan: Menjadikan Ibadah sebagai Standar Mutu dalam Pendidikan Teknik Mesin

Irnes Prawita — 2026-01-08

Integrasi nilai-nilai keislaman ke dalam pendidikan teknik menjadi semakin mendesak untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki landasan etika yang kuat, guna menjawab kekhawatiran atas minimnya kesadaran spiritual dalam praktik industri modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep Al-Itqan (profesionalisme, ketelitian, dan kesempurnaan) sebagai standar mutu fundamental dalam pendidikan Teknik Mesin dan membingkai pekerjaan teknis sebagai bentuk ibadah yang bernilai tinggi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang secara sistematis menganalisis ayat Al-Qur'an, Hadis, serta literatur akademik relevan terbitan tahun 2018 hingga 2025 untuk menyusun kerangka kerja yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Itqan menuntut perubahan mendasar pada pola pikir di mana presisi, standar keselamatan, dan inovasi dalam rekayasa dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung kepada Tuhan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban industri atau persyaratan akademik semata. Implementasi konsep ini dalam kurikulum mendorong mahasiswa untuk memperlakukan praktikum laboratorium, pengoperasian mesin, dan tugas perancangan sebagai praktik spiritual, yang secara signifikan meningkatkan etos kerja, kedisiplinan, dan ketelitian mereka. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa internalisasi Al-Itqan menciptakan standar mutu holistik yang menyelaraskan keunggulan materi dengan kepuasan spiritual, yang pada akhirnya melahirkan insinyur yang tidak hanya terampil tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab moral yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan.

Perlindungan Korban KDRT melalui Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Proses Penyidikan

Tiara Utami — 2026-01-08

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam praktik penegakan hukum, proses peradilan pidana konvensional sering kali belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban KDRT. Oleh karena itu, penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam tahap penyidikan menjadi alternatif penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap korban KDRT melalui penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan, serta mengkaji peran penyidik dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih humanis bagi korban KDRT, khususnya melalui kesepakatan yang menjamin keamanan, pemulihan, dan keadilan bagi korban. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, belum meratanya penerapan kebijakan, serta potensi ketimpangan posisi antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penyidik, serta pengawasan yang ketat agar penerapan keadilan restoratif benar-benar berorientasi pada perlindungan korban KDRT.

Menggali Konsep Hadhanah: Solusi untuk Mengatasi Eksploitasi Anak di Dunia Maya

Nurma Harana Mora Siregar — 2026-01-09

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah memberikan dampak signifikan terhadap anak-anak, termasuk risiko eksploitasi seperti pelecehan seksual dan perundungan siber. Konsep hadhanah dalam hukum Islam dieksplorasi dalam artikel ini sebagai solusi untuk melindungi anak di era digital. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, yang menekankan analisis literatur terkait hadhanah dan perlindungan anak. Sumber data yang digunakan mencakup buku, artikel ilmiah, dan dokumen dari lembaga terkait. Pembahasan menyoroti pentingnya tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak serta kebutuhan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang aman. Selain itu, pendidikan mengenai penggunaan media sosial yang aman perlu diintegrasikan agar anak-anak dapat memahami risiko yang ada. Diharapkan, konsep hadhanah dapat meningkatkan kesadaran dan tindakan pencegahan terhadap eksploitasi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak harus dilakukan secara komprehensif, dengan penekanan pada regulasi yang lebih ketat dan edukasi yang berkelanjutan. Dengan penerapan prinsip-prinsip hadhanah, diharapkan strategi perlindungan yang efektif dapat dikembangkan, sehingga anak-anak dapat menggunakan media sosial dengan aman. Tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang hak-hak anak perlu ditingkatkan agar nilai-nilai hadhanah dapat diinternalisasi dalam komunitas, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Rassya Ramadhania — 2026-01-09

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menjadi perhatian serius karena berdampak pada keamanan masyarakat sekaligus perkembangan anak sebagai individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong anak melakukan pencurian dan upaya penanggulangan yang diterapkan melalui pendekatan hukum, pendidikan, dan rehabilitasi sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif normatif dengan analisis dokumen hukum, literatur akademik, dan wawancara dengan praktisi hukum sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong anak melakukan pencurian meliputi kondisi keluarga, pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial, dan tekanan ekonomi. Upaya penanggulangan dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pendekatan restoratif justice, pembinaan, pendidikan karakter, serta rehabilitasi sosial. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta membekali anak dengan keterampilan dan nilai moral agar tidak menjadi residivis. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara aparat hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan penanganan yang efektif dan humanis bagi anak.

“Legalitas Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

Rizki — 2026-01-09

Perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang terus berkembang dalam masyarakat Indonesia yang plural, namun hingga kini masih menimbulkan perdebatan yuridis karena belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas perkawinan beda agama dalam sistem hukum positif Indonesia serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menempatkan hukum agama dan kepercayaan sebagai dasar sahnya perkawinan, sehingga perkawinan beda agama tidak memperoleh legalitas yuridis dalam sistem hukum positif Indonesia. Meskipun dalam praktik peradilan sempat terdapat perbedaan penafsiran dan putusan hakim, penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 telah menegaskan larangan pencatatan perkawinan beda agama. Akibat hukum dari perkawinan beda agama meliputi tidak diakuinya pencatatan perkawinan, lemahnya perlindungan hukum terhadap pasangan, ketidakjelasan status keperdataan anak, serta persoalan harta bersama dan pewarisan. Penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan legalitas perkawinan beda agama menimbulkan kerentanan hukum yang berkelanjutan, sehingga diperlukan perhatian serius dari pembentuk kebijakan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan dalam masyarakat yang majemuk.

Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dalam Sengketa Perdata

Ima Nur Syamsiah — 2026-01-09

Penelitian ini bermula dari banyaknya penggunaan surat di bawah tangan dalam hubungan perdata masyarakat Indonesia. Dokumen sederhana seperti ini memang praktis, namun sangat rentan menimbulkan lapisan hukum, karena kekuatan pembuktiannya yang tidak menjamin akta autentik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana posisi dan kekuatan pembuktian surat di bawah tangan, serta sejauh mana dokumen tersebut dapat mempengaruhi kepastian hukum para pihak ketika menjadi alat bukti di konferensi. Penelitian ini dilakukan ,menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PN Mgg. Dalam putusan yang dijelaskan, hakim menjadikan satu surat di bawah tangan (bukti T-25) sebagai dasar pertimbangan, meskipun surat tersebut lemah secara formil maupun materiil karena dibuat sepihak, tanpa saksi, dan tanpa pengakuan pembuat surat di konferensi. Penggunaan bukti yang tidak ideal ini justru berakhir pada kesimpulan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), sehingga pokok perkara tidak diperiksa dan menimbulkan izin hukum, terutama bagi pihak yang sebenarnya berhak atas SHM yang disengketakan.

Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Praktik Sehari-hari di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Studi Etnografi

Ishomudin — 2026-01-09

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 dengan pendekatan etnografi. Pembelajaran klasikal di pesantren mencakup berbagai mata pelajaran seperti Nahwu, Fiqih, Tasawuf, Akhlak, Tauhid, dan Tafsir, yang saling melengkapi dalam membentuk karakter santri. Metode bandongan lebih dominan digunakan untuk pelajaran tingkat menengah dan tinggi, sedangkan metode sorogan diterapkan pada kitab-kitab dasar. Pembiasaan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti disiplin dan tanggung jawab, dilakukan secara konsisten untuk membentuk karakter santri secara alami. Penelitian ini menemukan bahwa keteladanan dari pengasuh dan ustaz, serta integrasi kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran, sangat penting dalam pendidikan karakter. Kesimpulannya, PAI di pesantren berfungsi sebagai sistem sosial yang efektif dalam membentuk generasi santri yang berilmu dan berakhlak melalui praktik nyata dan pembiasaan yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Platform YouTube sebagai Pennyebaran Dakwah Islam

Muhamad Ilman Juliansyach — 2026-01-09

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan dampak besar terhadap dakwah Isalam. Dakwah kini tidak hanya dilakukan melalui mimbar masjid atau majlis taklim, tetapi telah berkembang ke ruang digital melalui berbagai platform media sosial, salah satunya yaitu platform YouTube. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan platform YouTube sebagai media penyebaran dakwah Islam di era digital dengan meninjau potensi, tantangan, dan strategi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literature (literature riview) melalui penelaahan berbagai jurnal, artikel ilmiah, dan sumber akademik yang relavan. Hasil penelitian nenunjukkan bahwa YouTube memiliki potensi besar sebagai media dakwah karena sifatnya yang berbasis audiovisual, interaktif, serta mudah diakses oleh masyarakat luas lintas usia dan wilayah. Tokoh seperti Habib Ja’far Al-Hadar dan Ustadz Hanan Attaki menjadi contoh keberhasilan pendakwah yang mampu mengemas pesan agama secara kreatif, komunikatif, dan sesuai dengan karakter generasi muda melalui pendekatan edutaiment. Namun, dakwah digital juga menghadapi tantangan seperti masalah kredibilitas pendakwah, komentar negatif, serta potensi penyebaran konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital, etika dakwah, serta strategi komunikasi yang tepat agar dakwah Islam pada platform YouTube dapat berlangsung secara efektif, moderat, dan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat luas.

Ekojihad Melalui Inovasi Ekologi Perspektif Al-Qur`An

Nur Wakhid — 2026-01-09

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep ekojihad sebagai paradigma jihad kontemporer yang berlandaskan nilai-nilai al-Qur’an dalam merespons krisis ekologi global. Ekojihad dipahami tidak sekadar sebagai gerakan pelestarian lingkungan, tetapi sebagai ekspresi teologis dari tanggung jawab manusia sebagai khalîfah fî al-ardh yang berpijak pada prinsip hifzh al-bî’ah dan fiqh al-bî’ah. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan multidisipliner yang mencakup dimensi teologis, ekologis, dan filosofis dalam kerangka analisis eco-hermeneutik. Teknik analisis dilakukan melalui tafsir maudhû‘iy terhadap ayat-ayat al-Qur’an tentang amânah, mîzân, fasâd, dan ishlâh, yang dikombinasikan dengan analisis wacana kritis serta refleksi aksiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekojihad memiliki relevansi praksis yang kuat melalui inovasi ekologi, yaitu integrasi nilai-nilai Qur’ani ke dalam bidang pendidikan, teknologi ramah lingkungan, ekonomi hijau, tata kelola lingkungan, dan gerakan sosial berbasis spiritualitas ekosentris. Pembahasan penelitian menegaskan bahwa ekojihad memiliki kesesuaian dengan berbagai teori ekologi kontemporer, seperti deep ecology, ekologi transpersonal, dan etika lingkungan global, namun tetap memiliki perbedaan mendasar karena ekojihad berpijak pada wahyu sebagai sumber normatif, bersifat tauhîdiy, dan menempatkan manusia sebagai subjek etis yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Berbeda dengan pendekatan naturalistik dan humanistik, ekojihad menegaskan dimensi ‘ubûdiyyah dan spiritualitas teosentris dalam praksis ekologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekojihad melalui inovasi ekologi merupakan paradigma teologis-transformasional yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan praksis ekologis secara normatif, aplikatif, dan berkelanjutan. Paradigma ini menawarkan kontribusi signifikan bagi pengembangan etika lingkungan Islam yang berakar pada al-Qur’an serta relevan dengan tantangan ekologis kontemporer.