Tinjauan Politik Rencana Pemekaranprovinsi Sumatra Selatan Barat (Sumsel Barat) - Nurdin, Alex; Kun Budianto; Hatta Azzuhri (Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dinamika politik dan kelayakan strategis di balik usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Sumatera Selatan Barat (Sumsel Barat). Fenomena pemekaran wilayah di Indonesia sering kali menjadi arena kontestasi antara kebutuhan teknokratis untuk mendekatkan pelayanan publik dengan kepentingan elit politik lokal dalam memperluas ruang kekuasaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang merepresentasikan aktor penentu, di antaranya Ketua Presidium Pemekaran Sumsel Barat, Anggota DPD RI, serta jajaran birokrasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap proposal CDOB, data Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana pemekaran Provinsi Sumatera Selatan Barat merupakan bentuk proyeksi kekuasaan elit lokal yang sangat kuat. Para aktor elit memanfaatkan hambatan geografis di mana jarak pusat pemerintahan di Palembang mencapai 317 km hingga 379 km dari wilayah barat sebagai instrumen "framing" untuk melegitimasi kebutuhan provinsi baru. Secara ekonomi, wilayah ini memiliki potensi fiskal yang signifikan dari sektor pertambangan batubara dan perkebunan, namun kemandirian fiskalnya masih dibayangi risiko ketergantungan pada dana transfer pusat. Temuan krusial lainnya menunjukkan adanya asimetri kesiapan administratif; dari enam kabupaten/kota yang diusulkan, hanya Kabupaten Empat Lawang yang telah menetapkan dukungan formal melalui sidang paripurna DPRD, sementara wilayah lain masih bersifat komitmen lisan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun urgensi rentang kendali sangat nyata, keberhasilan pemekaran ini sangat bergantung pada pencabutan moratorium nasional dan kemampuan elit dalam membangun konsensus yang inklusif, alih-alih sekadar mengejar distribusi jabatan birokrasi baru.