Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

Tantangan Penegakan Hukum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

2025-06-06T19:52:38+07:00

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam stabilitas keamanan nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana terorisme serta menawarkan solusi normatif dan praktis berdasarkan perkembangan hukum pidana nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, kasus, dan perbandingan, melalui pengolahan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana terorisme mengalami kendala serius, terutama terkait legitimasi alat bukti elektronik, rekam jejak digital, dan laporan intelijen yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum acara pidana. Selain itu, pendekatan represif yang selama ini digunakan dinilai belum cukup efektif tanpa diimbangi program deradikalisasi dan model keadilan restoratif. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya reformulasi sistem pembuktian yang adaptif terhadap kejahatan terorisme modern, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peningkatan kerja sama lintas sektor dan internasional untuk mendukung efektivitas penegakan hukum

Analisis Yuridis terhadap Dampak Ekonomi dan Lingkungan dari Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Harvey Moeis

2025-06-05T19:51:48+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari tindak pidana korupsi melalui studi kasus Harvey Moeis dalam tata niaga timah ilegal di Indonesia. Kasus ini dipilih karena skalanya yang masif, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun, serta keterlibatan aktor-aktor strategis dari sektor swasta dan birokrasi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mendalami substansi hukum dan regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi, serta menelaah kelemahan penegakan hukum yang terjadi. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor sumber daya alam berdampak sistemik: menghambat investasi, menurunkan efisiensi ekonomi, merusak lingkungan, memperparah ketimpangan sosial, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada masih belum memadai dalam mengatur mekanisme pengawasan dana CSR, perlindungan pelapor, dan penindakan terhadap pelibatan pihak swasta. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan hukum yang berorientasi pada keadilan ekologis dan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam formulasi kebijakan antikorupsi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di Indonesia

Penerapan Asas Lex Loci Rei Sitate Dan Lex Nationalis Dalam Pewarisan Lintas Batas Negara

2025-06-11T18:06:18+07:00

Globalisasi dan meningkatnya mobilitas lintas negara telah memunculkan tantangan hukum baru dalam penyelesaian warisan, terutama ketika aset pewaris tersebar di berbagai yurisdiksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan dua asas utama dalam hukum perdata internasional lex loci rei sitae dan lex nationalis yang seringkali menimbulkan konflik dalam konteks pewarisan lintas batas negara. Dengan menggunakan metode normatif melalui studi pustaka dan pendekatan komparatif, penelitian ini menganalisis sumber hukum primer dan sekunder untuk mengidentifikasi pola penerapan, tantangan, serta solusi normatif. Temuan menunjukkan bahwa lex loci rei sitae memberikan kepastian hukum tinggi terhadap benda tidak bergerak namun cenderung memicu fragmentasi warisan, sedangkan lex nationalis menjamin kesatuan pewarisan tetapi dapat berbenturan dengan hukum lokal properti. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, pendekatan pragmatis diterapkan dengan mengakui lex nationalis untuk status personal, sementara lex loci rei sitae tetap dominan terhadap properti tidak bergerak. Penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi hukum internasional dan adaptasi nasional dalam merespons kompleksitas pewarisan global

Systematic Literature Review: Kebijakan Dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Banjir

2025-06-05T22:47:30+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis kecenderungan dan pola dalam literatur akademik terkait kebijakan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mitigasi banjir. Pendekatan yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan analisis bibliometrik berbantuan perangkat lunak VOSviewer. Data diperoleh dari database Scopus dengan kriteria inklusi seperti publikasi tahun 2018–2024, relevansi topik, dan kelengkapan naskah. Dari proses seleksi, diperoleh 92 artikel yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa topik efektivitas kebijakan, efisiensi, pembangunan regional, dan koordinasi kelembagaan merupakan tema dominan. Secara geografis, Tiongkok menjadi negara dengan kontribusi publikasi tertinggi, diikuti oleh Inggris dan Amerika Serikat, sedangkan Indonesia juga menunjukkan partisipasi yang cukup signifikan. Visualisasi jaringan, overlay, dan kepadatan kata kunci menunjukkan adanya kecenderungan multidisipliner dan pergeseran isu menuju tema digitalisasi dan desentralisasi dalam kebijakan mitigasi banjir. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat landasan empiris dalam penyusunan kebijakan publik yang responsif terhadap tantangan perubahan iklim dan urbanisasi

Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Atas Pendirian Bangunan di Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan

2025-06-04T21:09:53+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa atas pendirian bangunan di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, yang mengalami konflik pertanahan akibat bekas lahan HGU tanpa status hukum formal. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap praktik mediasi berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi lebih adaptif dibanding litigasi, karena menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan mengedepankan musyawarah. Faktor keberhasilan mediasi antara lain adalah pengakuan administratif lokal, lamanya penguasaan fisik atas tanah, peran tokoh masyarakat dan organisasi lokal, serta pendekatan persuasif dari pengembang. Meski tidak memiliki kekuatan eksekutorial formal, mediasi mampu mencegah konflik terbuka dan menciptakan kedamaian sosial. Namun demikian, tantangan tetap ada berupa ketimpangan posisi tawar dan ketiadaan dasar hukum formal yang mengikat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan instrumen mediasi berbasis kearifan lokal sebagai solusi alternatif yang lebih responsif, kontekstual, dan berkeadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pertanahan

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara

2025-06-01T16:58:23+07:00

Transaksi e-commerce lintas negara semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi digital yang mempermudah aktivitas jual beli antarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik, permasalahan, dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional seperti United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP), ditemukan bahwa regulasi di Indonesia seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau pelaku usaha asing. Tantangan lain meliputi lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi dan minimnya kerja sama hukum antarnegara. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, pembentukan otoritas pengawasan digital, dan edukasi konsumen yang masif. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi internasional dalam memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen di tengah dinamika perdagangan digital global

Perkembangan Prinsip Lex Loci Celebrationis dalam Perkawinan Campuran Antarnegara

2025-06-01T16:38:54+07:00

Perkawinan campuran antarnegara merupakan fenomena hukum yang semakin sering terjadi di era globalisasi. Salah satu prinsip penting yang digunakan untuk menilai keabsahan perkawinan lintas yurisdiksi adalah lex loci celebrationis, yaitu asas yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip lex loci celebrationis dalam konteks hukum perdata internasional serta dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional, serta yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengakui prinsip lex loci celebrationis melalui Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, pengakuannya tetap dibatasi oleh norma agama dan ketentuan hukum nasional. Tantangan utama dalam implementasinya meliputi perbedaan sistem hukum, ketidaksesuaian dokumen administratif, serta belum optimalnya mekanisme pencatatan sipil. Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran juga menjadi isu penting, terutama terkait status kewarganegaraan, hak perwalian, dan hak waris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara prinsip hukum internasional dengan kebijakan nasional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan dan anak dari perkawinan campuran

Ambiguitas Frasa Akta Jual Beli dalam Risalah Lelang sebagai Dasar Penyerahan Hak Milik atas Tanah dan Bangunan kepada Bank

2025-06-04T03:40:37+07:00

Risalah lelang sebagai akta relaas memiliki kedudukan penting dalam proses eksekusi jaminan oleh bank dalam penyelesaian kredit bermasalah. Namun, munculnya ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 bahwa kutipan risalah lelang dapat dianggap sebagai Akta Jual Beli (AJB) menimbulkan persoalan hukum, mengingat secara normatif AJB adalah akta partij yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan risalah lelang sebagai dasar balik nama hak atas tanah dan bangunan kepada bank selaku pembeli lelang, serta menilai kesesuaiannya dengan asas hukum perdata dan agraria di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, dan literatur ilmiah sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan yang menyamakan risalah lelang dengan AJB berpotensi menciptakan ambiguitas hukum dan melemahkan kepastian hukum, khususnya dalam pendaftaran hak atas tanah. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya harmonisasi regulasi antara PMK 122/2023 dengan aturan agraria, serta penegasan kembali batasan kewenangan pejabat lelang dan PPAT agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam praktik hukum pertanahan dan lelang agunan oleh bank

Tindak Pidana Pemerasan dalam Perspektif Budaya Hukum

2025-06-04T05:10:57+07:00

Pemerasan merupakan tindak pidana yang melibatkan ancaman atau tekanan psikologis untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Di era digital, kejahatan ini berkembang dalam bentuk cyber extortion melalui media sosial dan aplikasi perpesanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan modus pemerasan berbasis teknologi dan mengevaluasi peran budaya hukum masyarakat dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap regulasi, literatur ilmiah, dan data kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerasan digital semakin meningkat akibat lemahnya regulasi siber, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Budaya hukum yang permisif serta rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat turut memperburuk penanganan kasus. Penanggulangan kejahatan ini memerlukan pembaruan hukum yang adaptif, peningkatan kapasitas teknologi hukum, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan edukasi hukum

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan di Sektor Informal

2025-06-04T01:32:14+07:00

Perempuan memegang peranan penting dalam sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan di sektor informal serta mengevaluasi efektivitas penerapannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif empiris dengan menggabungkan kajian peraturan perundang-undangan dan data lapangan di Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif terdapat jaminan konstitusional dan regulatif seperti dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 11 Tahun 2020, pelaksanaannya lebih berpihak pada sektor formal. Pekerja perempuan di sektor informal masih menghadapi persoalan sistemik, seperti upah rendah, tidak adanya jaminan sosial, serta rentan terhadap diskriminasi dan eksploitasi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih inklusif, edukasi hukum publik, dan sinergi antar lembaga guna menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan. Penelitian ini berkontribusi pada wacana keadilan gender dan reformasi hukum ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya pendekatan perlindungan hukum yang multisektoral dan berkelanjutan

Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup Hedonisme Dan Efikasi Diri Keuangan Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi

2025-06-05T20:09:16+07:00

Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena meningkatnya pengeluaran mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup teman-teman mereka, yang sering kali dipengaruhi oleh media sosial. Meskipun literasi keuangan di kalangan generasi muda mengalami peningkatan, terdapat kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan praktik manajemen keuangan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, gaya hidup hedonisme, dan efikasi diri keuangan terhadap manajemen keuangan pribadi di kalangan mahasiswa karyawan di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden yang merupakan mahasiswa karyawan di tiga universitas swasta di Kota Bandung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan dan efikasi diri keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan pribadi, sedangkan gaya hidup hedonisme berpengaruh negatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu keuangan perilaku dan memberikan wawasan bagi mahasiswa karyawan untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka

Peran Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Waris Antarnegara: Studi Kasus WNI dan WNA

2025-06-09T05:21:50+07:00

Globalisasi dan meningkatnya mobilitas penduduk antarnegara membawa konsekuensi hukum yang kompleks, salah satunya dalam hal pewarisan lintas negara. Sengketa waris yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) kerap menghadirkan tantangan hukum, khususnya dalam menentukan yurisdiksi yang berwenang dan sistem hukum mana yang seharusnya berlaku. Hukum Perdata Internasional memainkan peran sentral dalam menjembatani kolisi hukum yang timbul dari perbedaan sistem hukum, baik dari segi asas, prinsip, maupun praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Hukum Perdata Internasional dalam menyelesaikan sengketa waris antarnegara serta menganalisis kasus konkret yang mencerminkan permasalahan tersebut di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat celah regulasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam pelaksanaan putusan asing. Selain itu, belum adanya kodifikasi hukum perdata internasional di Indonesia memperumit proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan internasional, penguatan perjanjian bilateral, serta peningkatan kapasitas aparat hukum agar mampu menangani perkara lintas negara secara efektif dan berkeadilan.

Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

2025-06-09T21:19:39+07:00

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang penelitian menunjukkan adanya peningkatan pengaduan kekerasan seksual ke Komnas Perempuan meskipun secara umum jumlah pelaporan menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum, faktor penghambat, serta pola penanganan kasus di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif analisis serta penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, terdapat berbagai kendala seperti sulitnya pembuktian kasus, rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum, minimnya sumber daya manusia, kurangnya kehadiran polisi wanita (Polwan), serta keterbatasan dana operasional. Pola penanganan kasus mencakup jalur hukum, kebijakan penanganan, serta dukungan institusional untuk pemulihan korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga serta peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban kekerasan seksual

Systematic Literature Review: Dampak Kebijakan Perumahan Subsidi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

2025-06-09T20:46:53+07:00

Dalam konteks pembangunan perkotaan dan pengentasan kemiskinan, akses terhadap perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis dampak kebijakan perumahan subsidi terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan literatur ilmiah global. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap 634 artikel dari database Scopus periode 2020–2025, serta analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer untuk mengidentifikasi tren dan tema utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan perumahan subsidi efektif meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan kondisi ekonomi, rasa aman, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah dengan tata kelola dan infrastruktur yang baik. Namun, tantangan masih ditemukan dalam aspek distribusi dan kualitas bangunan. Penelitian terdahulu juga menekankan pentingnya perencanaan partisipatif dan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan perumahan subsidi dapat lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung pengurangan kesenjangan sosial dan pembangunan kota yang berkeadilan.

Systematic Literature Review: Otonomi Daerah dan Strategi Intervensi Harga Komoditas Pertanian di Indonesia

2025-06-06T09:58:14+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara otonomi daerah dan strategi intervensi harga komoditas pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang dikombinasikan dengan analisis bibliometrik melalui perangkat lunak VOSviewer, studi ini mengevaluasi 107 artikel dari database Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk merancang kebijakan harga yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar dan sosial-ekonomi setempat. Strategi intervensi harga yang terdesentralisasi terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan petani, mengurangi dampak fluktuasi pasar, serta memperkuat stabilitas pangan daerah. Visualisasi jaringan kata kunci juga menyoroti bahwa tema governance, decision-making, dan community menjadi fokus utama dalam literatur yang dianalisis. Studi ini menekankan perlunya penguatan koordinasi antar pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan harga di sektor pertanian

Peranan Budaya Hukum Dalam Kasus Pembunuhan Vina di Cirebon

2025-06-11T05:47:32+07:00

Kasus pembunuhan Vina di Cirebon membuka wacana baru mengenai pentingnya budaya hukum dalam memengaruhi jalannya proses penegakan hukum di Indonesia. Tragedi ini menarik perhatian publik karena dianggap menyimpan banyak kejanggalan dalam proses hukum, serta memunculkan partisipasi aktif masyarakat dalam menuntut keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran budaya hukum masyarakat dalam merespons kasus tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya penyelesaian perkara. Menggunakan pendekatan normatif dan metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji bagaimana interaksi antara budaya hukum masyarakat, kelembagaan penegak hukum, dan dinamika sosial memengaruhi legitimasi sistem peradilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan budaya hukum masyarakat dari pasif menjadi partisipatif mampu menjadi tekanan moral terhadap aparat hukum, namun sekaligus menimbulkan dilema ketika opini publik mendominasi sebelum proses pembuktian tuntas. Di sisi lain, kelemahan struktural dalam penyidikan awal, birokrasi hukum yang kaku, rendahnya literasi hukum, serta intervensi politik dan tekanan media sosial memperburuk kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan budaya hukum yang rasional, kritis, dan partisipatif guna mewujudkan keadilan yang substantif dan sistem hukum yang berintegritas di masa mendatang

Tantangan Hukum dalam Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data pada Mediasi Elektronik

2025-06-12T03:14:58+07:00

Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi berbagai sektor, termasuk dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang muncul dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan data pada mediasi elektronik, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum di era digital. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum, kesenjangan regulasi, serta lemahnya infrastruktur dan literasi digital sebagai penghambat utama dalam menjamin keamanan data. Selain itu, isu etika dan pertanggungjawaban hukum mediator juga menjadi perhatian penting karena potensi penyalahgunaan informasi rahasia. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi khusus yang komprehensif, peningkatan literasi digital, serta penguatan kode etik dan mekanisme pengawasan terhadap profesi mediator. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara negara, praktisi hukum, dan penyedia teknologi dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang aman, adil, dan terpercaya di era digital.

Permohonan Dispensasi Perkawinan Perspektif Sadd’dzari’ah

2025-06-12T03:19:32+07:00

Peningkatan permohonan dispensasi nikah di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara regulasi batas usia perkawinan dan realitas sosial yang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian dispensasi nikah dalam perspektif Sadd adz-Dzari’ah dengan studi pada penetapan Nomor: 203/PDT.P/2023/PA.SJJ. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, serta menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, historis, dan konseptual terhadap data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai dispensasi nikah masih memiliki kekaburan norma, sehingga memunculkan subjektivitas dalam putusan hakim; konsep Sadd adz-Dzari’ah dapat menjadi dua arah: dasar untuk menolak dispensasi demi mencegah mudarat, atau menerima permohonan demi mencegah kerusakan moral. Implikasinya, dibutuhkan penguatan regulasi yang lebih tegas, pedoman penafsiran hukum yang lebih jelas bagi hakim, serta integrasi prinsip maqashid syariah dalam perlindungan hak anak dari risiko pernikahan usia dini

Pengaruh Matakuliah Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah

2025-06-11T13:00:31+07:00

Kewirausahaan merupakan elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian generasi muda, termasuk mahasiswa. Namun, rendahnya minat berwirausaha menjadi tantangan yang harus diatasi melalui pendekatan pendidikan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 42 mahasiswa angkatan tahun 2022. Data dikumpulkan melalui angket yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mata kuliah kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha, dengan persamaan regresi Ŷ = 46,57 + 0,69X dan nilai thitung (4,376) > ttabel (2,021) serta signifikansi 0,000 < 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pemahaman mahasiswa terhadap materi kewirausahaan, semakin tinggi pula minat mereka untuk berwirausaha. Implikasi dari hasil ini menegaskan pentingnya penguatan kurikulum kewirausahaan berbasis nilai-nilai syariah untuk mencetak wirausahawan muda yang mandiri, inovatif, dan beretika

Peran Bidang Laboratorium Forensik Dalam Menentukan Arah Penyelidikan

2025-06-11T22:52:36+07:00

Kasus pembakaran rumah wartawan Tribata TV di Kabupaten Karo menegaskan pentingnya peran laboratorium forensik dalam proses penyelidikan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan mengkaji regulasi hukum terkait laboratorium forensik, menganalisis peran strategisnya dalam mengarahkan penyelidikan kasus, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pengumpulan serta analisis bukti. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat kepolisian dan tim forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laboratorium forensik berperan vital dalam menentukan arah penyelidikan, mulai dari analisis bahan pembakar, pemeriksaan residu kimia, pengamatan pola api, hingga rekonstruksi peristiwa. Temuan tersebut mampu mempersempit dugaan pelaku dan menguatkan bukti dalam proses peradilan. Namun demikian, terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan alat uji, keterlambatan akses ke lokasi kejadian, serta minimnya tenaga ahli forensik di daerah. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan penguatan infrastruktur laboratorium, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan pengembangan kapasitas SDM di bidang ilmu forensik. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi fungsi laboratorium forensik merupakan bagian krusial dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menangani kasus pembakaran yang mengandung unsur kesengajaan dan motif tersembunyi.

Manajemen Pemasaran Pendidikan Dalam Meningkatkan Minat Siswa Baru di MTS Negeri 1 Jombang

2025-06-10T18:44:54+07:00

Persaingan antar lembaga pendidikan yang semakin kompetitif menuntut setiap institusi untuk memiliki strategi manajerial yang efektif, termasuk dalam hal pemasaran pendidikan. MTs Negeri 1 Jombang menjadi salah satu lembaga pendidikan yang aktif menerapkan manajemen pemasaran guna menarik minat siswa baru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi manajemen pemasaran pendidikan serta dampaknya terhadap peningkatan minat peserta didik baru di MTsN 1 Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap berbagai pihak seperti kepala madrasah, Waka Humas, Waka Kurikulum, tim PPDB, dan siswa. Analisis data dilakukan melalui teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perencanaan pemasaran pendidikan dilakukan dengan menetapkan target pasar, menyusun strategi promosi, dan merancang program unggulan madrasah; (2) pengorganisasian dilakukan dengan membentuk tim promosi yang terdiri dari berbagai elemen sekolah, serta pembagian tugas yang sistematis; (3) pelaksanaan promosi dilakukan melalui berbagai media, seperti brosur, media sosial, kegiatan Open House, dan publikasi prestasi siswa; serta (4) evaluasi strategi pemasaran dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi ini terbukti berhasil meningkatkan jumlah pendaftar dan memperkuat citra positif lembaga. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa manajemen pemasaran pendidikan yang terencana, terstruktur, dan inovatif sangat berperan dalam menarik minat peserta didik baru serta meningkatkan daya saing lembaga pendidikan

Peranan Hukum Dalam Mengatasi Kondisi Ekonomi Rendah Yang Mengakibatkan Tingkat Kejahatan di Kelurahan Kuala Silau Bestari

2025-06-11T23:23:09+07:00

Kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan berkontribusi terhadap peningkatan kriminalitas. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mendorong sebagian individu melakukan tindakan melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kriminalitas dan indikator pembangunan ekonomi, serta mengevaluasi peran kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan berbasis ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berperan dalam menjaga stabilitas sosial melalui penguatan regulasi dan pemberdayaan masyarakat, namun lemahnya penegakan hukum dan minimnya akses ekonomi menjadi penghambat. Selain itu, kemiskinan struktural, ketimpangan pendapatan, serta dominasi sektor informal memperburuk situasi. Ditemukan pula bahwa pendekatan kolaboratif antara aparat, masyarakat, dan tokoh lokal melalui strategi restorative justice mampu mereduksi eskalasi kriminalitas. Oleh karena itu, integrasi kebijakan hukum, ekonomi, dan sosial menjadi urgensi untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan

Sengketa Empat Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara dan Erosi Nilai Kewarganegaraan : Tinjauan dari Perspektif New Public Administration

2025-06-18T21:44:46+07:00

Sengketa batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mengenai empat pulau (Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang) menunjukkan kompleksitas persoalan administratif yang berdampak pada nilai kewarganegaraan dan legitimasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sengketa tersebut menggunakan pendekatan New Public Administration (NPA) yang menekankan prinsip keadilan sosial, partisipasi publik, dan responsivitas birokrasi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis 25 literatur akademik dan dokumen kebijakan relevan terbit tahun 2000–2024. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya erosi nilai kewarganegaraan akibat pengabaian hak partisipatif warga Aceh Singkil dalam proses perubahan batas, lemahnya responsivitas birokrasi pusat, serta tidak diakuinya kekhususan dan otonomi Aceh sebagaimana diamanatkan dalam UUPA. Konflik ini juga berdampak pada ketidakadilan sosial dalam akses pelayanan publik dasar dan memicu krisis kepercayaan warga terhadap negara. Penelitian merekomendasikan strategi resolusi berbasis nilai NPA melalui forum mediasi tripartit, pelibatan lembaga adat, dan peninjauan ulang Permendagri No. 100 Tahun 2017 untuk memastikan tata kelola wilayah yang demokratis dan inklusif.

Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam

2025-05-29T15:40:22+07:00

Pembagian peran antara suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga telah lama menjadi norma dalam sistem hukum keluarga Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ganda istri sebagai pencari nafkah di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, serta meninjau pembagian tanggung jawab dalam keluarga berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam dan teori gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yang menekankan keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para istri yang bekerja tidak merasa terbebani karena mendapat dukungan dari suami, dan tetap melaksanakan peran domestik secara optimal. Berdasarkan wawancara terhadap sembilan informan, ditemukan dua kelompok motivasi utama, yaitu dorongan ekonomi dan pengembangan diri. Temuan ini dianalisis melalui tiga teori gender nature, nurture, dan equilibrium yang menunjukkan bahwa keluarga informan menjalankan fungsi rumah tangga secara seimbang dan saling melengkapi. Penelitian ini menegaskan bahwa peran ganda istri bukan merupakan beban, melainkan kontribusi konstruktif dalam ketahanan ekonomi keluarga dan harmoni sosial.

Transformasi Sosial Madinah sebagai Pusat Peradaban Islam Awal: Kajian Historis terhadap Fondasi Masyarakat Islam

2025-06-01T16:40:15+07:00

Transformasi sosial besar terjadi ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah dan mulai membangun tatanan masyarakat baru yang bercirikan keadilan, kesetaraan, dan spiritualitas. Madinah kemudian berkembang menjadi pusat peradaban Islam awal yang memadukan nilai-nilai religius dan kemajuan sosial-politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses transformasi sosial di Madinah sebagai pusat peradaban Islam awal melalui pendekatan historis dan analisis institusional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari Al-Qur’an, hadis, literatur sejarah klasik dan modern, serta jurnal ilmiah terkait. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mendirikan institusi-institusi kunci seperti masjid sebagai pusat aktivitas sosial-politik, sistem persaudaraan (mu’akhah) antar sesama Muslim, Piagam Madinah sebagai dasar konstitusional pluralisme, serta pondasi ekonomi dan hukum yang memuliakan hak asasi manusia. Perubahan ini berdampak besar terhadap struktur sosial masyarakat Arab dan menandai kemunculan negara Islam pertama di Madinah

Strategi Pembelajaran Kreatif Menggunakan Aplikasi Canva Untuk Meningkatkan Minat Belajar PAI Pada Generasi Z

2025-06-03T13:00:40+07:00

Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma pembelajaran, khususnya bagi generasi Z yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap media visual dan interaktif. Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai mata pelajaran normatif menghadapi tantangan dalam menyampaikan materi secara menarik dan relevan bagi generasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembelajaran kreatif berbasis aplikasi Canva dalam meningkatkan minat belajar PAI di kalangan siswa generasi Z. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Canva secara signifikan mampu meningkatkan partisipasi aktif, motivasi, dan kreativitas siswa dalam pembelajaran PAI. Canva mendukung penyajian materi ajar yang visual, fleksibel, dan mudah diakses, serta memungkinkan kolaborasi antara guru dan siswa dalam menyusun konten pembelajaran yang interaktif. Implikasinya, integrasi sistematis Canva dalam proses pembelajaran menjadi solusi inovatif untuk mengatasi kejenuhan siswa terhadap metode konvensional dan memperkuat pemahaman keagamaan yang relevan dengan konteks digital saat ini

Interaksi Mahasiswa Dengan Artificial Intelligence dan Implikasinya Terhadap Akhlak Digital: Tinjauan Psikologi Pendidikan Islam

2025-06-16T21:23:23+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana interaksi mahasiswa dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) memengaruhi akhlak digital, ditinjau dari perspektif psikologi pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif melalui teknik survei dengan penyebaran angket kepada 35 mahasiswa dari berbagai program studi di perguruan tinggi Islam. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria mahasiswa yang aktif menggunakan aplikasi AI seperti ChatGPT dan sejenisnya dalam kegiatan akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran, menyaring informasi sesuai nilai-nilai Islam, serta lebih berhati-hati dalam menjaga adab digital. Sebanyak 94,3% responden menyatakan mempertimbangkan nilai-nilai Islam saat menggunakan AI, dan 91,4% merasa AI membantu meningkatkan kesadaran etika digital. Namun demikian, ditemukan hubungan negatif antara intensitas penggunaan AI dan kualitas akhlak digital, khususnya dalam hal kejujuran dan tanggung jawab. Sebagian besar mahasiswa juga menolak anggapan bahwa AI dapat menggantikan peran edukatif, afektif, dan moral guru atau dosen. Temuan ini menunjukkan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam penggunaan teknologi serta perlunya bimbingan moral dalam penggunaan AI di lingkungan pendidikan tinggi Islam

Pemikiran Pendidikan Islam Zainuddin Labay El-Yunusy dan Relevansinya di Era Digital

2025-06-04T15:46:44+07:00

Sistem pendidikan Islam tradisional di Indonesia, khususnya yang berbasis surau di Minangkabau, dinilai tidak lagi memadai dalam menjawab tantangan modernisasi dan perkembangan zaman. Untuk menjawab persoalan ini, Zainuddin Labay El-Yunusy memperkenalkan pembaruan pendidikan melalui pendirian Madrasah Diniyah pada tahun 1915 yang mengintegrasikan sistem klasikal, kurikulum terpadu, dan manajemen kelas yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran pendidikan Islam Zainuddin Labay El-Yunusy serta menganalisis relevansinya dalam konteks pendidikan di era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Zainuddin tentang sistem pendidikan terorganisir, integrasi ilmu agama dan umum, serta adaptasi terhadap teknologi memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan pendidikan Islam kontemporer. Implikasi dari kajian ini menegaskan pentingnya menjadikan pemikiran Zainuddin sebagai pijakan dalam merancang sistem pendidikan Islam yang modern, adaptif, dan berakar pada nilai-nilai keislaman

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Akibat Pertambangan Rakyat

2025-06-12T08:05:26+07:00

Pertambangan rakyat merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang banyak dilakukan di wilayah pedesaan, seperti di Desa Karyabaru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Aktivitas ini kerap dijalankan tanpa pengawasan hukum dan lingkungan yang memadai, sehingga menimbulkan dampak sosial dan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak pertambangan rakyat serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta tingginya ketergantungan ekonomi terhadap pertambangan. Di samping itu, minimnya kesadaran lingkungan juga memperburuk situasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan partisipatif agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara adil, legal, dan berkelanjutan

Analisis Pemasaran Syariah di Toko Inhil Parfum Jl. Pintu Air Kecamatan Tembilahan

2025-06-08T22:55:59+07:00

Pemasaran syariah menekankan nilai-nilai etis, transparansi, dan saling menguntungkan dalam setiap transaksi bisnis. Dalam konteks persaingan usaha yang semakin ketat, pelaku bisnis dituntut untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten guna membangun kepercayaan konsumen dan keberlangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip pemasaran syariah pada Toko Inhil Parfum yang berlokasi di Jl. Pintu Air, Kecamatan Tembilahan, serta menilai kesesuaiannya dengan kerangka marketing mix berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pemilik dan karyawan toko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar unsur marketing mix syariah telah diterapkan, seperti penggunaan bahan yang halal, penetapan harga yang adil, serta kebijakan garansi kualitas produk. Namun, aspek Pertinence & Promotion belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan informasi terkait spesifikasi produk dan nilai utama yang ditawarkan. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan transparansi promosi agar sejalan sepenuhnya dengan etika pemasaran Islami

Optimalisasi Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Hibah di Pengadilan Agama Suwawa

2025-05-27T20:22:39+07:00

Meningkatnya jumlah perkara hibah di lingkungan peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Suwawa, mencerminkan kompleksitas penyelesaian sengketa yang melibatkan hubungan kekeluargaan dan hak atas harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mediasi dapat dioptimalkan dalam mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perkara hibah di Pengadilan Agama Suwawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan hakim, mediator, serta pihak yang terlibat, disertai analisis dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam menciptakan penyelesaian yang berlandaskan musyawarah dan mufakat, serta dapat menghindarkan para pihak dari proses litigasi yang panjang. Namun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya pemahaman hukum para pihak, tingginya konflik emosional, dan ketidakhadiran pihak dalam proses mediasi. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa perlu adanya upaya strategis seperti peningkatan pelatihan mediator, edukasi hukum kepada masyarakat, dan dukungan kelembagaan terhadap sarana mediasi, agar mediasi menjadi solusi penyelesaian perkara hibah yang lebih efektif dan berkelanjutan

Model Gaya Belajar dan Tipe-Tipe Individu dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

2025-06-12T08:51:28+07:00

Perbedaan karakteristik individu dalam menyerap dan mengolah informasi menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif, terutama dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI) yang bertujuan membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik. Sayangnya, banyak guru masih menerapkan metode pengajaran yang seragam tanpa mempertimbangkan gaya belajar siswa yang beragam, sehingga menghambat efektivitas pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model gaya belajar dan tipe-tipe individu dalam proses pembelajaran PAI serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi keterlibatan dan pemahaman siswa terhadap materi ajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Sumber data diperoleh dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya dan tipe belajar siswa sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran PAI. Siswa lebih mudah memahami materi saat strategi pengajaran disesuaikan dengan kecenderungan belajar masing-masing, baik secara sensorik maupun kognitif. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran PAI agar guru dapat menyesuaikan metode, media, dan strategi pembelajaran secara lebih personal dan kontekstual

Urgensi Utusan Khusus Presiden Berdasarkan Perpres No. 137 Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah

2025-06-16T17:03:35+07:00

Pembentukan tujuh utusan khusus presiden dalam Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan dinamika baru dalam struktur kelembagaan negara. Keberadaan lembaga non-struktural ini, yang bidang tugasnya menyerupai kementerian, menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan legitimasi yuridisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan peran utusan khusus presiden dalam konteks hukum positif Indonesia serta meninjau urgensinya melalui pendekatan fiqh siyasah, khususnya dalam kerangka konsep wazir al-tanfidz yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan utusan khusus presiden sah secara hukum selama tidak melanggar batas kewenangan kementerian, dan dalam perspektif fiqh siyasah, lembaga ini dapat dikategorikan sebagai pelaksana teknis yang bertugas menjalankan amanah politik kepala negara. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya regulasi pelaksana yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta perlunya pengawasan terhadap kinerja lembaga non-struktural ini agar sejalan dengan prinsip good governance

Efektivitas Klausul Ganti Kerugian Dalam Perjanjian Sewa Kos Mahasiswa: Perspektif Penyewa Dan Pemilik di Pancing

2025-06-12T22:21:54+07:00

Klausul ganti rugi merupakan bagian penting dalam perjanjian sewa menyewa, khususnya dalam konteks rumah kos mahasiswa yang memiliki potensi konflik akibat kerusakan fasilitas atau pelanggaran kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas klausul ganti rugi dalam perjanjian sewa kos mahasiswa dari sudut pandang penyewa dan pemilik kos di sekitar Jalan Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penyewa tidak mendapatkan kejelasan mengenai tanggung jawab atas kerusakan, akibat tidak adanya perjanjian tertulis maupun dokumentasi kondisi awal kamar. Sebaliknya, pemilik kos umumnya memberlakukan sistem ganti rugi yang tidak transparan dan belum melibatkan partisipasi penyewa secara adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa klausul ganti rugi belum berjalan secara efektif sebagai mekanisme perlindungan hukum. Diperlukan penyusunan perjanjian tertulis yang adil dan edukasi hukum sederhana agar hubungan sewa menyewa lebih seimbang dan berkeadilan.

Kedudukan Anak Adopsi Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Ganda

2025-06-12T22:32:11+07:00

Anak adopsi merupakan anak yang diangkat secara sah melalui prosedur adat maupun hukum resmi, memiliki kedudukan penting dalam sistem waris keluarga. Dalam masyarakat Karo, pengakuan terhadap hak waris anak adopsi dipengaruhi oleh aspek adat dan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali kedudukan anak adopsi sebagai ahli waris dalam perspektif ganda antara hukum adat dan hukum perdata. Hasilnya menunjukkan bahwa menurut hukum adat Karo, hak waris anak adopsi terbatas pada harta pencaharian selama hidup orang tua angkat dan tidak termasuk harta pusaka, kecuali diakui secara adat. Sebaliknya, menurut hukum perdata, anak adopsi memiliki hak waris penuh setara dengan anak kandung, terutama jika adopsi dilakukan melalui prosedur resmi pengadilan. Kesimpulannya, perbedaan hak waris anak adopsi di kedua sistem ini menimbulkan potensi konflik, sehingga diperlukan harmonisasi dan pengaturan yang mampu melindungi hak anak adopsi secara adil sesuai konteks sosial dan hukum

Peran Hakim sebagai Pelindung Nilai Kemanusiaan dalam Sengketa Perdata: Studi Naratif atas Putusan Inovatif

2025-06-20T15:51:22+07:00

Pendekatan legalistik dalam perkara perdata sering kali belum mencerminkan keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan alternatif yang mampu mengintegrasikan aspek sosial dan etika dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hakim memainkan peran sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan naratif terhadap putusan-putusan perdata yang inovatif. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan menganalisis lima putusan Pengadilan Negeri Medan yang sarat nilai kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim progresif tidak hanya menafsirkan hukum secara fleksibel, tetapi juga menampilkan sensitivitas terhadap kerentanan sosial, mengakomodasi kearifan lokal, dan membangun narasi keadilan yang berorientasi pada empati. Para hakim juga berani mengambil langkah-langkah etik seperti menunda eksekusi, menolak ketentuan adat yang diskriminatif, dan menekankan martabat individu dalam pertimbangannya. Temuan ini membuktikan bahwa pendekatan naratif membuka ruang bagi peradilan yang lebih manusiawi, dan memperkuat pentingnya paradigma hukum progresif dalam praktik peradilan ke depan.

Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Anak di Bawah Umur

2025-06-20T11:16:59+07:00

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan menjadi fenomena yang terus meningkat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di bawah umur, mengkaji efektivitas peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh melalui penelusuran literatur hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus putusan pengadilan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN.Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual, termasuk ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena lemahnya implementasi, keterbatasan rehabilitasi, dan minimnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, faktor individu pelaku, kerentanan korban, lingkungan keluarga yang tidak stabil, budaya patriarkal, serta lemahnya sistem penegakan hukum menjadi penyebab kompleks dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat perlindungan anak, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, rehabilitasi korban, serta edukasi masyarakat guna mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual anak secara lebih efektif

Praktik Pembulatan Harga Oleh Kurir J&T Express Drop Point Diwek Pada Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah

2025-06-20T08:39:23+07:00

Di tengah pertumbuhan transaksi jual beli online, sistem pembayaran cash on delivery (COD) semakin populer karena dianggap praktis dan menguntungkan konsumen. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya pembulatan harga secara sepihak oleh kurir J&T Express Drop Point Diwek di Desa Cukir, Kabupaten Jombang, yang memicu ketidakpuasan dan potensi kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembulatan harga dalam sistem COD dan meninjaunya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembulatan harga terjadi karena keterbatasan uang pecahan serta alasan efisiensi waktu pengantaran, dan seringkali dilakukan tanpa pemberitahuan kepada konsumen. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik ini memenuhi prinsip kebebasan, kebolehan bertransaksi, dan kemudahan, tetapi melanggar prinsip ketuhanan, keadilan, dan amanah. Implikasinya, praktik pembulatan dapat dibenarkan apabila dilakukan secara transparan dan atas persetujuan konsumen, tetapi menjadi batil jika dilakukan sepihak

Pertanggungjawaban Dropshipper Terhadap Tadlis Yang Dilakukan Supplier Dalam Transaksi Jual Beli Sistem Dropshipping Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah

2025-06-20T08:44:27+07:00

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya model bisnis digital seperti dropshipping, yang memungkinkan transaksi jual beli tanpa stok barang secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban dropshipper terhadap praktik tadlis yang dilakukan oleh supplier dalam sistem dropshipping, serta meninjau kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Fokus utama kajian adalah sejauh mana tanggung jawab dropshipper dapat ditegakkan dalam mewujudkan transaksi yang adil, jujur, dan sah secara hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan induktif-deskriptif untuk mengevaluasi praktik tanggung jawab dropshipper dalam menghadapi kasus tadlis dalam transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yukha Media dan Gaza Bookstore menerapkan pola pertanggungjawaban pasif, yaitu hanya memediasi antara konsumen dan supplier tanpa menyelesaikan langsung keluhan konsumen. Sementara itu, Maktabah Ar-Rohim menunjukkan sikap proaktif dengan mengganti barang atau mengembalikan dana kepada konsumen, meskipun kerugian berasal dari supplier. Sikap ini menunjukkan penerapan prinsip al-amanah dan al-‘adalah secara lebih konsisten

Peran Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng Dalam Pemberdayaan Umkm di Tebuireng Jombang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

2025-06-20T08:47:33+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peran Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Tebuireng, Jombang, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program LSPT memberikan kontribusi signifikan bagi lima UMKM yang berlokasi di sekitar pesantren, melalui bantuan modal usaha dan pendampingan berkala. Namun demikian, terdapat ketimpangan akses dan keberhasilan program bagi UMKM yang berada di luar kawasan Tebuireng akibat keterbatasan pemantauan dan pendampingan. Ketimpangan ini menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip keseimbangan (tawazun), keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam pemberdayaan berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, digitalisasi sistem pemantauan, serta perluasan jangkauan pendampingan agar nilai-nilai ekonomi Islam dapat terimplementasi secara menyeluruh dan merata

Pengembangan Kemampuan Public Speaking Dasar sebagai Upaya Meningkatkan Percaya Diri Siswa Madrasah Ibtidaiyah

2025-06-24T13:23:24+07:00

Kemampuan public speaking merupakan keterampilan penting dalam pendidikan dasar karena berperan dalam membentuk kepercayaan diri, keberanian, dan keterampilan komunikasi siswa. Namun, banyak siswa sekolah dasar, khususnya kelas tinggi, masih mengalami hambatan berbicara di depan umum karena minimnya pelatihan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan public speaking siswa melalui program pelatihan berbasis partisipatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan tahapan kegiatan berupa persiapan, pelaksanaan pelatihan, observasi, dokumentasi, dan evaluasi. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara, praktik langsung, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada keberanian siswa, kejelasan komunikasi verbal, dan partisipasi aktif dalam pembelajaran. Implikasi dari pelatihan ini tidak hanya memperbaiki proses pembelajaran, tetapi juga membentuk karakter percaya diri siswa serta membuka peluang untuk diterapkannya program serupa di madrasah atau sekolah dasar lainnya

Tinjauan Hukum Atas Penyalahgunaan Ulasan Konsumen (Fake Reviews) Dalam Platform Perdagangan Elektronik

2025-06-20T12:07:39+07:00

Fenomena ulasan konsumen palsu (fake reviews) dalam platform perdagangan elektronik semakin marak dan menimbulkan dampak merugikan bagi konsumen, pelaku usaha yang jujur, dan integritas sistem perdagangan digital. Ulasan palsu digunakan untuk menaikkan peringkat produk, membentuk opini konsumen secara tidak objektif, serta sebagai strategi manipulatif dalam persaingan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari praktik fake reviews di e-commerce Indonesia, serta menelaah perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan, doktrin hukum, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik fake reviews termasuk dalam tindakan tidak jujur, menyesatkan, dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum masih lemah dalam aspek penegakan dan tanggung jawab platform. Diperlukan regulasi lebih tegas dan peningkatan pengawasan untuk menjamin hak-hak konsumen di era perdagangan digital.

Analisis Yuridis Terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat Pada Kemandirian Hukum Masyarakat Desa Lumban Binanga

2025-06-16T08:54:58+07:00

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka hukum yang memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang otonom. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi desa menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan hierarki hukum, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaruh kebijakan pemerintah pusat terhadap kemandirian hukum masyarakat desa, khususnya melalui implementasi Undang-Undang Desa di Desa Lumban Binanga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif dan teknik studi kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi desa membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dan penguatan regulasi lokal melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes), namun implementasinya masih terbatas akibat lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan dan rendahnya pemahaman legislasi di tingkat desa. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, pelatihan hukum bagi aparatur desa, dan penguatan lembaga adat serta Musyawarah Desa sebagai mekanisme resolusi hukum berbasis lokal yang partisipatif dan berkelanjutan

Perbandingan Pengaturan Hak cipta Digital: DMCA Section 512 Dan 1201 VS UU No. 28 Tahun 2014

2025-06-13T09:08:53+07:00

Perkembangan teknologi digital menuntut perlindungan hak cipta yang adaptif, namun Indonesia belum secara spesifik mengatur mekanisme notice-and-takedown dan larangan circumventing sebagaimana diatur dalam DMCA Section 512 dan 1201 di Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif prinsip-prinsip dalam DMCA dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta Indonesia serta mengevaluasi kemungkinan adopsinya ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DMCA menawarkan model perlindungan hak cipta digital yang lebih progresif dan operasional, khususnya dalam hal penghapusan konten ilegal secara cepat serta perlindungan teknologi digital. Implikasinya, prinsip-prinsip dalam DMCA dapat menjadi acuan dalam pengembangan regulasi Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan hak cipta digital yang lebih adaptif, adil, dan efektif

Hak Menguasai Negara Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Maqashid Syariah

2025-06-14T05:49:05+07:00

Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam konteks hukum, penguasaan atas tanah oleh negara menjadi isu penting yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak menguasai negara atas tanah dalam perspektif hukum positif Indonesia serta meninjaunya dari sudut pandang Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak menguasai oleh negara bukanlah hak kepemilikan, melainkan kewenangan publik yang bersifat pengelolaan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam UUPA 1960. Dalam perspektif Maqashid Syariah, penguasaan ini harus berlandaskan pada prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa), serta mendukung keadilan sosial. Oleh karena itu, implementasi hak menguasai negara atas tanah harus memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan

Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Indonesia

2025-06-13T21:15:02+07:00

Pasar modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun keberadaannya tidak lepas dari potensi terjadinya sengketa antara pelaku pasar. Sengketa yang tidak terselesaikan secara efektif dapat mengganggu kepastian hukum dan menurunkan kepercayaan investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia telah terwujud, dengan menelaah efektivitas lembaga-lembaga seperti OJK, BEI, dan BAPMI serta mengidentifikasi kendala normatif maupun struktural yang dihadapi. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan teknik studi pustaka, menggunakan data sekunder berupa peraturan, putusan arbitrase, dokumen resmi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum dan lembaga penyelesaian sengketa yang memadai, implementasinya masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain lemahnya eksekusi putusan arbitrase, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya literasi hukum di kalangan investor. Implikasi dari kondisi ini adalah terhambatnya iklim investasi yang sehat dan berkeadilan

Perjanjian Pranikah sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta dan Pelindung Hak Pascaperceraian

2025-06-14T16:26:57+07:00

Perjanjian pranikah mengatur harta perkawinan dan melindungi perempuan serta anak pascaperceraian, berdasarkan UU No. 1/1974 dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum perjanjian pranikah terhadap pengelolaan dan pembagian harta, serta efektivitasnya dalam menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan setelah perceraian. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui analisis kualitatif berbasis interpretasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memberikan kepastian hukum atas pemisahan harta, tanggung jawab keuangan, dan hak asuh anak, sekaligus mencegah konflik yang dapat merugikan salah satu pihak. Perjanjian ini juga menjadi alat perlindungan sosial yang mampu mendukung keadilan, transparansi, dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi calon pasangan suami istri untuk memahami urgensi perjanjian pranikah sebagai mekanisme preventif dalam membangun keluarga yang berkeadilan dan berkelanjutan

Kejahatan Penipuan Investasi Fiktif Sebagai Refleksi Lemahnya Kedaulatan Penegakan Hukum di Tengah Intervensi Global

2025-06-14T19:29:08+07:00

Perdagangan bebas memicu berkembangnya kejahatan penipuan investasi fiktif yang merugikan masyarakat dan mengancam kedaulatan hukum pidana negara. Kejahatan ini memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya koordinasi antarnegara. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penipuan investasi fiktif di era globalisasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP, UU ITE, serta UNTOC sebagai instrumen internasional. Hasil kajian menunjukkan lemahnya penegakan hukum disebabkan keterbatasan yurisdiksi, kurangnya kapasitas aparat, dan minimnya kerja sama internasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan pembentukan gugus tugas pidana lintas negara berbasis mutual legal assistance untuk meningkatkan efektivitas penindakan. Integrasi antara hukum pidana nasional dan internasional diperlukan guna memperkuat kedaulatan negara menghadapi kejahatan lintas batas. Reformulasi kebijakan hukum pidana menjadi langkah strategis untuk merespons dinamika penipuan investasi di era perdagangan bebas

Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern

2025-06-14T15:22:46+07:00

Mahkamah Konstitusi di Indonesia memainkan peran strategis sebagai penjaga supremasi konstitusi sekaligus pelaku tafsir terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan meningkatnya peran Mahkamah dalam memutus perkara-perkara strategis, muncul kekhawatiran mengenai potensi ekspansi tafsir yang melewati batas norma tertulis dan mengarah pada fungsi quasi-legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi, serta mengevaluasi sejauh mana tafsir tersebut tetap berada dalam kerangka demokrasi konstitusional. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis konseptual, penelitian ini mengkaji putusan-putusan MK yang kontroversial, seperti Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 dan No. 90/PUU-XXI/2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tafsir progresif Mahkamah dapat memperkuat perlindungan hak konstitusional, ekspansi tafsir tanpa mekanisme koreksi dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan menggerus prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan rumusan batas substantif terhadap tafsir konstitusi, serta penguatan mekanisme deliberatif dan kontrol publik agar Mahkamah tetap akuntabel secara hukum dan demokratis

Manajemen Ekstrakurikuler dalam Peningkatan Minat dan Bakat

2025-06-14T10:35:53+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan minat dan bakat peserta didik di Madrasah Aliyah Perguruan Mu’allimat Cukir Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan informan terdiri atas kepala madrasah, wakil kepala bidang kesiswaan, pembina ekstrakurikuler, serta peserta didik. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan visi dan misi madrasah serta pemetaan minat dan bakat siswa. Implementasi kegiatan mencakup berbagai bidang, antara lain kepramukaan, seni, olahraga, keagamaan, public speaking, dan tata boga. Evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh pembina berdasarkan partisipasi dan capaian prestasi siswa. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu, fasilitas yang belum memadai, serta tingkat motivasi siswa yang beragam. Meskipun demikian, kegiatan ekstrakurikuler terbukti berkontribusi signifikan terhadap pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan manajemen secara berkelanjutan melalui peningkatan koordinasi internal, penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, serta pemetaan minat siswa yang lebih terarah

Hambatan Kepolisian Dalam Upaya Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2025-06-14T15:50:59+07:00

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan hak asasi manusia yang kerap tidak terlaporkan karena faktor budaya, sosial, dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT di wilayah hukum Polres Kota Kotamobagu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap aparat kepolisian, khususnya Unit PPA Polres Kotamobagu, dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kotamobagu telah melakukan upaya perlindungan melalui pendekatan pre-emtif, preventif, dan represif. Meskipun demikian, hambatan signifikan masih dihadapi, seperti ketidaksiapan korban dalam melapor, pelaku yang melarikan diri atau tidak kooperatif, serta stigma budaya yang menganggap KDRT sebagai urusan privat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas institusi kepolisian, pembenahan sistem hukum, serta edukasi publik secara berkelanjutan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban KDRT

Kebijakan Berkelanjutan Pemerintahan Daerah Lampung Barat Dalam Menangani Sampah Rumah Tangga

2025-06-15T15:26:43+07:00

Permasalahan sampah rumah tangga menjadi salah satu tantangan krusial dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi pesat seperti Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis pembangunan berkelanjutan serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan kedaulatan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi dokumen terhadap regulasi utama, yaitu Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini merepresentasikan langkah strategis dalam penguatan tata kelola lingkungan lokal yang partisipatif dan mandiri. Meski sempat mengalami penurunan capaian pada tahun 2018 dan 2022, data lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan pengelolaan sampah. Namun, keterbatasan infrastruktur, edukasi, dan distribusi layanan masih menjadi tantangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan pelibatan aktif masyarakat sebagai kunci efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta sebagai refleksi konkret dari otonomi daerah.

Monopoli Perdagangan Dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha Yang Sehat

2025-06-15T13:29:19+07:00

Struktur pasar yang kompetitif merupakan fondasi penting bagi terciptanya efisiensi ekonomi dan perlindungan konsumen. Namun, praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha dominan sering kali menciptakan ketimpangan dalam akses pasar dan harga yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik monopoli perdagangan di Indonesia dari perspektif hukum serta mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli di Indonesia terjadi melalui merger, integrasi vertikal, dan penyalahgunaan dominasi pasar yang berdampak pada harga tinggi, rendahnya inovasi, serta terbatasnya peluang bagi UMKM. Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan ekonomi, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas implementasi dan adaptasi terhadap praktik monopoli di era digital. Diperlukan reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan agar pasar yang adil dan inklusif dapat terwujud secara berkelanjutan

Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Wilayah Adat Desa Nian dan Desa Bijaepasu dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional

2025-06-15T20:09:40+07:00

Sengketa tapal batas wilayah adat antara Desa Nian dan Desa Bijaepasu merupakan cerminan kompleksitas konflik agraria di Indonesia, khususnya dalam konteks dualisme hukum antara negara dan adat. Konflik ini telah berlangsung sejak 1991 dan belum menemukan titik temu, meskipun telah dilakukan mediasi oleh berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kepemilikan tanah ulayat dan problematika penyelesaian sengketa berdasarkan perspektif hukum agraria nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan metode studi kasus langsung (live case study). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa dan studi dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksepakatan tapal batas adat antara kedua desa menghambat proses pengakuan tanah ulayat, sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Tahun 2024. Konflik ini diperparah oleh dokumen historis yang bertentangan, kepentingan ekonomi-politik lokal, dan lemahnya dukungan mediasi dari lembaga formal. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat melalui jalur litigasi di PTUN atau non-litigasi berbasis tim teknis dari BPN agar pengakuan tanah ulayat dapat dilakukan secara legal dan partisipatif

Dualitas Hukum dalam Pelaksanaan Gadai Tanah: Studi Perbandingan Hukum Adat Eluloda dan UUPA di Sumba Barat

2025-06-15T21:53:33+07:00

Dualisme sistem hukum pertanahan di Indonesia menghadirkan tantangan serius dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan hak gadai tanah di Desa Eluloda, Kabupaten Sumba Barat, yang dijalankan berdasarkan hukum adat namun tidak selalu selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan gadai tanah menurut hukum adat Eluloda serta membandingkannya dengan ketentuan hukum nasional, guna mengidentifikasi kesenjangan dan peluang harmonisasi antara keduanya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumen hukum, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanah adat masih berlandaskan pada musyawarah, simbol budaya (siri pinang), dan kepercayaan sosial, namun minim pencatatan formal sehingga menimbulkan potensi konflik agraria. Di sisi lain, UUPA memberikan kepastian prosedural, tetapi belum responsif terhadap konteks sosial masyarakat adat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya integrasi hukum melalui kebijakan pendaftaran tanah berbasis adat serta edukasi hukum kontekstual guna menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak adat dalam sistem hukum nasional

Meneguhkan Kedaulatan Internal Melalui Reformasi Hukum Gadai Tanah Perkebunan

2025-06-15T23:42:15+07:00

Gadai tanah perkebunan merupakan praktik agraria yang kompleks dan menyentuh aspek hukum, sosial, serta kedaulatan negara. Dalam konteks hukum Indonesia, praktik ini kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama akibat disharmoni antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kedaulatan internal negara dengan urgensi reformasi hukum gadai tanah perkebunan, serta merumuskan arah kebijakan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh dari studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem hukum gadai tanah saat ini berdampak negatif terhadap perlindungan hak masyarakat, khususnya petani kecil dan masyarakat adat, serta berpotensi melemahkan kontrol negara atas sumber daya strategis. Reformasi hukum yang mencakup aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis diperlukan untuk memperkuat kedaulatan internal dan menciptakan sistem hukum agraria yang adil, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan rakyat.

Penatausahaan Tanah Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun

2025-06-16T14:18:02+07:00

Penatausahaan tanah sebagai bagian dari Barang Milik Daerah (BMD) memiliki nilai strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan efisien. Namun, praktik di Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun menunjukkan masih adanya kendala serius, seperti aset belum tercatat secara rinci, ketidaksinkronan data dengan BPN, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi SIMBADA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, mengidentifikasi kendala implementasi, serta mengevaluasi efektivitas penatausahaan tanah di daerah tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif-analitis, data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen hukum dan laporan audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaan kebijakan masih belum maksimal. Aset bernilai besar belum dimanfaatkan secara produktif, dan sertifikasi belum tuntas. Implikasinya, diperlukan integrasi antara regulasi, sistem informasi, dan peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung good governance dan mendorong kontribusi aset terhadap pembangunan daerah

Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok

2025-06-16T09:13:43+07:00

Kenaikan harga barang kebutuhan pokok merupakan isu publik yang terus berulang dan berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah daerah menjadi instrumen strategis untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan barang pokok secara adil dan merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama penyebab kenaikan harga bahan pokok serta mengevaluasi kebijakan stabilisasi harga yang diterapkan pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya permintaan, gangguan distribusi, praktik penimbunan, dan lemahnya pengawasan pasar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah menjalankan berbagai kebijakan seperti operasi pasar murah, pengawasan harga secara rutin, dan kerja sama dengan distributor lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pasar yang lebih tertib, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat

Transformasi Pembelajaran Bermakna melalui Deep Learning: Kajian Literatur dalam Kerangka Kurikulum Merdeka

2025-06-16T10:39:53+07:00

Kurikulum Merdeka hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pembelajaran yang lebih bermakna dan berpusat pada siswa, dengan menekankan pendekatan reflektif, kontekstual, dan transformatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi pendekatan deep learning terhadap terciptanya pembelajaran bermakna dalam konteks Kurikulum Merdeka. Studi ini menggunakan metode tinjauan literatur kualitatif dengan mengkaji sepuluh artikel terbitan tahun 2022 ke atas yang dipilih melalui pencarian sistematis di Google Scholar, DOAJ, dan repositori nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa deep learning telah diterapkan secara efektif pada berbagai mata pelajaran dan jenjang pendidikan, meningkatkan pemahaman konseptual, motivasi belajar, dan karakter siswa. Namun, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan pemahaman guru, kurangnya sumber daya, dan tantangan dalam asesmen pembelajaran. Temuan ini menunjukkan bahwa deep learning memiliki potensi besar sebagai strategi pedagogis dalam Kurikulum Merdeka, asalkan disertai dukungan sistemik, pelatihan guru, dan inovasi kurikulum yang berkelanjutan

Penerapan Asas Kebangsaan dalam Penetapan Status Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Menurut Hukum Perdata Internasional

2025-06-17T09:08:50+07:00

Mobilitas individu lintas negara semakin meningkat, menyebabkan munculnya persoalan kewarganegaraan ganda yang berdampak pada sistem hukum nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebangsaan dalam penetapan status kewarganegaraan ganda di Indonesia dengan mengacu pada prinsip hukum perdata internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi pustaka terhadap peraturan nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengakomodasi kewarganegaraan ganda secara terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun, sebagai bentuk kompromi antara perlindungan hak individu dan kepentingan negara. Kebijakan ini mencerminkan upaya harmonisasi asas kebangsaan dengan prinsip hukum perdata internasional, seperti pencegahan statelessness dan non diskriminasi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum kewarganegaraan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global tanpa mengabaikan kedaulatan nasional dan kepastian hukum bagi warga negara

Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jam Operasional Truk Tambang di Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang

2025-06-17T13:14:23+07:00

Penegakan hukum terhadap pembatasan jam operasional truk tambang menjadi isu penting dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Kabupaten Tangerang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 untuk mengatur jam operasional kendaraan angkutan barang bertonase besar, namun dalam implementasinya masih banyak ditemukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap peraturan tersebut serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah. Menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum berjalan optimal, ditandai dengan lemahnya pengawasan di lapangan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, dan belum adanya petunjuk teknis penindakan. Kendala struktural dan kultural seperti keterbatasan personel, minimnya fasilitas parkir, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat turut memperlemah implementasi regulasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi lintas sektor, penguatan budaya hukum, dan evaluasi kebijakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor transportasi barang

Analisis Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pilkada Tahun 2024 di Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan

2025-06-16T22:23:52+07:00

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian dari demokrasi lokal yang sangat bergantung pada kinerja penyelenggara teknis di tingkat TPS, yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja KPPS di Lingkungan 13 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai dalam menyelenggarakan proses pemungutan dan penghitungan suara. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa angket, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas anggota KPPS, Bawaslu, saksi, dan petugas ketertiban di delapan TPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPPS secara umum tergolong baik, terutama dalam aspek kedisiplinan, ketepatan waktu, dan pelayanan terhadap pemilih. Namun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman teknis, pelatihan yang terbatas, serta kelelahan fisik akibat beban kerja tinggi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas teknis dan manajerial KPPS serta perbaikan sistem pelatihan yang lebih efektif dan berkelanjutan guna menjamin kualitas pemilu yang adil dan akuntabel

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kesadaran Pengendara Dalam Berlalu Lintas Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Bagi Mahasiswa di Jurusuan PJKR Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

2025-06-16T22:20:02+07:00

Kesadaran hukum dalam berlalu lintas merupakan aspek penting dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan tertib, terutama di kalangan mahasiswa sebagai kelompok terdidik yang diharapkan menjadi pelopor keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kesadaran pengendara dalam berlalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, melalui pengumpulan data berupa angket, observasi, dan dokumentasi terhadap 24 mahasiswa Jurusan PJKR Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran berlalu lintas masih bervariasi, dengan sebagian mahasiswa belum sepenuhnya memahami atau mempraktikkan aturan secara konsisten. Kurangnya edukasi hukum, budaya berkendara permisif, dan persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum menjadi faktor yang memengaruhi. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi pendidikan hukum berlalu lintas dalam kurikulum serta perlunya sinergi antara kampus dan aparat untuk membentuk budaya tertib berlalu lintas di kalangan mahasiswa.

Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Omnibus Law

2025-06-17T20:00:16+07:00

Perubahan regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) telah memicu perdebatan luas, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan hukum terhadap pekerja kontrak sebelum dan sesudah diberlakukannya Omnibus Law, serta menelaah implikasi regulasi baru tersebut terhadap jaminan hak normatif pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi pustaka yang menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari buku serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Omnibus Law memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha dan kemudahan dalam perekrutan tenaga kerja, namun hal ini berdampak pada melemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Penghapusan batas maksimal perpanjangan kontrak, perubahan sistem pesangon, dan fleksibilitas hak cuti menjadi sumber ketidakpastian status kerja dan penurunan posisi tawar pekerja. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang tegas serta pengawasan yang intensif dari pemerintah guna menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial bagi pekerja kontrak.

Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair

2025-06-29T20:29:59+07:00

Hak asuh anak (hadhanah) menjadi isu penting dalam hukum keluarga Islam, khususnya ketika terjadi perceraian yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan pengasuhan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hadhanah dalam sistem hukum keluarga di Indonesia dan Aljazair serta menganalisis persamaan dan perbedaan dalam regulasi dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan didukung pendekatan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, kitab fikih, dan literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh utama untuk anak yang belum mumayyiz, serta membebankan nafkah anak kepada ayah setelah perceraian. Namun, perbedaan ditemukan dalam aspek urutan pengasuh setelah ibu, batas usia hadhanah, syarat-syarat pengasuhan, serta rincian biaya pemeliharaan anak. Faktor perbedaan ini utamanya dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dianut Syafi’i di Indonesia dan Maliki di Aljazair serta pendekatan legal yang lebih formalistik di Aljazair dibandingkan pendekatan kekeluargaan di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi nasional yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan bersifat kontekstual terhadap dinamika sosial masyarakat muslim kontemporer.

Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia

2025-06-20T01:40:24+07:00

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam Pancasila yang seharusnya menjadi dasar dalam pembentukan dan implementasi sistem hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai keadilan Pancasila secara konsisten dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep keadilan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila dan menganalisis relevansi serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-filosofis dalam kerangka penelitian hukum normatif, dengan analisis terhadap konsep keadilan tidak hanya sebagai prinsip formal, tetapi juga sebagai ekspresi nilai etis, budaya, dan moral bangsa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam Pancasila memiliki sifat holistik dan kontekstual, menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, serta mengedepankan kemanusiaan dan musyawarah. Implikasinya, diperlukan penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses legislasi, penegakan hukum, serta reformasi hukum nasional agar tercipta sistem hukum yang adil, humanis, dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia

Tantangan Dalam Pencatatan Pernikahan Yang sah Menurut Agama dan Negara Di Indonesia

2025-06-17T22:09:31+07:00

Pencatatan pernikahan merupakan aspek fundamental dalam menjamin keabsahan hukum hubungan perkawinan serta perlindungan hak-hak sipil pasangan dan anak-anak mereka. Meskipun Indonesia telah menetapkan kewajiban pencatatan pernikahan melalui regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 24 Tahun 2013, praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan administratif, hukum, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pencatatan pernikahan dari perspektif hukum agama dan negara. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara hukum agama dan negara, minimnya literasi hukum masyarakat, serta keterbatasan akses akibat faktor geografis dan ekonomi menjadi hambatan utama dalam implementasi pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif antara sistem hukum agama dan negara, penguatan peran KUA dalam edukasi hukum, serta kolaborasi lintas sektor untuk menjamin pencatatan pernikahan yang inklusif dan adil. Implikasi dari studi ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan dan layanan pencatatan demi menjamin perlindungan hukum yang merata bagi seluruh warga negara

Penegakan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Perdagangan Bahan Pangan Kadaluwarsa di Pasar Tradisional Kota Jambi

2025-06-18T16:48:24+07:00

Peredaran bahan pangan kedaluwarsa di pasar tradisional Kota Jambi menjadi persoalan serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan melanggar hak konsumen atas produk yang aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mengatasi peredaran pangan kedaluwarsa. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur, dan observasi di tiga pasar tradisional utama di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya regulasi daerah, minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran BPOM, serta tekanan ekonomi pada pedagang menjadi faktor penghambat utama. Penegakan hukum cenderung bersifat represif dan belum menyentuh akar permasalahan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Satgas Pangan Terpadu, revisi Perda No. 5/2018, serta penguatan literasi hukum dan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat

Analisis Kepastian Hukum Lelang Pailit

2025-06-16T22:19:21+07:00

Pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan merupakan bentuk eksekusi hak kebendaan yang diatur dalam sistem hukum Indonesia untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi kreditur maupun debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang oleh PT Bank UOB Indonesia serta menelaah bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, termasuk pemenang lelang.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan data sekunder berupa undang-undang, peraturan menteri, risalah lelang, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis terhadap prosedur, asas, dan prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang telah memenuhi ketentuan hukum positif, termasuk pembuktian wanprestasi, prosedur administratif, pengumuman publik, dan risalah lelang sah. Gugatan yang diajukan oleh debitur dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar pelanggaran hukum.
Implikasinya, pelaksanaan lelang dalam perkara ini mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, khususnya pemenang lelang. Penelitian ini memperkuat pentingnya prosedur yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di Indonesia

Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Atau Corporate Social Responsibility

2025-06-18T15:48:51+07:00

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) tidak lagi dianggap sebagai komitmen sukarela, melainkan telah bergeser menjadi kewajiban hukum yang mengikat, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor yang berdampak pada lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis penerapan prinsip strict liability terhadap korporasi yang melanggar kewajiban CSR, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dalam kasus tersebut terbukti melakukan pelanggaran CSR yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan prinsip strict liability. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya integrasi aspek sosial dan lingkungan dalam operasional perusahaan secara substansial, serta penguatan penegakan hukum pidana sebagai mekanisme perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan dari aktivitas korporasi yang merugikan

Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur’an Surat Yusuf Ayat 36-42

2025-06-18T18:45:00+07:00

Pendidikan karakter merupakan elemen krusial dalam dunia pendidikan yang berperan dalam membentuk kepribadian, moral, serta integritas individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta mendeskripsikan konsep pendidikan karakter yang termuat dalam Al-Qur’an, khususnya pada Surat Yusuf ayat 36–42. Ayat-ayat ini menggambarkan interaksi Nabi Yusuf dengan dua penghuni penjara lainnya, yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, seperti kejujuran, kepedulian, religius, rasa ingin tahu, tanggung jawab, serta bersahabat atau komunikatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri serta menelaah dokumen atau sumber tertulis, baik primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu’i) guna menggali makna ayat secara kontekstual dan tematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut mengandung prinsip-prinsip penting dalam pendidikan karakter, antara lain rasa ingin tahu, komunikasi yang santun, ketauhidan, tanggung jawab, kejujuran, dan kemampuan mengarahkan individu kepada nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya sebagai kitab petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai sumber nilai dalam pembentukan karakter manusia yang berakhlak mulia

Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Minat Generasi Milenial Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

2025-04-22T21:30:25+07:00

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong hadirnya layanan keuangan digital syariah sebagai alternatif sistem keuangan modern yang berbasis nilai-nilai Islam. Generasi milenial, sebagai kelompok dengan keterpaparan teknologi tertinggi, menjadi sasaran utama pengembangan layanan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat generasi milenial terhadap layanan keuangan digital syariah, meliputi literasi keuangan syariah, persepsi kemudahan penggunaan, tingkat religiusitas, dan kepercayaan terhadap institusi keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei deskriptif, melibatkan 100 responden milenial dari wilayah perkotaan melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk minat, khususnya ketika diintegrasikan dengan pemahaman agama dan kemudahan akses layanan. Religiusitas dan kepercayaan terhadap institusi keuangan syariah memperkuat loyalitas, sementara persepsi negatif terhadap kompleksitas layanan menjadi tantangan tersendiri. Temuan ini menyiratkan bahwa pengembangan layanan keuangan digital syariah harus mengedepankan edukasi lintas platform, inovasi teknologi, serta strategi promosi yang sesuai dengan karakter digital dan sosial generasi milenial